2016

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ d.. /II.04/HK/2016

'11

TENTANG

PENGANGKATAN TIM TEKNIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG.

Menimbang

1. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung perlu didukung oleh keberadaan tim teknis yang memiliki kompetensi dalam bidang-bidang pembangunan daerah; 2. bahwa tim teknis dalam Diktum (1) adalah Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan kompetensi di bidang pemerintahan, hukum dan politik, pembangunan, ekonomi dan keuangan, serta bidang kemaysarakatan dan sumberdaya manusia. Dalam menjalankan tugasnya di bawah koordinasi Staf Ahli Gubernur. 3. bahwa untuk melaksanakan Diktum (1) dan (2) perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengangganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;

tentang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupateri/Kota; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah beberapa terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

-2­

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proivnsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014; 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014; 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014; 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN TIM TEKNIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.

KESATU

Mengangkat mereka yang nama-narnanya tercantum pada lajur 2 dengan keahlian sebagaimana tersebut pada lajur 3 dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada lajur 4 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan bidang tugas masing-masing.

KEDUA

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagaimana tercantum dalam Struktur Organinasi Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

Pe1aksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut: a. Anggota Tim Teknis berada dalam koordinasi Staf Ahli Gubemur Lampung untuk membantu memberi saran dan pertimbangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta merumuskan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan keahlian masing-rnasing bidang;

-3­

b. Dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, guna mendukung visi dan misi Gubernur Lampung; c. Anggota Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selain memberikan saran dan pertimbangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya, dapat membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai bidang keilmuan dan keahlian atas permintaan Satuan Kerja Perangkat Daerah. KEEMPAT

Sekretariat Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah berada di Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA

Atas pelaksanaan tugas setiap anggota Tim Teknis dapat diberikan honorarium sesuai dengan capaian kinerja berdasarkan besaran waktu (jamj hari] atau per setiap item kegiatan dan jumlah yang dibayarkan pada anggota Tim Teknis dalam satu bulan setinggi-tingginya setara dengan biaya operasional Esselon lIB.

KELIMA

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 5 - 4-

Tembusan: I. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung; 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung; 5. Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung di Telukbetung; 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung 7. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Telukbetung 8. Masing-masing yang bersangkutan.

2016

- 4­

LAMPlRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : Gj.:l.3IjII.04jHKj2016 TANGGAL: 1>- - Lot 2016

NO 1. I. 1.

2. 3. 4. 5. II.

1.

2. 3. 4. III.

1.

2. 3. 4.

5. 6. 7.

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016 NAMA BIDANG KEAHLIAN SKPD 2 3 4 KOORDINATOR: STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Prof.Dr.Ir. Irwan Effendi, M.S dan Pertanian Pemerintahan Desa Budiharjo, S.Sos., M.LP Pernerintahan, Politik, Ketenteraman dan Biro Otonomi Daerah Setdaprov Ketertiban Pemerintahan dan Otonomi Daerah Syafarudin, S.Sos., M.A Biro Organisasi Setdaprov Muhammad Ridho, S.H, M.H Hukum dan Advokasi Satuan Polisi Pamong Praja Mayor TNI (Purn) Mudzakir Pemerintahan, Sosial, Politik, Pertahanan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov dan Keamanan KOORDINATOR: STAF AHLI GUBERNUR BIDANG HUKUM DAN POLITIK Dr. Supannan Marzuki, S.H, M.H Hukum dan Advokasi Biro Hukum Setdaprov Dr. Budiono, S.H, M.H Hukum dan Perundang-Undangan Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Abi Hasan Mu'an, S.H, M.H Hukum dan Advokasi Sekretariat DPRD Zulkarnain Zubairi, S.Sos. Kebudayaan dan Jurnalistik Biro Humas dan Protokol Setdaprov KOORDINATOR: STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMBANGUNAN Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Prof.Dr.Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S Linzkunzan Hidup dan Kelautan Hortikultura Dr.Ir. Heri Riyanto, M.T Infrastruktur Wilayah dan Konstruksi Dinas Pengairan dan Pemukiman Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T, M.T Perencanaan dan Permodelan Transportasi Dinas Bina Marga Drh. Husodo Hadi Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemberdavaan Masvarakat Ir. Anshori Djausal, M.T. Teknik Sipil dan Transportasi Dinas Perhubungan Ir. Zainal Mutaqin, M.Si. Teknologi Pertanian Dinas Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Politik, Pertanian dan Pembangunan Ir. Efan Tolani, M.Si. Pedesaan

-5­

8. 9. 10. IV. I.

2. 3. 4.

5. 6.

V. I.

2. 3. 4.

5. 6. 7.

8.

Kehutanan dan Lingkungan Hidup Ir. Edison, M.Paf. Arif Darmawan, S.I.P, M.Si. Komunikasi Publik Komunikasi PubIik I. Gede Setiyana, S.Fil KOORDINATOR: STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

Dinas Kehutanan BAPPEDA Dinas Komunikasi dan Informatika

Dr. Ayi Ahadiat, S.E, M.B.A

Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Dinas Perindustrian Keuangan Daerah Asrian Hendi Caya, S.E, M.S Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Dinas Perdagangan Keuangan Daerah Koperasi, UMKM dan Pertanian Dinas Koperasi dan UMKM Ir. Djamaiudin Yusuf Mungliana, S.E, M.M. Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Dinas Pendapatan Daerah Akuntansi, Ana!isis Keuangan dan Biro Keuangan Setdaprov Anung Ratmaji, S.E Manaiemen Widyo Imam Prasetio, S.ST Lingkungan dan Pariwisata BAPPEDA KOORDINATOR: STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA Politik Lokal, Pemerintahan, dan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Dr. Ari Darmastuti, M.A Perlindungan Anak KetenagakeIjaan dan SDM Dra. Kurniati Dinas Tenaga KeIja dan Trasnmigrasi Hukum dan PoIitik Riza Mihardi, S.H, M.H Biro Bina Sosia! Setdaprov Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Efin Nurtjahya Gendrayani, S.E, M.Si Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemberdayaan dan Pengembangan Mubasit, S.Ag, M.M Biro Bina Mental Spiritual Setdaprov Masvarakat Zainuri, S.Ag, M.M Pendidikan, Kepemudaan dan Kepanduan Dinas Pemuda dan Olahraga Keagamaan dan Sosial Budaya Mahmud Bunyamin, L.C, M.A .Dinas Sosial Ir. Irhansyah Thoib, M.Sc Agroteknologi Pertanian Badan Diklat Daerah

--

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RI

(

lAMPIRAN' II: KEPlmJSAN GUBERNUR LAMPUKG HONOR

; G.'lJ t,I1·04/KK/2DI6

2: - 4 -

TAKGGAL :

2016

BiRtlAIU. OROAII1SA8I TIll TICKlDS SItPD :ri&LtiliiAB PROVDSI L.Ul::PUIO TAHtJI 2016

OVR • • • V • • A.'LODRK.RDR

-.orA ""£'PUi8

KEPAlA BAl.lTBAllOIIavDA

lIeb!It!riat : ReM'" V-u.I'roriulLaa. . . .

RlDA8G

~1&IIaa

T-.Aldil 1. Prof. Or. lr, lnR'an Effendi, N.S 2. Budibarjo, S.So&, M.l.P 3. S}'lJl.an.1din, S.So&, N.A. 4. Nul\ammad Ridho, S.H, N.H

S.

Ma}Q£

BlJ).U'O 111J1m116 POUTIK

~AIIAB

Kowd:.taI DB ~ I U ....

~;

-.r AbB GaIMnnu ............... PaIltllt

Tenqa Ah1i: 1. Dr. Supannan Msn:uki, S.H, N.H 2. Dr. Budiono. S.H, M.H 3. Abi Hasan Mu'an, S.H, N.H 4. Zulkarnain Zubari, S.Soe.

'INI (Purn) Nudzakir IlKPD

-

SKPD

Aaiaten I

-

Balitbongnowla

" "","lao""

....... PMPD

BPOD Satpol PP Sekretariat. Korpri Biru Otongmi Daerah Setdaprvv. BiI'll Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Biro Orpni.....n SetdAPl'OV· Kantor Sandi Daerah SckTetariat KPlD

-

A.sid.~D

'''­

I

• f1alitbansnovda

Sekretariat DPRD

Badan Narkotika Provinsi

Badan Keebangpol - SekretmiBl KPlJD

Biro HUmaB &. Protokol Set.dRprov.

Biro Hukum Set.dapnw.

Biro Umum Seldrlprov.

IIlDAR'G PEIIBAlfGUa'U

BlD.U'O EKOROIII • KJID

1[OOf'd; ItW AbU. 0aIMnnu 81.. ........... n • •

K-.I t lIat AIIB Oabchau BW. EM'" Kew

Tenaga Ahli: I. ITd.Dr.lr. WanAbbasZakaria, ),f.S 2. Orb. Hen RiylUlto, M.T 3. Or.Rahsyu Suli8tyorini, S.T, N.T 4. Orh. Hu-.do Hadi

TenapAhti: 1. Dr. Ayi Ahsliat, 5.E, N.BA 2. Mrian Heudi Cay-., S.E, M.S 3. It. DjlUnBludht yusuf 4. Nungliana, S.E, M.M

5. lr. Anllbari Djaulllll, M.T

5. AnUD8 Rabn.rlDi. 5.E

6. lr. ZeiD.aJ. Mutaqill, M.Si

6. Widyo Imam I'raaeti.g. S.ST

7. u-, Efmt Tolani, M.si. 8.lr.~.M.Pul.

9. Ad Dannawan, S.J.P. M.Si. 10. Teeee Setiyana, s.su

-

BKPD

""'""" IT Balitbangnovda B adan PMPPI' DBn-ah BJ'U{D

Bedan Ketahanan Pangan Daeruh 3ekretariBl Bakorlub [)inq Pertanian TPH DinalI Pukebunan Di.n.aB Pt,keIjBSII Umum Di.n.aB ~to=rnllkan & K~swan Dinas Pr::Ttambe:n Dinas PerbuhUJ18Bl1 Di.n.aB ~bularUur Di.n.aB Kelaut8D & ~rikanan Dinu Bina Marga

IllDARG KDLUII'ARAKAT.a. .IID¥ KoK4 I IftaI AIaII K--.J 6SDIII Ten&fJllAhli; I. Dr. An DIIJ"IDalItUii, M.A 2. Ora. IWm..iaI:i. 3. Riza Miban::Ii, S.H, N.H 4. Eflll Nurt"ahya Gendrayani.s.E, M.Si 5. ),fubasit,S.Ag, M.M

ou.r-r

6. zainuri,S.A&, N.M 7. Mabmud BllDyamin.

IXPD

-oma._ AlIilrtomii

AlIilrtom IV

Balitbangnovda DinBS KopeI'1il!li & UMKM

uc.

M.A

8. Ir. lrblvlll)"llh ThOlb. M.Sc IXPD

-

-

Aadten

m

• Asisten N

Balitbangnovda B adan Dik..bIt. Dauah

DiDaIIPtrindulJtrilD

DiDaIIPendapatBn Daemh

- Badan KepegllW'aian Daerah

Biro K~uanpn Sel.:Iaprvv.

Biro ~kouomi.on So::tdaprov.

Biro Pulengkepon&Aset Setdaprov.

- Bodan Perpulll:, Acllip. Dak Daerah - Badan PP 81Ptorlindungan Analt • RSU Abdod M'oea-k Dinas Kesebatan DinBS Pendidilam &

K~budayaan

DinaB Nakertrana - DiDaII Sosial

DinaB Pariwisata & Eko KreatiI

DinBS Pem.uda & Olah Raga.

- &v Bina SosiaI

- BirQ Bin_ Mental Spiritual

RUInGbSUit Jiwa

Din.as ~ &. ~ukiman

DinalI Kominfo

Biro Adbang Setrlaprov.

.d!"

GVUlUUR

.ea:

-.

- 6·

LAMPlRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ .:l. 3/ /IL04/HK/2016 TANGGAL: ~ - 4 2016 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM TEKNIS SKPD PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NO 1 1.

2.

3.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2 I 3 Koordinator : Star Ahli Gubernur Bidanl!: Pemerintahan a. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai · Asisten I dengan Bidang Keahlian Pemerintahan - Bappeda kepada Bappeda, BaIitbangda dan SKPD - BaIitbangnovda terkait. - Inspektorat b. Me1aksanakan rapat terbatas dan umum · Badan PMPD dengan SKPD dan stakeholder terkait. -BPBD c. MengevaIuasi dan merumuskan kembali - Satpol PP Rencana Strategis SKPD di lingkup Koordinasi - Sekretariat Korpri Staf Ahli Gubemur Bidang Pemerintahan - Biro Otonomi Daerah Setdaprov. daIam bentuk rekomendasi kebijakan program · Biro Tata Pemerintahan Umum dan kegiatan kepada Gubemur dan Wakil Setdaprov. Gubemur. - Biro Organisasi Setdaprov. d. Melakukan kajian dan pendampingan - Kantor Sandi Daerah terhadap teknis kegiatan SKPD · Sekretariat KPID Koordinator : Star AhU Gubernur Bidang Hukum dan PoUtik a. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai - Asisten I dengan Bidang KeahIian Hukum dan Politik · Bappeda kepada Bappeda, BaIitbangda dan SKPD - BaIitbangnovda terkait. - Sekretariat DPRD - Badan Narkotika Provinsi b. Melaksanakan rapat terbatas dan umum - Badan Kesbangpol dengan SKPD dan stakeholder terkait. - Sekretariat KPUD c. MengevaIuasi dan merumuskan kembali Rencana Strategis SKPD di lingkup Koordinasi - Biro Humas & Protokol Staf Ahli Gubemur Bidang Hukum dan Politik Setdaprov. dalam bentuk rekomendasi kebijakan program - Biro Hukum Setdaprov. dan kegiatan kepada Gubemur dan Wakil - Biro Umum Setdaprov. Gubemur. d. Melakukan kajian dan pendampingan terhadap teknis kegiatan SKPD Koordinator : Star AbU Gubemur BidanlZ Pembannnan a. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai - Asisten II dengan Bidang Keahlian Pembangunan - Bappeda kepada Bappeda, BaIitbangda dan SKPD - BaIitbangnovda terkait. - Badan PMPPT Daerah b. Melaksanakan rapat terbatas dan umum - BPLHD dengan SKPD dan stakeholder terkait. - Badan Ketahanan Pangan c. Mengevaluasi dan merumuskan kembali Daerah Rencana Strategis SKPD di lingkup Koordinasi - Sekretariat Bakorluh Staf Ahli Gubemur Bidang Pembangunan - Dinas Pertanian TPH daIam bentuk rekomendasi kebijakan program - Dinas Perkebunan - Dinas Pekeriaan Umum dan kegiatan kepada Gubemur dan Wakil - Dinas Petemakan & Keswan Gubemur. d. Melakukan kajian dan pendampingan - Dinas Pertamben - Dinas Perhubungan terhadap teknis kegiatan SKPD - Dinas Kehutanan - Dinas Kelautan & Perikanan - Dinas Bina Marga - Dinas Pengairan & Permukiman - Dinas Kominfo - Biro Adbana .

I

·7­

1

4.

5.

2 3 I Koordlnator : star AbU Gubemur Bidang Ekonomi dan Keuangan a. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai - Asisten II

dengan Bidang Keahlian Ekonomi dan

- Asisten IV

Keuangan kepada Bappeda, Balitbangda dan - Bappeda

SKPD terkait.

- Balitbangnovda b. Melaksanakan rapat terbatas dan umum - Dinas Koperasi & UMKM dengan SKPD dan stakeholder terkait, - Dinas Perdagangan c. Mengevaluasi dan merumuskan kembali - Dinas Perindustrian Rencana Strategis SKPD di lingkup Koordinasi - Dinas Pendapatan Daerah Staf Ahli Gubemur Bidang Ekonomi dan - Biro Keuangan Setdaprov. Keuangan dalam bentuk rekomendasi - Biro Perekonomian Setdaprov. kebijakan program dan kegiatan kepada - Biro Perlengkapan dan Aset Gubemur dan Wakil Gubemur. Setdaprov. d. Melakukan kajian dan pendampingan

terhadap teknis kegiatan SKPD.

Koordinator : Star AbU Gubernur Bidang. Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusla. a. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai - Asisten III

dengan Bidang Keahlian Kemasyarakatan &

- Asisten IV

SDM kepada Bappeda, Balitbangda dan SKPD - Bappeda

terkait,

- Balitbangnovda b. Melaksanakan rapat terbatas dan umum - Badan Diklat Daerah dengan SKPD dan stakeholder terkait, - Badan Kepegawaian Daerah c. Mengevaluasi dan merumuskan kembali - Badan Perpust, Arsip, Dok Rencana Strategis SKPD di lingkup Koordinasi Daerah

Staf Ahli Gubemur Bidang Kemasyarakatan & - Badan PP & Perlindungan Anak SDM dalam bentuk rekomendasi kebijakan - RSU Abdoel Moeloek program dan kegiatan kepada Gubemur dan - Dinas Kesehatan Wakil Gubemur. - Dinas Pendidikan dan d. Melakukan kajian dan pendampingan Kebudayaan

terhadap teknis kegiatan SKPD.

- Dinas Nakertrans - Dinas Sosial - Dinas Pariwisata & Eko Kreatif - Dinas Pemuda & Olah Raga - Biro Bina Sosial - Biro Bina Mental Spiritual • Rumah Sakit Jiwa

",....-,._G,