07/10/2016
Beberapa Pengertian Analisa Sistem Resi Gudang
Menurut Pasal 1 UU Sistem Resi Gudang yang dimaksud dengan: 1. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. 2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. 3. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. 4. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
1. Hardani, 146010100111009 (1) 2. Muhammad Najih Vargholy, 156010100111029 (5)
1
2
Manfaat Pengundangan UU Sistem Resi Gudang
Hakikat Resi Gudang
UU No. 9 Tahun 2006
UU No. 9 Tahun 2011 (Perubahan)
• Sebagai dokumen kontrak penitipan barang (warehouse receipts) • Sebagai benda: 1. Dapat diperdagangkan (negotiable) 2. Dapat dipertukarkan (swapped) 3. Dapat dijaminkan (collateral) 4. Sebagai alas hak atas kepemilikan barang (document of title)
1.
Dapat memfasilitasi pemberian 1. Meningkatkan produktivitas dan kredit bagi dunia usaha dengan kualitas produk yang dihasilkan agunan inventori atau barang para petani, serta menetapkan yang disimpan di gudang strategi jadwal tanam dan 2. Menstabilkan harga pasar pemasarannya. dengan memfasilitasi cara 2. Adanya Lembaga Jaminan Resi penjualan yang dapat dilakukan Gudang yang akan bertindak sepanjang tahun sebagai penjamin apabila terdapat 3. Dapat digunakan oleh Pengelola Gudang yang Pemerintah untuk pengendalian mengalami kegagalan harga dan persediaan nasional. (wanprestasi) terhadap pemegang * Apakah manfaat pengundangan UU Resi Gudang dan pemegang Hak SRG semata-mata hanya untuk Jaminan atas Resi Gudang. menjadikan resi gudang sebagai objek jaminan?
3
4
07/10/2016
Para Pihak dalam Sistem Resi Gudang
REVISI Selain menjadikan resi gudang sebagai objek jaminan, manfaat pengundangan UU SRG adalah untuk menaikkan harga komoditas yang dihasilkan petani. Dengan menyimpan komoditasnya di gudang, maka petani memiliki waktu untuk dapat menjual komoditasnya tersebut dengan harga yang terbaik.
1. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. (Vide Pasal 1 Angka 7) 2. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. (Vide Pasal 1 Angka 8) 3. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. (Vide Pasal 1 Angka 11)
5
4.
5.
6.
Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi. (Vide Pasal 1 Angka 12) Pusat Registrasi Resi Gudang adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. (Vide Pasal 1 Angka 13) Lembaga Jaminan Resi Gudang adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. (Vide Pasal 1 Angka 14) 7
6
Manfaat Bagi Para Pihak
Sumber: http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/FAE29-2e.pdf 8
07/10/2016
Barang Yang Dapat Disimpan
REVISI
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 26/MDAG/PER/6/2007 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaran Sistem Resi Gudang 1. barang yang dapat dismpan di gudang untuk diterbitkan Resi Gudang paling sedikit memenuhi persyaratan berikut: a. Memiliki daya simpan paling sdikit 3 (tiga)bulan b. Memenuhi standar mutu tertentu; dan c. Jumlah minimum barang yang dapat disimpan (Ps.3) 2. Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang, Untuk Pertama kali adalah: a. Gabah; b. beras; c. Jagung; d. kopi; e. kakao, f. Lada; g. karet; dan h. rumput laut dan rotan. [Ps.4 (1)] *Peraturan Menteri Perdagangan tersebut diatas telah diubah
Permendag RI Nomor : 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaran Sistem Resi Gudang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag Nomor: 35/MDAG/PER/5/2016. Rumusan Pasal 4 Ayat (1) diubah sebagai berikut: (1) Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang adalah: a. Gabah; b. Beras; c. Jagung; d. Kopi; e. Kakao; f. Lada; g. Karet; h. Rumput laut; i. Rotan; j. Garam; k. Gambir; l. Teh; m. Kopra; dan n. Timah.
9
10
Prosedur
REVISI
1. Pengelola Gudang • Gudang harus memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat penyimpanan barang dan mendapat persetujuan badan pengawas (Vide Pasal 22 Ayat (1) dan (2)) *Bagaimanakah pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah terkait izin pengelola gudang? • Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas. (Vide Pasal 23 Ayat (1)) • Setiap Pengelola Gudang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan Lembaga Jaminan. (Vide Pasal 37H)
Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) dan Pasal 23 Ayat (1) UU SRG, gudang beserta pengelola gudang harus mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) yang merupakan unit organisasi Kementerian Perdagangan. Adapun kewenangan pemerintah daerah terkait perizinan di bidang perdagangan diantaranya adalah pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk menerbitkan Tanda Daftar Gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB). (berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah perihal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemprov dan pemkab/pemkot)
11
12
07/10/2016
2. Penerbitan Resi Gudang • Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya. (Vide Pasal 6 ayat (2)) *Dimanakah resi gudang diperdagangkan? • Pengelola Gudang mendaftarkannya ke Pusat Registrasi untuk memperoleh kode pengaman. (Vide Pasal 2 Ayat (4) PP SRG) 3. Pengalihan Resi Gudang • Pengalihan Resi Gudang Atas Nama dilakukan dengan akta autentik. Pengalihan Resi Gudang Atas Perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan Resi Gudang. (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2)) * Apa yang dimaksud dengan akta autentik? Siapa pejabat yang berwenang? • Pengalihan Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat dilakukan dengan pemindahbukuan kepemilikan oleh Pusat Registrasi. (Pasal 14 Ayat (2) PP SRG) • Pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan kepada Pusat Registrasi. (Vide Pasal 8 Ayat (3)) *Lembaga apa yang bertindak selaku pusat registrasi?
REVISI Pasal 9 Ayat (1) UU SRG menentukan bahwa Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diperdagangkan di bursa atau di luar bursa. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bursa adalah bursa berjangka, bursa efek, atau bursa lain sebagai pasar yang terorganisasi (organized market).
13
14
REVISI
REVISI
Akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat ( vide Ps. 1868 KUHPer). Terkait pengalihan resi gudang atas nama, kami berpendapat bahwa yang berhak membuat akta autentik perihal kegiatan tersebut adalah notaris. Pendapat demikian didasarkan pada argumen bahwa notaris memiliki kewenangan umum untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian atau penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang (Vide Ps. 15 ayat (1) UUJN). Disamping itu kami tidak menemukan Undang-Undang lain yang mengatur mengenai kewenangan pembuatan akta autentik terkait pengalihan resi gudang.
Lembaga yang melaksanakan kegiatan pusat registrasi resi gudang adalah PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No.128/BAPPEBTI/IX/2001, PT KBI (Persero) memperoleh izin usaha definitif sebagai Lembaga Kliring Berjangka sehingga dapat menjalankan fungsinya yaitu Kliring dan Penjaminan, Penyelesaian atas seluruh transaksi kontrak berjangka di Bursa yang didaftarkan oleh Anggota Kliring.
15
16
07/10/2016
4. Penyelesaian Transaksi Resi Gudang • Penyerahan Barang wajib dilakukan oleh Pengelola Gudang kepada Pemegang Resi Gudang pada saat Resi Gudang telah jatuh tempo atau atas permintaan Pemegang Resi Gudang. (Pasal 17 Ayat (1)) • Dalam hal Pemegang Resi Gudang cedera janji, Pengelola Gudang dapat menjual Resi Gudang secara langsung atau melalui lelang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Badan Pengawas. (Pasal 26) 5. Penjaminan Resi Gudang • Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. (Vide Pasal 12 Ayat (2)) • Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. (Vide Pasal 13) • Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan. (Pasal 14 Ayat (1)) 17
Hambatan
18
Saran
1. Terbatasnya jumlah gudang penyimpan hasil pertanian . 2. Sikap petani yang tidak sabar dengan sistem tunda jual produk yang diagunkan tersebut. 3. Masih terbatasnya sosialisasi mengenai SRG terutama di daerah-daerah sentra penghasil komoditas pertanian.
19
1. Sinergi dan komitmen para stakeholder yang terlibat sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang SRG dan peraturan turunannya. 2. Lembaga keuangan harus aktif mendorong pengimplementasian SRG sebagai alternatif pembiayaan.
20
07/10/2016
Daftar Pustaka
Tanggapan
• UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. • UU No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. • PP No. 36 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. • Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 26/MDAG/PER/6/2007 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaran Sistem Resi Gudang • Agus Sardjono, Pengantar Hukum Dagang, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. • http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/FAE292e.pdf, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016.
Yeremia Anggarianto (156010100111033), Pengundangan UU SRG pada dasarnya tidak efektif sebab penentuan harga komoditas sampai saat ini masih bergantung pada tengkulak yang dalam prakteknya tidak mengindahkan teori “supply and demand”, sehingga pada akhirnya justru melemahkan sistem resi gudang itu sendiri sebagai alternatif pembiayaan bagi petani.
21
22
