2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 48/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA RABU, 13 JULI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 48/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 2, Pasal 8 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Abdul Bahar ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 13 Juli 2016 Pukul 13.38 – 14.01 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Aswanto 2) Patrialis Akbar 3) I Dewa Gede Palguna Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Abdul Bahar

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB 1.

KETUA: ASWANTO Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

2.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Waalaikumsalam wr. wb.

3.

KETUA: ASWANTO Saudara Pemohon, mendengar pembicaraan kami?

4.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Dengar.

5.

KETUA: ASWANTO Sebelum kita buka secara resmi, saya cek dulu, apakah komunikasi kita bisa Saudara dengarkan?

6.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya, dengar, Pak.

7.

KETUA: ASWANTO Baik.

8.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Jelas.

9.

KETUA: ASWANTO Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 48/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini? 1 iii

10.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Yang hadir pada kesempatan saat ini, hanya saya sendiri sebagai Pemonon.

11.

KETUA: ASWANTO Saudara Prinsipal, menggunakan kuasa?

12.

ya?

Saudara

Pemohon

Prinsipal

tidak

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya.

13.

KETUA: ASWANTO Ya, jadi Saudara yang langsung maju sendiri, ya?

14.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya.

15.

KETUA: ASWANTO Baik. Kami sudah menerima perbaikan melalui email. Tapi saya ingin klarifikasi, apakah perbaikan yang Saudara kirim via email ini, ini terpisah dari yang berkas pertama, maksudnya permohonan Saudara secara utuh hanya empat halaman ini?

16.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya.

17.

KETUA: ASWANTO Jadi, yang permohonan pertama pada saat sidang pertama itu, itu dianggap tidak lagi … bukan lagi permohonan itu yang digunakan, tetapi permohonan perbaikan yang empat halaman ini yang sah, gitu ya?

18.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya, tanggal 21 Juni.

2

19.

KETUA: ASWANTO Yang tanggal 21. Jadi, ini bukan hanya perbaikan pada bagianbagian tertentu, tapi ini adalah permohonan utuh?

20.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya.

21.

KETUA: ASWANTO Baik. Nah, Saudara mengirim via email dan ini belum ada tanda tangannya, ya. Sehingga kita harap Saudara nanti tetap mengirim hard copy-nya yang ada tanda tangan basah, ya.

22.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya.

23.

KETUA: ASWANTO Baik. Silakan Saudara menyampaikan apa-apa yang Saudara perbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama.

24.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Abdul Bahar. Tempat, tanggal lahir: Ameroro, 23 Agustus 1983. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu atas Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 terhadap UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum Pemohon, legal standing Pemohon, Pemohon adalah sebagai warga Sulawesi Tenggara yang merupakan wajib pilih dalam Pemilukada Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Namun dalam penyelenggaraan, pemilukada tersebut hak konstitusi Pemohon telah dirugikan karena tidak diselenggarakannya berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (22) mengenai ketentuan umum dan Pasal 2 mengenai asas penyelenggara pemilu. Dimana Pemohon sebagai warga Sulawesi Tenggara yang merupakan wajib pilih telah dirugikan secara konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sulawesi Tenggara di tahun 2012, yaitu: pertama, Pemohon sebagai warga Sultra yang sekaligus wajib pilih di dalam Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sultra Tahun 2012 pada saat 3

dinyatakannya penyelenggara pilgub, yaitu KPUD Sultra melanggar kode etik penyelenggaraan pemilukada gubernur dan diberikan sanksi pemberhentian oleh DKPP RI melalui KPU Pusat dengan sendirinya, hak konstitusional saya sebagai wajib pilih telah digugurkan oleh DKPP melalui KPU Pusat dengan diberhentikannya penyelenggara pilgub, yaitu Komisioner KPUD Sultra karena penyelenggara pilgub telah dipecat secara otomatis tidak ada lagi penyelenggara pemilukada gubernur. Kedua, diteruskan atau dilanjutkannya penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sultra oleh pihak KPU Pusat yang mana penyelenggaraannya telah dinyatakan melanggar kode etik penyelenggaraan oleh DKPP RI, maka Pemohon sebagai wajib pilih dalam penyelenggaraan pemilu tersebut tidak bisa lagi mencalonkan hak pilih tersebut karena penyelenggaraannya dilakukan oleh KPU Pusat yang bertugas menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional. Sementara Pemohon hanya sebagai wajib pilih yang memiliki hak untuk memilih gubernur yang akan bertugas di wilayah provinsi, bukan secara nasional. Ketiga, diakuinya hasil penyelenggara Pilgub Sultra Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh pihak KPU Pusat yang telah dinyatakan melanggar kode etik penyelenggaraan oleh pihak DKPP RI melalui hasil sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi sebagai warga Sultra yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan hasil yang diputus oleh Mahkamah bukanlah gubernur, melainkan presiden karena dilahirkan dari penyelenggara pemilu, yaitu KPU Pusat yang bersifat nasional dan hal tersebut Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Sultra, tapi bisa mengakuinya karena Presiden Republik Indonesia harus dipilih oleh seluruh Warga Negara Republik Indonesia. Namun, ini hanya warga Sultra yang telah menyalurkan hak pilihnya di pemilu tersebut yang digelar oleh KPU Pusat. Olehnya itu, dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sultra di Tahun 2012, hak konstitusi Pemohon telah dirugikan karena tidak sesuainya dengan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Alasan Pemohon. Berdasarkan Keputusan DKPP RI Nomor 21.21/DKPP-RI-PK-1/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 menyatakan bahwa KPUD Sultra melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sultra. Hal tersebut menandakan bahwa KPUD Sultra dalam mana menyelenggarakan Pemilukada Gubernur Sultra tidak sesuai dengan kode etik penyelenggaraan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) mengenai ketentuan umum yang menyatakan, “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, 4

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.” Dan Pasal 2 mengenai asas penyelenggara pemilu. Akan hal tersebut dikuatkan dengan pemecatan kelima Komisioner KPUD Sultra oleh KPU pusat. Namun pasca-pemecatan kelima Komisioner KPUD Sultra oleh KPU Pusat, Pihak KPU Pusat mengambil alih tahapan penyelenggaraan pilgub dengan cara meneruskan penyelenggaraan Pilgub Sultra. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak KPU Pusat sama halnya meneruskan kegiatan yang telah dinyatakan melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini pemilihan gubernur. Dan berdasarkan fakta tersebut, pihak KPU Pusat sama halnya menggugurkan keputusan DKPP RI tentang pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini Pilgub Sultra. Akan hal tersebut, sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (22) mengenai ketentuan umum yang menyatakan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu dalam … dan bertentangan pula dengan Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi. Tetapi, apabila pihak DKPP RI membenarkan pengambilalihan Pilgub Sultra oleh pihak KPU Pusat dengan cara meneruskan penyelenggaraannya, maka berdasarkan akan hal tersebut sesuai penjelasan pada Pasal 1 ayat (6) mengenai ketentuan umum yang menyatakan bahwa KPU Pusat adalah lembaga (…) 25.

KETUA: ASWANTO Halo, Saudara Operator, gangguannya di mana? Ini suara dari Pemohon tidak bisa kami dengarkan.

26.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya, halo. Halo, halo, halo.

27.

KETUA: ASWANTO Saudara Abdul Bahar (…)

28.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Halo.

5

29.

KETUA: ASWANTO Saudara Abdul Bahar, mendengarkan kami dari Jakarta? Saudara Pemohon, bisa mendengar suara saya?

30.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Bisa.

31.

KETUA: ASWANTO Ya ini ada gangguan jaringan (...)

32.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya.

33.

KETUA: ASWANTO Jadi kita tetap lanjutkan, tidak dengan gambar, tapi hanya dengan voice-nya saja. Silakan Saudara lanjutkan ... lanjutkan apa yang Saudara sampaikan tadi.

34.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya.

35.

KETUA: ASWANTO Tinggal dipersingkat saja, Saudara.

36.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya. Berdasarkan alasan Pemohon di atas, maka (...)

37.

KETUA: ASWANTO Langsung ke petitum, langsung ke petitum saja, Saudara Pemohon.

38.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya, ya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 6

Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Pasal 1 ayat (1), (3), (4), (5), (6), (7), dan (22), mengenai ketentuan umum dan Pasal 2 mengenai asas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu atas Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, dinyatakan Pasal 1 ayat (1), (3), (4), (5), (6), (7), dan (22), mengenai ketentuan umum dan Pasal 2 mengenai asas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu atas Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Empat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Pemohon, Abdul Bahar. Terima kasih. 39.

KETUA: ASWANTO Baik, Saudara Pemohon, saya mau melakukan klarifikasi.

40.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya.

41.

KETUA: ASWANTO Ada beberapa hal yang saya ingin klarifikasi. Pertama, apakah Saudara ... tadi Saudara menyampaikan sebagai wajib pilih ya, di undang-undang bukan wajib pilih, tapi hak pilih. Saya ingin klarifikasi, apakah Saudara terdaftar di dalam daftar pemilih tetap untuk pemilihan gubernur pada saat itu?

42.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Terdaftar sebagai wajib pilih, Pak.

43.

KETUA: ASWANTO Terdaftar sebagai warga yang punya hak pilih?

7

44.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya, terdaftar sebagai warga yang punya hak pilih. Ya.

45.

KETUA: ASWANTO Masuk di dalam DPT, Saudara?

46.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Masuk, Pak.

47.

KETUA: ASWANTO Nah, apakah ketika KPU pusat melanjutkan, Saudara dikeluarkan dari DPT?

48.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Maksudnya?

49.

KETUA: ASWANTO Ya.

50.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Itu saya tidak ... saya tidak tahu itu, Pak.

51.

KETUA: ASWANTO Lho, Saudara kan ... Saudara kan terdaftar sebagai pemilih ketika masih di tahapan itu dilakukan oleh KPU Provinsi?

52.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Begini, Pak. Mengenai terdaftar atau tidaknya, yang jelasnya saya itu, saya sebagai itu ... wajib pilih dalam pilgub itu.

53.

KETUA: ASWANTO Jadi Saudara tidak ... sebentar, Saudara tidak mengetahui apakah nama Saudara masuk di dalam DPT pilgub pada saat itu?

8

54.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Saya tidak tahu, Pak.

55.

KETUA: ASWANTO Oh, baik.

56.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Apakah terdaftar atau tidak.

57.

KETUA: ASWANTO Baik. Saudara tidak menggunakan hak pilih Saudara?

58.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Tidak, Pak.

59.

KETUA: ASWANTO Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup. Nah, Saudara Pemohon, Saudara memasukkan bukti ya, alat bukti P-1 sampai P-4, betul ya?

60.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya, Pak. Eh, ya, ya, ya, Yang Mulia.

61.

KETUA: ASWANTO Baik, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti P-1 dan P-4 dan dinyatakan lengkap, kita sahkan sebagai alat bukti, P-1 sampai dengan P-4. KETUK PALU 1X Saudara Pemohon, masih ada yang ingin Saudara sampaikan?

62.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Untuk sampai saat ini hanya itu, Yang Mulia.

9

63.

KETUA: ASWANTO Baik, kalau begitu, Saudara tinggal hanya menunggu informasi dari Mahkamah. Kami sebagai Panel sudah melaksanakan tugas, mulai dari pemeriksaan pendahuluan pertama sampai perbaikan ini.

64.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya.

65.

KETUA: ASWANTO Segala sesuatunya nanti kami akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan sesudah itu, Saudara akan kita beri informasi untuk kelanjutan kasus Saudara. Saudara bisa memahami?

66.

PEMOHON: ABDUL BAHAR Ya, siap, siap, Yang Mulia.

67.

KETUA: ASWANTO Baik, dengan demikian, sidang pada hari ini kita anggap selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB Jakarta, 13 Juli 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

10