2016

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

LAPORAN KINERJA

2015

NOMOR

: LKIN-158/PW28/1/2016

TANGGAL

: 15 JANUARI 2016


Kata Pengantar Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (SAKIP),

Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP Nomor S-636/SU01/2/2015 tentang format dan substansi LKj, maka Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan

Riau

menyusun

laporan

kinerja

sebagai

wujud

pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015. Pencapaian kinerja menunjukkan komitmen yang kuat Perwakilan BPKP terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati, tidak hanya pada institusi tetapi

juga

komitmen

untuk

memberikan

kontribusi

dalam

upaya

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. LKj Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 merupakan LKj tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 2015 – 2019. Capaian kinerja yang dilaporkan dalam LKj adalah capaian kinerja tahun 2015 dengan memberikan penjelasan mengenai faktor pendukung pencapaian target dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja. Dengan penyusunan LKj ini, kami berharap dapat memberikan manfaat dalam penyempurnaan perencanaan dimasa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk menilai kinerja dan pertanggungjawaban manajemen dalam mengemban tugas yang telah diamanatkan.

i


Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai tujuan strategis sesuai dengan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan. Untuk mencapai tujuan strategis, dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah merumuskan delapan sasaran strategis. Perumusan sasaran strategis tersebut diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Capaian sasaran program pada tahun 2015 sebagai berikut: No

Program/Indikator Kinerja

1

Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Indikator Kinerja: 1) Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara 2) Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai 3) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

2

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Indikator Kinerja: Persepsi Kepuasan layanan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

40

45,41

113,53

%

50

50

100,00

%

5

0

0,00

Skala Likert

7

8,18

116,86

Secara umum, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah memuaskan, namun terdapat satu sasaran program yang belum tercapai yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P”, yang disebabkan:

iii

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau a. APIP belum memiliki pedoman/SOP untuk kegiatan pengawasan dan penunjang pengawasan belum lengkap b. Auditor pada APIP belum sesuai kebutuhan baik jumlah maupun kompetensinya c. Struktur Organisasi Inspektorat belum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 d. Pelaksanaan penugasan oleh APIP belum seluruhnya direncanakan dengan baik dan belum didokumentasikan dalam kertas kerja Untuk mencapai target tahun 2019, untuk tahun yang akan datang diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mendorong APIP untuk membentuk satgas peningkatan kapabilitas APIP dan memenuhi auditor baik jumlah dan kompetensinya b. Melakukan

pendampingan

untuk

menyusun

pengawasan dan penunjang pengawasan.

iv

pedoman

dan

SOP


Daftar Isi Kata Pengantar ............................................................................................ i Ikhtisar Eksekutif ...................................................................................... iii Daftar Isi..................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1 A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ...................................................... 1 B. Aspek Strategis Organisasi ............................................................................. 3 C. Kegiatan dan Produk Organisasi .................................................................... 3 D. Struktur Organisasi ....................................................................................... 4 E. Sistematika Penyajian .................................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................................. 9 A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ...................................................................... 9 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ..................................................................... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 16 A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................................... 16 B. Realisasi Anggaran ....................................................................................... 28

BAB IV PENUTUP...................................................................................... 30 Daftar Lampiran: Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Lampiran 2 : Capaian Kinerja Outcome Tahun 2015 Lampiran 3 : Capaian Kinerja Output Tahun 2015

v


BAB I PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP bertugas : 1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara; 3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah; 4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Wilayah kerjanya; dan 5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi 1. Penyiapan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP; 3. Pengawasan

terhadap

pengelolaan

anggaran

pendapatan

dan

belanja daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah daerah atas pemerintah daerah; 4. Pengawasan

atas

penyelenggaraan

tugas

pemerintahan

yang

bersifat strategis dan atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;

1

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya; 6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah; 8. Pemberian

asistensi

terhadap

pengelolaan

keuangan

negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD; 9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor

bagi

hasil

dan

kontrak

kerja

sama,

dan

pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan

lain

yang

didalamnya

terdapat

kepentingan

pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku

kepentingan,

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; 11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan

instansi

pemerintah

lainnya

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan; 12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan 13. Pelaksanaan administrasi perwakilan BPKP.

2


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau B. Aspek Strategis Organisasi Peraturan

Presiden

Nomor

2

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan prioritas nasional. Prioritas yang terkait tugas dan fungsi BPKP adalah prioritas pertama yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola. Selain itu, BPKP juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayan di berbagai sektor. Prioritas tersebut kemudian dijabarkan dalam program kegiatan, yang dirancang dan didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tentang Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. C. Kegiatan dan Produk Organisasi Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau memiliki kegiatan dan layanan sebagai produk organisasi dalam empat fokus pengawasan BPKP, yaitu: a. Pengawalan pembangunan nasional 1) Audit/Evaluasi Kinerja Prioritas Pembangunan Nasional 2) Monitoring

dan

Evaluasi

Program

Prioritas

Pembangunan

Nasional 3) Evaluasi Penyerapan Anggaran Program Prioritas Pembangunan Nasional b. Kontribusi peningkatan ruang fiskal 1) Optimalisasi Penerimaan Negara 2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 3) Audit/Evaluasi terhadap Pengeluaran Negara/Daerah

3


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau c. Pengamanan aset negara/daerah 1) Audit Investigatif 2) Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 3) Pemberian Keteranga Ahli 4) Audit Penyesuaian Haga/Klaim 5) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan d. Peningkatan governance system 1) Sosialisasi/Bimbingan

Teknik/Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat 2) Sosialisasi/Bimbingan Teknik/Pendampingan Penyusunan dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 3) Penilaian

dan

Sosialisasi/Bimbingan

Teknik/Pendampingan

Implementasi Good Corporate Governance 4) Sosialisasi Program Anti Korupsi, Sosialisasi/Bimbingan Teknik Froud Control Plan dan Kajian Pengawasan 5) Sosialisasi/Bimbingan Teknik/Pendampingan penerapan dan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 6) Bimbingan

Teknik/Pendampingan

Peningkatan

Kapabilitas

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 7) Bimbingan

Teknik/Pendampingan

Pengadaan

Barang/Jasa,

Pencatatan dan Pengelolaan Aset Negara/Daerah. D. Struktur Organisasi 1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau merupakan instansi vertikal BPKP di daerah

yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP dan Perraturan Kepala BPKP Nomor 20 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara,

4


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Papua Barat. Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan

Riau dipimpin oleh seorang kepala dan pada tahun 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015 dipimpin oleh Yono Andi Atmoko berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor KEP-833/K/SU/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan sejak tanggal 8 Agustus 2015 dipimpin oleh Panijo berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor KEP-166/K/SU/2015 tanggal 29 Juli 2015. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Jalan Pramuka Nomor 10, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau adalah:

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Berbagai prestasi yang diperoleh selama tahun 2015 merupakan

wujud

nyata

atas

komitmen

yang

disepakati,

dicanangkan, dan diterapkan secara konsekuen mulai jajaran pimpinan sampai pelaksana. SDM Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah:

5


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau a. Berdasarkan Pangkat/Golongan No

Pangkat/Golongan

2015

2014

Jumlah 1 2 3

Pembina Utama Muda/IVc Pembina Tingkat I/IVb Pembina /IVa

4

Penata Tingkat I/IIId

5

Penata /IIIc

6 7

Penata Muda Tingkat I/IIIb Penata Muda/IIIa

8 9

Pengatur Tingkat I/IId Pengatur /IIc Jumlah

%

Jumlah

%

7 4 3

10,61 6,06 4,55

5 2 3

8,33 3,33 5

14

21,21

7

11,67

3

4,55

2

3,33

5 24

7,58 37,88

5 16

8,33 26,67

1 4

1,52 6,06

0 20

0 33,33

65

100,00

60

100,00

Pada tahun 2015 terdapat penambahan pegawai sebanyak lima orang sebagai dampak adanya mutasi internal di lingkungan BPKP baik mutasi masuk maupun mutasi keluar. b. Berdasarkan Jabatan No

Jabatan

2015 Jumlah

1

2

3

2014 %

Jumlah

%

Pejabat Struktural - Eselon II

1

1,54

1

1,67

- Eselon III

1

1,54

1

1,67

- Eselon IV

2

3,08

2

3,33

- Auditor Madya

13

20,00

8

13,33

- Auditor Muda

10

15,38

4

6,67

- Auditor Pertama

22

33,85

4

6,67

- Auditor Penyelia

5

7,69

5

8,33

- Auditor Pelaksana

5

7,69

17

28,33

- Calon Auditor

2

3,08

12

20,00

Staf/Fungsional Umum

4

6,15

6

10,00

65

100,00

60

100,00

Pejabat Fungsional Auditor

Jumlah

Dilihat dari komposisi jabatan PFA, masih terdapat kekurangan pegawai untuk jabatan auditor muda.

6


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau c. Berdasarkan Strata Pendidikan No

Strata Pendidikan

2015 Jumlah

1

Sarjana Strata 2

2

2014 %

Jumlah

%

5

7,69

4

6,67

Sarjana Strata 1/Diploma IV

46

70,77

26

43,33

3

Sarjana Muda/ Diploma III

11

16,92

25

41,67

4

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

3

4,62

5

8,33

65

100,00

60

100,00

Jumlah

d. Berdasarkan Usia No

Usia Pegawai

2015 Jumlah % 27 41,54

1

Sampai dengan 30 tahun

2

Diatas 30 tahun s.d. 40 tahun

6

9,23

3


21

32,31

4


11

16,92

Jumlah

65

100,00

Dilihat dari usia, sebagian besar pegawai (41,54%) masih berada pada usia produktif sehingga dapat memacu kinerja di tahun yang akan datang. 3. Sarana Prasarana Sarana prasarana yang digunakan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan

Riau

per

31

Desember

2015

untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi adalah: No

Uraian

1

Tanah

7.878.455.000,00

2

Peralatan dan Mesin

1.907.637.542,00

3

Gedung dan Bangunan

4

Jaringan

5

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

7

Nilai Perolehan (Rp)

527.127.000,00 21.000.000,00 16.071.154.911,00 26.405.374.453,00


menunjang

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 4. Keuangan Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sesuai DIPA nomor: DIPA-089.01.2.689224/2015 tanggal 14 November 2014 yang telah beberapa kali direvisi terakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp32.586.901.000,00 : Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Belanja Pegawai

9.850.295.000,00

Belanja Barang

5.407.613.000,00

Belanja Modal

17.328.993.000,00

Jumlah

32.586.901.000,00

E. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015, sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif Bab I – Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas pokok, fungsi, dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi dan struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja beserta analisis pencapaian kinerjanya dan realisasi keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan

Riau

Tahun

2015

dan

langkah-langkah

peningkatan kinerja di masa datang. Lampiran-lampiran

8



BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 – 2019 Rencana Strategis (Renstra) BPKP tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April 2015.

Renstra

BPKP

Tahun

2015-2019

merupakan

dokumen

perencanaan pengawasan periode 2015-2019 yang berisi visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan beberapa sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatannya yang mendukung rencana strategis BPKP. 1. Pernyataan Visi Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP untuk mewujudkannya Visi BPKP adalah “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 - 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan

yang

dinamis

serta

tugas

dan

fungsi

yang

dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam

9


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya 2. Pernyataan Misi Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah: a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan

Nasional

guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif; b. Membina

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah yang Efektif; c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan

Nasional

guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.

10


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau b. Membina

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah yang Efektif. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk instansi pemerintah, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan

setiap

pimpinan

instansi

pemerintah

untuk

membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya.

Upaya

pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. aparat

Untuk mewujudkan peran APIP sebagai

pengawasan

intern

diperlukan

kapabilitas

untuk

menjamin tugas dan fungsinya 3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun Untuk mewujudkan misinya, BPKP menetapkan tiga tujuan, yaitu : a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;

11


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. 4. Sasaran Strategis Sasaran

strategis

dalam

rumusan

Renstra

Perwakilan

BPKP

Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan

dan

mencerminkan

berfungsinya

outcome

dari

semua

program yang telah ditetapkan, yaitu : a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional b. Meningkatnya

Maturitas

Sistem

Pengendalian

Intern

pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi 5. Sasaran Program Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program dan kegiatan yang ditetapkan, yaitu: No

Sasaran Program

No

Sasaran Kegiatan

1

Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan

1

Tersedianya informasi hasil pengawasan Tersedianya informasi penyelenggaraan SPIP

2

3 4

2

3 4 5

12

Tersedianya informasi kapabilitas APIP Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 6. Indikator Kinerja Utama Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi

kelima

karakterisitik

kualitatif

inilah

keberhasilan

pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau merupakan indikator kinerja output, yang menunjukkan peran utama

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kepulauan

Riau

dalam

pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut : No 1

1.1 1.1.1 2

2.1 2.1.1 3

3.1 3.1.1 4

13

Sasaran Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Indikator kinerja: Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara Tersedianya informasi hasil pengawasan Indikator kinerja: Rekomendasi Hasil Pengawasan Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Indikator kinerja: Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai Tersedianya informasi penyelenggaraan SPIP Indikator kinerja: Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Indikator kinerja: Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) Tersedianya informasi kapabilitas APIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan Indikator kinerja: Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan


Satuan

Persentase

Rekomendasi

Persentase

Rekomendasi

Persentase Rekomendasi

Skala Likert

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau No

Sasaran Program/Kegiatan/Indikator Kinerja

Satuan 1-10

4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan Indikator kinerja: Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan Indikator kinerja: Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Perwakilan BPKP Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perwakilan BPKP Tersedianya alat pengolah data BPKP Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP Tersedianya sarana dan prasarana BPKP

Laporan

M2 Unit Unit Unit Unit

7. Program dan Kegiatan Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas bahwa setiap LPNK menggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LPNK tersebut dan satu atau beberapa program generik, BPKP menetapkan tiga program teknis dan satu program generik. Dari ketiga program tersebut disusun kegiatan-kegiatan. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan unit eselon II berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi

BPKP

dan

berisikan

kegiatan

untuk

mencapai

hasil

pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatankegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program pada Perwakilan BPKP Kepulauan Riau terdiri dari:

14


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau a. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Program 06); b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01). Kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kepulauan Riau adalah: a. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

dan

ditandatangani

akuntabel

Perjanjian

serta

Kinerja

berorientasi (Perkin)

Tahun

hasil, 2015

telah yang

merupakan bentuk perjanjian antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Kepala BPKP pada tanggal 29 Januari 2015. Perkin tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan

dan

pertanggungjawaban

atas

keberhasilan

maupun

kegagalannya. Selain memenuhi target dalam Perjanjian Kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 juga melaksanakan berbagai kegiatan di luar Perkin yaitu kegiatan dukungan berupa penugasan khusus dari BPKP Pusat dan tugas pendampingan kepada stakeholders (Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di daerah) yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

15



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pada setiap akhir periode, instansi pemerintah akan melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Merujuk dan berlandaskan

pada

peraturan

tersebut,

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kepulauan Riau sebagai instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 2015 ini menyajikan pengukuran capaian atas sasaran program dan target kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai

dengan

standar,

rencana,

atau

target

dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pengungkapan informasi kinerja saat ini selaras dengan perubahan paradigma

penganggaran

pemerintah

yang

ditetapkan

dengan

mengidentifikasikan secara jelas Indikator Kinerja Utama dan Output Penting dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan di atas, setidaknya mencakup perkembangan output dari masing-masing kegiatan dan hasil

16

yang

dicapai

dari

masing-masing

program


sebagaimana

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 tergambar dari capaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.586.901.000. Laporan Kinerja 2015 ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan

pencapaian

sasaran

tidak

hanya

bertumpu

pada

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, namun juga didukung oleh kegiatan lainnya yang belum direncanakan pada awal tahun 2015. Kegiatan pengawasan merupakan program kerja pengawasan dan pembinaan SPIP tahunan yang menjadi core competence BPKP sebagai APIP, sedangkan penunjang kegiatan pengawasan adalah program kerja administrasi umum. Capaian kinerja sasaran program adalah: No

Uraian

1

Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Indikator Kinerja: 1) Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara 2) Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai 3) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

2

17

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Indikator Kinerja: Persepsi Kepuasan layanan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

40

45,41

113,53

%

50

50

100,00

%

5

0

0,00

Skala Likert

7

8,18

116,86


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Sedangkan capaian kinerja program tersebut didukung oleh sasaran kegiatan sebagai berikut : No Program / Indikator Kinerja 1

2

Satuan

Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Indikator Kinerja : 1) Rekomendasi Hasil Pengawasan 2) Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI 3) Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Indikator Kinerja: 1) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 2) Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Perwakilan BPKP 3) Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perwakilan BPKP 4) Tersedianya alat pengolah data BPKP

Target Realisasi Capaian (%)

Rekomendasi Rekomendasi

94 2

94 2

100,00 100,00

Rekomendasi

2

2

100,00

Laporan

60

60

100,00

M2

5.000

5.000

100,00

Unit

36

36

100,00

Unit

38

38

100,00

Capaian kinerja masing-masing sasaran program dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembangunan akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas pertanyaan pelaksanaan

adalah

kesiapan

masyarakat mandat

dan

dan

pemerintah

untuk

stakeholder

penggunaan

merespon

lainnya

sumber

tentang

daya

yang

diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan. Sasaran

program

Perbaikan

pengelolaan

keuangan

negara

merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi

18


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

dan

konsultasi

sasaran

sebagai

pembangunan

pengungkit

bagi

nasional

peningkatan

di

samping

tata

kelola,

manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. BPKP bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan

terjadinya

penyimpangan

atau

kecurangan,

inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya

sasaran

pembangunan

nasional

dalam

RPJMN

2015 -2019. Indikator

sasaran

program

“Perbaikan

pengelolaan

keuangan

negara” adalah “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara” yang diukur dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil pengawasan BPKP terhadap rekomendasi yang disampaikan. Realisasi

kinerja

sasaran

program

“Perbaikan

pengelolaan

Keuangan Negara” pada tahun 2015 sebesar 45,41% atau mencapai 113,53% dari target sebesar 40,00%, dengan rincian: No

1 2 3 4

Koorwas

Bobot

Koorwas Bidang IPP Koorwas Bidang APD Koorwas Bidang AN Koorwas Bidang Investigasi Realisasi Outcome Target Outcome Capaian Outcome

(%) 25,00 25,00 25,00 25,00

Realisasi Koorwas (%) 37,50 0,00 44,12 100,00

Realisasi Perwakilan (%) 9,38 0,00 11,03 25,00 45,41 40,00 113,53

Capaian di atas 100% terutama disebabkan: a. Rekomendasi kegiatan pengawasan yang bersifat consulting yang dilakukan dengan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, asistensi

dapat

dilaksanakan

saat

kegiatan

berlangsung.

19


consulting

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau b. Rekomendasi dari audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian dengan meneruskan kasus TPK ke proses penuntutan di pengadilan TPK. c. Rekomendasi

pemberian

ditindaklanjuti

pihak

keterangan

yang

ahli

meminta

(PKA)

untuk

telah

dijadikan

pertimbangan dalam penetapan status hukum pihak-pihak yang terlibat dalam kasus TPK. Realisasi

kinerja

Rp3.123.955.621,00

program atau

menggunakan

93,06%

dari

dana

sebesar

anggaran

sebesar

Rp3.356.992.000,00 dan SDM sebanyak 11.590 OH atau 90,96% dari rencana tahun 2015 sebanyak 12.742 OH. Pelaksanaan sasaran program “Perbaikan pengelolaan

Keuangan

Negara” telah menggunakan dana dan SDM dengan efisien terlihat dari capaian kinerja sebesar 113,53% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi dana sebesar 93,06% dan penggunaan SDM sebesar 90,96 %. Realisasi sasaran kegiatan (output) bila dikelompokkan ke dalam fokus pengawasan adalah: a. Pengawalan Pembangunan Nasional Pengawalan kegiatan

pembangunan

audit

kinerja,

nasional

evaluasi,

dilaksanakan

monitoring

dan

melalui evaluasi

terhadap program-program yang tercantum Nawa Cita. Rekomendasi yang diberikan pada pengawalan pembangunan nasional sebanyak 10 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyal 3 rekomendasi atau 30% dari rekomendasi yang diberikan b. Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal Kontribusi

peningkatan

ruang

fiskal

dilaksanakan

melalui

kegiatan pendampingan optimalisasi penerimaan daerah. Rekomendasi yang diberikan pada kontribusi peningkatan ruang fiskal sebanyak dua rekomendasi dan sampai dengan 31 Desember 2015 belum ditindaklanjuti seluruhnya.

20


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau c. Pengamanan Aset Negara/Daerah Pengamanan aset negara/daerah dilaksanakan melalui audit perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli terkait kasus TPK baik di instansi penyidik maupun sidang TPK, dan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan. Rekomendasi

yang

diberikan

pada

pengamanan

aset

negara/daerah sebanyak 25 rekomendasi dan sampai dengan 31 Desember 2015 telah ditindaklanjuti seluruhnya Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ini, Perwakilan BPKP Kepulauan Riau mendapat ucapan terima kasih atas kerja sama dalam penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi dari: 1) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sesuai surat nomor B/509/X/2015 Ditreskrimsus tanggal 30 Oktober 2015 atas keberhasilan Polda Kepulauan Riau menduduki peringkat ke-4 dari 33 Polda seluruh Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi, 2) Kejaksaan

Tinggi

Kepulauan

Riau

sesuai

surat

nomor

B-02/N.10.5/Fd.1/01/2016 tanggal 6 Januari 2016 atas ditetapkannya Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebagai juara pertama dalam lomba Sidhakarya Adhiyaksa tahun 2015 oleh Kejaksaan Agung. d. Peningkatan Governance System Peningkatan governance system dilaksanakan melalui: 1) Sosialisasi, penyusunan

pendampingan, laporan

dan

keuangan

bimbingan

pemerintah

teknis

pusat

dan

pemerintah daerah; 2) Sosialisasi,

pendampingan,

bimbingan

teknis,

asesmen

GCG/tata kelola korporasi; 3) Pendampingan dan bimbingan teknis pengadaan, pencatatan, dan pengelolaan aset negara/daerah; 4) Pendampingan dan bimbingan teknis peningkatan kapabilitas pengawasan intern.

21


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Rekomendasi yang diberikan pada peningkatan governance system sebanyak 57 rekomendasi dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah ditindaklanjuti sebanyak 24 rekomendasi. 2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing

menteri/pimpinan

bupati/walikota.

lembaga,

gubernur

dan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008, BPKP bertanggung jawab melakukan pembinaan SPIP. Pada

prinsipnya

pembinaan

SPIP

diarahkan

agar

instansi

pemerintah dapat menyelenggarakan pengendalian intern untuk mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator negara”

sasaran adalah

program

“Perbaikan

“Rekomendasi

pengelolaan

Pembinaan

keuangan

Penyelenggaraan

SPIP/SPI” yang diukur dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil pengawasan BPKP dibandingkan dengan rekomendasi yang disampaikan. Realisasi Penerapan

kinerja SPI

sasaran

KLPK

program

serta

“Meningkatnya

Meningkatnya

Upaya

Kualitas

Pencegahan

Korupsi” tahun 2015 sebesar 50 % atau mencapai 100 % dari target sebesar 50%. Capaian sebesar 100% disebabkan rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti dengan menyusun RTP dan pembentukan Satgas SPIP oleh mitra kerja. Realisasi

kinerja

Rp59.159.710,00

program atau

menggunakan

98,31%

dari

dana

sebesar

anggaran

sebesar

Rp60.175.000,00 dan dengan menggunakan SDM sebanyak 37 OH atau 61,67% dari rencana tahun 2015 sebanyak 60 OH. Pelaksanaan sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI

22

KLPK

serta

Meningkatnya

Upaya

Pencegahan


Korupsi”

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau menggunakan dana dan SDM telah efisien, terlihat dari capaian kinerja tahun 2015 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 98,31% dan penggunaan SDM sebesar 61,67%. Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya

Upaya

pencapaian

sasaran

Pencegahan

Korupsi”

kegiatan

dihasilkan

“Tersedianya

melalui informasi

penyelenggaraan SPIP” dengan indikator “Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP/SPI”.

Realisasi

output

“Rekomendasi

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI” sebanyak dua rekomendasi atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak rekomendasi.

Realisasi

tersebut

diwujudkan

melalui

dua

kegiatan

kegiatan sosialisasi pengembangan dan pembangunan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Pelaksanaan

audit

intern

di

lingkungan

instansi

pemerintah

dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

Setiap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai ketentuan tersebut. Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan professional sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlisan tersebut. SDM yang professional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan keahliannya.

23


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Indikator sasaran “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L/P” adalah “Persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level 3)” yang diukur dengan menghitung persentase APIP Pemda yang telah berada di Level 3 dibandingkan dengan jumlah APIP Pemda yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Level Kapabilitas APIP di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 adalah: No

APIP Pemda

Level 2015

Level 2014 Level 1 Level 1

1

Provinsi Kepulauan Riau

2

Kabupaten Bintan

Level 2 Level 1

3

Kabupaten Karimun

Level 1

Level 1

4

Kabupaten Lingga

Level 1

Level 1

5

Kabupaten Natuna

Level 1

Level 1

6

Kabupaten Kepulauan Anambas

Level 1

Level 1

7

Kota Tanjungpinang

Level 2

Level 2

8

Kota Batam

Level 1

Level 1

Sampai dengan tahun 2015 belum terdapat APIP mencapai tingkat kapabilitas level 3, namun pelaksanaan kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP berhasil meningkatkan level kapabilitas APIP dari Level 1 menjadi Level 2 sebanyak satu APIP dari tujuh APIP yang masih berada di Level 1. Tidak tercapainya target antara lain disebabkan: a. APIP belum memiliki pedoman/SOP untuk kegiatan pengawasan dan penunjang pengawasan belum lengkap b. Auditor pada APIP belum sesuai kebutuhan baik jumlah maupun kompetensinya c. Struktur

Organisasi

Inspektorat

belum

sesuai

Peraturan

Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 d. Pelaksanaan

penugasan

oleh

APIP

belum

seluruhnya

direncanakan dengan baik dan belum didokumentasikan dalam kertas kerja Untuk mencapai target tahun 2019 sebesar 85%, maka pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah:

24


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau a. Mendorong

APIP

untuk

membentuk

satgas

peningkatan

kapabilitas APIP dan memenuhi auditor baik jumlah dan kompetensinya b. Melakukan pendampingan untuk menyusun pedoman dan SOP pengawasan dan penunjang pengawasan. Realisasi kinerja menggunakan dana sebesar Rp42.794.300,00 atau 87,98% dari anggaran sebesar Rp48.640.000,00 dan dengan SDM sebanyak 216 OH atau 94,74% dari rencana tahun 2015 sebanyak 228 OH. Pelaksanaan sasaran program “Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)” menggunakan dana dan SDM belum efisien, terlihat dari capaian kinerja sebesar 0% lebih rendah dibandingkan dengan capaian dana sebesar 87,98% dan penggunaan SDM sebesar 94,74%. Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P”

dihasilkan

“Tersedianya

melalui

informasi

pencapaian

kapabilitas

sasaran

pengawasan

kegiatan

intern

K/L/P”

dengan indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP”.

Realisasi

indikator

kinerja

“Rekomendasi

Pembinaan

Kapabilitas APIP” sebanyak dua rekomendasi atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak dua tersebut

diwujudkan

melalui

kegiatan

rekomendasi. Realisasi pendampingan/asistensi

peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Kabupaten Karimun, Inspektorat Kabupaten Natuna dan Inspektorat Kota Tanjungpinang . Disamping

melaksanakan

perjanjian

kinerja

yang

telah

ditandatangani, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau juga melaksanakan Fungsional

perjanjian

Auditor

BPKP

kinerja sesuai

Pusat surat

Pembinaan Deputi

Jabatan

Pengawasan

Penyelenggaraan Daerah nomor S-890/D4/01/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yaitu melaksanakan kegiatan:

25


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau a. Pendampingan self assessment dan validasi self assessment kapabilitas APIP melalui aplikasi peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Batam dan Kabupaten Natuna; b. Pendampingan re-self assessment dan validasi re-self assessment kapabilitas APIP melalui aplikasi peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. 4. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan Target kualitas layanan dukungan teknis pengawasan pada tahun 2015 adalah sebesar 7 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan ketatausahaan yaitu layanan keuangan, kepegawaian dan umum. Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan tersebut dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para pegawai dengan metode skala Likert 1-10.

Pengukuran persepsi kepuasan

terhadap layanan bagian ketatausahaan dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2015, capaian layanan dukungan teknis pengawasan adalah sebesar 8,18 atau mencapai 116,86 % dari target sebesar 7 skala Likert 1-10. Faktor-faktor

pendukung

pencapaian

target

tersebut

adalah

kesiapan sistem informasi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan SDM pelaksana dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan. Realisasi dukungan

sasaran teknis

program

“meningkatnya

pengawasan”

Rp27.887.098.169,00 Rp29.121.094.000,00

atau

kualitas

menggunakan

95,76%

dari

dana

sebesar

anggaran

sebesar

dan SDM sebanyak 2.267 OH atau 93,29%

dari rencana sebanyak 2.430 OH.

26

layanan


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sasaran program meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan sudah efisien, telah mengguakan dana dan SDM secara efisien, terlihar dari kinerja sebesar 116,86% , lebih tinggi dari realisasi dana sebesar 95,76% dan pemakaian SDM sebesar 93,29%. Untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan output berupa : a. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2015 adalah sebanyak 60 laporan atau 100% dari target sebanyak 60 laporan Realisasi dana output ini sebesar Rp11.351.579.258,00 atau 96,26% dari anggaran sebesar Rp11.792.101.000,00 Dilihat dari penggunaan dana capaian sub output ini telah dilaksanakan dengan efisien terlihat dari capaian kinerja sebesar 100,00%

lebih

tinggi

dibandingkan

penggunaan

dana

sebesar 96,26%. b. Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan Output termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan didukung dengan sub output: 1) Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Perwakilan BPKP Pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan pembangunan gedung kantor tahap pertama

atau

ditetapkan,

mencapai dengan

100%

dari

menggunakan

target dana

yang

telah

sebesar

Rp16.088.184.911,00 atau 95,32% dari anggaran sebesar Rp16.877.253.000 Dilihat dari penggunaan dana capaian sub output ini telah dilaksanakan dengan efisien terlihat dari capaian kinerja

27


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan penggunaan dana sebesar 95,32%. 2) Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perwakilan BPKP Pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah selesai mengadakan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 36 unit atau 100% dari target sebanyak 36 unit dengan menggunakan dana sebesar Rp195.610.000,00 atau 97,80 % dari anggaran sebesar Rp200.016.000,00. Dilihat dari penggunaan dana capaian sub output ini telah dilaksanakan dengan efisien terlihat dari capaian kinerja sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan penggunaan dana sebesar 97,80%. 3) Tersedianya alat pengolah data Perwakilan BPKP Pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah selesai mengadakan alat pengolah data sebanyak 38 unit atau 100% dari target sebanyak 38 unit dengan menggunakan dana sebesar Rp251.724.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp251.724.000,00 Dilihat dari penggunaan dana capaian sub output ini telah dilaksanakan dengan efisien terlihat dari capaian kinerja sebesar 100%. B. Realisasi Anggaran Pelaksanaan kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

dibiayai

dari

APBN

sesuai

DIPA

Nomor:

DIPA-089.01.2.689224/2015, tanggal 14 November 2015 yang telah direvisi tujuh kali, terakhir dengan persetujuan pengesahan revisi anggaran

dari

Kantor

Wilayah

Ditjen

Perbendaharaan

Provinsi

Kepulauan Riau Nomor: S-2040/WPB.31/BD.0201/2015 tanggal 31 Desember

28

2015

menjadi

sebesar

Rp32.586.901.000,00.


Realisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 31.113.007.800,00 atau 93,89% dari anggaran yang disediakan, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Sisa Dana (Rp)

Belanja Pegawai

9.850.295.000,00

9.668.696.701,00

98,16

181.598.299,00

Belanja Barang

5.407.613.000,00

4.908.792.188,00

90,78

498.820.812,00

Belanja Modal

17.328.993.000,00

16.535.518.911,00

95,42

793.474.089,00

Jumlah

32.586.901.000,00 31.113.007.800,00 95,48 1.473.893.200,00

Sedangkan realisasi keuangan per program adalah: No 1

2

29

Program Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Jumlah

Anggaran

Realisasi

3.465.807.000,00

Rp 3.225.909.631,00

29.121.094.000,00

27.887.098.169,00

95,76

32.586.901.000,00

31.113.007.800,00

95,48


% 93,08


BAB IV PENUTUP Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 1. Renstra BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 20152019 memiliki sasaran program beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. mencapai

sasaran

program

tersebut,

Perwakilan

BPKP

Untuk Provinsi

Kepulauan Riau melaksanakan tiga program teknis, yaitu: a. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara b. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Sedangkan program generik adalah Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan. 2. Kesiapan organisasi BPKP dalam menghadapi perubahan yang terjadi, khususnya bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau difokuskan ke dalam empat fokus pengawasan yaitu: a. Pengawalan pembangunan nasional b. Kontribusi peningkatan ruang fiskal c. Pengamanan aset negara/daerah d. Peningkatan governance system 3. Melalui strategi pengawasan dalam rangka mencapai visi dan misi BPKP menetapkan tiga indikator kinerja yaitu: a. Persentase

perbaikan

Tata

Kelola,

Manajemen

Risiko,

dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara; b. Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/ Efektivitas SPI Korporasi secara memadai c. Persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level 3).

30


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Capaian kinerja pada tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Capaian kinerja program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara sebesar 45,41 % atau 113,53 dari target sebesar 40 %. Realisasi kinerja menggunakan dana sebesar Rp3.123.955.621,00 atau 93,06% dari anggaran sebesar Rp3.356.992.000,00 dan SDM sebanyak 11.590 OH atau 90,96% dari rencana tahun 2015 sebanyak 12.742 OH. 2. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Capaian kinerja program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi sebesar 50% atau 100% dari target 50%. Realisasi kinerja menggunakan dana sebesar Rp59.159.710,00 atau 98,31 %

dari

anggaran

sebesar

Rp60.175.000,00

dan

dengan

menggunakan SDM sebanyak 37 OH atau 61,67 % dari rencana tahun 2015 sebanyak 60 OH 3. Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Capaian kinerja Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P tidak dapat dicapai karena belum ada APIP yang berada pada level 3, namun pada tahun 2015 terdapat peningkatan level dari Level 1 menjadi level 2 pada satu APIP. Realisasi kinerja menggunakan dana sebesar Rp42.794.300,00 atau 87,98% dari anggaran sebesar Rp48.640.000,00 dan dengan SDM sebanyak 216 OH atau 94,74% dari rencana tahun 2015 sebanyak 228 OH 4. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan Capaian kinerja Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan berdasarkan survei atas persepsi penerima layanan tahun 2015 sebesar 8,18 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 116,86% dari target. Realisasi kinerja meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan menggunakan dana sebesar Rp27.887.098.169,00 atau

31


Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 95,76 % dari anggaran sebesar Rp29.121.094.000,00

dan SDM

sebanyak 2.267 OH atau 93,29% dari rencana sebanyak 2.430 OH. Capaian kinerja diatas didukung dengan capaian output sebagai berikut: No Program / Indikator Kinerja 1 Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Indikator Kinerja : 1) Rekomendasi Hasil Pengawasan 2) Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI 3) Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP 2 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Indikator Kinerja: 1) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 2) Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Perwakilan BPKP 3) Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perwakilan BPKP 4) Tersedianya alat pengolah data BPKP

Satuan

Target Realisasi Capaian

Rekomendasi

94

94

100,00

Rekomendasi

2

2

100,00

Rekomendasi

2

2

100,00

Laporan

60

60

100,00

M2

5.000

5.000

100,00

Unit

36

36

100,00

Unit

38

38

100,00

Secara umum, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah memuaskan, namun terdapat satu sasaran program yang belum tercapai yaitu Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P, yang disebabkan: 1) APIP belum memiliki pedoman/SOP untuk kegiatan pengawasan dan penunjang pengawasan belum lengkap 2) Auditor pada APIP belum sesuai kebutuhan baik jumlah maupun kompetensinya 3) Struktur Organisasi Inspektorat belum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 4) Pelaksanaan penugasan oleh APIP belum seluruhnya direncanakan dengan baik dan belum didokumentasikan dalam kertas kerja

32



Untuk mencapai target tahun 2019, untuk tahun yang akan datang diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mendorong APIP untuk membentuk satgas peningkatan kapabilitas APIP dan memenuhi auditor baik jumlah dan kompetensinya b. Melakukan pendampingan untuk menyusun pedoman dan SOP untuk kegiatan pengawasan dan penunjang pengawasan.

33


Lampiran 1 / 1 - 3 PERJANJIAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAIAN RIAU TAHUN 2015

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

%

40

Rekomendasi

94

%

50

A Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

A.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP B Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

A.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan

B.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP C Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P C.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP D Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan

B.1.1 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

Rekomendasi

2

Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) C.1.1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

% Rekomendasi

5 2

skala likert 1-10

7

Laporan

60

M2

5.000

unit

36

unit

38

Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai

Persepsi Kepuasan layanan Kesesmaan

D.1 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya D.1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan BPKP D.2 Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan D.2.1 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung ketatausahaan Perwakilan BPKP D.2.2 Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perwakilan BPKP D.2.3 Tersedianya alat pengolah data BPKP 1. 2. 3. 4.

Anggaran Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Anggaran Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP Anggaran Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Anggaran Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Jumlah

1-3

Rp Rp Rp Rp Rp

3.465.807.000 9.850.295.000 646.324.000 18.624.475.000 32.586.901.000

Lampiran 2 / 2 - 3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAIAN RIAU TAHUN 2015

No

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA

A Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta B Meningkatnya Pencegahan Korupsi Persentase Upaya penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai

C Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

D Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan Persepsi Kepuasan Layanan Ketatausahaan

CARA PENGUKURAN

Satuan

Capaian Kinerja Target Realisasi

Capaian

Dana (Rp 000) Anggaran Realisasi

SDM (HP/OH) Capaian Rencana Realisasi Capaian

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dibandingkan

%

40,00

45,41

113,53

3.356.992

3.123.956

93,06

12.742

11.590

90,96

Tindak lanjut atas rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP dibandingkan rekomendasi yang diberikan

%

50,00

50,00

100,00

60.175

59.160

98,31

60

37

61,67

Jumpal APIP yang berada pada Level 3 dibandingkan dengan jumlah APIP

%

5,00

-

-

48.640

42.794

87,98

228

216

94,74

Survey layanan ke pegawai

skala likert 1-10

116,86

29.121.094

27.887.098

95,76

2.430

2.267

93,29

7

2-3

8,18

Lampiran 3 / 3 - 3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAIAN RIAU TAHUN 2015

No

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA

A Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Rekomendasi Hasil Pengawasan B Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI C Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Satuan

Capaian Kinerja Target Realisasi Capaian

Dana (Rp 000) Anggaran Realisasi

SDM (HP/OH) Capaian Rencana Realisasi Capaian

Rekomendasi

94

94

100,00

3.356.992

3.123.956

93,06

12.742

11.590

90,96

Rekomendasi

2

2

100,00

60.175

59.160

98,31

60

37

61,67

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Rekomendasi D Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan Laporan BPKP Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung M2 Perwakilan BPKP Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit Perwakilan BPKP Tersedianya alat pengolah data BPKP Unit

2

2

100,00

48.640

42.794

87,98

228

216

94,74

60

60

100,00

11.792.101

11.351.579

96,26

5.000

5.000

100,00

16.877.253

16.088.185

95,32 2.430

2.267

93,29

36

36

100,00

200.016

195.610

97,80

38

38

100,00

251.724

251.724

100,00

3-3

2016

Recommend Documents