MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 11/PUU-XIV/2016
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)
JAKARTA RABU, 24 FEBRUARI 2016
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 11/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi [Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2)] dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lampiran CC Angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Soekarwo ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 24 Februari 2016, Pukul 11.22 – 11.44 WIB Ruang Sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat
SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Maria Farida Indrati 3) Aswanto Yunita Rhamadani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum dari Pemohon: 1. Himawan Estu Bagijo 2. Sulistianingsih 3. Adi Sarono 4. Didi Agus Wijanarko 5. Ramadi Seno
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB 1.
KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 11/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa saja yang hadir dalam sidang ini.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAWAN ESTU BAGIJO Selamat pagi, Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, hadir pada pagi hari ini Kuasa Hukum Pemohon dari Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jawa Timur), saya Himawan Estu Bagijo. Di samping kiri saya, Saudari Sulistianingsih. Paling ujung Saudara Adi Sarono dan yang sebelah kanan saya?
3.
KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI AGUS WIJANARKO Didi Agus Wijanarko.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: RAMADI SENO Ramadi Seno.
5.
KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAWAN ESTU BAGIJO Kami semua adalah Kuasa Pemohon dari Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.
6.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon melalui Kuasa tentunya diharuskan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, ya. Walaupun kami sudah membaca dan meneliti permohonan ini, namun karena ada kewajiban, maka untuk itu dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
1
7.
KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAWAN ESTU BAGIJO Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenankan kami membacakan secara singkat pokok-pokok permohonan yang secara lengkap sudah kami sampaikan melalui Kepaniteraan dan pagi hari ini kami berharap bahwa ada hal yang bisa diperbaiki dalam hal ada kekurangan. Majelis Hakim Yang Mulia, permohonan kami adalah pengajuan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-pokok permohonan ini kami bagi dalam empat tema besar. Pertama adalah bagian dengan kewenangan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian tentang ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, serta lampiran CC Angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. B. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang MK ditegaskan bahwa badan hukum publik sebagai salah satu subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, Pemohon dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan suatu badan hukum publik yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Jawa Timur sebagai kepala daerah. Tentang Posita. Satu, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, serta Lampiran CC Angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada intinya mengatur pengelolaan pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan tidak langsung hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa memberikan peluang untuk dapat mendelegasikan kepada pemerintah daerah yang 2
mempunyai kemampuan untuk itu. Ketentuan-ketentuan tersebut telah nyata bertentangan secara konstitusi sebagai berikut. Pasal 18 ayat (2) Tahun 1945 yang menegaskan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang di (suara tidak terdengar jelas) sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan hubungan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksana secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pertentangan norma-norma yang dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut. a. Pendistribusian kewenangan pemanfaatan panas bumi bertentangan dengan prinsip otonomi luas dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip keserasian karena hubungan kewenangan yang terbangun di antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam aspek tersebut telah mengabaikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional yang seharusnya secara konsisten digunakan sebagai tolak ukur pengaturan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. b. Pendistribusian kewenangan pemanfaatan panas bumi bertentangan dengan prinsip adil dan selaras karena pemerintah daerah yang mampu dan tidak mampu dalam kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan tidak langsung diberla … diperlakuan yang sama. Berdasarkan posita yang kami uraikan, kami mohon dalam petitum bahwa norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian dapat dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yakni menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2014 serta Lampiran CC Angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penyelenggaraan panas bumi oleh pemerintah dilakukan terhadap panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, dan wilayah laut dalam hal pemanfaatan panas bumi untuk pembangunan tidak langsung yang berada pada lintas 3
wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, menteri dapat memberikan (suara tidak terdengar jelas) kepada pemerintah provinsi yang dipandang mampu. Demikian, Yang Mulia, uraian singkat permohonan kami. Semoga memperoleh perhatian dan mendapat pemeriksaan yang seadil-adilnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 8.
KETUA: ANWAR USMAN Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Penjelasannya secara singkat, tapi cukup padat dan jelas. Secara umum permohonan Pemohon ini, ya, sudah cukup baik. Tentu ada beberapa hal, ya, sesuai harapannya tadi, ada catatan dari Para Yang Mulia yang sekiranya nanti bisa dijadikan dasar untuk perbaikan, ya. Silakan, Yang Mulia Prof Maria.
9.
HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA IDRATI Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, dari segi sistematika saya rasa sudah tidak bermasalah. Anda biasa untuk ke MK, ya, sudah ini. Tapi memang ada hal-hal yang perlu kecermatan karena permohonan ini nantinya menjadi bagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Di sini ada beberapa hal yang menjelaskan bahwa ayat, tapi ayat itu tidak dalam tanda kurung. Jadi, ayat (1) tapi enggak dalam kurung, itu ada beberapa, ya. Jadi, itu mesti diperbaiki. Nah, kemudian misalnya di petitum juga Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) enggak pakai kurung di sini, ya. Semua ini harus dalam kurung. Ada beberapa nanti diperiksa kembali. Tentang kedudukan hukum. Ya, memang kalau kita melihat dalam Pasal 65 ayat (1) huruf i Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu dikatakan, “Salah satu tugas kewenangan kepala daerah adalah mewakili daerahnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.” Ini sesuai dengan putusan tahun 2007 dan 2008, Anda sudah mengutip itu. Tapi, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, maka kalau itu mengatasnamakan pemerintah daerah, maka juga harus diwakili dengan DPRD. Nah, itu yang nanti dilihat untuk ke … ya. Nah, kemudian pasal-pasal yang Anda mohonkan, sebetulnya Anda memohonkan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004, ya. Kemudian juga apa … lampiran-lampiran C Angka 4 dan seterusnya. Ini pasalpasalnya tidak Anda rumuskan, tapi Anda masukkan dalam tabel, ya. 4
Dalam tabel ini, tetapi kemudian jadi tidak terlihat pasalnya yang mana, gitu kan. Pasal 5 ayat (1) … ayat (1) huruf b, huruf b, ya? Ayat (1) huruf b, “Panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, dan wilayah laut.” Nah, Anda sebetulnya yang dimasukkan Pasal 5 ayat (1) saja, tapi kenapa Anda menyandingkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3)? Untuk apa kalau Anda hanya ini saja, ya? Nah, Anda yang diajukan itu Pasal 6 ayat (1) huruf c, “Pemberian izin panas bumi.” Tapi Pasal 7, Pasal 8 ada apa di sini? Nah, itu yang perlu dicek ulang. Kalau kita melihat dalam posita Anda, itu jelas hanya beberapa pasal, kan? Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 23 ayat (2), tapi dengan penyandingan ini kemudian, loh apa hubungannya? Memang Anda bisa mengatakan ini pusat, ini provinsi, ini kabupaten/kota? Nah, tapi yang Anda minta kan hanya pusat, yang provinsi dan kabupaten/kota kan apa ininya, ya? Nah, itu saya mengatakan ini apakah dibandingkan gitu, apakah tiga-tiganya diajukan, ya. Kalau yang Pasal 23 itu hanya ayat (2) saja, tapi provinsi, kabupaten/kota tidak ada, ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat apa kaitannya Anda mencantumkan ini. Kalau Anda hanya menguji Pasal 5 ayat (1) saja. Tapi di dalam menjelaskan kenapa pasal itu bermasalah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu Anda bisa mengaitkan dengan yang lain, membandingkan dengan provinsi dan kabupaten/kota. Tapi dengan tabel begini, saya mengatakan apa ini artinya? Gitu, ya? Gitu. Kemudian saya tidak bisa me apa … melihat secara jelas kesalahannya dimana sih? Pasal-pasal itu karena itu adalah pembagian kewenangan, ya. Kewenangan-kewenangan ini hampir sama dengan permohonan yang tadi tentang ketenagalistrikan, kewenangankewenangan di Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Nah karena Undang-Undang yang baru, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru itu mempunyai perbedaan pengaturan dengan yang lama. Jadi, kita bisa melihat di sini apakah kemudian Anda bisa mengatakan bahwa karena ini semuanya, maka ini enggak betul? Nah, itu saya belum melihat pada kerugian konstitusional Pemohon, ya? Kenapa kalau ada Pasal 5 ayat (1) ini, panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan hutan di produksi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, dan wilayah laut. Ini apa masalahnya? Penyelenggaraan panas bumi oleh pemerintah dilakukan terhadap panas bumi dan seterusnya ini, salahnya di mana? Gitu kan. Jadi, ini yang harus Anda jelaskan. Kalau ini dipertentangkan dengan Undang-Undang Dasar khususnya pasal-pasal yang menjadi batu uji, maka Anda mengatakan, “Oh, ini keliru, ini bertentangan,” gitu ya.
5
Nah, juga di sini kewenangan pemerintah dalam penyelenggaran panas bumi meliputi pemberian izin panas bumi. Terus hak konstitusional Anda dimana, gitu. Kalau pemerintah daerah ada kewenangan ini, terus kenapa ini bertentangan dengan konstitusi? Itu yang harus dijelaskan secara jelas sehingga kita bisa mengatakan, “Oh, ya betul bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,” ya. Nah, dan petitumnya kalau kita melihat di sini Anda mengatakan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 21 Tahun 2004 serta lampiran dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai pemerintah provinsi yang memenuhi kriteria penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, menteri dapat memberikan kewenangan pemanfaatan tidak langsung kepada provinsi dan yang dipandang telah siap dan mampu. Ini suatu norma baru yang bukan suatu kewenangan MK karena di sini menjadi positive legislator, ya kan? Jadi, di sini harus melihat kalau ini tidak dinyatakan seperti ini, apakah kemudian enggak bertentangan, kan gitu. Jadi, pada prinsipnya kemudian pasal-pasal ini yang Anda mohonkan semuanya harus dimaknai seperti ini. Nah, kalau ini kemudian harus dimaknai seperti itu dan pasal-pasal ini jumlahnya banyak tidak hanya satu ayat saja, apakah juga kemudian terhadap semuanya ini harus dirumuskan seperti ini karena kalau kita (suara tidak terdengar jelas) sepanjang tidak dimaknai kemudian yang huruf d, bagaimana? Yang huruf e, bagaimana? Apakah ini dimaknai hanya huruf c saja? Gitu. Karena satu pasal ini ada beberapa ini, ya kan. Di sini kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan panas bumi meliputi a, b, c, d, e, f, g. Kalau ini mengenai panas bumi, berarti yang a juga harus dilihat seperti itu, yang b harus dilihat seperti itu. Apakah hanya yang c saja? Gitu. Nah, penjelasan-penjelasan ini yang perlu Anda tegaskan, Anda formulasikan kembali, sehingga meyakinkan Mahkamah untuk memutus permohonan ini. Ya, saya rasa untuk saya cukup. 10.
KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Aswanto.
11.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, ya. Sudah banyak yang dinasihatkan, saya yakin kalau itu diakomodasi permohonan ini bisa lebih bagus, gitu ya, atau paling tidak bisa lebih meyakinkan Mahkamah bahwa memang ada pertentangan norma, antara norma yang diminta diuji dengan norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cuma ada yang … ini kelihatan … kelihatan 6
sepele tapi sangat mendasar, gitu ya. Di … saya sudah buka mulai dari depan sampai belakang ini, ini kelihatan tergesa-gesa bikinnya, gitu. Tapi undang-undang yang dipakai masih Undang-Undang MK yang lama, gitu. Coba dilihat itu. Masih Undang-Undang MK sebelum perubahan, gitu. Saya pikir mungkin tergesa-gesa … tergesa-gesa, saya yakin ini hanya kelewat saja, gitu ya. Di halaman 2 dan beberapa halaman lagi yang cantumkan Undang-Undang MK tetap digunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, gitu ya. Nanti di … tinggal di … di ini saja … tinggal dibetulin saja Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang 24 Tahun 2003, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dibagian … bagian posita Pemohon me … ini kan Pemohon mau meminta ini. Kamilah yang punya izin itu untuk mengeluarkan, kan. Kamilah yang punya kewenangan untuk mengelola, gitu ya. Nah, dengan dalih bahwa Pemerintahan Jawa Timur sudah siap, gitu. Nah, ini yang perlu diurai lebih detail menurut saya, apa yang indikasi bahwa Pemerintah Jawa Timur sudah siap, gitu? Ini kelihatan belum nampak, ya. Apakah memang ada standarisasi yang dibuat untuk me-judge bahwa pemerintahan ini sudah siap untuk melakukan sesuatu, termasuk misalnya dalam kaitannya dengan pengelolaan panas bumi ini, ya. Yang lain saya kira Prof. Maria dengan Pak Ketua Panel sudah menyampaikan. Dua hal itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia. 12.
KETUA: ANWAR USMAN Baik. Pemohon, jadi karena memang sudah … ya, paling tidak lebih dari sekali ke sini, ya, ke MK, jadi sudah tahu persis. Jadi, itulah beberapa catatan yang mungkin bermafaat untuk perbaikan permohonan. Untuk itu Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini selama 14 hari. Paling lambat hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, pukul 10.00 WIB. Jadi, itu paling lambat. Ya, lebih cepat, ya, lebih baik, ya, sebelum hari Selasa, tanggal 8 Maret itu. Sudah jelas?
13.
KUASA HUKUM PEMOHON: HIMAWAN ESTU BAGIJO Jelas, Yang Mulia.
14.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik.
7
Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB Jakarta, 24 Februari 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
8