2016

(3

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR Hal:

NO

Undangan sosialisasi road map

Nomor Agenda:

reformasi birokrasi

Tanggal DRAF AWAL

URAIAN

NAMA

TANGGAL 1.

Disusun

Novita

19/5/2016

2.

Diperiksa I

Hartoyo

19/5/2016

3.

Diperiksa II

4.

Diperiksa III

5.

Ditandatangani

6.

Dikirim

7.

Disimpan

PARAF

. (^

\' \

A Animaharsi

Jakarta,

DITANDATANGANI/ DISETUJUI OLEH

/5/2016

rt

CATATAN: .

REVISI TANGGAL

PARAF

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JI. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920 Telepon : (021) 52960894-95 , Faks : (021) 52960907-08 website: www.ombudsman.go.id Nomor

SEK.1-UM.01-05- \20

19Mei2016

Lampiran

Undangan sosialisasi road map

Hal

reformasi birokrasi

Yth. PNS Sekretariat Jenderal Ombudsman

Dalam rangka meningkat kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman Rl, dengan hormat mengundang kehadiran Saudara: Hari

: Senin, 23 Mei2016

Waktu

: pukul 14.00-selesai

Agenda : 1. Sosialisasi road map reformasi birokrasi. 2. Iain-Iain.

Tempat : Ruang Ajudikasi Khusus Lantai VI

Untuk kelancaran agenda, bahan paparan dan road map dikirim via email. Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih. Sekretaris Jenderal

Ombudsman Republik Indonesia,

122001

'

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Jll. H.R. Rasuna Said Kav. C19 Kuningan Jakarta Selatan

Tel. (021)52960894-95 dan (021) 5296090445 Fax: (021) 52960907-08 Website: http://www.ombudsman.go.id

Hari/Tanggal

Kamis, 23 Mei 2016

Tempat

Ruang Ajudikasi, Lantai 6

Acara

Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi

Waktu

14.00-16.00 WIB

Rapat dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama Daftar nama peserta rapat: 1

Hartoyo

17

Marsya Putri

2

Budiono Widagdo

18

Eka Rahmawati

3

Luhur Depari

19

Adrian us

4

Sri Ikawati

20

Fathor Rohman

5

21 Anita Widyaning Putri

7

Puji Astuti Danny Primawan Agus Widji

8

6

22

Nurul

Timotius Tarigan

23 24

Desy Jayanti Mazhar Sandy

9

Mujiyono

25

Novita. H Silalahi

10

Junior Gregorius

11

Evi Dwi

Angga Setiadi Parjan Norya

12

Stefianus Inkiriwang

26 27 29

13

Aswad

30

Okto Iskandar

14

Maharandy Fadlan

15

Muhammad Yudi Pamungkas

31 32

Rajasa Dravida Ida Bagus Rai

16

Irma Nurjanah

Adapun catatan penting dalam pembahasan rapat sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103Tahun 2013tentangTunjang Kinerja Pegawai a.

di Lingkungan Sekretaris Jenderal Ombudsman Rl. •

Pasal 9 ayat (1)

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh pegawai di lingkungan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. •

Pasal9 ayat(2)

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan evaluasi secara berkala oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama.

b. Dasar hukum Pembentukan Road Map Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Dan

c. Road Map Reformasi Birokrasi berkaitan dengan RPJM 2015-2019 (Rencana Pemerintah Jangkah Menengah) dan Nawacita, Ombudsman Republik Indonesia Masuk dalam Nawacita ke 2yaitu Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokrasi, dan terpercaya d. Isi dari Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019: •

Penguatan Reformasi Birokrasi

•

Pencapaian dan Isu Strategis

•

Arahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

• Strategi Pelaksanaan dan Program Reformasi Birokrasi •

Program Quick Wins

•

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

•

Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

e. Pemanfaatan teknologi informasi tetap akan menjadi quick win pada Road Map 20152019, karena teknologi informasi sebagai tools yang dapat mempercepat dan membantu dalam keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana. '

Notulis

Rajasa Dravida

. .

"

c

198811132015021002

.

AUR PAPARAN

OADlVflAP REFORMASI BIROKRASI

>Dasarhukum

>Area perubahan

2015*-2019

>lndeks RB >lndeks RB Ombudsman > Proses evaluasi RB >TimRB

>Road map •

•

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DASAR HUKUM

TAHAPAN LIMA TAHUNAN RB

>Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

DYNAMIC GOVERNANCE

Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

>Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Tunjangan K.nerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Rl.pdf

>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 20152019.pdf

efektif, efisien dan ekonomis

difokuskan pada upayauntukmewujudkan outcomes

>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor

(hasil)

14Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

mAwrapkan manajemenkinerjayangdidukung dengan

Instansi Pemerintah.pdf

Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang Jetas,,

penerapan astern berbasis elektronik

terhadap kinerja organisasi

AREA PERUBAHAN

INDEKSREFORMASI BIROKRASI 1

MENTAL APARATUR DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

TATALAKSANA

5

(Permenpan RB Nomor 14Tahun 2014 ttgPedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah)

m*

ejjj* PENGAWASAN

3

AKUNTABIUTAS

8

PERATURAN PERUNOANG-

7

UNDANGAN

1

AA

> 90-100

2

A

> 80 - 90

Memuaskan

3

BB

>70-80

Sangat baik

Istimewa

4

B

>60-70

Baik, perlu sedikit perbaikan

5

CC

>50-60

Cukup (memadai), periubanyak perbaikan yang

6

C

>40-50

/

D

>0-30

tidak mendasar O

4

KELEMBAGAAN

PELAYANAN PUBUK

S

Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

HASIL EVALUASI RB OMBUDSMAN.doc

kx

HASIL EVALUASI RB PER KOMPONEN AREA PERUBAHAN

1 A. KOMPONEN PENGUNGKIT Pengungkit

32,58 (54,30%)

NILAI

CAPAIAN(X)

MANAJEMEN PERUBAHAN

3.24

64.85%

PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN

1.66

33.25%

PENATAAN DANPENGUATAN ORGANBASI

4.01

66.83%

PENATAAN TATALAKSANA

2.79

55.83%

PENATAAN SISTEMMANAJEMEN5DM

8.78

S8.S2%

PENGUATAN AKUNTABILITAS

2.68

44.64%

PENGUATAN PENGAWASAN

6.01

50.06%

PENINGKATAN KUAUTAS PEIAYANAN PUBUK

3.41

56.83%

32.58

54.30%

SUt TOTAl KOMPONEN PENGUNGKHT •.KOMPONEN HAS*.

adal),perlu bam/ak eibnyangtidakrnen:

KAPASITAS DANAKUNTABILITAS KINERJA ORGANBASI

7.03

50.18%

PEMERINTAH YANGBERSIH DANBEBAS KKN

6.61

66.10%

6.33

63.30%

KUAUTAS PEIAYANAN PUBUK SUB TOTAL KOMPONEN HASR. INDEKS RB

24.15

60.38%

56,73

56,73%

HASIL SURVEI

INDEKS PERSEPSI KUAUTAS PELAYANAN PUBLIK r*lmy*„

INDEKS PERSEPSI KUAUTAS PEIAYANAN.PUBUK

2.53

• : ProawdHrpalaiyanaui

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

2.92

HASH :

C: Wakni pMayau. D: Hlaya m i t.Hft

H: Hmp.an.1

I: >«1l.kaPriak.w

DI BAWAH RATA-RATA SKOR KUALITAS

HASIL:

01BAWAH RATA-RATA K/L: 3,13

II HaMwaatpalayaMi at KallrHIHHa k»yaa.»ru„n,

•

a i u - h u Sttor KuaHla.

praunuu pahmiaa

PROSES EVALUASI

KETERKAITAN KEBIJAKAN DAN ROAD MAP RB

EVALUASIEKSTERNAl

UPRBN DANTIMQA

HSI OMBUDSMAN 2016-202

nmiM^iBirlrJBW^? 3.jgWjMMIWBIWIIA BMB PHWHIIWI DS»8A« MBmuKmumAHmtMunajMiaAnttM

4.MDaOtMRJJJlMW IIIUII apwAW MELWUIUUI »ffa—MP t«nfaT--«i KUAUW8mm kUHUJJM II

9. MnT,

llMiimim.«...n™.^ntfflf|1Mni||r|||M|

lUmtUjUHM EK0N0MI MM •-NfUIUJt^REVOLUSlKAIuUTERBAIKSA

•. MfMFaiNUH KE-BHINEXA-AN dan WMKROin RCSTORASl SISOMAL IMD0*£S*t

1

•

'

TIM RB.pdf

STRUKTUR ROAD MAP.doc

BAB I

PENDAHULUAN

LI. Pengantar L2. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1.3. IsuStrategisPelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal(RBI) BABII

AKSI PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019 2.L Program Mikro Reformasi Birokrasi 2.2. Rencana Aksi RBI Tahun 2015-2019

2.3. Agenda Priorrtas dan Optimalisasi RBI BAB III

PENUTUP

\

CAPAIAN PELAKSANAAN RB CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Terbentukdan berfungsinya Perwakilan Ombudsman di32Provinsi.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Ombudsman Rl, pada

tanggal 12 Mei 2014 drtandatangani Komitmen penerapan pengendalian gratifikasi.

Penerapan Kode Etik Insan Ombudsman secara konsisten. ditandai dengan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Insan Ombudsman (2 orang). Terjadinya perubahan secara bertahap pola pikir birokrasi untuk melayani masyarakat melalui penerapan nilai-nilai "SOLUSIPELAYANAN".

Peningkatan dlsiplin kerja pegawai dengan:

a. Pemberlakuan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2014 dan Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 079/ORI-SK/X/2015 tanggal 19Oktober 201S.

b. Penerapan pemotongan tunjangan kinerja bag, PNS berdasarkan tingkat kehadiran dan

faktorpengurangan insentifkerjabagiAsisten. c. Pemanfaatan mesin/inoerprintdiseluruh Indonesia.

Peningkatan kinerja yang ditunjukkan peningkatan skor Akuntabilrtas Kinerja tahun 2015: 54,50meningkat dibanding tahun 2014: 50,18.

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi: pada tahun 2015 dengan indeks 56,73 (indeks tahun 2014:47,97).

8. Terjadi peningkatan signifikan persenusecapaian nilai diatas60%, untuk komponen sebagai berlkut: a.

Manajemen Perubahan. dengan capaian 64,8S%

b. Penataan dan Penguatan Organisasi,dengan capaian 66,83%. c. Pemerintahan yang Bersihdan Bebas KKN, dengan capaian 66.10%. d. KualitasPelayanan Publik,dengan capaian 60,38%.

9. Terjadi peningkatannilaisangatsignifikan untukkomponenpenilaian"Pemerintahan yangBersih dan Bebas

KKN", dengan kenaikan lebih 200% (tahun 2015 dengan nilai 6.61, sedangkan tahun 2014 dengan nilai 3,00). 10. Proses perubahanpola pikir/mind setberlangsung secara baikditandai dengan tidakadanya gejolak/resistensi yangmenentang perubahan. Pegawai umumnya menerlma perubahan sebagai sebuah upayapelaksanaanreformasibirokrasi untukmemperbaiki kinerjabaiksecaraInternalinstansimaupun eksternal.

11. Pelayanan internal SekretariatJenderalberdasarkannilai-nilai "SOLUSI PELAYANAN" untukmewujudkan

dukungan administratif prima kepada Ombudsman. Biro Umum telah menetapkan tagline Q-pass sebagai janji menyediakan pelayanan yang cepat.

12.Peningkatan peranOmbudsman dalamforum intemasinal, ditunjukkan dengan terpllihnya Ombudsman sebagai salahsatu Board of Director dalamkelembagaan Asian Ombudsman Association (AOA). 13.Peningkatan kepercayaan organisasi intemasional, ditunjukkan dengan tawarankerja samadarinegara maupun lembaga-lembaga intemasional,antara lainBelanda, BankDunia, ACRC Korea, Ombudsman Timor Leste, Commenwealth Ombudsman Australia, USAID, Ausaid..

1. Pembentukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Perwakilan

Pembentukan Pengeluaran Pembantu (BPP) sangat strategis dalam pengelolaan keuangan di Perwakilan karena Perwakilan belum berbentuk Satuan Kerja

NILAI AKIP

Pembentukan BPP di Perwakilan merupakan langkah sementara, sebelum

terbentuk Satuan Kerja yang sedang dalam proses usulan. 12. Pemanfaatan teknologi informasi.

Pada era globalisasi, keberadaan teknologi informasi sangat vital karena teknologi informas. dapat mempercepat dan menjamin akurasi kerja. Dalam perkembangan

pelaksanaan tugas dan fungsi, dibangun teknologi informasi, sebagai berikut >apl.kasi pengelolaan laporan masyarakat: SIMPel dan pengembangannya

>webs.te Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama. >website BiroUmum.

>aplikasi pemesanan ruang rapat. >alikasi penomoran keputusan dan surat.

>aplikasi inventarisasi pendidikan dan pelatihan pegawai. >aplikasi monitoring danevaluasi.

>pengembangan website.

• 2013 • 2014 D 2015

*

ISU STRATEGIS

t

Manajemen Perubahan.

Penguatan Sistem Pengawasan.

• PenguatanAkuntabilitas Kinerja.

mA «Penguatan Kelembagaan. Penguatan Tatalaksana.

_)

ft—

^

Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

M • Penguatan Peraturan Perundang-undangan.

~J

wM »Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

]

Quick Wins.

RENCANA AKSI RBI TAHUN 2015-2019 (1)

RENCANA AKSI RBI TAHUN 2015-2019 (2) KEQIATaJ. 2015-3O1* Sosialisasi

»

Knnuimdoe Sharing Peneiapanagen perubahan

Agen perubahan belum mgkaikan kinerja «

BK/WBBM b<Mum dil.kuk.nmonitonn, dan,

Penguatan Stniktur oiganisasi belum Kelcmbagi dan tunfMan kebutuhan

Proses bisnis belum i

Pertemuanberkaladenganagen perubahan L

dan evaluate

Sistemaptikaai e-oowmmerif belumterintegraai i

Penerapan

n Monitoring dan Evaluaa: n Monitoring dan Evalua

{.stem

rfanajemei

Penguatan pengawaaan TLHP AuditBPK-I Riaiko belumditerapkan. Penguatan *rencanaan kinerja dalam rangka menjamin keaelaraaa

antara dokumen perencanaan naatonaldan

lentenan(RPJMN. Ren.ua.RKPdan RKA-Klj

Identifikaai Riaiko Penetapan Riaiko Monitoring dan Evalua

Penjabaran target kinerja organiaasi/unU kerja berjenjangaampaitingkatindrvidu-

i terlakaana dengan baik

Monitoring, evaluaai. dan peLaporan kinerja dan anggan unitkerja belumterlakaana dengan baik

>DM

^paratur

Monitoring dan Evaluaa)

PenempaUn pegawaidalam jabatan belum i

denganstandardkompctensijabatan; Bdum terdapatperencanaan Deixbdikan dan pelatihan

Pemanfaau-n teknolog, informaai dalam Monitoring

Penyrmp4irn*an Prosea bian

Penyeta^mrnaan SOP Heviu SOP

Pengint^grasamn s

aplikaai c-govemmenl

yangberbasbkompetensi dankebutunan orgajuaast.

Identinkasi kofnpelenai sebagaida pegawai;

Penguatanperencanaanpendidikan dan peLatihan yang berbasss kDopetensi dan kebutuhan organisasi.

Belumterdapat kebyakan pola karier dan pok i

Penyus

pegawai yangkoosiatcn, n penilaiankinerjabelum dikaitkandengan

Pengembangai

i penilaian kinerja dikaitkan

drngan pemben

•jangan

pemberian tunjangan kinerja

Pcrigalihan jabaiau stnikturaJ kepada berbagai jabatan fuiigsiona] belum dilakukan secara maksimal

1 Database pegawai belum diupdatc secara komprthensif dan Evaluaai

Subatanai. Sekretariat Jenderal. dan satuan kerja di Perwakikn Heviu proaea bisnta

uienvrliiiuh

'enguatan

Penerapan •

Lidengan kebutuhan

StandardOperatingProcedures(SOP)behim dire»iuda evaluasi aecau-aperiod ik

Penerapan atatern Monitoring dan Evaluasi

Penyusunan naakah urgenai.

Peneupanatrukturorganisasi baru bidang

orgamsaai

J

Monitoring dan Evaluaai

Menmgkatfcan ZonaIntegriuu menujuWBBM

Penerapan Konflik KepenUngan belum dilakukan monitoring

ii dengan perkembangan

Pengembangan kapaail

a pedomanpola karierdan polarotasi

Pelaksanaanpcngalihanjaba

lanerja

uktural kepadi

be rt-agai jabatan fungi

Prngcmbangan database pegawai secara

komprehenstf sejalsu.dengan perkembangan dan kebutuhan organasaai

RENCANA AKSI RBI TAHUN 2015-2019 (3) Penguatan Peraturan

Perundang- undangan

AGENDA PRIORITAS DAN OPTIMALISASI RBI (1)

Terdapat peraturan perundangan i. Identiiikasi peraturan perundang

yang tidak aeauai dengan

perkembangan, disharmoni, dan tumpang tindih

perundang undangan;

fc- Harmonisasi dan revis kebijakan; i. Pemutakhiran ndeks peraturan perundang- undangan dalam

bentuk cetak maupun digitaldi website;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasilsurvei rnenunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih rendah

Penguatan pen

1. Restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan danperkembangan kelembagaan: a. Restrukturisasi pembidangan (substansi) dengan melakukan evaluasi Peraturan

indangan;

}. Dokumentasi peraturan

apan standar

pelayanan;

Percepatan penyelesaian pengaduan/laporan niasyarakaL

:. Evaluaai penerapan teknologi informasj.

Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015.

b. Restrukturisasi Sekretariat Jenderal untuk mengakomodir perkembangan kelembagaan Ombudsman yang terusberlangsung. Penambahan eselon II. c. Pembentukan satuan kerja di Perwakilan.

2. Pemutakhiran Analisis Jabatan danUraian Jabatan. Kegiatan ini untuk memberikan informasi penetapan standar kompetensi jabatan, yang sangat penting dalamkaitan dengan penilaian kinerja pegawai, perencanaan pegawai, sistem rekruitmen, pengembangan jabatan fungsional, danpengembangan SDM. 3. Pemetaan KompetensiPegawai. Pemetaan ini untuk memberikan informasi

kondisi pegawai saatini berdasarkan kompetensinya, sehingga dapat diketahui pegawai yang tepat untuk menduduki atauditempatkan pada posisi tertentu dalam organisasi. Terhadap pegawai yang dinilai kurang memenuhi standar

kompetensi, dapatdilakukan perencanaan pengembangan.

AGENDA PRIORITAS DAN OPTIMALISASI RBI (2)

AGENDA PRIORITAS DAN OPTIMALISASI RBI (3)

4. Penyempurnaan bisnis proses dan SOP. Langkah ini dilakukan dalam rangka men.ngkatkan efisiensi dan efektivrtas proses manajemen. Penyempurnaan

mel.put. dua hal yaitu pelengkapan yang belum ada dan evaluasi yang telah ada.

5. Wilayah Bebas Korupsi. Penetapan wilayah bebas korupsi menjadi prioritas mengingat Ombudsman adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik. Pencapa.an WBK diawali dengan penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

6. Pengembangan nilai-nilai "SOLUSI". Internalisasi dan implementasi nilai-nilai sopan", "lugas", dan "sigap" ditujukan untuk membangun budaya pegawai dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja Ombudsman sekaligus sebagai upaya untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja dengan etos tinggi. Pengembangan nilai-nilai ini selaras dengan Revolusi Mental dengan aspek "integritas", "etos kerja", dan "gotong royong".

7. Pelaksanaan anggaran. Dalam rangka optimalisasi anggaran, Ombudsman melakukan efisiensi danefektivitas pelaksanaan kegiatan. Langkah yang ditempuh adalahmelakukan penajaman kegiatan denganpenentuan skala prioritas kegiatan yang memberikan manfaat besarbagi upaya peningkatan kinerja Ombudsman, melakukan sinergi dengan seluruh unit kerja, dan melakukan penghematan terhadappengeluaran yang tidakperlu. 8. Penyesuaian Quick Wins. Penyesuaian Quick Wins dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik olehOmbudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik. Alternatif:

> Penguatan BPP.

> Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi.

Terima kasih

OMBUDSMAN 1(1 I'l HLIk IMIOMM A

PAJfTAR HADTR JAKARTA.

2016

ACARAigp^-^uso X V*«i (wa\) feeotmii etroU*

k AsMy"

IcJ^.fr

S&US M01)

Mo f,*-^ ft*,. Q % iCLWtU

(.'

£tsmrt ity ft

Y^JUa OrK

f
—^*' £^^ A t-WJ-/or> o

10

li

IrrnQ. Nurjonnci jnqRsaQ

pu^Tf ..^

/Bffisgfe

toPI

c+af Pf

pA

£vT Dur> \+

24

25

W* I gfafcU A^fl . ae****

4( &f p- • _ .

•