GUBERNUR GORONTALO KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 184 / 02 / IV /2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PENATAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DESTINASI WISATA SEPANJANG 4,5 KM DI PANTAI KOTA MARISA KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO GUBERNUR GORONTALO, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk
kepentingan
umum
pembangunan
Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Destinasi Wisata, maka perlu membentuk tim persiapan pengadaan tanah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Destinasi Wisata Sepanjang 4,5 KM di Pantai Kota Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok
Agraria
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018) ; 2. Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1960
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1961
Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000
Nomor
258,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4060); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2009
tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi
Pembangunan
untuk
Kepentingan
Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5280); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
16
Tahun
2004
tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 13. Peraturan
Presiden
Nomor
71
Tahun
2012
tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA KEENAM
: : Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Destinasi Wisata Sepanjang 4,5 KM di Pantai Kota Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; b. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan; e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan Gubernur. : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sekretariat bertanggungjawab dan menyampaikan Laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato. : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 11 April 2016 a.n GUBERNUR GORONTALO WAKIL GUBERNUR, ttd IDRIS RAHIM
Tembusan: 1. Yth. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta 2. Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan) 3. Yth. Bupati Pohuwato 4. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo 5. Yth. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato 6. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato 7. Yth. Masing-masing yang Bersangkutan.
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 184 / 01 / IV / 2016 TANGGAL : 11 April 2016 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PENATAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DESTINASI WISATA SEPANJANG 4,5 KM DI PANTAI KOTA MARISA KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO KETUA
: ASISTEN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIS
: KEPALA
BIRO
HUKUM
DAN
ORGANISASI
SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI GORONTALO ANGGOTA
: 1. BUPATI POHUWATO 2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO 3. STAF AHLI GUBERNUR BIDANG HUKUM DAN POLITIK SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO 4. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO 5. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO 6. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN POHUWATO 7. KEPALA
BAGIAN
HUKUM
SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN POHUWATO 8. CAMAT/LURAH TERKAIT a.n GUBERNUR GORONTALO WAKIL GUBERNUR, ttd IDRIS RAHIM
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : / 01 / / 2016 TANGGAL : 2016 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PENATAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DESTINASI WISATA SEPANJANG 4,5 KM DI PANTAI KOTA MARISA KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO KETUA
: KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIS
: H.YUSFAN
KAI,
UNDANGAN
SH
PADA
(KEPALA
BIRO
BAGIAN
HUKUM
PERUNDANG-
DAN
ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO) WAKIL SEKRETARIS : HELMI S. TANTU, SH (KEPALA SUB BAGIAN KAJIAN PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BIRO HUKUM
DAN
ORGANISASI
SEKRETARIAT
DAERAH
PROVINSI GORONTALO) ANGGOTA
: 1. FERRY REZEKY, SH (KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN KAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BIRO HUKUM
DAN
ORGANISASI
SEKRETARIAT
DAERAH
PROVINSI GORONTALO) 2. EVLAN SUMIRAT (STAF PADA
BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI SETDA PROVINSI GORONTALO) 3. SUPRIYANTO
(STAF
PADA
BIRO
HUKUM
DAN
ORGANISASI SETDA PROVINSI GORONTALO) 4. MOH REZA (STAF PADA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETDA PROVINSI GORONTALO)
a.n GUBERNUR GORONTALO WAKIL GUBERNUR, ttd IDRIS RAHIM
LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : / 01 / / 2016 TANGGAL : 2016 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERUMAHAN KHUSUS NELAYAN DI DESA BULILI KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO HONORARIUM TIM PERSIAPAN NO
JABATAN
HONORARIUM
1
KETUA
RP.1.600.000
2
SEKRETARIS
RP.1.300.000
3
ANGGOTA
RP.1.100.000
HONORARIUM SEKRETARIAT NO
JABATAN
HONORARIUM
1
KETUA
RP.800.000
2
SEKRETARIS
RP.800.000
3
ANGGOTA
RP.800.000
a.n GUBERNUR GORONTALO WAKIL GUBERNUR,
IDRIS RAHIM