2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN PERPU NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (VII)

JAKARTA SENIN, 20 FEBRUARI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya [Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, Serta Pasal 6 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Rojiyanto 2. Mansur Daud P. 3. Rando Tanadi ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VII) Senin, 20 Februari 2017 Pukul 11.12 – 12.30 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Arief Hidayat Anwar Usman Aswanto Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati I Dewa Gede Palguna Wahiduddin Adams Suhartoyo

Saiful Anwar

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Mansur Daud B. Kuasa Hukum Pemohon: 2. Alldo Fellix Januardy 3. Julio Castor Achmadi C. Saksi dari Pemohon: 1. 2. 3. 4.

Hendri Yaneppi Anzori Yosep Bangun Gandi Yakub Hamid

D. Pemerintah: 1. 2. 3. 4.

Erwin Fauzi Iing R. Sadikin Arifin Iman Sudradjat Aslan Noor

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 96/PUUXIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadiran. Siapa yang hadir dari Pemohon?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Baik, hari ini Pemohon Prinsipal Pak Mansur datang. Kemudian tim kuasa hukum dan kita membawa empat orang Saksi. Yang pertama adalah Pak Yosep, beliau adalah pengelola Yayasan 5 Roti 2 Ikan yang memberdayakan pendidikan anak-anak yang ada di lokasi penggusuran. Yang kedua Mbak Hepi. Mbak Hepi ini warga korban penggusuran Kampung Pulo. Yang ketiga ada Pak Gandi. Pak Gandi adalah warga korban penggusuran dari Duri Kepa Jakarta Barat. Yang keempat ada Pak Anzori, korban penggusuran Papanggo di Jakarta Utara. Demikian, Majelis. Terima kasih.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari DPR tidak ada keterangan dan tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

4.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian di sebelah kiri saya, Pak Aslan Noor, Kepala Biro Hukum Kementerian ATR. Kemudian Pak Iman Sudradjat, Tenaga Ahli Menteri ATR. Kemudian yang terakhir Bapak Iing R. Sadikin Arifin, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Agenda kita mendengarkan keterangan saksi empat orang. Silakan untuk maju ke depan. Pak Dandhy, yang mana Pak Dandhy? Silakan.

1

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Maaf, Pak Dandhy tiba-tiba kecelakaan, Majelis.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, lah ini siapa (...)

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Jadi beliau tidak bisa ... jadi adanya, Pak Gandi.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi kecelakaannya enggak direncanakan, ya?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Ya, tentu, Majelis.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus ganti siapa, Pak Dandhy?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Tadinya harusnya berlima, tapi Pak kecelakaan, dia jatuh, patah tulang, kemarin (...)

13.

Dandhynya

tiba-tiba

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini namanya empat orang masih. Empat orang siapa? Siapa saja?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Mbak Hepi.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Mbak Hepi yang mana?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Yang paling kiri.

2

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Neppi.

18.

Silakan maju ke depan, Bu Hepi. Ini namanya enggak ada, Bu

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Ada, Majelis. Kurniadi.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Hendri Yaneppi?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Oh, Hendri Yaneppi, ya.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, betul?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Maaf, panggilan ... panggilan akrabnya Mbak Hepi.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh. Itu nama di rumah penggusuran.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Ya.

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau nama di persidangan Mbak Hendri Yaneppi, ya. Silakan, Mbak Yaneppi. Silakan maju ke depan. Terus kemudian Pak Anzori, ada? Silakan maju. Kemudian Pak Yosep Bangun. Yang tidak, Pak Dandhy digantikan siapa ini? Atau (...)

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Beliau Pak Gandi Yakub Hamid.

3

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Gandi. Pak Gandi Yakub, ya. Silakan maju. Pak Gandi beragama apa? Katolik, baik. Bu Hendri, Islam, ya? Baik. Kemudian Pak Anzori, Islam. Pak Yosep, Kristen? Oke. Mohon berkenan Yang Mulia Pak Wahid, untuk yang Muslim. Silakan.

28.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Saksi Bu Hepi dan Pak Anzori, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

29.

SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

30.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.

31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, untuk yang Katolik, Prof. Maria. Saya persilakan, Pak Gandi Yakub.

32.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mohon membuat tanda salib lebih dahulu, tanda salib lebih dahulu. Ya, ikuti lafal janjinya. “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya ... tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

33.

SAKSI BERAGAMA KATOLIK BERSUMPAH: Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya ... tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

4

34.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Prof. Maria. Untuk Pak Yosep Bangun, Kristen. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Manahan.

36.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN SITOMPUL saya.

Kepada Saudara Yosep Bangun, sebagai Saksi, ikuti kata-kata

“Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

37.

SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih. Kembali ke tempat Rohaniwan, terima kasih. Ya, Lady first. Saya persilakan Bu Hendri Yaneppi, untuk memberikan keterangan di podium sana.

39.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRI YANEPPI Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Pemerintah dan DPR RI. Yang saya hormati juga Pemohon dan Pengacara, warga korban gurusan, dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Hendri Yaneppi, warga korban gusuran dari Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang digusur pada tanggal 20 Agustus 2015 tahun lalu. Saya orang tua tunggal … saya orang tua tunggal dan masih harus menghidupi dua orang anak yang masih berpendidikan di SMP dan di SMK. Saat ini saya tinggal dengan terpaksa di rumah susun Jatinegara Barat karena sudah tidak memiliki rumah lagi. Saya tinggal di Kampung Pulo sejak usia 9 bulan, tepatnya pada tahun 1964 dan orang tua saya sejak tahun 1960 di Kampung Pulo. 5

Kampung Pulo ini sudah banyak penghuni dari tahun 1930, masa pemerintahan kolonial Belanda. Kampung Pulo juga mempunyai sejarah, itu terbukti dengan adanya makam leluhur kami yang berdiri tahun 1800-an. Kampung Pulo karena mempunyai sejarah dengan adanya bukti makam tersebut sehingga Kampung Pulo pun menjadi arsip nasional Negara Republik Indonesia. Sebagaian besar warga Kampung Pulo itu memiliki ... memiliki kepemilikan yang beragam, di antaranya ialah sertifikat, hak jual-beli, dan verponding, serta girik. Orang tua saya pada saat itu membeli rumah pada orang asli Kampung Pulo yang bernama Bapak H. Husein. Beliau membuat jual-beli rumah dan tanah itu yang diketahui oleh RT dan RW langsung dilegalkan di kelurahan setempat. Di kelurahan keluarlah surat kepemilikan yang sampai saat ini masih saya simpan. Namun karena pada saat itu saya atau orang tua kami tidak mengerti tentang hukum pertanahan dan pemerintah juga tidak pernah memberikan pengetahuan tentang hukum tanah sehingga kami tidak mengerti kalau tanah kami ini sudah tidak dianggap. Pada tahun 1960an itu pernah warga kami, warga Kampung Pulo itu ingin meningkatkan sertifikat, ingin meningkatkan hak kepemilikan tanah menjadi sertifikat, tapi banyak proses deh, melalui proses yang berbelit dan mengeluarkan biaya yang cukup besar, mungkin pada saat itu masih ada pungli. Pada tahun 2015, gubernur kita ... pada tahun 2012 pada saat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Bapak Widodo, Bapak Joko Widodo itu pernah datang dan berkunjung ke tempat kami, Kampung Pulo, itu datang beramah tamah dengan warga Kampung Pulo dan dihadiri oleh tokoh masyarakat yang ada di Kampung Pulo, itu tepatnya di lapangan dekat rumah Habib Sholeh pada saat itu. Bapak Jokowi mengatakan bahwa Beliau berencana akan menormalisasi kali Ciliwung. Tentunya bagi yang terkena, ditegaskan oleh Bapak Jokowi akan diberi penggantian baik rumah … dari mulai rumah, pohon, sampai kandang ayam pun pada saat itu Beliau mengatakan ingin diganti, dan itu pun melalui proses-proses bersama dengan warga masyarakat sampai musyawarah bersama dengan warga masyarakat, itu yang Beliau katakan pada saat itu. Tapi setelah ... dan itu juga dipertegaskan lagi pada saat kami diundang untuk sosialisasi yang pertama pada masa Bapak Jokowi itu di kantor kecamatan. Betul apa yang dikatakan Bapak Jokowi bahwa bagi yang terkena rumah atau tempat tinggalnya dampak dari normalisasi kali/sungai Ciliwung ini akan diganti. Pada saat itu, kami warga Kampung Pulo itu senang, semoga harapan kami agar mendapat hidup yang lebih baik lagi. Tapi pada ... tiba-tiba pada tahun 2015, pada kepemimpinan sebagai gubernur Bapak Ahok, tiba-tiba itu berubah total. Kami diundang di kantor kecamatan dan semua perkataan yang apa pernah dijanjikan 6

oleh Bapak Jokowi itu sangat bertolak belakang. Bahwa bagi warga yang terkena normalisasi hanya yang bersetifikat saja yang akan diganti. Bagi yang tidak bersertifikat akan dipindahkan ke rumah susun Jatinegara Barat dan itu membayar tiap bulannya yang disebut IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan) sebesar Rp300.000,00 per bulan. Itu belum termasuk air dan listrik. Pada saat itu, warga memprotes … pada saat itu warga memprotes dan tidak terima dengan keputusan sepihak itu dari pemerintah, tapi itu semua tidak dianggap oleh pemerintah dan sampai terjadilah penggusuran pada tanggal 20 Agustus 2015. Oh, sebelumnya begini, maaf … waktu kita diundang ke kecamatan dan mengatakan pembayaran … akan dipindahkan ke rumah susun itu dengan membayar IPL, belum termasuk lagi dengan beban biaya listrik dan air, ya kan, itu belum. Lalu warga protes hingga tidak dihiraukan, tapi kami sepakat warga Kampung Pulo untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Waktu itu kami memakai jalur hukum yang difasilitasi oleh Bapak Sandyawan dari LSM Ciliwung Merdeka. Puncaknya pada saat itu masih dalam proses, tiba-tiba pada bulan Juli waktu itu, lalu kami dapat ganjaran dengan SP1, lanjut ke SP2. Lanjut ke SP2, lanjut ke SP3. Yang anehnya ini kita masih dalam proses persidangan … proses jalur hukum, mengapa dari pihak pemerintah itu masih melakukan penggusuran terhadap kami. Apakah kekuasaan ini lebih tinggi daripada hukum? Hingga terjadilah pada tanggal 20 Agustus itu penggusuran itu masyarakat tidak ada yang tahu, banyak aparat kurang-lebih 4.000 sampai 5.000 aparat gabungan antara TNI, Polri, Satpol PP untuk menggusur rumah kami. Kami pun menemui, dari pihak kami menemui perwakilan dari aparat bahwa kami ini dalam proses hukum, masih dalam sengketa, kami belum ada keputusan dari pengadilan negeri PTUN waktu itu. Tapi tidak dihiraukan, tetap rumah kami dihancurkan hingga terjadilah konflik. Itu ada yang luka-luka warga dan lagi ada yang ditangkap sebanyak tujuh orang yang dituduh sebagai provokator. Yang saya sedihkan kenapa warga yang mempertahankan rumahnya sendiri itu dituduh sebagai provokator? Sedangkan warga karena beliau … kami ini belum ada keputusan dari pengadilan negeri, kami masih menempati rumah kami di Kampung Pulo, tapi itu tetap dilaksanakan oleh pemerintah, mau tidak mau setelah kami digusur pindahlah kami ke rumah susun yang disediakan oleh Pemerintah Pemrov DKI. Ternyata kehidupan kami yang saya rasakan di rumah susun, saya pribadi merasakan di rumah susun itu sangat tertekan karena memang penghasilan saya sebagai seorang orang tua tunggal yang penghasilan sehari-hari saya menjual pakaian batik dan berbisnis online nasi tumpeng mini, ya hanya untuk mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari saja. Untuk biaya IPL rusun itu terus terang saya katakan bahwa saya ada tunggakan, saya ada tunggakan. Dan bukan saya saja, pada saat itu 7

kami ini kurang-lebih 135 warga lainnya di rumah susun itu yang tidak sanggup membayar. Berpisah dari satu sampai satu tahun, saya sendiri satu tahun dari mulai saya menempati rumah susun. Alhamdulillah sebenarnya saya malu, saya dibantu oleh lembaga Bazis pada bulan November lalu. Saya berterima kasih pada Lembaga Bazis. Karena pada saat itu pun, kami sudah disegel. Walaupun saya sudah dibantu dengan Lembaga Bazis, tapi untuk ke depannya, dari mulai Desember sampai sekarang, saya masih memikirkan karena belum mampu untuk membayarnya. Karena kerja ... pekerjaan saya sebagai nasi ... menjual nasi tumpeng online, serta menjual baju itu dalam tempo tiga bulan. Ya, akhirnya mungkin dengan kehidupan yang sekarang sangat tinggi untuk biaya hidup sampai habislah modal itu, berapa bulan saya istirahat dan akhirnya di bulan Desember kemarin saya ditawarkan untuk bekerja di rusun. Saya terima dan saya mulai bekerja di laundry, itu tepatnya di Depok, di Beji, 27 Desember tahun 2016 lalu. Karena jarak saya ... jarak tempat kerjaan saya terlalu jauh, Jatinegara ke Depok, kalau saya tiap hari harus mengeluarkan transportasi, sedangkan saya ditawarkan untuk upah. Kalau gaji, ketinggian ... itu enggak bisa disebut. Saya diupah dengan Rp1.500.000,00 per bulan. Akhirnya, saya dengan terpaksa meninggalkan anak saya di rusun. Saya menginap di laundry sampai saat ini. Begitulah, sampai tertekannya saya tinggal di rumah susun. Saya ingat sekali, Pemprov mengatakan bahwa kita ... kami tinggal di rumah susun, kehidupan kami akan lebih baik. Mungkin bagi yang mempunyai penghasilan akan lebih baik, tapi bagi kami yang penghasilan hanya di bawah UMP, apakah pemerintah tahu untuk biaya hidup sehari-hari saja yang sangat tinggi? Masih alhamdulillah, kami bisa memberikan makan, pendidikan kepada anak-anak kami. Dan sampai saat ini, masih banyak teman-teman kami di rusun yang mengalami nasib seperti saya ini. Maaf, saya di sini sedih, bukannya ingin dikasihani, tapi saya minta agar Pemerintah itu jangan mempunyai kebijakan sepihak. Bermusyawarahlah, berboni ... berkomunikasilah dengan masyarakat. Bapak Hakim Yang Mulia. Dengan kejadian ini dan apa yang saya alami, saya mohon agar Bapak Hakim Yang Mulia mempunyai kebijakan dalam mengambil keputusan untuk membatalkan Undang-Undang Penggusuran, Pak. Karena dengan adanya penggusuran, masih banyak lagi warga negara kita yang akan merasa kehilangan. Anak-anak kita yang menjadi penerus bangsa ini hidupnya akan terlantar. Ditambah lagi, Pak, di rumah susun itu adanya SP. Yang disebut SP (Surat Peringatan). Bagaimana kalau kami tidak ... di antaranya, kalau kami tidak mengikuti peraturan? Misalnya saya contohnya dan beberapa. Bukan beberapa, beberapa mungkin sedikit. Ini bilangan lebih dari seratusan. Tidak mampu membayar, bagaimana nasib keluarga 8

kami, anak kami? Apakah akan diusir dari rusun itu? Sementara tadinya kita punya rumah, tidak memikirkan sewa. Ini, Pak Hakim Yang Mulia, tolong dipertimbangkan sekali lagi. 40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

41.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRI YANEPPI Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ibu Hepi. Silakan duduk. Berikutnya, Pak Gandi Yakub. Tolong bisa menyampaikan secara sistematis dan dalam waktu yang singkat, ya. Silakan.

43.

SAKSI DARI PEMOHON: GANDI YAKUB HAMID Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, Pemerintah, dan DPRD … DPR RI, yang terhormat Pemohon dan Kuasa Hukumnya, serta Hadirin. Perkenalkan nama saya, Gandi Yakub Hamid. Usia, 35 tahun. Bertempat tinggal di Jalan Patra Raya, Nomor 95, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk. Saya sehari-hari sebagai pedagang, pedagang material atau bahan bangunan. Saya sendiri merupakan korban gusuran dari … di Kawasan Duri Kepa oleh pihak swasta yang mengaku bernama Haji Ramli, tetapi pelaksanaannya dibantu oleh pihak Walikota Jakarta Barat. Sebelum menguraikan keterangan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Konstitusi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kejadian yang menimpa saya, serta seluruh warga Duri Kepa. Saya dan seluruh warga Duri Kepa telah menghuni kawasan tersebut selama lebih dari 20 tahun dan kami membeli tanah tersebut dari seorang jawara yang menduduki lahan tersebut. Dimana melalui hasil pembelian tersebut kami mendapatkan akta jual beli, juga rutin membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Akta … kami juga memiliki KTP yang berlokasi di tempat tinggal rumah kami digusur, sehingga kami bukanlah warga ilegal. Rumah kami juga merupakan rumah permanen, beberapa bertingkat dan menghadap ke jalan utama. Selama 10 tahun terakhir, kami sudah beberapa kali mencoba mendaftarkan tanah kami ke Badan Pertanahan Nasional, tapi selalu 9

ditolak dengan berbagai macam alasan. Misalnya, kita harus mempunyai 1000 meter tanah dan itu digunakan untuk kepentingan umum. Saya merasa bingung karena saya sama sekali tidak mengetahui apa sebabnya saya menjadi korban penggusuran. Informasi yang kami dapatkan simpang siur. Muncul berbagai versi, ada yang bilang bahwa lahan tersebut untuk proyek normalisasi mengembalikan lahan Haji Ramli ataupun penertiban aset pemerintah daerah. Kita juga coba mengklarifikasi informasi kebenaran tersebut dengan menuliskan surat kepada lurah setempat dan juga Biro Hukum Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta agar dapat bertemu, tapi sama sekali kita tidak pernah digubris oleh aparat. Ketika kami berhasil ketemu lurah, lurah malah menunjukkan sikap yang tidak senang, tidak menyenangkan bagi kami sebagai warganya dan kami malah diusir dan menyatakan bahwa kami adalah warga ilegal yang tanpa memberikan keterangan sedikit pun, Yang Mulia. Kami belakangan mengetahui bahwa Haji Ramli yang mengklaim tanah kami juga memiliki girik, sehingga menurut Undang-Undang Pokok Agraria hal itu merupakan bukan bukti kepemilikan yang kuat karena belum didaftarkan, sama seperti bukti kepemilikan kami. Tapi anehnya hanya dengan bukti kepemilikan tersebut Pemprov DKI Jakarta bersedia untuk menjadi pelaksana penggusuran paksa terhadap kami dengan mengatasnama … mengatasnamakan girik dari Haji Ramli tersebut. Meskipun kami awam hukum, kami sadar bahwa jika para pihak yang bersengketa bersama-sama memiliki klaim yang sama kuat sebaiknya ditempuh dengan proses musyawarah atau pengadilan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa tanah, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang mengklaim tanah kami. Padahal kami telah mencoba pendekatan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut, baik dengan pemprov maupun perwakilan Haji Ramli, tetapi itikad baik kami tidak dipedulikan dan itikad kami hanya dibalas dengan surat perintah bongkar dari Pemprov DKI Jakarta yang datang mendadak tanpa proses musyawarah terlebih dahulu. Sehingga kami bahkan tidak sempat mempertimbangkan membawa perkara ini ke pengadilan negeri. Saat proses penggusuran yang berbarengan dengan penggusuran Kampung Pulo pada tanggal 20 Agustus 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengancam akan menurunkan 700 aparat gabungan TNI, Polri, serta Satpol PP. Mereka juga membawa excavator dan intimidasi ini sungguh berlebihan mengingat dari jumlah warga Duri Kepa ini cuma 22 kepala keluarga dan sebagian dari kami cuma hanya bisa berpasrah. Beberapa hari digusur dan pergi ke lokasi-lokasi lain, Yang Mulia. Akibat dari penggusuran meledak ini, kami tidak dapat menyelamatkan barang-barang dagangan kami, begitu pula dengan warga-warga lain, dan kami juga terpaksa mencari kontrakan-kontrakan

10

yang boleh bilang menambah biaya ekstra buat kami sebagai pedagang, Yang Mulia. Saat ini sebagian warga masih ada yang belum bekerja akibat penggusuran tersebut dan anak-anak kami pastikan untuk bersekolah meskipun mereka terkadang bertanya rumah kami yang digusur itu bagaimana? Seusai penggusuran, Pemrov tidak sama sekali memberikan kompensasi apa pun. Kami juga tidak diberikan bantuan hukum dan kami mau enggak mau kami terpaksa datang ke LBH Jakarta yang bersedia mendampingi hak-hak kami, Yang Mulia. Saat ini juga kami sedang mengajukan penggugatan di pengadilan negeri di proses pengadilan. Pemprov DKI Jakarta selalu berdalih sebagai pemilik lahan tersebut. Hal ini tentu sangat tidak konsisten karena penggusuran kami dahulu didasarkan pada girik milik H. Ramli. Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan bahwa kami tidak berhak atas kompensasi apa pun karena Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak dan Kuasanya mengatur demikian. Kami tentu tidak terima disamakan dengan warga ilegal karena kami membeli tanah dan rumah tersebut dengan uang kami sendiri. Kami juga membayar pajak dengan rajin dan kami juga sudah tinggal lebih daripada 20 tahun di tempat kami sehingga seharusnya kami berhak atas sertifikat tanah berdasarkan hukum yang berlaku. Yang Mulia, memahami kondisi yang saya dan warga alami ini diakibatkan oleh aturan hukum yang tidak adil dan sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat awam seperti kami. Melalui kesaksian saya, saya harapkan Yang Mulia bisa bersifat arif dan membatalkan aturan hukum yang mengakibatkan kami diperlakukan secara sewenangwenang di tanah kami sendiri. Sekian keterangan yang dapat kami sampaikan. Saya harap Yang Mulia dapat bersikap arif dan berpihak terhadap masyarakat yang lemah seperti kami. Terima kasih, Yang Mulia. 44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Pak Gandi. Silakan duduk. Berikutnya, Pak Anzori.

45.

SAKSI DARI PEMOHON: ANZORI Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb.

46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam. 11

47.

SAKSI DARI PEMOHON: ANZORI Terima kasih atas waktunya, Majelis Hakim yang saya muliakan, Pemerintah dan DPR RI yang saya hormati, Pemohon dan tim pengacara warga korban penggusuran yang sangat kami hargai. Hadirin yang berbahagia perkenankan saya, nama saya Anzori, tinggal di Papanggo Jakarta Utara, umur saya 47 tahun. Saya akan menjelaskan kejadian yang saya alami. Saya adalah korban penggusuran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta dari tempat tinggal saya di wilayah RT 010, RW 08, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hari ini saya akan menceritakan kejadian yang saya alami dan saya lihat. Yang Mulia, saya digusur pada tanggal 25 Agustus 2008. Petugas Pemprov DKI Jakarta datang secara mendadak untuk melakukan penggusuran tanpa … tahap kedua, sori. Padahal katanya bagian rumah saya tidak termasuk yang digusur pada awalnya. Waktu kejadian saya sempat bertanya kepada bapak Satpol PP, bagaimana perasaan bapak kalau ini terjadi kepada keluarga bapak? Bapak Satpol PP hanya menjawab kalau ini perintah atasan. Saya sedih sekali, Yang Mulia. Waktu digusur itu saya punya anak yang masih bayi. Baru beberapa waktu sebelum saya membuat tempat tidur bayi saya yang terbuat dari kayu bekas. Nama anak saya Siti Soleha. Meskipun saya sudah coba menghalangi, waktu itu tempat tidur anak bayi saya tetap dihancurkan juga oleh Satpol PP. Saya ingat waktu itu bayi dan istri saya menangis karena kami tidak punya apa-apa lagi. Rumah saya yang tadinya berdiri tegap, tiba-tiba menjadi tenda penampungan karena … tenda penampungan karena Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan solusi apa pun. Padahal kami warga negara yang haknya dijamin oleh Undang-Undang Dasar untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kata Pemprov DKI Jakarta, kami ini warga ilegal dan melanggar hukum. Bahkan bantuan untuk makan selama penampungan saja hanya diberikan pada hari pertama. Selanjutnya kami terlantar. Waktu itu suasanya sangat mencekam dan menakutkan. Rasanya saya tidak diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Yang Mulia, saya juga kehilangan pekerjaan saya setelah penggusuran. Hidup di tenda penampungan tidak mungkin bagi saya bekerja. Saya buruh lepas yang mencari nafkah di kawasan pabrik Jakarta Utara. Kalau rumah saja tidak ada, saya tidak tenang meninggalkan anak, istri saya mencari kerja. Waktu itu, banyak juga anak-anak warga yang terpaksa putus sekolah. Mereka trauma atas kejadian penggusuran paksa yang menimpa mereka. Ada beberapa anak yang dihina teman-teman sekolahnya karena orang tuanya menjadi korban penggusuran. Saya malu sekali. Sekarang anak-anak kalau lihat aparat berseragam atau beko, juga masih ketakutan dan trauma.

12

Yang Mulia, sebagai ... eh, Yang Mulia, warga sempat mengajukan gugatan ke pengadilan dibantu teman-teman LBH Jakarta secara cuma-cuma, tapi sudah kasasi, kami tetap kalah, dan dinyatakan tidak berhak mendapatkan kompensasi apa pun. Hakim juga bilang kami warga ilegal. Waktu itu, Pemprov DKI Jakarta sama sekali tidak memberikan kami bantuan hukum. Kami sampai mencari sendiri ke LBH. Beruntung masih ada yang mau membantu nasib kami. Yang Mulia, apabila caranya lebih manusiawi, tentu kami bersedia untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan program menata kota menjadi lebih baik. Tidak perlu menggunakan jalan kekerasan seperti itu. Saya lihat di televisi, kekerasan yang sama juga masih menjadi sampai hari ini, misalnya di Kampung Pulo dan Bukit Duri. Yang Mulia, dari kejadian ini ... saya alami ini, saya harap tidak terjadi lagi kepada orang lain, cukup kami saja yang mengalaminya. Mohon batalkan Undang-Undang Penggusuran. Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Anzori. Yang terakhir, Pak Yosep Bangun, silakan.

49.

SAKSI DARI PEMOHON: YOSEP BANGUN Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Terhormat Pemerintah, dan DPR RI, Yang Terhormat Pemohon, dan Kuasa Hukumnya, hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Yosep Bangun. Usia 54 tahun. Bertempat tinggal di Jalan Sungai Tiram, RT 10, RW 08, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saya sehari-hari bekerja sebagai buruh dan pengurus sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan pendidikan, yaitu Yayasan Lima Roti Dua Ikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih atas kesempatan memberikan kesaksian terkait proses dan dampak dari penggusuran paksa yang dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang seringkali digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan penggusuran paksa terhadap masyarakat. Saya menyaksikan sendiri dan sempat melibatkan diri membantu para korban penggusuran, setidaknya di dua wilayah di DKI Jakarta, yaitu: 1. Penggusuran paksa yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2008 di wilayah Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, yang biasa dikenal dengan Penggusuran Taman BMW. Dimana warga yang bermukim di 13

luar Taman BMW yang tidak pernah mendapat sosialisasi, maupun surat perintah bongkar, rumahnya dibongkar paksa oleh pemerintah daerah. 2. Penggusuran pemukiman warga pada tanggal 22 Desember 2014 di Kelurahan Kapuk, Jakarta Utara, atau biasa disebut Penggusuran Proyek Normalisasi Kali Apuran. Berdasarkan pengalaman saya tersebut, kesaksian saya akan saya bagi di dalam tiga bagian, yaitu menguraikan tentang proses sebelum pelaksanaan penggusuran, saat penggusuran paksa, dan pascapenggusuran paksa. Proses sebelum pelaksanaan penggusuran paksa. Peristiwa penggusuran paksa yang saya saksikan, baik di wilayah Papanggo, Jakarta Utara, maupun di wilayah Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, sama-sama dilaksanakan tanpa proses sosialisasi atau administrasi yang jelas. Warga sama sekali tidak pernah diajak untuk bermusyawarah secara seimbang mengenai pelaksanaan proyek pemerintah tersebut, tetapi tiba-tiba pemerintah menerbitkan surat perintah bongkar atau SPB untuk mengancam warga agar segera berpindah dari huniannya yang akan digusur. Di dalam SPB tersebut undang-undang yang sedang diajukan uji … uji materi ini digunakan sebagai dasar hukum. Akibat tidak diadakannya musyawarah, warga mengalami perasaan takut akan ketidakpastian nasibnya karena akan menjadi korban penggusuran paksa. Warga juga sama sekali tidak mendapatkan informasi yang transparan mengenai tujuan utama dilaksanakannya penggusuran tersebut. Batas-batas wilayah yang diklaim oleh pemerintah, sertifikat kepemilikan, siapa pihak yang berkepentingan, dan bagaimana penggusuran akan dilaksanakan, Pemerintah juga tidak memberikan jaminan bahwa warga akan dilindungi selama dan setelah proses penggusuran dilakukan. Waktu penggusuran, pemerintah mempersiapkan berbagai alat berat dan menugaskan aparat untuk mengawasi, bahkan beberapa hari sebelum penggusuran terjadi. Peristiwa ini mengakibatkan trauma, terutama bagi ibu-ibu dan anak-anak yang bertempat tinggal di wilayah penggusuran. Proses sayat … saat dilangsungkannya penggusuran paksa, saya ingat betapa mengerikannya peristiwa penggusuran Papanggo waktu itu. Warga sempat berteriak meminta tolong dan memohon kepada para pemerintah agar dapat menyelematkan harta bendanya, tetapi pemerintahan tersebut sama sekali tidak digubris. Rumah dan harta benda warga hancur menjadi puing-puing dan tidak sempat diselamatkan. Dipenggusuran Papanggo, saya juga menyaksikan bahwa aparat pemerintah sama sekali tidak memberikan informasi yang akurat terkait dengan lokasi penggusuran. Sesaat sebelum dilaksanakan, aparat menyatakan secara lisan dan menjamin bahwa penggusuran hanya akan 14

dilakukan terhadap rumah yang berada di dalam Taman BMW saja, sementara yang di luar tidak akan digusur. Penggusurun tersebut atau di dalam Taman BMW selesai pada pukul 13.00 WIB. Namun beberapa jam kemudian tepatnya pada sekitar pukul 16.00 WIB, aparat dan alat berat berdatangan kembali dan rumah yang berada di luar kawasan proyek Taman BW … BMW juga turut dihancurkan. Warga yang tidak menyangka bahwa rumahnya akan digusur tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Aparat pemerintah yang melakukan penggusuran waktu itu benar-benar tidak punya hati. Saya menyaksikan ada beberapa warga yang pingsan karena trauma melihat rumahnya dihancurkan. Anak-anak menangis dan ibu-ibu menjerit, tetapi mereka tetap mengahancurkan rumah tanpa rasa iba sedikitpun. Penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah juga sama sekali tidak memperhatikan hak-hak anak-anak atas pendidikan. Waktu penggusuran Papanggo dilaksanakan anak-anak baru menempuh tahun ajaran baru dan tentunya sangat memerlukan tempat tinggal agar mereka dapat belajar secara kondusif dan mencapai cita-cita mereka. Saya juga mengetahui ada beberapa anak yang tidak dapat bersekolah selama beberapa hari karena seragam mereka tertimbun puing-puing bangunan. Hal yang sama juga terjadi di penggususran Kali Apuran. Di dekat wilayah tersebut yayasan yang kami kelola, tempat saya bekerja, ada sebuah lembaga pendidikan sosial bernama Rumah Belajar Anak Pemenang, lembaga tersebut telah kami dirikan sejak tahun 2011 dan bertempat di salah satu rumah penduduk yang kami sewa, yaitu rumah Cim Timbul seorang warga Kali Apuran. Lembaga sosial kami turut dihancurkan saat penggusuran berlangsung dan kini anak-anak kehilangan haknya untuk memperoleh akses terhadap pendidikan. Disamping itu, seluruh peralatan yang … belajar yang kami miliki tidak terselamatkan aki … akibat penggusuran yang dilaksanakan. Kondisi kehidupan warga pasca penggusuran paksa. Kondisi korban penggusuran paksa justru semakin mengenaskan pasca penggusuran dilakukan. Dihari-hari pertama, warga terpaksa menginap hanya dengan berlantaikan puing bangunan dan beratapkan langit yang kelam. Di malam hari anak-anak sering tidak bisa tidur, kondisi dingin, dan badan mereka kotor karena tidak dapat mandi. Kami dari Yayasan Lima Roti Dua Ikan Indonesia memiliki sebuah ruangan belajar berukuran 9x11 meter dan sebelahnya ada tanah kosong berukuran 12x12 meter. Ruang tersebut sempat kami jadikan tempat penaung ... penampungan sementara untuk anak-anak, kelompok lansia, dan ibu hamil, kami juga sempat membangun dapur umum untuk menyediakan makanan dan minuman bagi para korban. Saya juga mengetahui bahwa sebagian besar warga tidak beker ... bisa bekerja seperti biasa atau kehilangan mata pencaharian mereka 15

karena sebagian yang dahulu berwirausaha di rumahnya masing-masing tidak dapat lagi dilaksanakan. Kegelisahan saya atas Undang-Undang Penggusuran. Majelis Hakim yang saya Muliakan, saya gelisah karena situasi yang menimpa warga yang sudah seperti keluarga saya sendiri ternyata disebabkan oleh ketidakadilan aturan hukum di Indonesia undangundang yang sedang diajukan uji materi oleh para warga korban penggusuran ini, memberikan ruang yang sangat besar bagi pemerintah untuk memperlakukan mereka secara sewenang-wenang. Aturan tersebut tidak mewajibkan pemerintah melindungi warga dalam proses penggusuran, juga tidak menjamin kehidupan warga sebagai korban, padahal saya meyakini bahwa seluruh warga Negara Republik Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saya harapkan Majelis Hakim bisa membantu warga menyelesaikan persoalan ketidakadilan ini. Demikian keterangan ini saya sampaikan dengan harapan yang besar bahwa perbaikan akan dilahirkan dari pikiran dan hati yang bijaksana oleh Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. 50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Pak Yosep Bangun. Dari Pemohon ada yang mau dimintakan penjelasan?

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Masing-masing Pemohon ... Kuasa Hukum dan Pemohon Prinsipal ada pertanyaan (...)

52.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dikumpulkan, ya.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Kita mulai dari (suara tidak terdengar jelas)

54.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jangan ter anu ... satu-satu, waktunya.

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Oh, ya.

16

56.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena kita pukul 13.00 WIB akan sidang lagi.

57.

PRINSIPAL PEMOHON: MANSUR DAUD Terima kasih sebelumnya kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota dewan yang kami hormati, begitu juga pemerintahan … wakil dari pemerintahan beserta saudara-saudara yang hadir dalam ruangan ini. Nama saya Mansur Daud, usia 55 tahun (...)

58.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bapak Prinsipal, kan?

59.

PRINSIPAL PEMOHON: MANSUR DAUD Ya.

60.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Di dalam permohonan sudah ada namanya, kan?

61.

PRINSIPAL PEMOHON: MANSUR DAUD Ya.

62.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak usah perkenalkan lagi.

63.

PRINSIPAL PEMOHON: MANSUR DAUD Ya, terima kasih, Yang Mulia.

64.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan langsung ke pertanyaan.

65.

PRINSIPAL PEMOHON: MANSUR DAUD Saya ingin bertanya kepada Saksi fakta warga Papango, Jakarta Utara. Bapak tadi mengatakan, “Memberikan tempat penampungan dan akan warga untuk sekian banyak,” apakah Pak Yosep dibantu oleh

17

Pemerintah? Ataukah uang dari pribadi Pak Yosep sendiri ataupun dari yayasan? Dan kedua, dan apakah saat ini warga tinggal di tempat yayasan Pak Yosesp ataukah sudah pindah? Itu yang saya ... kami pertanyakan kepada Bapak Yosep wakil dari Papango. Begitu juga kepada Bapak Anzori. Bapak tadi mengatakan membuat tempat tidur untuk bayi? Sedangkan Bapak mempertahankan untuk bayi ini pihak Pemprov mengambil dan menghancurkan. Apakah dihancurkan lalu diganti yang baru yang lebih baik? Ataukah ditinggal begitu saja? Sementara anak bayi perlu perlindungan, dia harus tidur di tempat yang layak dan begitu juga mempunyai selimut. Bagaimana hati nurani seorang Pemerintah begitu untuk rakyatnya? Itu yang saya pertanyakan kepada Pak Anzori. Sedangkan kepada Pak Gandi. Pak Gandi tadi mengatakan usaha material, sebelum kejadian, Bapak memindahkan ini bagaimana? Kita tahu bahan material ini sangat berat, apakah Pak Gandi menyewa orang ataupun dibantu sama Pemerintah? Itu yang saya hendak pertanyakan dan juga bagaimana barang-barang peralatan itu rumah tangga yang lain, apakah turut hancur? Ataupun terselamatkan? Sedangkan tadi kepada Bu Eppi saya bertanya Ibu Eppi mengatakan ada tinggal … tempat bersejarah. Biasanya tempat sejarah itu dilindungi, jadi bagaimana sekarang dipindah tempat bersejarahnya atau dihancurkan? Ibu Eppi juga mengatakan tadi, “Sudah berusaha untuk mengurus sertifilkasinya, tetapi selalu dihalang-halangi Pemerintah.” Jadi, kepada Ibu Eppi kami bertanya bagaimana sebetulnya usaha-usaha Kampung Pulo untuk mendapatkan sertifikasi itu sendiri? Terima kasih, Yang Mulia. Kepada seluruh yang ada di sini kami ucapkan dan sekarang kami serahkan kepada pengacara kami. 66.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, satu-satu saja dari Kuasa.

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Ada tiga pertanyaan, Majelis. Yang pertama kepada Mbak Hendri, Mbak Hendri bisa mohon ceritakan perbandingkan penghasilan Mbak waktu sebelum digusur di Kampung Pulo sama sekarang ini lebih sejahtera yang mana? Dan apakah Kampung Pulo masih banjir sampai hari ini? Yang kedua untuk seluruhnya, menurut warga, apakah Pemerintah sudah melakukan musyawarah yang seimbang di dalam melakukan penggusuran? Yang ketiga (...)

18

68.

KUASA HUKUM PEMOHON: Yang ketiga saya ingin bertanya (...)

69.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Anu, dijadikan satu saja. Sudah diberi tahu kamu ini, gimana sih?

70.

KUASA HUKUM PEMOHON: Mungkin satu saja?

71.

KETUA: ARIEF HIDAYAT kok.

72.

Enggak, enggak. Yang kamu yang sampaikan. Sudah diberi tahu,

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Baik. Untuk Pak Yakub, rekan saya ingin menegaskan apakah benar Pemprov DKI Jakarta mengatasnamakan seseorang pribadi individu H. Ramli untuk melakukan penggusuran menggunakan aparat pemprov. Terima kasih. Apakah ada keterangan tertulisnya? Terima kasih.

73.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Dari Pemerintah? Tidak ada. Cukup, ya. Dari meja Hakim juga cukup. Silakan dari Bu Hepi dulu. Silakan dijawab.

74.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRI YANEPPI Terima kasih. Dari Pemohon, saya diberikan pertanyaan ialah tempat bersejarah yang ada di Kampung Pulo, itu masih dilindungi atau dihancurkan? Yang kedua, sertifikasi tanah. Bagaimana usaha dari warga Kampung Pulo untuk mengurusnya? Saya jawab yang pertama dulu. Tempat bersejarah itu masih ada sampai saat ini karena warga Kampung Pulo mempertahankan itu pada saat penggusuran itu. Kenapa saya katakan ini tempat bersejarah? Ini terkait kenapa Kampung Pulo itu ada tempat bersejarah? Berarti ada sejarah yang panjang di Kampung Pulo itu. Kenapa masih Pemerintah ingin membongkar atau menggusur paksa dengan disebut bahwa surat tanah kita ini ilegal? Gitu, kan? Dalam … yang saya tahu seperti itu, Pak. Nah, untuk mengurus sertifikat, ada pernah itu Habib Soleh, untuk meningkatkan sertifikat tanah, itu sangat sulit dan mengeluarkan biaya 19

cukup besar. Itu kalau enggak salah jutaan, dia bilang. Itu Habib Soleh sendiri sudah mengalami, sampai enggak jadi dia buat. Nah, usaha untuk ... itu usaha bagi kami warga Kampung Pulo. Begitu, Pak. Yang kedua, pertanyaan dari tim hukum, ya. Perbandingan penghasilan saya waktu saya tinggal di Kampung Pulo. Karena rumah saya tidak menyewa, saya hanya membutuhkan … membayar biaya listrik atau air. Itu maksimal … itu sudah maksimal, itu jarang terjadi kalau Rp150.000,00 per bulan. Yang sering saya bayar Rp60.000,00 sampai Rp70.000,00 per bulannya, itu tidak membayar sewa. Yang kedua, setelah di rumah susun ini, itu minimal Rp500.000,00. Nah, itu. Makanya, saya tidak sanggup. Terima kasih. 75.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Pak Gandi. Silakan.

76.

SAKSI DARI PEMOHON: GANDI YAKUB HAMID Terima kasih, Yang Mulia. Menjawab pertanyaan dari Pak Mansyur sebagai Pemohon, untuk pindah-pindah barang itu, yang jelas kita sama sekali tidak dibantu oleh pihak pemprov. Malah kita mengeluarkan biaya sendiri, gitu, untuk mem … untuk pindah-pindah … untuk pemindahan barang tersebut. Itu pun juga kepindahan barang-barang dagangan kita itu cuma hanya mencapai 70% dari total keseluruhannya. Begitu pula dengan barang-barang rumah tangga, itu juga sama. Dan untuk musyawarah dari pemprov sendiri, itu sama sekali enggak ada musyawarah sih untuk dari pemprov. Karena pemprov sendiri bilang itu sudah sesuai dengan jalur hukum, sesuai dengan hukum yang ada, sudah sesuai hukum yang ada. Dan pemprov memang membenarkan bahwa mereka menggusur kami atas nama kepemilikan H. Ramli tersebut. Itu saja, terima kasih.

77.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Pak Anzori. Silakan.

78.

SAKSI DARI PEMOHON: ANZORI Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Mansyur mengenai tempat tidur yang dibuat dari kayu bekas. Pertanyaannya tadi katanya, setelah dihancurkan oleh pemprov, itu diganti atau tidak? Saya bilang, tidak. Kalau memang diganti, saya tidak akan menjadi … apa … saksi di sini. Gantinya, yaitu adalah puing-puing belukar, ya kan, reruntuhan bangunan. Itu saya sendiri yang ganti itu. Jadi, tidak diganti sama sekali dari Pemerintah. 20

Yang kedua, apa tadi, Pak? Lupa saya. Yang kedua, diganti tempat tidur ya? Itu sama sekali tidak diganti, Pak. Tidak ada penggantian sama sekali dari pemerintah setempat. Terima kasih. 79.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Yang terakhir, Pak Yosep Bangun. Silakan.

80.

SAKSI DARI PEMOHON: YOSEP BANGUN Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertanyaan dari Prinsipal. Apakah yang kami lakukan di dalam memberi bantuan untuk dapur umum dan juga memberi tempat tinggal sementara bagi lansia dan anak-anak? Bahwa dana yang dubutuhkan untuk itu, diambil dari yayasan atas bantuan dari teman-teman yang terlibat di dalam kepengurusan yayasan. Dan tidak ada sama sekali dana itu diambil atau diberikan oleh Pempov DKI Jakarta. Bahkan pada saat itu, kita berusaha untuk menanyakan bagaimana nasib warga setelah tanggal 24 Agustus 2008 itu. Kita tidak pernah bisa menemukan orang yang bisa menjawab atas situasi ini. Oleh karenanya atas nama kemanusiaan karena itu adalah tetangga saya, saudara saya sendiri yang sehari-hari karena kami tinggal dalam suatu wilayah yang sama, RT yang sama. Kalau jalan Tol Plumpang-Pluit itu, teman-teman yang tergusur di Papanggo ini, di Taman BMW ini di sebelah selatannya, saya berada di sebelah utaranya. Jadi memindahkan mereka cukup jalan kaki sekitar 300 meter dari rumah mereka yang tergusur ke tempat sekolah yang kami kelola di sana untuk mereka sementara bisa tinggal. Tapi berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, tempat tinggal warga setelah gusuran. Jadi kami tunggu bagaimana reaksi dari pemprov untuk nasib warga yang sekian banyak karena ada sebagian yang di kolong tol, ada sebagian yang di sekolah yang kami kelola, dan sebagian lagi, ya, terpaksa karena warga ini ada 1.100 kepala keluarga, sebagian lagi, ya, tinggal membuat tenda-tenda di puing-puing bangunan yang mereka miliki sebelumnya. Bahkan kami sudah coba termasuk dengan beberapa orang warga karena ada informasi di salah satu media koran bahwa warga ini diberi kesempatan untuk bertransmigrasi ke Jambi. Kami langsung ke Walikota Jakarta Utara untuk menanyakan kebenaran dan bagaimana teknisnya, ternyata hanya dijawab dengan senyuman dan ternyata setelah kita selidiki itu program itu, ya, tidak ada, gitu. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan berikutnya karena ini dalam situasi yang terpaksa, warga memulai lagi dengan mendirikan tenda-tenda dan sampai hari ini mereka berdiam atau bertempat tinggal di bekas rumahnya yang tergusur, ya, dengan bilik-bilik bambu, triplek

21

bekas, dan sebagian juga sudah yang punya rezeki sudah dalam kondisi dibuat setengah tembok. Kemudian menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemohon, bagaimana dalam proses musyawarah? Justru yang kami lihat bahwa proses musyawarah untuk teman-teman yang tergusur di luar taman ini sama sekali tidak ada. Bahkan pagi-pagi itu ada beberapa teman saya itu yang warung tanya kepada petugas karena mereka menyeberang dari lokasi Taman BMW ini keluar untuk cari minuman ke warung ini, ditanya, “Pak, bagaimana? Jangan sampai nanti warung saya ini tidak bisa saya terselematkan.” “Enggak, enggak ada perintah, di luar enggak apa-apa.” Tapi ternyata, ya, itu tadi. Setelah sempat ditarik ini semua alat berat dan aparat, ya, kita tidak tahu, tidak disangka-sangka mereka kembali lagi dan menghancurkan semua bangunan warga yang lebih kurang 340 ... 36 ... 346 bangunan di luar Taman BMW. Ya, sekali lagi kami jelaskan di sini bahwa warga pun tidak bisa berbuat apa-apa walaupun sudah diteriaki, sudah diberitahu bahwa tidak ada proses musyawarah SPB dan seterusnya. Ya, demikian yang saya dapat jawab (...) 81.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu tadi, Pak Yosep Bangun.

82.

SAKSI DARI PEMOHON: YOSEP BANGUN Ya.

83.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Setelah dirobohkan, setelah digusur, sekarang dipakai apa? Masih tetap (...)

84.

SAKSI DARI PEMOHON: YOSEP BANGUN Ya, kosong melompong.

85.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kosong.

86.

SAKSI DARI PEMOHON: YOSEP BANGUN Bahkan pengamatan kami di taman (...)

22

87.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pada waktu sebelum digusur untuk sosialisasi pernah disampaikan itu mau dipakai apa? Mau dibangun apa oleh pemerintah?

88.

SAKSI DARI PEMOHON: YOSEP BANGUN Itu dengan kalimat yang tidak bisa ditangkap, Pak, dan tidak ada bukti. Tapi secara lisan dia bilang buat taman.

89.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, tapi taman itu sampai sekarang belum dibangun?

90.

SAKSI DARI PEMOHON: YOSEP BANGUN Tidak ada dan stadion bola, katanya untuk Persija. Tapi ternyata setelah delapan tahun (...)

91.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih tetap sebagaimana hasil gusuran saja itu?

92.

SAKSI DARI PEMOHON: YOSEP BANGUN Ya. Bahkan sudah dikuasai oleh pihak-pihak lain. Sudah ada plang-plang itu yang di antaranya itu tulisannya PT Buana Permata Hijau, kalau saya tidak salah.

93.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau di tempatnya, Ibu itu di Kampung Pulo, sekarang ada normalisasi kalinya? Sudah di ... ada normalisasinya?

94.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRI YANEPPI Sudah.

95.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah?

96.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRI YANEPPI Sudah. 23

97.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi memang di anu ... lakukan proyek normalisasi?

98.

SAKSI DARI PEMOHON: HENDRI YANEPPI Dilakukan.

99.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Kalau di tempatnya, Pak anu ... Pak Gandi?

100. SAKSI DARI PEMOHON: GANDI YAKUB HAMID Kalau di tempat saya, Yang Mulia, karena di ... karena pengakuan dari H. Ramli tersebut itu yang kita tahu sekarang itu sudah berubah jadi taman. Karena dari isu yang beredar itu oleh H. Ramli dijual kembali ke Pemprov DKI. Pada yang ... padahal yang sebenarnya tanah itu adalah sebagian milik Pemprov DKI dan sebagian lagi itu adalah milik PT Pertamina. 101. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Untuk yang Pak Anzori, sekarang tanah bekas gusuran dipakai apa? Masih terbengkalai bongkaran? 102. SAKSI DARI PEMOHON: ANZORI Jadi tanah yang bekas gusuran, Pak, untuk sementara ini ya karena memang pemerintah tidak menghimbau untuk meninggalkan itu di dalam putusan kasasi. Jadi untuk sementara ini ditempati kembali oleh warga yang tadinya digusur, Yang Mulia. 103. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekarang sudah di anu ... untuk penduduk yang tadinya digusur sekarang sudah mendirikan bangunan lagi? 104. SAKSI DARI PEMOHON: ANZORI Bangunan lagi, yaitu (...) 105. KETUA: ARIEF HIDAYAT Bangunan semi permanen? 24

106. SAKSI DARI PEMOHON: ANZORI Seadanya, Yang Mulia. 107. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, baik, ya. Saya kira sudah cukup, ya. Terima kasih kepada Bu Neppi, Pak Gandi, Pak Anzori, dan Pak Yosep Bangun, atas keterangan di persidangan ini, ya. Untuk itu … Saudara Pemohon, akan ... masih akan saksi atau ahli, atau sudah cukup? 108. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Sebenarnya tinggal Saksi Dandi Laksono, tapi karena patah tulang bisa digabungkan ke bagiannya ahli jika Yang Mulia berkenan (...) 109. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak, ini ... saya tanya Pemerintah mengajukan ahli, atau saksi, atau cukup? 110. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Pemerintah mengajukan ahli, Yang Mulia. 111. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. Berapa ahli yang akan diajukan? 112. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Tiga, Yang Mulia. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Tiga, nanti tambah satu saksi itu kalau anu, ya (...) 113. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANVARDY Ya, setelah sembuh, Majelis.

25

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, tapi agenda persidangan belum bisa kita beri tahukan kapan, nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan karena kita ke depan selama 40 hari ... 45 hari akan menangani pilkada dulu, ya. Nanti persidangan yang akan datang akan diberitahukan pada Pemohon, Pemerintah, dan DPR, ya. Baik, kalau begitu sudah selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.30 WIB Jakarta, 20 Februari 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

26