GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 288 /KPTS/013/2016 TENTANG BADAN PENGELOLA MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA PERIODE 2015 - 2018 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, bimbingan keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja pengelolaan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, maka perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Periode 2015 – 2018 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya di Jawa Timur sebagai Masjid Nasional.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
Membentuk Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Periode 2015 – 2018 yang terdiri dari Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Imam Besar dan Dewan Direksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
-2-
KEDUA
: Menugaskan Badan Pengelola Masjid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut : a. Dewan Pembina : 1) menetapkan kebijakan umum pengelolaan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya; 2) mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Direksi; 3) mengesahkan Program Kerja 4 (empat) tahunan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. b. Imam Besar : - menyusun dan memberikan tuntunan cara-cara pelaksanaan ibadah, baik ibadah wajib, sunnah maupun kegiatankegiatan lain sesuai ajaran Agama Islam. c. Dewan Direksi, terdiri dari : 1) Direktur Utama, mempunyai tugas : a) mengembangkan dan memelihara bangunan fisik serta sarana Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya; b) memfungsikan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai program yang dibantu oleh para Direktur; c) mengangkat/memberhentikan Staf Direksi, dan/atau pelaksana dalam rangka kelancaran operasional Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya; d) Mewakili Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya baik di dalam maupun di luar Pengadilan. 2) Direktorat Idaroh, dipimpin oleh Direktur Idaroh, mempunyai tugas : a) melaksanakan kesekretariatan dan administrasi umum; b) melaksanakan administrasi keuangan dan usaha; c) melaksanakan program sosial; d) melaksanakan program hubungan masyarakat dan protokoler; e) melaksanakan program keamanan; f) melaksanakan program Perpustakaan; g) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama. 3) Direktorat Imaroh, dipimpin oleh Direktur Imaroh, mempunyai tugas : a) melaksanakan program ibadah dan dakwah ; b) melaksanakan program pembinaan keluarga dan kewanitaan; c) melaksanakan program remaja masjid; d) melaksanakan program perlengkapan dan peralatan; e) melaksanakan program pembangunan dan perawatan; f) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama. 4) Direktorat Tarbiyah
-3-
4) Direktorat Tarbiyah dipimpin oleh Direktur Tarbiyah, mempunyai tugas : a) melaksanakan program pendidikan formal KB-RA; b) melaksanakan program pendidikan formal Madrasah Ibtidaiyyah (MI); c) melaksanakan program pendidikan formal Ma’had Aly; d) melaksanakan program pendidikan informal seperti Taman Pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyah dan pelatihan; e) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama. KETIGA
: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/15/KPTS/013/2012 tentang Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 April 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 288 /KPTS/013/2016 TANGGAL : 22 APRIL 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGELOLA MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA PERIODE 2015 - 2018
NO
JABATAN DALAM BADAN
NAMA
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
Dewan Pendiri :
Dewan Pembina :
Imam Besar :
Dewan Direksi : a. Direktur Utama b. Direktur Idarah c. Wakil Direktur Idarah d. Direktur Imarah e. Wakil Direktur Imarah f. Direktur Tarbiyah g. Wakil Direktur Tarbiyah
a. b. c. d. e. f.
H. TRI SUTRISNO H. TARMIZI TAHER H. MAR’IE MUHAMMAD H. BASOFI SOEDIRMAN H. IMAM UTOMO S. H. SOENARTO SUMOPRAWIRO (alm) g. H. HOESEIN SOEROPRANOTO a. GUBERNUR JAWA TIMUR b. WALIKOTA SURABAYA c. KH. MOH. HASAN MUTAWAKKIL ‘ALALLAH, SH, MM d. DR. KH. SAAD IBRAHIM, MA a. Drs. KH. ABDUSSHOMAD BUCHORI b. Prof. Dr. HM. ROEM ROWI, MA c. Prof. Dr. H. ACHMAD ZAHRO, MA d. KH. ABDUL HAMID ABDULLAH, SH, MSi
Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Ketua MUI Jawa Timur Tokoh Agama Islam Tokoh Agama Islam Tokoh Agama Islam
Drs. H. ENDRO SISWANTORO, MSi Drs. H. HIZBUL WATHON, MM H. HELMY M. NOOR, S.Ip Drs. KH. ILHAMULLAH SUMARKHAN, M.Ag Drs. H. AHSANUL HAQ, M.MPD.I Drs. H. A. HAMID SYARIEF, MH HM. HASAN UBAIDILLAH, SH, MSi
5. Bidang-bidang
-2-
1
2
5.
Bidang-bidang : a. Keuangan b. Administrasi Umum c. Usaha dan Humas d. Infaq e. Sosial
3
4
H. SOEDARTO AGOES SUROSO H. HENDRO TJAHJONO ALFIAN, SE SUGENG SUDARYANTO, S.Sos.I f. Keamanan Drs. H. EDDY MULYONO, MM g. Perawatan Ir. H. BAMBANG WITJAKSONO h. Dakwah dan PHBI H. CHOLIQ IDRIS, S.Ag i. Pengajian Muslimah Dr. Hj. HASNIAH HASAN, MSi j. Perlengkapan H. SUTRISNO, ST k. Kelompok Belajar – SRI ENDAH ARIF SULISTYORoudlotul Atfal WATI, M.Pdi l. Madrasah M. JAKFAR, S.Ag Ibtidaiyyah m. Ma’had Aly KH. FAHRUR ROZY n. Pelatihan Drs. H. MOCH. MUNIEF, MM o. Perpustakaan Ir. H. SAFRUL NAHAR
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Agama di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Walikota Surabaya di Surabaya. 7. Sdr. Anggota Badan Pengelola Masjid dimaksud.
