2016

05/08/2016

Bimbingan Teknis Mentor Calon Pengawas Sekolah Hotel Aston Bali, 2 s.d. 6 Agustus 2016

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1

OUTLINE 1

PENDAHULUAN

2

PELAKSANAAN

3

DIKLAT CALON PENGAWAS SEKOLAH

4

TUGAS DAN TANGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT

5

PENUTUP

2

1

05/08/2016

1 Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat JenderalPendidikan Guru dan Tenaga Kementerian dan Kependidikan Kebudayaan Republik Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

KEBIJAKAN K-13 PENDAHULUAN SELEKSI PENILAIAN DIKLAT PENDAMPINGAN PIHAK TERKAIT PENUTUP MONEV

Kesenjangan antara regulasi dan Implementasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas REGULASI (PERSYARATAN PENGANGKATAN)I: Rekrutmen (Proyeksi dan Seleksi) Surat Rekomendasi Keterampilan dan Keahlian Bidang Pengawasan Seleksi Akademik Diklat Calon

IMPLEMENTASI (KONDISI SAAT INI, SEBAGIAN DAERAH Tidak dibuat proyeksi kebutuhan PS, sehingga beban kerja PS kelebihan atau kekurangan Diangkat tanpa memenuhi persyaratan sehingga terkendala dalam kenaikan pangkat

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

4

2

05/08/2016

KEBIJAKAN K-13 PENDAHULUAN PELAKSANAAN PENILAIAN DIKLAT PENDAMPINGAN PIHAK TERKAIT PENUTUP MONEV

masih berstatus sebagai PNS dalam jabatan fungsional Guru dan memiliki Sertifikat Pendidik Pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikannya masing-masing Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5


Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan 1 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan TK diangkat dari Guru TK atau Kepala TK. 2 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SD diangkat dari Guru SD atau Kepala SD. 3 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan PLB diangkat dari Guru SLB atau Kepala SLB. 4 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran diangkat dari Guru SMP/SMA/SMK atau Kepala SMP/SMA/SMK. 5 Pengawas sekolah dengan bidang pengawasanBK/ Konselor diangkat dari Guru BK/Konselor atau Kepala Sekolah yang berlatar belakang pendidikan BK/Konselor dan atau bersertifikat pendidik BK. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6

3

05/08/2016


berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan yang sudah memperoleh sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru(PPG); memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan. Keterampilan dan keahlian tersebut dinyatakan dalam bentuk Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD bidang Pendidikan. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c; diutamakan belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat; Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


7

lulus seleksi calon Pengawas Sekolah. Seleksi calon pengawas sekolah (seleksi administrasi oleh dinas pendidikan dan seleksi akademik/bidang tugas pengawasan dilasanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pembina. telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP dari instansi pelatihan/lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8

4

05/08/2016


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9


Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10

5

05/08/2016


Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11


Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 12

6

05/08/2016


Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 13


Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi instansi terkait dalam memahami dan melaksanakan: 1. rekrutmen calon pengawas sekolah; 2. seleksi calon pengawas sekolah meliputi seleksi administratif dan seleksi akademik; 3. pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah; dan 4. pemberian Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS).


7

05/08/2016


Pedoman ini diperuntukkan bagi pihak terkait dengan pembinaan dan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah, yaitu: instansi pengguna jabatan fungsional pengawas sekolah Kementerian Agama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berperan dalam merencanakan kebutuhan pengawas sekolah dan/atau menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15

2 Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Kementerian JenderalPendidikan Guru dan Tenaga dan Kependidikan Kebudayaan Republik Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

8

05/08/2016



KEBIJAKAN K-13 PENDAHULUAN PELAKSANAAN

PROYEKSI

SELEKSI

PENILAIAN DIKLAT PENDAMPINGAN PIHAK TERKAIT PENUTUP MONEV

Kebutuhan Pengawas

ADMINISTRASI

Dinas Pendidikan

2 tahun mendatang

AKADEMIK

Kemendikbud

Dinas Pendidikan


9

05/08/2016


PENGHUTUNAG KEBUTUHAN PENGAWAS SEKOLAH DENGAN MEMEPERHATIKAN: jumlah pengawas sekolah yang mememasuki usia pensiun/mutasi pada jabatan lain pembangunan unit sekolah baru/jumlah satuan pendidikan jumlah guru kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan. ”Hasil proyeksi kebutuhan pengawas sekolah menjadi patokan jumlah calon pengawas sekolah yang harus disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota” Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 19


Seleksi administrasi dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian, Sebagai bukti bahwa calon pengawas sekolah bersangkutan telah memenuhi PERSYARATAN sesuai ketentuan ( PERMENEG PAN DAN RB NO 21 Tahun 2010 DAN Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 PERSYARATAN: 1. Surat Lamaran 2. Data Riwayat Hidup (DRH) 3. Dokumen Bukti DRH Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 20

10

05/08/2016


Seleksi administrasi dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen yang akan dijadikan bahan penilaian, Sebagai bukti bahwa calon pengawas sekolah bersangkutan telah memenuhi PERSYARATAN sesuai ketentuan ( PERMENEG PAN DAN RB NO 21 Tahun 2010 DAN Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 PERSYARATAN: 1. Surat Lamaran 2. Data Riwayat Hidup (DRH) 3. Dokumen Bukti DRH Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 21


DRH memuat data: Data Pribadi kualifikasi akademik PERSYARATA diklat selama menjadi guru/kepala sekolah 5 (lima) tahun N: terakhir Surat prestasi akademik dan non akademik Lamaran karya pengembangan profesi keikutsertaan dalam forum ilmiah Data Pengalaman pengurus organisasi di bidang pendidikan Riwayat pengalaman mendapat tugas tambahan 5 (lima) tahun Hidup (DRH) terakhir Dokumen penghargaan Satya Lencana Karya Satya, dan Bukti DRH Data Nilai PPKPNS Pengalaman Keterampilan danKeahlian Bidang Pengawasan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 22

11

05/08/2016


PERSYARATA N: Surat Lamaran Data Riwayat Hidup (DRH) Dokumen Bukti DRH

Dokumen Bukti DRH: 1 SK Pengangkatan PNS pertama 2 SK terakhir pendidik 3 Sertifikat Pendidik 4 Ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV bidang kependidikan atau Sarjana (S1)/Diploma IV bidang non kependidikan 5 SK terakhir . 6 Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau KTP 7 Dokmen PPKPNS 8 Portofolio Keterampilan dan Keahlian dalam Bidang Pengawasan



Seleksi akademik berupa tes kompetensi wawasan kependidikan dan bidang tugas pengawasan yang merupakan tes pengetahuan tentang peraturan, kebijakan, dan pelaksanan pendidikan di sekolah, kompetensi supervisi akademik; kompetensi supervisi manajerial; kompetensi penelitian dan pengembangan; kompetensi evaluasi pendidikan. dilaksanakan oleh Ditjen GTK), Kemendikbud diwujudkan dalam pelaksanaan tes kopetensi pengetahuan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Tahap IJT Diklat Fungsional Calon JFPS. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 24

12

05/08/2016

3 Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat JenderalPendidikan Guru dan Tenaga Kementerian dan Kependidikan Kebudayaan Republik Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia


Merupakan diklat prasyarat bagi guru PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah bertujuan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seorang Pengawas Sekolah dalam menjalankan tugasnya. dıselenggarakan oleh lembaga/instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan diklat fungsional pegawai atau lembaga yang ditunjuk oleh Kemdikbud Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

26

13

05/08/2016


TUJUAN: memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seorang Pengawas Sekolah dalam pelaksanaan tugas


KOMPETENSI: Kompetensi inti yang diperlukan untuk jabatan fungsional pengawas sekolah: 1. Kompetensi kepribadian 2. kompetensi supervisi manajerial 3. Kompetensi supervisi akademik 4. Kompetensi evaluasi pendidikan 5. Kompetensi penelitian dan pengembangan 6. Kompetensi sosial Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


27

PESERTA: PNS guru dan atau kepala sekolah yang akan menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah.


METODE: menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran diklat bagi orang dewasa (andragogi) dengan menggunakan metode bervariasi yang melibatkan peserta diklat secara aktif. WAKTU: minimal 161 jam pelajaran (JP), 1 JP disetarakan dengan 45 menit. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

28

14

05/08/2016


OJT-1

PENILAIAN DIKLAT

25 JP

A. Uji kompetensi inti Calon Pengawas Sekolah B. Penyusunan Rencana Tindak Pengawasan (RTP) C. Penilaian Sikap dan Perilaku

PENDAMPINGAN PIHAK TERKAIT PENUTUP MONEV

IJT 61 JP

OJT-2 75 JP

A. Program Umum B. Program Khusus C. Program Penunjang A. Pelaksanaan RTL B. Uji Kompetensi melalui Pelaporan RTL C. Uji Kompetensi melalui Presentasi Laporan OJT



29

PENGERTIAN: OJT-I adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan fungsional pengawas sekolah bagi guru dan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya berupa kegiatan non tatap muka di tempat tugas masing-masing. WAKTU: OJT-I dilaksanakan selama 12 hari kerja dengan ketentuan setiap hari melaksanakan kegiatan yang disetarakan dengan 2 JP (25 JP). Waktu pelaksanaan OJT-I berakhir paling lambat 1 minggu sebelum IJT dilaksanakan. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

30

15

05/08/2016

KEBIJAKAN K-13 PENDAHULUAN PELAKSANAAN PENILAIAN DIKLAT

TEMPAT: OJT-I dilaksanakan di tempat tugas guru dan kepala sekolah yang bersangkutan antara lain: satuan pendidikan, Kelompok Kerja (KKG/MGMP/MGBK/KKKS/MKKS)


PIHAK TERKAIT: Peserta (guru dan kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan) Panitia penyelenggara Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah. Mentor Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


31

KRITERIA MENTOR: memiliki masa kerja sebagai pengawas sekolah sekurang-kurangnya 5 tahun; direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI); telah mengikuti bimbingan teknis calon pendamping/mentor yang dan dinyatakan lulus sebagai pendamping. Bimbingan teknis diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MENTOR: mendampingi peserta diklat cawas pada saat OJT-I dan OJT-II menilai peserta diklat cawas pada saat OJT-I dan OJT-II melaporkan hasil pendampingan dan penilaian pada OJT-I dan OJT-II kepada penyelenggara diklat. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

32

16

05/08/2016


UJI KOMPETENSI INTI penilaian terhadap makalah tentang ide, gagasan, dan/atau pengalaman terbaik selama menjadi guru dan/atau kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik dan kegiatan manajerial. PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGAWASAN (RTP) disusun berdasarkan makalah tentang ide, gagasan, dan/atau pengalaman terbaik selama menjadi guru dan/atau kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik dan kegiatan manajerial PENILAIAN SIKAP DAN PERILAKU penilaian sikap dan perilaku meliputi unsur integritas, komitmen, kerjasama, etika, komunikasi Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


33

PENERTIAN IJT adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan fungsional pengawas sekolah bagi guru dan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya berupa kegiatan tatap muka oleh instansi penyelenggara diklat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan WAKTU: IJT dilaksanakan selama 6 sampai dengan 7 hari kerja dengan pola minimal 61 JP @ 45 menit. TEMPAT: IJT dilaksanakan di tempat diklat yang memenuhi persyaratan kegiatan pelatihan tatap muka. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

34

17

05/08/2016


PIHAK YANG TERLIBAT Peserta: guru dan kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan. Narasumber:tenaga profesional dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Fasilitator: tenaga profesional yang meliputi dosen, widyaiswara, dan pengawas sekolah yang telah mengikuti pelatihan Calon Fasilitator Diklat Fungsional Pengawas Calon Sekolah dan dinyatakan lulus. Panitia Penyelenggara diklat.


KEBIJAKAN K-13 PENDAHULUAN PELAKSANAAN PENILAIAN DIKLAT

URAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENYEMPURNAAN RTP PENYUSUNAN RTL EVALUASI

35

EVALUASI PESERTA: TEST TULIS PENILAIAN PORTOFOLIO PENILAIAN SIKAP DAN PERILAKU


EVALUASI FASILITATOR EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT

SELEKSI AKADEMIK Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

36

18

05/08/2016

KEBIJAKAN K-13 PENDAHULUAN PELAKSANAAN PENILAIAN DIKLAT PENDAMPINGAN PIHAK TERKAIT

PENGERTIAN: OJT-II adalah serangkaian kegiatan seleksi jabatan fungsional pengawas sekolah bagi guru dan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya berupa kegiatan non tatap muka di tempat tugas masing-masing setelah mengikuti dan menyelesaikan IJT.

PENUTUP MONEV

WAKTU: OJT-II dilaksanakan selama 38 hari kerja setiap hari melaksanakan kegiatan yang disetarakan dengan 2 JP, sehingga memenuhi jumlah jam pelajaran yang ditetapkan untuk OJT-II (75 JP) Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


37

TEMPAT: OJT-II dilaksanakan di tempat tugas guru dan kepala sekolah yang bersangkutan antara lain: satuan pendidikan tempat tugas dan satu satuan pendidikan lainnya, Kelompok Kerja (KKG/MGMP/MGBK/ KKKS/MKKS PIHAK TERLIBAT: Peserta Mentor Instansi penyelenggara diklat pembentukan jabatan fungsional pengawas sekolah Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

38

19

05/08/2016


URAIAN KEGIATAN: 1.Pelaksanaan RTL 2.Pengamatan Sikap Dan Perilaku 3.Laporan Rtl 4.Presentasi Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

39

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN K-13 PENDAHULUAN

Pelaksanaan RTL

Pengamatan Sikap dan Perilaku

Presentasi

Pelaporan RTL

PELAKSANAAN PENILAIAN DIKLAT PENDAMPINGAN PIHAK TERKAIT PENUTUP MONEV


40

20

05/08/2016


PENILAIAN PADA OJT-I: meliputi 3 komponen: N1-OJT-I : Makalah (30%) N2-OJT-I : RTP (40%) N3-OJT-I: Sikap dan Perilaku

PENILAIAN OJT-I


PENILAIAN IJT

PENILAIAN PADA IJT: meliputi 3 komponen: N1-IJT : Pengetahuan/Tes Tulis (60%) N2-IJT : Sikap (20%) N3-IJTI: Keterampilan/Portofolio/LK (20%)

PENILAIAN PADA OJT-II: meliputi 3 komponen: N1-OJT-II : Portofolio/Laporan RTL (50%) N2-OJT-II : Presentasi Laporan (30%) N3-OJT-II: Sikap dan Perilaku (20%)

PENILAIAN OJT-II


41


NA = 15% NOJT-1 + 50% NIJT + 35% NOJT-II

PENILAIAN DIKLAT PENDAMPINGAN PIHAK TERKAIT

Nilai OJT-1 = 30%N1 + 30%N2 + 40%N3

PENUTUP MONEV

Nilai IJT = 60%N1 + 20%N2 + 20%N3 Nilai OJT-II = 50% N1 + 30%N2 20%N3 Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

42

21

05/08/2016


NA = 15% NOJT-1 + 50% NIJT + 35% NOJT-II

PENILAIAN DIKLAT PENDAMPINGAN PIHAK TERKAIT

Nilai OJT-1 = 30%N1 + 30%N2 + 40%N3

PENUTUP MONEV

Nilai IJT = 60%N1 + 20%N2 + 20%N3 Nilai OJT-II = 50% N1 + 30%N2 20%N3 Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

43

KEBIJAKAN K-13 PENDAHULUAN PELAKSANAAN PENILAIAN DIKLAT PENDAMPINGAN PIHAK TERKAIT

No

Rentang Nilai

Sebutan

1.

91 – 100

Amat Baik

2.

76 – 90

Baik

3.

< 76

Cukup

PENUTUP MONEV


22

05/08/2016


Dit. Pembinaan Tendik Dikdasmen GTK-KEMDIKBUD

NILAI AKHIR


MINIMAL BAIK TIDAK

TIDAK LULUS

YA

LULUS

STTP-NRCPS PEGANGKATAN PS OLEH PEMDA

NUPS Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

45



46

23

05/08/2016

KEBIJAKAN K-13 PENDAHULUAN PELAKSANAAN DIKLAT PENDAMPINGAN PIHAK TERKAIT PENUTUP MONEV

1. menyusun dan menerbitkan Pedoman Diklat Fungsional Calon Fungsional Pengawas Sekolah; 2. menyiapkan materi diklat modul/bahan ajar dan instrumen penilaian; 3. menyiapkan fasilitator; 4. menyiapkan mentor; 5. menerima laporan nilai peserta diklat; 6. menerbitkan sertifikat, dan Nomor Registrasi Calon Pengawas Sekolah (NRCPS); dan 7. menerbitkan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS). Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

47

KEBIJAKAN K-13 PENDAHULUAN PELAKSANAAN DIKLAT

1. 2.


3. 4. 5.

menyusun proyeksi Kebutuhan Pengawas Sekolah; melaksanakan sosialisasi kebutuhan dan pengadaan pengawas sekolah melaksanakan rekrutmen calon pengawas sekolah memfasilitasi Penyelenggaraan OJT-I dan OJT-II menempatkan tugas pengawas sekolah dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

48

24

05/08/2016


1.

DIKLAT PENDAMPINGAN PIHAK TERKAIT PENUTUP MONEV

2.

melaksanakan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah Tahap IJT; dan melaporkan pengangkatan jabatan pengawas sekolah dan mengajukan penerbitan NUPS kepada Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan melampirkan SK Pengangkatan Pengawas Sekolah. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

49

KEBIJAKAN K-13 PENDAHULUAN PELAKSANAAN DIKLAT PENDAMPINGAN PIHAK TERKAIT PENUTUP MONEV

INSTANSI PENYELENGGARA DIKLAT 1. Melaksanakan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah Tahap IJT 2. Menyampaikan Laporan Hasil Diklat kepada BKPP dan Dinas Pendidikan. SATUAN PENDIDIKAN: 1. mengajukan calon pengawas sekolah 2. memfasilitasi tempat OJT-I dan OJT-II Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

50

25

05/08/2016

KEBIJAKAN K-13 PENDAHULUAN PELAKSANAAN DIKLAT PIHAK TERKAIT PENUTUP MONEV

INSTANSI PENYELENGGARA DIKLAT 1. Melaksanakan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah Tahap IJT 2. Menyampaikan Laporan Hasil Diklat kepada BKPP dan Dinas Pendidikan. SATUAN PENDIDIKAN: 1. mengajukan calon pengawas sekolah 2. memfasilitasi tempat OJT-I dan OJT-II Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

51

26

2016

Recommend Documents