ASLI KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU PUTUSAN Nomor: 73/XI/KIP-PS-A/2016 1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik Nomor Registrasi 73/XI/KIP-BKL.PSI/2015yang diajukan oleh : Nama
: Wibowo Susilo
Pekerjaan
: Swasta
Alamat
: Jln. Hibrida Ujung No.1 RT.11 RW.2 Kel. Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Alamat
: Jalan Indragiri No.02 Padang Harapan Bengkulu
Dalam persidangan ajudikasi diwakili oleh:Khaidir, M.Kes, Samsun, S.IP dan Aplan Syarkawi, SKM, M.Hkes berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/4302/K.I.1 Tanggal 7 Desember 2015 dari Drs. H. Amin Kurnia, SKM, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Termohon [1.2] Telah membaca surat-surat Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon; Telah mendengar keterangan Termohon;
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Tanggal 9 November 2015yang diterima oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi (selanjutnya disebut KIP) Bengkulu pada Tanggal 10 November 2015 dan di registrasi dengan Nomor : 73/XI/KIP-BKL.PSI/2015 Tanggal 16 November 2015. B. Kronologis [2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu melalui surat Nomor : 14/Pribadi/IX/2015 Tanggal 7 September 2015 dengan tanda bukti terima surat Tanggal 7 September 2015. Adapun Informasi yang diminta adalah : 1. Salinan dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu APBD 2014 dan APBD 2015. 2. Salinan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2014 dan 2015. 3. Salinan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2013 dan 2014. 4. Salinan dokumen dana yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang bersumber dari APBN/APBNP 2014 dan APBN 2015. 5. Salinan dokumen kontrak seluruh pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dan 2015. [2.3] Bahwa permohonan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat Nomor : 440/3269/Kes.I.1 Tanggal 17 September 2015 Perihal Permohonan Informasi Publik dan oleh karena tidak diberikan sesuai dengan pemohonan dan tidak ditanggapi sebagaimana mestinya selanjutnya Pemohon mengajukan pernyataan keberatan
kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Bengkulu dan Atasan PPID Cq. PPID Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu melalui surat Nomor : 04/PK/Pribadi/IX/2015 Tanggal 21 September 2015 dengan tanda bukti terima surat Tanggal 21 September 2015. [2.4] Bahwa suratpernyataan keberatan yang diajukan oleh Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat Nomor : 440/3501/Kes.I.1 Tanggal 2 Oktober 2015 Perihal Pernyataan Keberatan, dan oleh karena tidak ditanggapi semestinya dan informasi yang dimohonkan tidak diberikan, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaiaan
sengketa informasi ke KIP Bengkulu Tanggal 9 November 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan KIP Bengkulu Tanggal 10 November 2015. [2.5] Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut, KIP Bengkulutelahmeregistrasi permohonan dengan Nomor : 73/XI/KIP-BKL.PSI/2015 Tanggal 16 November 2015. [2.6]Bahwa terhadap sengketa a quo telah diadakan persidangan pertama pada Tanggal1 Desember 2015 Pukul 11.00 WIB melalui surat panggilan sidang Nomor : 167/KIP-BKL/PNPS/XI/2015 Tanggal 20 November 2015. Persidangan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Selanjutnya atas musyawarah majelis, Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Panitera Pengganti untuk kembali memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan selanjutnya Tanggal 7 Desember 2015 Pukul 14.00 WIB [2.7] Bahwa terhadap sengketa a quo kembali diadakan persidangan kedua pada Tanggal 7 Desember 2015 melalui surat panggilan sidang Nomor : 181/KIP-BKL/PN-PS/XI/2015 Tanggal 1 Desember 2015. Persidangan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta persidangan ketiga Tanggal 15 Desember 2015 Pukul 11.00 WIB yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. [2.8] Bahwa sengketa a quo diajukan berdasarkan pasal 35 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP)
juncto Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki tentang PPSIP), maka dilanjutkan dengan proses mediasi. C. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.9] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIP Bengkulu karena permohonan dan keberatan Pemohon tidak ditanggapi semestinya dan informasi yang dimohonkan tidak diberikan. D. Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.10] Pemohon mengajukan permohonan Informasi dengan tujuan: 1.
Memenuhi hak untuk mengakses informasi publik sebagaimana diatur UU KIP.
2.
Sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan (pengetahuan) dan keilmuan.
3.
Sebagai bahan yang akan dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.
Untuk melakukan kajian analisis anggaran dan kebijakan publik (tracking budgeting).
5.
Dan tujuan lain yang tidak bertentangan dengan UU KIP.
E. Petitum [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KIP Bengkulu meminta agar menyatakan demi hukum bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohonmerupakan informasi yang terbuka untuk umum, wajib disediakan setiap saat serta dapat diberikan kepada Pemohon. F. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.12] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut : 1. Bahwa benar permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon dalam kapasitas sebagai individu/pribadi Pemohon yang dibuktikan dengan identitas berupa KTP. 2. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada
Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Bengkulu Cq. PPID Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu melalui surat Nomor : 14/Pribadi/IX/2015 Tanggal 7 September 2015 dengan tanda bukti terima surat Tanggal 7 September 2015yang diantar langsung oleh Pemohon. 3. Bahwa benar Pemohon menerima tanggapan atas permohonan informasi dari Termohon melalui surat Nomor : 440/3269/Kes I.1 Tanggal 17 September 2015, namun tidak bisa membuktikan kapan surat dimaksud diterima Pemohon. 4. Bahwa benar tanggapan atas permohonan informasi tersebut tidak memuaskan Pemohon dan selanjutnya Pemohon mengajukan pernyataan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan atasan PPID Cq. PPID Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebagai Termohon melalui surat Nomor
:04/PK/Pribadi/IX/2015 Tanggal 21
September 2015 dengan tanda bukti terima surat
Tanggal 21 September 2015 yang
diantar langsung oleh Pemohon. 5. Bahwa benar Pemohon menerima tanggapan atas pernyataan keberataan dari Termohon Melalui surat Nomor : 440/3501/Kes I.1 Tanggal 2 Oktober 2015 dengan tanda bukti terima surat melalui Pos Tanggal 19 Oktober 2015.
6. Bahwa benar tanggapan atas pernyataan keberatan tersebut tidak memuaskan Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukanpermohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIP Bengkulu pada Tanggal 9 November 2015. 7. Bahwa benar Pemohon mengajukan 5 (lima) permohonan informasi, yaitu : 1. Salinan dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu APBD 2014 dan APBD 2015. 2. Salinan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2014 dan 2015. 3. Salinan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2013 dan 2014. 4. Salinan dokumen dana yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang bersumber dari APBN/APBNP 2014 dan APBN 2015. 5. Salinan dokumen kontrak seluruh pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dan 2015. Surat-Surat Pemohon [2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut : Surat P-1
Fotocopy Surat Permohonan Informasi Nomor: 14/Pribadi/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Cq. PPID Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
Surat P-2
Fotocopy tanda bukti terima surat permohonan informasi publik tertanggal 7 September 2015.
Surat P-3
Fotocopy Surat Pernyataan Keberatan Nomor : 04/PK/Pribadi/IX/2015 tertanggal 21 September 2015
yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Kesehatan dan atasan PPID Cq. PPID Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Surat P-4
Fotocopy tanda bukti terima surat pernyataan keberatan tertanggal 21 September 2015.
Surat P-5
Fotocopy
Kartu
Tanda
Penduduk
(KTP)
a.n
Wibowo
Susilo
NIK. 1771021811840005 Surat P-6
Surat/formulir Permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KIP Bengkulu tertanggal 9 November 2015.
Keterangan Termohon [2.14]
Menimbang bahwa di persidangan, Termohon menyampaikan keterangan-
keterangan sebagai berikut : 1. Termohon mengakui bahwa telah menerima surat permohonan informasidan keberatan yang disampaikan Pemohon dan membenarkan sebagaimana kronologi yang dibacakan Majelis Komisioner. 2. Termohon mengakui bahwa informasi yang diajukan oleh Pemohon berada dalam penguasaan Termohon. 3. Termohon meragukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon karena tidak ada sinkronisasi antara tujuan permohonan informasi yang terlalu umum dengan kapasitas Pemohon sebagai pribadi atau organisasi berbadan hukum. 4. Termohon mengakui telah memberikan jawaban atas surat permohonan informasi melalui surat Nomor : 440/3269/Kes.I.1 Tanggal 17 September 2015 serta telah memberikan tanggapan atas surat pernyataan keberatan Pemohon melalui surat Nomor : 440/3501/Kes.I.1 Tanggal 2 Oktober 2015 dengan bukti pengiriman surat Tanggal 16 Oktober 2015 dan diterima langsung oleh Pemohon melalui Pos Tanggal 19 Oktober 2015. 5. Termohon mengakui belum bisa memenuhi permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana jawaban melalui surat Nomor : 440/3269/Kes I.1 dan tanggapan atas pernyataan keberatan melalui surat Nomor : 440/3501/Kes.I.1 yang intinya bahwa maksud dan tujuan permohonan tidak jelas peruntukannya dan tidak logis serta tidak sesuai dengan standar operasional prosedur layanan informasi publik berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : H.266.XV Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik. Surat-Surat Termohon [2.15] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut : Surat T-1
Surat Kuasa Nomor : 800/4302/K.I.1 Tanggal 7 Desember 2015
Surat T-2
Fotocopy surat Nomor : 440/3269/Kes I.1 Tanggal 17 September 2015
Surat T-3
Fotocopy surat Nomor : 440/3501/Kes I.1 Tanggal 2 Oktober 2015
Surat T-4
Bukti Pengiriman Pos Tanggal 16 Oktober 2015
Surat T-5
Fotocopy print out daftar penerimaan surat Tanggal 19 Oktober 2015 dari PT. Pos Indonesia
FAKTA PERSIDANGAN [2.16] Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan serta surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut : 1. Benar bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIP Bengkulu diajukan oleh Pemohon dalam kapasitas sebagai individu/pribadi Pemohon yang dibuktikan dengan identitas berupa KTP sebagaimana surat P-5. 2. Benar bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Cq. PPID Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu melalui surat Nomor : 14/Pribadi/IX/2015 Tanggal 7 September 2015 dengan tanda bukti terima surat Tanggal 7 September 2015 sebagaimana surat P-1 dan P-2. 3. Benar bahwa Pemohon mengajukan pernyataan keberatan ke Kepala Dinas kesehatan Provinsi Bengkulu dan Atasan PPID Cq. PPID Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu melalui surat Nomor : 04/PK/Pribadi/IX/2015 tertanggal 21 September 2015 dengan tanda bukti terima surat Tanggal 21 September 2015 sebagaimana surat P-3 dan P-4. 4. Benar bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah : 1. Salinan dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu APBD 2014 dan APBD 2015. 2. Salinan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2014 dan 2015. 3. Salinan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2013 dan 2014. 4. Salinan dokumen dana yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang bersumber dari APBN/APBNP 2014 dan APBN 2015. 5. Salinan dokumen kontrak seluruh pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dan 2015. 5. Benar bahwa Termohon menanggapi surat permohonan informasi dari Pemohon pada Tanggal 17 September 2015 sebagaimana surat T-2. 6. Benar bahwa Termohon telah menerima surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon pada Tanggal 7 September 2015 sebagaimana surat P-2. 7. Benar bahwa Termohon menerima surat pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon pada Tanggal 21 September 2015 sebagaimana surat P-4. 8. Benar bahwa Termohon menanggapi suratpernyataan keberatan atas informasi yang diajukan Pemohon pada Tanggal 2 Oktober 2015 sebagaimana surat T-3. 9. Benar bahwa tanggapan surat pernyataan keberatan dari Termohon dikirim melalui Pos Tanggal 16 Oktober sebagaimana surat T-4 serta diterima Pemohon dengan bukti penerimaan surat melalui Pos Tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana surat T-5.
3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal
1
angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf a Perki tentang PPSIP. [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki tentang PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan KIPBengkulu untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo. 2. Kedudukan
hukum
(legal
standing)
Pemohon
untuk
mengajukan
permohonan
penyelesaian sengketa Informasi. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut diatas Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: A. Kewenangan KIP Bengkulu [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki tentang PPSIP, KIPBengkulu mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP: Pasal 1 angka 4 Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundangundangan.
Pasal 26 ayat 1 huruf a (1). Komisi Informasi bertugas: a. menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonaan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat 1 dan 2 (1). Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2). Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat 2 (2). Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2). Pasal 38 ayat 1 (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila : a. Pemohon tidak puas terhadap tenggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut : 1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Cq. PPID Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tanggal 7 September 2015.
2. Pemohon telah mengajukan pernyataan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan atasan PPID Cq. PPID Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tanggal 21 September 2015 karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) hurup d dan e UU KIP. 3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke KIPBengkulupada Tanggal 9 November 2015 dan diregistrasi pada Tanggal 16 November 2015 dengan Register Nomor : 73/XI/KIP-BKL.PSI/2015, karena berdasarkan Pasal 5 hurup a Perki tentang PPSIP. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph [3.4] sampai dengan paragraph [3.6] Majelis berpendapat bahwa KIPBengkulu memiliki kewenangan absolut menyelesaikan sengketa a quo. Kewenangan Relatif [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakanbahwa Kewenangan komisi informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan. [3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Perki tentang PPSIP : Pasal 6 ayat 2 (2). Komisi InformasiProvinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi. Penjelasan Pasal 6 ayat 2 Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi atau lembaga tingkat provinsi lainnya.
[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan : Pasal 57 Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.
Pasal 209 ayat 1 (1).Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas : a. Sekretariat Daerah ; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; dan e. Badan Penjelasan Pasal 209 ayat 1 huruf d Yang dimaksud dengan “dinas” adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 217 ayat 1 (1). Dinas sebagaimana dimaksud pasal 209 ayat (1) huruf d dibentukuntuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 218 ayat 1, 2 dan 3 (1). Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang kepala. (2). Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (3). Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pasal 282 ayat 1, 2 dan 3 (1). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. (2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. (3). Administrasi pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [3.11] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 (selanjutnya disebut PP 41 tahun 2007) tentang Organisasi Perangkat Daerah :
Pasal 1 angka 7 Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Pasal 7 (1). Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2). Dinas
daerah
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
pemerintahan
daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (3). Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4). Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas. (5). Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph [3.11] Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik tingkat Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di daerah dan berkedudukan di Provinsi Bengkulu. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph [3.8] sampai dengan paragraph [3.12] majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Bengkulu mempunyai kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut perubahannya menyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) : Pasal 14 ayat 1 dan 2 (1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 23 ayat 2 (2). Setiap
orang
bebas
untuk
mempunyai,
mengeluarkan
dan
menyebarluaskan
pendapatcsesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetakmaupunelektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dinyatakan bahwa Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan Perki tentang PPSIP : Pasal 1 angka 7 Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat 1 huruf a (1). Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonansebagai berikut: a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [3.18] Menimbang bahwa Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 1 Perki tentang PPSIP, sebagai tanda bukti identitas pada formulir isian permohonanpenyelesaian sengketa informasi di KIPBengkulu. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyerahkan identitas sebagaimana dalam surat P-5, karenanya Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [3.14] sampai paragraf [3.18] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal
standing) dalam sengketa a quo . C. Kedudukan Hukum (Legal Standing ) Termohon [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUKIP dinyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.21] Menimbang bahwa uraian pada paragraf [3.11] berlaku secara mutatis mutandis pada kedudukan hukum (legal standing) Termohon dalam sengketa a quo. [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan paragraph [3.21] maka Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat (legal standing) dalam sengketa a quo. D. Batas Waktu Pangajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan surat-surat Pemohon
dalam
persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].
[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.2] sampai paragraf [2.5], Majelis menemukan adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang ditempuh oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan ketentuan UU KIP dan Perki tentang PPSIP. [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU KIP : Pasal 22 ayat 1 dan 7 (1). Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. (7). Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Pasal 35 ayat 1 (1). Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan sebagai berikut : a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17; b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 36 ayat 1 dan 2 (1). Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2). Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) (2). Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki tentang PPSIP : Pasal 5 hurup a Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila : a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau Pasal 13 Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak : a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon; atau b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi (Surat P-1), pernyataan keberatan (Surat P-3) serta permohonan penyelesaian sengketa informasi publik (Surat P-5) sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.13]. [3.28]Menimbang bahwa Termohon mengirimkan surat tanggapan atas pernyataan keberatan kepada Pemohon melalui Pos Tanggal 16 Oktober 2015 serta diterima Pemohon melalui Pos Tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana surat T-5. Maka majelis berpendapat bahwa seharusnya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan Pemohon
berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 hurup a Perki tentang PPSIP atau selambat-lambatnya Tanggal 6 November 2015. [3.29] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KIP Bengkulu Tanggal 9 November 2015 dan diterima Kepaniteraan KIP Bengkulu Tanggal 10 November 2015 sehingga majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon adalah kadaluarsa. [3.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.23] sampai paragraf [3.29], Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan Pemohon tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP juncto Pasal 13 huruf a Perki tentang PPSIP dalam sengketa a quo.
[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Perki tentang PPSIP, Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a quo.
4. KESIMPULAN Berdasarkan uraian paragraf dan fakta hukum diatas Majelis Komisioner berkesimpulan : 1.
KIP Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.
2.
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.
3.
Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo.
4.
Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi dinyatakan kadaluarsa sehingga tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan berdasarkan UU KIP dan Perki tentang PPSIP.
AMAR PUTUSAN Memutuskan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos selaku Ketua Merangkap Anggota, Ifsyanusi, S.Sos, M.Si dan Firmansyah, SE masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Rabu Tanggal 3 Pebruari 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 11 Pebruari 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Yosiva Maryanti, S.Sos sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon.
Ketua Majelis
Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos ‘ Anggota Majelis
Ifsyanusi S.Sos, M.Si
Anggota Majelis
Firmansyah, SE
Panitera Pengganti
Yosiva Maryanti, S.Sos
BERITA ACARA SIDANG AJUDIKASI NON LITIGASI Nomor Perkara : 73/XI/KIP-BKL.PSI/2015 Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bengkulu di Jalan Indragiri Nomor 8 Padang Harapan Kota Bengkulu, telah berlangsung persidangan ajudikasi nonlitigasi keempat atas sengketa informasi publik dengan register perkara nomor : 73/XI/KIP-BKL.PSI/2015, antara : Nama
: Wibowo Susilo
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
: Jalan Hibrida Ujung No.1 RT.11 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu
Yang selanjutnya disebut Pemohon Terhadap Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yang dikuasakan kepada : 1. Khaidir, M.Kes 2.
Samsun, S.IP
3. Aplan Syarkawi, SKM, M.Hkes Yang selanjutnya disebut sebagai Termohon SUSUNAN MAJELIS KOMISIONER : Ketua
: Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos
Anggota 1
: Ifsyanusi, S.Sos, M.Si
Anggota 2
: Firmansyah, SE
Dalam persidangan ajudikasi non litigasi ketiga ini dengan risalah sebagai berikut : 1. Sidang dibuka oleh Ketua Komisioner dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Majelis Komisioner menanyakan ketidakhadiran Pemohon. Atas pertanyaan tersebut Panitera Pengganti menjawab bahwa surat panggilan resmi sudah disampaikan dan diterima langsung kepada Pemohon serta dikonfirmasi melalui telepon, namun tidak ada alasan maupun konfirmasi dari Pemohon. 3. Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda persidangan adalah pembacaan putusan. 4. Ketua Majelis menyatakan bahwa pembacaan putusan akan dibacakan secara bergantian oleh Majelis Komisioner dan kepada Termohon untuk mendengar dan memahami.
5. Dalam amar putusan Majelis Komisioner menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya karena batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kadaluarsa. 6. Ketua Majelis menyatakan salinan putusan dapat diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan dan selanjutnya Ketua Majelis Komisioner menyampaikan hak-hak para pihak yaitu para pihak yang tidak menerima atau tidak puas terhadap putusan Majelis Komisioner bisa melakukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak salinan putusan diterima para pihak. Jika tidak ada upaya hukum sebagaimana jangka waktu tersebut maka putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat. 7. Termohon mengakui akan memperbaiki system pelayanan informasi di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan menyatakan menerima putusan Majelis Komisioner. 8. Ketua Majelis Komisioner menutup persidangan dan menyatakan perkara dengan registrasi Nomor: 73/XI/KIP-BKL.PSI/2015 dinyatakan ditutup dan selesai. Demikianlah berita acara dan risalah persidangan ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Bengkulu ini dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Komisioner dan Panitera Pengganti. Bengkulu, 11 Pebruari 2016 Panitera Pengganti
Majelis Komisioner
Yosiva Maryanti, S.Sos
Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos Ketua
Ifsyanusi, S.Sos, M.Si Anggota 1
Firmansyah, SE Anggota 2
