PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL X DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN DIREKTORAT ZENI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT TENTANG PEMBANGUNAN DAN REKONSTRUKSI JALAN DI PROVINSI PAPUA Nomor : IK.01.02-Bj/05 Nomor : SP/89/I/2016
Pada hari ini Senin tanggal Empat, bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas (4-1-2016), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini: I.
OSMAN HARIANTO, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X,
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 370/KPTS/M/2015 tanggal 9 Juli 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jalan Abepantai Abepura, Jayapura Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2 II. BRIGADIR JENDERAL TNI IRWAN, Direktur Zeni Angkatan Darat, yang
diangkat
berdasarkan
Keputusan
Panglima
TNI
Nomor
Kep/344/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Zeni Angkatan Darat, yang berkedudukan di Jalan Kesatrian II Berland Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersamasama disebut “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK” menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: 1.
Bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia Nomor : 22/PKS/M/2015 dan Nomor KERMA/41/XII/2015 pada tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembangunan Infrastruktur yang Bernilai Strategis Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh PARA PIHAK (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”)
2.
Bahwa PARA PIHAK selanjutnya sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Dan Rekonstruksi Jalan Di Provinsi Papua yang terdiri dari 2 (dua) segmen di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Nduga.
3.
Bahwa mengingat perlunya membuka daerah yang terisolir serta dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan ruas jalan di Provinsi Papua dapat terwujud.
Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
4.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(Lembaga
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 5.
Peraturan
Presiden
Nomor
7
Tahun
Kementerian Negara (Lembaga Negara
2015
tentang
Organisasi
Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 8); 6.
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
7.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;
8.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 370/KPTS/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan
dalam
Jabatan
Pimpinan
Tinggi
Pratama
dan
Jabatan
Administrator Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 11. Keputusan
Panglima
Tentara
Nasional
Indonesia
Nomor
Kep/344/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
dalam
Jabatan
Indonesia Angkatan Darat.
di
Lingkungan
Tentara
Nasional
4 12. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor KU.01.01,-Mn/06.1 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBN Tahun 2016 Bidang Infrastruktur; dan 13. Nota
Kesepahaman
Perumahan
antara
Rakyat
22/PKS/M/2015
dan
dan
Kementerian Tentara
Nomor
Pekerjaan
Nasional
Umum
Indonesia
KERMA/41/XII/2015
dan
Nomor tentang
Pembangunan Infrastruktur yang Bernilai Strategis Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan
dan
Rekonstruksi
Jalan
di
Provinsi
Papua
dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 22/PKS/M/2015 dan Nomor KERMA/41/XII/2015 tentang Pembangunan Infrastruktur yang Bernilai Strategis Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai upaya untuk membuka daerah yang terisolir melalui pembangunan dan rekostruksi jalan di Provinsi Papua sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan bantuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut. (3) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan rekonstruksi jalan di Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
5 BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi: a. Bentuk Kerjasama; b. Lokasi Pembangunan; c. Pelaksanaan; d. Pembiayaan; e. Masa Berlaku; dan f.
Perselisihan. BAB III BENTUK KERJASAMA Pasal 3
(1) PIHAK
KESATU
menyediakan
alokasi
pembiayaan
pelaksanaan
pembangunan dan rekonstruksi jalan di Provinsi Papua, dengan mengacu pada mekanisme sistem swakelola yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen lain. (2) PIHAK KEDUA menyiapkan bahan, peralatan, dan personil untuk pelaksanaan pembangunan dan rekonstruksi jalan di Provinsi Papua. BAB IV LOKASI PEMBANGUNAN Pasal 4 Lokasi pelaksanaan pembangunan dan rekonstruksi jalan di Provinsi Papua terdiri atas: a. Pembangunan Jalan Batas-Mamugu II yang terletak di Kabupaten Asmat sepanjang 8 (delapan) kilometer; dan b. Rekonstruksi Jalan Habema-Kenyam-Batas Batu yang terletak di Kabupaten Nduga sepanjang 15 (lima belas) kilometer.
6 BAB V PELAKSANAAN Pasal 5 (1) Pembangunan Jalan Batas-Mamugu II yang terletak di Kabupaten Asmat meliputi pekerjaan sebagai berikut: a. Pekerjaan Umum; b. Pekerjaan Drainase; c. Pekerjaan Tanah; dan d. Pekerjaan Struktur. (2) Rekonstruksi Jalan Habema-Kenyam-Batas Batu yang terletak di Kabupaten Nduga meliputi pekerjaan sebagai berikut: a. Pekerjaan Umum; b. Pekerjaan Drainase; c. Pekerjaan Tanah; d. Pekerjaan Struktur; e. Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor; dan f. Pekerjaan Harian. (3) Pembangunan dan rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara swakelola. (4) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Pembangunan dan rekonstruksi jalan di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan pihak yang ditunjuk PIHAK KEDUA, dalam bentuk Kontrak. (5) PIHAK KEDUA dalam pelakasanaan Pembangunan dan rekonstruksi jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menunjuk
Kepala Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan pihak yang ditunjuk PIHAK KESATU, dalam bentuk Kontrak.
7 BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 (1) Hak PIHAK KESATU : a. Memperoleh laporan secara berkala setiap 2 (dua) minggu atas pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK KEDUA; b. Memperoleh hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai yang direncanakan; (2) Kewajiban PIHAK KESATU : a. Memfasilitasi
PIHAK
KEDUA
dalam
pekerjaaan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3; b. Menfasilitasi kebutuhan pendanaan dalam pekerjaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 7 (1) Hak PIHAK KEDUA : a. Mendapatkan fasilitasi dalam pekerjaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. Mendapatkan fasilitasi pendanaan dalam pekerjaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kewajiban PIHAK KEDUA : a. Memberikan laporan secara berkala setiap 2 (dua) minggu atas pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU; b. Menyelesaikan hasil pekerjaan sesuai yang direncanakan;
8 BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 8 Pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan rekonstruksi jalan di Provinsi Papua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Tahun Anggaran 2016 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jayawijaya). BAB VIII JANGKA WAKTU Pasal 9 (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan diakhiri pada tanggal 31 Desember 2016. (2) Dalam hal salah satu pihak ingin melakukan pengakhiran terhadap Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki. (3) Dalam hal Kerjasama
PARA ini
PIHAK
sebelum
sepakat untuk mengakhiri Perjanjian
berakhirnya
jangka
waktu
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak
mempengaruhi
hak
dan
kewajiban
PARA
PIHAK
untuk
menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksanakan sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini.
9 BAB IX KEADAAN KAHAR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10 (1) Yang dimaksud keadaan kahar dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah suatu keadaan yang berada di luar kemampuan kendali PARA PIHAK yang terjadi karena: a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung metetus, dan kebakaran hutan; b. Keadaan Perang; c. Pemberontakan, huru-hara dan sabotase; dan/ atau d. Perubahan peraturan/kebijakan Pemerintah. (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan
dalam
melaksanakan
kewajibannya
berdasarkan
Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak. (3) Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 maka segala akibat yang ditimbulkan akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK. Pasal 11 Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
10 BAB X PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 12 (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan kedalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. (2) Dalam hal salah satu pihak ingin melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK. (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
