2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 16/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 24 FEBRUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 16/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Mohamad Sabar Musman ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 24 Februari 2016, Pukul 11.19 – 11.47 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Arief Hidayat 2) I Dewa Gede Palguna 3) Manahan MP Sitompul Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Mohamad Sabar Musman

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sidang dalam Perkara Nomor 16/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2.

PEMOHON: MOHAMAD SABAR MUSMAN Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumussalam wr. wb.

4.

PEMOHON: MOHAMAD SABAR MUSMAN Selamat siang, Pak. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Nama saya Mohamad Sabar Musman. Mahasiswa Pasca Sarjana S2 Magister Teknik, ISTN Jakarta. Warga Negara Indonesia. Perumahan Taman Harapan Baru, Bekasi. Demikian. Terima kasih, Pak.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Baik, terima kasih. Pak Mohamad Sabar, ya? Permohonan Anda sudah diterima di Kepaniteraan dan sudah dibaca, dicermati oleh Hakim Panel. Maka, pada kesempatan ini sidang yang pertama ada 2 agenda. Saudara menyampaikan secara lisan permohonan Anda. Kemudian nanti Hakim Panel, Majelis Panel ini akan memberikan nasihat sesuai dengan peraturan perundangan. Saya persilakan terlebih dahulu Saudara membacakan. Tidak perlu seluruhnya. Pokok-pokoknya saja yang harus Anda sampaikan. Karena secara tertulis kita sudah membaca dengan baik. Silakan.

1

6.

PEMOHON: MOHAMAD SABAR MUSMAN Terima kasih, Yang Mulia Mahkamah. Di sini dikemukakan alasan permohonan, posita, latar belakang kenapa subsidi energi, bahan bakar untuk Indonesia adalah suatu kebijakan tidak efisien dan tidak berkeadilan sejak tahun 2004 (...)

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebelumnya coba pasal yang dimintakan diuji pasal apa ini?

8.

PEMOHON: MOHAMAD SABAR MUSMAN Baik, Pak. Baik, Yang Mulia. Pasal yang diuji, norma materiil, norma-norma yang diajukan untuk diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi. Yakni norma-norma materiil muatan Undang-Undang APBN tentang Ketetapan Subsidi BBM sebagai berikut. Pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2009. Menurut U ndang-Undang Tahun ... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2009 Pasal 1 ayat (16), maka subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan, lembaga, yang menjual ... yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Ayat (17), “Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada ba ... kepada bahan bakar minyak dan tenaga listrik, sehingga harga jualnya terjangkau masyarakat yang membutuhkan.” Kemudian, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2009, subsidi bahan ... bahan bakar minyak, bahan nabati, elpiji, tahun 2010 ditetapkan 6, ... Rp6.876 tril iun. Kedua, pengendalian anggaran subsidi BBM tahun 2010 dilakukan melalui efisiensi terhadap distribusi dan margin usaha serta melakukan kebijakan penghematan konsumsi BBM bersubs ... bersubsidi. Ketiga dalam hal perkiraan harga minyak rata-rata mentah Indonesia dalam 1 tahun mengalami kenaikan lebih dari 10% dari harga. Pemerintah memberi ... diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Kemudian, Pasal 8 Undang-Undang 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun 2009. Subsidi listrik dan seterusnya. Pengendalian anggaran subsidi, (suara tidak terdengar jelas) margin, dan seterusnya. Pada intinya Yang Mulia, ini undang-undang ini diuji yang diberikan di sini sebagai tolak ukur. Dalam arti kata materi subsidi energi dan subsidi listrik. Demikian. 2

Jadi, langsung saya bacakan alasan permohonan. 9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

10.

PEMOHON: MOHAMAD SABAR MUSMAN Latar belakang kenapa subsidi energi BBM untuk Indonesia adalah suatu kebijakan tidak efisien dan tidak berkeadilan sejak tahun 2004 dan kebijakan ini melanggar Konstitusi, Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang APBN Tahun 2009, Pasal 1 ayat (16). Maka subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan, lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa. Harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Ayat (17), “Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada bahan bakar minyak dan tenaga listrik, sehingga harga jualnya terjangkau masyarakat yang membutuhkan.” Kalau saja nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika masih normal seperti tahun 1980 pada zaman Pak Harto. Maka, subsidi BBM adalah masih dalam kategori efisien dan berkeadilan. Walaupun, harga minyak dunia saat itu naik sampai $90 Dollar per barrel. Kenapa demikian? Pada tahun 1980 nilai tukar rupiah masih baik, yakni $1 Dollar =Rp650,00. Sehingga kalau kita gunakan formulasi spesifik (suara tidak terdengar jelas) dimana dengan harga BBM 350 liter menghasilkan 3,6 Kwhx200=7, jadi masih ada marjin keuntungan PLN. Padahal harga minyak dunia saat itu naik $90 Dollar per barrel. Pada tahun 1998 ketika harga minyak dunia turun menjadi $18 Dollar, tapi nilai tukar rupiah meledak 15x lipat tahun 1998, maaf. Kenapa BBM menjadi materi energi yang tidak efisien dan tidak berkeakadilan bagi bangsa Indonesia, akibat nilai tukar rupiah kalah, maka harga per liter BBM tanpa subsidi menjadi 1.400 liter. Jika digunakan formulasi efisiensi produksi, maka menjadi Rp720,00, sehingga jelas sudah merugikan untuk operasi pembangkit listrik PLN. Jadi kalau saja nilai tukar rupiah tahun 2016 ini dan seterusnya tiba-tiba menjadi perkasa kembali, sehingga Dollar ... $1 Dollar menjadi Rp14.000,00, meskipun harga minyak dunia naik $80 Dollar, maka harga BBM per liter akan terkendali normal per liter, sehingga tarif PLN Rp1.000,00, per Kwh maka ini masih efisien, jadi PLN masih untung dengan margin. Untuk itu jangan hanya menyalahkan kenaikan penurunan harga minyak dunia, tapi nilai tukur rupiah yang abnormal itulah menjadi 3

penyebab utama BBM sudah tidak efisien dan tidak berkeadilan bagi Indonesia. Kemudian produksi minyak bumi Indonesia sudah tidak mencukupi lagi terhadap konsumsi, sehingga tahun 2004 Indonesia menjadi net pengimpor bahan-bahan mi … bahan bakar minyak. Jelas bahan bakar minyak sudah menjadi barang impor mewah yang mahal, negara harus mengendalikan impor barang mewah ini. Negara harus mempunyai solusi untuk kepentingan rakyat banyak, di mana format solusi ini sudah tersedia, adalah suatu skema public service obligation. Negara Uni Eropa telah memberlakukan Undang-Undang Public Service Regulation terhadap listrik, gas, transportasi massal, transportasi laut, pos, dan telekomunikasi. Das … dasar-dasar hukum public service obligation di Indonesia adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 66 ayat (1). Pemberian subsidi di dalam rangka penugasan pelayanan umum sesuai dengan Undang-undang BUMN baru diberikan sejak tahun 2004, dan total nilainya masih sekitar Rp.11 … 10 triliun. Sejak tahun 2004 sampai 2015 ini subsidi BBM telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun, dan subsidi listrik BBM pembangkit PLN telah mencapai lebih dari Rp500 triliun. Apakah subsidi ini telah menolong sistem kelistrikan luar Pulau Jawa, apakah subsidi ini telah menolong sistem transportasi dan angkutan umum dan di kota-kota besar yang masih berbasis bahan bakar minyak. Alasan kedua, prinsip efisiensi berkeadilan di dalam konstitusi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kegiatan subsidi energi BBM dan listrik termasuk kegiatan perekonomian yang harus berasaskan efisiensi berkeadilan. Seiring dengan perjalanan waktu dengan kenaikan harga minyak dunia dan nilai tukar kurs rupiah terhadap dollar semakin jatuh, maka sejak tahun 19 … tahun 1998 bahan bakar minyak bukan lagi bahan bakar energi yang efisien, berkeadilan untuk dipakai sebagai bahan bakar minyak pembangkit listrik bertenaga diesel untuk melayani kebutuhan listrik nusantara. Pada tahun 2004, sejarah energi minyak bumi Indonesia telah berubah yakni (suara tidak terdengar jelas) Indonesia telah menjadi net pengimpor minyak bumi karena konsumsi nasional telah melampaui produksi minyak nasional, sehingga bahan bakar minyak telah menjadi suatu barang impor yang mahal. Subsidi BBM dan listrik seharusnya dikelola secara demokrasi ekonomi yang dengan prinsip efisiensi berkeadilan, prinsip kebersamaan, berkelanjutan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, kesatuan ekonomi nasional. 11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Pemohon, enggak perlu dibaca seluruhnya.

4

12.

PEMOHON: MOHAMAD SABAR MUSMAN Baik.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kita sudah membaca.

14.

PEMOHON: MOHAMAD SABAR MUSMAN Ya.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Sekarang langsung ke Petitumnya saja.

16.

PEMOHON: MOHAMAD SABAR MUSMAN Baik. Ya.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kita Sudah baca sampai angka 10 itu, silakan.

18.

PEMOHON: MOHAMAD SABAR MUSMAN Terima kasih, Yang Mulia. Putusan yang dimohon, maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan … menyatakan menerima permohonan Pemohon. 2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan. 3. Menyatakan materi muatan Undang-undang APBN Tahun 2004 sampai 2015 tentang Ketetapan Subsidi Energi Bahan Bakar Minyak dan Subsidi Listrik adalah kegiatan ekonomi yang tidak efisien dan tidak berkeadilan menurut Undang-Undang APBN Tahun 2004 sampai Tahun 2015, subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan lembaga subsidi dan selanjutnya, dan subsidi energi alokasi anggaran diberikan kepada bahan bakar minyak dan tenaga listrik, sehingga harga jualnya terjangkau. Menurut Pemohon kegiatan subsidi energi BBM … subsidi listrik ini bertentangan dengan prinsip kedua demokrasi ekonomi, yakni prinsip efisiensi berkeadilan. Di mana Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan 5

berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dan seterusnya. 4. Menyatakan materi muatan ketetapan subsidi energi BBM dan subsidi listrik pada Undang-Undang APBN 2004-2015 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena dalam materi muatan 2004 … APBN 20042015 bertentatangan dengan ketentuan mengenai perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk menyampaikan bahwa subsidi energi BBM dan subsidi listrik tahun 2004-2015 adalah inefisiensi, tidak berkeadilan, dan suatu bentuk kerugian negara. 6. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menggantikan skema subsidi energi BBM dan subsidi listrik dengan skema fungsi kemanfaatan umum atau public service oblication sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat (1). Hormat kami Pemohon nama Mohamad Sabar Musman. Terima kasih. 19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, berikutnya sekarang nasihat dari Para Hakim. Saya persilakan terlebih dahulu Pak … Yang Mulia Pak Palguna.

20.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini pertanyaan pertama yang saya mau ajukan ini begini, ini antara yang diuraikan dalam permohonan dengan yang petitum itu berbeda. Di permohonan kan Anda menyoroti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009, tapi di petitumnya Anda minta APBN 2004 sampai 2015. Ada 2 persoalan di sini. Satu, ketidakkonsistenan itu. Yang kedua pertanyaan saya yang lebih penting, undang-undang yang Saudara minta untuk diuji itu masih berlaku apa ndak? Kan kalau APBN kan tiap tahun anunya ... berubah, memerlukan persetujuan DPR setiap tahun. Jadi kalau misalnya ini sudah ndak berlaku untuk apa kita mengadili barang yang sudah mati. Kan itu pertanyaan pokoknya. Nah, sehingga ini tolong Saudara pikirkan lebih jauh gitu kan sebab kalau undang-undang yang sudah tidak berlaku, ya, tentu buat 6

apa diuji. Ya, jadi sudah kehilangan objek jadinya pengujian, jadi membuang-buang waktu kita, nah itu. Kalau misalnya Saudara ada persoalan tentu undang-undang APBN yang baru misalnya kalau memang masih anu itu, ya, tapi tentu kami tidak menyarankan demikian karena ini yang Saudara ... argumen yang Saudara bangun ini adalah untuk undang-undang yang sebenarnya secara hukum dia sudah tidak berlaku lagi kan begitu. Nah itu pertanyaan pokok dulu … (suara tidak terdengar jelas). Nah, kalau ... jadi susah juga memberikan ini, ya, pertimbangan karena kita juga berandai-andai jadinya untuk hal yang belum terjadi. Kalau undang-undang ini sudah ndak berlaku lagi buat apa kita berdebat lagi mengenai soal itu kan itu. itu yang jadi pertanyaan. Nah, tetapi secara formal … nah, ini bukan hanya berlaku dalam kasus ini tapi kalau siapa tahu Saudara mengajukan pengujian untuk hal yang lain gitu, ya, format permohonan itu harus jelas dalam pengertian begini, ini sudah lumayan tetapi perlu penegasan lagi, ya. Ya, jelas identitas Pemohon dulu kan ini sudah, dengan ini mengajukan permohonan pengujian misalnya kalau ada pasal tertentu sebutkan saja langsung pasal sekian dari undang-undang nomor ini, undangundangnya tentang apa namanya judulnya kurung dilengkapi di situ lembaran negaranya nomor berapa, tambahan lembaran negaranya nomor berapa, itu resmi, itu lengkap begitu bunyinya, supaya kita membaca dokumen yang sama, nanti kalau Saudara menyingkatnyingkat sendiri, kita ndak paham maksudnya nanti kita bisa membaca dokumen yang berbeda nanti. Itu formatnya begitu. Nah, baru kemudian dengan ini mengajukan pengujian undangundang nomor sekian seperti tadi itu dengan alasan sebagai berikut. Nah, baru Saudara uraikan satu kewenangan mahkamah, yang kedua tentang legal standing Saudara. Nah, legal standing itu yang penting ini tidak bosan-bosannya kami menasihatkan itu bukan sekedar Saudara mencantumkan syarat-syarat itu, tetapi uraikan benar apa kerugian yang Saudara alami berkaitan dengan berlakunya undang-undang itu karena itu persyaratan pentingnya dalam hal ini kalau Saudara mandalilkan sebagai warga negara Indonesia tentu Anda harus mendalilkan sebagai warga negara Indonesia apa yang hak konstitusional Anda yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu. Apakah itu pasalnya atau ayatnya atau apanya. Nah, itu diuraikan di dalam legal standing. Nah, kerugian itu sudah ada rumusannya dalam Putusan MK. Nah, itu sudah Saudara cantumkan di situ tapi tidak ada uraian yang mengulas itu di dalam ini. Kemudian terakhir baru tentu saja alasan-alasan mengapa ketentuan yang Saudara mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu di bagian alasan permohonan yang disebut posita lazimnya.

7

Kemudian terakhir, di petitum atau hal yang Saudara minta untuk diputus oleh Mahkamah itu tidak lagi ada uraian. Ya, jadi Saudara. 1. Menyatakan ... memohon kepada mahkamah. 1. Untuk mengabulkan permohonan Pemohon misalnya gitu. Yang kedua ... Nah, ini, menyatakan pasal sekian, pasal sekian atau misalnya ayat sekian atau kalimat ini dalam pasal sekian bertentangan dengan undang-undang Dasar Tahun 1945 begitu saja. Kemudian yang kedua, menyatakan pasal sekian atau ayat sekian atau kalimat ini dari undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu yang penting. Karena dua, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kedua, akibatnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu saja. Kecuali kalau Saudara meminta Mahkamah misalnya membuat putusan yang konstitusional bersyarat, misalnya. Menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai begini, misalnya, gitu. Itu bisa dalam petitum bisa demikian. Kemudian menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai begini, boleh demikian. Tapi tidak lagi berisi uraian seperti dalam permohonan Saudara yang ini. Nah, itu. Tapi pertanyaan pentingnya itu dulu. Apakah undang-undang yang sudah melakukan pengujian ini masih berlaku apa ndak? Itu yang menjadi soal. Sebab kalau sudah ndak berlaku kan sudah … ya buat apa? Kita akan mengadili barang mati jadinya, gitu kan. Nah, kalau memang ada konsen mengenai soal itu tentu undangundang yang berbeda. Tapi kan kami tidak boleh menasihatkan atau menyuruh-nyuruh orang berperkara. Yang kami berikan nasihat adalah yang riil yang ada di hadapan kami. Nah, itu. Kalau dalam undangundang yang baru ada persoalan, siapa tahu malah pertanyaan Saudara sudah terjawab, misalnya. Di situ kan tidak perlu ada masalah lagi, gitu kan. Nah, itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. 21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia.

22.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Saya tambahkan sedikit, ya. Tapi sebelumnya itu, ya, saya pribadi ini sangat apresiasi terhadap dedikasi Saudara ini, ya, yang menyorot tentang subsidi BBM ini. Namun di samping hal itu, sebagaimana juga tadi sudah disarankan kan, barangkali ini secara formil masih ada kekurangannya. Karena ini juga Saudara kan maju langsung ini, tidak mempunyai kuasa. Barangkali perlu juga nanti konsultasikan dengan mereka-mereka penasihat hukum yang sudah pengalaman barangkali untuk melengkapi format daripada permohonan Saudara ini. 8

Dari segi kewenangan sudah jelas tadi di sini diuraikan sudah baik, tapi dari legal standing tadi menambahkan apa yang sudah dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Palguna, di sini memang kerugian itu kerugian konstitusional itu harus konkret di sini ya. Nah, harus konkret. Jadi tentu harus kita bayangkan bahwa Saudara sebagai warga negara dibandingkan dengan yang lain, warga negara yang lain itu, ya, semua kita punya kepentingan yang sama terhadap subsidi BBM ini kalau itu dipergunakan dengan tidak benar, gitu, ya. Semua kita punya kepentingan. Namun tentu harus Anda uraikan, apa spesifiknya Saudara itu? Apa spesifiknya Saudara itu punya kerugian tertentu dengan adanya penyalahgunaan ataupun penggunaan subsidi yang tidak benar ini. Contoh misalnya kalau Saudara itu bergiat di dalam suatu organisasi yang tujuannya untuk itu. Nah, itu salah satu contoh, misalnya. Saudara terlibat di situ, tapi kalau ini sebagai warga negara biasa, nanti tidak nampak khususnya ataupun kekhususan kepentingan itu. Karena undang-undang … apa … Peraturan PMK juga menyatakan harus ada hal itu. Nah, itu jadi mungkin yang perlu Saudara perlihatkan di dalam format ataupun permohonan Saudara ini khususnya di legal standing. Saya mungkin bertanya, apakah Saudara bergerak di badan … di bidang lembaga konsumen BBM, misalnya. Itu juga Saudara bisa nanti uraikan di situ kalau memang ada. Kemudian yang kedua tadi, ya, memang setiap APBN itu kan tiap tahun itu masa berlakunya. Jadi kalau Saudara mulai tadi dari pasalpasal APBN tahun 2009, ini sudah terlalu lama. Barangkali itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, tentu mungkin yang perlu mungkin Saudara lihat adalah APBN yang berlaku sekarang ini. Apa ini masih seperti keadaan tahun 2009 yang Saudara kemukakan atau 2014, 2015 yang Saudara kemukakan, apakah masih seperti itu di APBN 2016. Nah, jadi harus jelas, fokus kepada norma yang ada di satu undang-undang tertentu. Jangan global seperti ini, 2014, 2015. Yang mana itu yang di sana mengatur itu? Kan banyak. Mungkin nanti itu normanya yang khusus mengatur itu. Jadi kita sarankan agar Saudara fokus, apakah APBN yang 2016 yang Saudara maksud? Dan apa namanya … normanya itu yang bagaimana? Itu harus jelas, apalagi di petitum. Nah, mungkin apakah ada di undang-undang lain? Coba alternatif ke undang-undang lain dengan misalnya ada hubungannya dengan ESDM atau bahan bakar minyak ini. Apakah ada undang-undang lain yang mungkin yang mengatur hal itu yang lebih jelas untuk bisa dikemukakan di sini, agar kita bisa melihat, oh, ya memang undangundang nomor sekian tentang BBM ini … barangkali di situ yang lebih konkretnya. Jadi sekali lagi, kita sangat apresiasi mengenai permohonan Saudara ini, namun perlu ada perbaikan-perbaikan sebagaimana yang telah kita sarankan tadi. 9

Barangkali itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. 23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Terima kasih, Yang Mulia. Jadi itu Pemohon yang bisa disampaikan. Kembali saya garis bawahi, ya, Saudara Pemohon itu ... Pak Mohamad ini kan Sarjana Teknik, ya?

24.


25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Sarjana Teknik. Jadi, coba kalau mau mengajukan judicial review atau pengujian undang-undang baca Undang-Undang MK, ya. Kemudian baca Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan bagaimana tata cara pengajuan pengujian undang-undang. Itu di situ ada format sistematika caranya. Apa yang bisa diujikan. Yang bisa diujikan adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ada undang-undang, pasal, ayat, frasa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 . Nah, ini Anda mengambil kasus contoh yang diuji itu UndangUndang APBN. Tapi Undang-Undang APBN itu mempunyai jangkauan keberlakuan hanya 1 tahun. Kalau yang diujikan Undang-Undang A PBN 2009 berarti undang-undang itu sudah tidak berlaku. Nah, kalau tidak berlaku kok diuji untuk apa. Kan sudah enggak berlaku, ya. UndangUndang APBN itu berbeda dengan undang-undang yang lain. Kalau undang-undang yang lain diundangkan, kalau tidak dicabut dibiarkan, ya, berlaku terus. Tapi kalau Undang-Undang APBN itu kan undang-undang yang tiap tahun berganti APBN 2009, 2010 sampai sekarang 2016. Jadi, itu ada keberlakuannya tidak erga omnes tapi berlakuannya itu hanya temporer 1 tahun. Sehingga, ya, kalau ini sudah tidak berlaku kalau undang-undang APBN 2009. Jadi, yang dikatakan judicial review adalah terhadap undang-undang, pasal, ayat atau frasa atau kata di dalam satu undangundang yang masih berlaku. Nah, itu coba nanti ... tadi sudah, Yang Mulia Pak Manahan, sudah menyarankan konsultasi pada kuasa hukum.

26.


10

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada Kuasa Hukum yang bayar, ya. Ada yang tidak. Kalau yang tidak karena Saudara ini kan volunteer, ya. Kalau tidak, itu konsultasinya ke Lembaga Bantuan Hukum di universitas-universitas itu. Apa di UI, di UKI, apa di Trisakti apa Tarumanagara itu punya LBH-LBH. Anda konsultasi di sana. Tapi kalau pada advokat yang swasta Anda pasti di pungut biaya. Tapi kalau yang di perguruan tinggi-perguruan tinggi itu enggak. Konsultasi ke sana.

28.


29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya pengin menguji ini, bisa enggak begitu, ya?

30.


31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi sebetulnya Anda sendiri kalau mau belajar hukum bisa. Tadi saya sudah sebutkan, ya. Undang-Undang Dasar Pasal 24C nya dibaca terus kemudian Undang-Undang MK, kemudian PMK-nya Peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada. Itu bisa dibuka di web-nya MK ada semua bisa di-download dari situ.

32.


33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Jadi, Anda menjadi tepat mengujinya apa yang harus di uji dan bagaimana caranya menguji. Itu tahu persis kalau Anda baca. Karena saya yakin tanpa dibantu oleh seorang sarjana hukum pun bisa tapi Anda harus mempelajari yang saya sebutkan tadi, ya.

34.


11

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Begitu, ya. Ada yang akan disampaikan?

36.

PEMOHON: MOHAMAD SABAR MUSMAN Tidak, Pak.

37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak.

38.

PEMOHON: MOHAMAD SABAR MUSMAN Cukup.

39.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya. Kalau begitu Saudara mempunyai hak untuk memperbaiki permohonan ini, ya. Atau Saudara bisa mencabut ... oh ini berati kalau begitu sudah enggak berlaku yang undang-undangnya saya cabut saja permohonan saya, ya. Bisa saja. Atau Anda memperbaiki yang lebih tepat bagaimana sesuai dengan saran-saran itu bisa. Waktunya 14 hari, ya, perbaikannya. Sehingga kalau 14 hari perbaikannya akan Saudara masukkan bisa sebelum tanggal ... Selasa, 8 Maret 2016, pukul 10.00 WIB.

40.


41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, kalau sudah jadi perbaikannya sebelum tanggal itu silakan masukkan ke Kepaniteraan.

42.


43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi mau di cabut juga silakan, ya, terserah. Ya, itu hak Saudara. Ya, saya ulangi, perbaikan permohonan paling lambat diterima di

12

Kepaniteraan Mahkamah Selasa, 8 Maret 2016, pada pukul 10.00 WIB. Itu ya, Pak Mohamad? 44.


45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah cukup?

46.

PEMOHON: MOHAMAD SABAR MUSMAN Sudah cukup, Pak.

47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB Jakarta, 24 Februari 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

13

2016

Recommend Documents