2016

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL PENILIAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 743A/SIC/Dirut/X/2016 LVLK PT. Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee

:

PT Multikarya Sawit Prima

b) Alamat Lokasi

:

Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

c) Alamat Kantor

:

Nouble House Lt 11, Jl. Dr Ide Anak Agung Lot Kav. E4.2 No. 2 (sub blok 6.7) Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan

d) Nomor Izin

:

- Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 100-250253.15-2007, tanggal 1 Februari 2007 - Sertifikat Hak Guna Usaha N0. 15, tanggal 8 November 2012

e) Luas

:

± 8.200 Ha

f)

:

29 Agustus s/d 1 September 2016

:

Penilaian IPK PT Multikarya Sawit Prima dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama “PT Multikarya Sawit Prima” dengan Nomor 102-SIC-04.02

Tanggal Pelaksanaan

g) Hasil Penilaian

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT. Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon

: 0251-8634086, 8635464

Fax

: 0251-8634232

Email

: [email protected]

Bogor, 01 Oktober 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 106A/VLK/DIRSERTF/IX/2016

Tentang

PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IPK PT MULTIKARYA SAWIT PRIMA Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 100-250-253.15-2007, tanggal 1 Februari 2007, Sertifikat Hak Guna Usaha N0. 15, tanggal 8 November 2012 seluas ± 8.200 Ha Menimbang

:

1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat

:

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/8/2016 2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03

Memperhatikan :

TMPL-SIC-022

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 028/SIC/SPK-Persh/VLK/ VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 2

Memutuskan Menetapkan :

1. Lulus kepada Pemegang IPK PT Multikarya Sawit Prima di Provinsi Sumatera Barat karena telah MEMENUHI norma penilaian diterapkan untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 dan Lampiran 3.2, dan berhak diberikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan No : 102-SIC-04.02 dengan masa berlaku selama 1 Tahun dari tanggal 27 September 2016 s/d 26 September 2017 2. Dilakukan kegiatan penilikan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Multikarya Sawit Prima di Provinsi Sumatera Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 27 September 2016

Mengetahui

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-022

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

28 Februari 2015

Halaman 2 dari 2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IPK PT MULTIKARYA SAWIT PRIMA, PROVINSI SUMATERA BARAT 1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-007-IDN

(c) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected] (e) Direktur Utama

: Ir. Iin Indasah

(f) Standar

:

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016  Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April, Jo. P.15/PHPL /PPHH/HPL.3/8/2016 2016, tanggal 31 Agustus 2016 (g) Tim Audit 

:

Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan  2)

:

Ir. Gusdaji

Identitas Auditee :

1.

Nama Perusahaan

: PT Multikarya Sawit Prima

2.

Surat Izin

:

 Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 100.250.253.152007 tentang Perubahan luas izin usaha perkebunan  Keputusan Kepala BPN No. 75/HGU/BPN RI/2011 tanggal 27 September 2011

3

Luas

:

± 8.200 Ha

Halaman 1 dari 16

4.

5.

Alamat Perusahaan

:

-

Pusat

:

Nouble House Lt 11, Jl. Dr Ide Anak Agung Lot Kav. E4.2 No. 2 (sub blok 6.7) Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan

-

Site

:

Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

 Direktur Utama

:

Bastian Purnama

 Direktur

:

Denny Wahyu Priyakurniawan

 Komisaris

:

Nicolas Bernadus Tirtadinata

Pengurus :

Halaman 2 dari 16

3)

Ringkasan Tahapan Tahapan

Persiapan

: Waktu dan Tempat Bogor 22 s/d 23 Agustus 2016

Ringkasan Catatan Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan Verifikasi

metodologi

Penilaian

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Tim Audit dari Kantor LV-LK Bogor kePadang

22 Juni 2016

Konsultasi Publik

Kantor PT MSP 29 Agustus 2016

Menyampaikan rencana kegiatan audit PT MSP. menerima aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat yang secara langsung terkena dampak kegiatan operasional PT MSP

Pertemuan Pembukaan

Kantor PT MSP 29 Agustus 2016

Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT MSP. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor dan site PT MSP 29 s/d 31 Agustus 2016

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Halaman 3 dari 16

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan

Kantor PT MSP 01 September 2016

Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

Bogor, 05 September 2016

Tim Audit menyusun laporan VLK PT MSP. Panel hasil Penilaian Audit PT MSP dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Finalisasi laporan Penilaian Audit VLK PT MSP.

Rapat Penyampaian hasil

Penyempurnaan Laporan



Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan Tim Audit menyempurnakan Akhir

laporan

Penyusunan resume hasil Audit VLK PT MSP Pengambilan Keputusan

Bogor, 27 September 2016 (pukul 13.00-15.00)

Berdasarkan hasil VLK diputuskan bahwa PT Multikarya Sawit Prima dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama “PT Multikarya Sawit Prima” dengan Nomor 102-SIC-04.02 Halaman 4 dari 16

4)

Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

P.1

Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

K.1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan nonkehutanan yang tidak mengubah status hutan. 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. a. ILS/IPK pada pinjam pakai

areal

b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

Not Verified/ Tidak Diberlakukan


Pemegang IPK PT MSP merupakan pemegang izin usaha perkebunan sesuai izin perkebunan PT MSP melalui Keputusan Bupati Solok Selatan No. SK. IUP-B Nomor 100.130.201-2006 tanggal 27 Juli 2006 dan perubahannya No. 100.250.253.15-2007 tentang Perubahan Luas Izin Usaha Perkebunan PT MULTIKARYA SAWIT PRIMA (MSP). Sesuai kewajiban atas SK tersebut, PT MSP telah memperoleh HGU melalui sertifikat HGU No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Asal hak berupa tanah negara bekas pelepasan tanah ulayat nagari. IPK PT MSP bukan pada areal pinjam pakai tetapi pada APL. IPK PT MSP (IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/Menhut-II/2014 pasal 30 ayat 2) bukan pada areal pinjam pakai tetapi pada APL sesuai sertifikat HGU PT MSP No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.

Halaman 5 dari 16

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER



K.1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a

Izin HTHR


b

Peta Lampiran HTHR


IPK PT MSP bukan pada areal HTHR tetapi pada APL. IPK PT MSP (IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/Menhut-II/2014 pasal 30 ayat 2) bukan pada areal pinjam pakai tetapi pada APL sesuai sertifikat HGU PT MSP No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. IPK PT MSP bukan pada areal HTHR tetapi pada APL. IPK PT MSP (IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/Menhut-II/2014 pasal 30 ayat 2) bukan pada areal pinjam pakai tetapi pada APL sesuai sertifikat HGU PT MSP No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.

K.1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a

Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)


IPK PT MSP bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan tetapi pada areal APL. IPK PT MSP (IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/MenhutII/2014 pasal 30 ayat 2) bukan pada areal pinjam pakai tetapi pada APL sesuai sertifikat HGU PT MSP No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.

Halaman 6 dari 16

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER b

c

d

Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

IPK pada dilepaskan

areal

yang

Peta lampiran IPK

Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified Not Verified/ Tidak Diberlakukan



e

Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)



IPK PT MSP bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan tetapi pada areal APL. IPK PT MSP (IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/MenhutII/2014 pasal 30 ayat 2) bukan pada areal pinjam pakai tetapi pada APL sesuai sertifikat HGU PT MSP No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. IPK PT MSP bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan tetapi pada areal APL. IPK PT MSP (IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/MenhutII/2014 pasal 30 ayat 2) bukan pada areal pinjam pakai tetapi pada APL sesuai sertifikat HGU PT MSP No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. IPK PT MSP bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan tetapi pada areal APL. IPK PT MSP (IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/MenhutII/2014 pasal 30 ayat 2) bukan pada areal pinjam pakai tetapi pada APL sesuai sertifikat HGU PT MSP No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. IPK PT MSP bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan tetapi pada areal APL. IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/Menhut-II/2014 pasal 30 ayat 2 bukan pada areal pinjam pakai tetapi pada APL sesuai sertifikat HGU PT MSP No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.

Halaman 7 dari 16




1.3.2 IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a

b

IPK pada dilepaskan

areal

Peta lampiran IPK

yang



IPK PT MSP (IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/Menhut-II/2014 pasal 30 ayat 2) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada areal APL sesuai sertifikat HGU PT MSP No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. IPK PT MSP dilakukan untuk usaha perkebunan kelapa sawit sesuai Keputusan Bupati Solok Selatan No. 100.130.201-2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Multikarya Sawit Prima yang diubah melalui SK No. 100.250.253.15-2007 IPK PT MSP (IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/Menhut-II/2014 pasal 30 ayat 2) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada areal APL sesuai sertifikat HGU PT MSP No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. IPK PT MSP dilakukan untuk usaha perkebunan kelapa sawit sesuai Keputusan Bupati Solok Selatan No. 100.130.201-2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Multikarya Sawit Prima yang diubah melalui SK No. 100.250.253.15-2007

Halaman 8 dari 16




K.1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL a

Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

b

Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

Memenuhi

Hasil Risalah Tegakan terkait batas-batas IPK oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa rencana IPK sesuai dengan lokasi izin yang diberikan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PT MSP dan dicek oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan tersebut selanjutnya PT MSP membuat Rencana Penebangan yang merupakan kegiatan land clearing untuk persiapan kegiatan perkebunan kelapa sawit.

Memenuhi

Areal PT MULTIKARYA SAWIT PRIMA merupakan APL (Tanah Negara Bekas Pelepasan Tanah Ulayat Nagari) dan telah memperoleh Sertifikat HGU No. 15 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Solok Selatan tanggal 8 Nopember 2012 dan berlaku s.d. 8 Nopember 2042. Sertifikat HGU tersebut dilampiri dengan surat ukur dan sketsa tanah skala 1:75.000. Dasar pendaftaran HGU tersebut berupa Surat Keputusan Kepala BPN No. 75/HGU/BPN RI/2011 tanggal 27 September 2011. Terdapat Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT MULTIKARYA SAWIT PRIMA melalui Keputusan Bupati Solok Selatan No. SK. IUP-B Nomor 100.130.201-2006 tanggal 27 Juli 2006 dan perubahannya No. 100.250.253.15-2007 tentang Perubahan Luas Izin Usaha Perkebunan PT MULTIKARYA SAWIT PRIMA. Dokumen AMDAL PT MULTIKARYA SAWIT PRIMA telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Keputusan No. 660133-2009 tanggal 5 Maret 2009.

Halaman 9 dari 16


c

Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)



Memenuhi d

IPK pada APL


Peta lampiran Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT MULTIKARYA SAWIT PRIMA menunjukkan lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) merupakan APL Pemegang IPK PT MSP (IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/Menhut-II/2014 pasal 30 ayat 2) merupakan pemegang izin usaha perkebunan sesuai izin perkebunan PT MSP melalui Keputusan Bupati Solok Selatan No. SK. IUP-B Nomor 100.130.201-2006 tanggal 27 Juli 2006 dan perubahannya No. 100.250.253.15-2007 tentang Perubahan Luas Izin Usaha Perkebunan PT MULTIKARYA SAWIT PRIMA. (pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha). Selanjutnya PT MSP memberikan kuasa pelaksana pemanfaatan kayu kepada CV Morawa Timber Industry (MTI) sesuai Surat Kuasa PT MSP yang diwakili Bastian Purnama (Direktur Utama) kepada CV Morawa Timber Industry yang diwakili Edward (Kuasa Direktur) tanggal 26 Pebruari 2014. Izin Pemanfaatan Kayu PT Multikarya Sawit Prima berada pada areal yang telah disetujui yaitu pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang sudah di HGU kan sebagaimana dokumen :  Sertifikat HGU PT Multikarya Sawit Prima No. 15 tanggal 8 Nopember 2012  Keputusan Bupati Solok Selatan No. SK. IUP-B Nomor 100.130.201-2006 tanggal 27 Juli 2006 dan perubahannya No. 100.250.253.15-2007 tentang Perubahan Luas Izin Usaha Perkebunan PT MULTIKARYA SAWIT PRIMA dan peta lampiran.  Dokumen AMDAL PT MULTIKARYA SAWIT PRIMA telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Keputusan No. 660-133-2009 tanggal 5 Maret 2009 Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, Halaman 10 dari 16




diperoleh titik koordinat dengan menggunakan GPS pada lokasi IPK sbb.: -

01° 07’ 14,5” LS dan 101° 24’ 33,3” BT

-

01° 07’ 16,2” LS dan 101° 24’ 32,3” BT

-

01° 07’ 14,8” LS dan 101° 24’ 31,2” BT Hasil ploting titik koordinat tersebut pada peta IPK menunjukkan bahwa titik-titik koordinat tersebut berada pada APL. Memenuhi e

Peta lampiran IPK

Letak lokasi Izin Pemanfaatan Kayu PT Multikarya Sawit Prima sesuai dengan peta Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Solok Selatan.

1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a

IPK pada APL


b

Peta lampiran IPK


IPK PT MSP bukan pada areal APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi areal IPK untuk perkebunan. IPK PT MSP (IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/Menhut-II/2014 pasal 30 ayat 2) bukan pada areal pinjam pakai tetapi pada APL sesuai sertifikat HGU PT MSP No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. IPK PT MSP bukan pada areal APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi areal IPK untuk perkebunan. IPK PT MSP (IPK melekat pada izin HGU sesuai Permenhut No. P.62/Menhut-II/2014 pasal 30 ayat 2) bukan pada areal pinjam pakai tetapi pada APL sesuai sertifikat HGU PT MSP No. 15 tanggal 8 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan

Halaman 11 dari 16

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER P.2



Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

K.2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. 2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. Memenuhi Dokumen rencana Sesuai Permenhut No. P.62/Menhut-II/2014, penebangan IPK /ILS IPK PT Multikarya Sawit Prima telah membuat rencana penebangan arealnya dengan melakukan survey potensi/risalah tegakan. Hasil kegiatan survey yang dilakukan oleh tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan bersama-sama dengan tim perusahaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Risalah Tegakan Pada Lokasi Pemanfaatan Kayu Nomor 522.2/310/PH-2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan dan disetujui oleh pihak perusahaan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PT MSP dan dicek oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan tersebut selanjutnya PT MSP membuat Rencana Penebangan yang merupakan kegiatan land clearing untuk persiapan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah disahkan oleh Kuasa PT MSP. Rencana penebangan dibagi menjadi 4 (empat) blok :    

Blok I Blok II Blok III Blok IV

: 1.000 ha : 1.400 ha : 2.527,40 ha : 1.600 ha

Halaman 12 dari 16

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER 2.1.2.



Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

Memenuhi

IPK PT Multikarya Sawit Prima telah membuat rencana penebangan arealnya dengan melakukan survey potensi/risalah tegakan. Hasil survei tersebut selanjutnya dilakukan uji petik oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan bersama-sama dengan pegawai perusahaan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Risalah Tegakan pada Lokasi Pemanfaatan Kayu Nomor 522.2/310/PH-2013 tanggal 19 Juni 2013. Berita Acara dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan dengan hasil sbb.: 1. Taksiran tegakan di lapangan dengan intensitas sampling 5% didapatkan jumlah pohon sebanyak 2.377 batang dengan volume 2.353,20 m3 kayu bulat. 2. IPK diberikan target tebangan sebanyak 47.064 m3 dengan rincian 39.977 m3 Kayu Bulat (KB) dan sebanyak 7.087 m3 Kayu Bulat Kecil (KBK). 1.

b. Dokumen produksi kayu (LHP)

Memenuhi

LHP yang diterbitkan seluruhnya dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh Wasganis PKB 1. Hasil uji petik fisik dengan LHP menunjukkan adanya kesesuaian (nomor batang, volume dan jenis kayu). 2. Hasil pemerksaan menunjukkan tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis. 1.

Halaman 13 dari 16




K.2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkut-an kayu 2.2.1 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a.

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

Memenuhi

Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan baik kelompok jenis, volume maupun tarifnya

b.

Bukti Setor dan/atauPSDH

DR

Memenuhi

DR dan PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.

c.

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi

Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif

2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a.

FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

Memenuhi

Seluruh FAKB selama periode audit (Juni 2015 s.d. Mei 2016) menunjukkan seluruhnya dilampiri dengan DKB dan diterbitkan oleh Ganis PKB an. Sumardi No. reg. 01846-03/PKB-R/V/2015. PT MSP mengangkut kayu dari TPn menuju TPK Antara menggunakan dokumen SKSKB sedangkan dokumen FAKB digunakan untuk mengawal kayu dari TPK Antara menuju industri (pembeli). Hasil telaah terhadap data mutasi kayu di TPK Antara periode Juni 2015 s.d. Mei 2016 menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen FAKB yang diterbitkan

b.

SKSKB dan DKB untuk KB

Memenuhi

Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan.

Halaman 14 dari 16




K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1 Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

P.3

Tidak Diterapkan/ Not Applicable

PT MSP belum berhak menerapkan Tanda V-Legal sampai dinyatakan lulus dan terbit sertifikat.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerja-an bagi industri pengolahan.

K.3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 3.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

Terdapat dokumen prosedur yang berkaitan dengan K3 telah memenuhi aspek teknis, mudah difahami dan dapat diterapkan. PT MSP memiliki Personil penanggungjawab K3 yang dikukuhkan dengan Surat Penunjukan Direktur PT MSP, No. 005/MSP/IV/2015 yang menunjuk Dewitri sebagai penanggungjawab K3.

b. Ketersediaan peralatan K3.

Memenuhi

PT MSP telah menerapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3 dengan penyediaan peralatan K3 diantaranya adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tersedia dengan persediaan obat yang memadai. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.

Halaman 15 dari 16


Memenuhi/Tidak Memenuhi/ / Not Applicable / Not Verified Memenuhi

c. Catatan kecelakaan kerja.


PT MSP telah mempunyai dokumen Catatan Kecelakaan Kerja PT Multikarya Sawit Prima yang disusun secara periodik dan dibuat oleh Petugas K3. Hasil telaah dokumen selama 12 bulan terakhir menunjukkan tidak adanya kecelakaan kerja selama periode tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan untuk menekan angka kecelakaan kerja di PT MSP, dilakukan melalui pemakaian APD di seluruh tempat kerja oleh karyawan dan pemasangan spanduk dan papan himbauan tentang K3 di lapangan.

K.3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja 3.1.1 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang bawah umur

masih

di

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan dan wawancara dengan pekerja diperoleh informasi bahwa Karyawan termuda yang tercatat adalah atas nama Sri Ismawani lahir tanggal 10 April 1997 dan bergabung dengan perusahaan tanggal 1 Mei 2016 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 19 Tahun 1 Bulan

Bogor, 27 September 2016 Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 16 dari 16

VfGUV

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

LV_

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN

/uTWill I—

I—

I—

l

—

I

s

I— V—

*

r

b

i

J L . RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR

102-SIC-04.02 Tanggal Berakhir : 26-09-2017

Tanggal Terbit : 27-09-2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat V E R I F I K A S I L E G A L I T A S KAYU (VLK) kepada :

PT. MULTIKARYA SAWIT PRIMA SELAKU PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) - K e p u t u s a n Bupati S o l o k S e l a t a n P r o v i n s i S u m a t e r a Barat Nomor : 100-250-253.15-2007 T a n g g a l 1 F e b r u a r i 2007 Luas Areal + 8.200 Hektar di

Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

Predikat Lulus lr. UN I N D A S A H Direktur Utama Perusahaan

tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hid up dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P. 14/PHPL/SET/4/2016; Lampiran 2.4 & Lampirane3.2

2016

Recommend Documents