2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 38/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 25 APRIL 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 38/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah [Pasal 19 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Ropiko Paozan ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 25 April 2016, Pukul 13.38 – 14.16 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Suhartoyo 2) Wahiduddin Adams 3) I Dewa Gede Palguna Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Afdaludin

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB 1.

KETUA: SUHARTOYO Kita mulai, Pak, ya. Baik. Persidangan Perkara Permohonan Nomor 38/PUU-XIV/2016 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, Pemohon atau Kuasanya ini? Kuasanya, Bapak? Baik. Coba diperkenalkan siapa namanya?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3.

KETUA: SUHARTOYO Waalaikumussalam. Wr. wb

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Selamat siang.

5.

KETUA: SUHARTOYO Yang … dihidupkan, Pak. Sudah hidup? Agak keras bicaranya.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Sudah.

7.

KETUA: SUHARTOYO Ya, agak keras.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Nama saya Afdaludin, S.H., Kuasa dari Ropiko Paozan. Yang berkantor di Jalan S. Suparman, Nomor 11, Lingkungan Tebero Raya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1

9.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Jadi, Pak Afdaludin, ya?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Siap.

11.

KETUA: SUHARTOYO Advokat sudah ada?

12.


13.

KETUA: SUHARTOYO Sudah ada izin dari apa Peradi atau KAI?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Dari Peradi.

15.

KETUA: SUHARTOYO Sudah ada surat … kartunya, ya?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Sudah ada.

17.

KETUA: SUHARTOYO Sudah dilampirkan?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Sudah dilampirkan semuanya, Yang Mulia.

19.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Baik, jadi Mahkamah sudah membaca permohonan Saudara dan telah membuat kajian atau telahan. Namun demikian, supaya jelas

2

di persidangan ini, supaya Anda sampaikan secara garis-garis besarnya, Anda persentasikan. Sudah membuat ini … headline-nya? 20.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Siap, sudah.

21.

KETUA: SUHARTOYO Sudah membuat garis besarnya? Pokok-pokoknya?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Mulia.

23.

Hanya yang saya akan bacakan dari alasan-alasan saja, Yang

KETUA: SUHARTOYO Ya, boleh.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Bismillahirrahmaanirrahiim. Jadi, alasan permohonan pengujian materiil dari Kuasa Pemohon, yaitu. 1. Norma Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggunan, yaitu Pasal 20 ayat (1) huruf a, yang berbunyi, “Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan, (a), hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.” Bahwa penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam penjelasannya dinyatakan, “Ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh undang-undang ini bagi para kreditor.” Pemegang hak tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi. 2. Bahwa meteri muatan ayat, pasal, dan/atau sebagian dari undangundang norma … Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bertentangan dengan norma Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1948[Sic!], yang berbunyi yang kami belum anu di sini, Yang Mulia. Nanti akan diperbaikan. Belum ditulis. Eksekusi dilakukan sebagaimana dalam Pasal 6 UU HT maka dengan tidak adanya penjelasan, abstrak, norma materiil undang-undang a quo bertentangan dengan salah satu ketentuan yang terdapat dalam hirarki norma. Sehingga, penafsiran dalam norma pasal a quo yang diaplikasikan dalam pelelangan berpotensi akan terjadi pelanggaran

3

hak konstitusional warga negara Indonesia. Seperti yang dialami oleh Pemohon. a) Bahwa penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menurut Pemohon adalah yaitu norma meteriil. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah ketentuan peraturan pelaksanaan pelelangan hak tanggungan bagi debitur yang cedera janji. Bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan telah memiliki kekuatan mengikat sejak diundangkan dalam lembaran negara. Tetapi pelaksanaannya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya adalah norma materiil, Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 hanya memberikan kepastian hukum bagi kreditor, sehingga pertentangan antara pasal yang diuji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah norma meteriil yang berisi perintah. Sehingga, dalam aplikasi pelaksanaanya melanggar hak konstitusi warga negara Indonesia. Dengan demikian, pasal yang diuji bertentangan dengan pasa … dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3. Bahwa hak tanggungan sebagai hak konstitusional Pemohon telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka hak tersebut tidak boleh dialihkan secara sewenang-wenang. Sehingga, meteri muatan Pasal 20 ayat (1) huruf a, yaitu bukti P-3, sebagai dasar pelelangan adalah melanggar hak konstitusional yang membawa kerugian konstitusional, sebagaimana yang tersebut dalam Putusan MK dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK dalam Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 yaitu bahwa kerugian hak konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah menurut Pemohon dimohonkan muatan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, materi muatan pasal undang-undang a quo berpotensi proses pelelangan secara sewenang-wenang. Karena materi muatan pasal secara aktual tafsirannya bersifat khusus karena memberikan kebebasan kepada kreditor dalam melaksanakan jual-beli hak tanggungan. Selanjutnya ke petitum. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 20 undang-undang … ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4

3. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undangundang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 4. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undangundang yang dimohon pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan proses lelang bersandar pada Pasal 20 huruf a adalah melanggar hak konstitusional Para Pemohon dan oleh karenya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian, Yang Mulia. 25.

KETUA: SUHARTOYO Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami dari Mahkamah, Para Yang Mulia Panel akan memberikan beberapa komentar, tanggapan, atau mungkin saran-saran yang … permohonan yang Saudara ajukan. Untuk itu kami persilakan Pak Wahid.

26.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk perbaikan pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon Ropiko Faozan, ya?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Ya, siap.

28.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Objek yang diuji ini dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, judul lengkap undang-undang itu adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang disebut juga dalam sitir tittle undang-undang ini dapat juga disebut dengan UndangUndang Hak Tanggungan, ya. Yang diuji ini di bab ekskusi hak tanggungan, ya. Jadi pada pengaturan mengenai hak eksekusinya, ya.

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Ya, siap.

5

30.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Di Pasal 20 ayat (1) huruf a, berbunyi, “Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan, (a), hak pemegang hak tanggungan, pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,” ya. (b)-nya tidak, hanya ini saja. Ya, pertama dalam permohonan Saudara menyatakan bertindak sebagai perorangan atau perseorangan warga negara Indonesia. Ini ada konsekuensi, ya, harus dibuktikan sebagai warga negara misalnya kartu identitas sebagai alat bukti. Ini belum ada, ya?

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Sudah siap semua, Majelis.

32.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Sudah di mana?

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Sudah di … semua bukti, KTP, semua dilampirkan dalam satu dengan surat kuasa, Yang Mulia.

34.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ya, sudah, ya. Kedua, ya, untuk memenuhi kedudukan hukum Saudara itu diperlukan adanya bukti, adanya kerugian konstitusional Saudara atas berlakunya norma dari Pasal 20 ayat (1) huruf a itu, ya. Ini betul-betul harus dijelaskan secara jelas mengenai kerugian itu, sehingga Mahkamah nanti dapat yakin bahwa Saudara mempunyai kerugian konstitusional, baik potensial maupun aktual dengan muatan Pasal 20 ayat (1) huruf a itu, ya. Di sini Saudara baru menjelaskan sebagian dalil kerugian, ini pada halaman 7, dimana diceritakan kerugian materiil Para Pemohon akibat muatan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a undang-undang a quo adalah dari peralihan hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Bank Samawa Kencana, di Bukti P-2, mengakibatkan kerugian materiil bersifat khusus, spesifikasi. Nah, itu yang Saudara sebut, ya. Selanjutnya, kerugian inmateriil Para Pemohon akibat norma dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a adalah berhubungan dengan faktor yang mengganggu kondisi Para Pemohon seperti hak untuk mendapat keadilan dan kepemilikan karena pelelangan yang didasari pada 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, ya.

6

Nah ini, paragraf ini belum memadai, ya, belum cukup, belum padat, belum kuat, ya, bagi Mahkamah untuk melihat kejelasan mengenai kerugian yang diderita Pemohon. Oleh sebab itu, gambarkan kerugian itu secara jelas di dalam permohonan, ya. Tidak cukup dengan paragraf ataupun, ya, potongan penjelasan seperti ini. Karena apa? Karena syarat, ya, konstitusional yang dirumuskan oleh Mahkamah adalah bentuk kerugian, tidak perlu yang nyata, dapat, tapi juga yang potensial yang akan diderita oleh Pemohon. Dan coba disusun secara baik, logis, sesuai dengan penalaran yang wajar. Karena di sini disebutkan bahwa mengalami kerugian konstitusional secara nyata, itu disebutkan oleh Pemohon, ya yang nyata itu yang mana, ya? Yang nyata-nyata dialami oleh Pemohon. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang redaksional tapi sangat apa … mengganggu, ya. Di paragraf terakhir itu Pemohon menyatakan, “Maka sebagai pegawai konstitusi … Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” ya. 35.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Ya. Halamah yang berapa, Yang Mulia?

36.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Halaman 2 paragraf terakhir itu. Maksud Pemohon dengan menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai pegawai konstitusi.

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Berarti salah ketik, Yang Mulia.

38.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Itu coba, ya. Itu artinya lain, gitu ya.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Salah diketik. Mohon maaf, Yang Mulia.

40.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, kita bisa juga mengerti. Karena di halaman 3 huruf b Pemohon menyatakan, “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah pegawai demokrasi, the guardian of democrazy,” lagi. Jadi, pada bagian ini Pemohon menyebut, “MK sebagai pegawai demokrasi,” ya. Lalu tulisan bahasa Inggrisnya, “Democrazy,” ini maknanya lain, ya. 7

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Siap, Yang Mulia.

42.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kemudian, di sini Pemohon juga ada hal yang tidak cermat menyebut, “Para Pemohon.” Padahal Pemohon hanya satu, ya?

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Satu.

44.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Salah ketik, para-nya itu yang salah.

46.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ya, apa mungkin … apa dulu sudah pernah yang sama lalu lupa mencoret (…)

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Terlupa terhapus. Ya, siap.

48.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kemudian, apa sudah betul bahwa ini judulnya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan? Kalau judulnya panjang tadi, ya. Memang di sitir tittle terakhir, di pasal terakhir itu dikatakan bahwa undang-undang ini dapat juga disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. Itu teknik perundang-undang saja, supaya tidak panjang menyebut hak tanggungan atas tanah beserta dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, gitu ya. Sehingga Undang-Undang Hak Tanggungan. Tapi kalau menyebut judul harus lengkap, tapi kalau sudah disebut satu karena di ketentuan umum disebutkan juga kan, “Selanjutnya disebut dengan hak tanggungan,” ya. Boleh juga, ya. Kemudian di petitum. Nah, petitum nomor 3 itu menyatakan, “Materi muatan atau pasal undang-undang yang dimohonkan dengan Undang-Undang Dasar 1945,” menjadi tidak jelas lagi ini. Petitum 2 8

sudah jelas, “Menyatakan Pasal 20 ayat (1) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.” Kemudian yang ke 3, “Menyatakan materi muatan dan/atau pasal yang dimohonkan,” jadi ini tidak perlulah, ya. Kemudian yang apa … 4 juga begitu, “Menyatakan materi muatan tidak mempunyai kekuatan mengikat.” Ya, tidak perlu juga, ya. Kemudian, apa perlu yang 5 ini, “Menyatakan proses lelang yang bersandar pada 20 ayat (1) huruf a adalah melanggar konstitusional Para Pemohon karena tidak mempunyai kekuatan hukum?” Ya, boleh di positanya ini, tapi kan di petitumnya tidak perlu. Jadi, kalau dari segi apa … formatnya cukup 1, 2 saja, kemudian langsung ke 3, 6, ya. Itu dari segi apa … formatnya. Karena yang 3, 4, itu jelas, dan 5 juga jelas, apa … tidak apa … terkait dengan petitum yang di angka 2, ya. Ya, saya kira itu bagian dari saya. Terima kasih. 49.

KETUA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Pak … Yang Mulia Pak Palguna.

50.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon tadi beberapa hal yang teknis redaksional sudah di … juga sudah disampaikan oleh Pak Wahid, Yang Mulia Pak Wahid, ya. Sebagian itu sama dengan yang ada dalam catatan saya, Para Pemohon dan sebagainya. Begini, yang juga ini yang Saudara mohonkan … walaupun kami bisa saja mendapatkan itu tapi kan Saudara mengajukan sebagai bukti, ya. Bukti yang Saudara ajukan yaitu undang-undang yang Saudara uji itu ternyata penjelasannya tidak ada. Padahal Pemohon kan mengutip penjelasan itu, lalu dari mana karena merujuknya nanti? Kami bisa saja sih mendapatkan itu tapi kan Anda mencantumkan sebagai alat bukti harus lengkap dong, gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini begini, kalau saya memahami di saat ... memang betul alasan permohonan ini masih sangat sumir, ya. Kan cenderung Saudara mempersoalkan pelaksanaan dari pasal itu, pelaksanaanya. Nah, kalau pelaksanaanya bert ... yang Saudara persoalkan itu menjadi problem penerapan norma. Jadi bukan problem konstitusionalitas norma, itu jadinya kalau demikian. Sehingga kalau pelaksanaanya tentu kita tidak bisa mencampur itu, kalau yang bisa diadili oleh Mahkamah di sini, kalau dia enggak bertentangan. Kalau di dalam rumusan norma itu terdapat hal-hal yang dinilai inkonstitusional, sehingga melarang hak konstitusional warga negara dalam hal ini Pemohon, kan begitu. Itu. Nah, kalau problem pelaksanaanya itu problem aplikasi atau problem penerapan norma, yang tidak bisa dicampuri oleh Mahkamah, gitu kan. Kecuali kalau dari normanya itu 9

sendiri yang menimbulkan pertentangan, nah itu yang bisa dimohonkan pengujian. Itu mohon diperhatikan. Kemudian, nah ini berkaitan dengan struktur permohonan juga. Misalnya, uraian tentang kewenangan Mahkamah. Uraian kewenangan Mahkamah itu sebenarnya sederhana saja. Pertama bahwa kewenangan Mahkamah itu apa menurut Pasal 24C ayat (1) ini undang-undang … kemudian yang kedua, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal sekian, kewenangan Mahkamah ini. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal sekian, kewenangan Mahkamah ini. Yang Saudara tekankan adalah soal pengujian undang-undang. Nah, kemudian yang terakhir Saudara tinggal menutup saja karena permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang, sehingga Mahkamah berwenang, begitu saja. 51.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Ya.

52.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sederhana sebenarnya. Kan ini untuk membuktikan bahwa ini kewenangan Mahkamah dan dalam hal ini adalah kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, itu. Jadi dalam kewenangan Mahkamah itu, tidak ... tidak perlu Saudara mencampurbaurkan dengan urusan alasan mengajukan permohonan atau kerugian konstitusional. Itu nanti di bagian legal standing yang perlu diuraikan, gitu ya.

53.


54.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Di kewenangan Mahkamah. Nah, lalu sekarang masuk ke persoalan legal standing atau kedudukan hukum Pemohon. Memang Saudara menyebutkan di situ Pasal 28H? Nah, sekarang ... sekarang yang belum ... yang belum teruraikan dengan ... dengan baik, setidak-tidaknya kalau permohonan ini dibaca oleh masyarakat umum, gitu kan. Mengapa Saudara menganggap itu ada hak ... hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya pasal ini? Itu kan belum tampak uraiannya.

10

55.


56.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Begini, Pasal 51 itu mengatakan ada beberapa pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Syarat yang secara umum sama, yaitu adanya hak atau kewenangan konstitusional dari pihak yang mengajukan permohonan yang dianggap dirugikan oleh berlakunya oleh undangundang yang diuji, begitu. Siapa saja pihak-pihak itu? Bisa satu perorangan warga negara … perseorangan warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Kedua, bisa lembaga negara. Yang ketiga, bisa kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Dan yang keempat, bisa badan hukum, baik itu badan hukum publik maupun privat. Dalam hal ini, Saudara kan bertindak sebagai perseorangan warga negara Indonesia?

57.


58.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, hak Anda sebagai perseorangan warga negara Indonesia itu apa yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini? Itu yang harusnya ditegaskan dalam uraian mengenai legal standing. Nah, harus dipisahkan dengan uraian mengenai pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau diuraikan mengenai legal standing Saudara cukup mendalilkan anggapan Anda bahwa pasal yang diuji ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ... bertentangan dengan hak konstitusional Anda dalam kedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yaitu hak ini karena begini. Cukup begitu saja, Anda menguraikan di sana. Sehingga, terdapat hubungan causal, hal yang spesifik, apakah kerugian itu terjadi aktual dan faktual? Diuraikan di situ. Nah, begitu tiba pada uraian mengenai alasan Saudara mengapa Saudara menganggap ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, nah di situlah yang Anda harus kaya dengan argumen, harus kaya dengan referensi.

11

59.


60.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Mengapa itu Anda anggap bertentangan dengan ... dengan Undang-Undang Dasar 1945? Khususnya dalam hal ini hak yang Saudara dalilkan dilanggar itu. Di situ yang Anda harus kaya dengan referensi. Sepanjang yang bisa saya baca di dalam permohonan ini, Saudara hanya menganggap bahwa … apa namanya ... ketentuan Pasal 20 itu sewenang-wenang, itu pun Saudara sandarkan pada dalam pelaksanaanya. Di halaman 9 itu, di permohonan, kan? Nah, ada dua soal yang menjadi ... menjadi pertanyaan di sini. Pertama, Anda tidak menjawab, mengapa itu dianggap sewenangwenang? Nah, itu belum terjawab. Yang kedua, kalau itu memang sewenang-wenang, ya, kalau itu sewenang-wenang, apakah normanya yang menyebabkan itu sewenang-wenang ataukah pelaksananya? Nah itu juga belum klir di sini, di dalam permohonan ini. Nah itu tolong nanti ... nanti dijelaskan, di dalam ... di dalam alasan permohonan. Nah karena di sini Saudara berkali-kali disebutkan di halaman 9 itu, tetapi pelaksanaanya bertentangan dengan pasal ini. Di bawahnya kemudian timbul, sehingga dalam aplikasi pelaksanaanya melanggar hak konstitusional warga negara. Nah, itu yang Saudara sebutkan, tetapi selebihnya Saudara tidak memberikan argumentasi. Tiba-tiba sudah langsung masuk ke petitum. Nah, ini yang perlu diperkaya, ya. Jadi undang-undangnya tolong lengkapi dengan penjelasannya dan kemudian, ya, petitumnya tadi sudah disinggung, ya. Ini kebiasaan saja di dalam anu ... mungkin saya melengkapi sedikit lagi, biasanya kalau di dalam petitum permohonan itu ada pernyataan, kan. Saya kira Saudara sebagai lawyer sudah terbiasa itu. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Itu kan sudah standar itu. Itu di dalam petitum permohonan. Saya kira itu sudah biasa lah Saudara lakukan. Jadi dari saya itu, Yang Mulia. Karena tadi soal Para Pemohon dan sebagainya itu sudah diperbaiki oleh Yang Mulia Pak Wahid. Terima kasih, Pak Ketua.

61.

KETUA: SUHARTOYO Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna. Saudara sudah pernah beracara di MK?

12

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Baru kedua kalinya ini.

63.

KETUA: SUHARTOYO Baru kedua. Yang pertama kapan?

64.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Bulan kemarin, belum sampai putusan Pleno.

65.

KETUA: SUHARTOYO Oh, bulan ... oh, gitu. Jadi bulan kedua ... eh, anu ... yang kedua, ya? Ini memang menarik sih anu ... isu yang Anda angkat. Cuma persoalannya kan ini memang menariknya itu karena sering kreditor ini, sori, debitur itu karena dipihak yang lemah, kadang-kadang seperti Anda yang simpulkan sewenang-wenang itu, tapi sebenarnya kesewenangwenangan itu kan soal yang disampaikan Yang Mulia Pak Palguna itu. Itu yang Anda sendiri juga sudah mengangkat bahwa itu soal aplikasi kan. Sedangkan Anda menghendaki mestinya ada kesetaraan hak-hak itu. Mesti harus Saudara kaji kembali, apakah benar pasal ini yang salah. Coba, benar enggak pasal ini yang salah? Apa karena praktik dari para pelaksanaan ... pelaksana itu, seperti dari pihak banknya, dari kantor lelangnya, mungkin dari kantor pengadilan kalau lelang itu melalui pengadilan. Kalau yang Saudara ini lelangnya di mana, pengadilan apa di kantor lelang?

66.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Jadi, Yang Mulia, dalam perkara a quo ini Pemohon tidak pernah dilelang sebenarnya.

67.

KETUA: SUHARTOYO Enggak pernah?

68.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Tidak pernah dilelang. Setelah kita cek juga waktu itu tidak pernah masuk dalam ... tidak pernah terdaftar di pertanahan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 13-nya dari undang-undang (...)

13

69.

KETUA: SUHARTOYO Kalau tidak pernah dilelang, sekarang secara logika saja. Apa bentuk dasar peralihan hak yang ada disertifikat itu?

70.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Nah, jadi dasar (...)

71.

KETUA: SUHARTOYO Apa jual-beli? Kan enggak mungkin.

72.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Nah, di situ yang kami maksud dengan pertentangannya di situ yang kesewenang-wenangannya (...)

73.

KETUA: SUHARTOYO Bukan, sewenang tadi bukan pertentangan norma lho, Mas. Ini dari orang-orangnya yang melaksanakan itu yang mungkin ... padahal kan Pasal 20 itu kalau Anda baca semua itu kan ada ayat yang huruf anya ini, mengambil alih Pasal 6. Yang angka 2 itu sebenarnya lelang itu bisa ... sebelum lelang itu ada kesepakatan antara kreditor debitur untuk menjual di bawah tangan yang dilakukan oleh debitur sebenarnya. Ya, kan?

74.


75.

KETUA: SUHARTOYO Siapa tahu dengan dijual di bawah tangan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga sebagian bisa untuk nutup utangnya, sebagian masih bisa dia dapat kembalian, itu sudah ada keleluasaan di undang-undang ini sebenarnya. Terus di pasal ... di ayat berikutnya mengatakan bahwa kalau akhirnya juga kemudian ada proses lelang itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebenarnya sangat ... ruangnya sangat luas, sangat fleksibel undang-undang ini, kemudian kalau Bapak mengatakan bahwa norma yang 20 a itu bermasalah, sedangkan 20 a itu mengambil alih Pasal 6 persis. Nah, nanti kalau itu

14

pun nanti persoalkan, Pasal 6 kita biarkan kan tetap enggak dapat apaapa, Bapak. Karena Pasal 6 masih tetap ada, ya kan. Paham, enggak? 76.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Paham.

77.

KETUA: SUHARTOYO Bapak mempersoalkan Pasal 20 a, sedangkan Pasal 20 a itu mengambil alih Pasal 6, Pasal 6 tidak diapa-apakan, ya, sama juga masih eksis, masih ada, ya kan? Bahwa kreditor mempunyai ... kreditor pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual, itu ada di Pasal 6. Itu yang mesti harus Anda uraikan nanti seperti yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, supaya di-stressing, ditekan masalah ... ditekankan masalah apa argumentasi Anda, kok ini ada persoalan di norma ini, yang sebenarnya secara sederhana kok apa ya ada persoalan ini? Sementara Anda sendiri di halaman 9 tadi mengakui bahwa ini soal aplikasi. Kalau enggak ada lelang itu, ya, saya boleh tanya klien Anda terus apa alas hak ... peralihan haknya itu apa disertifikat itu?

78.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Jadi disertifikat itu seperti yang ada dalam bukti itu, tiba-tiba telah dialihkan, gitu.

79.

KETUA: SUHARTOYO Ya, tapi kan ada di kolom dasar peralihan itu apa? Apa hibah?

80.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Nah, di situ sampai (...)

81.

KETUA: SUHARTOYO Apa jual-beli. Ha?

82.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Sampai saat ini itu belum ada (...)

15

83.

KETUA: SUHARTOYO Masih kosong?

84.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Masih kosong.

85.

KETUA: SUHARTOYO Anda juga pernah ajukan gugatan ke TUN atau ke ... tapi ini sudah lewat 3 bulan (...)

86.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Karena ini kemarin … karena klien kami ditahan gara-gara hak lelang ini.

87.

KETUA: SUHARTOYO Enggak, ini ada berdasarkan akta jual-beli?

88.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Nah, di situ makanya kemarin (...)

89.

KETUA: SUHARTOYO 79/2011 ini?

90.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Mulia.

91.

Akta jual-beli itu tanpa sepengetahuan daripada Pemohon, Yang

KETUA: SUHARTOYO Sudah pernah baca akta jual-belinya?

92.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Tidak pernah sampai saat ini belum pernah kita lihat, cuma yang disebut di dalam sertifikat saja. Itu, Yang Mulia.

16

93.

KETUA: SUHARTOYO Itu dia, baca dulu akta jual-belinya. Apakah jangan-jangan dari Pak Ropiko, bukan?

94.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Bukan, makanya sebelum kita masukkan pengujian ini, kita tanya dulu klien. Sehingga setelah kita melihat dari bukti sertifikat ini, ada akta ternyata tidak pernah tanda tangan akta, Yang Mulia.

95.

KETUA: SUHARTOYO Bagus, tapi itu sebenarnya Anda mesti tembak dulu di peradilan tata usaha negara atau ... kan sejak diketahui, kapan diketahui ada ini? Meskipun peralihan di 2011 (...)

96.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Masa tenggangnya sudah lewat kalau di TUN, Yang Mulia.

97.

KETUA: SUHARTOYO Sudah lewat, dicoba ke peradilan umum juga bisa, PMH. Tapi ini mengenai petitum tadi ya saya ... anu ... supaya nanti enggak ... nomor 1 ini boleh, kemudian nomor 2 boleh, nomor 3, nomor 4 ... nomor 3 ini buang saja, nomor 4 menyatakan Pasal 20 tidak mempunyai kekuatan mengikat, gitu saja. Dari ... akibat dari pertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 itu. Kemudian nomor 5 ini juga tidak relevan karena proses lelang dilaksanakan tidak sah nanti Anda pakai untuk bukti gugat nanti atau ... ya kan? Enggak boleh ini. Kita enggak boleh mengadili perkara konkret, ya. Nomor 6 pertahankan boleh, ini ... tapi ini hanya saran-saran, Pak. Bukan berarti kemudian kalau sudah seperti ini bakal dikabulkan, semua sangat tergantung dari musyawarah Hakim. Jelas, ya? Atau ada yang ditanggapi silakan?

98.

KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Sudah … sudah jelas, Yang Mulia.

99.

KETUA: SUHARTOYO Enggak ada yang ditanggapi?

17

100. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Sudah, nanti akan kami uraikan dalam perbaikan. 101. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebentar sebelumnya, Yang Mulia. 102. KETUA: SUHARTOYO Silakan. 103. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi bagaimana Anda? Ini kan di sertifikatnya disebutkan hasil jual-beli kan akta peralihannya itu? 104. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Siapa, Yang Mulia? 105. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ini sertifikatnya yang Anda jadikan bukti ini kan adanya ... dasarnya disebutkan peralihan hak itu karena jual-beli? 106. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Jadikan ada dasarnya yang di halaman terakhir daripada sertifikat itu, ada sudah dialihkan ke atas nama orang, itulah yang tanpa melalui proses lelang. Itu yang kami ... anu ... (...) 107. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi kalau itu memang kalau ke sana Saudara bawakan alat buktinya memang ini benar-benar menunjukkan bahwa ini problem aplikasi, kecuali Anda mempunyai argumen tersendiri. 108. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Jadi menurut kami ... oleh sebab itu menurut kami hanya yang mungkin penafsiran yang disalahtafsirkan oleh bank tersebut.

18

109. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang mana yang ditafsirkan keliru? 110. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Yang ditafsirkan dari Pasal 20 ini, kemungkinan di situ. 111. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak, kalau Pasal 20 tadi kan sudah disampaikan sama Yang Mulia Pak Suhartoyo (...) 112. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN (...)

Makanya nanti di dalam perbaikan itu kami akan uraikan secara

113. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak, Pasal 6-nya ... kan turunan dari Pasal 6 itu? Adanya kan Pasal 6, Pasal 6 memang memberikan hak kepada ini kan, kalau kita baca itu. Anda kan menunjuk sendiri juga dalam ini, ya, “Apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek,” siapa pemegang hak tanggungan pertama itu, kan begitu? Dia mempunyai hak menjual hak objek tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Klir itu kan? Pasal 20 itu diturunkan dari pasal ini, lalu bagaimana lalu bisa dikatakan sewenangwenang? Nah itu yang kalau memang ada persoalan itu yang harus Anda jelaskan dalam permohonan, tapi sekali lagi itu nasihat kami. Terima kasih, Pak Ketua. 114. KETUA: SUHARTOYO Baik. Itu, Pak, ya. Jadi, kemudian yang … sedikit tambahan juga, yang harus Anda perhatikan kan juga kemudian begini, kalau pasal ini dan Pasal 6 misalnya dinyatakan tidak ada, nanti orang yang mau memberikan utang dengan hak tanggungan enggak ada lagi, lari semua nanti. Bagaimana dunia investasi? Dunia perbankan? 115. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Jadi begini menurut kami, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

19

116. KETUA: SUHARTOYO Ya, bagiamana? 117. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Karena kami kalau menilai … ini menurut Pemohon, Yang Mulia. 118. KETUA: SUHARTOYO Ya. 119. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Karena kalau kita lihat dari Pasal 13-nya dari undang-undang a quo, lebih rinci sebenarnya sehingga Pasal 20 ini, itu yang menurut kami ada pertentangan. 120. KETUA: SUHARTOYO Apa? Pasal 13-nya apa coba? 121. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Pasal 13-nya itu sudah lengkap dan jelas. Kalau yang Pasal 13nya hanya dipertahankan, itu tidak akan terjadi seperti ini. 122. KETUA: SUHARTOYO Pasal 13-nya apa coba Anda (...) 123. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Pasal 13, “Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan akta pemberian hak tangggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) PPAT wajib mengirimkan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan dan warkah lainnya yang diperlukan pada kantor pertanahan.” Selanjutnya, yang ayat (3)-nya, “Pendaftar hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor pertanahan dengan membuatkan buku-buku hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku-buku hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan, serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.” 20

124. KETUA: SUHARTOYO Anda tahu enggak maksudnya supaya didaftarkan itu? 125. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Ya, supaya hak tanggungannya itu didaftarkan, supaya tidak sewenang-wenangan, itu yang menurut kami. 126. KETUA: SUHARTOYO Bukan itu. Hak tanggungan didaftarkan itu supaya mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga dan itu mestinya didaftarkan itu tidak sekedar didaftarkan secara diam-diam, Pak, dipublikasikan, diumumkan, supaya itu mempunyai kekuatan mengikat. Seperti orang kan kalau mau mendapatkan sertifikat itu, kalau ada yang keberatan, kemudian kalau hak tanggungan supaya pihak ketiga itu mempunyai kekuatan mengikat, sehingga tidak ada lagi yang akan bertransaksi lagi dengan tanah itu. Tujuannya di … didaftarkan itu. Jadi beda dengan ketika ini … ini didaftarkannya ini ketika proses kredit baru mulai. Sedangkan yang Anda persoalkan itu kan proses kredit sudah macet, di belakang nanti, dua hal yang berbeda, Pak. Tapi, ya, kita boleh berdiskusi, boleh berbeda pendapat, tapi nanti di rumah dipelajari lagi, dicamkan kembali. Coba, benar enggak yang dimaksud pendaftaran ini hak tanggungannya adalah supaya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada public? Supaya setiap orang yang dianggap tahu dan tidak akan melakukan transaksi apapun dengan tanah itu, bisa nyewa, bisa kemudian membeli, kemudian bisa juga mungkin terima gadai, itu yang dimaksudkan. Jadi supaya memberi perlindungan kepada kreditor, supaya dia merasa aman pegang jaminan itu. Sehingga ketika debiturdebitur yang nakal, mungkin … saya enggak menuduh debitur Bapak … klien Bapak nakal. Debitur-debitur yang nakal yang akan kemudian melakukan transaksi dua kali terhadap tanah itu tertutup karena sudah dipublish bahwa ini sudah diikat dengan hak tanggungan. Itu … itu esensi daripada didaftarkan itu, Pak. Paham, ya, Pak, ya? 127. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Siap. 128. KETUA: SUHARTOYO Itu saja? Enggak ada yang disampaikan lagi?

21

129. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Cukup, Yang Mulia. 130. KETUA: SUHARTOYO Di Praya di mana? Saya dulu pernah di Praya lama. 131. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Di Masjid Agung. Ndak, jauh dari pengadilan negeri. 132. KETUA: SUHARTOYO Oh, Masjid Agung. Pak Suhaemi, itu? Bupati lama. Masih ada? 133. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Bersebelahan, Yang Mulia. 134. KETUA: SUHARTOYO Nah, itu. Rumahnya kan sebelah masjid itu. Saya dulu 2,5 tahun kerja di Pengadilan Praya. 135. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Sudah kita tahu, Yang Mulia. 136. KETUA: SUHARTOYO Tahu, ya? 137. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Tahu. 138. KETUA: SUHARTOYO Terima kasih, lah. Baik, itu, ya, Pak, ya? 139. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Ya.

22

140. KETUA: SUHARTOYO Jadi kita diskusi saja, boleh kalau enggak jelas tanya Kepaniteraan sini boleh. Apa yang dinasihatkan, Pak Hakim, tadi kok saya belum mudeng, tanya saja. 141. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Siap. 142. KETUA: SUHARTOYO Daripada nanti Bapak melakukan perubahan tapi juga masih apa … persepsi Bapak itu masih keliru, gitu. Kita terbuka. 143. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Kita sudah paham, Yang Mulia. 144. KETUA: SUHARTOYO Baik. Baik, ya, kalau tidak ada lagi, sidang sori … perbaikannya nanti diterima tanggal 25 paling terlambat, ya? 145. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Siap, Yang Mulia. 146. KETUA: SUHARTOYO 25 April 2016 sori, sori … 9 Mei … 09 Mei 2016, pukul 10.00 WIB. Hari senin, Pak. 147. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Siap. 148. KETUA: SUHARTOYO Langsung dari Praya tadi? Apa dari kemarin? 149. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Kemarin … kemarin dari Praya.

23

150. KETUA: SUHARTOYO Ya, jadi nanti boleh misalnya, Bapak, sudah selesai sebelum tanggal ini, tanggal 9, disampaikan. Asal jangan telat. Yang enggak boleh kalau telat … terlambat, ya. 151. KUASA HUKUM PEMOHON: AFDALUDIN Siap. 152. KETUA: SUHARTOYO Baik, ya. Sidang selesai dan dengan ini ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB Jakarta, 25 April 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

24

2016

Recommend Documents