2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 19/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 24 FEBRUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 19/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak [Pasal 34 ayat (3)] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Frederick Rachmat ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 24 Februari 2016, Pukul 13.40 – 14.40 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Suhartoyo 2) Wahiduddin Adams 3) Patrialis Akbar Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Furqanto 2. Dhananjaya Wotulo

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB 1.

KETUA: SUHARTOYO Kita mulai, ya, Pak, ya. Baik. Persidangan Permohonan Perkara Nomor 19/PUU-XIV/2016 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon, supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir pada sidang hari ini?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir pada sidang siang ini adalah Kuasa dari Pemohon, yaitu Dhananjaya Wotulo dan saya Furqanto. Dhananjaya Wotulo dan Furqanto.

3.

KETUA: SUHARTOYO Furqanto?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya, Pak.

5.

KETUA: SUHARTOYO Memang di Kuasa cuma berdua, ya? Ada empat?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Dalam Surat Kuasa (…)

7.

KETUA: SUHARTOYO Furqanto, Rudi (…)

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Lima, Pak.

1

9.

KETUA: SUHARTOYO Lima, ya? Jadi, yang hadir hari ini adalah Dhananjaya Wotulo dan Furqanto. Baik. Mahkamah sudah menerima permohonan Saudara selaku Kuasa dari Prinsipal Pak Frederick Rahmat dan telah dipelajari. Namun demikian, supaya lebih jelas lagi, permohonan Anda itu tentang apa? Dan supaya persidangan ini bisa disaksikan khalayak, silakan dipresentasikan singkat, padat, poin-poinnya saja. Siapa yang mau menyampaikan?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Baik, Pak. Terima kasih.

11.

KETUA: SUHARTOYO Ya.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Pada kesempatan ini, kami Kuasa Pemohon dapat menyampaikan bahwa yang kami ingin mohonkan adalah seperti dalam halaman ke delapan permohonan kami. Objek permohonan uji materiil terhadap berlakunya Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang bunyinya adalah penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada pengadilan negeri. Dapat kami sampaikan begini, Pak, Pemohon … prinsipal Pemohon, saat ini sedang menjalani penyanderaan di Lapas di Bekasi, ya? Di Bekasi. Kemudian, oleh aturan di undang-undang yang kami sebutkan tadi, hanya tersedia upaya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri berupa gugatan perdata. Kami juga sampaikan dalam permohonan ini bahwa antara penyanderaan dengan penangkapan dalam KUHAP, itu ada kesamaan bunyi penyanderaan itu merupa … disebutkan adalah pengekangan sementara waktu. Di penangkapan dalam KUHAP juga disebutkan pengekangan sementara waktu. Dalam penangkapan dalam KUHAP, telah memiliki check and balance system atas tindakan penangkapan, yaitu dapat diuji keabsahan penangkapan melalui pranata peradilan. Mengenai pasal yang kami uji tadi, ternyata tidak memiliki check and balance system atas tindakan penyanderaan oleh kantor pajak. Jadi, disandera atas perintah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan.

2

Dapat kami sampaikan juga, dengan berlakunya pasal yang kami uji tadi, dengan menempuh upaya hukum gugatan perdata di pengadilan negeri, itu akan memakan waktu cukup lama sekian bulan, nanti ada ditambah lagi upaya hukum banding, kasasi. Sementara, kemerdekaan orang yang disandera ini, di mana mengujinya? Berbeda dengan orang yang dikenakan penangkapan, itu bisa langsung menguji ke pranata peradilan dengan tempo yang lumayan tidak terlalu lama. Begitu, Pak. Demikian, Pak. 13.

KETUA: SUHARTOYO Baik, lanjutkan dengan petitumnya. Apa yang diminta?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Seperti kami uraikan dalam halaman 19, V, petitum. Dengan ini, Pemohon mohon kepada Hakim Konstitusi Yang Mulia, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2000 dihapus frasa yang berbunyi ... Pasal 34 ayat (3) berbunyi, “Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada pengadilan negeri.” Sehingga, Pasal 34 ayat (3) berbunyi, “Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan permohonan praperadilan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada pengadian negeri.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian, Pak.

15.

KETUA: SUHARTOYO Baik, terima kasih. Jadi, sesuai dengan ketentuan undang-undang sebelum dilanjutkan pemeriksaan perkara Saudara, terlebih dahulu Makamah akan memberikan tanggapan. Barangkali berupa saran-saran atau untuk kebaikan ... untuk perbaikan ke depan kalau memang Anda akan pertimbangkan. Yang Mulia Pak Patrialis, silakan.

3

16.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Ini memang menarik juga, ya, permohonan Saudara, ya. Karena ini kan berkaitan dengan masalah penahanan, ya? Penahanan seseorang, tapi penahan di sini dengan lembaga penyanderaan, kan begitu? Kalau Saudara bisa menjelaskan, saya ingin tahu dulu sedikit riwayatnya. Kenapa Pemohon atau prinsipal ini bisa disandera? Karena di dalam persyaratan penyanderaan itu kan tidak mudah, ya? Ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga bisa disandera. Saya ingin mendapatkan konfirmasi dulu sebelum lebih lanjut.

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya, baik, Pak. Dapat kami sampaikan, ini bermula dari adanya sebuah badan hukum PT, bernama PT Dharma Budi Lestari, berkedudukan di Bekasi, mendapat order penyewaan rental dari PT Telkom. Kebetulan, direktur utamanya itu pensiunan dari PT Telkom. Atas order yang diterimanya, membutuhkan dana untuk operasional. Kemudian, prinsipal dalam permohonan ini menyiapkan sejumlah dana, lanjut diajak ikut serta sebagai pemegang saham dalam PT tersebut. Jumlah sahamnya 27,5%. Kemudian, juga dijadikan sebagai komisaris di PT Dharma Budi Lestari dalam akta notaris dan juga telah mendapat pengesahan dari Kumham. Nah karena namanya tercatat dalam pengurus PT tersebut oleh Kantor Pajak Bekasi Selatan, setelah terlebih dahulu direktur utama serta direktur yang ada di situ disandera. Tidak berapa lama, baru Pemohon komisaris utama juga disandera. Dapat kami sampaikan juga dari Pemohon ini, sebetulnya telah menyetor ke kas negara lebih dari 50% kewajiban pajaknya PT Dharma Budi Lestari. Totalnya Rp27 miliar sekian, Rp14 miliar sekian telah dibayarkan oleh Pemohon prinsipal. Akan tetapi, tetap dilaksanakan penyanderaan. Kemudian, dari beberapa surat perintah yang ... surat penentapan penyanderaan diterbitkan oleh Kepala Kantor Palayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan, itu juga tidak berkurang jumlah tagihan pajaknya. Nah karena pada akhirnya tetap juga dikenakan penyanderaan terhadap diri Pemohon, maka timbul sebuah ikhtiar hukumnya dari Pemohon, saya, atau ... ya, sebagai pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, ingin menguji sah atau tidaknya penyanderaan ini? Mengingat, sebetulnya jumlah persentase saham dia hanya 27,5%, tetapi dia telah menyetor lebih dari 50% atas kewajiban pajaknya PT Dharma Budi Lestari tadi. Akan tetapi, itu tetap di ... apa ... dilaksanakan penyanderaan oleh Kantor Pajak Bekasi Selatan. Memang benar, atas penyanderaan tersebut, telah menempuh upaya hukum gugatan perdata 4

kepada Pengadilan Negeri di Bekasi terkait pelaksanaan penyanderaan dengan berdasar Pasal 34 ayat (3) tadi. Ya, kaitan sama permohonan di MK kali ini dengan pertimbangan bila menempuh upaya hukum gugatan perdata tadi, waktu yang diperlukan dalam proses itu tingkat PN sekian bulan, nanti upaya hukum banding dan kasasi. Sementara, kebebasan dan kemerdekaan Pemohon, ya, sudah ... sudah (...) 18.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Sejak kapan itu ditahan?

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO 26 Oktober, Pak.

20.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 26 Oktober. Jadi, sudah berapa lama sampai sekarang?

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ada, Pak, kami lampirkan ini ada, ya.

22.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kalau menurut hukum acaranya, berapa lama bisa?

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Yang kami ketahui dari undang-undang tersebut, jangka waktu penyanderaan adalah enam bulan, dapat diperpanjang lagi enam bulan, Pak.

24.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Enam bulan, enam bulan. Tapi, sudah ada keputusan dirjen pajak ... apa namanya ... dikenakan beban pembayaran pajak dengan jumlah sekian?

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Demikian tadi, Pak, kami sampaikan. Dari beberapa transaksi ... nanti kami juga ada buktinya, pembayaran dari Pemohon ke kas negara. Sampai terakhir pun, itu tidak berkurang jumlah yang tertera dalam surat perintah penyanderaan. Jadi, Rp14.800.000.000,00 sekian telah masuk 5

ke kas negara. Akan tetapi, dalam surat perintah penyanderaan yang dikenakan kepada Pemohon, tetap jumlah hutangnya masih 27 (...) 26.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke. Proses itu sudah sampai di mana? Proses pembebanan putusan pajaknya itu, apa sudah sampai ke tingkat PK di Mahkamah Agung?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Pajak ... izin, Pak, yang mana? Izin.

28.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, itu kan ... apa namanya ... kan dirjen pajak, itu kan memberikan keputusan, kan? Bahwa prinsipal ini atau perusahaannya dikenakan pajak sekian. Itu kan kalau misalnya bisa banding, tapi itu kan melalui PK ke Mahkamah Agung? Kalau enggak salah proses begitu, ya? itu sudah ditempuh, belum?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Sudah ditempuh oleh direksi dari Perusahaan PT Dharma Budi Lestari, Majelis.

30.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Putusannya apa?

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Nanti kami susulkan lagi (...)

32.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh.

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Begini, Pak (...)

34.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya, ya. Enggak, saya hanya ingin tahu (...) 6

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Timbul (...)

36.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kasusnya, begitu, ya. Ingin tahu saja (...)

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya.

38.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Gimana ceritanya.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Timbulnya angka Rp27 miliar dalam surat perintah penyanderaan yang diterima oleh Pemohon di awal sampai dengan di akhir, ada beberapa surat perintah penyanderaan, itu tidak menjadi berkurang dengan adanya tadi (...)

40.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya. Enggak, maksud saya, misalnya kalau sudah sampai putusan PK di Mahkamah Agung, terus dia juga tidak melakukan pembayaran, kan di situ persoalannya? Artinya, ada unsur iktikad tidak baik. Ya, kan? Penyanderaan itu, kan syarat utamanya kalau saya enggak salah, itu kan ada iktikad tidak baik.

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya.

42.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kan enggak serta-merta orang bisa disandera, kan? Saya ingin tahu, bagaimana ceritanya? Ada enggak proses itu?

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Izin, Pak.

7

44.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Atau Saudara enggak tahu?

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Izin, Pak.

46.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya.

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Tentang iktikad baik, ini dari hasil pembicaraan Kuasa Hukum Pemohon dengan Petugas Pajak Bekasi Selatan, ada beda penafsiran dari kepentingan atau sudut pandang Pemohon dengan telah dibayarkannya lebih dari 50% itu. Wujud iktikad baik yang di ... dilaksanakan Pemohon, tapi oleh ... oleh tadi Kantor Pajak Bekasi Selatan, dalam hitungan mereka belum lunas Rp27 miliar sekian tadi. Maka, menurut pandangan mereka, itu (...)

48.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tapi, kan ada undang-undang ... Undang-Undang Pajak, kan begitu?

49.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Izin, Pak, ya. Jadi, salah satu dapat dilepaskannya penyenderaan, itu tetap dengan izin dari Menteri Keuangan. Jadi, kami juga sebagai Kuasa Hukum Pemohon telah bermohon agar ... agar ini bisa (...)

50.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Baik.

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Bisa (...)

52.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi, Saudara menginginkan agar proses penahanan melalui penyanderaan, itu masuk dalam salah satu kewenangan praperadilan. 8

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Demikian, Pak.

54.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Begitu, ya?

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya.

56.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saya ingin tahu ceritanya itu saja dulu. Karena kok serta-merta, gitu. Kalau serta-merta, memang ada persoalan, gitu. Tapi, kalau semua proses mekanismenya sudah ditempuh, itu yang belum disampaikan. Kenapa Saudara bisa sampai memohon agar penyanderaan masuk dalam proses praperadilan? Apakah memang ada satu abuse of power? Penyalahgunaan penegakan hukum? Atau memang wajib pajak ini sesuai dengan perintah atau putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mau juga membayar, padahal dia punya kemampuan? Itu. Jadi, harus kita lihat dari perspektifnya. Tapi kalau serta-merta, seperti misalnya kewajibannya 50% lebih sudah dibayar, misalnya, kan? Kemudian, sudah ada proses peradilannya, ya, dari peradilan pajak. Kemudian, sudah banding ke Mahkamah Agung, namanya PK di situ. Ya, kan? Itu misalnya masih dalam proses. Nah, itu memang baru big question tax di dalam persoalan ini, gitu. Jadi, kita enggak bisa juga serta-merta melihat ini, ada persoalan ini, kenapa … kalau memang enggak ada lembaga penyanderaan, justru nanti malah orang juga tidak ada upaya paksa bagi kantor pajak, kan? Tapi, tentu lembaga itu tidak bisa dilaksanakan secara sewenangwenang, kan gitu? Saya begitu dulu, Pak, nanti saya lanjutkan kalau masih ada.

57.

KETUA: SUHARTOYO Terima kasih. Pak Wahiduddin Adams, silakan.

58.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Pertama, dari sisi sistematika, ya, permohonan. Ini sesuai dengan PMK dan … nanti dilihat saja di website kita, contoh-contoh dari pengajuan permohonan, ya. Sehingga, di BAB A, itu objek permohonan

9

terkait Pasal 34 ayat (3), terkait dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), Pasal 29, ya, tidak perlu dipisah-pisah, ya. Ya, ini ... kemudian, objek pengujian cukup dicantumkan dalam alasan permohonan, ya. Itu dari sisi teknisnya, kekurangan. Tapi, dilihat secara … secara umum, ini sudah ... tampak sudah sering, ya, berperkara di sini? Sudah? 59.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Belum pernah, Pak.

60.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Oh, belum pernah?

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya.

62.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Oh, belum pernah. Tetapi, dilihat formatnya, ya, cukup sudah terpola. Tapi, tadi itu dari sisi sistematikanya, ya. Kemudian, yang kedua, ini ingin memasukkan keabsahan penyanderaan itu sebagai objek pranata peradilan. Itu intinya, kan? Ketika di petitumnya begitu. Di Pasal 34 ayat (3) itu, sehingga nanti di petitumnya berbunyi, “Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan permohonan praperadilan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada pengadilan negeri.” Jadi, ada keabsahan penyanderaan, itu menjadi objek praperadilan, ya. Nah, kita melihat dari posita yang Saudara uraikan di sini, itu tampaknya melihat ke depan atau ke belakang? Karena di sini, pertama disebutkan agar perlakuan aparat pemerintah terhadap seseorang dalam proses penagihan pajak, memperhatikan tersandera sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, pertanyaannya, apakah di norma, di undang-undang yang diuji ini … apa … tidak terjamin hak-hak seperti itu? Itu harus diuraikan, ya? Ya. Karena ini tampak bahwa dalam pelaksanaannya, Ketentuan Pasal 34 ayat (3) ini diuraikan begitu. Sehingga, mengatakan ini aparat pemerintah dalam proses penagihan pajak memperhatikan tersandera sebagai manusia yang harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hokum, ya. Kalau tidak salah, ini ada dulu peraturan Menteri Kehakimannya yang ditempatkan mereka di … apa (...)

10

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Benar, Pak. Lembaga, ya.

64.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ada dua menteri, kehakiman dan keuangan.

66.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ya, ya, betul, ya, kerja sama, ya, (...)

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ada, ya, Pak.

68.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Bahkan, seingat saya, kalau hak-hak, ya, di dalam … apa … pelayanan hukum atau pelayanan sebagai tersandera itu, seingat saya biaya makannya pun lebih besar dari ... terhadap ... apa … warga binaan lainnya, ya. Tahanan atau bahkan juga yang sudah ... apa … narapidana, ya. Saya ingat, itu dulu itu dirumuskan harus dua kali lipatlah, gitu. Jadi, mungkin sekarang, ya, Rp25.000,00 lebih per hari, ya, mungkin, ya.

69.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Itu ditanggung oleh tersandera, Pak.

70.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ya, ya, ya. Artinya, kan dibuat standar demikian, supaya ya tidak ... apa … sama dengan tahanan atau napi yang sudah ada di dalam itu, ya. Kemudian, disebutkan ini agar penyalahgunaan dan potensi penyusupan hukum yang nantinya akan menimbulkan kolusi dan suap. Ini potensi terjadi atau sudah terjadi? Nah, itu nanti diuraikan saja. Karena di sini guna menghindari . Ya, kan seolah-olah ini akan atau potensi terjadi. Kan pelaksanaan Ketentuan Pasal 34 ayat (3) ini sudah lama dilaksanakan kan, ya? Seingat saya mulai 2002 ... 2004 mungkin, ya. 11

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Mulai 1997 ini, Pak.

72.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ya, 1997, tapi 1997 belum … belum dilaksanakan kalau tidak salah. Ketika ada fasilitas untuk di rumah tahanan negaranya itu, ya, baru sekitar 2001 ke atas, gitu, ya. Nah, ini ... apa ... terjadi penyalahgunaan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian, disebutkan tidak ada kepastian atas materi yang menjadi objek dalam gugatan, sebagaimana Pasal 34 ayat (3). Mengingat secara jelas, dalam pasal a quo sudah membatasi terhadap pelaksanaan penyanderaan dan bukan merupakan esensi dari tujuan orang berperkara di pengadilan upaya untuk menggugat dan tidak memberikan atas (suara tidak terdengar jelas) utang yang harus dibayar. Nah, ini coba diuraikan betul. Nah, kemudian, disebutkan bahwa perlunya dengan segera permasalahan pelaksanaan penyanderaan a quo dapat segera diputus. Nah, mungkin yang tadi terakhir Saudara uraikan ini kalau … apa … mengubah atau mengganti ... apa … undang-undang terlalu lama. Lalu, kalau proses di pengadilan dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan lain sebagainya juga cukup lama. Ya, lalu cara yang paling ... apa … cepat, itu menguji pasal ini. Kan begitu ininya? Nah, coba diuraikan, apa yang Saudara sebutkan bahwa dasar alas an? Bahkan, ini kerugian yang dialami oleh Pemohon, ya? Ini sudah berapa bulan dia masuk tadi,? Saya lupa. Enam bulan? Sejak Oktober, ya? Sudah ... ya, enam bulan, ya? Ya, itu saja coba diuraikan, nanti semua yang ... apa yang Saudara justru di dalam ... apa … apa … positanya, kesimpulan-kesimpulan atau rumusan-rumusan umum, ya, coba diuraikan hal-hal seperti itu, ya. Sehingga, nanti ... apa … klop dengan petitumnya, ya. Ya, demikian.

73.

KETUA: SUHARTOYO Baik, terima kasih, Pak Wahiduddin Adams. Kuasa Pemohon, ya, memang saya cermati, Anda termasuk jeli juga, ya, membaca celahcelah, peluang-peluang yang … hanya persoalannya, ini tidak … tidak semudah yang mungkin Anda-Anda bayangkan, ya. Kita diskusi dulu. Memang pelaksa … penyanderaan itu gijzeling, ya. Itu kan ada pasang-surutnya. Ya, kan? Dulu kan ada waktunya kapan, ya, Mahkamah Agung itu langsung melarang, penyanderaan itu dilarang. Baru belakangan ini saja, kalau tadi Undang-Undang Nomor 97 itu sudah ada, tapi sebenarnya secara efektif baru dilaksanakan baru-baru ini. Karena memang ini sangat sensitif dengan masalah HAM, kan? Persoalannnya, 12

kan kita ketahui bahwa masalah pembayaran pajak yang ter … yang tidak dibayar atau tertunggak itu, kan sebenarnya pure itu kan masuk wilayah hukum privat, masalah keperdataan. Ya, kan? Bagaimana kemudian seseorang karena “wanprestasi”, ini kan mestinya kalau wilayah keperdataan murni, kan mestinya wanprestasi kan ini? Wanprestasi, apa bukan? Apa coba? Pasti Anda mengajukan gugatannya pasti ini mempersoalkan tentang mestinya wanprestasi, tidak dikaitkan dengan “kriminalisasi”. Kriminalisasi tentang dikriminalkan, gitu lho. Ini murni menjadi wilayah perkara ... wilayah keperdataan hukum privat. Kenapa kok kemudian bisa masuk barang yang namanya penyanderaan yang merupakan itu adalah upaya-upaya paksa yang biasa dilakukan dalam proses peradilan pidana, ya kan? Penangkapan, penahanan, kan proses upaya paksa itu? 74.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Izin, Pak, merampas kemerdekaan, ya (...)

75.

KETUA: SUHARTOYO Ya, itu kan barangnya, wujudnya merampas kemerdekaan, tapi prosesnya itu namanya upaya paksa. Nah, itulah yang kemudian kalau dikaitkan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh lembaga ... pejabatpejabat yang berwenang dalam perkara pidana itu, kan kepolisian selaku penyidik atau kejaksaan juga selaku penyidik dalam memulai proses projusticia perkara pidana, dari mulai penangkapan. Bahkan, kalau Anda mengikuti, mencermati putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sejak penetapan tersangka, orang belum ditangkap, itu kan harus ditetapkan tersangka dulu, kecuali tertangkap tangan, kan? Kalau belum jadi tersangka, kan enggak bisa ditangkap. Meskipun belum dijadikan tersangka, tapi kalau tertangkap tangan, kemudian orangnya lari, gitu, baru bisa ditangkap, meskipun belum dijadikan tersangka, tapi sudah otomatis karena tertangkap tangan. Nah, artinya bahwa Anda-Anda harus mencermati bahwa mana yang menjadi wilayahnya lembaga praperadilan? Kemudian, apa yang di … di … hakikat yang dikehendaki dalam penyanderaan ini? Ini kan dua … dua ruang wilayah hukum yang berbeda. Anda boleh beda pendapat dengan saya, tapi ... tapi dengarkan dulu. Nah, kemudian, kalau Anda minta ini digeser, kemudian Anda ... apa … analogkan bahwa penyanderaan itu identik dengan penangkapan karena perampasan kemerdekaan tadi, maka mestinya bisa merupakan menjadi bagian objek praperadilan dalam konteks penangkapan itu, kan? Tapi, juga akan ada kendala pemaknaan yang berbeda. Penangkapan itu kan hanya 1x24 jam, setelah lebih dari itu, kan orang bukan lagi

13

statusnya penangkapan, meskipun yang dibutuhkan adalah prosesnya. Sedangkan penyanderaan itu bisa satu tahun. Nah, coba nanti di ... dijelaskan di dalam argumentasi permohonan Saudara itu. Apakah bisa kemudian Anda secara tunggal hanya mempersoalkan Undang-Undang Peradilan Pajak, tanpa membuka pintu di Pasal 77-nya? Kalau sekarang di ... di Pasal 34 ini ayat (3) ini. Bahwa di dalam penyanderaan upaya hukum yang dilakukan adalah tidak gugatan, tapi praperadilan. Karena Anda pengin … pengin jalan pintas, ingin cepat, dan sesaat, gitu, misalnya. Tapi, kalau di pintu Pasal 77 tidak dibuka, apa sih praperadilan? Praperadilan adalah wewenang … kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa. Satu, sah-tidaknya penangkapan dan penanahan. Dua, tentang penghentian penuntutan, penyidikan, dan penuntutan, dan seterusnya. Kalau di situ tidak misalnya sah dan tidaknya penangkapan, penyanderaan, dan penahanan, apa bisa ini kalau kita Pasal 34 ayat (3) ini kita beri akses praperadilan, tapi di dalam aturan praperadilan sendiri tidak dibuka? Bisa, enggak? Coba dijawab. Bias, enggak? Wong aturan umumnya ada di Pasal 77 kok. Orang mau datang, mau ikut-ikutan, kenapa tidak … istilahnya tidak kulonuwun untuk dibukakan pintu, kan? Pintu di Pasal 77 itu mestinya diperluas, tapi itu juga mesti harus Anda perjuangkan. Bisa enggak penyanderaan bagian dari praperadilan Pasal 77 itu? Baru, nanti otomatis Pasal 34 itu bisa dibawa ke Pasal 77 KUHAP. Benar enggak kira-kira? Kenapa Anda tidak jeli ke sana? Artinya, kalau itu memang anu … coba itu diargumentasikan, masukkan saja. Meskipun Mahkamah belum tentu kemudian mengamini. Ya, ini semua kan harus kita ... banyak kali kita pertimbangkan. Karena kenapa dalam perkara penyanderaan, upaya hukumnya adalah gugatan? Karena memang itu ranahnya perdata. Apa perdata? Ya, saya kira, ruang lingkupnya adalah wanprestasi itu. Tapi, kalau penyanderaan sendiri, mungkin Anda bisa katakan, mungkin perbuatan melawan hukum. Ketika diajukan gugatan di Bekasi, apa judul Anda? PMH atau wanpresta … PMH, kan? Pasti PMH. Tapi, kalau apa yang dilakukan oleh prinsipal Anda karena dituduh juga tidak membayar pajak itu wanprestasi. Kalau kantor pajak ingin memperdatakan klien Anda, judulnya wanprestasi. Tapi kalau Anda akan mempersoalkan penyanderaan ke pengadilan perdata, pengadilan negeri, judulnya PMH, pasti itu. Sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi? 76.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Sudah, Pak.

77.

KETUA: SUHARTOYO Sudah.

14

78.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Jadi, sebelumnya Pengadilan Negeri Bekasi.

79.

permohona

praperadilan

pun

sudah

ke

KETUA: SUHARTOYO Pasti ditolak, kan?

80.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Karena Pasal 34 ayat (3) tadi itu.

81.

KETUA: SUHARTOYO Ya. Karena ditolak Pasal 7 tidak mengatur menyanderaan. Mestinya yang Anda persoalkan itu Pasal 77-nya. Bukan (...)

82.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Pasal 34 juga jadi bahan pertimbangan Hakim (...)

83.

KETUA: SUHARTOYO Ya, Pasal 33 itu nanti virus yang masuk saja, kalau bisa kita katakan atau apa ... penghuni baru yang akan masuk itu kan mestinya. Ini ilustrasi saja, tetapi semua tergantung Bapak-Bapak, Anda-Anda itu bagaimana maunya? Tetapi kalau mau mempersoalkan bahwa ini supaya disandingkan dengan bagian dari praperadilan, ya mestinya yang Anda ubek-ubek itu Pasal 77-nya. Nah, nanti baru Mahkamah, apakah itu bisa karena ini kan ranah hukum yang sangat berbeda antara privat dengan publik itu. Terus satu lagi sebagai alasan, kalau mau di praperadilan apakah penyanderaan itu juga bagian dari proses proyustisia? Namanya peradilan, praperadilan yang bagian dari proses hukum pidana. Masa enggak ... nah, itu harus dicermati kembali, didiskusikan kembali. Ini, ini pemahaman saya, daripada nanti Anda lalu apa ... energinya banyak terbuang, tembak saja Pasal 77 juga dipersoalkan. Pasal 34 kalau memang dibukakan pintu di Pasal 77 itu kan tinggal masuk. Tetapi sekarang kalau Anda hanya mempersoalkan ini, Pasal 34 ini, tetapi Pasal 77 pintunya enggak dibuka, enggak bakal Hakim berani mengabulkan Anda ajukan praperadilan karena bukan wilayah praperadilan, bukan bagian dari praperadilan. Ini wacana saja, supaya Anda pertimbangkan apa benar omongan Bapak-Bapak Hakim ini, kalau tidak, bisa Anda sampaikan. 15

Terus tadi, ini masalah struktur tadi ya, struktur atau sistematika. Pendahuluan itu lebih baik enggak ada, digabung saja dengan pokok permohonan. Jadi, Pasal 28 huruf d tentang Anda ingin mendapatkan akses kepastian hukum keadilan itu, itu mestinya diuraikan di bagian pokok permohonan, bukan sebagai pendahuluan. Kalau pendahuluan itu berarti tidak mengikat karena pendahuluan bukan bagian batang tubuh daripada pokok-pokok permohonan sebenarnya. Lebih baik dimasukkan saja di pokok permohonan. Pendahuluan itu kan sifatnya hanya fakultatif, boleh Anda pakai prolog pendahuluan boleh tidak. Tetapi, itu tadi saya baca ada satu hal yang merupakan benang merah adalah batu uji Anda itu, Pasal 28 huruf d itu. Tetapi di dalam uraian selanjutnya, baik di dalam pokok-pokok permohonan, di legal standing, di kewenangan Mahkamah malah Anda tidak bawa lagi Pasal 28. Cuma adanya di pendahuluan itu namanya kececer, itu di luar panggung, ya kan? Masukkan saja. Mungkin itu dari saya, ya, silakan. 84.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya. Saya mau tambah, ya. Mohon maaf saya baru baca karena terlalu banyak tugas tadi. Begini ya, saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Hakim Suhartoyo, ya. Mahkamah ini, itu telah memperluas wilayah objek dari praperadilan. Pasal 77 KUHAP itu tadi sudah dikatakan, hanya mengenai sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Oleh Mahkamah diperluas ya, atas permohonan masyarakat itu diperluas. Yaitu, juga berkaitan dengan penetapan tersangka. Karena dalam praktik tenyata orang sebagai tersangka 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berkasnya enggak pernah dilimpahkan. Karena buru-buru menetapkan tersangka, sehingga orang tersandera. Tersandera maksudnya dengan penetapan tersangka itu, padahal dia belum tentu bersalah. Tetapi dia sudah enggak bisa kemanamana, dia sudah dicekal. Bahkan sekarang orang sebagai terperiksa saja, sudah juga ada yang dicekal sebetulnya kan tidak bisa. Kemudian, diperluas oleh penetapan tersangka. Kemudian, juga diperluas dengan penyitaan dan penggeledahan. Itu masuk dalam ranah praperadilan hari ini, ya kan. Nah, sekarang Saudara bisa memohon untuk ditambahkan. Ya, ditambahkan dengan masalah penyanderaan. Apalagi setelah saya baca Saudara juga jelaskan tadi bahwa penyanderaan itu bisa dilakukan 6 bulan. Bahkan diperpanjang 6 bulan, padahal KUHAP saja yang bicara tentang masalah hukum acara bagaimana seseorang itu bisa ditahan dan dengan jangka waktu berapa lama sangat jelas tidak ada 6 bulan, ya kan? 20 hari, 30 hari. Kemudian, di itu tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, gitu lagi, kemudian atas izin hakim pengadilan negeri 16

kemudian nanti kalau belum juga sampai pengadilan tinggi izin lagi Mahkamah Agung. Jelas enggak ada satu pun 6 bulan, 20 hari, 30 hari pendek-pendek semua, KUHAP itu. Sedangkan undang-undang ini langsung me-by pass 6 bulan+6 bulan, kan begitu. Saudara sebetulnya bisa persoalkan itu, ini kan terbuka juga mata terhadap undang-undang ini. Jadi, tambah dengan penyanderaan karena penyanderaan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Suhartoyo tadi, ini kan berkaitan dengan persoalan penyitaan ... persoalan pembayaran pajak. Itu satu hal, paham enggak yang saya sampaikan? Paham, ya. Yang kedua, sebetulnya Saudara juga bisa mempersoalkan pasal penyanderaan itu sendiri di dalam undang-undang yang Saudara masalahkan ini, penyanderaan. Ini kan untuk kepentingan orang banyak, ya, kan? Nah, bagaimana apakah Saudara masih menginginkan, misalnya penyanderaan itu dipertahankan dalam undang-undang ini atau ditiadakan? Karena dianggap melanggar HAM, katakanlah seperti itu karena ini wilayah privat tadi. Bisa saja misalnya dimaknai, dimaknai misalnya, ya, secara konstitusional bersyarat, penyanderaan itu the last result, upaya hukum terakhir oleh kantor pajak apabila misalnya ada 1 putusan peradilan yang telah inkracht. Ada putusan peradilan pajak, kemudian putusan peradilan pajak juga ada upaya hukum banding ke Mahkamah konsti ... ke Mahkamah Agung, namanya PK di situ, juga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi ternyata orang yang membayar apa namanya ... yang dibebani untuk membayar pajak juga tidak membayar, baru misalnya masuk dalam penyanderaan. Bisa dimaknai juga kan dengan persyaratan yang begitu ketat kan. Kalau di sini kan hanya sangat subjektif penafsiran petugas pajak atau pimpinan kantor pajak hanya melihat orang ini punya iktikad baik atau enggak. Kan sangat subjektif itu. Pada persyaratan yang ketat yang lainnya kan sebetulnya mesti harus ada. Nah, sebetulnya Saudara bisa juga mempersoalkan pasal ini ke Mahkamah ini, paham enggak itu? Jangan mengangguk-angguk saja. Kita memberikan jalan saja lho, ini tugasnya Mahkamah Konstitusi ini melihat pada persoalan. Enggak apa-apa kami kasih tahu boleh, dikabulkan atau enggak itu nanti urusan lain, ya. Kita harus mendatangkan ... Saudara harus mampu mendatangkan banyak ahli untuk meyakinkan ini. Karena ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak, kalau Saudara tidak bisa mendatangkan ahli, mungkin tidak bisa bayar, Saudara bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi mendatangkan ahli atas biaya negara, boleh. Karena di sini ... di sinilah lembaga yang berharkat dan martabat menilai satu undang-undang apakah undang-undang itu melanggar HAM atau enggak. Di sini lembaganya, gitu, ya. Jadi, kami juga dengan permohonan Saudara ini terbuka juga. Karena kita juga tidak pernah baca undang-undang ini secara keseluruhan kan, ada kasus baru kita buka karena memang terlalu banyak pekerjaan. Misalnya, Saudara maknai dengan persyaratan17

persyaratan yang begitu ketat, ya kan atau memang seperti dikatakan oleh Pak Hakim Suhartoyo tadi, lembaga gijzeling ini sudah pernah dulu dipersoalkan dan itu ditiadakan, ini kan berlaku pada zaman Belanda ini, dulu kan, tapi kan penyanderaan itu masuk lagi dalam Undang-Undang Perpajakan ini, ya kalau Saudara bersemangat. Paham enggak? Coba saya minta komentar dulu sedikit, coba. 85.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya, baik, Pak.

86.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sebagai tanda Saudara paham atau enggak yang saya bilang ini.

87.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Terakhir tadi tentang ahli Pak. Jadi, dapat kami sampaikan kondisi Pemohon sendiri sedang di dalam sel, tentunya dapat kami utarakan begini, harapan pada saat dia mengupayakan termasuk kami juga tahu ada ruko yang dijual dengan harga di bawah pasar di daerah Tanjung Barat, terus itu Pemohon punya tinggi sekali harapan agar bisa di atas 50% dan dia bermohon (...)

88.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, itu, itu masalah teknis (...)

89.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya,sebentar Pak. Terus kemudian, akan tetapi kekecewaannya adalah tadi dengan sudah diangsur pembayaran dan disetor ke Negara, akan tetapi tagihan pajaknya juga demikian dan dia tetap tidak … tidak dipertimbangkan untuk dilepaskan dari penyanderaan, membuat keputusan atau berikhtiar hukum, menguji tentang sah tidaknya penyanderaan karena ternyata penyanderaan, menurut Pemohon, Pak, ya, penyanderaan yang dikenakan kepada dirinya itu sudah tidak diperlukan lagi, mengingat tadi iktikad baik (...)

90.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, itulah sebetulnya yang saya nasihati tadi. Apa yang saya nasihati apa tadi, coba, tolong Anda (...)

18

91.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Tentang ahli, Pak.

92.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bukan hanya itu.

93.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Oke.

94.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apa lagi?

95.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Penyanderaan apakah masih perlu dipertahankan juga yang kami catat tadi.

96.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR He eh.

97.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO (...)

98.

Penyanderaan yang 6 bulan plus 6 bulan yang sementara hukum

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya.

99.

KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Acara pidana kan penyidikan 20 plus 40, penutupan 20 plus 30.

100. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya, oke. 101. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Berikutnya, ya, Pak. 19

102. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terus apa lagi yang kami sampaikan? Soalnya jangan mubazir ini. 103. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya, ya. 104. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Nasihat-nasihat ini. Kita bersemangat justru. Kok Anda malah … enggak catat sih. Padahal ini mahal lho. 105. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya, Pak, ya. 106. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Mendapatkan masukkan seperti ini, betul. Walaupun kita belum baca secara tuntas tapi kita sudah … kami sudah dapat gambaran, apa yang akan Saudara perjaungkan. Ya, kan? Tadi itu lho. Buka itu Pasal 77 KUHAP, supaya diperluas kewenangan. Makanya, saya bilang kenapa Saudara manggut-manggut saja tadi. 107. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ada, Pak, Pasal 77 KUHAP juga dipersoalkan perlunya dibuka, saya catat, Pak. 108. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Nah, itu makanya saya mau tanya tadi. 109. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ada di catatan saya ada, Pak. 110. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, okelah. Nah, ini cuma nasihat kami saja, silakan nanti kalau memang itu Saudara sependapat, silakan. Kalau enggak, enggak apaapa juga. Buang ke laut, ya, enggak usah dipikirkan. Terima kasih, Pak. 20

111. KETUA: SUHARTOYO Sudah jelas, ya? Jadi itu yang lebih filosofis daripada Anda mempersoalkan yang … tapi kalau sudah membayar 50%, rekomendasi Menteri Keuangan ini Pasal 14 saya baca kan bisa keluar. Enggak perlu mencapai 50% dilunasi dari kewajiban yang diminta Negara? 112. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Dari total pajak Rp27Miliar, sudah lebih 50%, Pak. 113. KETUA: SUHARTOYO Nah, ini kan ada surat (...) 114. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Sudah bermohon juga ke menteri (...) 115. KETUA: SUHARTOYO Menteri Keuangan? 116. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Belum ada tanggapan. 117. KETUA: SUHARTOYO Apa alasannya? 118. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Masih … masih di dalam, Pak, di sel. 119. KETUA: SUHARTOYO Memang di situ ada syarat kualitatif dan kuantitatif itu. Kualitatif itu tentang iktikad baik, ya, itu menjadi subjektif penilaian dari petugas itu. Kemudian, yang kuantitatif itu nilainya, nilainya itu apakah … kalau nilainya kan di sini sudah imperatif 50% bisa mengajukan syarat untuk keluar dari gijzeling itu. Nah, sekarang yang kualitatif itu. Itu harus ada iktikad baik, apakah berupa … kan di sini sisanya diangsur, nah apakah kemudian surat pernyataan mengangsur itu tidak cukup ataukah harus

21

dengan memberikan jaminan? Ini teknisnya tidak dimuat di dalam undang-undang ini. Tapi ada satu lagi pemahaman, begini, yang mesti harus Anda pertimbangkan. Kalau Anda masuk ini supaya ini dicampur antara hukum privat dengan hukum publik di praperadilan sulit. Karena menurut saya, Anda perlu perjuangan ekstra untuk itu. Menurut saya lho, tapi bukan saya mendahului putusan Mahkamah yang sembilan orang Hakim. Tapi saya sebagai salah satu Hakim kayaknya sulit karena beda wilayah untuk masuk hukum privat campur dengan hukum publik itu sangat luar biasa sulitnya. Lebih baik kenapa Anda tidak Pasal 34 ayat (3) bahwa upaya hukum untuk mengajukan terhadap sandera ini adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, minta saja supaya dimaknai dengan acara pemeriksaan khusus. Misalnya, tenggang waktunya ditentukan 30 hari harus putus ataukah toh juga bisa minta putusan sela, kan? Anda ajukan enggak ketika di Pengadilan Negeri Bekasi? Putusan provisi supaya penggugat, penggugat itu kan klien Anda itu dikeluarkan dulu, itu provisi bisa diminta, kan? 120. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Sudah diajukan. 121. KETUA: SUHARTOYO Tapi paling tidak ajukan saja supaya ada hukum acara yang khusus, pengadilan negeri dengan ketentuan agar diberlakukan hukum acara khusus. Tidak kemudian seperti yang konvensional, perdata bisa enam bulan kan paling cepat, itu pun surat edaran Mahkamah Agung, tapi praktiknya kalau pihak-pihaknya ada di luar negeri segala macam boleh lebih dari enam bulan. Nah, itu diminta, coba, kenapa Hakim enggak menilai provisinya dikabulkan, tapi dengan syarat kan nanti harus ditunjukkan bahwa memang klien Anda itu sudah membayar 50%. Kemudian surat pernyataan … jadi angsuran di sini itu, apakah kemudian cukup surat pernyataan ataukan harus menyerahkan jaminan? Ya ini mungkin ada aturan organiknya yang Hakim di sini enggak sempat belajar untuk itu karena banyak sekali perkara masalah yang kita tahan ini. Tapi Adik-Adik kan tentunya bisa dengan jeli melihat celah itu. Apakah ini aturan organiknya ini apa teknisnya? Apakah hanya surat … surat pernyataan ataukah harus ada jaminan sertifikat, atau apa misalnya? Itu yang saya kira, itu yang syarat kualitatif itu. Kalau kuantitatif itu sudah 50% sudah jelas-jelas itu secara imperatif. Lah itu kewenangan ada di menteri, apakah masalah regula … apa ... apa namanya ... birokrasi itu kan kita enggak ngerti lho, birokrasi itu mungkin menterinya sih fine-fine, tapi belum tentu yang … ya, step-step itu lancar karena mungkin kalau bisa 22

dipersulit kenapa dipermudah, itu yang kadang-kadang jadi tagline paradoks itu kan. Meskipun belum tentu benar, itu, guyonan saja ini. Di samping itu, coba diupayakan bahwa minta supaya kalau toh tetap di pengadilan negeri dengan acara khusus. Itu ide mahal juga lho itu. Coba, dengan acara khusus jangan seperti konvensional itu. Jadi misalnya, 3 bulan harus putus atau kemudian dapat putusannya final dan mengikat, tidak perlu upaya hukum, itu kan namanya minta lho Anda. Karena gijzeling ini sensitif sekali dengan HAM. Saya kira harus ada politik will-lah dari pemerintah dan dari apa … pemegang anu … masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, ini, ya Mahkamah Agung, ya Anda lawyer-lawyer ini, kemudian mungkin juga diamini mungkin oleh komisi hukum di DPR kalau memang … wong ini dulu pasang-surut, kok. Kadang di … pernah dilarang, lama itu dilarang. Hakim dilarang menjatuhkan putusan gijzeling itu. Lama itu baru hidup itu baru belakangan ini karena terlalu semangat pemerintah mengejar APB … pendapatan negara itu. Ya, lama, selama saya jadi Hakim di tingkat peradilan umum dulu, belum pernah menemukan gijzeling itu dibolehkan, baru sekarang ini. 122. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Seingat saya zaman Pak Sarwata, Pak, ada permennya yang … yang membolehkan (...) 123. KETUA: SUHARTOYO Yang melarang, kan? 124. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Membolehkan yang terakhir tadi itu. 125. KETUA: SUHARTOYO Oh enggak, Pak Sarwata sudah puluhan tahun yang lalu itu. Mungkin 5 tahun yang lalu lebih. Enggak, kayaknya. Ini baru, mungkin ini setelah 1997 ini, Undang-Undang Tahun 1997, itu. Itu pun juga seperti yang disampaikan Pak Wahid tadi. Tidak kemudian langsung diberlakukan. Tapi ini kan, apa, masih wacana kita, ya nanti kita … persisnya belum tentu nanti apakah … tapi yang jelas itu pasang-surut karena prokontra soal sensitivitas dengan HAM itu. Sensitifnya dengan HAM itu. Paham, ya? Ada yang mau disampaikan?

23

126. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Pak, izin. Pak Wahid itu yang sebelah … karena dari tulisan namanya, yang di tengah, Pak Wahid. 127. KETUA: SUHARTOYO Oh, ini, petugasnya ini. 128. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya, jadi (...) 129. KETUA: SUHARTOYO Petugas. Ha, itu. Saya, Pak Suhartoyo, Pak Patrialis, Pak Wahid. 130. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Tulisan Pak Suhartoyo ada di sebelah sana. Tulisan nama Pak Wahid, ada di tengah. 131. KETUA: SUHARTOYO Kita di-rolling. Jadi, ketua panelnya itu di-rolling tadi habis sidang, ketuanya, Yang Mulia Pak Wahid. Jadi, mungkin petugasnya, ya namanya sudah siang dan (...) 132. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Jadi (...) 133. KETUA: SUHARTOYO Manusiawilah. 134. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya, baik, Pak. 135. KETUA: SUHARTOYO Ada yang mau disampaikan tentang tanggapan tadi itu?

24

136. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya. Terima kasih, Pak, kami sudah mencatat tentang tadi. Supaya dimaknai dengan hukum acara pemeriksaan khusus yang putusannya final serta mengikat, nanti kami (...) 137. KETUA: SUHARTOYO Ah, itu. Upayakan, namanya usaha. 138. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Kami coba memperdalam dalam praperadilan itu seperti apa. Contohnya, kan putusannya final dan mengikat, juga akan kami mohonkan dalam permohonan kami ini. 139. KETUA: SUHARTOYO Atau Anda minta khusus untuk … tadi kan Anda menekankan di permohonan Anda ini kan check and balances. 140. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Check and balance system. 141. KETUA: SUHARTOYO Bagaimana soal gijzeling ini bisa dikontrol oleh hakim perdata sekalipun, tapi dalam konteks analognya seperti praperadilan. 142. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Check and balance itu, Pak? 143. KETUA: SUHARTOYO Ya. Jadi, seb … sebelum perkara pokok diperiksa perdatanya, supaya diperiksa dulu perkara prosedur gijzelingnya itu. 144. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Sah-tidaknya penyanderaannya?

25

145. KETUA: SUHARTOYO Ya, mungkin Anda usulkan saja ini, ini ide yang bagus lho. Ini untuk, untuk, untuk apa ... untuk keseimbangan antara pro-kontranya masalah pelanggaran HAM dengan bagaimana ini bisa tetap bisa running, jalan, tapi perlindungan HAM ini juga tetap ketat. Jadi, bagaimana kalau tetap wilayah hukumnya, upaya hukumnya adalah perdata, keperdataan, gugatan, tapi ada pemeriksaan pendahuluan yang namanya adalah sah dan tidaknya proses gijzeling itu. Anda katakan di sini tidak manusiawi, coba, manusiawi ini seperti apa? Apakah terhadap hal-hal seperti itu kalau tidak dikontrol, kan bahaya, ya, kan? Tapi kalau Anda kemudian ingin ini masuk praperadilan, rasanya berat. Nanti campur aduk. Karena beda … beda spesies ini. Bisa enggak … enggak senyawa nanti kalau … ibaratnya itu tingkat … apa itu, tingkat penolakannya tinggi. Kalau tidak senyawa kan barang dicampur kan juga (…) 146. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya, ya. Sementara pranata yang tersedia baru praperadilan itu, Pak untuk menguji (…) 147. KETUA: SUHARTOYO Ya, silakan. Tapi kembangkan tadi itu (…) 148. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Check and balance system tadi, Pak? 149. KETUA: SUHARTOYO Check and balance, kan sudah Anda sebut-sebut di sini, artinya kan banyak jalan. Praperadilan atau minta hukum acara khusus kalau tetap di perdata ataukah hukum acara yang khusus memeriksa ini dulu sebelum pokok perkara yang Anda ajukan di gugatan. Karena kan bagaimana ini soal prosedur penyanderaan itu lho, memang kalau tidak diatur secara khusus potensi untuk orang bisa sewenang-wenang. Hanya seorang kepala kantor pajak, kemudian punya kewenangan yang luar biasa bisa pengusaha yang harkat dan martabatnya selama ini selalu terhormat, kemudian tiba-tiba diperlakukan seperti apa … kriminal, terus hanya semata-mata karena alasan penerimaan negara itu kan, sementara kan seperti yang disampaikan Pak Patrialis tadi kan bisa sebenarnya asetnya disita dulu, ya kan?

26

150. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya. 151. KETUA: SUHARTOYO Sita dulu. Kalau asetnya sudah disita, kemudian dalam batas waktu tertentu tidak anu … lelang saja. Ataukah kemudian baru dia disandera. 152. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Izin, Pak. Tadi seperti Hakim Pak Patrialis sampaikan, aturannya memang ini upaya terakhir, dalam praktiknya penyitaan memang sudah dan perlunya ada keterbukaan juga berapa sih dari nilai yang telah disita, kemudian tinggal berapa lagi kewajiban pajaknya penanggung pajak termasuk Pemohon ini? Itu yang dalam praktiknya di lapangannya masih … jadi, terbukti dari surat perintah penyanderaan pun masih angkanya Rp27Miliar. Demikian, Pak. 153. KETUA: SUHARTOYO Ya, itu hitung-hitungan yang punya Prinsipal Anda dan kantor pajak, ya itu hanya sebenarnya kan hanya ilustrasi-ilustrasi yang sebenarnya sebelum sampai pada titik orang itu disandera, barangnya kenapa tidak disita dulu. Kalau memang itu memberikan keyakinan negara bahwa hartanya cukup untuk dilelang dan yang bersangkutan mau membuat surat pernyataan bahwa itu bisa dilepaskan haknya kan, selesai juga, kan. Ya, itu. Seperti pengadilan pajak itu, pengadilan pajak itu kan cuma dua tahap. Putus di tingkat pertama, kemudian PK, sudah. Bagaimana kalau ini untuk gabungan tentang pemeriksan check and balancesnya penyanderaan itu diatur secara khusus sebelum pokok perkara diperiksa. Cukup. 154. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sudah ada belum putusan Mahkamah Agungnya, Dik? Perkara ini? bandingnya? 155. KUASA HUKUM PEMOHON: DHANANJAYA WOTULO Mohon izin, terhadap besaran angka yang wajib pajaknya sudah.

27

156. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sudah ada? 157. KUASA HUKUM PEMOHON: DHANANJAYA WOTULO Sudah ada putusah Mahkamah Agungnya. 158. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sudah inkracht? 159. KUASA HUKUM PEMOHON: DHANANJAYA WOTULO Sudah inkracht. 160. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tapi dia tetap tidak mau bayar? 161. KUASA HUKUM PEMOHON: DHANANJAYA WOTULO Ya, tetap dijalankan karena kalau dari Pemohon tetap beranggapan bahwa ini adalah berangkat daripada perseroan. Jadi penyertaan … penyertaan (…) 162. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Persentase melalui … saham … saham. 163. KUASA HUKUM PEMOHON: DHANANJAYA WOTULO Betul, saham dan itu berangkat (…) 164. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu direksi-direksinya kena semua? 165. KUASA HUKUM PEMOHON: DHANANJAYA WOTULO Sudah, sudah … sekarang sudah disandera. 166. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Berbondong-bondong masuk? 28

167. KUASA HUKUM PEMOHON: DHANANJAYA WOTULO Direksi dan komisaris pemegang saham. 168. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya, ya. Jadi, sudah ada putusan dari Mahkamah Agung sudah ada? 169. KUASA HUKUM PEMOHON: DHANANJAYA WOTULO Sudah, terhadap besaran angka sudah. 170. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Angka. Jadi, enggak ada masalah lagi kalau angka, kan? 171. KUASA HUKUM PEMOHON: DHANANJAYA WOTULO Ya dan memang kita juga pahami kalau memang terhadap keberatan terhadap besaran angka pajak, memang kita kamarnya kepada pengadilan pajak memang. Teman … dalam hal ini terhadap kebebasan yang disandera ini adalah (…) 172. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Makanya saya tadi mau tanya ceritanya, tapi masih disimpansimpan. Anda juga enggak terbuka, ya. Jadi, kita di dalam memberikan advice kan lebih luas nanti cara pikirnya ke mana kalau pintu masuk yang Saudara sampaikan itu kita juga paham. 173. KUASA HUKUM PEMOHON: DHANANJAYA WOTULO Baik, Majelis, kami sangat berterima kasih advice dari (…) 174. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR dong.

Yang akan datang enggak boleh gitu, cerita dong, sampaikan

175. KUASA HUKUM PEMOHON: DHANANJAYA WOTULO Baik.

29

176. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, kan? Jadi, akan kita peras juga otak kita untuk melihat apakah ini sesuatu yang memang pantas apa tidak undang-undang ini, ya kan? Saya kira begitu, Pak. 177. KETUA: SUHARTOYO Baik ya, jadi sudah dicerna semua, ya? Nanti silakan mau dipakai silakan, tidak juga enggak apa-apa. Kami ada kewajiban moral dan kewajiban undang-undang untuk memberikan nasihat-nasihat ini. Dan satu hal lagi, kalau ini perseroan, mestinya kan siapa yang bertanggung jawab di depan pengadilan itu kan sudah ditentukan di anggaran dasar, anggaran … kenapa kok sampai komisaris juga diangkut itu kan, itu salah satu bagian dari harus yang check and balance tadi sebenarnya ini, tapi bukan berarti kami mendukung apa yang .... ya. Komisaris itu bukan anu kan, organ yang ... hanya mestinya presdir, kemudian apa ... adalah tergantung AD/ART-nya siapa yang mesti bertanggung jawab di ... masing-masing punya, punya keputusan RUPS sendiri, kan. Baik, jadi sesuai dengan ketentuan, nanti pada tanggal 8 Maret 2016 kalau ada perbaikan dan bukti-buktinya supaya diserahkan paling lambat pada pukul 10.00 WIB, ya. Cukup? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? 178. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Mohon izin, Pak. Bermohon, kami juga sudah dengan tim yang bertugas mengusahakan ahli dan saksi ini, kalau waktu yang kami mohonkan 1 bulan bagaimana Pak? 179. KETUA: SUHARTOYO Oh, enggak bisa. Perbaikan dulu, jadi perbaikan diserahkan, baru nanti kalau sudah diperbaiki kan, bahan itu kami bawa ke Rapat Hakim yang lengkap, yang 9 Hakim. Kalau nanti dari pertimbangan rapat itu memutuskan bahwa perkara Anda itu layak untuk disidangkan secara Pleno, dibuka untuk dilanjutkan, Anda boleh mengajukan bukti -bukti yang tambahan, seperti saksi, ahli. Jadi, untuk itu tahapannya masih nanti setelah ... tetapi kalau ini limitatif ini, enggak boleh Anda tawar. Kalau nanti tahapannya ada limit waktu yang sudah ditentukan Anda tidak serahkan, kami akan berpedoman pada permohonan yang pertama ini. Tetapi permohonan pertama, kan sudah kami beri masukan-masukan yang dengan sendirinya sebenarnya menganulir anu ... keinginan yang di permohonan pertama, tetapi kalau Anda tetap keukeuh dengan yang ini juga ... jelas, ya? 30

180. KUASA HUKUM PEMOHON: FURQANTO Ya. 181. KETUA: SUHARTOYO Baik, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB Jakarta, 24 Februari 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

31