15/09/2016
Strategi Pembinaan Laboratorium Lingkungan Daerah Disampaikan oleh:
LUTHFI SULANDJANA Kepala Bidang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN AUDITORIUM P3KLL-KLH SERPONG TANGERANG SELATAN 1 14 SEPTEMBER 2016
DASAR HUKUM
UU NO 32 Tahun Lingkungan Hidup
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Permen LH no 06 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 69/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016
1
15/09/2016
LATAR BELAKANG Lingkungan hidup merupakan urusan wajib, dan diperlukan personil yang kompeten untuk pengelolaan dan perlindungan LH. KLH memberikan DAK LH sejak tahun 2006 kepada lebih dari 400 kabupaten/kota.
Penyebaran laboratorium terakredtasi/teregistrasi tidak merata di seluruh Indonesia, Laboratorium Provinsi dan Kab/kota yang terakreditasi baru tersebar di 17 provinsi. Kompetensi SDM laboratorium perlu ditingkatkan Pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium belum optimal
TUJUAN DAN
SASARAN
Tujuan : Percepatan terwujudnya laboratorium terakreditasi untuk parameter kualitas lingkungan yang berada di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) Sasaran : Tersedianya laboratorium terakreditasi untuk parameter kualitas lingkungan yang berada di daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
2
15/09/2016
TARGET PEMBINAAN LABORATORIUM
HASIL UJI PROFISIENSI MEMUASKAN
TERAKREDITASI (LAB.PILOT PROJECT)
LAB TERAKREDITASI DI SETIAP PROVINSI
TAHAPAN MENUJU AKREDITASI LAB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Komitmen Perubahan budaya kerja Inventarisasi sumberdaya Organisasi sistem manajemen mutu Kebijakan mutu Penyusunan dokumentasi sistem manajemen mutu Penerapan dokumen sistem manajemen mutu
3
15/09/2016
KRITERIA LABORATORIUM PILOT PROJECT 1. SK pendirian dan SK penunjukkan personil inti laboratorium ( organisasi sistem manajemen mutu : SK gubernur, SK Bupati/walikota, SK Kepala Badan) 2. Alokasi anggaran untuk operasional laboratorium 3. Telah mulai menyusun dokumen sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 (minimal level 3 dan 4) 4. Telah memiliki sumberdaya laboratorium yang terdiri dari : • SDM yang kompeten • Peralatan yang mengacu ke metode standar atau metode yang tervalidasi • Inventaris bahan kimia • Daftar ruang lingkup pengujian beserta metode standar • memiliki gedung sendiri dengan sarana dan prasarana yang mencukupi (air, dan listrik) 5. Program pengembangan personil dan rekaman kompetensi personil (CV) berikut bukti pelatihan terutama yang terkait sistem mutu. 6. Telah mengikuti uji profisiensi
MEKANISME PEMILIHAN LABORATORIUM DALAM PROJECT PENDAMPINGAN
YA
Seleksi dan verifikasi lab yang diusulkan
Kategori 1 Pendampingan selama 1 tahun Cost sharing antara P3KLL-KLHK dan Lab. ybs Verifikasi pemenuhan kriteria
Memenuhi kriteria
TIDAK
Evaluasi progress pendampin g-an
Kategori 2 Pendampingan/Mandiri selama 2 tahun atau lebih
4
15/09/2016
REALISASI PILOT PROJECT 2015 Tuban
Tuban
Tapin
Tapin
Barito Utara
Barito Utara
Sukabumi
Katingan
Tanah Laut
PROGRES PENDAMPINGAN 2015 No
LABORATORIUM
IHT
EVALUASI AKHIR
DAFTAR AKREDITASI
1.
Tuban
√
√
√
2.
Tapin
√
√
√
3.
Barito Utara
√
√
4.
Katingan
√
√
√
5
15/09/2016
REALISASI PILOT PROJECT 2016 Sarolangun
Sarolangun
Bengkulu Utara
Sintang
Sintang
Ciamis
Rokan Hulu
Kalimantan Selatan
Ciamis
Bandar Lampung
Kalimantan Selatan
PROGRES PENDAMPINGAN 2016 No
LABORATORIUM
IHT
1.
Sarolangun
√
2.
Sintang
√
3.
Ciamis
√
4.
Kalimantan Selatan
√
5.
Bandar Lampung
√
EVALUASI AKHIR
DAFTAR AKREDITASI
√
√
6
15/09/2016
KENDALA DAN TANTANGAN • Perubahan Tupoksi PPE menjadi PPPE yang tidak lagi melaksanakan pembinaan labling • Dana Dekon untuk pembinaan lab daerah oleh Provinsi tidak ada lagi • Perubahan Kebijakan yang berakibat pada perubahan Komitmen Laboratorium (Anggaran)
Strategi Pembinaan Sinkronisasi pembinaan laboratorium dengan target pengelolaan bidang pengendalian pencemaran nasional
Tersebar di 15 Provinsi
15 DAS Prioritas (167 Kab./Kota)
7
15/09/2016
15
8
