2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN PERPU NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (V)

JAKARTA RABU, 25 JANUARI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya [Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, Serta Pasal 6 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Rojiyanto 2. Mansur Daud P. 3. Rando Tanadi ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V) Rabu, 25 Januari 2017 Pukul 09.08 – 10.42 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Arief Hidayat Aswanto Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati I Dewa Gede Palguna Wahiduddin Adams Patrialis Akbar Suhartoyo

Saiful Anwar

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Alldo Fellix Januardy 2. Olivia Sianturi 3. Julio Castor Achmadi B. Ahli dari Pemohon: 1. Yance Arizona 2. Rita Padawangi 3. Deden Rukmana C. Pemerintah: 1. 2. 3. 4.

Erwin Fauzi Bahrunsyah Sudarsono Iing R. Sadikin Arifin

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bissmillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

96/PUU-

KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya. Pemohon, yang hadir siapa? 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Ya, hari ini Pemohon Prinsipal berhalangan. Kuasa Hukum hadir semua dan kita membawa tiga orang Ahli dari teleconference yang kanan atas ada Mbak Rita Padawangi, Ph.D. Beliau adalah senior researcher di Asian Urbanism Cluster National University of Singapura, Sosiolog. Yang kanan bawah adalah Pak Deden Rukmana, Ph.D. Beliau adalah pakar tata kota, kebetulan juga kepala pusat kajian dan pengajar di Savannah State University. Yang kiri bawah adalah Pak Yance Arizona, M.A. Beliau adalah kandidat doktor Ph.D., di Leiden dan penulis Buku Konstitusionalitas Agraria. Hari ini masing-masing akan memberikan keterangan sesuai dengan kepakarannya.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang hadir siapa? Silakan.

4.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Bapak Bahrunsyah (Staff Ahli Bidang Masyarakat Adat dari Kementerian ATR), Kemudian Bapak Sudarsono (Staff Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan) dari ATR, kemudian yang terakhir Iing R. Sodikin Arifin (Tenaga Ahli Menteri ATR). Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih yang mewakili Presiden.

1

Agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon. Sudah hadir melalui vicon, tiga orang Ahli. Yang akan kita dengar siapa dahulu? 6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Kami mohon mengajukan Pak Yance yang pertama (...)

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Yance (...)

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Karena di Belanda subuh saat ini.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya. Pak Yance. Kemudian Pak Deden?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Kemudian Pak Deden, ya.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Kemudian Bu Rita.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baru, Bu Rita, ya. Bu Rita yang terakhir. Semuanya orang Indonesia dan beragama Islam, ya?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Betul.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

2

16.

AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Saya bukan beragama Islam, Pak (...)

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik (...)

18.

AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Saya beragama Katholik.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. Kalau begitu kita ... Bu Rita Padawangi beragama katholik, ya?

20.

AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Betul.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli. Ini Pak Yance, Pak Deden disumpah terlebih dahulu menggunakan sumpah menurut cara-cara Islam, ya. Pak Yance bersedia?

22.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Bersedia.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pak Deden?

24.

AHLI DARI PEMOHON: DEDE RUKMANA Bersedia, Pak.

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bersedia, ya. Baik, kita sumpah. Di situ enggak ada Rohaniwan, ya?

26.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Ada. 3

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada? Rohaniwan ada yang ... ada Alquran di situ?

28.

AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Ada Alquran, Pak.

29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada Alquran, ya?

30.

AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Ada.

31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau begitu tolong sekarang disiapkan bersumpah di bawah Alquran. Kalau anu ... ada yang bawakan diat ... taruh di atas kepala. Nah, seperti Pak Deden. Baik, kalau begitu akan disumpah oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin. Tolong ditirukan lafal sumpah yang dipandu oleh Pak Wahiduddin. Saya persilakan, Yang Mulia.

32.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, kepada Pak Deden kemudian (...)

33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Yance.

34.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pak Yance Arizona untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan, ya. “Bissmillahirrahmnaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

35.

PARA AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bissmillahirrahmnaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenaranya, sesuai dengan keahlian saya. 4

36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih. Sekarang Ibu Rita Padawangi, ya. Bu Rita ada Bible di situ?

37.

AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Ada.

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sesuai dengan Agama Katholik. Silakan, Prof. Maria.

39.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, mohon Ibu Rita membuat tanda salib lebih dahulu.

40.

AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Atas Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

41.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mengangkat jari tiga.

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jari tiga begini. Jari tiga.

43.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tiga.

44.

AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Tiga begini?

45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

46.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Ikuti lafal janji yang saya ucapkan.

5

“Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.” 47.

AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

48.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Ibu Rita. Sekarang kita mulai dari Pak Yance. Pak Yance berada di Belanda, di mana ini, Pak Yance?

50.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Di Leiden, Pak.

51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Di Leiden. Baik. Pak Yance bidang keahliannya apa tadi?

52.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Saya, ahli di bidang hukum konstitusi dan hukum agraria.

53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Hukum konstitusi dan hukum agraria. Jadi, sementara menjadi apa di sana? Mahasiswa program Ph.D, gitu? Baru menulis disertasi?

54.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Ya, menulis disertasi.

55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Gambarnya kok hilang ini?

6

Baik, Pak Yance kita mulai dulu dengan Pak Yance. Ya, Pak Yance ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit, bisa memberikan keterangan Ahlinya. Silakan. 56.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang terhormat Pemerintah dan DPR. Yang terhormat Pemohon dan Kuasa hukumnya. Perkenankan saya dalam kapasitas sebagai Ahli hukum konstitusi dan agraria mengemukakan pandangan berkaitan keahlian saya dalam pengujian Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, khususnya terkait dengan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) dalam kesempatan ini keterangan Ahli yang akan saya sus ... yang saya susun terdiri dari delapan pokok bahasan antara lain. Pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi agraria yang memberikan prinsip dasar bagi hubungan keagrariaan antara negara dengan rakyat dan tanah yang mana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki bahwa penguasaan negara dipergunakan untuk besarbesar kemakmuran rakyat. Kedua, berkaitan dengan perbedaan antara prinsip domein verklaring pada masa kolonial dengan konsepsi hak menguasai negara dalam UUPA dan konsepsi ketiga yang saya sebut dengan konsepsi konstitusional penguasaan negara yang berkembang dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Prinsip domein verklaring merupakan prinsip yang diterapkan melalui kebijakan agraria kolonial untuk mempermudah penguasaan tanah bagi kepentingan kapitalisme agraria kolonial. Pada intinya semua tanah yang di … tanah sisa yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya adalah tanah yang dimiliki oleh negara. Konsepsi itu berbeda dengan hak menguasai negara dan juga konsepsi konstitusional penguasaan negara yang berkembang dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menempatkan negara sebagai pemilik tanah, tetapi sebagai penguasa atas tanah. Karena pemilik tanah itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Poin yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dihadirkan pada masa darurat untuk mengatasi permasalahan pada masa itu, dimana banyak pemegang hak atas tanah meninggalkan tanahnya. Tanah tersebut kemudian dipakai tanpa izin oleh … oleh orang lain. Oleh karena itu, undang-undang a quo sejatinya dibuat untuk melindungi warga negara pemegang hak atas tanah yang sah yang tidak bisa mengelola tanahnya, namun tidak bisa melakukan tuntutan hukum karena negara dalam keadaan darurat. Sehingga situasi tersebut 7

pemerintah perlu campur tangan untuk memberikan jaminan kepastian hak kepada warga negara pemegang hak yang sah. Ketiga, kedudukan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penguasaan pemilikan tanah. Yang keempat, kelima berkaitan dengan frasa tanpa izin yang berhak dan kuasa yang sah, nanti akan saya masukkan dalam detail. Yang keenam, berkaitan dengan kedudukan tanah yang dikuasai oleh negara atau sering disebut dengan tanah negara harus terdaftar pada instansi yang mengurusi masalah pertanahan. Ketujuh, berkaitan dengan penerapan ketentuan pidana terutama Pasal 6 undang-undang a quo harus dijadikan sebagai tindakan terakhir ultimum remedium dalam penyelesaian konflik pertanahan. Dan yang kedelapan, penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 6 undang-undang a quo harus dikecualikan terhadap orang yang telah mendiami sebidang tanah secara turun-temurun untuk melangsungkan kehidupannya. Yang Mulia. Apakah masih terkoneksi? 57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih, masih. Silakan, Pak Yance diteruskan.

58.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Apakah masih terkoneksi keterangan (…)

59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih, masih, silakan diteruskan. Masih terdengar di ruang persidangan. Silakan, Pak Yance mendengar suara saya di sini?

60.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Baik.

61.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan diteruskan.

62.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Berkaitan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dimana menyatakan, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Di dalam Pasal 33 yang perlu kita pahami adalah 8

terdapat beberapa substansi pokok. Pertama, berkaitan dengan objeknya, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ada dua subjek di situ. Yang pertama adalah negara yang diwakili oleh instansi pemerintahan. Yang kedua adalah subjek rakyat seluruh warga Indonesia. Dan yang tidak kalah penting adalah di dalam Pasal 33 untuk melihat adanya hubungan antara subjek dan objek itu dalam dua kata kerja. Yaitu pertama, dikuasai oleh negara dan kedua dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara artinya bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dikuasai oleh negara itu turun dalam bentuk lima kewenangan, pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Kemudian dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai sebagai adanya kemanfaatan yang merata dirasakan oleh rakyat, kemudian ada tingkat pemerataan manfaat, ada partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-menurun dalam memanfaatkan sumber daya. Kemudian saya ingin menyampaikan mengenai kedudukan Undang-Undang Prp 51 Tahun 1960 yang ditujukan untuk melindungi pemegang hak atas tanah yang sah. Sebagaimana kita bisa cermati di dalam undang-undang ini, di dalam penjelasan dinyatakan bahwa pemakaian tanah secara tidak teratur lebih-lebih yang melanggar norma hukum dan tata tertib sebagaimana terjadi di banyak tempat benarbenar menghambat bahkan seringkali … samasekali tidak memungkinkan lagi dilaksanakan rencana pembangunan dalam berbagai lapangan. Jadi kita melihat secara kontekstual, undang-undang ini dibuat karena pada saat itu terjadi banyak penyerobotan tanah diperkotaan termasuk tanah perkebunan, pabrik-pabrik. Yang mana hak atas tanah daripada para pemegang hak atas tanah tersebut harus dilindungi. Sehingga ketika keadaan sudah tidak lagi dalam keadaan bahaya, undang-undang ini tidak lagi perlukan. Campur tangan pemerintah tidak lagi diperlukan untuk mempertahankan hak atas tanah individu warga negara dan badan hukum karena untuk mempertahankan haknya tersebut. Individu dan badan hukum sudah bisa menempuh prosedur hukum sebagaimana biasanya ke pengadilan perdata apabila seseorang menggunakan tanahnya tanpa izin atau melaporkan sebagai tindak pidana kepada kepolisian. Selain itu, di dalam Undang-Undang Prp Tahun 1960 terdapat beberapa norma yang tidak lagi dapat dipertahankan dalam situasi normal yang sudah tidak lagi dalam keadaan bahaya. Misalkan, penjelasan angka 5 dalam undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dikatakan di dalam penjelasan tersebut, perpu ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari o … dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana. Mengingat akan sifat 9

perbuatannya. Maka yang dapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya perpu ini, tetapi juga pemakaian terjadi dimulai sebelum dan kini masih tetap berlangsung. Artinya, Undang-Undang Prp … Undang-Undang Prp Nomor 51 Tahun 1960 memuat ketentuan untuk berlaku surut yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lebih lanjut, di dalam penjelasan angka 6 di dalam UndangUndang Prp dinyatakan juga bahwa agar supaya untuk memperoleh penyelesaian dapat diselenggarakan secara efektif, maka jika dipandang perlu Menteri Agraria dan penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, maka untuk mengadakan pengosongan tidaklah diperlukan perantaraan pengadilan. Jadi Prp ini memberikan landasan bahwa untuk efektifnya pengosongan tanah tidak perlu melalui pengadilan. Nah, jelas sekali bahwa penjelasan tersebut yang bisa dilakukan oleh Menteri Agraria, atau menteri, atau penguasa daerah telah memberikan kewenangan yang tak terbatas dan tak terkendali. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki bahwa tiap-tiap kekuasaan pemerintah harus diselenggarakan dengan prinsip check and balances, sehingga bisa dicek oleh pengadilan. Lebih lanjut, penjelasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dan juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak miliki pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil oleh … secara sewenang-wenang oleh siapapun. Yang keempat, saya ingin menyampaikan mengenai kedudukan pemerintah daerah. Karena kalau kita lihat di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di dalam undang-undang ini, seakan-akan bahwa pemerintah daerah itu adalah pemegang hak atas tanah. Padahal pemerintah daerah dan instansi pemerintah pada umumnya hanya punya tiga bentuk hubungan hukum dengan tanah. Pertama, hubungan hukum tersebut adalah dalam bentuk apakah … jadi instansi pemerintah kalau dia ingin menggunakan tanah dia bisa memperoleh hak pakai sepanjang itu masih dipergunakan, misalkan untuk kantor-kantor pemerintan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai pemegang hak pengelolaan. Dan yang ketiga adalah

10

hubungan hukum menguasai tanah negara, tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, untuk membuktikan diantara ketiga hubungan hukum tersebut harus bisa dibuktikan. Pembuktian tersebut harus melalui pendaftaran di dalam buku tanah yang ada di instansi pertanahan. Tanpa ada pendaftaran keterangan yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara, tanah hak pengelolaan atau tanah hak pakai dari instansi pemerintah, maka penguasaan tanah oleh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah tidaklah sah. Dan apabila itu tidak sah, maka tidak berlaku pula ketentuan di dalam ... di dalam undang-undang a quo yang menyatakan bahwa orang yang tidak memiliki izin harus dipindahkan atau ditertibkan. Poin kelima, saya ingin bersinggungan dengan pengertian tanpa izin yang berhak dan kuasanya yang sah. Ketentuan kunci yang menjadi jantung dari undang-undang a quo, terletak dalam frasa tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Frasa yang memiliki makna serupa juga terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, misalkan frasa secara tidak sah, yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Nah, Undang-Undang Perkebunan sudah dua kali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan frasa secara tidak sah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, dan Putusan Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang Perkebunan, frasa secara tidak sah baru memiliki kekuatan hukum mengikat apabila konflik perkebunan, dalam hal ini konflik perkebunan, dan pembatalan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan. Artinya, apabila tanah yang menjadi objek di mana ketentuan tindak pidana hendak diterapkan, harus terlebih dahulu diselesaikan konflik tanahnya. Apabila di sana terdapat masyarakat hukum adat, maka terlebih dahulu dilakukan pemetaan wilayah adat. Dalam kaitannya dengan Prp, maka sebelum menerapkan ketentuan mengenai tanah tanpa izin yang berhak atas dan kuasanya yang sah, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah keabsahan penguasaan dan kepemilikian tanah dari pemegang atas tanah atau kuasanya. Dalam hal ini misalkan apakah itu HGU, HGB, hak milik, kalau instansi pemerintah, apakah itu hak paten, hak pengelolaan, atau tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Tanpa ada terapan tersebut, maka frasa tanpa izin yang berhak atas atau kuasanya yang sah, semestinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian, berkaitan dengan pendekatan hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam penyelesaian konflik agraria. Tidak 11

jarang, penyelesaian permasalahan berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah berujung pada kriminalisasi. Dikatakan kriminalisasi, sebab pada dasarnya adalah pertikaian perdata yang berkaitan dengan penguatan dan kepemilikan, tapi berujung pada tindak pidana. Di dalam undang-undang a quo, terdapat di dalam Pasal 5, sory ... maaf, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960. Nah, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 55/PUUVIII/2010, dan Putusan Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa konflik agraria, termasuk juga di pertanahan dan perkebunan merupakan warisan penguasa kolonial. Dan untuk menyelesaikannya, harus dilakukan dengan cara preventif dan juga secara represif. Secara preventif harus lebih diutamakan, sehingga upaya represif harus lebih diposisikan sebagai upaya terakhir. Pendekatan preventif, perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan membangun prosedur hukum yang partisipatif yang memberikan kepastian hukum. Namun dalam hal pemerintah, sangat memerlukan tanah demi kepentingan umum yang lebih luas dan telah ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang dan yang disusun secara partisipatif, maka terhadap orang yang menguasai dan memiliki tanah dapat diberikan ganti rugi atau kompensasi atas kehilangan akses dan hak atas tanah. Kedelapan, yang terakhir. Pengecualian tindak pidana terhadap masyarakat yang tinggal secara turun-temurun. Belum selesainya seluruh pendaftaran penguasaan dan kepemilikan tanah menjadi sumber ketidakpastian hukum di bidang agraria. Sementara pengunaan tanah, baik untuk pertanian maupun pemukiman semakin meningkat, seiring dengan pertambahan dan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Tidak jarang masyarakat kemudian menduduki tanah yang belum memiliki landasan hukum formal untuk dijadikan tempat hidup maupun mencari sumber penghidupan. Ketiadaan bukti formal tersebut sering menjadi alasan bagi pemerintah untuk menetapkan ketentuan pidana terhadap warga negara yang mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam, termasuk orang yang melakukan pemanfaatan tanah dengan iktikad baik. Dalam Putusan Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 Mahkamah tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Mahkamah Konstitusi mengadakan suatu prinsip penting berkaitan dengan ketentuan tindak pidana di bidang agraria. Prinsip tersebut adalah masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam kawasan hutan tidak dapat dipidana karena menebang pohon, memanen, memungut hasil hutan, menggembalakan ternak tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, sepanjang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Dengan kata lain, masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan sebidang tanah dengan iktikad baik tidak boleh dipidana karena melangsungkan 12

kehidupannya. Alih-alih mempidanakan orang yang memanfaatkan tanah dengan iktikad baik, hukum agraria di Indonesia malah menjadikan penguasaan tanah secara turun ... turun-temurun dengan iktikad baik sebagai landasan dari hak milik atas tanah, hal ini diatur di dalam Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, apabila suatu bidang tanah telah terdapat warga masyarakat yang menguasai tanah dengan iktikad baik lebih dari 20 tahun yang dilakukan secara terbuka dan tidak dipermasalahkan oleh warga masyarakat hukum adat, atau desa, atau kelurahan, maka pemerintah perlu mendorong agar masyarakat memperoleh hak atas tanah karena pada dasarnya peran negara adalah secara aktif untuk mendorong masyarakat bisa memanfaatkan tanah dengan sebaikbaiknya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Demikianlah keterangan Ahli ini saya utarakan dan semoga dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan-perkembangan hukum melalui Mahkamah Konstitusi, serta terwujudnya keadaan agraria di Indonesia. 63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Pak Yance. Kita selesaikan sekalian, supaya Pak Yance bisa melakukan kegiatan yang lain. Dari Pemohon, ada yang akan disampaikan ke Pak Yance?

64.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Tidak ada.

65.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak ada. Cukup, ya?

66.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Cukup, Majelis.

67.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pemerintah? Enggak ada respons? Enggak ada pertanyaan atau klarifikasi?

68.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Tidak ada.

13

69.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya?

70.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Cukup.

71.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari meja Hakim? Dari, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ini, ya, Pak Yance, ada tanggapan dan permintaan klarifikasi dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Saya persilakan, Yang Mulia.

72.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Pak Yance, selamat pagi. Begini, Pak Yance. Kita kalau flashback ke belakang tentang ketentuan Prp 51 Tahun 1960 itu memang ada hal yang sangat mendasar bahwa penggunaan tanah yang tanpa izin oleh yang berhak atau kuasanya adalah dilarang. Dalam konteks kekinian barangkali apakah kemudian kalau dihadapkan dengan fungsi tanah yang mempunyai makna sosial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu Pasal 6 kalau tidak salah, apakah kemudian dalam konteks untuk kepentingan sosial, kepentingan umum yang harus dikedepankan, kemudian pengambilalihan yang secara tanpa alasan yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 tersebut memang kemudian menjadi perdebatan atau persoalan, tapi kalau kemudian memang kita perhatikan kejadiankejadian yang ada selama ini kan tidak ... pernah hampir tidak kita temukan pengambilalihan tanah oleh penguasa atau oleh pemerintah itu tanpa alasan yang mendasarkan kepada kepentingan sosial atau kepentingan umum, sebagaimana yang bisa dirujuk di Pasal 6 tersebut. Bahkan juga kalau kita lebih mendalami lagi bahwa kekhawatiran kemudian pemerintah juga tidak memberikan apa ... kompensasi seperti yang Ahli sebutkan tadi, nampaknya kan itu juga ada mekanisme dan selalu pemerintah memberikan kompensasi itu. Nah, artinya saya minta pandangan Anda, barangkali bisa secara ringkas saja, apakah kemudian bisa di-generalisir bahwa tindakantindakan penguasa atau pemerintah sekarang ini tidak pernah ada alasan kepentingan umum, kepentingan sosial, tapi main sikat saja, kemudian setiap penguasa atau ... masyarakat atau warga negara yang menduduki tanah tanpa izin yang sebenarnya memang secara turun-temurun puluhan tahun sudah di situ, kemudian serta-merta disingkirkan begitu saja, tapi apakah Pak Yance juga punya data tentang itu? Terima kasih, Pak Ketua. 14

73.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Pak Yance, bisa didengar? Silakan direspons.

74.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Sebagian, Yang Mulia, sebagian terakhir karena tadi sempat tidak mendengar.

75.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan, Yang Mulia, intinya.

76.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kalau memang ada ... ya, apa ada rujukan data yang Bapak Yance punya bahwa kemudian ada warga negara atau masyarakat, sebagian masyarakat yang kemudian serta-merta di apa ... dikenakan penggusuran tanpa alasan bahwa itu memang untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial, sebagaimana yang bisa di ... tanpa ada kompensasi atau perhatian dari pemerintah tentang tata cara … apa namanya ... pemberian ganti rugi misalnya. Paling tidak kan itu kita bisa jadikan rujukan, apakah kemudian ada kejadian-kejadian seperti itu yang dikhawatirkan oleh Pemohon itu? Terima kasih, Pak Yance.

77.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Yance, bisa direspons?

78.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kalau kita ... kalau ini dibatasi mengenai Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960, maka di dalamnya tidak mengatur mengenai kompensasi dan bahkan pengosongan tanah yang dikuasai oleh orang tanpa izin yang berhak itu bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan dan itu memberikan suatu kewenangan yang tak terkendali kepada penguasa daerah, termasuk menteri agraria di dalam undang-undang ini melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan apakah ada penggusuran misalkan ya kalau dibawa konteks penggusuran yang dilakukan dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum semestinya yang dipakai oleh pemerintah tidak lagi undang-undang ini, tidak lagi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, tapi undang-undang 15

tentang pengadaan tanah. Jadi, sebenarnya tidak perlu lagi pakai undang-undang ini, pakai undang-undang pengadaan tanah mengatur bagaimana mekanisme musyawarah penggantian ... mengenai ganti rugi dan kompensasi sudah diatur di situ semuanya. Mengenai fakta-fakta lapangan ada banyak laporan, termasuk laporan dari LBH Jakarta mengenai bagaimana kasus penggusuran di Jakarta yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk melihat bagaimana situasi di lapangan. Demikian, Yang Mulia. 79.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ya, ada satu lagi dari Yang Mulia Pak Gede Palguna, saya persilakan.

80.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia. Pak Yance, terlepas dari konteks historisnya dulu dan juga ... apa namanya ... terlepas dari sudah adanya undang-undang tentang pemanfaatan ... penggunaan tanah untuk kepentingan umum, terlepas dari adanya undang-undang yang baru mengenai penggunaan tanah untuk kepentingan umum karena di sini juga diminta oleh Pemohon adalah Pasal 2 dari undang-undang a quo yang bunyinya adalah dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Coba kita lihat secara prinsip hukum dulu, bagaimana kita mengkonstruksikan, menurut pandangan Ahli, bagaimana kita mengkontruksikan norma yang sebenarnya lebih menyerupai asas hukum ini sebagai norma yang inkonstitusional? Sebab apabila itu kita katakan inkonstitusional misalnya, ini logika saja ya, tidak mencerminkan pendapat siapa-siapa, tapi logika siapa yang membaca ketentuan ini, itu bisa ditafsirkan andaikata ini dianggap inkonstitusional, berarti orang boleh menguasai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya, bisa ditafsirkan secara a contrario begitu. Coba saya melihat ... ingin melihat perspektif Anda dari prinsip asas hukum atau mungkin kalau mau dinaikkan dari pandangan filsafat hukum mengenai norma yang sebenarnya berlaku general ini karena ini adalah bagian dari norma yang dimohonkan juga oleh Pemohon. Terima kasih, Pak Yance.

81.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Baik.

82.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Yance. 16

83.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, bunyi Pasal 2 tersebut yang menyatakan bahwa (...)

84.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya?

85.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Yang menyatakan bahwa dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atas ... atau kuasanya yang sah itu merupakan suatu prinsip untuk melindungi hak milik atas tanah. Yang perlu kita jelas di ... diperjelas di sini adalah siapa yang dimaksud dengan pemegang hak dan kuasanya itu. Pemegang hak dan kuasanya itu harus didudukkan sebagai pemegang hak atas tanah. Untuk mengetahui siapa pemegang hak atas tanah? Kita merujuk kepada Pasal 16 di dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang menyatakan jenis-jenis hak atas tanah itu adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, termasuk hak sewa untuk bangunan. Dan yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut secara umum adalah individu warga negara, kemudian badan hukum, dan secara terbatas adalah instansi pemerintah. Jadi, dalam Pasal 16 itu instansi pemerintah hanya bisa memiliki hak pakai atas tanah. Instansi pemerintah tidak bisa memiliki hak milik, tidak bisa memiliki HGU. Oleh karena itu misalkan pemerintah daerah apabila ingin menertibkan, menggunakan undang-undang ini, dia harus punya hak atas tanah dulu untuk bisa menertibkan itu. Apakah pemerintah daerah punya hak pakai atas bidang tanah yang hendak dia tertibkan itu? Kalau tidak, maka tidak ada landasan kewenangan pemerintah daerah untuk menertibkan hak pakai yang dia miliki itu. Jadi, menurut saya perlu diperjelas di dalam Pasal 2 itu adalah siapa sebenarnya dimaksud dengan pemegang hak atau kuasanya itu. Demikian, Pak Palguna.

86.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak, masih? Silakan, Pak Palguna.

87.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, saya ... konteks pertanyaan saya sebenarnya bukan begitu, itu jelas kalau kita anu sudah pasti akan stressing ke sana. Tapi sebagai prinsip umum, bolehkah ... misalkan begini, apakah negara justru tidak melanggar konstitusi ketika membiarkan terjadinya pemilikan hak atau 17

katakanlah penggunaan ... apa namanya ... pemakaian hak tanpa izin yang berhak itu. Itu kan, berarti negara membiarkan ininya terlepas dari persoalan ininya. Jadi, kita ... maksud saya, kita coba abstraksikan dulu norma ini, kita lepaskan dari persoalan-persoalan konkretnya dulu sebagai pemikiran dari sudut pandang prinsip hukum atau asas hukum, norma ini kan, norma yang berlaku umum, umum abstrak, bisa siapa saja, dan di situ justru mencerminkan kewajiban negara untuk melindungi. Nah, bahwa nanti kalau praktiknya ada persoalan untuk membuktikan, nah itu soal lain, tetapi bahwa negara harus hadir di situ ketika ada seorang yang menggunakan tanah tanpa hak atau menggunakan tanpa izin dari orang yang berhak. Kan negara harus melindungi pihak yang beriktikad baik, Saudara juga menyampaikan itu tadi. Nah, saya mau melihat dari prinsip pandangan itu, norma ini kalau dilihat dalam abstraksi demikian, bagaimana menurut pandangan Ahli? Itu sebenarnya yang mau saya sampaikan. 88.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Baik. Saya sepandangan bahwa memang apabila Pasal 2 undangundang a quo dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak milik yang juga dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dia konstitusional. Dia menjadi tidak konstitusional apabila pemegang hak yang dimaksud di dalam Pasal 2 itu termasuk instansi pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah bukanlah pemegang hak secara umum. Pemerintah daerah … hubungan pemerintah daerah dengan hak atas tanah, dengan hak milik, ataupun penguasaan hanya ada tiga. Pertama, adalah hak pakai secara terbatas di dalam UUPA untuk bangunan instansi pemerintah fasilitas umum. Kedua adalah hak pengelolaan. Dan ketiga adalah sebagai hubungan penguasaan terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah negara. Dan untuk membuktikan ketiga-tiganya itu, harus dibuktikan apakah dia terdaftar atau tidak di instansi pertanahan. Jadi, menurut saya, Yang Mulia, itu harus dimaknai secara terbatas pasal itu, dia harus di ... apa … difokuskan, dilimitasi bahwa pasal itu penting untuk melindungi hak individu warga negara, bukan untuk menempatkan pemerintah sebagai pengguna hak atas tanah.

89.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Sudah cukup kiranya, Pak Yance. Terima kasih, Pak Yance yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi melalui vicon ini. Dan saya atas nama Mahkamah

18

mengucapkan terima kasih kembali dan semoga sukses, segera dapat Ph.D-nya dan kembali ke Indonesia, jangan di sana terus, ya. Ha, ha, ha. 90.

AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA Terima kasih.

91.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Salam untuk teman-teman di Leiden University. Terima kasih, Pak Yance. Sekarang kita bergeser ke Pak Deden Rukmana, Ph.D., yang berada di Amerika. Pak Deden sudah siap?

92.

AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Siap, Yang Mulia.

93.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pak Deden di sana waktunya masih malam atau tengah malam?

94.

AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Ya, di sini hampir jam 10 malam, Pak.

95.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jam 10, ya, masih jam 10 malam. Jadi, belum ngantuk Pak Deden, ya? Pak Deden, kok hilang? Dikatain ngantuk malah hilang. Ha, ha, ha. Pak Deden, masih berada di situ? Bisa mendengar suara dari Jakarta?

96.

AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Ya, Yang Mulia, saya bisa mendengar dan bisa melihat.

97.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan, Pak Deden, memberikan keterangan dalam waktu 15 menit kurang lebih, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Bu Rita bersabar, ya, Bu karena dekat. Silakan, Pak Deden.

19

98.

AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Terhormat Pemerintah, dan DPR RI, Yang Terhormat Pemohon dan Kuasa Hukumnya, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, saya menyampaikan perasaan saya, ini adalah satu kehormatan yang tinggi bagi saya untuk bisa menyampaikan pandangan-pandangan berkaitan dengan keahlian saya sebagai Ahli Perencanaan Kota dan Tata Ruang dalam Persidangan Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960. Saya sudah menyiapkan, Yang Mulia, makalahnya (…)

99.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, makalahnya. Nanti dikirim melalui anu, ya, email, ya, Pak Deden, ya. Baik.

100. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Ya, ya, Pak. Saya sudah kirim kepada pengacara. 101. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pemohon, ya? 102. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Jadi, saya tidak akan membacakan seluruhnya karena mungkin terlalu panjang. Saya akan sampaikan poin-poin penting yang mungkin bisa saya sampaikan dalam waktu 15 menit, Yang Mulia. 103. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan. 104. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Jadi, pendapat saya ini disampaikan dalam 4 bagian. Bagian pertama membahas apakah penggusuran paksa adalah satu-satunya solusi terhadap masalah permukiman kumuh di perkotaan. Kedua, saya akan membahas apakah penggusuran paksa terhadap permukiman kumuh informal adalah solusi pembangunan kota yang berkeadilan. Ketiga, membahas pentingnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kota, termasuk para penghuni permukiman kumuh di perkotaan. Dan keempat, terakhir, adalah membahas solusi-solusi bagi 20

pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan sangat rendah dan peningkatan kualitas lingkungan permukimannya. Pertama, saya membahas penggusuran paksa terhadap permukiman kumuh. Kita semua menyadari bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, tetapi masih banyak kita temui permukiman masyarakat miskin hampir di setiap sudut kota. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Pendekatan konvensional yang paling popular adalah menggusur pemukiman kumuh dan kemudian diganti dengan kegiatan perkotaan lainnya yang dianggap lebih bermartabat. Cara seperti ini yang sering disebut pula sebagai peremajaan kota, bukanlah cara yang berkelanjutan untuk menghilangkan kemiskinan dari perkotaan. Kemiskinan dan kualitas lingkungan yang rendah adalah hal yang sangat yang mesti dihilangkan, tapi tidak dengan menggusur masyarakat telah bermukim lama di lokasi tersebut. Menggusur adalah hanya sekadar memindahkan kemiskinan dari lokasi lama ke lokasi baru dan kemiskinan tidak berkurang. Bagi orang yang tergusur malahan penggusuran ini akan semakin menyulitkan kehidupan mereka karena mereka mesti beradaptasi dengan lokasi pemukimannya yang baru. Saya ambil co ... saya ambil kasus di Amerika Serikat sebagai perbandingan saja. Pendekatan peremajaan kota sering dilakukan pada tahun 1950 dan 1960-an. Pada saat itu pemukiman-pemukiman masyarakat miskin di tiap kota digusur dan diganti dengan kegiatan perkotaan lainnya yang dianggap lebih baik. Peremajaan kota ini menciptakan kondisi fisik perkotaan yang lebih baik, tapi syarat dengan masalah sosial. Kemiskinan hanya berpindah saja dan masyarakat miskin yang tergusur semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan karena akses mereka terhadap pekerjaan yang semakin sulit. Peremajaan kota yang dilakukan pada saat itu sering disesali oleh para ahli perkotaan saat itu karena menyebabkan timbulnya masalah sosial, seperti kemiskinan perkotaan semakin akut, gelandangan, dan kriminalitas. Menyadari kesalahan yang dilakukan masa lalu, pada awal tahun 1990-an kota-kota di Amerika Serikat lebih banyak melibatkan masyarakat miskin dalam pembangunan perkotaannya dan tidak lagi menggusur mereka untuk menghilangkan kemiskinan di perkotaan. Saya memiliki satu studi kasus yang menunjukkan bahwa tanpa penggusuran pun kita masih bisa meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Studi ka ... studi kasus ini berawal pada tahun 2007 ketika dua masyarakat miskin di Jakarta yang melakukan aktivitas hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan sembari menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Semua masyarakat di Penjaringan 21

Jakarta Utara dan masyarakat Kampung Toplang di Jakarta Barat, mereka mengelola sampah untuk dijadikan kompos dan memilah sampah nonorganik untuk dijual. Kedua aktivitas hijau tersebut adalah wujud memperdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Tanpa inisiatif dari tokoh masyarakat di kedua lokasi tersebut, pemerdayaan masyarakat miskin tidak akan terjadi dan kemiskinan tetaplah menjadi masalah di kedua pemukiman kumuh tersebut. Topik yang kedua adalah penggusuran dan pembangunan kota yang berkeadilan. Banyak kasus penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan mengatasnamakan pembangunan. Lembaga perbantuan hukum di Jakarta melaporkan telah terjadi 113 penggusuran paksa di DKI Jakarta dan 84% penggusuran tersebut dilakukan tanpa prosedur musyawarah yang … dengan warga. Penggusuran dilakukan dengan beragam tujuan, di antaranya normalisasi sarana perairan, pembangunan taman kota dan ruang terbuka hijau, pembangunan jalan, pembangunan MRT, dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Dari sekian banyak masalah perkotaan yang dihadapi oleh DKI Jakarta, saya mengamati bahwa banjir adalah salah satu masalah yang paling mendesak untuk ditangani oleh Pemda DKI Jakarta. Penanganan dampak dan pencegahan banjir yang dilakukan oleh Pemda DKI adalah juga dengan menggusur pemukiman kumuh dengan menggunakan dalih untuk normalisasi sarana perairan, serta pembangunan taman kota dan ruang terbuka hijau. Saya berpendapat bahwa pem ... penggusuran pemukiman kumuh dengan dalih untuk menangani dan mencegah banjir adalah tindakan tidak adil, bilamana Pemda DKI Jakarta tidak melakukan hal yang serupa terhadap para pengembang yang membangun beragam kegiatan seperti pembangunan mewah ... rumah mewah, apartemen, mall, lapangan golf di lahan-lahan yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau atau kawasan resapan air dalam rencana tata ruang wilayah Jakarta. Saya telah melakukan penelitian tentang praktik perencanaan tata ruang di DKI Jakarta sebelum dan sesudah reformasi. Penelitian saya tersebut sudah dipublikasikan dalam salah satu jurnal internasional pada tahun 2015 lalu. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa reformasi telah mengubah Indonesia menjadi lebih demokratis dan terdesentralisasi. Desentralisasi juga membuat pemerintah daerah memiliki kekuasaan lebih besar, termasuk dalam perencanaan keuangan. Kekuasaan ini juga berpengaruh terhadap semakin maraknya pelanggaran tata ruang di daerah, termasuk di DKI Jakarta. Dalam penelitian tersebut, saya mengumpulkan data pelanggaranpelanggaran tata ruang di DKI Jakarta terhadap RDTR DKI Jakarta tahun 1985-2005. Tercatat paling sedikit lima kawasan DKI Jakarta termasuk 22

Kelapa Gading, Pantai Kapuk, Sunter, dan Senayan, dan Tomang yang memiliki pelanggaran tata ruang. Saya memiliki data tersebut, Pak, dalam tabel yang saya sampaikan dalam catatan saya ke ... ke Penasihat Hukum. Kawasan yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau telah berubah menjadi kawasan terbangun. Saya berpendapat bahwa konversi kawasan-kawasan tersebut dari kawasan ruang terbuka hijau atau kawasan resapan air menjadi kawasan terbangun juga menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Satu hal yang lainnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah terkait tingginya laju urbanisasi sebagai penyebab munculnya permukiman kumuh di kota-kota Indonesia, khususnya jakarta. Tingginya laju urbanisasi di Jakarta disebabkan oleh faktor pendorong dari kawasan miskin di luar Jakarta dan faktor penarik dari Jakarta sendiri. Ketimpangan wilayah yang terjadi di Indonesia adalah penyebab tingginya urbanisasi ke Jakarta. Kota dengan faktor penarik yang tinggi bagi kaum pendatang seperti Jakarta seyogianya juga menyiapkan dirinya untuk menyediakan kebutuhan perumahan dan fasilitas pemukiman lainnya bagi pendatang. Maraknya pemukiman kumuh adalah juga karena ketidaksiapan Pemda DKI Jakarta untuk menampung mereka, ini adalah fenomena yang sangat lazim di kota-kota metropolitan di negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi ini, Pak, tabel yang saya siapkan di catatan saya. 105. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, silakan diteruskan. 106. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Kemudian ... ya, kemudian poin ketiga yang saya sampaikan di sini adalah partisipasi masyarakat dan pembangunan kota. Soal perencanaan dan pembangunan kota pada abad 21 saat ini memerlukan pendekatan yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan pada tahun 1990-an atau sebelumnya. Pada abad 21 ini disebut juga era postmodernisme. Postmodernisme adalah satu konsep atau fenomena yang muncul akibat keterbatasan konsep modernisme dan … dalam menjelaskan dan menguraikan dinamika kehidupan masyarakat modern yang kian beragam dan rumit. Perencanaan kota sebagai suatu kegiatan sistematis dalam ranah publik untuk membentuk masa depan kota, juga merefleksikan fenomena-fenomena di era postmodern. Praktik-praktik perencanaan kota pada postmodern menghadapi tantangan lebih besar dan kompleks.

23

Fenomena-fenomena postmodern terjadi pula di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Saya mengamati proses penyiapan rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta dan pengajuan Raperdanya ke DPRD DKI. Proses penyusunan RT/RW DKI Jakarta ini telah dimulai sejak Februari 2008 setelah sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap RT/RW DKI 2010. Sebuah tim beranggotakan para ahli perencanaan dan pembangunan kota ditunjuk untuk menyusun naskah akademik RT/RW 2030 ini. Beragam upaya telah dilakukan sejak April 2009 untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan naskah akademik ini. Meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan untuk mendapat masukan bagi draft RT/RW DKI Jakarta, berbagai pihak masih mengkritik proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang tersebut yang cenderung ekslusif, tidak transparan, dan tidak melibatkan masyarakat luas. Walhi dan 28 LSM lainnya yang menyebut dirinya sebagai Jaringan Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang DKI Jakarta 2030 menolak Raperda 2030 tersebut. Mereka khawatir bahwa ruang kota cenderung mengikuti keinginan kaum pemodal dan rentan terhadap manipulasi, dan pengalihan fungsi ruang terbuka hijau. Sejumlah warga Jakarta dari berbagai profesi dan latar belakang juga membentuk Koalisi Warga untuk Jakarta 2013 dan mengkritik proses penyusunan dan substansi Raperda RT/RW DKI Jakarta 2030. Koalisi ini aktif mengadakan diskusi publik, survei opini publik, serta memunculkan situs, dan group facebook untuk menampung masukan dari masyarakat terkait dengan RT/RW DKI Jakarta 2030. Setelah melalui proses yang panjang pelibatan berbagai pihak, akhirnya DPRD DKI Jakarta menetapkan RT/RW DKI Jakarta 2030 menjadi Perda Nomor 1/2012 pada tanggal 12 Januari 2012. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah dengan tegas mengamanatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ruang. Penghuni permukiman kumuh di perkotaan juga merupakan komponen kota dan pemangku kepentingan kota yang mesti dilibatkan dalam proses perencanaan ruang. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan ruang akan memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan penghuni pemukiman kumuh juga diakomodasikan dalam perencanaan tata ruang yang akan menjadi acuan pembangunan di Jakarta. Ini bagian terakhir, Pak, ini adalah solusi pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat miskin. Landasan hukum bagi penyelenggaraan perumahan di Indonesia mencakup Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.”

24

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Pak Deden? 108. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin di perkotaan tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Pemerintah Indonesia yang telah menerapkan beragam kebijakan, termasuk pembangunan perumahan berbasis swadaya masyarakat (self housing policy). Seperti Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Komunitas (P2BPK), perbaikan kampung atau (camp improvement programme), dan bantuan stimulan perumahan swadaya. Selanjutnya, juga disedia … penyediaan perumahan murah oleh Perumnas. Dan yang ketiga adalah kebijakan subsidi silang perumahan. Kekurangan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin tetap tinggi meskipun beragam program dan kebijakan perumahan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas pengembang dan Perum Perumnas dalam penyediaan perumahan murah, dan rendahnya keterjangkauan (accordability) masyarakat miskin dalam membangun atau membeli rumah. Mengingat keterbatasan kemampuan pengembang dan Perum Perumnas dalam penyediaan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota Indonesia, maka pemenuhan perumahan berbasis swadaya masyarakat mesti mendapat perhatian lebih besar. Saya melihat potensi dari pelaksanaan program P2BPK ini KIP atau BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saya melihat potensi dari pelaksaan program kampung deret yang pernah digagaskan tahun 2013-2014 di Jakarta. Program Kampung deret ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan dan membangun kualitas … membangun rumahnya. Pemda DKI menyiapkan tenaga pendamping untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah ini dalam perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kualitas rumah mereka. Proses pengingkatan kualitas rumah masyarakat miskin ini biasanya memakan waktu selama 3 bulan. Melalui program kampung deret ini masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan permukiman kumuh diberikan bantuan stimulan dan 25

diberdayakan dengan bantuan tenaga pendamping untuk menyiapkan rumah bagi mereka. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, saya menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, b, c, dan d, dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 2000 … 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya. Sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Penggusuran paksa bagi masyarakat miskin di permukiman informal dengan dalih melanggar perencanaan tata ruang adalah tindakan yang melanggar hak konstitusional masyarakat miskin di perkotaan. Masyarakat miskin adalah salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dan masih menjadi salah satu pelaku yang masih dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan kota di Indonesia. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Besar harapan saya agar pandangan saya ini dapat bermanfaat bagi kebaikan bangsa dan Negara Indonesia. Khususnya dalam perlindungan hak konstitusional setiap warga negara yang ada di wilayah Republik Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia. 109. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik Pak Deden, terima kasih. Berikutnya kita diskusi kalau ada yang akan menyampaikan. Dari Pemohon dulu. 110. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Kawan saya mau bertanya, tapi sebelumnya saya ingin memberikan keterangan bahwa penelitian Pak Deden yang dimuat di Jurnal Internasional kami lampirkan sebagai alat bukti. 111. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti juga keterangannya supaya diambil dan disampaikan ke Mahkamah, ya. 112. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Ya. 113. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pertanyaannya supaya to the point pendek-pendek, supaya bisa didengar. Karena kalau terlalu panjang, nanti juga tidak bisa direspons. Silakan. 26

114. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIO CASTOR ACHMADI Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada Pak Deden bisa dengar saya? 115. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Bisa, Pak. Terima kasih. 116. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIO CASTOR ACHMADI Ya, Pak Deden, saya ingin bertanya mengenai penggusuran paksa ini. Setelah dilakukan penggusuran paksa, biasanya pemerintah akan memberikan solusi atau bahkan dalam beberapa kali kesempatan tidak diberikan ganti rugi dan solusi sama sekali. Nah, menurut Pak Deden, dengan solusi-solusi yang diberikan dari pemerintah daerah kepada korban penggusuran, apakah sudah menggambarkan pemenuhan hak atas kota bagi warga-warga korban penggusuran? Terima kasih. 117. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pemerintah? Coba sebentar, Pak Deden. Dari Pemerintah ada? Digabung. Cukup? Ada? Silakan, ini sekarang Pak Deden dari Pemerintah ya. Tolong didengarkan lebih dahulu, silakan. 118. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Ya, ya. 119. PEMERINTAH: IING R. SADIKIN ARIFIN Selamat siang, Pak Deden. 120. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Selamat siang, Pak. 121. KETUA: ARIEF HIDAYAT Di sana masih malam. 122. PEMERINTAH: IING R. SADIKIN ARIFIN Malam, ya? Malam, Pak.

27

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT Hampir tengah malam. 124. PEMERINTAH: IING R. SADIKIN ARIFIN Yang saya tanyakan, kan ini bukan penggusuran paksa, Pak Deden. Yang di Undang-Undang Nomor 51 itu bagi orang yang tidak berhak menduduki atas tanahnya ya jadi. Jadi beda konteksnya dan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 ada penggantian, ya. Baik itu tanah adat maupun tanah negara. 125. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Ya. 126. PEMERINTAH: IING R. SADIKIN ARIFIN Tanah negara dibuktikan alas haknya ada empat. Berdasarkan Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Yang pertama, hak yang sudah berakhir, juga dikasih ganti. Yang kedua adalah izin menggarap sah atau namanya occupatie vergunning. Yang ketiga adalah sk redistribusi pembagian tanah dari pemerintah. Yang keempat adalah surat kavling. Nah, yang digusur ini kan sebetulnya yang dilindungi itu orang yang mempunyai hak atas tanah. Kalau hak atas tanah itu yang pertama kalau atas nama pemerintah daerah dibuktikan yang pertama adalah bisa hak pakai selama dipergunakan. Yang kedua adalah HPL. Ada juga yang belum sertifikat, tapi tercatat di aset pemda. Itu jadi ... memang untuk penertiban tata ruang, itu di ... di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga ada namanya kewenangan pemda di bidang pertanahan itu ada sembilan, dulu Keppres Nomor 34 Tahun 2003, di antaranya adalah penyelesaian tanah garapan. Nah, di situlah jadi pemerintah mengalokasi di tempat lain, bisa juga dengan tsunami atau dengan uang kerahiman. Jadi, memang di bidang pertanahan, pemda itu diatur sekarang ... dulu di Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Kebijakan Bidang Pertanahan. Itu saja, Pak Majelis, Pak Deden, terima kasih. 127. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Deden. Nanti yang terakhir dari meja Hakim kalau ada. Silakan direspons dulu dari Pemohon dan dari Presiden.

28

128. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Terima kasih, yang ... Yang Mulia, atas kesempatannya. Terima kasih dari Tim Pengacara dan juga dari Pemerintah. Saya di sini bukan ahli hukum. Saya adalah Ahli Perancangan Kota dan Tata Ruang, ya. Jadi, saya tidak ... bukan keahlian saya untuk mengacu kepada aturan-aturan hukum mengenai penggusuran, ganti rugi, atau uang kerohiman. Saya melihat dari konteks bagaimana kita membangun kota, ya. Bagaimana kita membentuk kota yang ... yang bisa mengakomodasi semua komponen kota. Tidak ada satu pun kota dunia ini yang bisa berdiri sendiri ... bisa berdiri tanpa kehadiran masyarakat kelas bawah. Karena kota itu terbentuk dari sistem di mana di situ ada beragam komponen kota yang saling bersinergis, ya. Nah, saya melihat bahwa masyarakat berpenghasilan rendah itu, ya, masyarakat yang pekerjaan-pekerjaan yang ... yang blue collar, gitu ya. Itu juga merupakan komponen penting dalam perkotaan. Nah karena mereka adalah komponen penting dalam perkotaan, maka kita pun mesti memiliki ruang buat mereka, gitu. Nah, sekarang kalau masalah penggusuran. Kalau mereka misalnya sudah tinggal lama, taruhlah ada 10 tahun, 15 tahun, mereka sudah me ... sudah memiliki sistem, sudah memiliki habitat mereka sendiri untuk bisa hidup, gitu. Saya sedikit me-refer kepada kasus di sini, di Amerika Serikat, ya. Kalau kita memindahkan orang miskin di Amerika Serikat dari tengah kota, biasanya kan di Amerika itu orang-orang di sini di tengah kota. Nah, kalau mereka, kita pindahkan ke pinggiran kota, itu ... orang miskin itu tidak … akan lebih miskin karena mereka akan sulit ... akan semakin sulit untuk akses ke tempat mereka bekerja di tengah kota karena kesulitan untuk transportasi dan sebagai-sebagainya. Nah, saya pun melihat hal serupa di kampung-kampung kumuh di Indonesia, gitu. Kalau pendekatan kita terhadap penggusuran, oke, mereka diberi kompensasi, mereka diberi ganti rugi, ya, mungkin itu bisa mengobati rasa sakit mereka atau rasa ... apa namanya ... ganti kerugian mereka. Tapi dalam jangka panjang, kalau ... kalau ... kalau mereka itu digusur dan pindahnya itu jauh, itu akan sangat merugikan mereka. Dan dalam jangka panjang, itu pun akan merugikan kehidupan kota kita juga, gitu. Karena itu akan membuat kota semakin macet. Karena orang yang semula tinggal di dalam kota, mereka jadi tinggal di suburb, tinggal di pinggiran kota. Karena tinggal di pinggir kota, mereka mesti masuk ke kota dengan ... apa ... apa namanya ... membuat kemacetan. Jadi, poin saya di sini adalah penggusuran itu tidak semata-mata si orang miskin itu diberi ganti rugi dan uang kerohiman, ya. Tapi kita dalam sisi konteks pembangunan kota yang lebih komprehensif, ya, yang lebih integral. Jadi, si masyarakat miskin itu mesti memiliki ruang, mesti memiliki tempat di ... di ... di ... di ... di ... di dalam kota. Jadi, saya 29

melihat ... kalau kita melihat miskin di situ dan kumuh, itu bukannya kemudian digeser dan … digusur dan dipindahkan tapi, bagaimana kita me … memberdayakan mereka. Jadi, saya tadi contoh itu yang di Kampung to … to … Toplang itu dan … apa namanya … Kampung Deret itu salah satu contoh bagaimana kita meningkatkan kualitas lingkungan di daerah tersebut sekalian juga membangun rumah atau meningkatkan kualitas rumah bagi … bagi mereka sehingga mereka tidak perlu pindah ke tempat lain dan mem … mem … apa … mem … mencari bentuk se … baru gitu dari kehidupan mereka. Mungkin sekian, Pak (…) 129. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya (…) 130. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Yang Mulia. 131. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Pak Yance. Dari meja Hakim, cukup, ya, kayaknya, ya? Terima kasih, Pak Deden Rukmana yang telah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam, sampai ketemu kembali. Pak Deden berad … Pak, ya … Pak Deden berada di kota mana ini? 132. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Saya tinggal di Kota Savannah, Georgia, Yang Mulia. 133. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, Georgia. Baik, kalau begitu selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. 134. AHLI DARI PEMOHON: DEDEN RUKMANA Terima kasih, Yang Mulia. 135. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kita bergeser ke Bu Rita. Bu Rita sudah siap, Bu Rita?

30

136. AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Sudah siap, Yang Mulia. 137. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Bu Rita punya keahlian, keterangnnya bisa disampaikan maksimal dalma waktu 15 menit kemudian kita akan berdiskusi. Silakan, Bu Rita. 138. AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat pemerintah dan DPR RI. Yang terhormat Pemohon dan Kuasa Hukumnya, dan Hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya dalam kapasitas sebagai Ahli Sosiologi dan Desain Perkotaan mengemukakan pandangan berkaitan dengan keahlian saya dalam persidangan ini. Sebagai latar belakang, saya mempunyai keahlian yaitu gelar sarjana di bidang arsitektur, gelar master di bidang desain kota dan juga sosiologi. Dan juga Ph.D., di sosiologi. Jadi, memang saya meneliti tentang kondisi nyata di lapangan penga … pengalaman warga seharihari dan juga beberapa bahan yang saya tu … tuangkan dalam makalah ini, juga berakar dari publikasi internasional saya. Salah satunya adalah tentang solusi partisipatif terhadap banjir kronis di Jakarta dan juga kehadiran ruang dan serta … serat kawasan bebas banjir bagi permukiman bagi masyarakat miskin di Jakarta. Keterangan Ahli yang saya susun ini terdiri atas tiga pokok bahasan. Yang pertama adalah mengenai Negara Republik Indonesia dan juga tujuan diselenggarakannya pemerintahan dalam hubungannya dengan kota. Menurut pandangan saya, dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Tahun 1945 sudah jelas bahwa tujuan pembentukan pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Namun, pelanggaran terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam beberapa segmen Undang-Undang Nomor 51, Prp Tahun 1960 yang menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu dalam penjelasan butir ke-6 ditulis bahwa dengan demikian, maka untuk mengadakan barang tertentu jika memang perlu selain … selain perintah pengosongan dapat pula dilakukan tuntutan pidana, lalu di … dengan butir 2, yaitu pemakaian tanah secara tidak teratur lebih-lebih yang melanggar norma hukum dan tata tertib sebagaimana terjadi di … di banyak tempat benar-benar menghambat. Nah, ini menurut saya undang-undang ini menambah kerentanan warga miskin perkotaan terhadap direnggutnya kehidupan dan mata pencaharian mereka karena deskripsi tempat yang dalam "tidak teratur" tersebut sering kali me … 31

sering kali mengakibatkan ter … tersingkirnya kampung-kampung kota yaitu yang kita lihat selama ini di penggusuran paksa yang di … terjadi di DKI Jakarta yang juga menggunakan undang-undang ini sebagai salah satu dasar hukumnya selalu menimpa wilayah-wilayah yang kita kenal sebagai kampung kota. Kampung kota adalah bentuk pemukiman yang terbentuk secara organik, baik dalam jangka wak … waktu lama maupun singkat dan menjadi ciri khas kehidupan kota-kota di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Penduduk sebuah kampung biasanya relatif saling mengenal satu sama lain dan dalam kampung terdapat ekonomi lokal yang sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial dan kultural antara penduduknya. Kampung kota seperti yang banyak digusur belakangan ini selain merupakan rumah bagi banyak penduduk lama yang sudah turuntemurun di sana, juga berfungsi sebagai penyangga kebutuhan pembangunan perkotaan. Sebagaimana kita ketahui pembangunan di Indonesia juga belum merata yang dapat dilihat bahwa bahkan APBD di DKI itu adalah Rp67 triliun di tahun 2016 dimana itu sangat tinggi. Bahkan kota berikutnya yaitu Surabaya sangat jauh di bawah itu. Dengan demikian, Jakarta selalu menjadi tanah impian dimana uang dan investasi berputar dan terus menyedot imigran dari seluruh penjuru Indonesia. Se … sementara itu, rumah terjangkau secara finansial tidak tersedia. Bahkan sekarang ini lulusan sarjana pun sulit membeli rumah di Jakarta. Ketika penyediaan rumah bergantung kepada pengembang swasta yang hanya menargetkan kelas menengah ke atas dan lokasi rumah yang semakin jauh dari pusat, kampung kota sebagai pemukiman organik menyangga kebutuhan perumahan terjangkau ini. Dengan praktik penyewaan rumah dan kamar bagi pekerja-pekerja penghasilan rendah. Penelitian saya dan berbagai sosiolog dan atropolog yang sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam kampung/kota, baik di Jakarta maupun kota-kota lainnya telah membuktikan bahwa sistem sosial, budaya dalam sebuah kampung membuat masyarakatnya bisa bertahan dalam ekonomi kota karena tersedianya jejaring sosial saling menunjang yang tidak bisa dinilai dengan uang. Sistem sosial dan budaya ini sangat spesifik pada sebuah tempat, sebuah lokasi, dimana pemukiman organik ini bertumbuh. Dengan kembalinya pembangunan skala besar di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia di daerah-daerah tingkat 2 dengan desentrali pemerintah ... desentralisasi pemerintahan, laju pembangunan sering kali bersaing secara tidak sehat dengan tanah-tanah kampung. Saya katakan tidak sehat karena kekuatan yang bersaing tidak berimbang, dimana pengembang besar bermodal kapital dan juga besar, sementara penduduk kampung/kota tidak.

32

Status kepemilikan dan sertifikat di tanah kampung/kota biasanya bervariasi. Karena sejarah pembentukan permukiman yang organik juga mendahului keberadaan Undang-Undang Agraria di Tahun 1960. Walaupun demikian, banyak di antara kampung-kampung tua ini, terutama di yang di Jakarta seperti di Bukit Duri, dan Kampung Pulo, mereka memiliki berbagai bentuk surat kepemilikan tanah dari surat hak milik, akta jual-beli, girik dan sebagainya. Banyak di antara mereka yang membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan surat-surat ini. Walaupun tanah mereka mungkin tidak digunakan untuk pengembang besar, misalnya digunakan untuk jalan inspeksi, kenyataan bahwa kondisi lingkungan sungai Jakarta yang terdegradasi dan kebutuhan untuk normalisasi adalah juga hasil dari pembiaran pembangunan berlebihan yang didominasi para pengembang yang membebani tanah dan menyedot air tanah, sehingga permukaan tanah turun, daerah aliran sungai atau DAS rusak dan banjir yang hebat. Ketika banjir yang hebat, yang pertama dikorbankan justru adalah kampung/kota. Karena keberadaan mereka yang "tidak teratur", sementara permasalahan banjir tidak bermulai dari permukiman ini. Hal ini sudah saya tuliskan dengan lebih rinci dalam publikasi saya yang memenangi penghargaan Holland Price sebagai artikel terbaik di Jurnal Pacific a Fair tahun 2015. Poin kedua, yaitu sebagai kedudukan pemerintah daerah sebagai "penguasa daerah". Dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 ini, yaitu kekuasan di atas tanah di tangan pemerintah daerah sebagai penguasa daerah ini menjadi lebih sentral dengan tidak jelasnya definisi yang berhak atau kuasanya yang sah yang telah dijelaskan oleh Pak Yance sebelumnya. Yang selama ini terjadi dalam berbagai kota di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta adalah stigmatisasi sebagai "penduduk liar" yang mengokupasi lahan-lahan yang disebut oleh pemerintah provinsi sebagai "tanah negara". Berikut ini hanya beberapa contoh yang dapat dengan mudah ditemukan di dunia maya. Saya sebetulnya menyiapkan beberapa slide power point, hanya sayangnya tidak bisa ditampilkan karena layarnya terbatas hari ini. Pada contohnya, di Detik News 30 Maret 2016 sebelum penggusuran Kampung Aquarium, gubernur mengatakan bahwa relokasi penghuni liar di sekitar masjid Luar Batang untuk mencegah rob. Lalu, di Detik News 21 Agustus 2015 warga Kampung Pulo di wakili Ustaz Kholili mengatakan bahwa mereka bukan warga liar seperti yang dituduhkan gubernur. Itu hanya beberapa contoh saja. Pengamatan saya terhadap pola penyematan status dalam "penduduk liar" ini telah dikenakan dengan sangat baik oleh penggiat hak asasi manusia Bapak Sandyawan Sumardi dalam tulisannya di bulan Oktober 2016, saya cuma kutip sebagaian saja di sini, yaitu penguasa didukung media mainstream dan industri media akan membuat pernyataan publik bahwa daerah dimana warga dianggap miskin dan 33

kumuh itu sebagai tanah negara, media tidak pernah mengecek ... mengecek kebenaran klaim ini, meski pada kenyataannya banyak warga yang memiliki surat ... berbagai bukti surat kepemilikan tanah yang diakui negara, di antaranya verponding Indonesia, Girik, AJB, bentuk pajak bumi, bahkan banyak yang sudah ditingkatkan melalui program Prona dan tanah kita menjadi sertifikat penuh. Selanjutnya, disematkan stigma pemukim liar dan ilegal. Bahkan tak jarang dikepung dulu dengan stigma sosial negatif, seperti daerah narkoba, daerah preman, daerah pelacuran, pengopukasi sungai, pereklamasi sungai, penyebab banjir Jakarta, tempat TBC, dan karena melawan kepentingan umum, maka pelanggar HAM atau pelanggar tata ruang. Yang perlu diingat di sini adalah Kota Jakarta telah tumbuh menjadi salah satu kota dengan ketimpangan sosial ekonomi tertinggi di Indonesia. Ini menurut data BPS menunjukkan bahwa koefisien ini di Jakarta selama 4 tahun terakhir, walaupun cenderung stabil, tetapi selalu di atas 0,4, yang berarti ketimpangan sangat besar. Ketimpangan ini juga berimbas kepada akses terhadap ruang kota. Populasi yang marginal dalam hal ini, kaum miskin di kampung/kota yang organik lebih rentan dipersalahkan sebagai penyebab masalah, misalnya mampetnya saluran air karena sampah, sementara permasalahan sesungguhnya berakar kepada ketimpangan akses. Selanjutnya, saya akan mengetengahkan bahwa marginalisasi akses ruang kota ini, sebetulnya bukan berarti bahwa tidak ada solusi lain, yaitu saya pergi ... saya menuju pada poin ketiga bahwa solusi alternatif itu ada. Lalu … saya lanjutkan kembali. 139. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan (…) 140. AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Apakah bisa didengar? 141. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu sudah 15 menit, berarti memang setingannya 15 menit putus, terus kita sambung lagi. Silakan. 142. AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Maaf, Yang Mulia. Di waktu saya belum 15 menit, baru 11 menit, saya masih punya 4 menit.

34

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini setingannya 15 menit soalnya. Silakan, Bu Rita. Terus. 144. AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Jadi yang ketiga ini adalah yang terakhir bahwa solusi alternatif itu sebenarnya ada. Mengenai tujuan pemerintahan negara dan kritik terhadap sentralitas kekuasaan terhadap penguasa daerah yang sebutkan sebelumnya, seringkali kritik dan paparan seperti ini dianggap sebagai teori tanpa kemungkinan penerapan sehingga kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 sebagai suatu keniscayaan bagi penguasa daerah untuk merenggut tanah kehidupan warga negara Indonesia. Saya menyatakan bahwa solusi alternatif itu ada dan sangat banyak. Tidak diterapkannya solusi alternatif ini di Jakarta maupun di daerah lainnya di Indonesia bukan berarti solusi alternatif ini tidak sesuai ataupun tidak memungkinkan. Dari paparan poin pertama bahwa kepadatan kampung kota dan kekurangan infrastrukturnya, salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan pemerintah menyediakan rumah layak dan terjangkau ketika dibutuhkan. Kampung sebagai hunian organik inilah yang memenuhi kapasitas pemerintah negara yang tidak mampu. Kampungkampung yang harganya terjangkau ini membentuk sedikitnya dua level atau two tier pasal perumahan atau housing market di Jakarta. Pasar perumahan pertama adalah yang “formal” yaitu yang biasa kita kenal dengan Sudah Hak Milik, HGB, dan sebagainya yang menjadi pasar properti swasta untuk kepemilikan pribadi yang mengikuti harga pasar. Sedangkan yang kedua, bisa dicontohkan dengan sistem girik yang tercatat di kelurahan. Yang kedua ini lebih murah tetapi mereka juga tercatat dan membayar pajak. Bahkan saya juga mencatat di sini bahwa pencatatan persertifikatan tanah di Indonesia tidak … belum terkonsolidasi seperti yang sudah ditunjukkan oleh Pak Yance sebelumnya. Saya hanya menunjukkan perbandingan saja bahwa di Singapura pun ada dua level pasar perumahan. Yang pertama adalah kepemilikan swasta seperti yang bisa dibandingkan dengan SHM dan HGB di pasar swasta di Indonesia, harganya diserahkan kepada pasar. Bentuknya bisa rumah di tanah, tanah, bias kondominium apartemen, dan sebagainya. Yang kedua, di Singapura adalah pasar perumahan yang dikontrol pemerintah yaitu sistem perumahan publik yang berbentuk apartemen. Harga apartemen publik ini setengah harga pasar properti pribadi atau bahkan kurang dari setengah, pajaknya pun jauh lebih murah. Apartemen publik ini dikuasai penduduk selama 99 tahun dan penguasaan apartemen ini bisa diperjualbelikan dalam pasar yang kedua 35

yang lebih murah, peraturannya dikontrol pemerintah dan harganya memang sangat jauh di bawah kepemilikan pribadi. Jadi dalam kasus Singapura memang pemerintahnya berkapasitas mengontrol level kedua yang lebih murah ini. Ini menjadi untuk khalayak ramai sehingga mencapai kurang-lebih 80% dari penduduk Singapura. Hunian adalah kebutuhan primer sehingga pemerintah bertanggung jawab dan salah satu caranya adalah dengan membuat dua level pasar perumahan ini supaya semua penduduk bisa memiliki rumah. Level pasar kedua ini sebenarnya bisa dibandingkan dengan sistem girik di Indonesia dan juga di Jakarta pada khususnya. Dalam kasus Jakarta atau Indonesia, pemerintah tidak sepenuhnya mengontrol level kedua yang lebih murah ini dan pada praktiknya pemerintah adalah sebagai fasilitator yaitu pencatat sehingga dapat tetap dikenakan pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, sistem girik ini tidak berarti ilegal karena mereka tetap tercatat dan membayar pajak. Dalam negara yang bukan negara kapitalis murni dan saya percaya bahwa Indonesia bukan negara kapitalis murni, sistem dua level perumahan rakyat ini atau lebih, harus ada. Karena dengan ketimpangan pendapatan yang besar, tidak mungkin seluruh rakyat mampu membeli rumah dengan harga pasar. Faktor ini pula salah satunya menjadikan koefisien gini Singapura walaupun tetap tinggi sekitar 0.46 tetapi tidak setinggi New York atau Los Angeles yaitu yang 0.5 ke atas, dimana perumahan rakyat sepenuhnya diserahkan kepada pengembang swasta. Sementara peran pemerintah di Amerika, untuk hunian publik hanya sebesar rusunawa seperti di Jakarta atau voucher subsidi rumah dan bukannya membantu menciptakan pasar rumah murah seperti di Singapura. Jadi saya merasa juga referensi menjadikan Jakarta seperti Singapura hanya dengan menunjukkan visualisasi rumah-rumah bertingkat tinggi, apartemen, rusunawa, dan sungai-sungai yang dibeton adalah referensi yang dangkal karena kurangnya pemahaman bagaimana sistem sosial ekonomi kota terbentuk di sini. Di Singapura sertifikasi tanah sudah sejak lama mencapai 100% dan dua level pasar perumahan sudah terbentuk setidaknya sejak tahun 1970-an ketika sistem perumahan publik dibentuk. Dengan demikian, saya hanya ingin mengembalikan kepada peranan pemerintah negara di Indo … khususnya di Indonesia untuk penyediaan rumah adalah juga untuk mendukung kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Dan saya berharap bahwa kampung-kampung sebagai permukiman yang terbentuk secara organik dan di tengah formalisasi kepemilikan tanah Indonesia yang tidak pernah tuntas bahwa kampungkampung ini membutuhkan perhatian khusus untuk … dalam hal … dalam kaitannya dengan perlindungan kampung-kampung sebagai

36

perlindungan Warga Negara Indonesia sebagaimana diketengahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, demikian keterangan Ahli ini saya utarakan dan semoga dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan pembaruan hukum melalui Mahkamah Konstitusi serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. 145. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Ibu Rita. Terima kasih. Dari Pemohon, cukup? Atau ada? Ada. Silakan. 146. KUASA HUKUM PEMOHON: OLIVIA SIANTURI Baik, Ibu Rita. Saya ingin menanyakan dari pandangan sosiologis dan pengalaman yang dilakukan oleh Ibu Rita dan teman-teman. Bagaimana dengan korban penggusuran yang pada akhirnya harus terpaksa menerima rusun karena untuk memenuhi kehidupan ... keberlangsungan kehidupannya dengan pendapat ataupun justifikasi dari pemerintah yang mengatakan bahwa korban penggusuran tersebut berpijak pada dua kaki karena mereka sudah menerima rusun dan bersamaan juga melakukan advokasi untuk tetap memperoleh haknya. Dalam pandangan sosiologis, apakah benar seperti itu yang dilakukan oleh masyarakat? 147. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, jangan dijawab dulu. Pemerintah kalau ada, silakan. Di (...) 148. PEMERINTAH: IING R. SADIKIN ARIFIN Selamat siang, Ibu Rita. 149. AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Selamat siang, Pak. 150. PEMERINTAH: IING R. SADIKIN ARIFIN Ya, bagaimana dari pandangan sosiolog? Contohnya ini, Bu. Ibu tinggal di Singapura, kemudian punya tanah kosong, konkret ya, ini contoh konkret. Kemudian, diokupasi. Nah. Yang diatur Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 itu yang ... yang larangan penguasaan tanpa hak. Jadi, kalau masyarakat punya right itu dilindungi oleh pemerintah. 37

Nah, kewenangan Pemda sekarang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi, tidak abuse of power. Artinya, tanah garapan pun penyelesaiannya melalui Pemda. Jadi, saya menanyakan bagaimana pandangan Ibu jika Ibu sendiri mempunyai tanah yang sudah bertitle hak milik, kemudian tanahnya kosong, kemudian Ibu mengadu, mengadu itu sekarang dalam praktik adalah Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960, melindungi punya hak Ibu. Nah ini, bagaimana law action-nya Ibu kalau ini tidak ada lagi undang-undang ini? Terima kasih, Ibu Rita. 151. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Ibu Rita. 152. AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Terima kasih kepada Pemohon dan kepada Pemerintah. Saya jawab dulu yang dari Pemohon, dampak terhadap korban penggusuran yang terpaksa menerima rusun. Saya kira ini sudah diketengahkan dengan sangat baik dalam laporan penelitian survei LBH Jakarta yang dirilis tahun lalu, yaitu kita juga melihat bahwa banyak rusun di DKI Jakarta dari hampir 14.000, sekitar 13.000 sekian rusun, separuhnya itu sebenarnya menunggak. Jadi, mereka tidak mampu membayar sewa karena pengeluaran begitu masuk ke rusun sangat besar, bayar sewa dan listrik juga menjadi lebih mahal, air juga menjadi lebih mahal, dan juga banyak juga keluarga yang menjadi tercerai berai. Karena misalnya istri dan anak tidak apa-apa tinggal di rusun, tetapi Bapaknya tetap bekerja, dan tetap bekerja di tempat yang lama dan harus ngekos atau masuk lagi ke pemukiman yang berikutnya akan digusur kembali. Jadi, ini sekali lagi ini adalah berakar dari ketidaktersediaannya rumah terjangkau yang sebetulnya juga merupakan kebutuhan, salah satu kebutuhan primer ya, sandang, pangan, papan ya yang kita tahu. Papan adalah rumah, jadi semua warga negara juga perlu dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan haknya dan juga kewajibannya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Pemohon dan saya juga merekomendasi kepada Majelis Hakim untuk juga melihat laporan survei yang telah dilakukan oleh LBH Jakarta terhadap dampak korban penggusuran yang dipindahkan secara paksa ke rumah susun sewa. Lalu, saya beralih kepada pertanyaan dari pihak Pemerintah, yaitu mengenai pendudukan lahan yang misalnya sudah bersertifikat hak milik, lalu diduduki oleh orang lain. Saya hanya … sebelum menjawab pertanyaan itu, saya hanya ingin menjelaskan juga dari penjelasan Pak Yance pun sudah cukup jelas bahwa kedudukan kepemilikan tanah dan penguasaan tanah oleh warga negara individual dan juga oleh dan

38

dibandingkan dengan pemerintah itu lain statusnya, yaitu kalau untuk warga negara individual, hak-hak warga negara dilindungi. Jadi ... sedangkan, kalau dari Pihak Pemerintah adalah hak pakai. Nah, dalam kasus-kasus yang terjadi di Jakarta pada umumnya yang kita tahu adalah pemerintah pun tidak menunjukkan hak pakainya, tapi ada asumsi bahwa asal tinggal di pinggir sungai, pasti ilegal dan seringkali ... seringkali penggusuran itu terjadi secara paksa dan tidak ada musyawarah. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di Singapura yang tadi sudah saya sebutkan bahwa 100% tanah di Singapura sudah bersertifikat. Kalau kita pergi ke pemerintah di sini dan meminta data, plot tanah tertentu, sertifikatnya statusnya apa, itu sudah jelas. Sedangkan kalau di Indonesia sampai beberapa waktu pun yang saya tahu, sekarang sudah tapi ya, istana negara tidak bersertifikat waktu kita reformasi tahun 1998. Dan juga 2.800 ... dan juga banyak separuh aset Pemprov DKI itu tidak bersertifikat. Jadi, dalam kondisi seperti ini yang saya … yang saya ketengahkan barusan adalah itu ketidakjelasan dengan ... di tengah ketidakjelasan siapa yang sebetulnya berhak dan siapa sebetulnya yang berkuasa yang sah? Kita sebetulnya harus kembali ditarik kepada tujuan pembentukan negara. Pemerintah negara itu adanya untuk tujuan apa dan ini sudah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraannya. Dan jika kita lihat dalam praktik-praktik selama ini, memang ada undang-undang turunan untuk pelaksanaannya, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam hemat saya sebagai sosiolog yang juga mengamati kondisi di lapangan dan yang terjadi adalah warga Negara Indonesia dan juga warga kampung kota ini yang banyak terkena dampak-dampak penggusuran paksa ini, mereka juga adalah warga Negara Indonesia yang berhak dilindungi oleh pemerintahnya. Dan juga tambahan satu lagi bahwa kalau kita lihat rusunawa yang sekarang ini digadang-gadang sebagai solusi, yang kita lihat sebetulnya adalah seperti tadi yang diketengahkan oleh Pak Deden, dari tanggapan sosiolog maupun planolog di negaranegara maju dan juga sebetulnya di Indonesia rusunawa itu bukanlah solusi. Yang terjadi di Amerika adalah rusunawa yang disediakan pemerintah pada tahun 1960-an dan 1970-an malah menjadi tempat isolasi sosial ekonomi orang berkulit hitam, dan miskin, dan akhirnya mereka semua jatuh dalam tindak-tindak kriminal, narkoba, dan sebagainya karena tidak ada kesempatan ekonomi lain. Karena begitu penduduk miskin semua diisolasi di satu tempat, maka investasi yang mengalir ke daerah itu akan juga menjadi sangat sedikit, tidak ada yang mau membangun di situ, akibatnya sudah dapat pekerjaan. Yang kita lihat juga misalnya di Paris, baleo-baleo di Paris itu adalah menjadi isolasi kaum imigran yang Muslim, yang minoritas, dan 39

juga itu berakibat kepada friksi-friksi sosial yang kita tahu terjadi beberapa kerusuhan yang ... yang cukup ... cukup dahsyat di tempattempat ini. Jadi, ini hanya sebagai pengalaman saja bahwa rusunawarusunawa yang digadang-gadang sebagai solusi itu yang juga sudah saya paparkan, lebih menyerupai rusunawa yang ... yang sudah ... bahkan sudah banyak dihancurkan di Amerika daripada rusunawa publik di Singapura yang sebenarnya kepemilikannya 99 tahun dan juga bisa diperjualbelikan. Demikian. 153. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Ibu. Dari meja Hakim cukup, ya? Dari Ibu Rita sudah cukup, terima kasih, Ibu Rita, yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Tinggal makalahnya, nanti melalui kuasa hukum, ya, itu makalahnya bisa di-email (...) 154. AHLI DARI PEMOHON: RITA PADAWANGI Terima kasih, Pak, ada makalahnya (...) 155. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih, sebelumnya sudah lihat, tapi nanti secara fisik melalui email, ya. Kemudian tadi Bu Rita mengusulkan laporan penelitian dari LBH, juga nanti disampaikan, ya. 156. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Akan kami lampirkan. 157. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik kalau begitu. Terima kasih sekali lagi, Ibu Rita, selamat siang, sukses selalu. Sebelum saya menutup persidangan ini, saya menanyakan kepada Pemohon, apa masih mengajukan ahli atau saksi? 158. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Masih ada, Majelis. 159. KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih? 40

160. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Kami mau mengajukan Ahli Pak Kurnia Warman, harusnya hari ini, tetapi karena tiba-tiba ada acara, dia minta minggu depan. Sama ada lagi Ahli Tata Kota Pak Marco Kusamawijaya dan Ahli HAM Ibu Sri Palupi. Kemudian dari warga, juga ada beberapa yang memberikan kesaksian dan juga pembuat film dokumenter tentang penggurusan akan kami ajukan sebagai saksi. 161. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, kalau filmnya nanti tidak usah kita putar, nanti (...) 162. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Ya, tidak diputar filmnya, hanya memberikan berdasarkan pengalamannya meliput penggusuran.

keterangan

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu, berapa ahli tadi? Pak Kurnia (...) 164. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Ahli (...) 165. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tiga, ya? 166. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Setidaknya ada tiga lagi. 167. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 168. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Kalau saksi (...) 169. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saksi berapa? 41

170. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Berdasarkan daftar saksi ada 11, tapi saksi singkat-singkat keterangannya. 171. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, gitu, ya? 172. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Ya, paling lama 5—10 menit, Majelis. 173. KETUA: ARIEF HIDAYAT Berapa saksi itu? 8? 174. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Ada 11 orang (...) 175. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak, begini. Kalau akan menyampaikan hal yang sama, tidak perlu sebanyak itu. 176. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Baik, akan kami (...) 177. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi di sini begini. Kualitas lebih penting daripada kuantitas, ya. 178. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Betul. Akan kami efisienkan jumlahnya (...) 179. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti kita lihat, kita persidangan yang akan datang akan mendengar tiga ahli dulu, ya.

42

180. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Ya, baik, Majelis, terima kasih. 181. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, begitu. Nanti giliran Pemerintah kalau akan mengajukan ahli setelah ahli dari Pemohon sudah selesai semua. Baik, kalau begitu, persidangan yang akan datang kita akan mendengarkan tiga ahli, ya, dari Pemohon. Sidang yang akan datang akan diadakan pada hari Senin, 6 Februari 2017, pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda tadi sebagaimana yang saya sampaikan, tiga orang ahli yang diajukan oleh Pemohon, ya. Dari Pemohon cukup, ya? Cukup. Dari Pemerintah cukup? Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.42 WIB Jakarta, 25 Januari 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

43