2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT PUTUSAN Nomor : 004/XI/KI-SB/PS-A/2016 1. IDENTITAS [1.1]

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat yang menerima, memeriksa dan

menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi : 006/REG-PSI/KI-SB/X/2016, yang diajukan oleh : Nama

: Arwin Haryanto

Alamat

: Dusun Jombang, Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo,

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Nama

: Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Pemerintah

Kabupaten Polewali Mandar Alamat

: Jl. Manunggal No. 11,

Pekkabata,

Polewali Mandar

dalam hal ini dihadiri oleh Ahmad Rauf, S.Sos, MT, selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Polewali Mandar, dengan surat kuasa Nomor : 977/Bappeda/007/11/2016 Selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2]

Telah membaca permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah melihat bukti-bukti Pemohon; Telah melihat bukti-bukti Termohon; dan Telah memeriksa surat-surat Termohon. Putusan KI Sulbar hal-1

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016, Arwin Haryanto telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, yang diterima pada tanggal yang sama dan terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor Registrasi : 006/REG-PSI/KI-SB/X/2016. Kronologi [2.2] bahwa pada tanggal 10 Agustus2016, Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan telah mengajukan permohonan permintaan informasi melalui surat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan telah diterima atas nama Yusnila, dengan permintaan berupa salinan informasi tentang : 1. Dokumen serah terima proyek revitalisasi alun-alun Wonomulyo atau proyek lapangan Gaswon Wonomulyo kecamatan Wonomulyo tahap I (pertama); 2. Dokumen kontrak proyek revitalisasi alun-alun Wonomulyo atau proyek lapangan Gaswon Wonomulyo kecamatan Wonomulyo tahap I (pertama); dan 3. Rincian dokumen proyek revitalisasi alun-alun Wonomulyo atau proyek lapangan Gaswon Wonomulyo kecamatan Wonomulyo tahap II (dua) yang meliputi : a. dokumen kontrak kerja; b. dokumen obyek pekerjaan; dan c. pelaksanaan pekerjaan. [2.3] bahwa permohonan permintaan informasi yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], sampai batas waktu yang ditentukan, tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Termohon. [2.4] bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2016, Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan

mengajukan surat keberatan kepada Bupati Polewali

Mandar atas tidak ditanggapinya permohonan permintaan informasi dan telah diterima atas nama Marna; Putusan KI Sulbar hal-2

[2.5] bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas keberatan dari Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan, sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.4], namun juga tidak memberikan tanggapan atau jawaban. [2.6]

bahwa atas dasar sebagaimana dimaksud pada paragraph [2.5], pada

tanggal 18 Oktober 2016, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal yang sama dan selanjutnya diproses dan diberikan Nomor Registrasi : 006/REG-PSI/KI-SB/XI/2016; [2.7]

bahwa pada tanggal 15 November 2016 dilaksanakan Sidang di Kantor

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon; [2.8] bahwa pada tanggal 22 November 2016 kembali dilaksanakan Sidang di Kantor Komisi Informasi Provinsi SulawesiBarat dengan agenda Pemeriksaan Awal lanjutan, dihadiri oleh Termohon dan tidak dihadiri oleh Pemohon; Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.9] bahwa alasan atau tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik atas perkara a quo adalah untuk diketahui agar dapat menjalankan secara maksimal fungsi kontrol sebagai bentuk partisipasi lembaga dalam pembangunan; Petitum [2.10] Pemohon meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat untuk menyelesaikan dan memutus sengketa informasi ini; B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 15 November 2016 Pemohon telah hadir namun Termohon tidak hadir sehingga Majelis mengusulkan kepada Pemohon untuk menunda sidang guna menghadirkan Termohon dan Pemohon tidak keberatan. Putusan KI Sulbar hal-3

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 22 November 2016, dihadiri oleh Termohon dan tidak dihadiri oleh Pemohon sehingga keterangan dari Pemohon tidak dapat didengarkan. Surat-Surat Pemohon [2.13] Bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut : Surat P-1

Salinan Surat Permohonan Informasi Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 4 Agustus 2016 dan diterima atas nama Yusnila.

Surat P-2

Salinan Surat Keberatan dari Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan yang diperuntukkan kepada Bupati Polewali Mandar pada tanggal 25 Agustus 2016 dan diterima atas nama Marna.

Surat P-3

Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dari Pemohon yang diperuntukkan kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat tanggal 18 Oktober 2016.

Surat P-4

Salinan KTP atas nama Arwin Haryanto.

Keterangan Termohon [2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 22 November 2016, Termohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut : 1. Seluruh permintaan salinan informasi yang diminta oleh Pemohon tidak berada dalam penguasaan Termohon karena revitalisasi pembangunan alun-alun Wonomulyo dilaksanakan oleh Satuan Kerja terkait yang berkedudukan di Provinsi. 2. Termohon melalui Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar telah melayangkan surat tanggapan terhadap permohonan permintaan informasi yang isinya menyangkut tidak dikuasainya informasi yang diminta oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan.

Putusan KI Sulbar hal-4

Surat-Surat Termohon [2.16] bahwa Termohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut : Surat T-1

Salinan Surat Kuasa dari Termohon dengan Nomor Surat : 977/Bappeda/007/11/2016, yang diwakili oleh Ahmad Rauf, S.Sos, MT, selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Polewali Mandar.

Surat T-2

Salinan Surat dari Kepala Bappeda Polewali Mandar dengan Nomor : B-724/Bappeda/050/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Informasi proyek revitalisasi alun-alun Wonomulyo yang ditujukan kepada Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan.

Surat T-3

Salinan Surat Tugas Termohon yang memerintahkan Ahmad Rauf, S.Sos, MT selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Polewali Mandar mengikuti persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.

Surat P-4

Salinan KTP atas nama Ahmad Rauf, S.Sos, MT

3. Kesimpulan Para Pihak Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 22 November 2016 Pemohon tidak hadir dan sampai pada hari sebelum putusan ditetapkan Pemohon juga tidak memberikan atau menyerahkan kesimpulan. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan melalui surat nomor : B-979/Bappeda/050/11/2016 ter tanggal 23 November 2016, dengan uraian sebagai berikut : 1. Surat Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (AMPERAK) pada tanggal 10 Agustus 2016 perihal permintaan informasi, sudah dijawab secara tertulis melalui surat Kepala Bappeda Nomor B-724 /Bappeda/ 050/ 08/ 2016, tanggal 16 Agustus 2016.


2. Dokumen yang diminta yaitu dokumen serah terima proyek revitalisasi alunalun tahap I, dokumen kontrak proyek revitalisasi alun-alun tahap I dan rincian dokumen proyek revitalisasi tahap II tidak dalam penguasaan. 4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sebagaimana diatur pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut UU KIP, juncto pasal 5 huruf b Pasal 13 dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, selanjutnya disebut Perki No 1 Tahun 2013; [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo ; 2. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon sebagai yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; 3. Kedudukan hukum atau legal standing Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi publik ; 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Bahwa terhadap ke empat hal tersebut, Majelis Komisioner memberikan pendapat sebagai berikut : A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Kewenangan Absolut [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU KIP yang menyataan : Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar


layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5, juncto Pasal 1 angka 3 Perki No 1 Tahun 2013 menyatakan : Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan : Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 36 ayat (1) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Pasal 37 ayat (1) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat

dan/atau

Komisi

Informasi

provinsi

dan/atau

Komisi

Informasi

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No 1 Tahun 2013 menyatakan : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :


a.

Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID ; atau

b.

Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan dan fakta persidangan terungkap sebagai berikut : 1. Pada tanggal 10 Agustus 2016, Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan mengajukan permohonan permintaan penyelesaian sengkat informasi secara tertulis kepada Pemohon, vide bukti P-1. 2. Pada tanggal 16 Agustus 2016, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar memberikan tanggapan melalui surat terhadap sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, vide bukti T-2. 3. Pada tanggal 25 Agustus 2016, Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan telah mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas melalui Bupati Polewali Mandar, vide bukti P-2. 4. Pada

tanggal

18

Oktober

2016,

Pemohon

mengajukan

permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dan diberikan Nomor Registrasi : 006/REG-PSI/KI-SB/XI/2016, dengan bukti vide P-3. [4.8]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan

paragraf [4.7], Majelis berpendapat bahwa dalam permohonan sengketa informasi publik harus diawali dengan adanya pengajuan permohonan informasi kepada PPID dan pengajuan keberatannya. Dalam sengketa informasi publik ini terdapat perbedaan identitas dalam tahap permohonan informasi dan keberatan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan, sedangkan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat diajukan oleh Arwin Haryanto.


[4.9]

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan identitas sebagaimana

dimaksud pada paragraf [4.8] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa hal tersebut bulan merupakan sengketa informasi publik karena Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan informasi dan keberatan atas tidak diberikannya informasi publik. Kewenangan Relatif [4.10]

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP

menyatakan : Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP, juncto Pasal 6 ayat (2) dan pasal (4) Perki No 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk. [4.12] Menimbang bahwa pengertian Badan Publik sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU KIP, juncto Pasal 1 angka 2 Perki No 1 Tahun 2013 menyatakan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. [4.13] Menimbang bahwa pada bagian penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 menyatakan :


Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik

Militer,

BUMD

tingkat

kabupaten/kota,

Partai

Politik

tingkat

kabupaten/kota, organisasi nonpemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. [4.14] Menimbang, bahwa Termohon adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar yang termasuk bagian dari badan publik negara. [4.15]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] sampai

dengan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum / Legal Standing Pemohon [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan : Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 22 ayat (1) UU KIP Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik

yang

mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.


Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a.

identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia, dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

b.

permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu: 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;

c.

keberatan kepada Badan Publik, yaitu: 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; dan 3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.17]

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya disertai

dengan salinan identitas KTP, vide bukti P-4; [4.18]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] dan [4.17] dan

berdasarkan fakta terungkap, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut : 1. Pemohon dalam mengajukan sengketa informasi publik hanya melampirkan salinan KTP selaku individu atau perorangan.


2. Aliansi masyarakat peduli kebenaran dan keadilan telah mengajukan permohonan permintaan informasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar dimana kedudukan Pemohon sebagai Ketua perkumpulan tersebut. 3. Aliansi masyarakat peduli kebenaran dan keadilan telah mengajukan keberatan kepada Bupati Polewali Mandar atas tidak ditanggapinya permohonan permintaan informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar dimana kedudukan Pemohon sebagai Ketua perkumpulan tersebut. 4. Pemohon selaku Ketua aliansi masyarakat peduli kebenaran dan keadilan telah mengetahui bahwa anggaran dasarnya belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan belum tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah badan publik, berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Komisioner dengan Nomor : 002/XI/KI-SB/PS-A/2016 dan sampai menjelang putusan ini dibacakan Pemohon juga tidak memberikan atau menyerahkan anggaran dasar yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. [4.19] Menimbang bahwa kedudukan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [4.9] sehingga pertimbangan tersebut berlaku secara mutatis mutandis dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kududukan hukum atau legal standing dalam sengketa a quo. C. Kedudukan Hukum / Legal Standing Termohon [4.20] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon dalam sengketa a quo telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.15], dimana pertimbangan tersebut berlaku secara mutatis mutandis dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.


[4.21]

Menimbang berdasarkan paragraf [4.20], Majelis Komisioner berpendapat

bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai Termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa a quo. D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [4.22]

Menimbang bahwa Pemohon tidak pernah menempuh mekanisme

permohonan informasi dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2.] sampai paragraf [2.8] yaitu pada bagian kronologi, maka Majelis Komisioner tidak lagi mempertimbangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP, juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013. E. Pokok Permohonan [4.22] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan jika Pemohon tidak memenuhi syarat kududukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa a quo, sebagaimana pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf [4.19], maka terhadap pokok permohonan Majelis Komisioner tidak lagi mempertimbangkan. F. Pendapat Majelis [4.23]

Menimbang bahwa Majelis Komisioner tidak lagi mempertimbangkan

terhadap hal-hal yang menjadi pokok sengketa hukum diatas, Majelis Komisioner berpendapat jika Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi a quo tidak dapat diterima. [4.24] Menimbang bahwa bagi Termohon, guna perbaikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat atau pengguna informasi maka Badan Perencanaan Pembagunan Kabupaten Polewali Mandar harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.


5. KESIMPULAN [5.1] Berdasarkan seluruh uraian, pertimbangan dan fakta hukum yang telah dijelaskan, Majelis berkesimpulan : 1. Sengketa a quo ini bukan sengketa informasi publik. 2. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 4. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Termohon dalam sengketa a quo. 5. Tidak lagi mempertimbangkan tentang jangka waktu. 6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Andi Fachriady Kusno selaku Ketua merangkap Anggota, Dulhaj Muchtar Mahmud dan Andi Ishaq Abdullah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ince Muh Ishak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.


KETUA MAJELIS

(ANDI FACHRIADY KUSNO)

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

(ANDI ISHAQ ABDULLAH)

( DULHAJ MUCHTAR MAHMUD )

PANITERA PENGGANTI

( INCE MUH ISHAK )

30 November 2016


2016

Recommend Documents