2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 21/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 8 MARET 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 21/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [Pasal 88] dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Setya Novanto ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 8 Maret 2016, Pukul 10.10 – 10.25 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Wahiduddin Adams 3) Suhartoyo Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Teuku Mahdar Ardian 2. Muhammad Ainul Syamsu 3. Syaefullah Hamid 4. Hafisullah Amin Nasution

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pemohon sudah siap, ya? Pemeriksaan dalam Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, Pemohon, yang hadir siapa saja?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Muhammad Ainul Syamsu. Kemudian sebelah kanan saya, Saudara Syaefullah Hamid. Kemudian kanan paling ujung, Hafisullah Amin Nasution. Sementara sebelah kiri saya adalah Teuku Mahdar Ardian. Lengkap, sesuai dengan yang ada di dalam surat kuasa, Yang Mulia.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, 4 orang, ya. Perbaikan permohonannya sudah diterima oleh Mahkamah ini. Kemarin, ya, Senin, 7 Maret, 10.53 WIB, jadi memenuhi tenggang waktu yang ditentukan. Silakan disampaikan garis besarnya saja.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan poin-poin yang diperbaiki berdasarkan nasihat dari Majelis Hakim pada saat itu, kami ingin menyampaikan bahwa sebelumnya kami mengajukan pengujian terhadap Pasal 88 dan Pasal 15, setelah melihat bahwa Pasal 88 KUHP itu hanya memuat definisi, maka kami pada perbaikan ini hanya mengajukan yang untuk Pasal 15-nya saja. Namun secara substansial, tidak mengubah substansi karena dalam Pasal 15 yang dimohonkan pengujiannya, itu terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah frasa pemufakatan jahat itu sendiri yang makna dan pengertiannya merujuk kepada Pasal 88 sehingga penggunaan Pasal 88 dalam permohonan ini hanya digunakan sebagai referensi untuk menjelaskan makna pemufakatan yang ada dalam Pasal 88 ... Pasal 15 maksud kami.

1

Kemudian yang kedua adalah terkait dengan frasa tindak pidana korupsi itu, sehingga menurut hemat kami tidak ada … apa .. perubahan substansial, kecuali dengan dihilangkannya Pasal 88 itu dari permohonan kami. Untuk selanjutnya, perbaikan permohonan kami berdasarkan nasihat dari Majelis Hakim pada saat itu, kami akan mulai dengan nasihat dari anggota Majelis Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo. Pada saat itu, menanyakan tentang yang pertama, kedudukan terperiksa dan hal yang dilanggar. Perbaikannya itu dimuat dalam poin 11 dan 12 halaman 8 ... ya, Yang Mulia. Di situ pada intinya, kami menjelaskan bahwa meskipun dipanggil sebagai saksi, ada pembatasan hak di situ, paling tidak adalah adanya kewajiban dari Pemohon untuk mengadili panggilan. Kemudian secara potensial, ada kerugian. Karena jikalau pemeriksaan itu berlanjut, maka sangat potensial Pemohon itu akan … apa namanya ... terus diikutsertakan dalam pemeriksaan, yaitu karena pemeriksaan itu bermula dari pertemuan dan pembicaraan yang menurut pemeriksa pertemuan dan pembicaraan itu diadili oleh Pemohon, kemudian dan dua orang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tentang kualitas dan kapasitas, dan efeknya terhadap pelaku tindak pidana umum, jika rumusan pemufakatan jahat ditambahkan kata kualitas dan kapasitas. Nah, kami menghilangkan kapasitas, jadi hanya menggunakan kata kualitas karena memang kata kapasitas kadangkala dalam hukum pidana digunakan untuk menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab supaya tidak terjadi bias, kemudian sumir, atau hal-hal yang tidak jelas, kami hanya menggunakan kualitas untuk menggambarkan delik kualitatif. Nah, hal itu dimuat dalam poin 6 sampai 10 halaman 17 sampai 20 dan poin 14 sampai 18 halaman 24 sampai 25. Kemudian, terkait dengan kewenangan Pemohon (...) 5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Tadi kenapa kapasitas dihilangkan?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Kapasitas dihilangkan, Yang Mulia. Jadi kita hanya menggunakan kata kualitas untuk menggambarkan delik kualitatif itu.

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, tadi alasannya?

2

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Alasannya memang kapasitas kadangkala digunakan untuk menggambarkan kemampuan bertanggung jawab, Yang Mulia. Jadi supaya nanti tidak … apa namanya ... terjadi sumir, atau bias, atau hal yang lain yang menyebabkan tidak jelas, maka kami hanya menggunakan kualitas yang memang lazim digunakan dalam hukum pidana.

9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini artinya kualitas dalam posisi seseorang bisa apa enggak melakukan itu?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Kualitas dalam hal subjek delik, Yang Mulia.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Subjek delik?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Ya, jadi kalau kualitas yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, kami contohkan dalam poin-poin dan halaman yang kami sebutkan tadi misalnya, KUHP mengatur dalam pasal tertentunya seperti Pasal 293 mengharuskan dokter sebagai subjek deliknya. Kemudian Pasal 413 mengharuskan komandan militer sebagai subjek deliknya. Antara lain itu, Yang Mulia. Masih ada beberapa hal … ada beberapa pasal yang lain lagi. Kemudian dalam aturan pidana khusus seperti Undang-Undang Tipikor. Beberapa delik kualitatifnya antara lain adalah Pasal 3, Pasal 5 ayat (2) antara lain. Kemudian, terkait dengan itu juga, ada perubahan rumusan. Kalau yang kemarin itu berkaitan dengan makna pemufakatan jahat, itu kami rumuskan. Dikatakan ada pemufakatan jahat bila 2 orang atau lebih yang mempunyai kualitas dan kapasitas, maka sekarang kami ubah dalam perbaikannya itu menjadi … dikatakan ada pemufakatan jahat bila 2 orang atau lebih yang mempunyai kualitas, dalam hal undang-undang menentukan demikian, saling bersepakat melakukan tindak pidana. Ini untuk menjelaskan kembali bahwa sebenarnya pemufakatan jahat seharusnya bisa diterapkan terhadap delik umum dan delik kualitatif. Jadi dalam hal undang-undang menentukan kualitas tertentu,

3

maka pemufakatan jahat bisa diterapkan terhadap delik kualitatif dengan melihat lebih dulu kualitas dari orang-orang yang tertuduh. Kemudian terkait dengan … selanjutnya terkait dengan kewenangan Pemohon. Apakah ada kewenangan dalam hal perpanjangan kontrak? Di situ dimuat dalam poin 6 halaman 5 sampai 6. Di situ kami mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014. Bahwa pada … yang menyatakan pada prinsipnya bahwa yang memperpanjang kontrak dan divestasi saham adalah pemerintah, wewenang itu ada pada pemerintah. Kemudian dari … kemudian dari Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams. Pada saat itu ada pertanyaan tentang antara terperiksa dan kerugian konstitusional. Kami muat dalam poin 11 sampai 12 halaman 8. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan legal standing sebagai Anggota DPR. Hal itu dimuat dalam poin 13 halaman 8 sampai dengan 10. Kemudian dari Ketua Majelis Hakim Konstitusi Bapak Patrialis Akbar. Ada beberapa hal antara lain tentang legal standing. Sama dengan sebelumnya, ada dalam poin 13 halaman 8 sampai dengan 10. Kemudian, ada permintaan untuk menambahkan referensi akademik. Kami tambahkan beberapa referensi dalam poin 2 halaman 14, ada beberapa tulisan seperti (suara tidak terdengar jelas) tentang asas legalitas. Kemudian poin 6, 11, dan 12 halaman 17 sampai 18, dan halaman 21 sampai halaman 22. Kami tambahkan referensi dari Andi Zainal Abidin Farid, profesor dalam hukum pidana dan Chairul Huda tentang delik kualitatif. Kemudian Remeling tentang delik konfergensi dan (suara tidak terdengar jelas) tentang konspirasi atau pemufakatan jahat. Kemudian terkait dengan petitum. Pada saat itu ditanyakan apakah konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Kami juga telah mengubah petitum menjadi konstitusional bersyarat dengan merujuk pada Putusan Nomor 49/PUU-VII/2010. Demikian, Yang Mulia. 13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Jadi, petitumnya ini ya. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat … sepanjang tidak dimaknai … baik, cukup, ya?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Cukup, Yang Mulia.

4

15.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Kami sudah catat semua perubahannya. Kemudian pengesahan alat bukti yang sudah disampaikan itu P-1 sampai dengan P22?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Dengan tambahan, ya, Yang Mulia.

17.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Semuanya P-1 sampai dengan P-22?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU P-22, betul.

19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup ya, ada ya?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Ya.

21.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Disahkan dulu.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Ya.

23.

KETUA: PATRIALIS AKBAR KETUK PALU 1X Nanti kalau mau ditambahkan lagi, boleh, sambil jalan, ya.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Baik, Yang Mulia.

5

25.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau memang ditambahkan.

26.

kasus

ini

jalan,

nanti

setiap

saat

boleh

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Baik, terima kasih, Yang Mulia.

27.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Selama belum sampai pada kesimpulan. Ada tambahan, Pak? Pak Wahid? Cukup ya. Oke, sidang hari ini cukup, nanti Saudara tinggal menunggu panggilan.

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU Baik.

29.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Tinggal menunggu panggilan untuk sidang berikutnya, setelah ini dibawa ke RPH, ya. Dengan demikian, sidang hari ini cukup dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.25 WIB Jakarta, 8 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

6