PERATURAN KEPEGAWAIAN AKADEMI KEBIDANAN GUNUNG SARI MAKASSAR NO. : 060/AKBID-GS/MKS/XI/2016
YAYASAN PENDIDIKAN GUNUNG SARI MAKASSAR 2016
DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian BAB II PENGANGKATAN, PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pegawai Pengangkatan Penempatan Pembinaan Pengembangan BAB III HARI KERJA, BEBAN KERJA DAN DISIPLIN Hari kerja Beban kerja Disiplin BAB IV GAJI DAN KESEJAHTERAAN Gaji Kesejahteraan BAB V CUTI BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI Pelanggaran Sanksi BAB VII PEMBERHENTIAN BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Lampiran Nomor Tentang
: Surat Keputusan Pimpinan Institusi : 060/AKBID-GS/MKS/XI/2016 : Peraturan Kepegawaian
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Yayasan adalah Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta.
2.
Institusi adalah pelaksana kegiatan dalam bidang pendidikan.
3.
Pimpinan Institusi yang dimaksud adalah pejabat tertinggi didalam Institusi yang bertanggung jawab dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dibantul oleh wakil-wakilnya.
4.
Kepegawaian adalah segala hal yang berhubungan dengan pegawai pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
5.
Pegawai adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administrative terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan, yang ditempatkan di yayasan atau institusi dan diserahi tugas sebagai tenaga pendidik (dosen) atau tenaga kependidikan (karyawan).
6.
Karyawan adalah orang yang ditempatkan pada unit Institusi sebagai tenaga kependidikan.
7.
Karyawan Tetap adalah orang yang melaksanakan tugas-tugas tata laksana, pelayanan administrasi dan teknis.
8.
Karyawan tidak tetap adalah orang yang dikontrak oleh Institusi untuk melaksanakan tugas-tugas tata laksana, pelayanan administrasi dan teknis dalam jangka waktu tertentu.
9.
Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan atau dosen pegawai negeri sipil (PNS) yang dipekerjakan oleh pemerintah dan ditempatkan di Institusi 11. Dosen tidak tetap adalah Dosen yang di tugaskan oleh Pimpinan Institusi secara berkala atas usul Ketua Program Studi sesuai dengan kebutuhannya. 12. Dosen tamu adalah Dosen yang di undang untuk mengajar mata kuliah tertentu selama jangka waktu tertentu. 13. Guru Besar atau Profesor adalah Jabatan Fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan. 14. Pustakawan adalah karyawan yang mempunyai sertifikat pustakawan dari pejabat berwenang yang bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang untuk melakukan kegiatan pada unit pustakawan AKBID Gunung Sari. 15. Laboran adalah karyawan yang bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang untuk melakukan kegiatan pada laboratorium. 16. Teknisi adalah karyawan yang bertugas, bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan kegiatan bersifat teknis. 17. Hubungan kerja adalah hubungan antara Institusi dengan pegawai berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. 18. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara calon pegawai dengan pimpinan institusi yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Hal aman |1
19. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dan Institusi. 20. Kualifikasi akademik adalah ijasah yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal. 21. Kualifikasi khusus adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu. 22. Kompetensi adalah seperangakat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai pegawai dalam melaksanakan tugas. 23. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga profesional. 24. Gaji adalah hak yang diterima oleh pegawai atas pekerjaannya dalam penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan. 25. Tunjangan adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku. 26. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diterima pegawai tetap secara tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya setiap bulan yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi kerja tertentu. 27. Tunjangan Jabatan struktural termasuk dalam tunjangan tetap yang merupakan tunjangan yang diberikan kepada pemegang jabatan structural. 28. Tunjangan Jabatan fungsional termasuk dalam tunjangan tetap yang merupakan tunjangan yang diberikan kepada Dosen tetap terkait jabatan fungsional yang dimilikinya. 29. Tunjangan Keluarga termasuk dalam tunjangan tetap yang diberikan kepada pegawai tetap yang telah berkeluarga dimana besarannya sesuai ketentuan yang berlaku. 30. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diterima pegawai yang jumlahnya tidak tetap dan berkaitan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja tertentu. 31. Uang Transport termasuk dalam tunjangan tidak tetap yang diberikan kepada pegawai sebagai pengganti biaya transport ke Kantor atau ketempat lain untuk urusan pekerjaan. 32. Uang Makan termasuk dalam tunjangan tidak tetap yang diberikan kepada pegawai sebagai pengganti uang makan selama bekerja atau bertugas. 33. Uang Pesangon adalah pembayaran berupa uang dari Yayasan kepada pegawai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. 34. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tangung jawab dan wewenang pada struktur organisasi Institusi yang didasarkan atas prestasi kerja dan bukan merupakan hak. 35. Pejabat strukural adalah pegawai yang diserahi tugas untuk memegang jabatan struktural pada Institusi yang ditetapkan oleh pimpinan Institusi. 36. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dosen yang melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat 37. Tugas belajar adalah tugas yang dibebankan kepada pegawai untuk mengikuti suatu jenjang pendidikan atas biaya Institusi atau pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, sikap dan keterampilan pegawai. 38. Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti suatu jenjang pendidikan atas biaya sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, sikap dan keterampilan pegawai tanpa meninggalkan tugas.
Hal aman |2
BAB II PENGANGKATAN, PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pegawai Pasal 2 1.
Pegawai terdiri atas Dosen dan karyawan
2.
Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
3.
Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Karyawan tetap dan Karyawan tidak tetap.
4.
Dosen tetap dan Karyawan tetap diberikan Nomor Induk Pegawai oleh Yayasan
Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 3 1.
2.
3.
Syarat umum calon pegawai a.
Warga negara Indonesia.
b.
Memiliki Komitmen terhadap Yayasan termasuk Institusinya
c.
Beriman dan bertaqwa
d.
Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat.
e.
Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan sesuai dengan formasi yang tersedia.
f.
Tidak menjadi salah satu pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
g.
Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
h.
Tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhomat sebagai pegawai baik dari instansi pemerintah atau instansi swasta.
i.
Tidak terikat dengan Instansi Lain
Syarat khusus dosen adalah : a.
Berpendidikan serendah-rendahnya S2.
b.
Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
c.
Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
d.
Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
e.
Diutamakan Mampu berbahasa asing.
Syarat khusus pegawai adalah : a.
Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat.
b.
Berusia serendah-rendahnya 18 tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat kenal lahir yang sah.
Hal aman |3
c.
Memilki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Pasal 4
1.
Formasi pegawai di lingkungan AKBID Gunung Sari Makassar ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahunan atau atas pertimbangan khusus Pimpinan Institusi.
2.
Pertimbangan khusus Pimpinan Institusi adalah apabila terjadi keadaan yang sangat penting yang mengharuskan ditambahkannya pegawai.
3.
Seleksi pegawai dilakukan oleh Wakil Pimpinan bidang Umum yang membidangi Administrasi dan kepegawaian.
4.
Proses seleksi dilakukan secara objektif berdasarkan atas kualifikasi yang ditetapkan.
5.
Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Pimpinan Institusi.
Pasal 5 1.
Pelamar yang lulus seleksi diusulkan oleh Wakil Pimpinan bidang Umum kepada Pimpinan Institusi untuk diangkat sebagai pegawai.
2.
Selama 6 (enam) bulan pertama masa kerja, pegawai sebagaimana maksud pada ayat (1) berada dalam status masa percobaan. Selama menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai dapat diberhentikan apabila dinilai tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.
3.
Pasal 6
1.
Calon pegawai yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi pegawai.
2.
Penetapan golongan ruang penggajian bagi karyawan adalah : No 1 2 3 4 5 6 7 8
3.
Jenjang Pendidikan SD SMP SMA/MA/SMK Diploma Satau (D1) Diploma Tiga (D3) Sarjana (S1) Sarjana (S2) Sarjana (S3)
Golongan/Ruang Pengangkatan I/a I/b II/a II/a II/c III/a III/b III/c
Golongan/Ruang Tertinggi II/c II/c III/b III/b III/c III/d IV/a -
Penetapan golongan ruang penggajian bagi dosen adalah : No 1 2 3 4
Jabatan Fungsional Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar
Golongan/Ruang Pengangkatan III/a III/c IV/a IV/d
Golongan/Ruang Tertinggi III/b III/d IV/c IV/e
Hal aman |4
Pasal 7 1.
Outsourcing dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan serta ketersediaan anggaran Institusi.
2.
Pelaksanaan Outsourcing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pimpinan Institusi. Pasal 8
1.
Pegawai tidak tetap dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan ketersediaan anggaran.
2.
Pengadaan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wakil Pimpinan bidang Umum setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Institusi. Pasal 9
1.
Penerimaan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diikat dalam suatu perjanjian kerja antara Wakil Pimpinan bidang Umum dengan calon pegawai tidak tetap.
2.
Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak
3.
Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung untuk jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
4.
Perjanjian kerja yang dibuat sekurang-kurangnya memuat: a. Nama dan alamat. b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai. c. Jabatan atau jenis pekerjaan. d. Tempat pekerjaan. e. Besarnya gaji dan cara pembayarannya. f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban INSTITUSI dan pegawai; g. Mulai dari jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. g. Tempat dan tanggal perjanjian kerja. h. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
5.
Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan f disesuaikan dengan kemampuan anggaran institusi.
6.
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
Bagian Kedua Penempatan Pasal 10 1.
Calon pegawai yang telah diangkat ditempatkan pada formasi yang tersedia berdasarkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki.
2.
Penempatan pegawai ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan Institusi. Bagian Ketiga Pembinaan Pasal 11
1.
Institusi wajib membina setiap pegawai sejak pegawai yang bersangkutan diterima bekerja di Institusi sampai dengan berakhirnya hubungan kerja antara pegawai tersebut dengan Institusi.
2.
Pembinaan pegawai meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan aspek organisasi.
Hal aman |5
3. 4.
Pembinaan pegawai diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas akademik dan administrasi secara berdaya guna dan berhasil guna. Bentuk pembinaan pegawai meliputi pembekalan calon pegawai, kenaikan pangkat, mutasi dan bentuk pembinaan lainnya. Pasal 12
1.
Setiap pegawai berhak atas kenaikan golongan ke jenjang yang lebih tinggi.
2.
Jenis-jenis kenaikan golongan pegawai adalah : a. Kenaikan pangkat reguler. b. Kenaikan pangkat pilihan. c. Kenaikan pangkat istimewa. d. Kenaikan pangkat pengabdian.
3.
Kenaikan golongan reguler merupakan kenaikan golongan kejenjang setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan penilaian kinerja pegawai.
4.
Kenaikan golongan pilihan merupakan kenaikan golongan ke jenjang setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan : a. Memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari yang dimiliki sebelumnya. b. Menduduki jabatan stuktural, namun golongannya belum memenuhi syarat.
5.
Kenaikan golongan istimewa merupakan kenaikan golongan ke jenjang setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan dinilai punya prestasi yang luar biasa.
6.
Kenaikan golongan pengabdian merupakan kenaikan golongan ke jenjang setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan akan diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun.
7.
Kenaikan golongan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diberikan dengan ketentuan : a. Masa Kerja : 1. Pegawai yang telah bekerja selama 20 tahun atau lebih secara terus menerus dan paling kurang telah 1 (satu) tahun pada pangkat terakhir. 2. Pegawai yang telah bekerja selama 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 tahun secara terus menerus dan paling kurang telah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir. 3. Pegawai yang telah bekerja selama 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun secara terus menerus dan paling kurang telah 3 (tiga) tahun pada pangkat terakhir. b. Memiliki kinerja baik. c. Tidak pernah dijatuhi hukuman/ sanksi pelanggaran berat. Pasal 13
1.
Proses kenaikan golongan/ruang dilakukan oleh Wakil Pimpinan yang menangani bidang Umum.
2.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan golongan/ruang pegawai diatur dengan peraturan Pimpinan Institusi. Pasal 14
1.
Dalam rangka pembinaan, penyegaran, dan pengembangan pegawai, Pimpinan Institusi mengadakan mutasi dan promosi pegawai dan di ketahui oleh Yayasan
2.
Perencanaan mutasi dan promosi dilakukan oleh Pimpinan Institusii
3.
Proses dan mekanisme mutasi dan promosi pegawai didasarkan atas penilaian suatu tim, tanpa perlu dikonfirmasikan dengan pegawai yang bersangkutan
4.
Tim sebagimana yang dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan keputusan Pimpinan Institusi.
Hal aman |6
Bagian Keempat Pengembangan Pasal 15 1.
Setiap Pegawai yang memiliki hak pribadi untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin melalui pelaksanaan tugas yang wajib ditekuninya secara bertanggung jawab.
2.
Institusi memberikan peluang bagi setiap pegawai untuk mengembangkan diri melalui pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya dan kesempatan-kesempatan lain dengan tidak meninggalkan tugas pokok.
3.
Bentuk kegiatan pengembangan pegawai antara lain melanjutkan pendidikan, baik pendidikan formal (tugas/izin belajar) maupun non formal (pelatihan atau kursus singkat), mengikuti seminar/lokakarya, magang dan bentuk pengembangan lain yang memungkinkan.
1.
Pasal 16 Tugas belajar dapat diberikan kepada pegawai yang mempunyai prestasi.
2.
Sebelum mengikuti tugas belajar pegawai yang bersangkutan harus diikat dalam perjanjian tugas belajar antara Pimpinan Institusi dengan pegawai yang bersangkutan.
3.
Bidang studi yang diambil oleh pegawai yang mendapat tugas belajar harus sesuai dengan kebutuhan Program Studi/Institusi.
4.
Pegawai yang mendapatkan tugas belajar dibebaskan dari jabatan struktural dan beban mengajar.
5.
Tugas belajar yang diberikan kepada pegawai hanya pada program studi yang sudah terakreditasi.
6.
Pegawai yang telah selesai mengikuti tugas belajar wajib kembali melaksanakan tugas pada Institusi.
7.
Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian tugas belajar.
8.
Pada kondisi tertentu dalam rangka percepatan pemenuhan pegawai yang berkelayakan Pimpinan Institusi dapat mengambil kebijakan tersendiri. Pasal 17
1.
Pegawai yang ingin melanjutkan studi atas inisiatif sendiri harus mengajukan permohonan izin belajar kepada Pimpinan Institusi.
2.
Izin belajar dapat diberikan setelah pegawai yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis bahwa setelah selesai mengikuti studi akan kembali mengabdi di Institusi.
3.
Bidang studi yang diambil oleh pegawai yang diberi izin belajar harus sesuai dengan kebutuhan Institusi.
4.
Pegawai yang mendapat izin belajar tetap melaksanakan tugas.
5.
Jika status izin belajar berubah menjadi tugas belajar maka berlaku ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16.
Pasal 18 1.
Pemanfaatan pegawai oleh pihak ketiga secara penuh waktu atau paruh waktu harus memperoleh izin tertulis dari Pimpinan Institusi.
2.
Pegawai dapat menjadi pejabat negara, struktural, dikaryakan dan atau menjabat jabatan lainnya setelah memperoleh izin tertulis dari Pimpinan Institusi.
3.
Ketentuan izin dan tugas pokok pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pimpinan Institusi.
Hal aman |7
BAB III HARI KERJA, BEBAN KERJA DAN DISIPLIN Bagian Pertama Hari Kerja Pasal 19
1.
Jam kerja efektif pegawai tetap dan pegawai tidak tetap adalah 40 (empat puluh) jam dalam seminggu.
2.
Ketentuan hari dan jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh keputusan Pimpinan Institusi.
Pasal 20 1.
Hari dan jam kerja dosen tetap non-pejabat struktural ditentukan berdasarkan beban satuan kredit semester (sks) yang setara dengan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu
2.
Beban satuan kredit semester (sks) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa
3.
Hari dan jam kerja pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat dalam jadwal perkuliahan.
Pasal 21 1.
Hari dan jam kerja dosen tidak tetap non-pejabat struktural ditentukan berdasarkan beban satuan kredit semester (sks) mengajar yang diberikan dalam satu semester.
2.
Hari dan jam kerja pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam jadwal perkuliahan.
3.
Beban sks mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Institusi. Pasal 22
Hari libur adalah hari Minggu, dan hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dan institusi.
Bagian Kedua Beban Kerja Pasal 23 1.
Beban kerja pegawai ditetapkan 40 jam perminggu
2.
Beban kerja pegawai tidak tetap ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja antara Pimpinan Institusi dengan pegawai yang bersangkutan. Pasal 24
1.
Beban kerja dosen merupakan jumlah jam kerja perminggu yang meliputi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma
Hal aman |8
perguruan tinggi. 2.
Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan kredit semester (sks).
3.
Beban kerja dosen tetap minimal berjumlah 12 sks terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4.
Kelebihan beban mengajar dosen tetap maksimal 12 sks dan akan dihitung sebagai tambahan pendapatan.
5.
Beban kerja dosen tetap dalam pelaksanaan kegiatan kependidikan dan pengajaran minimal 12 sks dan maksimal 24 sks terdiri dari : a. Beban kerja instruksional yaitu : mempersiapkan materi perkuliahan, melaksanakan perkuliahan, mengoreksi tugas-tugas terstruktur harian, mengawasi ujian, mengoreksi ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). b.
Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang meliputi bimbingan praktek kerja lapangan, bimbingan karya tulis/laporan praktek kerja, dan bimbingan akademik mahasiswa.
6.
Beban kerja dosen tidak tetap maksimal berjumlah 9 sks.
7.
Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Program Studi. Pasal 25
1.
2.
3.
Beban kerja pejabat struktural a.
Pimpinan berjumlah 12 sks atau setara dengan 40 jam kerja perminggu,
b.
Wakil Pimpinan berjumlah 8 sks atau setara dengan 24 jam kerja perminggu.
c.
Ketua Prodi berjumlah 6 sks atau setara dengan 18 jam kerja perminggu.
d.
Ka. Lab/Ka. Bag/Ka. Pusat adalah 4 sks atau setara dengan 12 jam perminggu.
Beban mengajar pejabat struktural a.
Pimpinan adalah 0 sks
b.
Wakil Pimpinan minimal 4 sks, maksimal 8 sks.
c.
Ketua Prodi minimal 6 sks, maksimal 12sks.
d.
Ka. Lab / Ka. Bag minimal 8 sks, maksimal 12sks.
Beban kerja pejabat struktural akademik tidak diperhitungkan sebagai beban kerja pengajaran dan tidak diperhitungkan sebagai beban lebih. Pasal 26
1.
Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun.
2.
Kewajiban dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas biaya sendiri atau bantuan dari Institusi atau pihak lain
3.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan peraturan Pimpinan Institusi.
Hal aman |9
Bagian Ketiga Disiplin Pasal 27 1. Setiap pegawai wajib mengisi daftar hadir atau menggunakan mesin absensi sebagai tanda kehadiran. 2. Keterlambatan lebih dari 15 (lima belas) menit dari waktu kehadiran yang ditentukan tanpa pemberitahuan dikategorikan sebagai tidak disiplin dan tidak hadir. 3. Kepulangan lebih cepat 5 (lima) menit dari waktu jam kerja yang ditentukan dikategorikan sebagai tidak disiplin atau tidak hadir. 4.
Kehadiran atau kepulangan diluar waktu yang ditetapkan pada ayat (2) dan (3) dengan alasan pekerjaan ataupun alasan lain yang dapat di pertanggung jawabkan harus melapor kepada bagian kepegawaian untuk di lakukan proses kehadiran secara manual. Pasal 28
1.
Setiap pegawai tetap wajib memakai identitas institusi setiap hari kerja.
2.
Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Institusi. Pasal 29
1.
Pegawai dan pejabat struktural yang tidak dapat hadir wajib memberitahukan kebagian kepegawaian Institusi
2.
Pegawai dapat diberi izin tidak masuk kerja karena sakit lebih dari dua hari yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.
3.
Dalam surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan: a.
Jumlah hari izin sakit.
b.
Tanggal mulai sampai berakhirnya izin sakit.
c.
Nama dan alamat praktek dokter.
4.
Pegawai yang tidak masuk dengan alasan lain atau sakit tanpa surat keterangan sakit dari dokter lebih dari 2 hari akan dipotong dari jumlah hak cuti tahunannya.
5.
Jika hari yang diberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi dari jumlah hari cuti tahunannya yang bersangkutan, kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai hari cuti tahunan berikutnya.
6.
Cuti tahunan yang ditetapkan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
7.
Sisa cuti tahunan yang belum diambil sampai akhir tahun tidak dapat di akumulasikan pada cuti tahun berikutnya.
8.
Cuti tahunan yang di ambil tidak melebihi 4 hari kerja berturut-turut.
H a l a m a n | 10
BAB IV GAJI DAN KESEJAHTERAAN Bagian Pertama Gaji Pasal 30
1.
Setiap pegawai tetap berhak menerima gaji yang terdiri atas: a. Gaji dasar pokok b. Tunjangan tetap berupa tunjangan struktural atau tunjangan fungsional dan sejenisnya c. Tunjangan tidak tetap berupa uang makan, uang transport dan sejenisnya
2.
Gaji yang diterima oleh pegawai dikenai pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3.
Tunjangan tidak tetap tidak dibayarkan apabila pegawai tidak masuk kerja atau terlambat sesuai ketentuan yang di sebutkan pada pasal 27.
4.
Ketentuan kebih lanjut mengenai gaji diatur dengan peraturan Pimpinan Institusi dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan Institusi.
Pasal 31 1.
Gaji pegawai tidak tetap dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati antara Pimpinan Institusi dengan karyawan tidak tetap yang bersangkutan.
2.
Gaji yang diterima oleh pegawai tidak tetap dikenai pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32
Pembayaran gaji pegawai dilakukan setiap bulan sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh pimpinan Institusi. Pasal 33
1.
Kenaikan gaji pegawai didasarkan atas: a.
Kanaikan gaji secara berkala.
b.
Kenaikan jenjang golongan regular.
c.
Kenaikan jenjang golongan karena penyesuaian ijazah/studi lanjut.
d.
Kenaikan gaji atau tunjangan lainnya yang diatur tersendiri.
Pasal 34 Pegawai yang mendapatkan tugas belajar/izin belajar dan tugas lainnya dari Institusi kepadanya tetap diberikan gaji selain tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.
H a l a m a n | 11
Pasal 35 1.
Pegawai yang mengambil cuti tahunan kepadanya diberikan gaji sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 30.
2.
Pegawai yang mendapatkan izin cuti melahirkan (90 hari) kepadaya diberikan gaji dan tunjangan tetap, dengan ketentuan: a. tunjangan tetap yang diberikan hanya 50% b. tidak mendapatkan tunjangan tidak tetap
3.
Pegawai yang mendapatkan izin cuti diluar tanggungan kepadanya tidak diberikan hak untuk mendapatkan gaji dan/atau fasilitas lain dalam bentuk apapun.
4.
Pegawai yang mendapatkan izin cuti sakit kepadanya diberikan gaji pokok dan tunjangan tetap lainnya dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Untuk 3 bulan pertama mendapatkan 100% dari gaji pokok.
b.
Untuk 3 bulan kedua mendapatkan 50 % dari gaji pokok.
c.
Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapat 50 % dari gaji sebelum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Institusi. Pasal 36
Dosen yang menjadi pejabat Negara tidak berhak menerima gaji dan tunjangan lainnya selama menjadi pejabat Negara. Bagian Kedua Kesejahteraan Pasal 37 Pegawai tetap diberikan kesejahteraan berupa : a. b. c.
BPJS Ketenagakerjaan dengan program-program didalamnya yang di wajibkan oleh pemerintah. BPJS Kesehatan dengan program-program didalamnya yang diwajibkan oleh pemerintah. Kesejahteraan lainnya sesuai dengan ketentuan institusi yang berlaku. Pasal 38
Pegawai tetap berhak dan wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pasal 39
1. Pegawai yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan uang duka. 2. Pegawai yang menikah diberikan santunan pernikahan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai santunan dan uang duka sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan Pimpinan Institusi.
Pasal 40 1. Pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Institusi.
H a l a m a n | 12
Pasal 41 1.
Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting dan mendesak serta penyelesainnya benar-benar tidak dapat ditangguhkan.
2.
Kerja lembur dilaksanakan oleh pegawai berdasarkan surat perintah kerja lembur dari kepala bagian yang diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Institusi dengan terlebih dahulu dijelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh pegawai dan waktu penyelesaian tugas.
3.
Setiap pegawai yang mendapatkan surat perintah kerja lembur dari pimpinan pada hari kerja biasa kepadanya diberikan upah kerja lembur yang diperhitungkan berdasarkan jumlah jam lebih (selisih antara jam kerja yang dilaksanakannya dan jam kerja wajib perhari).
4.
Kerja lembur hanya berlaku bagi pegawai pelaksana.
5.
Kerja lembur tidak berlaku untuk kegiatan atau tugas kepanitiaan.
6.
Dasar perhitungan upah kerja lembur berpedoman pada ketentuan yang pimpinan institusi. Pasal 42
1.
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dapat diberi Hak Purna Bhakti berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Besarnya hak purna bhakti didasarkan atas rata-rata pendapatan bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir atau sesuai dengan kemampuan Institusi
3.
Pegawai yang berhak mendapatkan Hak Purna Bakti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena:
4.
a.
Telah habis masa pengabdiannya.
b.
Mengalami cacat seumur hidup sehingga dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pegawai.
c.
Mengalami sakit sehingga dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pegawai.
d.
Meninggal dunia
Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak berhak memperoleh Hak Purna Bakti.
BAB V CUTI Pasal 43 1.
Setiap pegawai berhak atas cuti yang terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti khusus dan cuti di luar tangungan.
2.
Hak cuti tahunan diberikan kepada pegawai tetap dan pejabat struktural.
3.
Hak cuti tahunan yang diberikan kepada pegawai tetap dan pejabat struktural sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diberikan setelah melewati masa kerja minimal 1 tahun setelah cuti tahunan berakhir.
4.
Lama cuti tahunan adalah 12 hari kerja, diambil dengan ketentuan : a. Minimal 1 hari dan diatas 1 hari dan maksimal 4 hari secara berturut-turut. b. Sisanya dapat diambil sesuai dengan kebutuhan.
H a l a m a n | 13
c. Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan. 5.
Hak cuti tahunan tidak dapat diganti dengan uang.
6.
Hak cuti tahunan yang tidak diambil akan hilang atau tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.
7.
Izin cuti tahunan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Institusi.
Pasal 44 1.
Hak cuti melahirkan diberikan kepada karyawan wanita.
2.
Cuti melahirkan hanya diberikan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender, yaitu 30 (tiga puluh) hari sebelum melahirkan dan 60 (enam puluh) hari setelah melahirkan.
3.
Pegawai yang cuti melahirkan tetap dibayarkan upah berupa gaji tanpa tunjangan.
4.
Cuti melahirkan tidak menghapuskan hak atas cuti tahunan.
5.
Apabila cuti melahirkan bersamaan dengan hari libur tidak dapat menambah jumlah hari cuti melahirkan.
Pasal 45 1.
Hak cuti akibat keguguran diberikan kepada Pegawai wanita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Pegawai wanita yang mengalami keguguran wajib memberitahukan kepada bagian kepegawaian paling lambat 3 hari setelah mengalami keguguran.
3.
Cuti akibat keguguran diberikan sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawat.
4.
Cuti akibat keguguran tidak menghapus hak atas cuti tahunan.
5.
Apabila cuti akibat keguguran bersamaan dengan hari libur tidak dapat menambah jumlah hari cuti akibat keguguran.
Pasal 46 1.
Pegawai yang menderita sakit lebih dari 14 hari kerja wajib mengajukan permohonan cuti sakit kepada Pimpinan Institusi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dokter yang merawat.
2.
Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai untuk jangka waktu paling lama 3 bulan. Pasal 47
1.
Cuti khusus terdiri atas: a. Pernikahan pegawai yang bersangkutan. b. Pernikahan anak. c. Istri/suami/anak/orang tua/adik kandung/ kakak kandung sakit atau meninggal dan dirawat di rumah sakit. d. Menjalankan Ibadah Haji. e. Menjalankan ibadah Umroh f. Cuti tanpa gaji
H a l a m a n | 14
2.
Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut: a. Lama cuti maksimal 6 hari kerja. b. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada kepegawian dan disetujui oleh Wakil Pimpinan bidang Umum. c. Izin cuti dapat digabung dengan cuti tahunan.
3.
Cuti khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut : a. Lama cuti maksimal 3 hari kerja b. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Wakil Pimpinan bidang Umum paling lambat 3 hari sebelum tanggal pengambilan cuti. c. Izin cuti dapat digabungkan dengan cuti tahunan.
4.
Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut : a. Lama cuti maksimal 3 hari kerja untuk lokasi dalam kota. b. Lama cuti maksimal 4 hari kerja untuk lokasi luar kota. c. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Pimpinan Institusi d. Izin cuti dapat digabungkan dengan cuti tahunan.
5.
Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut : a. Lama cuti maksimal 45 hari kerja. b. Hanya untuk ibadah haji yang pertama. c. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Pimpinan Institusi paling lambat 5 hari sebelum tanggal pengambilan cuti. d. Izin cuti dapat digabungkan dengan cuti tahunan.
6.
Cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sebagai berikut : a. Lama cuti maksimal 14 hari kerja. b. Izin cuti dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Pimpinan Institusi paling lambat 5 hari sebelum tanggal pengambilan cuti. c. Izin cuti dapat digabungkan dengan cuti tahunan.
7.
Cuti tanpa gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur sebagai berikut : a. Lama cuti maksimal 3 bulan. b. Izin diberikan kepada pegawai yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus c. Izin diberikan jika alasan pegawai dianggap layak dan tidak mengganggu kegiatan Insititusi d. Selama meninggalkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, kepada yang bersangkutan tidak dibayarkan gaji/penghasilan serta tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan dan jabatannya. e. Setelah berakhirnya izin, pegawai yang bersangkutan dapat menempati posisi/jabatan semula bila posisi semula masih tersedia atau menempati posisi/jabatan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan
Pasal 48
1.
Cuti di luar tanggungan institusi diberikan kepada pegawai yang mengikuti suami/istri ke luar daerah, ibadah haji, dan studi lanjut.
2.
Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus menerus.
3.
Pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan Institusi tidak berhak menerima gaji dan tunjangan lainnya serta tidak diperhitungkan sebagaimana masa kerja pegawai.
4.
Cuti di luar tanggungan Institusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
5.
Bagi pegawai yang ingin aktif kembali setelah melaksanakan cuti di luar tanggungan Institusi
H a l a m a n | 15
wajib mengajukan permohonan kepada Pimpinan Institusi. 6.
Bagi pegawai yang tidak aktif kembali bekerja setelah melaksanakan cuti di luar tanggungan Institusi akan dilakukan proses pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai.
H a l a m a n | 16
BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI Bagian Pertama Pelanggaran Pasal 49 Pelanggaran terdiri atas pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pasal 50 Pelanggaran ringan terdiri atas : a.
Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan tanpa izin dari pejabat yang berwewenang.
b.
Tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
c.
Sering terlambat tiba di tempat kerja dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa izin. Selama 3 hari dalam 1 bulan.
d.
Mengganggu ketenangan, ketentraman pegawai lainnya pada waktu kerja.
e.
Tidak memakai identitas Institusi pada hari kerja.
f.
Kelakuan buruk yang diulang-ulang dan telah diberikan peringatan lisan.
g.
Atasan yang tidak memberikan sanksi pelanggaran ringan.
h.
Pelanggaran lain yang setara dengan hal-hal yang disebut diatas. Pasal 51
Pelanggaran sedang terdiri atas : a.
Kelakuan buruk yang diulang-ulang/ pelanggaran yang dilakukan selama masa berlakunya peringatan tertulis yang telah dikeluarkan.
b.
Lebih dari dua kali melanggar atau menyalah gunakan perintah dan melalaikan kewajibannya sebagi pegawai.
c.
Memanfaatkan atau menyalahgunakan fasilitas milik Institusi atau Yayasan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang dapat merugikan materiil dan nama baik yayasan/ Institusi.
d.
Tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari atau lebih secara berturut-turut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
e.
Mencatatkan kehadiran dan/atau kepulangan pegawai lain, sementara pegawai yang dicatatkan kehadiran atau kepulangannya tidak hadir.
f.
Tidak berada di tempat kerja tanpa diketahui keberadaannya pada saat jam kerja.
f.
Menolak penugasan kerja, pengalihan kerja, atau rotasi kerja.
g.
Melakukan tindakan atau dengan sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
h.
Mengulangi kembali pelanggaran ringan seperti disebutkan pada pasal 50.
H a l a m a n | 17
i.
Membawa atribut partai politik dan aliran tertentu kedalam lingkungan kampus.
j.
Melakukan perbuatan lainnya yang diancam perdata/pidana penjara selama satu tahun atau lebih.
k.
Pelanggaran lain yang setara dengan hal-hal tersebut diatas. Pasal 52
Pelanggaran berat terdiri atas : a.
Melakukan perbuatan atau tindakan pidana berkaitan dengan barang atau uang, milik yayasan/Institusi atau milik teman sekerja.
b.
Memberikan keterangan/dokumen palsu atau dipalsukan sehingga merugikan yayasan/Institusi.
c.
Menggunakan, memakai atau menyimpan dan atau mengedarkan minuman atau obat-obat terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di lingkungan kerja.
d.
Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat atau di luar lingkungan kerja.
e.
Memperdagangkan barang terlarang baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan yayasan/Institusi.
f.
Menganiaya, mengancam secara fisik dan mental, menghina secara kasar, menyerang, mengintimidasi atau menipu pejabat struktural atau teman sekerja dan/atau bawahan.
g.
Membujuk pimpinan, bawahan, teman sekerja atau mahasiswa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h.
Membongkar, membocorkan rahasia atau mencemarkan nama baik yayasan/Institusi/lembaga/unit/ yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.
i.
Melakukan tindakan manipulasi, korupsi dan menyalagunakan jabatan/wewenang demi kepentingan pribadi atau pihak lain.
j.
Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan atas nama apapun dari siapa saja yang diketahui atau patut diduga, bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai tersebut.
k.
Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik yayasan/Institusi/lembaga/unit yang menimbulkan kerugian bagi yayasan/Institusi.
l.
Meminjam, menggadaikan, menyewakan atau menjual peralatan dan fasilitas yayasan/Institusi/lembaga/unit kepada pihak lain tanpa persetujuan pimpinan/pejabat yang berwenang.
m.
Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawab/tugasnya sebagai pegawai tanpa izin dari pimpinan.
n.
Bekerja pada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Pimpinan Institusi
o.
Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Institusi yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
p.
Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
q.
Memperbanyak, membuat, mengedarkan, mempertontonkan menempel, menawarkan tulisan atau rekaman yang berisikan hasutan terhadap yayasan/Institusi/pimpinan unit atau terhadap teman sekerja.
H a l a m a n | 18
r.
Menolak perintah/petunjuk/penugasan yang sesuai dengan tugasnya dari pimpinan.
s.
Menyalahgunakan fasilitas internet atau alat komunikasi dan publikasi milik Institusi untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang dapat merugikan materil dan nama baik yayasan/Institusi.
t.
Melakukan atau turut serta melakukan plagiasi karya ilmiah, manipulasi nilai, transkrip nilai, dan pemalsuan ijazah.
u.
Memicu perkelahian, penganiayaan, penghinaan, pelecehan terhadap atasan, terhadap bawahan, tamu, sesama teman kerja dan mahasiswa.
v.
Membawa senjata api dan senjata tajam atau senjata lainnya yang dapat mengganggu rasa aman dan membahayakan jiwa orang lain dalam lingkungan kerja, kecuali bagi mereka yang mendapat izin dari pihak yang berwenang.
w.
Mengulangi kembali pelanggaran sedang seperti yang disebutkan pada pasal 51.
Bagian Kedua Sanksi Pasal 53
Jenis sanksi dikelompokkan atas : a.
b.
Sanksi pelanggaran ringan, yaitu : 1.
Teguran lisan, atau
2.
Teguran tertulis
3.
Sanksi gaji pokok hanya dibayarkan 50%
Sanksi pelanggaran sedang yaitu : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun, atau 2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun, atau 3. Penundaan kenaikan golongan selama 2 (dua) tahun.
c.
Sanksi pelanggaran berat, yaitu : 1. Penurunan golongan satu tingkat, selama periode kenaikan golongan atau 2. Pemberhentian sementara karena sedang dalam proses kasus pidana dan atau ditahan oleh pihak yang berwajib bukan karena atas pengaduan Institusi/yayasan tanpa pembayaran upah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, atau 3. Pemberhentian pegawai dengan tidak hormat.
Pasal 54 1.
Pejabat yang berwenang menjatuhkan/menetapkan sanksi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 huruf a adalah atasan langsung yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada atasan langsung pejabat yang menjatuhkan sanksi.
2.
Pejabat yang berwenang menjatuhkan/menetapkan sanksi pelanggaran sedang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 huruf b dan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah Pimpinan Institusi dan jajaran 1
H a l a m a n | 19
tingkat dibawahnya. 3.
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran berat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 huruf c angka 3 adalah Pimpinan Institusi
4.
Pegawai yang melakukan pelanggaran berat dapat diberi sanksi tambahan berupa kewajiban mengembalikan dan/atau mengganti semua kerusakan atau kerugian materil dan sejenisnya yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.
5.
Penjatuhan sanksi terhadap dosen DPK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 disampaikan/diusulkan kepada instansi berwenang sebagimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pengambil keputusan terakhir di luar yayasan/Institusi.
6.
Penjatuhan sanksi terhadap dosen DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak ditanggapi maka Institusi memulangkan dosen DPK yang bersangkutan ke Kopertis/Instansi Induk. Pasal 55
1.
Keberatan dapat diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dengan memuat alasannya yang lengkap, rasional, dan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat penetapan sanksi.
2.
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi harus memberikan tanggapan tertulis atau secara musyawarah dan manfaat atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak surat keberatan diterima.
3.
Apabila proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan maka institusi atau pegawai dapat menyelesaikannya melalui prosedur sebagaimana diatur dengan undangundang.
BAB VII PEMBERHENTIAN Pasal 56
1.
Pegawai dapat diberhentikan apabila : a.
Meninggal dunia.
b.
Rasionalisasi pegawai.
c.
Telah mencapai usia pensiun.
d.
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
e.
Tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak mampu melaksnakan tugas sebagai pegawai. f. Mendapat sanksi pelanggaran berat (diberhentikan dengan tidak hormat)
g. Mengulangi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun h. 2.
Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana pegawai.
Usia pensiun bagi pegawai adalah : a.
55 tahun bagi dosen yang mempunyai jabatan fungsional paling tinggi Asisten Ahli.
b.
55 tahun bagi karyawan.
H a l a m a n | 20
c.
65 tahun bagi dosen yang mempunyai jabatan fungsional Lektor ke atas,
d. Usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang sampai umur 70 tahun apabila dibutuhkan Institusi dan yang bersangkutan masih sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter serta masih sanggup menjalankan peran dan fungsinya. 3.
Usia pensiun dini bagi pegawai minimal setelah dua puluh tahun masa pengabdian.
BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN Pasal 57 1. Pelaksanaan aturan kepegawaian ini dilakukan oleh Pimpinan dan dibantu oleh Wakil Pimpinan bidang Umum. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Yayasan
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 1.
Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Institusi tentang Peraturan Kepegawaian AKBID Gunung Sari Makassar dan segala peraturan kepegawaian yang berlaku sebelumnya dan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pegawai ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Makassar : 26 November 2016
Mengetahui, Ketua Yayasan Pendidikan Gunung Sari
Ditetapkan oleh, Direktur AKBID Gunung Sari
H. Syamsu Alam, BA
dr. Nurnaeni, MKes.
H a l a m a n | 21
