2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 1/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 7 MARET 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 1/PUU-XIV/2016

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 167) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 7 Maret 2016 Pukul 10.10 – 10.20 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Wahiduddin Adams 3) Suhartoyo

Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. John Pieter Nazar 2. Munafrizal Manan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kita mulai, ya, Pak John, ya? Pemeriksaan dalam Sidang Perkara Nomor 1/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, Pemohon perkenalkan diri dulu siapa yang hadir.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: JOHN PIETER NAZAR Terima kasih, Yang Mulia. Kami perkenalkan selaku Kuasa Hukum yang hadir pada hari ini adalah saya sendiri John Pieter Nazar dan rekan saya Munafrizal Manan. Kami hadir cuma berdua selaku Kuasa Hukum.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Baik. Terima kasih. Silakan, disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: JOHN PIETER NAZAR Terima kasih, Yang Mulia. Setelah persidangan 2 minggu yang lalu pada tanggal 23 Februari, Majelis … Yang Mulia Majelis Hakim telah menyampaikan masukan kepada kami yang mana dalam permohonan kami banyak dipertanyakan sebagai masukan kepada kami yaitu bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya banyak mengandung dimensi harmonisasi undang-undang, yaitu antara Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 … 2003 dengan undang-undang SJSN. Kemudian bahwa masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim bahwa pasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ini telah banyak diuji sehingga sudah compang-camping. Kemudian perlu kami sampaikan pada Yang Mulia bahwa setelah mempelajari masukan Yang Mulia, kami menyampaikan sedikit bahwa perbandingan kami menyampaikan dalam permohonan kami antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan SJSN adalah bahwa banyak terjadi tumpang tindih antara dua undang-undang tersebut sehingga ketahuan bahwa tumpang tindih itu adalah masalah dengan pengusaha itu … Pemohon yaitu bahwa Undang-Undang SJSN ini baru berlaku tanggal … bulan Juli 2015 walaupun undang-undangnya sudah disahkan tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang SJSN. 1

Jadi, baru dirasakan setelah bulan Juli. Jadi, hanya berapa bulan. Jadi, kalau Majelis Hakim menyampaikan bahwa ini sudah berlaku undangundang kenapa baru disampaikan permasalahannya. Permasalahannya baru timbul, muncul setelah bulan Juli setelah diberlakukannya UndangUndang SJSN. Itu pada inti dari permohonan kami kemarin. Kemudian, setelah masukan Yang Mulia, kami telah melakukan rapat dengan klien kami, yaitu Apindo selaku Prinsipal dalam hal ini. Kemudian, pada rapat tanggal 3 Maret yang lalu, kami dapat masukan dari Prinsipal bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini … saat ini dalam … sudah masuk dalam Prolegnas di DPR untuk diubah undangundang tersebut. Jadi, Prinsipal yaitu klien kami menganggap lebih baik menyampaikan aspirasinya terkait dengan undang-undang a quo melalui proses legislasi di DPR sehingga pada hari ini kami sampaikan pada Yang Mulia bahwa kami terpaksa harus mencabut permohonan kami karena lebih memilih proses legislasi daripada mengajukan permohonan yang telah kami sampaikan karena khawatir nanti malah permohonan kami ini tidak … malah dianggap tidak populis. Lebih baik kami memilih untuk proses di DPR legislasinya. Demikian, Yang Mulia. Kemudian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Walaikum salam wr. wb. Baik, Pak John Pieter Nazar, ya. Kami sudah mendengarkan ya, memang ini pilihan ya, pilihan. Tapi itu ditempuh juga sebetulnya sangat baik, sejauh yang saya ketahui di dalam pembahasan undang-undang maupun perubahan itu memang ada kesempatan kepada para user untuk memberikan masukan. Masukan itu bisa melalui badan legislasi, melalui pansus kalau itu dibikin pansus atau juga melalui unsur fraksifraksi. Jadi, memang supaya lebih intensif sebab terus terang saja DPR kan, anggotanya gantian, 5 tahun sekali. Yang membahas sekarang juga belum tentu paham dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, memang sebaiknya Apindo lebih intensif lagi untuk bisa pendekatan, ya. Jadi yang efektif itu ya, menurut saya untuk langkah awal itu ya, ke fraksi-fraksi. Dan fraksi-fraksi itu biasanya mereka juga sudah menyediakan waktu khusus untuk menerima aspirasi masyarakat. Kalau bisa 10 apa 11 fraksi sekarang, semuanya didatangi, kemudian juga secara resmi selain dari ke DPR, ke pansus, nanti juga ke pemerintah. Jadi, seluruh penjuru lembaga yang punya kewenangan untuk itu. Itu jauh lebih baik, Pak John. Tapi tentu Mahkamah enggak boleh menolak, tapi kalau memang ini sudah bagian dari hasil kesepakatan untuk dicabut, ya silakan. Cuma konsekuensinya begitu dicabut ini enggak bisa diajukan lagi, begitu. 2

Kecuali nanti undang-undangnya berubah dan ada masalah lagi, ya itu boleh, enggak apa-apa. Atau misalnya dicabut, kemudian batu ujinya berbeda, pendekatannya berbeda, itu masih dipertimbangkan, tapi kalau sama, memang sudah selesai. Baik. Kami sudah mendengarkan dan semuanya sudah direkam dengan baik ya, di sini rekamannya resmi ya, Pak John, ya. Jadi, boleh, di sini boleh direkam pembicaraan resmi begini. Kalau pembicaraan enggak resmi, di sini enggak ada direkam. Jadi, kita rekam menjadi bagian dari Berita Acara, Risalah sidang, dan itu nanti para pihak bisa mengakses isi persidangan kita ini. Jadi, Mahkamah ini sangat terbuka sifatnya, kecuali kalau Rapat Permusyawaratan Hakim, ya enggak boleh. Oke. Dengan demikian kalau dianggap cukup ya, sidang … kesimpulannya ini dicabut secara resmi dalam persidangan, tapi surat resminya ada, enggak? Oke. Kalau bisa tolong disusulkan juga surat resminya meskipun ini sudah dicatat dalam Berita Acara secara resmi, ya. Kalau bisa 1, 2, hari kan, enggak sulit bikin surat permohonannya, ini Perkara Nomor 1 lagi ini. Baik. Dengan demikian, sidang hari ini kita cukupkan dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.20 WIB Jakarta, 7 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

3