2016

PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2015/2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2015

1

KATA PENGANTAR

Atas nama Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kami sampaikan selamat datang kepada Mahasiswa Baru 2013 di kampus tercinta ini. Saudara merupakan putra-putri Indonesia pilihan, karena dengan persaingan yang ketat saudara telah menyisihkan ribuan calon untuk diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oleh karena itu pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan visi yang telah dicanangkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya berkeinginan untuk menjadi Fakultas Hukum terkemuka, yang menghasilkan lulusan berkemampuan akademis, profesional, humanis, etis dan religius. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka diperlukan kerja keras seluruh civitas academika. Buku Pedoman Pendidikan ini diterbitkan untuk menjadi panduan bagi mahasiswa dalam mengikuti seluruh kegiatan Proses Belajar Mengajar. Maka dari itu, setiap mahasiswa diharapkan memahami dengan baik seluruh isi buku ini. Sekali lagi kepada seluruh mahasiswa baru kami sampaikan selamat belajar, dengan harapan setiap mahasiswa yang dihasilkan oleh kampus ini merupakan manusia-manusia terbaik, yang dapat mencurahkan perhatian untuk kemajuan bangsa dan negara. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Malang, Agustus2015 Dekan, ttd

Dr. Rachmad Safa’at, SH. M.Si. NIP. 19620805 198802 1 001

2

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR: /SK. FH/2015 Tentang PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2012/2013

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diperlukan adanya suatu pedoman sebagai aturan pelaksanaannya; b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu diterbitkan Pedoman Pendidikan yang memberikan arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas BrawijayaTahun Akademik 2012/2013; Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya; 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 360/SK/2011 tentang Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2011/2012; 10. Peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

1. Pedoman Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2012/2013. 2. Keputusan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan. 3

Ditetapkan di: Malang Pada tanggal: Dekan, ttd. Dr. Rachmad Safa’at, SH. M.Si. NIP. 19620805 198802 1 001

4

BAB I SEJARAH PERKEMBANGAN, VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

A.

Sejarah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semula bernama Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) berdiri pada 1 Juli 1957 atas Prakarsa Yayasan Perguruan Tinggi Malang (YPTM). Dalam perkembangan selanjutnya, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Malang, PTHPM diakui sebagai milik Kotapraja Malang dan merupakan bagian dari Universitas Kotapraja Malang. Peresmian pengakuan dilakukan pada 1 Juli 1960 bertepatan dengan upacara peringatan Dies Natalis III PTHPM. Pada 1961, Universitas Kotapraja Malang yang pada waktu itu memiliki tiga Fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Administrasi Niaga (kemudian berubah menjadi FKK dan sekarang bernama Fakultas Ilmu Administrasi) dan Fakultas Pertanian, mengganti namanya menjadi Universitas Brawijaya, sekaligus menambah fakultas baru dengan adanya penggabungan Fakultas Ekonomi yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (YPTEM) pada 1957, akhirnya terjadi penggabungan antara YPTM dengan YPTEM menjadi Yayasan Universitas Brawijaya Malang. Universitas Brawijaya dinegerikan pada 5 Januari 1963 dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1963. Sejak saat itu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) Universitas Brawijaya menjadi salah satu Fakultas Hukum Negeri di Jawa Timur. Sehubungan dengan adanya kebijakan penataan fakultas-fakultas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1982 tanggal 7 September 1982 berganti nama menjadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada tahun 1995 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya membuka program S. 1 Ekstensi yang disahkan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 62/DIKTI/Kep/1999 tentang Pembukaan Program Ekstensi dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada tahun 2003berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002,Program Ekstensi tersebut diintegrasikan dengan program reguler. Pada1997 telah berdiri program studi Magister (S2) Ilmu Hukum berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 72/DIKTI/Kep/1997 dan pada 2001/2002 telah berdiri Program Studi S3 (Program Doktor) Ilmu Hukum berdasarkan surat izin dari Dirjen Dikti Nomor 2365/D/T/2001 tanggal 11 Juli 2001. Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 01107/AK/1. 1/UBGIHK/VIII/1998 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terakreditasi dengan Kualifikasi A, dan berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor 06670/Ak-VIII-S1027/UBGIHK/VII/2005 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terakreditasi dengan Kualifikasi A untuk kedua kalinya. Saat ini Fakultas Hukum mengelola tiga jenjang pendidikan, yaitu Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3). Jenjang Sarjana (S1) terdiri dari lima bagian dan delapan konsentrasi. Sedangkan jenjang Magister (S2) terdiri dari enamminat kekhususan. Pada 2008, Fakultas Hukum UB membuka Program Magister Kenotariatan (S2) berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI Nomor1614/D/T/2008. Pada tahun yang sama Fakultas Hukum UB juga membuka kelas berbahasa Inggris untuk program S1. Pada tahun 2010 Program studi S1 Ilmu Hukum FHUB terakreditasi dengan kualifikasi A untuk ketiga kalinya berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 020 Tahun 2010. Demikian halnya dengan Program Magister Ilmu Hukum FHUB terakreditasi dengan kualifikasi A untuk kedua kalinya berdasarkan 5

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 014 Tahun 2010. Sedangkan Program Doktor Ilmu Hukum FHUB terakreditasi dengan kualifikasi B berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 012 Tahun 2010. B.

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Brawijaya Visi Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembagunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Misi a. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran tentang keberadaban penciptaanalam oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sadarbahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. b. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional yang berkualitas serta berkepribadian. c. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Tujuan Pendidikan Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada didalam kawasan keahliannya. b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama. c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya dibidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat; d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya. C.

Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Visi Menjadi Fakultas Hukum unggul yang berstandar Internasional untuk menghasilkan lulusan berkemampuan akademis, profesional, humanis, etis dan religius Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang dapat mengembangkan penalaran dan kemampuan profesional di bidang hukum; 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian perkembangan ilmu hukum; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian.

Tujuan Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan: 6

1. 2. 3.

Memahami asas-asas hukum, dogmatik hukum dan memiliki ketrampilan dasar penelitian dogmatik hukum; Menerapkan asas dan dogmatik hukum dalam menangani masalah-masalah hukum secara profesional; Bersikap dan berperilakuhumanis, etis dan religus.

7

BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Organisasi penyelenggara pendidikan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Khusus untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Secara struktural dan fungsional organisasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terdiri dari: a. Senat; b. Unsur Pimpinan: Dekan dan para Pembantu Dekan; c. Unsur Pelaksana Akademik: 1. Program Studi: a) Sarjana Ilmu Hukum b) Magister Ilmu Hukum c) Magister Kenotariatan d) Doktor Ilmu Hukum 2. Bagian: a) Hukum Perdata b) Hukum Pidana c) Hukum Tata Negara d) Hukum Administrasi Negara e) Hukum Internasional d. Unit Pelaksana Penjaminan Mutu di Tingkat Fakultas: Gugus Jaminan Mutu (GJM) e. Unsur Pelaksana Administratif: KepalaTata Usaha: a) Kasubag Pendidikan; b) Kasubag Umum dan Perlengkapan; c) Kasubag Keuangan dan Kepegawaian; d) Kasubag Kemahasiwaan dan Alumni; f. Unsur Penunjang: LaboratoriumHukum a) Laboratorium Pengkajian Hukum b) Laboratorium Praktik Hukum g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 1. Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH); 2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH); 3. Badan Pengelolaan Penelitian dan Kerjasama (BPPK) 4. Unit Penerbitan Jurnal; 5. Laboratorium Komputer; 6. Laboratorium Bahasa. 7. Perencanaan Sistem Informasi dan Kehumasan (PSIK) Tugas, fungsi dan wewenang serta keterkaitan fungsional dan struktural antara sub unsur yang satu dengan yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan digambarkan secara rinci sebagai berikut. A. Senat Fakultas Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas yang beranggotakan Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Bagian, dan sepuluh orang yang mewakili dosen ditiap-tiap bagian secara proporsional melalui proses pemilihan. Anggota 8

Senat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat ) tahun atas usul Dekan. Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan sebagai Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat. Senat Fakultas terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Pengembangan dan Bidang Evaluasi. Keberadaan kedua bidang ini untuk memfokuskan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai lembaga normatif tertinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Senat Fakultas memiliki peran yang strategis. Peran ini dilakukan oleh Bidang Pengembangan dan Bidang Evaluasi yang tugas pokoknya terdiri dari: (1) merumuskan baku mutu pendidikan, (2) merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian civitas akademika. B.

Unsur Pimpinan 1.

Dekan Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab utama Fakultas. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dengan masa jabatan 4 tahundan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak bolehlebih dari dua kali masa jabatan berturut turut. Dekan bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sekaligus melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan, mahasiswa serta tenaga administrasi.

2.

Pembantu Dekan Pembantu Dekan terdiri dari Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah dipilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Masa jabatan Pembantu Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. a. Pembantu Dekan Bidang Akademik Pembantu Dekan Bidang Akademikatau biasa disebut Pembantu Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas dan Fungsi Pembantu Dekan Bidang Akademik adalah mengkoordinasikan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas yang meliputi: (a) Perencanaan, pelaksanaan, mengevalusi dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (b) Pembinaan tenaga kependidikan yang dilakukan bersama Bagian, (c) Persiapan pembukaan program pendidikan yang dilakukan bersama Bagian, (d) Penciptaan iklim akademis yang kondusif di dalam kampus, (e) Pengelolaan data yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum atau biasa disebut Pembantu Dekan II mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatanpenyusunan kebutuhan dan pengadaan fasilitas perlengkapan guna keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas. c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan 9

Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan atau biasa disebut Pembantu Dekan III mempunyai tugas membantu Dekan melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan kemahasiswaan. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaa bertugas dan berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi: (a) Pelaksanaan pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran dan minat, (b) Pelaksanaan kegiatan ilmiah mahasiswa melalui berbagai jenis lomba karya tulis ilmiah, baik pada tingkat fakultas, universitas, regional, nasional maupun internasional. C.

Unsur Pelaksana Akademik 1. KetuaProgram Studi Sarjana Ilmu Hukum Ketua Program Studi (KPS) Sarjana Ilmu Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Dekan untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun. Bila dipandang perlu dapat diangkat seorang sekretaris. KPS dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk: a. melaksanakan koordinasi dengan pimpinan fakultas dalam pengelolaan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum; b. menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum; c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar Program Studi Sarjana Ilmu Hukum; d. memberikan laporan secara periodik kepada Dekan. 2. Bagian Bagian adalah unsur pelaksana akademik yang mengelola sumberdaya manusia danpengembangan ilmu. Bagian terdiri atas: a. Ketua Bagian dan dapat dibantu seorang sekretaris, b. Kelompok pengajar, Ketua dan Sekretaris Bagian dipilih oleh dosen kelompok pengajar pada bagian masingmasing dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Bagian mempunyai tugas untuk: a. Melakukan penataan, monitoring dan evaluasi terhadap mata kuliah, dosen pengasuh mata kuliah, silabi, Satuan Acara Perkuliahan, buku ajar, pelaksanaan perkuliahan, evaluasi hasil belajar mahasiswa, dosen pembimbing tugas akhir dan Kuliah Kerja Lapang (KKL). b. Melaksanakan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh Dekan maupun Pembantu Dekan Bidang Akademik. c. Mengusulkan susunan majelis penguji ujian tugas akhir (skripsi) mahasiswa, dan d. Mengelola mata kuliah konsentrasi.

D.

Gugus Jaminan Mutu Gugus Jaminan Mutu bertugas menyusun (a) Kebijakan Akademik, (b) Standar Akademik, (c) Peraturan Akademik, (d) Manual Mutu Akademik dan (e) Manual Prosedur Tingkat Fakultas, selain itu bertugas menyusun Kompetensi Program Studi, Instruksi Kerja danSpesifikasi Lulusan. GJM juga bertugas untuk membantu Dekan dalam membuat laporan keberhasilan, kegagalan dan analisisnya dalam bentuk Evaluasi Diri Kinerja Fakultas kepada Rektor.

E.

Unsur Penunjang 10

Unsur penunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Fakultas dilaksanakan oleh Laboratorium Praktik Hukum dan Laboratorium Pengkajian Hukum. 1. Laboratorium Praktik Hukum Laboratorium Hukum secara strukturalberkedudukandi bawah Fakultas dan atau di bawah Bagian. Laboratorium Hukum berfungsi sebagai unsur penunjang pendidikan hukum yang melaksanakan pendidikan kemahiran dan keterampilan hukum serta pengembangan ilmu hukum. Laboratorium Hukum terdiri dari: a. Laboratorium Praktik Hukum b. Laboratorium Pengkajian Hukum Laboratorium Praktik Hukum dipimpin oleh seorang Ketua Laboratorium yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Dekan untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun. Bila dipandang perlu dapat diangkat seorang sekretaris. Laboratorium Praktik hukum dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk: a. Menetapkan dan mengembangkan jenis mata kuliah kemahiran dan keterampilan hukum. b. Mengusulkan dosen pengajar mata kuliah kemahiran dan keterampilan hukum. c. Memfasilitasi kegiatan perkuliahan kemahiran dan keterampilan hukum. d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahiran dan keterampilan hukum serta pelatihan hukum yang bersifat ekstra kurikuler. 2. Laboratorium Pengkajian Hukum Pengkajian Hukum dilaksanakan oleh Pusat-Pusat Pengembangan Hukum yang bertanggungjawab langsung kepada Dekan. Pusat Pengembangan Hukum merupakan unsur penunjang pengembangan ilmu hukum di bidang masing-masing dan bersifat semi otonom yang pendirian dan pembubarannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan untuk masa jabatan tertentu. Pusat Pengembangan, dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk melakukan berbagai kegiatan pengkajian, pengembangan dan penerapan hukum yang bersifat interdisiplin yang berbasis pada ilmu hukum serta melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan konsultasi, pendampingan, pelatihan serta advokasi kebijakan dan hukum. Pusat-pusat Pengembangan yang ada saat ini adalah: 1. Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) 2. Pusat Pengembangan Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan 3. Pusat Pengembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (PP HaKI) 4. Pusat Pengembangan Hukum Agraria (PPHA) 5. Pusat Pengembangan Hukum Ekonomi dan Bisnis (PPHEB) 6. Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (PPHG) 7. Pusat Pengembangan Hukum Kelautan 8. Pusat Pengembangan Hukum Pidana dan Kriminologi 9. Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi 10. Pusat Pengembangan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam 11. Pusat Pengembangan Konstitusi 12. Pusat Pengembangan Perundang-undangan 13. Pusat Studi Sosio-Legal. F.

Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Fakultas terdiri dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Badan Pengelola Penelitian dan Kerjasama, Unit Penerbitan Jurnal Arena Hukum, Pusat 11

Dokumentasi dan Informasi Hukum, Laboratorium Bahasa Inggris, dan Laboratorium Komputer. 1.

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) BKBH berfungsi sebagai Pelayanan Hukum dalam bidang pendidikan masyarakat (community education) dan pelayanan masyarakat (community service) di bidang hukum dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Organisasi ini terdiri dari seorang Ketuadan seorang sekretaris dan apabila dipandang perlu dibantu oleh beberapa orang Ketua Divisi. Ketua, Sekretaris dan Ketua Divisi diangkat oleh Dekan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. Dalam penyelenggaraan pendidikan BKBHbertugas untuk memberikan keterampilan profesional kepada mahasiswa beracara, baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi) serta memfasilitasi mahasiswa dan dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum.

2.

Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) berfungsi sebagai unsur pelaksana teknis dalam bidang publikasi, dokumentasi dan informasi hukum. PDIH dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. PDIH, dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas membantu dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa memperoleh bahan-bahan pustaka dan bahan-bahan hukum serta informasi bahan-bahan hukum ketika melakukan kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah, baik berupa penulisan tugas akhir ataupun penulisan karya ilmiah bidang hukum.

3.

BadanPengelolaan, Penelitian danKerjasama BadanPengelolaan, Penelitian dan Kerjasama (BPPK)merupakan pelaksana kegiatan penelitian dan kerjasama di Fakultas. BPPK bertugas mengembangkan penelitian hukum dan membina sumber daya manusia di bidang penelitian serta menjalin dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan institusi lain. BPPK dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas menjalin kerjasama di bidang penelitian dan mengkoordinasi serta mengevaluasi penelitian dalam hal informasi tawaran penelitian, proposal dan seminar penelitian. BPPK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

4.

Laboratorium Bahasa Inggris Unit ini bertujuan menunjang penguasaan Bahasa Inggris bagi mahasiswa, dosen dan karyawan. Laboratorium Bahasa Inggris dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

5.

Laboratorium Komputer Unit ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, dosen dan karyawan dalam penggunaan komputer. Laboratorium Komputer dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

6.

Perencanaan Sistem Informasi dan Kehumasan (PSIK) Unit ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi bagi mahasiswa, dosen dan karyawan di Fakultas, mulai dari tingkat perencanaan, pengelolaan sistem informasi, pemeliharaan terhadap infrastruktur teknologi informasi 12

sampai dengan publikasi kegiatan fakultas. PSIK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

G.

Unsur Pelaksana Administratif Bagian Tata Usaha Unsur pelaksana administratif dikoordinasikan oleh Kepala Tata Usaha yang bertugas mengelola urusan-urusan ketatausahaan yang meliputi urusan kependidikan dan pengajaran, kemahasiswaan dan alumni, administrasi umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Bagian Tata Usaha bertugas untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan yang dilaksanakan oleh sub-sub bagian sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. 1.

Sub Bagian Pendidikan Sub Bagian Pendidikan adalah pengelola urusan-urusan administrasi pendidikan yang meliputi urusan-urusan pendidikan, pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Sub Bagian Pendidikan bertugas: a. Melakukan pengelolaan data di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Melakukan pendaftaran ulang mahasiswa, pengisisan Kartu Rencana Studi (KRS), pengisian Kartu Hasil Studi (KHS) serta penghitungan frekwensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. c. Menyusun jadwal kuliah dan jadwal ujian. d. Melakukan pengaturan ruang dan sarana perkuliahan. e. Mengatur pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tugas Akhir mahasiswa, Ujian Susulan, Ujian Khusus, serta pelaksanaan Semester Pendek. f. Menunjang kegiatan seminar, lokakarya, penataran dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. g. Melayani mahasiswa dalam pengurusan ijazah dan transkrip nilai mata kuliah.

2.

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah pengelola urusan-urusan administrasi umum dan perlengkapan untuk kebutuhan kerumahtanggaan Fakultas. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan barang perlengkapan guna menunjang penyelengaraan pendidikan.

3.

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian adalah pengelola urusan-urusan keuangan dan kepegawaian fakultas untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas fakultas. Dalam bidang penyelenggaraan pendidikan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian bertugas untuk menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk penyusunan dan penggunaan anggaran, serta masalah kepegawaian.

4.

Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Sub Bagian Kemahsiswaan dan Alumni adalah sebagai pengelola urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni yang meliputi pengembangan penalaran, minat dan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) dan Alumni. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni bertugas untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa ko-kurikuler di bidang 13

penalaran. Seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas berada dalam koordinasi Sub Bagian Kemahsiswaan dan Alumni. Organisasi Kemahasiswaan Organisasi kemahasiswaan yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya meliputi: 1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 2. Dewan Senat Mahasiswa (DSM) 3. Lembaga Otonom (LO): a. Asean Law Student Asociation (ALSA) b. Lembaga Pers Mahasiswa Manifest (LPM Manifest) c. Law English Study Club (LESC) d. Forum Kajian Penelitian Hukum (FKPH) e. Forum Mahasiswa Peduli Keadilan (Formah PK) f. Teater Kertas g. Forum Studi Agama Islam (FORSA)

14

BAB III KURIKULUM

Kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 menetapkan bahwa kurikulum perguruan tinggi terdiri dari Kurikulum Inti yang berlaku secara nasional dan Kurikulum Institusional yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 kurikulum pendidikan tinggi adalah kurikulum yang berbasiskan kompetensi (competence based curriculum). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya telah menetapkan kompetensi lulusan, yaitu lulusan yang memiliki kemampuan: a. Memahami asas-asas hukum, norma hukum dan memiliki keterampilan dasar penelitian hukum. b. Menerapkan asas dan norma hukum dalam menangani masalah-masalah hukum secara profesional. c. Bersikap dan berperilaku humanis, etis, dan religius. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menetapkan beban program studi Sarjana Ilmu Hukum adalah 144-160 sks dengan lama studi 7-14 semester. Beban studi wajib minimal adalah 144 sks, sedangkan bagi mahasiswa yang ingin menempuh lebih dari itu disediakan mata kuliah yang bersifat fakultatif dengan jumlah maksimal sampai dengan 160 sks. Beban studi Sarjana Ilmu Hukum 144 sks tersebut di atas, terdiri dari mata kuliah wajib Program Studi sejumlah 128 sks yang meliputi mata kuliah wajib nasional (kurikulum inti), wajib universitas dan wajib lokal, serta mata kuliah wajib konsentrasi sejumlah 16 sks yang disusun dalam beberapa konsentrasi. Masing-masing konsentrasi merupakan suatu racikan mata kuliah yang mencerminkan arah minat khusus mahasiswa tetapi bukan merupakan spesialisasi. Mata kuliah wajib Program Studi dikelompokkan dalam lima kelompok mata kuliah sebagai berikut: a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) 5 sks. b. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB) 10 sks c. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB) 12 sks d. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH) 91 sks e. Mata KuliahKeahlian Berkarya (MKKB) 10 sks

a. b.

Sedangkan mata kuliah wajib konsentrasi terdiri dari: Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MWK) 10 sks Skripsi 6 sks.

Selain Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Wajib Konsentrasi, mahasiswa dapat memrogramkan Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi dan Mata Kuliah lintas konsentrasi. Struktur mata kuliah dalam kurikulum adalah sebagai berikut: A. Muatan Kurikulum Wajib Program Studi: 128 sks A. 1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)

15

No. Nama Mata Kuliah Sks 1. Pendidikan Agama Pendidikan Agama Islam 2 Pendidikan Agama Katolik 2 Pendidikan Agama Protestan 2 Pendidikan Agama Hindu 2 Pendidikan Agama Budha 2 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 Jumlah 5 A. 2. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB) No Nama Mata Kuliah 1. Etika Profesi Hukum 2. Pengantar Filsafat Hukum 3. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 4. Kuliah Kerja Lapangan (KKL/KKN/PPM)

Jumlah

Sks 2 2 4 2

Keterangan Wajib nasional

Wajib nasional

Keterangan Wajib nasional Wajib nasional Wajib nasional Wajib lokal

10

A. 3. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB) No. Nama Mata Kuliah Sks Keterangan 1. Dasar-Dasar Kewirausahaan 2 Wajib Univ. 2. Logika dan Penalaran Hukum 2 Wajib lokal 3. Bahasa Indonesia 2 Wajib nasional 4. Bahasa Inggris 2 Wajib nasional 5. Pengantar Antropologi Hukum 2 Wajib lokal 6. Pengantar Sosiologi Hukum 2 Wajib lokal Jumlah 12 A. 4. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH) No. Nama Mata Kuliah Sks Keterangan 1. Ilmu Negara 2 Wajib nasional 2. Pengantar Ilmu Hukum 4 Wajib nasional 3. Pengantar Hukum Indonesia 4 Wajib nasional 4. Hukum Perdata 4 Wajib nasional 5. Hukum Pidana 4 Wajib nasional 6. Hukum Tata Negara 4 Wajib nasional 7. Hukum Administrasi Negara 4 Wajib nasional 8. Hukum Islam 2 Wajib nasional 9. Hukum Internasional 4 Wajib nasional 10. Hukum Adat 2 Wajib nasional 11. Hukum Dagang 4 Wajib nasional 12. Hukum Perburuhan 3 Wajib lokal 13. Hukum Agraria 3 Wajib nasional 14. Hukum Lingkungan 3 Wajib nasional 15. Hukum Acara Perdata 4 Wajib nasional 16. Hukum Perikatan 4 Wajib lokal 17. Hukum Perbankan 2 Wajib lokal 18. Hukum Pajak 2 Wajib lokal 16

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Hukum Acara Pidana Tindak Pidana Dalam KUHP Hukum Pidana Khusus Kriminologi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Hukum Administrasi Daerah Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Perjanjian Internasional Hukum Laut Internasional Hukum Ekonomi Internasional Hukum Waris Islam Hukum Acara Peradilan Konstitusi Jumlah

4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 91

Wajib nasional Wajib lokal Wajib lokal Wajib lokal Wajib nasional Wajib lokal Wajib lokal Wajib lokal Wajib lokal Wajib lokal Wajib lokal Wajib lokal Wajib lokal Wajib lokal

A. 5. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB) Nama Mata Kuliah No

Sk Keterangan s 1. Praktik Peradilan Perdata 2 Wajib nasional 2. Praktik Peradilan Pidana 2 Wajib nasional 3. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan 2 Wajib nasional 4. Perancangan Kontrak 2 Wajib nasional 5. Perancangan Kontrak Internasional 2 Pilihan 6. Praktik Peradilan Konstitusi 2 Pilihan 7. Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa 2 Pilihan Jumlah 14 Keterangan: Mahasiswa wajib mengambil minimal 10 sks yang terdiri dari 8 sks (4 mata kuliah) wajib nasional dan 2 sks dari mata kuliah pilihan yang disediakan. B.

Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (MKWK) 16 sks

B. 1. Konsentrasi Hukum Keperdataan No Nama Mata Kuliah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hukum Perkawinan dan Keluarga Hukum Waris BW Hukum Waris Adat Perbandingan Hukum Perdata Hukum Perdata Internasional Skripsi Jumlah

B. 2. Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis No Nama Mata Kuliah 1. 2. 3. 4.

Hukum tentang Surat Berharga Hukum Kepailitan Hukum HAKI Hukum Perusahaan 17

Sk s 2 2 2 2 2 6 16

Sk s 2 2 2 2

Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional

Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons.

5. 6.

Hukum Jaminan Skripsi

Wajib Kons. Wajib nasional

Jumlah

2 6 16

Keterangan

Jumlah

Sk s 2 2 2 2 2 6 16

B. 3. Konsentrasi Hukum Perburuhan Nama Mata Kuliah No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perselisihan Hubungan Industrial Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perjanjian dalam Hubungan Industrial Hukum Perlindungan Buruh Migran Hukum Organisasi Buruh Skripsi

B. 4. Konsentrasi Hukum Agraria Nama Mata Kuliah No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Politik Agraria Hukum Tata Ruang Hukum Pengelolaan Pesisir dan Lautan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Hukum Pengelolaan Hutan dan Tambang Skripsi Jumlah B. 5. Konsentrasi Hukum Kepidanaan No Nama Mata Kuliah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kapita Selekta Hukum Pidana Kejahatan Korporasi Hukum Pidana Pers Kejahatan Lintas Negara Sistem Peradilan Pidana Skripsi Jumlah

B. 6. Konsentrasi Hukum Administrasi Negara No Nama Mata Kuliah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hukum Keuangan Negara Hukum Kepegawaian Hukum dan Kebijakan Publik Hukum Perijinan Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara Skripsi Jumlah

B. 7. Konsentrasi Hukum Tata Negara No Nama Mata Kuliah 1.

Sk s 2 2 2 2 2 6 16 Sk s 2 2 2 2 2 6 16

Sk s 2 2 2 2 2 6 16

Sk s 2

Kapita Selekta Hukum Tata Negara 18

Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional

Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional

Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional

Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional

Keterangan Wajib Kons.

2. 3. 4. 5. 6.

Perbandingan HTN Hukum Pemilu Hukum Pemerintahan Desa Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Skripsi Jumlah

B. 8. Konsentrasi Hukum Internasional No Nama Mata Kuliah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

Hukum Udara dan Ruang Angkasa Hukum Diplomatik dan Konsuler Hukum Humaniter Internasional Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Kapita Selekta Hukum Internasional Skripsi Jumlah

Mata Kuliah Pilihan (masing-masing 2 sks) No Nama Mata Kuliah 1. Hukum Tanah Adat 2. Hukum Arbitrase 3. Hukum Perbankan Islam 4. Hukum Ekstradisi 5. Ilmu Kedokteran Forensik 6. Hukum Pidana Militer 7. Psikiatri Kehakiman 8. Hukum Pidana Anak 9. Hukum Perlindungan Konsumen 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Pidana Internasional 12. Hukum Kerjasama Daerah 13. Hukum Perdagangan Internasional 14. Hukum Kewilayahan 15. Kapita Selekta Hukum Perdata 16. Hukum Pengangkutan 17. Kriminalistik 18. Hukum Penanaman Modal 19. Perbandingan Hukum Pidana 20. Hukum Pidana Islam 21. Kapita Selekta Hukum Islam 22. Hukum Pertahanan dan Keamanan Nasional 23. Penegakan Hukum Lingkungan 24. Hukum Ekonomi 25. Hukum Pasar Modal 26. Hukum Persaingan Usaha 27. Hukum Asuransi 28. Viktimologi 29. Penologi 30. Hukum Lingkungan Internasional 19

2 2 2 2 6 16

Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional

Sk s 2 2 2 2 2 6 16

Keterangan Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib Kons. Wajib nasional

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. D.

Hukum Organisasi Internasional Hukum Maritim Politik Hukum Perburuhan Hukum Perlindungan Buruh Perempuan dan Anak Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Hukum Rumah Susun Hukum Teknologi Informasi Legal Opinion dan Eksaminasi Sosiologi dan Antropologi

Mata Kuliah Prasyarat a.

Beberapa mata kuliah merupakan mata kuliah prasyarat yang lebih dahulu harus diprogramkan dan dikreditkan dengan nilai minimal D sebelum memrogramkan mata kuliah lain. Mata kuliah prasyarat tersebut adalah: 1. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia prasyarat untuk semua Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH); 2. Ilmu Negara prasyarat untuk Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional; 3. Hukum Perdata prasyarat untuk Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Hukum Perbankan, dan Hukum Perikatan; 4. Hukum Pidana prasyarat untuk Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Dalam KUHP, Hukum Pidana Khusus, dan Kriminologi; 5. Hukum Administrasi Negara prasyarat untuk Hukum Adminstrasi Daerah, Hukum Agraria, dan Hukum Acara PTUN; 6. Hukum Tata Negara prasyarat untuk mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi; 7. Hukum Islam prasyarat untuk Hukum Waris Islam 8. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan prasyarat untuk Perancangan Peraturan Perundang-Undangan; 9. Hukum Internasional prasyarat untuk Hukum Laut Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, dan Hukum Ekonomi Internasional.

b.

Hukum Lingkungan, Pengantar Sosiologi Hukum, Pengantar Antropologi Hukum serta Hukum Perburuhan baru dapat diprogramkan setelah lulus mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi Negara. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB), Mata Kuliah Pengantar Filsafat Hukum, Mata Kuliah Logika dan Penalaran Hukum, Mata Kuliah Etika Profesi, dan Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum hanya dapat diprogramkan setelah mahasiswa menempuh seluruh MKKKH. Kuliah Kerja Nyata (KKN) terdiri dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dapat diprogramkan setelah mahasiswa mengumpulkan minimal 96 sks dan untuk KKL harus telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Penulisan Skripsi dapat diprogramkan setelah mahasiswa mengumpulkan minimal 120 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00 (dua) dan tanpa nilai E. Mahasiswa dapat memilih kelompok Mata Kuliah Konsentrasi yang ditawarkan Fakultas sesuai dengan konsentrasi yang dipilih, setelah menempuh seluruh MKKKH. Mahasiswa yang telah memilih konsentrasi tertentu dan telah mencapai 144 sks dapat menambah mata kuliah lain sampai dengan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks, yaitu yang terdapat pada: 1) Mata kuliah pilihan;

c.

d.

f. g. h.

20

i. E.

2) Mata kuliah pada konsentrasi lain; 3) Mata kuliah lintas Fakultas/Universitas yang diakui Fakultas; 4) Pendidikan dan keterampilan dari institusi lain; 5) Mata kuliah keterampilan hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas; Mahasiswa tidak dapat membatalkan mata kuliah yang telah ditempuh.

Ketentuan Peralihan 1. Perubahan kurikulum Tahun 2012 berlaku secara keseluruhan kepada mahasiswa mulai angkatan 2012/2013. 2. Bagi mahasiswa sebelum angkatan 2012/2013, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Apabila mata kuliah yang sudah diambil mengalami perubahan nama atau bobot sks, maka yang bersangkutan tidak perlu mengambil mata kuliah pengganti. Namun apabila mahasiswa yang bersangkutan mengulang maka mata kuliah yang harus diambil adalah mata kuliah yang baru. b. Apabila mata kuliah yang sudah diambil dihapuskan atau diubah statusnya, mata kuliah tersebut tetap diperhitungkan dengan status sebagaimana sebelum perubahan, kecuali apabila mahasiswa tersebut akan mengulang berlaku ketentuan pada huruf a. c. Bobot keseluruhan sks yang harus ditempuh tetap minimal 144 sks dan maksimal 160 sks. d. Bagi Mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah konsentrasi, diterapkan kurikulum perubahan sehingga hanya diharuskan lulus 5 mata kuliah wajib konsentrasi ditambah dengan mata kuliah wajib prodi baru yang belum ditempuh. e. Bagi Mahasiswa yang sudah mengambil konsentrasi tetapi belum mengambil keseluruhan mata kuliah wajib konsentrasi berdasarkan kurikulum lama (7 mata kuliah) berlaku ketentuan sebagai berikut. 1) Mahasiswa yang bersangkutan tetap harus memenuhi 7 mata kuliah wajib konsentrasi. 2) Apabila mata kuliah wajib konsentrasi telah berubah statusnya menjadi mata kuliah wajib prodi atau mata kuliah pilihan, bagi mahasiswa tersebut tetap diperhitungkan sebagai mata kuliah wajib konsentrasi. 3) Apabila mata kuliah wajib konsentrasi berdasarkan kurikulum lama dihilangkan, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah pilihan atau lintas konsentrasi. 3. Hal-hal lain yang belum diatur akan ditentukan kemudian oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

21

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A.

Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS) Berdasarkan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester. Penerapan Sistem Kredit Semester di lingkungan Universitas Brawijaya telah dilakukan sejak tahun 1976 berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 22/SK/1976 dan Keputusan Rektor Nomor 111/SK/1996 tentang Kurikulum di Lingkungan Universitas Brawijaya. 1.

Sistem Kredit a. Sistem kredit adalah suatu sistem penghargaanterhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit. b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu matakuliah secara kuantitatif. c. Ciri-ciri sistem kredit ialah: 1. Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit. 2. Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak selalu sama. 3. Banyaknya nilai kredit untuk tiap mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

2.

Sistem Semester a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester. b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester setara dengan 16 sampai dengan 19 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sejumlah-banyaknya 22 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang. c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri. d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah matakuliah dan setiap matakuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

3.

Sistem Kredit Semester (SKS) a. SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester. b. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu semester serta besarnya pengakuan keberhasilan usaha mahasiswa serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya bagi dosen.

22

c. Setiap matakuliah atau kegiatan akademik lainnya disajikan pada setiap semester dengan ditetapkan harga satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot kegiatan dalam matakuliah tersebut. B.

C.

Tujuan Sistem Kredit Semester 1.

Tujuan Umum Agar Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur kurikulum dan strategi proses belajar mengajarnya agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

2.

Tujuan Khusus a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu singkat. b. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. c. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan outputnya yang majemuk dapat dilaksanakan. d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini. e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam suatu Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi. g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.

Nilai Kredit dan Beban Studi 1.

Nilai Kredit Semester Untuk Perkuliahan Untuk Perkuliahan, nilai satu satuan kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu, sebagai berikut: a. Untuk mahasiswa
50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah, seminar dan sebagainya.
60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi. b. Untuk Dosen
50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah. 23

2.

Beban Studi Dalam Semester Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam selama 6 (enam) hari berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja ia bekerja pada siang hari tetapi juga pada malam hari. Kalau dianggap seorang mahasiswa normal bekerja ratarata siang hari 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam dan malam hari 2 (dua) jam selama 6 (enam) hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sejumlah 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) jam sehari atau 48 (empat puluh delapan) sampai 60 (enam puluh) jam seminggu. Oleh karena satu satuan kredit semester kira-kira setara dengan 3 (tiga) jam kerja, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) sks atau sekitar 18 (delapan belas) sks. Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut: Σ K (NA) IP = ––––––––––––––– ΣK Keterangan: IP adalah indeks prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif. K adalah jumlah sks setiap mata kuliah. NA adalah nilai akhir setiap mata kuliah. Σ adalah jumlah. Besarnya beban studi pada semester pertama ditentukan berdasarkan paket, yaitu sebesar 19 (sembilan belas) sks untuk setiap mahasiswa, yaitu terdiri dari: 1. Pendidikan Agama (MKPK) atau Dasar-Dasar Kewirausahaan (MKBB), masingmasing 2 sks; 2. Bahasa Inggris (MKBB) 2 sks; 3. Pengantar Ilmu Hukum (MKKKH) 4 sks; 4. Pengantar Hukum Indonesia (MKKKH) 4 sks; 5. Ilmu Negara (MKKKH) 2 sks; 6. Bahasa Indonesia (MKBB) 2 sks; 7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (MKPK) 3 sks. Mahasiswa semester pertama dibagi menjadi dua kelompok yaitu mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Pendidikan Agama dan mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan. Bagi mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Pendidikan Agama pada semester pertama, pada semester kedua harus memrogramkan Mata Kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan pada semester pertama, harus memrogramkan Mata Kuliah Pendidikan Agama pada semester kedua. Dalam rencana studi pada setiap semester berikutnya, jumlah maksimal kredit mata kuliah yang dapat diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) ditentukan berdasarkan prestasi akademik mahasiswa yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) sesuai tabel sebagai berikut ini: 24

Indeks Prestasi (IP) ≥ 3,00 2,50 - 2,99 2,00 - 2,49 1,50 - 1,99 < 1,50

Beban Studi (sks) 22 – 24 19 -21 16 -18 12 - 15 < 12

D.

Syarat-syarat Pengajuan Tugas Akhir Seorang mahasiswa diperkenankan mengajukan tugas akhir bilamana memenuhi syaratsyarat kumulatif sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademis yang bersangkutan; b. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 120 SKS, tanpa nilai E; c. Lulus mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum; d. Telah menyusun Proposal Tugas Akhir. e. Melampirkan bukti telah mengikuti kegiatan seminar proposal sebagai berikut : 1) Moderator dan/atau Pembahas sebanyak 4 (empat) kali; 2) Peserta sebanyak 5 (lima) kali.

E.

Syarat-Syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Tugas Akhir bilamana memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan. b. Telah lulus semua mata kuliah. c. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 138 sks. d. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00. e. Tidak ada nilai akhir E. f. Nilai D/D+ tidak melebihi 10 % dari beban kredit total. g. Menyelesaikan skripsi dengan bukti lembar persetujuan dari dosen pembimbing. h. Menyerahkan artikel ilmiah yang dibuat dari skripsi yang disusun. Artikel disusun sesuai dengan pedoman penulisan dan disetujui dosen pembimbing bersamaan dengan persetujuan ujian skripsi. Artikel ilmiah dilampirkan dalam naskah skripsi yang akan diujikan. i. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas.

F.

Penilaian Kemampuan Akademik 1.

Ketentuan Penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah a. Penilaian matakuliah ditentukan melalui komponen tugas terstruktur 1 (T1) dan terstruktur 2 (T2), ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). b. Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu terstruktur 1 (T1) sebelum ujian tengah semester dan terstruktur 2 (T2) sebelum ujian akhir semester, yang masing-masing mempunyai bobot penilaian (Bt) 1 (satu). c. Ujian tengah semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik, yaitu ujian yang diadakan secara terjadwal pada tengah semester dengan prosentase 50% dari materi matakuliah, sehingga mempunyai bobot penilaian (Bm) 2 (dua). d. Ujian akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik, yaitu ujian yang diadakan secara terjadwal pada akhir 25

semester dengan prosentase 100% dari materi matakuliah, sehingga mempunyai bobot penilaian (Bf) 4 (empat). e. Penghitungan nilai tugas terstruktur 1 dan 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester menentukan nilai akhir (NA) dengan rumus sebagai berikut: (Nt1+Nt2) . Bt + Nm. Bm + Nf. Bf NA = –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2 Bt + Bm + Bf Keterangan: NA = Nilai Akhir Nt1 = Nilai T1 Nt2 = Nilai T2 Nm = Nilai UTS

Nf Bt Bm Bf

= = = =

Nilai UAS Bobot T1 & T2 Bobot UTS Bobot UAS

Apabila dipandang perlu dosen dapat mengubah prosentasi nilai T1, T2, UTS dan UAS sesuai dengan kebutuhan dan karakter mata kuliah. f.

Nilai Akhir (NA) dinyatakan dengan huruf sebagai hasil konversi nilai angka. Konversi yang dimaksud sebagaimana tabel berikut ini Nilai Angka

Nilai Huruf

> 80-100 > 75-80 > 69-75 > 60-69 > 55-60 > 50-55 > 44-50 0-44

A B+ B C+ C D+ D E

Bobot 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0

g. Bagi mahasiswa yang sudah memrogramkan mata kuliah di semester yang sedang berjalan, akan tetapi mahasiswa tersebut tidak mengikuti proses perkuliahan atau tidak memenuhi batas minimal kehadiran perkuliahan, tidak dapat menempuh Ujian Akhir Semester (UAS). Sehubungan dengan itu, maka nilai tugas terstruktur dan Ujian Tengah Semester yang telah diperoleh dinyatakan gugur sehingga yang bersangkutan mendapatkan kualifikasi E. Untuk itu sks mata kuliah tersebut tetap diperhitungkan sebagai pembagi dalam penghitungan IP. h. Bagi mahasiswa yang sudah memrogramkan mata kuliah di semester yang sedang berjalan, akan tetapi mahasiswa tersebut belum menyerahkan tugas terstruktur dan atau belum mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan atau Ujian Akhir Semester (UAS) karena alasan yang dapat dibenarkan oleh Fakultas, maka mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan kualifikasi T (Tertunda). Dalam penghitungan IP, beban sks mata kuliah tersebut tidak diperhitungkan sampai dengan terselenggaranya Ujian Susulan dan atau penyerahan tugas terstruktur. 2.

Ketentuan Penilaian Praktikum (Matakuliah Kemahiran Hukum) ditentukan melalui komponen proses kegiatan dan laporan akhir.

3.

Ketentuan Penilaian PPM/KKN ditentukan melalui komponen proses kegiatan dan laporan akhir. 26

Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi: a. Keikutsertaan dalam pembekalan (15 %) b. Usulan program kegiatan PPM (10 %) c. Realisasi program kegiatan PPM di lapang sesuai dengan usulan kegiatan PPM (20%) d. Intensitas kehadiran mahasiswa di lokasi (25%) e. Laporan hasil kegiatan PPM (20%) f. Presentasi laporan hasil kegiatan PPM (10%)

G.

4.

Ketentuan Penilaian KKL ditentukan melalui komponen proses kegiatan dan laporan akhir. Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi: a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan KKL oleh lembaga tempat KKL (bobot nilai 50%) b. Unsur-unsur yang termuat dalam laporan KKL yang dinilai oleh dosen pembimbing (bobot nilai 50%)

5.

Ketentuan Penilaian Penulisan Tugas Akhir: Komponen yang dinilai: 1. Kualitas penulisan tugas akhir yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan. 2. Penampilan selama ujian. 3. Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari majelis penguji.

Evaluasi Keberhasilan Studi Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya, sampai pada batas waktu program studi berakhir. 1.

Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester Evaluasi keberhasilan studi pada setiap semester dilakukan pada akhir semester, meliputi matakuliah yang diprogramkan mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut: IP semester yang bersangkutan > 3,00 2,50-2,99 2,00-2,49 1,50-1,99 < 1,50

2.

Beban kredit yang dapat diambil 22-24 sks 19-21 sks 16-18 sks 12-15 sks < 12 sks

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama Pada Akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, keberhasilan studinya dievaluasi untuk menentukan yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 24 sks mata kuliah yang terbaik nilainya. 27

3.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua Pada akhir studi tahun kedua terhitung mulai mahasiswa terdaftar, keberhasilan studinya dievaluasi untuk menentukan apakah yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks. b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks matakuliah yang terbaik nilainya.

4.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks matakuliah yang terbaik nilainya.

5.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mengumpulkansekurang-kurangnya 96 sks b. Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks matakuliah yang terbaik nilainya.

6.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kelima dan seterusnya Pemimpin Fakultas akan membuat kebijakan terhadap mahasiswa yang mendapat evalasi keberhasilan studi tahun kelima dan seterusnya.

7.

Evaluasi Akhir Studi Evaluasi akhir studi seorang mahasiswa dapat dilakukan apabila memenuhi syarat: a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan. b. Telah mengumpulkan sks sekurang-kurangnya 144 sks c. Masa Studi tidak lebih dari 7 tahun. Untuk mahasiswa pindahan, lama belajar pada perguruan tinggi asal diperhitungkan sebagai masa studi. Masa studi 7 tahun tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal, tetapi bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa seijin Rektor diperhitungkan sebagai masa studinya. d. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 2,0 tanpa nilai E, dan nilai D paling banyak 10% dari beban kredit total. e. Lulus ujian tugas akhir. Fakultas wajib memberi peringatan evaluasi yang dilakukan pada akhir semester ganjil berdasarkan hasil studi mahasiswa dan kemampuannya dalam memenuhi jumlah sks dan IPK pada semester genap berikutnya.

H.

Semester Pendek 1. Semester pendek adalah program perkuliahan yang bersifat remedial yang dapat dilaksanakan pada saat liburan semester genap berdasarkan Keputusan Dekan. 2. Semester pendek diselenggarakan dengan tujuan untuk memperbaiki Indeks Prestasi. 3. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester pendek adalah matakuliah-matakuliah yang berdasarkan pertimbangan tertentu ditetapkan oleh Dekan. 4. Jumlah sks yang dapat diprogramkan maksimal 8 sks. 28

5.

6.

7. 8.

9. 10.

11. 12. 13. 14.

I.

Jumlah Peserta a. Semester pendek baru diselenggarakan apabila jumlah peserta setiap kelas sekurang-kurangnya 10 orang. b. Jumlah peserta yang kurang dari 10 orang dapat diselenggarakan apabila ada alasan mendesak dengan berdasar pada kebijakan Dekan. Syarat Pendaftaran a. Semester pendek hanya boleh diikuti mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah (remedial) dengan nilai serendah-rendahnya D dengan menunjukkan bukti Kartu Hasil Studi (KHS). b. Menyerahkan copy bukti pembayaran semester pendek. c. Menyerahkan copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Tempat Pendaftaran di Bagian Akademik dan jadwal kuliah akan diumumkan menjelang pelaksanaan perkuliahan. Penyelenggaraan Perkuliahan a. Perkuliahan diselenggarakan minimal 6 kali dan maksimal 8 kali tatap muka untuk mata kuliah yang bobotnya 2 sks, serta minimal 12 kali dan maksimal 16 kali tatap muka untuk mata kuliah yang bobotnya 4 sks, termasuk Ujian Tengah Semester Pendek (UTSP) dan Ujian Akhir Semester Pendek (UASP). b. Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester Pendek (UASP), sekurangkurangnya kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sebesar 80% dari total penyelenggaraan kuliah. Biaya perkuliahan termasuk biaya ujian, ditetapkan berdasarkan Peraturan Dekan. Pembatalan Mata Kuliah a. Mata kuliah yang sudah diprogramkan tidak dapat dibatalkan oleh mahasiswa yang bersangkutan. b. Mata kuliah yang dibatalkan karena pesertanya kurang dari ketentuan No. 5 (a), maka mahasiswa yang terkena pembatalan dapat memilih mata kuliah lain yang ditawarkan. c. Mahasiswa yang mata kuliahnya terkena pembatalan dan tidak mengalihkan pada mata kuliah lain yang ditawarkan, biaya pendaftarannya dikembalikan. Komponen yang dinilai hanya meliputi Ujian Tengah Semester Pendek (UTSP) dan Ujian Akhir Semester Pendek (UASP). Pada Semester Pendek tidak diselenggarakan ujian susulan. Nilai mata kuliah yang ditempuh melalui semester pendek setinggi-tingginya B. Hasil semester pendek tidak mempengaruhi pengambilan sks pada semester berikutnya.

Ujian Susulan 1. Ujian susulan adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS) yang bersifat susulan dan hanya diselenggarakan berdasarkan pertimbanganpertimbangan khusus oleh Dekan melalui KPS S1, yakni : a. rawat jalan Sakit yang berkategorikan dan/atau rawat inap (dengan bukti surat Keterangan Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap yang dikeluarkan olehTenaga Kesehatan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang diatur oleh Pemerintah) b. Keluarga sedarah dan/atau Semenda sampai Derajat Ke-3 meninggal dunia (dengan bukti Surat Kematian dan Surat Keterangan Keluarga sedarah dan/atau Semenda sampai Derajat Ke-3 resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah) c. Menjalankan ibadah keagamaan yang sudah terjadwal dalam kalender keagamaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah d. Menjalankan tugas negara (dengan bukti surat resmi dari instansi pemerintah) 29

e.

Menjalankan tugas Fakultas/Universitas (dengan bukti surat resmi dari pimpinan Fakultas/Universitas)

2. Nilai

mata kuliah yang ditempuh melalui Ujian Susulan setinggi-tingginya B.

30

J.

Bagan Alur Penyusunan Rencana Studi

31

BAB V ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Untuk melaksanakan administrasi pendidikan berdasarkan sistem kredit semester, diselenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: A.

Penerimaan Mahasiswa Baru Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan secara terpadu di lingkungan Universitas Brawijaya.

B.

Pemberian Buku Pedoman Pendidikan Buku Pedoman Pendidikan ini diberikan sebelum perkuliahan tahun akademik tertentu dimulai, dan berisi antara lain: a. Kalender Akademik, yang mengatur: 1. Waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap. 2. Kegiatan-kegiatan Dies Natalis, Wisuda dan kegiatan seremonial yang lain. 3. Kegiatan Kemahasiswaan. b. Penjelasan tentang Sistem Kredit Semester. c. Penjelasan tentang Tujuan Pendidikan. d. Penjelasan tentang Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian, evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa, dan lain-lain. e. Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan. f. Penjelasan tentang bimbingan konseling dan Penasehat akademik. g. Penjelasan tentang tatakrama kehidupan di kampus.

C.

Penasehat Akademik (PA) Penjelasan tentang Penasehat Akademik tertera pada Bab IX.

D.

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Nomor Induk Mahasiswa ditetapkan oleh Universitas Brawijaya.

E.

Pendaftaran a.

Persiapan Pendaftaran Akademik Bahan-bahan yang diperlukan pada tahap persiapan pendaftaran ini antara lain: 1. Daftar nama Penasehat Akadernik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya. 2. Kartu-kartu yang harus diisi oleh mahasiswa dan ditandatangani oleh Penasehat Akademik, yaitu: a. Kartu Rencana Studi (KRS) b. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) c. Kartu Pembatalan Matakuliah (KPM) d. Kartu Hasil Studi (KHS) (telah diisi oleh Bagian Akademik)

b.

Pelaksanaan Pendaftaran Akademik 1. Pengisian Kartu Rencana Studi Mahasiswa mengisi KRS melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD). 2. Penentuan Rencana Studi Semester 32

a. Penentuan rencana studi dilakukan dengan bimbingan dosen Penasehat Akademik. b. Untuk mahasiswa baru, rencana studi pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. c. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. d. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai. e. Rencana studi semester yang telah disusun dianggap sah setelah divalidasi oleh Penasehat Akademik. 3. Perubahan Rencana Studi a. Perubahan rencana studi adalah mengganti suatu matakuliah dengan matakuliah lain pada semester yang sama. b. Perubahan rencana studi hanya dapat dilakukan apabila: 1. Perubahan jadwal yang menyebabkan benturan mata kuliah. 2. Mata kuliah yang diprogramkan ditolak karena belum memenuhi prasyarat yang ditentukan. 3. Mata kuliah yang diprogramkan dibatalkan oleh Fakultas. c. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari Penasehat Akademik, serta segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas. 4. Pembatalan Mata Kuliah a. Pembatalan matakuliah adalah pembatalan rencana pengambilan matakuliah yang telah diprogramkan pada semester tersebut. b. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu matakuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua. c. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen Penasehat Akademik, dan segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas. 5. Hasil Studi Hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa untuk semua matakuliah yang diprogram dalam kartu rencana studi (KRS) dan dicantumkan dalam kartu hasil studi (KHS). c.

Kuliah, Seminardan Praktikum Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah, seminar proposal, praktikum (peradilan semu, Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Komputer). Jadual jam kuliah, seminar dan praktikum ditetapkan oleh Fakultas.

d.

Penyelenggaraan Ujian Matakuliah Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut: 1. Merencanakan Jadual Ujian a. Sesuai dengan kalender akademik, jadual ujian tengah semester dan akhir semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat dan diumumkan kepada mahasiswa serta dosen. b. Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, Ujian tengah semester dan ujian akhir semester diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Dekan. 2. Pelaksanaan Ujian 33

a. Pelaksanaan ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Dekan. b. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan berpedoman pada kalender akademik yang ditetapkan Universitas c. Panitia ujian, dosen penguji, dan mahasiswa peserta ujian wajib menaati tata tertib ujian yang ditetapkan oleh Fakultas. d. Lembar jawaban ujian diserahkan oleh panitia ujian kepada dosen penguji pada hari pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan. e. Nilai hasil ujian diserahkan kepada bagian akademik paling lambat tujuh hari setelah lembar jawaban diterima oleh dosen penguji. Apabila waktu tersebut terlampaui akan diberikan peringatan, dan apabila setelah peringatan tersebut dosen penguji yang bersangkutan belum juga menyerahkan nilai hasil ujian, maka Fakultas akan mengambil berkas lembar jawaban ujian dan selanjutnya memerintahkan kepada rumpun pengajar mata kuliah yang bersangkutan untuk dilakukan koreksi. f. Nilai hasil ujian yang meliputi nilai tugas terstruktur I dan II, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester diisi oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan melalui Sistem Informasi Akademik atau diserahkan kepada bagian Akademik berupa nilai angka dan nilai akhir berupa nilai huruf paling lambat pada batas waktu yang ditentukan setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester. Apabila sampai batas waktu dimaksud dosen pengampu mata kuliah belum menyerahkan nilai, secara otomatis Sistem Informasi Akademik akan memberikan nilai B. g. Nilai hasil ujian tersebut selanjutnya diproses di Bagian Akademik dan diumumkan kepada mahasiswa. e.

Pengadministrasian Nilai 1. Kartu Hasil Studi (KHS) Nilai hasil ujian selanjutnya diisikan ke dalam Kartu Hasil Studi (KHS) dan dijadikan dasar untuk pengisian KRS pada semester berikutnya. KHS semester dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing untuk dosen Penasehat Akademik, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa dan Sub Bagian Akademik Fakultas. 2. Penyimpanan Hasil Ujian Mahasiswa Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Bagian Akademik Fakultas. Data hasil ujian mahasiswa yang perlu disimpan ialah: 1. Daftar hasil ujian mahasiswa setiap mata kuliah. 2. KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang bersangkutan pada setiap semester dan indek prestasinya. 3. Nilai kumulatif untuk semua matakuliah sejak semester awal sampai dengan semester yang bersangkutan.

F.

Registrasi Mahasiswa 1. Tujuan a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester. b. Untuk mengetahui jumlah keseluruhan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester, c. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas dan keadaan mahasiswa. 2.

Macam Registrasi a. Registrasi Administrasi 34

Registrasi administrasi adalah kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa. Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik. 1. Registrasi administrasi calon mahasiswa baru. a. Syarat-syarat 1. Setiap calon mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk menyelesaikan registrasi administrasi. 2. Menyerahkan kartutanda peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru. 3. Membawa Ijazah/STTB asli dan menyerahkan salinan/fotokopinya. 4. Membawa Rapor asli dan menyerahkan salinan/fotokopinya. 5. Membawa Nilai Nilai Ujian Nasional dan menyerahkan salinan / fotokopinya, 6. Membawa akte kelahiran/akte kenal lahir dan menyerahkan salinan/ fotokopinya. 7. Menyerahkan masing-masing 2 (dua) lembar pasfoto ukuran 3x4 cm dan 4x6 cm. 8. Membawa Surat Keterangan kewarganegaraan bagi warga keturunan asing dan menyerahkan salinan/fotokopinya. 9. Menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan dari Tim Kesehatan Universitas Brawijaya. 10. Mengisi formulir registrasi administrasi calon mahasiswa baru serta menandatangani Surat Pernyataan yang di keluarkan oleh Universitas Brawijaya di atas meterai. 11. Menyerahkan bukti pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan pembayaran lain sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. b. Sanksi 1. Setiap calon mahasiswa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tidak dapat diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2. Setiap calon mahasiswa yang terlambat registrasi administrasi, dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. 3. Setiap calon mahasiswa yang memberikan keterangan tidak benar dapat dibatalkan registrasi administrasinya atau dikeluarkan dari Universitas Brawijaya. 4. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.

2. Registrasi administrasi mahasiswa lama. a. Syarat-syarat Setiap mahasiswa lama diharuskan datang sendiri untuk menyelesaikan registrasi administrasi dengan menyerahkan: 1. Formulir registrasi administrasi yang telah diisi. 2. Kartu Tanda Mahasiswa semester sebelumnya. 3. Tanda bukti pelunasan SPP tahun akademik sebelumnya. 4. Tanda bukti pelunasan SPP semester/tahun akademik yang bersangkutan.

35

5. Bagi mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai mahasiswa atau cuti akademik pada semester sebelumnya harus mendapat ijin untuk registrasi administrasi kernbali dari Rektor. b. Sanksi 1. Mahasiswa lama yang tidak melakukan herregistrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, maka mahasiswa tersebut dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya. 2. Mahasiswa lama yang terlambat herregistrasi administrasi dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 3. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada angka 2 dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak penutupan registrasi administrasi. 4. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 5. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi. b. Registrasi akademik Registrasi akademik adalah pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu, yang meliputi: 1. Kegiatan registrasi akademik: a. Pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) b. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi. c. Pembatalan matakuliah 2. Konsultasi rencana studi merupakan kegiatan yang harus dilakukan antara mahasiswa dengan dosen Penasehat Akademik sesuai dengan kalender akademik. 3. Seorang mahasiswa dapat menjadi peserta suatu matakuliah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan disetujui dosen Penasehat Akademiknya.

G.

Ketentuan Pembayaran Biaya Studi 1. Mahasiswa Baru Setiap mahasiswa baru yang diterima di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya wajib membayar Biaya Pendidikan yang ditentukan oleh Rektor. 2. Mahasiswa Lama a. Setiap mahasiswa yang melakukan herregistrasi administrasi diwajibkan membayar SPP yang dapat dibayar sekaligus dalam satu tahun atau dua tahap pada setiap awal semester ganjil dan genap. b. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan untuk membayar SPP dan pembayaran dilakukan pada saat herregistrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali. 36

c

d.

e.

Apabila mahasiswa memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik, maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar SPP selama menjalani cuti akademik tersebut. Jika ijin cuti akademik diberikan setelah batas akhir pengajuan cuti akademik, maka diwajibkan membayar SPP. Ketentuan ini juga berlaku untuk mahasiswa baru. SPP Progresif akan dikanakan kepada mahasiswa apabila: 1). Masa studi melampaui 4 tahun, maka SPP yang harus dibayar pada tahun kelima adalah (100+15)%, pada tahun keenam adalah (100+30)% dan pada tahun ketujuh adalah (100+45)% 2). Mahasiswa Alih Program yang melampau masa studi 3 tahun, maka SPP yang harus dibayar pada tahun keempat (100+30)%. Besarnya SPP ditentukan dengan Keputusan Rektor.

H.

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 1. Mahasiswa yang terdaftar akan memiliki KTM yang memiliki “barcode number”. 2. KTM diterimakan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi secara lengkap. 3. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian KTM, mahasiswa harus melaporkan kepada Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan (BAAK) untuk diganti dengan KTM yang baru. 4. KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Brawijayapada semester yang bersangkutan.

I.

Mutasi Mahasiswa Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status akademik dan administrasi. Mutasi mahasiswa dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1.

Cuti Akademik Cuti akadernik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan ijin Rektor. Ketentuan cuti akademik: a. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Rektor dengan disertai alasan-alasan yang kuat dan diketahui oleh Dekan dan orang tua/wali/instansi mahasiswa yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) minggu sejak penutupan registrasi akademik. b. Cuti akademik diajukan untuk masa paling lama 2 (dua) tahun kumulatif. c. Jangka waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi kecuali bagi mahasiswa yang tidak daftar ulang tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

2.

Mahasiswa Tugas Belajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menerima mahasiswa tugas belajar dari Instansi Pemerintah/Swasta dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Berijazah Sarjana Muda Hukum Negeri b. Dikirim oleh instansi yang bersangkutan sebagai mahasiswa tugas belajar c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sejak lulus d. Memenuhi syarat-syarat akademik dan administratif yang ditentukan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. e. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Hukum paling lambat 1 bulan sebelum perkuliahan tahun akademik baru dimulai. f. Penerimaan mahasiswa tugas belajar dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan. 37

3.

Pindah ke Perguruan Tinggi Lain a. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang akan pindah ke Perguruan Tinggi lain harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, disertai alasan kepindahannya. b. Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya.

4.

Putus Kuliah Mahasiswa putus kuliah ialah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan akhir program studi sarjana atau mahasiswa yang tidak mendaftar ulang lebih dari 2 (dua) semester kumulatif, baik secara berturut-turut maupun tidak. Jika terdapat mahasiswa yang putus kuliah, maka: a. Dekan melaporkan kepada Rektor. b. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus kuliah untuk mahasiswa yang bersangkutan.

5.

Meninggal Dunia Apabila ada mahasiswa Fakultas Hukum meninggal dunia, Dekan Fakultas Hukum melaporkan kepada Rektor.

6.

Pemberhentian sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Mahasiswa dapat diberhentikan sementara atau selamanya apabila melanggar Keputusan Rektor Nomor: 044/SK/1985 tentang Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya.

K.

Perpindahan Mahasiswa ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dari Perguruan Tinggi Lain Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang pindah ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dari perguruan tinggi lain adalah : 1. Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah mahasiswa fakultas hukum atau fakultas Non Eksakta atau Fakultas Eksakta perguruan tinggi lain yang telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2(dua) semester dan setinggi-tingginya 3 (tiga) semester dengan ketentuan: a. untuk 2 (dua) semester, telah mencapai 40 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 b. untuk 3 (tiga) semester, telah mencapai 60 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 2. Berasal dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi setara dengan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 3. Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik 4. Tidak pernah melanggar peraturan dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal. 5. Persetujuan pindah dari fakultas hukum asal, dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah. 6. Pernyataan kesediaan menerima secara tertulis dari Dekan Fakultas Hukum dan diajukan kepada Rektor.

L.

Pindah ke Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lain Tata cara mengajukan permohonan pindah adalah sebagai berikut: 38

1. 2.

3.

Permohonan pindah diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat kepada Rektor Universitas Brawijaya dengan ditandatangani Dekan Fakultas Hukum. Permohonan tersebut harus dilampiri: a. Daftar nilai asli dengan IPK nya. b. Persetujuan orang tua/wali/instansi. c. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Keputusan Rektor Nomor: 044/SK/1985 tentang Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya dari Dekan Fakultas Hukum d. Pernyataan kesediaan menerima secara tertulis dari Dekan Fakultas yang dituju. Waktu Pengajuan Permohonan Pindah a. Permohonan pindah harus diterima Rektor Universitas Brawijaya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai. b. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut pada butir (1) dilampaui.

39

BAB VI

PEDOMAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)

A. PENDAHULUAN Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan secara individual yang bersifat intra kurikuler, berorientasi pada program akademik dengan bobot 2 sks dibawah bimbingan dosen. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan hukum yang diperoleh melalui keterlibatanmahasiswa terhadap bekerjanya suatu lembaga hukum dan atau lembaga lain yang mekanisme kerjanya berimplikasi pada masalah hukum. B. PERSYARATAN 1. Persyaratan Akademik Mahasiswa yang menempuh Program KKL, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Telah menempuh sekurang-kurangnya 96 sks a. Telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum b. Materi KKL harus sesuai dengan konsentrasi yang telah dipilih. c. Diprogramkan dalam KRS dalam semester yang bersangkutan. 2. PersyaratanAdministrasi Mahasiswa yang menempuh program KKL, sebelum melaksanakan kegiatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut: a. Membayar biaya KKL di Bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; b. Mengisi formulir yang telah disediakan di Bagian Akademik dengan dilampiri: 1) Transkrip nilai; 2) Foto Copy KRS yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing Akademik ; 3) Kwitansi pembayaran KKL. c. Mengajukan proposal KKL kepada Ketua Bagian sesuai dengan konsentrasi; d. Ketua Bagian selanjutnya mengusulkan Pembimbing kepada Dekan. e. Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Bagian, menetapkan Pembimbing KKL bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Dekan. C. PROSEDUR PELAKSANAAN KKL Prosedur pelaksanaan KKL yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Fakultas. 1. Persiapan Setelah mendapatkan Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Pembimbing, mahasiswa harus melakukan persiapan sebagai berikut: a. Melakukan konsultasi dengan Pembimbing untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan proposal. b. mengurus Surat Permohonan ijin KKL dariDekan di Bagian Pendidikan yang ditujukan kepada lembaga tempat KKL. 2. Pelaksanaan Dalam melaksanakan KKL, tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut: 40

a. Mahasiswa yang bersangkutan menyampaikanSurat ijin KKL dari Dekan dan proposal KKL yang telah disetujui oleh Pembimbing ke lembaga tempat KKL. b. Mahasiswa yang melakukan KKL di lembaga yang sudah ditetapkan harus menggunakan metode partisipatif,wawancara, studi dokumentasi danapabila perlu melakukan observasi. c. Pada saat melaksanakanKKL mahasiswa yang bersangkutan mencatat berbagai informasi yangmenyangkut hal-hal sebagai berikut: 1) Namalembaga tempat KKL. 2) Fungsi dan tugas lembaga tempat KKL. 3) Mekanisme bekerjanya lembaga tempat KKL pada saat ini. 4) Kendala dan atau problematik yang dihadapi lembaga tempatKKL. 5) Upaya yang sudah dilaksanakan oleh lembaga tempat KKL. 6) Rekomendasi yang diberikan mahasiswa peserta KKL untuk perbaikan dan atau alternatif pemecahan problematik yang dihadapi lembaga tempat KKL. d. Mahasiswa peserta KKL melakukan konsultasi dengan Pembimbing untuk pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan. e. Pelaksanaan KKL harus diselesaikan dlam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Penetapan Dosen Pembimbing KKL; f. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan ternyata belum dapat menyelesaikan KKL, mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan; g. Perpanjangan Surat Penetapan pembimbing KKL berlaku 1 (satu) bulan dan dapat diajukan maksimal 2 (dua) kali; h. Apabila setelah dilakukan perpanjangan 2 (dua) kali mahasiswa tetap tidak dapat menyelesaikan KKL, maka Surat penetapan Pembimbing KKL gugur dan mahasiswa harus mengajukan Judul KKL baru. 3. Evaluasi a. Evaluasi terhadap kegiatan KKLdilakukan oleh Lembaga tempat KKL dan Dosen Pembimbing selama proses pelaksanaan kegiatan KKL dan pembuatan laporan dengan berpedoman kepada sistem evaluasi program KKL yang meliputi: 1). Evaluasi pelaksanaan kegiatan KKL oleh lembaga tempat KKL dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan KKL. Evaluasi oleh lembaga tempat KKL berbobot 50% dari total nilai dengan memperhatikan: a) Tingkat kehadiran mahasiswa. b) Keaktifan mahasiswa di lembaga tempat KKL. c) Keikutsertaan dalam kegiatan di lembaga tempat KKL. d) Pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa terkait kegiatan di lembaga KKL. 2). Evaluasi laporan KKL yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing dilakukan setelah pembuatan laporan KKL. Evaluasi oleh Dosen Pembimbing berbobot 50% dengan memperhatikan isi laporan yang sesuai dengan format penulisan sebagai berikut: a) Nama kantor lembaga tempat KKL b) Fungsi dan tugas lembaga tempat KKL c) Bekerjanya lembaga tempat KKL pada saat ini d) Kendala yang dihadapi dalam bekerjanya lembaga tempatKKL e) Upaya yang sudah dilaksanakan oleh lembaga tempat KKL f) Analisis dan rekomendasi yang diberikan mahasiswa peserta KKL untuk perbaikan terhadap bekerjanya lembaga tempat KKL 3). Penilaian evaluasi laporan KKL baik oleh lembaga maupun dosen pembimbing diberikan dalam bentuk angka dengan rentangan 40 s/d 100.

41

b. Bagi Dosen Pembimbing selambat-lambatnya tiga (3) hari dari saat penilaian dilakukan, menyerahkan nilai KKL tersebut ke Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. c. Mahasiswa peserta KKL membuat laporan rangkap 3 (tiga) yang disetujui oleh: 1) Pembimbing. 2) Lembaga tempat KKL 3) Ketua Bagian d. Mahasiswa peserta KKL harus menyerahkan laporan KKL yang sudah disetujui kepada: 1) Pimpinan lembaga tempat KKL 2) Dosen Pembimbing KKL 3) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

42

BAB VII PEDOMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM) A. PENDAHULUAN Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah kegiatan mahasiswa yang dilakukan secara kelompok yang bersifat kurikuler dengan bobot 2 sks yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah:(a) memberikan pemahaman dan melatih kepekaan terhadap permasalahan hukum di masyarakat, (b) bersama masyarakat secara partisipatif mencari pemecahan terhadap permasalahan hukum yang ditemukan dalam masyarakat, serta (c) kegiatan lain yang dapat membantu pemberdayaan masyarakat. B. PERSYARATAN 1. Persyaratan Akademik Mahasiswa yang menempuh Program PPM, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Sudah menempuh sekurang-kurangnya 96 sks . b. Diprogramkan dalam KRS pada semester yang berjalan. 2. PersyaratanAdministrasi Mahasiswa yang menempuh program PPM, harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut: a. Membayar biaya PPM di Bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya b. Mengisi formulir pendaftaran PPM yang dilampiri: 1). Transkrip nilai yang disahkan oleh Bagian Akademik 2). Foto copy KRS 3). Kwitansi pembayaran PPM 4). Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar C. JADWAL PENYELENGGARAAN PPM 1. PPM diselenggarakan satu kali dalam satu tahun pada pergantian antara semester ganjil ke genap 2. PPM diselenggarakan selama 5 (lima) minggu dengan kegiatan meliputi: a. Persiapan dan Pembekalan :minggu ke I b. Kegiatan lapang :minggu ke II s/d IV c. Laporan dan evaluasi :minggu ke V D. PELAKSANA PPM 1. PPM diselenggarakan Fakultas yang dilaksanakan oleh tim pelaksana terdiri dariunsur dosen dan mahasiswa berdasarkan Surat Keputusan Dekan. 2. Struktur Organisasi Pelaksana PPM terdiri dari: a. Penanggung Jawab b. Tim Pengarah c. Tim Pelaksana meliputi: 1). Koordinator Pelaksana 2). Tim Pembekalan 3). Dosen Pembimbing Lapangan 4). Tim Lapangan (unsur mahasiswa)

43

E. PEMBIAYAAN 1. Biaya pelaksanaan PPM dibebankan kepada mahasiswa. Dana tersebut sebagian diserahkan kembali kepada peserta untuk kelancaran tugas-tugas di lapang, antara lain untuk dokumentasi, transportasi, konsumsi, akomodasi dan penyuluhan. 2. Dimungkinkan adanya sumber dana dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat. F. PROSEDUR PELAKSANAAN PPM 1. Persiapan a. Mahasiswa peserta PPM dibagi secara berkelompok. b. Mahasiswa peserta PPM wajib mengikuti pembekalan secara berkelompok yang diselenggarakan oleh pelaksana PPM. c. Masing-masing kelompok wajib melaksanakan orientasi lapang. d. Masing-masing kelompok wajib membuat usulan program kegiatan PPM berdasarkan orientasi lapang sesuai format yang telah ditentukan dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapang. 2. Pelaksanaan a. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan yang diprogramkan selama kegiatan lapang berlangsung. b. Mahasiswa harus merealisasikan seluruh rencana program yang telah disusun. c. Mahasiswa wajib mematuhitata tertib pelaksanaan PPM. d. Mahasiswa wajib membuat laporan secara berkelompok tentang pelaksanaan PPM sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapang. e. Menggandakan laporan hasil kegiatan PPM rangkap 4 (empat), yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing, Ketua Pelaksana dan Kepala Desa dan diserahkan kepada: 1). Dosen Pembimbing 2). Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 3). Kepala Desa lokasi kegiatan PPM 3. Evaluasi Penilaian kepada mahasiswa penempuh PPM dilakukan secara individu dengan memperhatikan unsur-unsur yang dievaluasi meliputi: a. Keikutsertaan dalam pembekalan (15 %) b. Usulan program kegiatan PPM (10 %) c. Realisasi program kegiatan PPM di lapang sesuai dengan usulan kegiatan PPM (20%) d. Intensitas kehadiran mahasiswa di lokasi (25%) e. Laporan hasil kegiatan PPM (20%) f. Presentasi laporan hasil kegiatan PPM (10%)

G. SANKSI 1. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan secara penuh tidak diikutsertakan ke lapang. 2. Mahasiswa yang meninggalkan lokasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada koordinator desa, yang selanjutnya disampaikan kepada Dosen Pembimbing. 3. Mahasiswa yang meninggalkan lokasi lebih dari 5 hari dinyatakan gugur. 4. Hal-hal lain yang belum diatur akan ditentukan tersendiri dalam buku pedoman PPM

44

BAB VIII PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

A. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN TUGAS AKHIR 1. Pengertian Seminar Proposal penelitian tugas akhiradalah suatu wadah yang berfungsi sebagai sarana tukar pikiran, dialog dan konsultasi antara mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir dengan para dosen yang bidang keilmuannyaterkait dengan topik atau materi tugas akhir yang akan disusun disajikan dalam bentuk proposal penelitian dan diikuti pula olehpara mahasiswa yang memenuhi syarat. 2. Tujuan Seminar proposal tugas akhir bertujuan untuk membantu mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir menentukan dan merumuskan topik dan judul tugas akhir yang aktual; merumuskan masalah yang tepat; dan menentukan penggunaan metode penelitian yang sesuai, sehingga mempermudah mahasiswa yang bersangkutan mengerjakan dan menyelesaikanpenyusunan tugas akhir dengan tetap memperhatikan kaedah-kaedah keilmuan yang berlaku. Mahasiswa yang bersangkutan harus membuat proposal penelitian sebagai bahan diskusi.

3. Peserta Seminar Peserta Seminar terdiri dari Dua dosen pembahas terkait dengan substansi draf proposal Sebanyak-banyaknya dua mahasiswa pengusul draf proposal Dua mahasiswa pembahas untuk setiap draf proposal Satu mahasiswa sebagai moderator Sedikitnya sepuluh mahasiswa peserta wajib yaitu mahasiswa yang telah memprogramkan konsentrasi. f. Mahasiswa lain yang berminat mengikuti diskusi. a. b. c. d. e.

4.

Bentuk Kegiatan Kegiatan Seminar Proposal Penelitian Tugas Akhir dapat dilakukan dalam bentukindividu atau panel diskusi dengan pengusul sebanyak-banyaknya 2 (dua) mahasiswa.

5. Sifat Kegiatan Kegiatan Seminar Proposal wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir. 6. Kewenangan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Seminar Proposal merupakan kewenangan Ketua Bagian atau ketua konsentrasi yang terkait dengan topik atau materi yang tertulis dalam proposal penelitian. 7.

Pelaksanaan Seminar Proposal 45

Diskusi secara keseluruhan, mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaannya, dilakukan sebagai berikut: 1. Ketua Bagian menetapkan dua orang dosen mata kuliah terkait dengan topik atau materi yang akan dijadikan tugas akhirsebagai dosen pembahas. 2. Dosen pembahas,sub bagian pendidikan dan mahasiswa calon peserta seminar proposalmengatur dan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Seminar Proposal. 3. Acara Seminar Proposal dilakukansebagai berikut: a). Pembukaan seminar Proposal oleh moderator dan sekaligus mempersilahkan mahasiswa pengusul tugas akhir menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam draft proposal. b). Mahasiswa pengusul menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tersaji dalam proposal penelitian. c). Pembahas mahasiswa menyampaikan masukan-masukan kepada mahasiswa pengusul mengenai format penulisan maupun substansi draf proposal. d). Peserta seminar memberikan masukan, baik mencakup format penulisan, isi maupun metode penelitian yang digunakan. e). Mahasiswa pengusul berhak menanggapi masukan-masukan yang diberikan oleh peserta. f). Dosen Pembahas memberikan masukan dan tanggapan tentang draf proposal pengusul maupun masukan yang diberikan oleh mahasiswa pembahas dan peserta seminar. g). Hasil diskusi yang telah disepakati forum digunakan oleh mahasiswa pengusul sebagai bahan perbaikan draft proposal. h). Dosen Pembahas Seminar Proposal berkewajiban membuat berita acara hasil Seminar Proposal yang berisi rekomendasi perbaikan atau penolakan. i). Penutupan acara Seminar Proposal dilaksanakan oleh moderator, dengan membacakan hasil pembahasan yang berupa kesimpulan dan rekomendasi. j). Berita Acara hasil Seminar Proposal diserahkan kepadaKetua Bagian. 4. Dosen pembahas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi Seminar Proposal kepada Ketua Bagian untuk dijadikan sebagai pertimbangan penetapanproposal penelitian beserta dosen pembimbingnya.

8.

Waktu Dan Tempat 1. Waktu penyelenggaraan sesuai dengan jam kerja Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2. Tempat penyelenggaraan Seminar Proposal di Kantor dan atau Kampus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

9.

Pakaian Mahasiswa Pengusul Setiap mahasiswa pengusul proposal tugas akhir wajib menggunakan pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih, celana atau rok hitam, berdasi dan jas almamater.

10. Pengesahan Proposal a. Pengajuan penetapan dosen pembimbing tugas akhir dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah seminar, jika melampaui batas waktu maka mahasiswa wajib melakukan seminar ulang b. Pengesahan proposal ditetapkan oleh Ketua Bagian setelah proposal tersebut direvisi dan mendapat persetujuan dari dosen pembahas seminar proposal. Waktu yang diberikan bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan revisi terhadap 46

proposal tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan Seminar Proposal. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi maka harus mengajukan seminar proposal ulang.

B. PEMBIMBING DAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR 1. Pembimbing a. Pembimbing adalah dosen yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan mendapat tugas dari Dekan untuk melakukan pembimbingan. b. Pembimbing tugas akhir terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan seorang Pembimbing Pendamping. 2. Syarat-Syarat Pembimbing Syarat seorang dapat ditetapkan sebagai pembimbing utamapada program sarjana ilmu hukum adalah Doktor yang serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli, Magister yang mempunyai jabatan fungsional lektor atau Sarjana Hukumyang menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala. Sedangkan syarat seorang dapat ditetapkan sebagai pembimbing pendamping adalah Magister yangmenduduki jabatan fungsionalAsisten Ahliatau Sarjana yang menduduki jabatan fungsionalserendahrendahnya Lektor. Penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Bagian. 3. Tugas Pembimbing Tugas Pembimbing Utama meliputi: a. Memberikan arahan kepada mahasiswa dalam penulisan tugas akhir yang meliputi kegiatan mencari bahan pustaka, menyusun instrumen penelitian, pengumpulan data lapang atau bahan hukum, mengorganisir dan menganalisis data atau bahan hukum, serta menarik kesimpulan. b. Apabila dipandang perlu pembimbing utama dapat merekomendasikan dan meminta bantuan ahli lain sebagai nara sumber. c. Pembimbing utama harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Tugas Pembimbing Pendamping adalah membantu pelaksanaan pembimbingan yang diserahkan Pembimbing Utama kepada Pembimbing Pendamping. 4. Prosedur Penetapan Pembimbing 1) Ketua Bagian, setelah menerima usulan nama dosen pembimbing dari dosen pembahas seminar proposal dan menerima proposal yang telah direvisi oleh mahasiswa kemudian mengusulkan penetapan dosen pembimbing utama dan pendamping kepada Dekan. 2) Dekan menetapkan pembimbing utama dan pendamping dengan mengeluarkan surat penetapan pembimbing.

5. Proses dan Jangka Waktu Penulisan Tugas Akhir a. Proses penulisan tugas akhir dilakukan dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing yang dibuktikan dengan kartu kendali pembimbingan. 47

b. Penulisan tugas akhir harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat penetapan pembimbing tugas akhir. c. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan ternyata belum dapat menyelesaikan tugas akhirnya, mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan. d. Perpanjangan surat penetapan pembimbing tugas akhir berlaku 3 (tiga) bulan dan dapat diajukan maksimal 2 (dua) kali. e. Apabila setelah dilakukan perpanjangan 2 (dua) kalimahasiswa tetap tidak dapat menyelesaikan tugas akhirnya, maka surat penetapan pembimbing tugas akhir gugur dan mahasiswa harus mengajukan judul baru.

C. UJIAN TUGAS AKHIR 1. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir a. b. c.

Ujian tugas akhir adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Ujian tugas akhir bersifat komprehensif. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, mengevaluasi substansi, metode dan redaksional yang salah atau kurang tepat dalam penulisan.

2. Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir a. b. c. d. e.

f. g. h.

Majelis Penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Bagian. Susunan majelis penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 1-3 orang anggota. Ujian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penguji. Ketua dan sekretaris majelis penguji adalah Ketua dan Sekretaris Bagian atau dosen lain yang ditetapkan oleh Dekan atas usulan Ketua Bagian. Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: serendahrendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, atau Lektor dengan tambahan gelar Magister/sederajat, atau Asisten dengan tambahan gelar Doktor/sederajat. Penetuan majelis penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Ketua Bagian. Anggota penguji dapat terdiri dari pembimbing dan atau bukan pembimbing. Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen bagian/instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa. Tugas Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir: - Ketua bersama sekretaris majelis penguji bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan ujian. - Majelis penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.

3. Waktu Ujian Tugas Akhir Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir selama 1 (satu) jam/mahasiswa. 4. Pakaian Peserta Ujian Tugas Akhir Setiap mahasiswa peserta ujian tugas akhir wajib menggunakan pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih, celana atau rok hitam, berdasi dan jas almamater. 48

5. Penilaian a.

Yang dinilai dalam ujian tugas akhir meliputi: 1). Kualitas penulisan tugas akhir yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan. 2). Penampilan selama ujian. 3). Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari majelis penguji. b. Penentuan Nilai Akhir Ketua majelis penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E. Nilai akhir dari tugas akhir juga termasuk nilai pelaksanaan tugas akhir dan nilai seminar dengan bobot yang ditentukan oleh fakultas. c. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C. d. Mahasiswa yang menempuh ujian tugas akhir harus melaksanakan segala perbaikan tugas akhir yang diputuskan oleh majelis penguji.

D.

YUDISIUM a. Yudisium merupakan kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan menjadi waktu penetapan akhir masa studi, yang dipimpin oleh Dekan atau yang mewakili. b. Yudisium wajib dihadiri oleh seluruh mahasiswa peserta ujian tugas dengan mengenakan pakaian kemeja lengan panjang berwarna putih, celana atau rok hitam, berdasi dan jas alamamter. c. Peserta ujian tugas akhir yang disyaratkan oleh majelis penguji untuk melakukan revisi terhadap tugas akhirnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara ujian, dapat mengikuti yudisium apabila telah selesai melakukan revisi dengan dibuktikan oleh lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Penguji dan seluruh anggota Majelis Penguji. d. Mahasiswa peserta ujian tugas akhir yang dinyatakan lulus pada saat yudisium, berhak mendapatkan Surat Keterangan Lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum yang disingkat SH. e. Mahasiswa peserta ujian tugas akhir yang tidak hadir dalam yudisium, maka penyerahan Surat Keterangan Lulus mahasiswa yang bersangkutan ditunda sampai periode berikutnya. f. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk program sarjana 5 tahun sedangkan untuk alih program (n+0,25) tahun. Predikat kelulusanterdiri dari 3 tingkat yang didasarkan pada capaian Indeks Prestasi g. Kumulatif (IPK) yaitu: b. IPK 2,00-2,75: Memuaskan c. IPK 2,76-3,50: Sangat Memuaskan d. IPK 3,51-4,00: Pujian - masa studi tidak lebih dari 8 semester - Komposisi semua nilai minimal B - Tidak pernah terkena sanksi akademik

49

BAB IX PENASEHAT AKADEMIK (PA)

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasihat akademik kepada mahasiswa, dengan tujuan agar studinya selesai dengan baik. 1. TugasPenasehat Akademik bertugas: a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik. b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik. c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga tumbuh kemandirian belajar sebagai seorang ahli. d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu. e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri. g. Memberi peringatan terhadap mahasiswa yang IP-nya kurang dari 2,00 dan sks yang dicapai kurang dari ketentuan. 2. Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, Penasehat Akademik berkewajiban melaksanakan tugas kepenasehatannya melalui kegiatan antara lain: a. Memproses pengisian KRS dan tanggung jawab atas kebenaran isinya. b. Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. c. Meneliti dan memberi persetujuan terhadap studi semester yang disusun oleh mahasiswa dalam KRS. d. Pada saat memutuskan jumlah beban studi Penasehat Akademik wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan tersebut agar mahasiswa dapat mengambil keputusan secara tepat. e. Melakukan validasi KRS dengan sistem terpadu melalui Sistem InformasiDosen (SIADO) 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Penasehat Akademik harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok. 4. Penasehat Akademik dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya untuk kepentingan mahasiswa yang berada pada bimbingannya. 5. Kegiatan kepenasehatan dalam bidang akademik dikoordinir oleh Pembantu Dekan bidang Akademik. 6. Setiap Penasehat Akademik harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.

50

BAB X SANKSI AKADEMIK

1.

Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari batas minimal perkuliahan (80%) tidak diperbolehkan menempuh Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah bersangkutan.

2.

Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah dalam KRS diluar waktu yang ditentukan, maka mata kuliah tersebut tetap diperhitungkan dalam IP.

3.

Mahasiswa yang curang dalam ujian, akan dikenakan sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester bersangkutan.

4.

Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester bersangkutan.

5.

Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing paling lama 2 semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.

6.

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan/ memberikan sesuatu/ janji/ tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Fakultas.

7.

Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan skripsi, maka skripsi tersebut dan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dibatalkan.

8.

Hal-hal yang belum termasuk dalam bagian ini diatur selanjutnya pada Bab V tentang Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Brawijaya.

51

Lampiran 1

PIMPINAN DAN STAF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

A.

PIMPINAN FAKULTAS: Dekan Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III

B.

: : : :

Dr. Rachmad Safaat, SH. MSi. Dr.Prija Djatmika, SH. MS. Dr. Iwan Permadi, SH. MH. Arif Zainudin, SH. MHum.

STAF Ketua Program Studi S1 : Ketua Bagian Hukum Perdata : Ketua Bagian Hukum Pidana : Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Ketua Bagian H. Administrasi Negara : Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara : Ketua Bagian Hukum Internasional : Sekretaris Bagian Hukum Internasional : Ketua Lab. Komputer dan PSIK : Ketua Badan Penelitian,Pengabdian Masyarakat& Kerjasama (BPPMK) : Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) : Ketua Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmu Hukum (PDIH) : Ketua Pengelola Laboratorium Bahasa Inggris : Kepala Bagian Tata Usaha : Kepala Sub. Bagian Pendidikan : Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Kepegawaian : Kepala Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan : Kepala Sub. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni :

Dr. Lucky Endrawati, SH. MH. Djumikasih, SH. MH.. Eny Harjati, SH. M. Hum Herlin Wijayati, SH. MH. Lutfi Effendi, SH. MHum. Agus Yulianto, SH. MH. Nurdin, SH. MH. Ikaningtyas, SH. LLM. Alfons Zakaria,SH. LLM Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MH. Imam Ismanu, SH. MS. M. Zairul Alam, SH. MH. Dra. Ismarita Ida R, M. Pd. Ir. Suhardiyono Setu, SE.,MM Sujono, SH. Edy Roesanto, SH. MH Ach. Murtadho, SE, Ak..

52

C.

SENAT FAKULTAS Ketua Sekretaris Komisi Pengembangan Ketua Sekretaris Anggota

Komisi Evaluasi Ketua Sekretaris Anggota

: Dr. Rachmad Safaat, SH. MSi. . : Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH. MH.

: Prof. Dr. M. Bakrie, SH. MS. : Siti Hamidah, SH. M. M. : Dr. Sihabudin, SH. MH. Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH. MH. Prof. Masruchin Ruba’i, SH. MS. Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS. Herlin Wijayati, SH. MH. Dr. Rachmat Syafa’at, SH. MSi. Dr. Prija Djatmika, SH. MS. Setyo Widagdo, SH. MHum. Dr. Moh. Ridwan, SH. MS. Drs. M. Hafid Hamid, M.Ag.

: Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MS. : Dr. Nurini Aprilianda,SH. MH. : Rachmi Sulistyorini, SH. MHum. Arif Zainudin, SH. MHum. Prof. Dr. Thohir Luth, M.Ag. Nurdin, SH. MHum. Eny harjati, SH. MH. Luthfi Effendi, SH. MHum. Sentot Prihandayani Sigito, SH. MH. Dr. Iwan Permadi, SH. MHum. Aan Eko Widiarto, SH. MHum. Budi Santoso, SH. MHum.

53

54

Lampiran 3 BAGAN ORGANISASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNSUR PIMPINAN

DEKAN

GUGUS JAMINAN MUTU

UNSURPELAKSANA AKADEMIK

PROGRAM STUDI Sarjan Ilmu Hukum

PD I

PD II

SENAT FAKULTAS PD III

UNSURPELAKSANA ADMINISTRATIF

UNSUR PENUNJANG

BAGIAN TATA USAHA

LABORATORIUM ILMU HUKUM

UNSUR PELAKSANA TEKNIS

BKBH

Sub Bag. Pendidikan

Magister Ilmu Hukum

Magister Kenotariatan

LAB Pengkajian Hukum

Doktor Ilmu Hukum Sub Bag. Umum dan Perlengkapan

LAB Praktek Hukum Praktik Peradilan

Pusat-Pusat Pengemban gan

PDIH

JURNAL

Legislatif Drafting

BPPK

Sub Bag. Keuangan dan Kebagawaian Contrak Drafting

LAP KOMPUTER

Lab Bahasa

Sub Bag. Mahasiswaan

Praktek Non Legislasi

55

LAB BAHASA

PSIK

Lampiran 4 PROSEDUR PENGAJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI ATAU LEGAL MEMORANDUM)

KETUA BAGIAN Staf Administrsi

8

KPS S1 Bagian Akademik

2

Mahasiswa mengambil dan mengisi Blangko Pengajuan Judul TA di loket Bagian Akademik dan meminta pengesahan dari petugas dan KPS S1

Mahasiswa menerima Blangko Pengajuan Judul TA yang telah disahkan

MAHASISWA

7 Mahasiswa memperbaiki usulan tugas akhir dan diberikan kepada Ketua Bagian

Kabag menetapkan pembimbing tugas akhir

1

MAHASISWA 6

Seminar propos menghasilkan us perbaikan tugas a dan calon pembim

SEMINAR PROPOSAL 5 3

4

Mahasiswa membawa rekomendasi dari KPS S1 kepada Ketua Bagian (Kabag)

Kabag memberikan berkas pengajuan kepada Koordinator Konsentrasi

KETUA BAGIAN Staf Administrsi

Koordinator Konsentrasiatau Kabag menentuka jadwal Seminar Proposal

KOORDINATOR KONSENTRAS 56

Penjelasan prosedur pengajuan proposal tugas akhir: a. Mahasiswa mengambil formulir pengajuan judul di Sub Bagian Akademik disertai syarat-syarat administrasi b. Mengisi formulir dan menyerahkan kepada Sub Bagian Akademik dengan dilampiri proposaltugas akhir, transkrip nilai dan syarat-syarat sebagaimana di atas untuk mendapatkan persetujuan persyaratan administrasi akademik. c. Menyerahkan berkas-berkas yang sudah disetujui oleh Sub Bagian Akademik kepada KPS untuk memperoleh persetujuan. d. Menyerahkan berkas-berkas yang telah disetujui KPS kepada Ketua Bagian untuk mengkoordinasikan proposal tugas akhir dengan ketua konsentrasi terkait dengan substansi draft proposal tugas akhir. Apabila di dalam bagian tersebut hanya ada satu konsentrasi maka ketua bagian berwenang untuk menyelenggarakan forum diskusi. e. Koordinator konsentrasi atau Ketua Bagian menentukan jadwal dan peserta forum diskusi. f. Rekomendasi hasil pembahasan proposal dalam forum diskusi dipakai oleh mahasiswa sebagai masukan untuk memperbaiki proposal. Proposal yang telah diperbaiki diserahkan kembali kepada Ketua Bagian. g. Ketua Bagian menentapkan dosen pembimbing tugas akhir untuk mendapatkan penetapan dari Dekan. h. Mahasiswa menyerahkan berkas tugas akhir kepada Bagian Administrasi Akademik untuk memperoleh Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir. i. Bagian akademik memproses Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir untuk dimintakanpenetapan kepada Dekan.

57

Lampiran 5 Bagan Alir Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru

58

Lampiran 6 Bagan Alir Prosedur Registrasi Mahasiswa Lama

Mulai

Mahasiswa

Membayar SPP dan mencetak Kartu Hasil Studi

Mahasiswa

Melakukan Aktivasi Account di UPPTI dengan melampirkan bukti pembayaran SPP

Mahasiswa dan Dosen PA

Mahasiswa

Dosen PA dan Bagian Akademik

Konsultasi Akademik

Bukti Pembayaran SPP dan KHS

Rancangan Mata Kuliah yang diambil

Mengisi KRS secara online

Memvalidasi, mengesahkan dan mencetak KRS Mahasiswa

KRS

Selesai

59

Lampiran 7 Bagan Alir Prosedur Ujian Susulan

60

Lampiran 8 Bagan Alir Prosedur Program Pemberdayaan Masyarakat

Mulai

Dekan

Mahasiswa

Panitia

Mahasiswa

Mahasiswa

Dosen Pembimbing

Membentuk Tim Pelaksana PPM

Membayar Biaya PPM dan Mendaftar PPM

Keputusan Dekan

Bukti Pembayaran dan Pendaftaran

Menentukan Lokasi, merencanakan pembekalan dan membentuk kelompok-kelompok peserta PPM

Kerangka Acuan PPM

Mengikuti Pembekalan, melakukan orientasi lapang, dan membuat proposal kegiatan PPM

Proposal kegiatan PPM setiap kelompok

Melakukan kegiatan PPM di lokasi sesuai dengan usulan kegiatan dalam proposal

Absen kehadiran dan kegiatan

Melakukan kunjungan lapang secara periodik

A

61

A

Mahasiswa

Mahasiswa

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Setelah kegiatan di lapangan, mahasiswa menyusun laporan kegiatan PPM

Laporan kegiatan PPM

Mempresentasikan laporan kegiatan PPM di hadapan dosen pembimbing dengan dihadiri seluruh anggota kelompok

Melakukan evaluasi dan memberikan nilai

Daftar nilai PPM

Menyerahkan nilai kepada bagian akademik.

Selesai

62

Lampiran 9 Bagan Alir Prosedur Kuliah Kerja Lapang

Mulai

Mahasiswa

Membayar biaya KKL

Mahasiswa

Mengisi formulir pendaftaran KKL dan melampiri persyaratan

Mahasiswa

Mengajukan proposal KKL ke Ketua Bagian

Ketua bagian

Dekan

Menyetujui proposal KKL dan mengusulkan pembimbing kepada Dekan

MenerbitkanSurat keputusan Pembimbing KKL bagi mahasiswa

Tanda Bukti Pembayaran

Formulir pendaftaran KKL dan dokumen persyaratan

Proposal KKL

Form Pengajuan Dosen Pembimbing KKL

SK Dekan tentang Pembimbing KKL

Revisi proposal

Mahasiswa

Melakukan konsultasi dengan pembimbing terkait proposal KKL

Mahasiswa

Mengurus surat Pengantar Dekan di Bagian akademik yang ditujukan kepada lembaga/kantor tempat dilaksanakannya KKL

Mahasiswa

Melaksanakan kegiatan KKL di lembaga/kantor tempat dilaksanakannya KKL

Surat Pengantar Dekan

Surat Keterangan telah melaksanakan KKL di lembaga/kantor tempat dilaksanakannya KKL

63

Mahasiswa

Mahasiswa

Mahasiswa

Bagian akademik

Mahasiswa

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Melakukan konsultasi penyusunan laporan hasil KKL dengan dosen pembimbing

Membuat laporan dan menyerahkan kepada dosen pembimbing untuk mendapat persetujuan

Menyerahkan laporan KKL yang telah disetujui dosen pembimbing ke bagian akademik

Menyerahkan laporan KKL kepada dosen pembimbing untuk meminta nilai KKL

Menyerahkan laporan KKL kepada lembaga tempat KKL dan meminta nilai KKL

Memeriksa dan memberikan penilaian KKL

Menyerahkan nilai kepada bagian akademik

Draft Laporan KKL

Persetujuan Laporan KKL

Laporan KKL

Form Penilaian KKL

Laporan KKL dan Form Penilaian KKL

Form Penilaian KKL

Penilaian KKL

selesai

64

Lampiran 10 Bagan Alir Prosedur Ujian Tugas Akhir

Mulai

Bagian akademik

Ketua Bagian

Ketua Bagian dan Bagian Akademik

Dekan

Bagian Akademik

Bagian Akademik

Majelis Penguji

Majelis Penguji

Menyerahkan daftar peserta ujian kepada ketua bagian

Menyusun Rencana majelis penguji

Menyusun Rencana Jadwal Ujian

Menerbitkansuratkep utusan tentang Majelis Penguji dan Jadwal Ujian tugas akhir

Mengirim SK Dekan tentang Majelis Penguji dan jadwal Ujian Tugas Akhir serta naskan ujian ke majelis penguji

Mengumumkan jadwal dan Tempat Ujian Tugas Akhir di papan pengumuman

Daftar calon peserta ujian tugas akhir masing-masing bagian

Draft susunan rencana majelis penguji

Draft Rencana Jadwal Ujian

SK Dekan tentang Majelis Penguji dan Jadwal Ujian Tugas Akhir

SK Dekan tentang Majelis Penguji dan Jadwal Ujian Tugas Akhir dan naskah ujian

Pengumuman jadwal dan tenpat ujian tugas akhir

Melaksanakan Ujian Tugas akhir sesuai SK Dekan dengan jadwal yang telah ditentukan

Penilaian hasil ujian tugas akhir oleh Majelis

Menyerahkan Hasil Penilaian Ujian Tugas Akhir kepada Bagian Akademik

Hasil Penilaian ujian tugas akhir oleh Majelis

65

Dekan

Menyelenggarakan Yudisium

Surat Tanda Luluis Sementara

selesai

66

Lampiran 11 Bagan Alir Prosedur Semester Pendek

67

Lampiran 12 Bagan Alir Prosedur Cuti Akademik

68

Lampiran 13 Bagan Alir Prosedur Perpindahan Mahasiswa ke FH UB

Mulai

Mahasiswa

Pembantu Dekan I

Dekan

Rektorat

Menyerahkan surat permohonan pindah, dan kelengkapan administrasi ke rektorat (dengan tembusan ke Dekan FH)

Memeriksa persyaratan pindah

Pemberitahuan layak atau tidak kepada Rektor

Mengeluarkan surat keputusan menolak atau menerima, ditujukan ke mahasiswa ybs, dengan tembusan kepada Dekan FHUB)

Draft Surat permohonan pindah, dan kelengkapan administrasi

Draft surat keputusan menolak atau menerima

Surat Pemberitahuan

Keputusan Rektor

selesai

69

Lampiran 14 Bagan AlirProsedur Pindah Mahasiswa ke Perguruan Tinggi Lain

Mulai

Mengajukan permohonan pindah kepada Rektor

Surat Permohonan

Rektor

Mengeluarkan surat keputusan pindah bagi mahasiswa tersebut

Surat Keputusan

Rektor

Memberikan Tembusan Surat Keputusan kepada Dekan

Tembusan Surat Keputusan

Mengambil Surat Keputusan Rektor

Surat Keputusan

Mahasiswa

Mahasiswa

Mahasiswa

Mengambil transkrip nilai ke bagian akademik Fakultas Hukum

Transkrip Nilai

Selesai

70

Lampiran 15 Bagan Alir Prosedur Putus Kuliah

Mulai

Bagian Akademik

Mendata mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi

Dekan

Menyampaikan data tentang mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi kepada rektor

Rektor

Menerbitkan surat keputusan tentang putus kuliah

Mahasiswa

Menima surat keputusan rektor tentang putus kuliah

Kartu hasil studi dan transkrip nilai mahasiswa.

Prestasi akademik terakhir mahasiswa

Surat keputusan rektor tentang putus kuliah

Surat Keputusan Rektor

Selesai

71

Lampiran 16 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ORANG TUA MAHASISWA (IOM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA PEMBUKAAN Bahwa pendidikan bagi suatu bangsa mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Dalam rangka meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat, terutama dalam usaha menciptakan suasana yang mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional tersebut, maka kami orang tua/ wali mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan niat ikhlas dan penuh semangat gotong royong bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi Orang Tua Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan susunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut: ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1 Organisasi/Ikatan ini bernama IKATAN ORANG TUA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UN[VERSITAS BRAWIJAYA MALANG, yang kemudian disingkat dengan IOM FH UNIBRAW. PASAL 2 IOM FH UNIBRAW didirikan pada tanggal 15 Juni 1993 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. PASAL 3 IOM FH UNIBRAW berkedudukan dan berkantor di Kampus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. Mayjen Haryono No. 169 Malang. BAB II AZAS DAN TUJUAN PASAL 4 IOM FH UNIBRAW berazaskan Kekeluargaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

72

PASAL 5 IOM FH UNIBRAW bertujuan: 1. Membantu dan membina kerjasama yang baik antar orang tua mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2. Membantu dan membina kelangsungan dan kelancaran jalannya pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 3. Berperan serta dalam upaya peningkatan mutu pembinaan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 4. Membantu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan atau dana yang diperlukan dan yang belum/ tidak dicukupi oleh pemerintah, guna menunjang kelancaran dan upaya peningkatan mutu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. BAB III KEANGGOTAAN PASAL 6 Anggota IOM FH UNIBRAW adalah semua orang tua atau wali mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. BAB IV PENGURUS, PELINDUNG DAN PENASEHAT PASAL 7 1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, yang sehabis masa jabatannya dapat dipilih kembali, maksimal dua kali masa jabatan 2. Pengurus memimpin organisasi baik kedalam maupun keluar 3. Pengurus sedikit-dikitnya terdiri dari 6 (enam) orang dan dapat ditambah menurut kebutuhan apabila diperlukan PASAL 8 Rektor Universitas Brawijaya karena jabatannya adalah Pelindung, dan Dekan Fakuttas Hukum Universitas Brawijaya karena jabatannya adalah Penasehat IOM FH UNIBRAW. BAB V RAPAT-RAPAT PASAL 9 Rapat-rapat IOM FH Universitas Brawijaya terdiri dari Rapat Pengurus dan Rapat Anggota.

73

PASAL 10 Rapat Pengurus: 1. Rapat Pengurus diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan 2. Rapat Pengurus dapat dimulai apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota pengurus 3. Jika jumlah yang menghadiri suatu Rapat Pengurus tidak memenuhi ketentuan jumlah sebagaimana diatur dalam ayat (2) tersebut, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama diselenggarakan Rapat Pengurus yang kedua. Rapat Pengurus yang kedua ini sah walaupun tidak memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (2).

1. 2. 3. 4.

PASAL 11 Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi Rapat Anggota terdiri atas rapat anggota biasa dan rapat anggota istimewa. Rapat Anggota biasa diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali Rapat Anggota istimewa adalah rapat anggota yang diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya sepersepuluh jumlah anggota untuk keperluan yang sangat mendesak

PASAL 12 1. Keputusan rapat-rapat IOM FH Universitas Brawijaya diusahakan melalui cara musyawarah untuk mencapai mufakat 2. Apabila pengambilan keputusan menurut ketentuan ayat (1) tersebut tidak berhasil, maka ditempuh dengan cara pemungutan suara. 3. Keputusan rapat sah, apabila disetujui lebih dari separuh yang hadir.

BAB VI KEUANGAN PASAL 13 Keuangan IOM FH UniversitasBrawijaya diperoleh dari: 1. Iuran Anggota 2. Sumbangan yang tidak mengikat 3. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PASAL 14 1. Semua keuangan milik IOM FH Universitas Brawijaya disimpan di Rekening Rektor Universitas Brawijaya . 2. Selambat-lambatnya pada akhir setiap semester genap, pengurus membuat laporan tahunan keuangan untuk disampaikan kepada para anggota, pelindung dan Penasehat.

74

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 15 Perubahan Anggaran dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota sesuai ketentuan pasal 11 dan 12.

BAB VIII PEMBUBARAN IOM FH UNIBRAW PASAL 16 1. Pembubaran IOM FH Universitas Brawijaya hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut . 2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut harus dihadiri oleh sekurangkurangnya dua pertiga dari seluruh anggota IOM FH dan keputusan pembubaran baru dapat dinyatakan sah apabila dua pertiga dari anggota yang hadir menyatakan setuju. 3. Pembubaran IOM FH Universitas Brawijaya dilaksanakan oleh pengurus dan seluruh harta kekayaan IOM FH dihibahkan kepada FH Universitas Brawijaya. BAB IX PENUTUP PASAL 17 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak berdirinya IOM FH Universitas Brawijaya.

75

ANGGARAN RUMAH TANGGA PASAL I KEANGGOTAAN Anggota IOM ialah semua orang tua atau wali mahasiswa FH Universitas Brawijaya yang keanggotaannya secara otomatis. PASAL 2 HAK ANGGOTA 1. Tiap anggota mempunyai hak mengeluarkan pendapat, memilih dan dipilih sebagai pengurus. 2. Dalam rapat anggota, tiap anggota mempunyai satu hak suara. 3. Hak suara anggota, karena sesuatu hal dengan surat kuasa dapat diwakilkan kepada anggota keluarganya yang telah dewasa.

1. 2. 3.

1. 2.

1.

2. 3.

4.

PASAL 3 KEWAJIBAN ANGGOTA Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Rapat Anggota maupun referendum serta keputusan-keputusan rapat pengurus. Membayar uang iuran yang besarnya ditetapkan pengurus berdasarkan Rapat Anggota, yang dibayarkan setiap semester. Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan martabat IOM FH Universitas Brawijaya PASAL 4 HILANGNYA KEANGGOTAAN Anggota IOM kehilangan keanggotaannya apabila putra/putrinya telah lulus atau keluar dari FH Universitas Brawijaya. Anggota yang menjadi pengurus IOM apabila putra/putrinya telah lulus dari FH Universitas Brawijaya dapat melanjutkan sampai dengan berakhir masa kepengurusannya. PASAL 5 PENGURUS, PELINDUNG DAN PENASEHAT Susunan Pengurus Harian terdiri: a. Ketua Wakil Ketua b. Sekretaris Wakil Sekretaris c. Bendahara Wakil Bendahara Apabila diperlukan jumlah pengurus tersebut dapat ditambah menurut kebutuhan, Untuk lancarnya tugas yang menjadi tanggung jawab pengurus, maka ditunjuk pelaksana harian yaitu Kasubag Kemahasiswaan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus IOM FH Universitas Brawijaya. Pelindung dan Penasehat apabila dipandang perlu, dengan persetujuan Rektor Universitas Brawijaya dapat ditambah menurut kebutuhan. PASAL 6 KEUANGAN

76

1. 2. 3. 4.

Seluruh pemasukan uang IOM melalui rekening Rektor Universitas Brawijaya. Seluruh Pengeluaran uang IOM melalui Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Fakultas bersama PengurusIOM pada setiap Tahun Ajaran baru. Untuk kelancaran program dan laporan tahunan, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Tim Verifikasi sebanyak 3 (tiga) orang yang anggota-anggotanya terdiri dari bukan anggota pengurus. PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggaran Rumah Tangga IOM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini disetujui pada Rapat Anggota dan berlaku sejak ditetapkan. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan IOM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang disetujui oleh Rapat Pengurus. Ditetapkan di Malang Pada tanggal: 7 April 2008 Ketua

Sekretaris

Ttd

Ttd

Dr. Ibnu Mas’ud, MS

Drs. Rochim Subahagia.

Mengetahui: Dekan Fakultas Hukum UNIVERSITAS BRAWIJAYA Ttd HERMAN SURYOKUMORO,SH. MS NIP. 131 472 741

77

Lampiran 17 DAFTAR NAMA, BAGIAN, ALAMAT RUMAH DAN NOMOR TELPON DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NO

NAMA A. RACHMAD BUDIONO, Dr. SH. MH. (NIP. 19591118 198601 1 002)

BAGIAN Hukum Perdata

2.

AAN EKO WIDIARTO, SH. MHum. (NIP. 19760417 200501 1 001)

Hukum Tata Negara

3.

ABDUL HALIM, Drs. M. Ag. (NIP. 19590206 198903 1 001)

Agama Islam

4.

ABDUL MADJID, SH. MHum. (NIP. 19590126 198701 1 001)

Hukum Pidana

5.

ADI KUSUMANINGRUM, SH. MHum. (NIP. 19790913 200501 2 001)

Hukum Internasional

6.

ADUM DASUKI, SH. MS. (NIP. 19480522 197803 1 002)

Hukum Perdata

7.

AFIFAH KUSUMADARA, SH. LLM. SJD. (NIP. 19661112 198903 2 001)

Hukum Perdata

8.

AGIS ARDHIANSYAH, SH. LLM (NIP. 19840313 200912 2 001)

Hukum Internasional

9.

AGUS YULIANTO, SH. MH. (NIP. 19590717 198601 1 001)

Hukum Administrasi Negara

10.

ALFONS ZAKARIA, SH. LLM. (NIP. 19800629 200501 1 002) AMELIA SRIKUSUMADEWI, SH. MKn. (NIP. 19811214 200801 2 010)

Hukum Pidana

ARDI FERDIAN, SH. MKn

Hukum Pidana

1.

11. 12.

Hukum Perdata

78

(NIP. 19830930 200912 1 003)

13.

ARIF ZAINUDIN, SH. MHum. (NIP. 19720123 200312 1 001)

Hukum Tata Negara

14.

BAMBANG SUDJITO, SH. MHum. (NIP. 19520605 198003 1 006)

Hukum Pidana

15.

BAMBANG SUGIRI, SH. MS. (NIP. 19570717 198403 1 002)

Hukum Pidana

16.

BAMBANG WINARNO, Dr. SH. MS. (NIP. 19530121 197903 1 002)

Hukum Perdata

17.

BUDI SANTOSO, SH. LLM (NIP. 19720622 200501 1 002) DHIANA PUSPITAWATI,SH. LLM. Ph. D NIP. 19740603 2010 12 2001

Hukum Perdata

19.

DIAH AL UYUN, SH. MH. (NIP. 19841118 200812 2 005)

Hukum Tata Negara

20.

DJUMIKASIH, SH. MH. (NIP. 19721130 199802 2 001)

Hukum Perdata

21. 22.

DONY ADITYA PRASETYO,SH,MH

Hukum Internasional

ENY HARJATI, SH. MHum. (NIP. 19590406 198601 2 001)

Hukum Pidana

23.

FACHRIZAL AFANDI, S. Psi. SH. MH. (NIP. 19810409 200812 1 001)

Hukum Pidana

24.

FAIZIN SULISTIO, SH. LLM (NIP. 19780914 200501 1 003)

Hukum Pidana

25. 26. 27.

FINES FATIMAH,SH,MH.

Hukum Pidana

FITRI HIDAYAT,SH,MH

Hukum Perdata

HANIF NUR WIDHIYANTI, SH. MHum. (NIP. 19780811 200212 2 001)

Hukum Internasional

28.

HARDOWIYONO, Drs. M. Si.

Mata Kuliah Umum

18.

Hukum Internasional

79

(NIP. 19480201 197603 1 001)

29.

HARU PERMADI,SH

Hukum Administrasi Negara

30.

HERLIN WIJAYATI, SH. MH. (NIP. 19601020 198601 2 001)

Hukum Tata Negara

31.

HERLINDAH, SH. MKn. (NIP. 19791207 200801 2 010)

Hukum Perdata

32.

HERMAN SURYOKUMORO, SH. MS. (NIP. 19560528 198503 1 002)

Hukum Internasional

33.

HERU PRIJANTO, SH. MH (NIP. 19560202 198503 1 003) HIKMATUL ULA,SH,MKn

Hukum Internasional

IBNU SAM WIDODO,SH, MH

Hukum Tata Negara

I N D R A T I, SH. MS. (NIP. 19480222 198003 2 001)

Hukum Perdata

37.

I NYOMAN NURJAYA, Prof. Dr. SH. MS. (NIP. 19540925 198003 1 002)

Hukum Pidana

38.

IKANINGTYAS, SH. LLM (NIP. 19810531 200501 2 002)

Hukum Internasional

39.

I S T I S L A M, Dr. SH. MHum. (NIP. 19620823 198601 1 002)

Hukum Administrasi Negara

40.

IMAM ISMANU, SH. MS. (NIP. 19510727 198002 1 001)

Hukum Perdata

41.

IMAM KUSWAHYONO, SH. MHum. (NIP. 19571021 198601 1 002)

Hukum Perdata

42. 43.

INDAH DWI QURBANI,SH,MH

Hukum Tata Negara

ISMAIL NAVIANTO, SH. MH. (NIP. 19550212 198503 1 003)

Hukum Pidana

44.

IWAN PERMADI, Dr. SE. SH. MHum.

Hukum Administrasi

34. 35. 36.

Hukum Internasional

80

(NIP. 19720117 200212 1 002)

Negara

45.

JAZIM HAMIDI, Dr. SH. MH. (NIP. 19661116 199702 1 001)

Hukum Tata Negara

46.

LUCKY ENDRAWATI, Dr. SH. MHum. (NIP. 19750316 199802 2 001)

Hukum Pidana

47.

LUTFI EFFENDI, SH. MHum. (NIP. 19600810 198601 1 002)

Hukum Administrasi Negara

48.

M. DAHLAN, SH. MH. (NIP. 19800906 200812 1 002)

Hukum Tata Negara

49.

M. HAFID HAMID, Drs. MA. (NIP. 19491102 198503 1 001)

Agama Islam

50.

M. HAMIDI MASYKUR, SH. MKn (NIP. 19800419 200812 1 002)

Hukum Perdata

51.

M. HISYAM SYAFIOEDIN, SH. (NIP. 19500422 197903 1 002)

Hukum Perdata

52.

MASRUCHIN RUBA'I, Prof. SH. MS. (NIP. 19481230 197312 1 001)

Hukum Pidana

53.

MILDA ISTIQOMAH, SH. MTCP (NIP. 19840118 200604 2 001)

Hukum Pidana

54.

MOCH. BAKRI, Prof. Dr. SH. MS. (NIP. 19500815 197903 1 002)

Hukum Perdata

55.

M. MUNIR, Prof. Dr. SH. (NIP. 19440117 197106 1 001)

Hukum Perdata

56.

M. ZAIRUL ALAM, SH. MH (NIP. 19740909 200601 1 002)

Hukum Perdata

57.

MOH. FADLI, SH. MHum. (NIP. 19650401 199002 1 001)

Hukum Administrasi Negara

58.

MOH. RIDWAN, Dr. SH. MH. (NIP. 19530529 198403 1 001)

Hukum Internasional

81

59.

MUDAYATI P. SUMARMAN, SH. CN. (NIP. 19481123 198003 2 001)

Hukum Perdata

60.

MUCHAMAD ALI SAFA' AT, Dr. SH. MH. (NIP. 19760815 199903 1 003)

Hukum Tata Negara

61. 62.

MUFATIKHATUL FARIKHAH,SH. MH.

Hukum Pidana

MUKTIONO, SH. MPhil (NIP. 19761108 200501 1 001)

Hukum Administrasi Negara

63.

MUSLICH SUBANDI, SH. (NIP. 19490518 197802 1 001)

Hukum Internasional

64.

NGESTI DWI PRASETYO, SH. MHum. (NIP. 19781215 200501 1 001)

Hukum Tata Negara

65.

NUR CHANIFAH. M. Pd. I (NIP. 19831118 200912 2 Agama Islam 006)

66.

N U R D I N, SH. MHum. (NIP. 19561207 198601 1 001)

Hukum Internasional

67.

NURINI APRILIANDA,Dr. SH. MHum. (NIP. 19760429 200212 2 001)

Hukum Pidana

68.

PAHAM TRIYOSO, SH. MHum. (NIP. 19540517 198203 1 003)

Hukum Pidana

69.

PATRICIA AUDREY RUSLIJANTO, SH. MKn (NIP. Hukum Internasional 19850101 200912 2 005)

70.

PRIJA DJATMIKA, Dr. SH. MS. (NIP. 19611116 198601 1 001)

Hukum Pidana

71.

RACHMAD SAFA' AT, Dr. SH. M. Si. (NIP. 19620805 198802 1 001)

Hukum Perdata

72.

RACHMI SULISTYARINI, SH. MH. (NIP. 19611112 198601 2 001)

Hukum Perdata

73.

RATIH DHEVIANA PURU H. T. SH. LLM (NIP. 19790728 200502 2 001)

Hukum Perdata

74.

REKA DEWANTARA, SH. MH. (NIP. 19830502

Hukum Perdata

82

200812 1 003)

75.

RIANA SUSMAYANTI, SH. MHum. (NIP. 19790117 200801 2 013)

Hukum Tata Negara

76.

RIKA KURNIATY, SH. MA. (NIP. 19830101 200604 2 002)

Hukum Internasional

77. 78. 79.

SANTI RISKAWATI,SH,M. Kn

Hukum Perdata

SETIAWAN WICAKSONO,SH,MH

Hukum Internasional

SHINTA HADIYANTINA, Dr. SH. MH (NIP. 19770305 200912 2 001)

Hukum Administrasi Negara

80.

SIHABUDIN, Dr. SH. MH. (NIP. 19591216 198503 1 001)

Hukum Perdata

81.

SUCIPTO, SH. MH. (NIP. 19501211 198010 1 001)

Hukum Internasional

82.

SUDARSONO, Prof. Dr. SH. MS. (NIP. 19510825 197903 1 004)

Hukum Administrasi Negara

83.

SUKARMI, Dr. SH. MH. (NIP. 19670503 199103 2 002)

Hukum Internasional

84.

SENTOT PRIHANDAJANI SIGITO, SH. MHum. (NIP. 19600423 198601 1 002)

Hukum Perdata

85.

SETIAWAN NURDAYASAKTI, SH. MH. (NIP. 19640620 198903 1 002)

Hukum Pidana

86.

SETYO WIDAGDO, SH. MHum. (NIP. 19590320 198601 1 003)

Hukum Internasional

87.

SITI HAMIDAH, SH. M. M. (NIP. 19660622 199002 2 001)

Hukum Perdata

88.

SRI KUSTINA, SH. CN (NIP. 19480729 198002 2 001)

Hukum Administrasi Negara

89.

SRI LESTARININGSIH, SH. MHum. (NIP. 19681102 Hukum Pidana 199003 2 001)

83

90.

SUHARININGSIH, Prof. Dr. SH. SU. (NIP. 19500526 198002 2 001)

Hukum Perdata

91.

SYAMSUL MAARIF, SH. LL. M. DCL. (NIP. 19570926 198403 1 001)

Hukum Internasional

92.

THOHIR LUTH, Prof. Dr. M. A. (NIP. 19540807 198601 1 001)

Agama Islam

93.

TUNGGUL ANSHARI SN, SH. MH. (NIP. 19590524 198601 1 001) ULFA AZIZAH, SH. MKn (NIP. 19490623 198003 2 001)

Hukum Tata Negara

95.

UMU HILMY, SH. MS. (NIP. 19490712 198403 2 001)

Hukum Perdata

96.

WARKUM SUMITRO, SH. MH. (NIP. 19560222 198403 1 002)

Hukum Perdata

97. 98.

YASNIAR RAHMAWATI,SH,MH

Hukum Internasional

YENNI ETA WIDYANTI, SH. MH. (NIP. 19790603 200812 2 002)

Hukum Perdata

99.

Y U L I A T I, SH. LL. M. (NIP. 19660710 199203 2 003)

Hukum Pidana

94.

Hukum Perdata

84

Lampiran 18 DAFTAR NAMA, NIP, BAGIAN, ALAMAT RUMAH DAN NOMOR TELPON

KARYAWAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

NAMA AHMAD YULIANTO ( NIP. 19720705 200801 1 001) AMIN MUCHSININ, SAP NIP. 19700419 200112 1 001 ANDRI CAHYONO, SH. (NIP. 19790408 2009 10 1001) ANGELA ADE SAPTARI,S. Kom. ARIFIEN NIP. 19591219 198303 1 004 BAGONG PARMAN NIP. 19641102 200701 1 001 BAMBANG SUHERMANTO NIK. 570326 01 21 0011 CHILDA MAULINA, SAB ( NIP. 19830430 200910 2 001) DANANG BIANTORO NIK. 820331 01 21 0323 DEVI CHOSTANTI, SAB DIANITA NOER NIP. 19690611 200701 2 002 D DIDIK WIYONO, SAP K DIDIT SUHENDRO (NIP. 19800726 200810 1 002) DITO PRASETYO NIK. 791113 01 21 0324 DJUMIN, SH.

BAGIAN Staf Subbag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Keuangan dan Kepegawaian Staf Sub Bag. Keuangan dan Kepegawaian Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Subbag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Akademik Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Akademik Staf Sub Bag. Akademik Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Akademik

85

16. 17. 18. 19. 20.

(NIP. 19800809 200810 1 002) EDY ROESANTO, SH. MH. NIP. 19640103 198703 1 002 EKO SLAMET, SH. (NIP. 19811206 200910 1 003) ENDAH SETYOWATI NIP. 19650522 199403 2 001 ENDANG SUSILONINGSIH, S.Sos. MAP. NIP. 19630821 198608 2 001 FATMAMIA PUTRI MEGAWATI,SE

Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni Staf Sub Bag. Keuangan dan Kepegawaian Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Kasubag. Akademik Staf Sub Bag. Keuangan dan Kepegawaian Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian

21.

FERRY SUBAGIO, Drs. NIP. 19660205 198603 1 002

22.

FIRMAN HADI NIK. 840524 01 21 0444 GUNTUR ROY HERMINTO NIK. 851101 01 21 0325 HARIADI NIP. 19620315 198202 1 001 IMAM HIDAYAT, SH. NIP. 19680713 200003 1 002 IVAN SYAHRUDIN BAHTIAR NIK. 810824 01 21 0185 KINTOKO PAMULARSIH, SP NIP. 19740920 200701 2 001

Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Akademik

LULUK FARIDA, SH NIP. 19640207 200112 2 001 M. CHOIRUL NIK. 730417 01 21 0326 M. R. F ASTUTI NIP. 19590210 198103 2 005

Staf Sub Bag. Akademik

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Staf Sub Bag. Keuangan dan Kepegawaian Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Akademik

Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Keuangan dan Kepegawaian

86

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

M MAR’ATUN SHOLIKHAH, A. Md. MARDIANTO NIP. 19711020 200701 1 002 MOHAMAD YUSUF ALFAN SOBIRIN NIP. 19691027 200112 1 001 MUGIYONO NIP. 19620926 198403 1 001 MUNIF NIP. 19581231 198311 1 001 RATNA SRI HARTATIK,SPd. SAIFUL AZAN NIP. 19651115 200701 1 001 SIGIT HADI WIJAYA NIK. 821008 01 21 0041 SRI AGUS CAHYONO, SH. NIK. 830819 01 21 0186 SUCIPT0 NIP. 19710512 200710 1 001 SUDI PRISTIWANTO NIP. 19660907 198703 1 001 SUHARDI NIP. 19650331 1987 031001 SUHARDIYONO, Ir NIP. 19590520 198601 1 001 S U J O N O, S. H NIP. 19591009 198703 1 002 S U K A M D I, SH. NIP. 19650815 198601 1 001 S SUNARYO SUPARDI, S.Kom NIP. 19701128 200112 1 001

Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Akademik Staf Sub Bag. Akademik Staf Sub Bag. Akademik Staf Sub Bag. Keuangan dan Kepegawaian Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Akademik Staf Sub Bag. Kemahasiswaan & Alumni Staf Sub Bag. Akademik Staf Sub Bag. Keuangan dan Kepegawaian Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Akademik Kepala Bagian Tata Usaha Kasub Bag. Keuangan dan Kepegawaian Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan Staf Sub Bag. Akademik

87

48.

WIYONO NIK. 580512 01 21 0005

Staf Sub Bag. Umum dan Perlengkapan

88

1. Peraturan Presensi

PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PRESENSI PERKULIAHAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan lulusan yang berkemampuan akademis dan profesional diperlukan kegiatan tatap muka perkuliahan sebagai media utama proses pembelajaran; b. bahwa untuk mewujudkan lulusan yang berkemampuan humanis, etis, dan religius diperlukan atmosfir akademik yang menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran, dan integritas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut perlu dibentuk Peraturan Dekan tentang Presensi Perkuliahan Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum; Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 4. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 360/SK/2011 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2011/2012; 89

6. Keputusan Senat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor Nomor: 002/SK/Snt/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; 6. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kurikulum dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG PRESENSI PERKULIAHAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUMFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan penghargaan terhadap beban studi mahasiswa dan beban kerja dosen yang dinyatakan dalam satuan kredit dengan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester. 2. Satuan kredit semester adalah bobot yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah berdasarkan cakupan dan kedalaman materi substansi mata kuliah, selanjutnya disebut sks. 3. Tatap Muka Perkuliahan adalah kegiatan belajar mengajar yang diikuti oleh dosen pengajar mata kuliah dan mahasiswa yang dilakukan di kelas, atau dengan media dan metode lain yang mewadahi interaksi antara dosen dan mahasiswa. 4. Ujian Tengah Semester adalah ujian yang diselenggarakan untuk melakukan evaluasi keberhasilan pembelajaran mahasiwa hingga pertengahan semester, selanjutnya disebut UTS. 5. Ujian Akhir semester adalah ujian yang diselenggarakan untuk melakukan evaluasi keberhasilan pembelajaran mahasiwa di akhir semester, selanjutnya disebut UAS. 6. Petugas Presensi adalah pegawai Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ditetapkan oleh Dekan sebagai petugas yang menyiapkan, merekam, memasukkan dalam sistem informasi, dan mengarsipkan daftar hadir perkuliahan. 7. Sistem Informasi Akademik adalah sistem informasi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang merekam kegiatan akademik, selanjutnya disebut SIAKAD. 8. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 9. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 10. Pembantu Dekan I adalah Pembantu Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. BAB II SISTEM PENDIDIKAN Pasal 2

90

Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dilakukan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester. Pasal 3 Nilai setiap satu satuan kredit semester meliputi:
50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah, seminar dan sebagainya.
60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi. BAB III JUMLAH TATAP MUKA PERKULIAHAN Pasal 4 (1)

Setiap mata kuliah memiliki bobot 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) sks.

(2)

Jumlah tatap muka mata kuliah yang memiliki bobot 2 (dua) dan 3 (tiga) sks adalah 14 (empat belas) kali dalam satu semester.

(3)

Jumlah tatap muka mata kuliah yang memiliki bobot 4 (empat) sks adalah 28 (dua puluh delapan) kali dalam satu semester.

(4)

Untuk semester pendek, jumlah tatap muka mata kuliah yang memiliki bobot 2 (dua) dan 3 (tiga) sks adalah 8 (delapan) kali termasuk pelaksanaan UTS dan UAS.

(5)

Untuk semester pendek, jumlah tatap muka mata kuliah yang memiliki bobot 4 (empat) sks adalah 16 (enam belas) kali termasuk pelaksanaan UTS dan UAS.

(1) (2) (3)

(4)

(1) (2)

BAB IV PRESENSI KULIAH Pasal 5 Setiap kegiatan tatap muka perkuliahan mahasiswa wajib mengisi daftar hadir. Petugas Presensi menyiapkan daftar hadir sebelum pelaksanaan perkuliahan. Pengisian daftar hadir oleh mahasiswa dilakukan pada saat kegiatan perkuliahan dengan cara menandatangani daftar hadir atau dilakukan oleh dosen pengajar dengan cara memanggil nama mahasiswa dan memberikan tanda kehadiran di dalam daftar hadir. Daftar hadir yang telah diisi ditandatangani oleh dosen pengajar dan perwakilan mahasiswa. Pasal 6 Dosen pengajar menyerahkan daftar hadir yang telah diisi kepada Petugas Presensi setiap selesai perkuliahan. Petugas Presensi menandai mahasiswa yang Alpa, Ijin, dan Sakit dan memasukkan rekaman presensi ke dalam SIAKAD.

91

(3) (4) (5)

(1)

(2)

(3) (4)

(5) (6)

(1) (2) (3) (4)

(1)

(2)

Mahasiswa dinyatakan Alpa apabila tidak hadir tanpa disertai dengan surat ijin atau surat sakit, atau dalam hal surat ijin dan surat sakit tidak memenuhi persyaratan. Mahasiswa dinyatakan Ijin apabila menyerahkan surat ijin tidak mengikuti kuliah sesuai dengan ketentuan. Mahasiswa dinyatakan Sakit apabila menyerahkan surat sakit sesuai dengan ketentuan. Pasal 7 Ijin tidak masuk kuliah dapat diajukan dengan alasan: a) kepentingan keluarga; b) sakit ringan yang tidak memerlukan perawatan dokter; c) menjalankan ibadah keagamaan; d) menjalankan tugas negara; atau e) menjalankan tugas Universitas atau Fakultas. Surat ijin dengan alasan kepentingan keluarga, sakit ringan, atau menjalankan ibadah keagamaan dibuat dan ditandatangai oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan menyebutkan mata kuliah dan kelas yang tidak dapat diikuti. Surat ijin menjalankan tugas negara dibuat oleh instansi atau lembaga negara disertai keterangan mata kuliah dan kelas yang tidak dapat diikuti. Surat ijin menjalankan tugas Universitas atau Fakultas dibuat oleh Rektor, Pembantu Rektor, Dekan atau Pembantu Dekan disertai keterangan mata kuliah dan kelas yang tidak dapat diikuti. Surat ijin tidak mengikuti kuliah diserahkan kepada Petugas Presensi paling lambat pada saat perkuliahan mata kuliah yang tidak dapat diikuti diselenggarakan. Dalam hal surat ijin tidak mengikuti kuliah diserahkan setelah waktu perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Alpa. Pasal 8 Mahasiswa dinyatakan Sakit dalam daftar hadir kuliah apabila menyerahkan Surat Keterangan Sakit. Surat Keterangan Sakit dikeluarkan oleh Poliklinik, Puskesmas, Rumah Sakit, atau Dokter Praktik. Surat Sakit berisi hasil diagnosa penyakit yang diderita, waktu istirahat yang dibutuhkan, nama terang dan tanda tangan dokter yang berwenang. Surat sakit diserahkan kepada Petugas Presensi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dibuatnya surat sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V KETENTUAN MENGIKUTI UAS Pasal 9 Mahasiswa yang kehadirannya dalam kuliah paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah tatap muka yang seharusnya sesuai dengan bobot sks mata kuliah, dinyatakan dapat mengikuti UAS. Dalam hal kehadiran kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mata kuliah dengan bobot 2 (dua) atau 3 (tiga) sks mahasiswa hanya dapat mengikuti UAS dengan ketentuan sebagai berikut: a) Alpa tidak lebih dari 3 (tiga) kali; atau b) Ijin tidak lebih dari 5 (lima) kali; atau c) Sakit tidak lebih dari 7 (tujuh) kali.

92

(3)

(4)

(5)

Dalam hal terdapat lebih dari satu komponen ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mahasiswa hanya dapat mengikuti UAS dengan ketentuan sebagai berikut: a) Jumlah Alpa dan Ijin tidak lebih dari 5 (lima) kali, dengan komponen Alpa paling banyak 3 (tiga) kali; b) Jumlah Alpa dan Sakit tidak lebih dari 7 (tujuh) kali, dengan komponen Alpa paling banyak 3 (tiga) kali; c) Jumlah Ijin dan Sakit tidak lebih dari 7 (tujuh) kali, dengan komponen Ijin paling banyak 5 (lima) kali; d) Jumlah Alpa, Ijin, dan Sakit paling banyak 7 (tujuh) kali, dengan komponen Alpa paling banyak 3 (tiga) kali dan Ijin paling banyak 5 (lima) kali. Dalam hal kehadiran kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mata kuliah dengan bobot 4 (empat) sks mahasiswa hanya dapat mengikuti UAS dengan ketentuan sebagai berikut: a) Alpa tidak lebih dari 6 (enam) kali; atau b) Ijin tidak lebih dari 10 (sepuluh) kali; atau c) Sakit tidak lebih dari 14 (empat belas) kali. Dalam hal terdapat lebih dari satu komponen ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mahasiswa hanya dapat mengikuti UAS dengan ketentuan sebagai berikut: a) Jumlah Alpa dan Ijin tidak lebih dari 10 (sepuluh) kali, dengan komponen Alpa paling banyak 6 (enam) kali; b) Jumlah Alpa dan Sakit tidak lebih dari 14 (empat belas) kali, dengan komponen Alpa paling banyak 6 (enam) kali; c) Jumlah Ijin dan Sakit tidak lebih dari 14 (empat belas) kali, dengan komponen Ijin paling banyak 10 (sepuluh) kali; d) Jumlah Alpa, Ijin, dan Sakit paling banyak 14 (empat belas) kali, dengan komponen Alpa paling banyak 6 (enam) kali dan Ijin paling banyak 10 (sepuluh) kali.

Pasal 10 Persyaratan kehadiran untuk mengikuti UAS semester pendek berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Mata kuliah dengan bobot 2 (dua) atau 3 (tiga) sks, ketidakhadiran mahasiswa paling banyak 2 (dua) kali. b) Mata kuliah dengan bobot 4 (empat) sks, ketidakhadiran mahasiswa paling banyak 4 (empat) kali. Pasal 11 Dalam hal jumlah tatap muka perkuliahan kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tatap muka yang seharusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), seluruh mahasiswa yang memrogram mata kuliah dimaksud dinyatakan dapat mengikuti UAS.

(1)

BAB VI SANKSI AKADEMIK Pasal 12 Setiap mahasiswa yang membuat Surat Ijin atau Surat Keterangan Sakit palsu, atau memalsukan isi Surat Ijin atau Surat Keterangan Sakit, atau memberikan keterangan palsu yang menjadi dasar pembuatan Surat Ijin atau Surat Keterangan Sakit, dijatuhi

93

(2)

sanksi akademik pembatalan seluruh mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan. Penjatuhan Sanksi dilakukan oleh Pembantu Dekan I atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Pasal 14 Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 8 Pebruari 2013 Dekan, ttd. DR. SIHABUDIN, S.H., M.H. NIP. 19591216 198503 1 001

2. DESKRIPSI MATA KULIAH PERDATA HUKUM ACARA PERDATA NAMA MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS

: HUKUM ACARA PERDATA : HKT 4009 :4

DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan sebagai lanjutan dari mata kuliah Hukum Perdata. Sasaran pembelajarannya menitikberatkan kepada penguasaan rangkaian peraturan-peraturan bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan, dan cara bagaimana bertindak satu sama lain untuk melaksanakan hukum perdata materiil. HUKUM PERUSAHAAN NAMA MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS :2

: HUKUM PERUSAHAAN : HKE 4018

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini membahas mengenai hukum perusahaan di Indonesia serta berbagai macam bentuk badan usaha, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Mata Kuliah ini terdiri dari 9 (sembilan) level kompetensi, yang terdiri dari : (1) Pengantar Hukum Perusahaan; (2) Badan Usaha; (3) Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum; (4) Badan Hukum : Perseroan Terbatas; (5) Badan Hukum : BUMN; (6) Badan

94

Hukum : Koperasi; (7) Badan Hukum : Yayasan; (8) Tanggung Jawab Perusahaan; serta (9) Kapita Selekta Hukum Perusahaan. HUKUM WARIS ADAT NAMA MATA KULIAH STATUS MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS

: HUKUM WARIS ADAT : WAJIB KONSENTRASI : :2

DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Waris Adat merupakan mata kuliah dibidang hukum perdata materiil sebagai lanjutan Hukum Adat yang berisi pokok pokok pengertian, system pewarisn,hartawarisan,para waris. Proses pewarisan dan penyelesaian sengketa waris.

HUKUM ADAT NAMA MATA KULIAH STATUS MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS

: HUKUM ADAT : WAJIB : 13 : 2 sks

DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Adat merupakan mata kuliah wajib yang berisi pokok pokok pengertian dasar, dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan politik hukum yang berhubungan dengan Hukum Adat, Tata susunan Rakyat Indonesia, Guna mempelajari hukum Adat serta Hukum Adat dan Perubahan Sosial. HUKUM AGRARIA NAMA MATA KULIAH STATUS MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS PRASYARAT

: : : : :

HUKUM AGRARIA WAJIB HKT 4006 3 (TIGA) SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini hendak memberikan ilmu yang komprehensif mengenai hukum agraria positif yang didasarkan pada UUD 1945, beserta peraturan perundang-undangan pelaksananya yaitu: Undnag-undang No.5 Tahun 1960 serta peraturan perundangan lain yang terkait. Diawali dengan pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan luas, ruang lingkup Agraria, sejarah pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan pada masa kemerdekaan, azas-azas yang terkandung di dalamnya, hak-hak atas tanah dan ketentuan konversi. Hasil akhir yang diharapkan yakni mahasiswa peserta memperoleh bekal pemahaman hukum agraria positif Indonesia. HUKUM DAGANG NAMA MATA KULIAH : HUKUM DAGANG STATUS MATA KULIAH : WAJIB

95

KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS

: HKT 4004 :4

DESKRIPSI MATA KULIAH

Hukum Dagang merupakan mata kuliah yang membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup, sejarah, pengaturan, subyek dan obyek Hukum Dagang dan cara penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dagang. HUKUM HAKI NAMA MATA KULIAH : HUKUM INTELEKTUAL KODE MATA KULIAH : 68/HKR 022 JUMLAH SKS :2 DESKRIPSI MATA KULIAH:

HAK

KEKAYAAN

Mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual sebagai mata kuliah pilihan dalam perdata bisnis akan membahas tentang Sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual yang terdiri dari Hak cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Tata letak sirkuit terpadu. Mata kuliah ini juga mempelajari konvensikonvensi internasional serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HKI beserta penerapannya di Indonesia. HUKUM ISLAM NAMA MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS :2

: HUKUM ISLAM :

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini mempelajari hukum Islam yang bersumber pada Al Qur’an dan hadist, serta penerapan hukum islam di Indonesia. Materi kuliah meliputi alasan hukum Islam diajarkan sebagai mata kuliah wajib di Fakultas Hukum di Indonesia, pengertian hukum Islam, ruang lingkup, istilah kunci, ciri/karakter, sumber hukum, azas dan perkembangan hukum Islam mulai dari masa awal turunnya Al Qur’an sampai sekarangnya. Dilanjutkan dengan penerapan di Indonesia, dimulai dari kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia, teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, dan diakhiri dengan selayang pandang berbagai peraturan perundangan di Indonesia yang bersumber dari hukum Islam. HUKUM JAMINAN NAMA MATA KULIAH : HUKUM JAMINAN STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : HKT4017 JUMLAH SKS : 2 (DUA) SKS PRASYARAT : DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Jaminan merupakan mata kuliah yang membahas tentang Jaminan secara keseluruhan yang terbagi menjadi Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Pembahasan akan dimulai dengan Pendahuluan, Penggolongan Jaminan, Hak-hak yang memberi Jaminan dan macam lembaga Jaminan Khusus seperti Borgtoch, Gadai, Fidusia, Resi Gudang, Hipotek, Mortgage dan Hak Tanggungan Hingga pada perkembangan masing-masing lembaga.

96

HUKUM KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN NAMA MATA KULIAH : HUKUM KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN STATUS MATA KULIAH : Wajib Konsentrasi KODE MATA KULIAH : HK 078 JUMLAH SKS : 2 (dua) DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan ilmu bagi peserta pembelajaran mengenai aspek hukum pengelolaan sumber daya tambang dan sumber daya hutan mencakup materi: pengertian dan asas-asas hukum pertambangan, sejarah dan politik hukum pertambangan, konsep hak menguasai Negara (HMN),kewenangan, serta masalah dan penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya tambang dan sumber daya hutan.

3. deskripsi mata kuliah hukum internasional HUKUM INTERNASIONAL IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM INTERNASIONAL STATUS MATA KULIAH : WAJIB KODE MATA KULIAH : PRASYARAT : PIH,PHI JUMLAH SKS :4 DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah Hukum Internasional ini memiliki kedudukan sebagai Mata Kuliah yang mendasari seluruh mata kuliah dalam bagian Hukum Internasional. Berfungsi sebagai rujukan substansi mata kuliah Hukum Internasional lainnya. Mengajarkan tentang asasasas, norma-norma dan aturan serta fenomena yang ada dalam Hukum Internasional. HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL STATUS MATA KULIAH : WAJIB KODE MATA KULIAH : PRASYARAT : PIH,PHI, HI JUMLAH SKS :2 DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional ini memiliki kedudukan sebagai mata kuliah yang mendalami keberadaan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional. Mata kuliah hukum Perjanjian Internasional ini mengajarkan tentang dasar pengertian, tahapan pembuatan perjanjian internasional serta memahami pemberlakuan perjanjian internasional dalam hukum nasional. HUKUM LAUT INTERNASIONAL

97

IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM LAUT INTERNASIONAL STATUS MATA KULIAH : WAJIB PROGRAM STUDI KODE MATA KULIAH : HKI4003 JUMLAH SKS : 2 PRASYARAT : PIH,PHI,HI DESKRIPSI MATA KULIAH Merupakan mata kuliah wajib program studi di fakultas hukum yang berisi dasar-dasar, aspek-aspek hukum, zona-zona maritimserta kegiatan manusia dalam pengelolaan laut.

HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH STATUS MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS PRASYARAT

: HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL : WAJIB : HKI 4011 :2 : PIH,PHI ,HI

DESKRIPSI MATA KULIAH Kuliah ini mengajarkan hukum yang mengatur fenomena dan kegiatan ekonomi di dunia internasional. Hukum Ekonomi Internasional (HEI) mencakup ranah hukum publik dan juga ranah hukum privat, namun khusus dalam mata kuliah ini, materi yang disampaikan ialah terbatas kepada aspek publik saja.Kuliah ini sangat bermanfaat di era globalisasi dewasa ini di mana aktivitas ekonomi internasional yang dilakukan lembaga publik maupun privat semakin meningkat, sehingga mahasiwa juga perlu mengetahui dan memahami materi HEI khususnya aktivitas ekonomi internasional yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : HKI 4012 JUMLAH SKS : 2 PRASYARAT : HUKUM INTERNASIONAL SEMESTER SAJIAN : 7 DESKRIPSI MATA KULIAH Merupakan mata kuliah hukum internasional di bidang hukum udara dan ruang angkasa yang berisi dasar-dasar, prinsip-prinsip dan teori-teori hukum dalam hukum udara dan ruang angkasa, serta tanggung jawab negara di wilayah udara dan ruang angkasa.

98

HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM DIPLOMATIK & KONSULER STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : HKI 4014 JUMLAH SKS : 2 PRASYARAT : HUKUM INTERNASIONAL SEMESTER SAJIAN : 7 DESKRIPSI MATA KULIAH Merupakan mata kuliah konsentrasi hukum internasional di bidang hubungan diplomatik dan konsuler yang berisi dasar-dasar dan aspek-aspek hukum dalam hubungan diplomatik & dan konsuler, serta teori-teori kekebalan diplomatik.

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HK. HUMANITER INTERNASIONAL (HHI) STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : HK14016 JUMLAH SKS : 2 SKS PRASYARAT :-

DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Humaniter Internasional merupakan mata kuliah wajib konsentrasi yang mendeskripsikan konsep-konsep, teori-teori dan segala peraturan mengenai Hukum Humaniter Internasional. PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL STATUS MATA KULIAH : WAJIB KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS :2 PRASYARAT : SEMESTER SAJIAN : SEMESTER 7 DESKRIPSI MATA KULIAH Merupakan mata kuliah hukum internasional di bidang penyelesaian sengketa internasional dengan materi sajian meliputi : pendahuluan, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai, penyelesaian sengketa internasional yang bersifat nonlitigasi, penyelesaian sengketa internasional yang bersifat litigasi, penyelesaian sengketa internasional berdasarkan Bab VII Piagam PBB,

99

penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan, penyelesaian sengketa di organisasi internasional. KAPITA SELEKTA HUKUM INTERNASIONAL IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH INTERNASIONAL STATUS MATA KULIAH KODE MATA KULIAH PRASYARAT JUMLAH SKS SEMESTER SAJIAN

:KAPITA

SELEKTA

HUKUM

: WAJIB KONSENTRASI : HKI4018 : : 2 SKS : SEMESTER 6 KE ATAS

DESKRIPSI MATA KULIAH Merupakan mata kuliah Hukum Internasional yang digunakan untuk memperdalam asas, teori dan konsep-konsep dalam Hukum Internasional, serta mengasah ketrampilan mahasiswa untuk mengaplikasikan hal tersebut untuk memecahkan kasus-kasus konkrit yang telah/sedang terjadi dalam masyarakat internasional.

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL STATUS MATA KULIAH : PILIHAN KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : PRASYARAT : JUMLAH SKS :2 DESKRIPSI MATA KULIAH Merupakan mata kuliah konsentrasi hukum internasional di bidang hukum organisasi internasional dengan materi sajian meliputi : pendahuluan, status hukum organisasi internasional, keanggotaan organisasi internasional, landasan hukum suatu organisasi internasional, ketentuan umum bagi organisasi internasional,pengambilan keputusan dalam organisasi internasional, hubungan eksternal organisasi internasional. HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL STATUS MATA KULIAH : KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 PRASYARAT : DESKRIPSI MATA KULIAH Mata Kuliah ini merupakan lanjutan dari beberapa Mata Kuliah dasar yaitu,

100

Hukum Perdata, Hukum Dagang dengan Hukum Internasional, dimana akan mempelajari hubungan perdagangan dibuat oleh para pihak yang berasal dari yurisdiksi negara yang berlainan atau bersifat internasional. Materi yang akan diajarkan merupakan berbagai materi dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktek perdagangan internasional HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : Hukum Lingkungan Internasional STATUS MATA KULIAH : Wajib konsentrasi KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 SKS PRASYARAT : Semua mata kuliah wajib

DESKRIPSI MATA KULIAH Mengkaji asas-asas dan norma-norma hukum lingkungan internasional, selanjutnya melakukan simulasi cara pencegahan secara yuridis, dan penyelesaian sengketa hukum lingkungan internasional

4. DESKRIPSI MATA KULIAH (BAGIAN HUKUM PIDANA) 1. NAMA MATA KULIAH : KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA STATUS MATA KULIAH : WAJIB KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 SKS DESKRIPSI MATA KULIAH Kapita Selekta Hukum Pidana merupakan salah satu mata kuliah konsentrasi hukum pidana yang mengkaji tentang berbagai permasalahan aktual dalam hukum pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta mengkaji berbagai perkembangan peraturan perundang – undangan baru di bidang hukum pidana terutama permasalahan aktual dan perundang – undangan yang belum masuk ke dalam ranah mata kuliah – mata kuliah lain. 2. NAMA MATA KULIAH : TINDAK PIDANA DALAM KUHP STATUS MATA KULIAH : Wajib KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 4 SKS DESKRIPSI MATA KULIAH Tindak PidanaBerdasar KUHP adalah mata kuliah yang mengajarkan tindak pidana yang pengaturannya melandaskan diri pada KUHP. Tindak Pidana ini terbagi atas kelompok tindak pidana mengenai tubuh, nyawa, kesusilaan, penghinaan,membuka rahasia,kemerdekaan orang dan keamanan negara yang ada di dalam KUHP. Berikutnya adalah tindak pidana pencurian, pemerasan/pengancaman, penggelapan, penadahan, penipuan, pemalsuan dan pengrusakan barang.

3. NAMA MATA KULIAH STATUS MATA KUALIAH KODE MATA KULIAH

: HUKUM PIDANA : WAJIB NASIONAL : 10

101

JUMLAH SKS DESKRIPSI MATA KULIAH

:4

Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang memberikan uraian mengenai pemahaman awal hukum pidana yang menguraikan Pengertian,tujuan,fungsi, jenis-jenis dan kaitannya dengan bidang hukum lain, sejarah dan hubungan antara KUHP dengan ketentuan luar KUHP serta eksistensi Hukum pidana Adat,kemudian dilanjutkan dengan uraian asas-asas,teori,dan konsep hokum pidana, uraian berikutnya adalah mengenai dua hal pokok dalam hokum pidana yaitu perbuatan pidana dan kesalahan dan dilanjutkan dengan pidana dan pemidanaan serta uraian mengenai ketentuan umum dalam KUHP yang terkait dengan Percobaan (poging),penyertaan (Deelneming), Gabungan (concursus),kambuhan (Residive) kemudian diakhiri dengan selayang pandang pembaharuan hokum pidana Indonesia. 4. NAMA MATA KULIAH

: HUKUM ACARA PIDANA

STATUS MATA KULIAH : WAJIB NASIONAL JUMLAH SKS :4 SEMESTER SAJIAN : DIMULAI SEMESTER 3 DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini mempelajari tentang tahapan-tahapan proses pemeriksaan dan penyelesaian pemeriksaan perkara pidana. 5. NAMA MATA KULIAH

: HUKUM PIDANA KHUSUS

STATUS MATA KULIAH : LOKAL WAJIB KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS :2 DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Pidana Khusus merupakan mata kuliah yang perlu memberikan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Mengingat korupsi dan pencucian uang merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pembahasan tindak pidana korupsimeliputi : Pengertian, Sejarah, dan sumber-sumber Hukum Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Korupsi materil, Hukum Pidana Korupsi Formil , Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi, dan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Pembahasan tindak pidana pencucian uang, meliputi : Urgensitas UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Pengertian, Sejarah dan Sumber Hukum Tindak Pidana pencucian uang; Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang; Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang; Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang; Hukum Acara Pidana Pencucian Uang. 6. NAMA MATA KULIAH : HUKUM PIDANA PERS KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS

: :2

102

DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Pidana Pers merupakan mata kuliah yang perlu memberikan penjelasan mengenai tindak pidana yang terkait dengan percetakan dan redaksional pers. Pembahasan hukum pidana pers meliputi : Pengertian dan Sejarah Pers di Indonesia, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Bentuk dan macam produk Pers, Organisasi Perusahaan dan Redaksional Pers, Tindak Pidana Pers dalam KUHP, TP Pers di Luar KUHP, Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian sengketa Pers. 7. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : KRIMINOLOGI KODE MATA KULIAH : HKD4005 SKS : 2 SKS DESKRIPSI MATA KULIAH: Kriminologi merupakan mata kuliah bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana yang bersifat empiric yang mengkaji mengenai kejahatan yang secara faktual terjadi dalam masyarakat dengan melihat pada kausa kejahatan, tipe dan karakteristik kejahatan, upaya penanggulangan serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi. 8. NAMA MATA KULIAH : PENOLOGI KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS :2 DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana dan pemidanaan.pembahasannya difokuskan pada upaya-upaya pemecahan pada pembinaan pelanggar hukum pada umumnya dan narapidana pada khususnya yang dilihat dari pelaksanaan sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan. 9. Nama Mata Kuliah : SistemPeradilanPidana Kode Mata Kuliah : SKS : 2 (dua) Sks DESKRIPSI MATA KULIAH : Sistem peradilan pidana merujuk pada bekerjanya sistem penanggulangan kejahatan sarana hukum pidana. Sebagai suatu sistem,bekerjanya peradilan pidana melibatkan berbagai komponen (sub sistem) yang saling berinteraksi secara efisien untuk mewujudkan penegakan hukum atas ketentuan hukum pidana materiil dengan batas-batas kemampuan yang dimilikinya. 10. NAMA MATA KULIAH :HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STATUS MATA KULIAH :PILIHAN KONSENTRASI KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS :2 DESKRIPSI MATA KULIAH Merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang Hukum Pidana Internasional baik dari segi hukum materiil maupun hukum formil. 11. NAMA MATA KULIAH : KEJAHATAN LINTAS NEGARA KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 SKS DESKRIPSI MATA KULIAH

103

Mata kuliah kejahatan lintas negara merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang kejahatan lintas negara dari berbagai aspek secara komprehensif dalam konteks perkembangan kejahatan di lingkup internasional.

104