2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 13/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 8 MARET 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 13/PUU-XIV/2016

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 2 ayat (4), ayat (4a), dan Pasal 13 ayat (1) huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Edi Pramono ACARA Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 8 Maret 2016, Pukul 13.51 – 14.14 WIB Ruang Sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Maria Farida Indrati 3) Aswanto

Syukri Asy’ari

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Edi Pramono B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Fariznaldi 2. Syawaludin 3. Muhammad Adiguna Bimasakti

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.51 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang perkara Nomor 13/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang perbaikan, ya, permohonan. Silakan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini kami dari LKBH FHUI akan membacakan dan … menyampaikan dan membacakan perbaikan atas permohonan kami pada pertemuan sebelumnya. Pada hari ini yang hadir saya, nama saya Syawaludin. Kemudian, sebelah kanan saya Bapak Fariznaldi. Sebelah kiri saya, Bapak Muhammad Adiguna Bimasakti.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk menyampaikan di bagian atau halaman berapa yang diperbaiki sesuai dengan saran atau nasihat Majelis pada sidang yang lalu. Jadi, tidak perlu dibacakan tinggal menyebutkan pada halaman berapa, bagian mana yang diperbaiki. Silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Sebelum kami masuk ke materi permohonan kami, mungkin di awal kami juga menginformasikan bahwa ada Pemohonnya kami langsung, yaitu Pak Edi Pramononya, itu ada di sebelah (…)

5.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya, baik. Baik, prinsipalnya, ya, baik.

1

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Terima kasih. Langsung hadir dari Kudus (…)

7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Insya Allah akan hadir di setiap pertemuan permohonan ini.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Silakan (…)

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Baik, ya, Yang Mulia.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ada di halaman bagian mana? Silakan.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Sebelum nanti kami bacakan perbaikannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas masukan dari Yang Mulia pada pertemuan sebelumnya dan kami sudah mengadakan perbaikan hal tersebut. Ada yang kami sesuaikan dengan Yang Mulia sampaikan. Kemudian, kami pun ada menambahkan batu ujinya. Jadi kalau yang sebelumnya hanya Pasal 28D dan 28I, kemudian Pasal 1 ayat (3), maka untuk yang perubahan perbaikan permohonan ini, itu batu uji menjadi 4, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1). Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, jadi usulan dari perbaikan dari Yang Mulia adalah mengubah poin 4 ke poin 1 dan sebaliknya. Itu sudah kami lakukan.

13.


2

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Kemudian, kedudukan (legal standing) ini di halaman … halaman 4, poin 4, Pak. Itu sudah mulai berubah sesuai dengan yang kemarin, usulan-usulan dari Yang Mulia.

15.


16.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Mungkin kami bisa membacakan halaman 4 terlebih dahulu.

17.


18.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Terima kasih. Nomor 4. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) hasil amandemen yang menegaskan adanya asas kepastian hukum sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1) hasil amandemen yang menegaskan adanya asas perlindungan hukum sebagai hak konstitusional setiap warga negara. 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hari nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. UUDNRI Pasal 23 hasil amandemen yang menegaskan pajak dan pungutan lainnya terhadap warga negara harus diatur dengan undang-undang. Pajak dan kebutuhan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. 5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk mendapat kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) dan perlindungan hukum sesuai Pasal 23A dan Pasal 28I ayat (1) a quo untuk menjunjung tinggi dalam hukum dan dipositifkan di dalam Undang-Undang KUP a quo. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang KPU mengatur sebagai berikut. Pasal 2 ayat (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2). Pasal 2 ayat (4a) kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana yang diatur dalam (…) 19.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, lewat. Ini pasalnya lewat saja.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Oh, pasalnya, baik.

21.

KETUA: ANWAR USMAN Enggak usah dibaca.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Oke. Bahwa ternyata dalam pengetahuan tersebut tidak diatur ketentuan kewajiban perpajakan bagi pengusaha yang mendaftarkan diri dengan kemauan sendiri untuk diterbitkan nomor pokok wajib pajak, selanjutnya disebut NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, selanjutnya disebut PKP. Ini meliputi kapan mulai kewajiban perpajakannya dan apakah wajib pajak tersebut permohonan dan ketetapan diterbitkan NPWP dan/atau (suara tidak terdengar jelas) PKP bisa dibatalkan secara sepihak oleh DJP dan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan oleh DCP. Bahwa melihat kekuasaan hukum tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dimana Pasal 24 ayat (1) mengatur sebagai berikut.

23.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Lewat. Lewat saja.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Lewat? 4

25.


26.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Bahwa peraturan tersebut memungkinkan Direktorat Jenderal Perpajakan atau DJP untuk memberlakukan secara retoraktif kewajiban perpajakan WP yang ditarik hingga 5 tahun ke belakang sejak dipenuhinya syarat subjektif dan objektif tanpa mengindahkan apakah WP atau PKP tersebut mendatarkan dengan kemauan sendiri atau dikukuhkan secara jabatan.

27.

KETUA: ANWAR USMAN Apakah ini bagian dari yang diperbaiki?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Betul, Pak.

29.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Kalau yang di bawah selanjutnya itu sama seperti yang permohonan sebelumnya.

31.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, enggak usah dibacakan, ya.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Ya, baik.

33.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, lihatlah halaman berapa atau bagian mana yang di … ya, silakan.

5

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Mungkin langsung ke halaman 11, Yang Mulia.

35.


36.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Mulia.

37.

Alasan-alasan perbaikan seperti yang kemarin diusulkan oleh Yang


38.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Silakan kepada Saudara Bima.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI Kita langsung ke halaman 11, Yang Mulia, di poin II. Alasanalasan permohonan pengujian undang-undang. a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak memiliki kepastian hukum. 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum (…)

40.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, lewat saja.

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI 2. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang KUP mengenai PKP yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) dalam hal menurut Pemohon mengandung ketidakpastian hukum yang menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. 3. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang KUP mengenai PKP terdapat dua mekanisme … ini sudah dianggap dibacakan.

6

42.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, kalau sudah … kecuali yang diperbaiki saja, redaksinya. Kalau memang itu tidak ada, cukup ini saja ini.

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI Ya.

44.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Sampai mana … mana lagi yang diperbaiki?

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI Ini langsung ke … ya, baik. Ini kita menjelaskan poin 4, Yang Mulia. Ini ada implikasi yang harus kita jelaskan dari (suara tidak terdengar jelas) PKP-nya.

46.

KETUA: ANWAR USMAN Enggak. Maksudnya, apakah ini (suara tidak terdengar jelas) perbaiki?

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI Ya. Betul ini, Yang Mulia.

48.


49.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI 4. Bahwa untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak sukarela … PKP sukarela atau berdasarkan inisiatif sendiri, Undang-Undang KUP mengatur mekanismenya sebagaimana telah disebutkan dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP. Namun, implikasi dari pemenuhan kewajiban Pasal 2 ayat (1) dan (2) UndangUndang KUP tidak diatur secara tertulis dalam Undang-Undang KUP. Ya, kita masuk ke butir 6 halaman 13.

50.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. 7

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI 6.

7.

8.

9.

Bahwa untuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang a quo tidak terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai batasan seseorang untuk ditetapkan menjadi PKP secara sukarela. Ketidakpastian hukum tersebut berakibat kosongnya aturan mengenai kebebasan dari kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara (suara tidak terdengar jelas) atau self assessment secara sukarela atau inisiatif pribadi dari wajib pajak sebagaimana dijelaskan pada butir 3 di atas. Seharusnya secara a contrario akibat-akibat hukum yang melekat atau yang menjadi kewajiban bagi PKP karena jabatan tidak berlaku bagi PKP secara sukarela, akan tetapi dengan tidak adanya batasan yang jelas kapan seseorang dapat ditetapkan menjadi PKP secara sukarela, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerapkan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) Undang-Undang KUP ini kepada setiap pengusaha dan pengusaha tersebut menjadi terdampak kewajiban-kewajiban perpajakan a quo yang merupakan akibat hukum dari PKP karena jabatan dan juga DJP menggunakan peraturan di bawah undang-undang dalam melakukannya. Bahwa terhadap PKP yang dikukuhkan secara sukarela atau atas permohonan sendiri tidak terdapat aturan lebih lanjut yang mana sebagai (suara tidak terdengar jelas) bagi PKP yang menjalankan kewajibannya sebagaimana dijelaskan dalam butir 6 di atas menjadi semacam dispensasi dengan tidak dilekatkannya kewajiban yang ada pada pengusaha yang ditetapkan menjadi PKP karena jabatan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika Pemohon PKP ternyata seharusnya sudah menjadi PKP karena jabatan sejak beberapa waktu lamanya, namun tidak dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan sehingga WP tersebut memohonkan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Apakah kedudukannya kemudian akan jadi PKP secara sukarela atau PKP karena jabatan? Dalam hal ini tidak … terdapat ketidakpastian dan tidak adanya standar mengenai kapan seseorang pengusaha dapat ditetapkan menjadi PKP atas kemauan sendiri atau PKP karena jabatan. Bahwa dalam Undang-Undang KUP ini tidak ada pasal yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang diperoleh secara sukarela atau inisiatif pribadi. Hal tersebut menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa apabila wajib pajak sudah memiliki NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP atas kemauan sendiri, maka seharusnya dirjen pajak tidak dapat lagi menerbitkan NPWP dan/atau PKP secara jabatan. Hal ini dikarenakan kewenangan direktur jenderal pajak 8

untuk mengukuhkan PKP secara jabatan baru muncul ketika WP tidak melaksanakan kewajibannya untuk memohonkan sendiri. Jadi, ketika wajib pajak telah memohonkan atau mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka direktur jenderal pajak tidak dapat lagi mengukuhkan PKP secara jabatan. Bahwa hal tersebut dapat dipahami hanya dengan penafisran undang-undang saja yaitu argumentum a contrario. Ketentuan ini dapat dilihat dengan membandingkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dengan ayat (4) dan ayat (4a) dengan menafsirkannya secara argumentum a contrario yakni dengan melihat kebalikan dari peristiwa normatif yang diatur oleh ayat-ayat tersebut. 52.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Itu sama saja ini kelihatannya. Coba lihat lagi yang mana … bagian mana yang diperbaiki.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI Bukan langsung ini? Mohon maaf, Yang Mulia. Kita langsung ke halaman 15 butir 13. Bahwa Undang-Undang KUP ini dibuat berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undangundang. Pemerintah yang melihat kekosongan hukum tersebut pada Undang-Undang KUP Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) menerbitkan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 di mana Pasal 24 ayat (1) sebagai berikut. Kami berpendapat bahwa seharusnya norma dalam peraturan Pemerintah tersebut terkait kewenangan dalam menentukan kewajiban pajak yang bersifat retroaktif tidak boleh diberlakukan karena menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23A, hal ini seharusnya menjadi materi dalam Undang-Undang KUP, namun ternyata Undang-Undang KUP tidak mengatur hal tersebut.

54.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Cari lagi mana (…)

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI Ya, langsung.

9

56.

KETUA: ANWAR USMAN Itu hampir … itu sama saya lihat itu.

57.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI Ya, langsung ke yang b.

58.

KETUA: ANWAR USMAN Mana yang diperbaiki lagi?

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: FARIZNALDI Terima kasih, Yang Mulia. Langsung ke iktikad baik dari pengusaha mengajukan secara sukarela sebagai PKT. Kita masuk halaman 17 nomor 1. Bahwa Undang-Undang NRI Pasal 281 ayat (1) hasil amandemen menegaskan adanya asas perlindungan hukum sebagai hak konstitusional sebagai setiap warga negara. Bahwa seseorang yang telah menjalankan kewajibannya haruslah mendapatkan haknya secara proporsional. Pemohon berpendapat dalam Undang-Undang KUP ini seseorang telah menjalankan kewajibannya untuk melakukan self assessment sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2), maka baginya akan diberikan kompensasi untuk tidak dibebankan ketentuan kewajiban pajak yang berlaku surut sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a). Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang KUP mengenai PKP yang terdapat Pasal 2 … dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) dalam hal ini menurut Pemohon mengandung kesalahan tafsir sehingga menyebabkan pembebanan kewajiban berlaku surut dan tidak semestinya dibebankan pada Pemohon dan menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Mohon langsung ke halaman 18 nomor 7, Yang Mulia.

60.


61.

KUASA HUKUM PEMOHON: FARIZNALDI Bahwa dengan ketidakpastian yang timbul dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tadi diuraikan di atas seakan-akan pengukuhan PKP karena jabatan oleh direktorat jenderal pajak … direktur jenderal pajak merupakan hal yang harus dilakukan, bukan sebagai upaya pemaksaan. Seharusnya hal ini dilakukan dalam rangka 10

upaya pemaksaan agar pengusaha yang tidak mendaftar tetap bisa menjadi PKP meskipun tidak mendaftar dan bukanlah sebaliknya. Bahwa landasan dari adanya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP a quo adalah dengan iktikad baik dari pengusaha untuk mendaftar sebagai PKP. Ketentuan tersebut didasarkan pada iktikad baik yang dilakukan oleh PKP secara inisiatif atau sukarela yang atas kesadaran pribadinya mendaftarkan diri sebagai PKP tanpa ada paksaan dari DJP. Kenyataan tersebut justru menguntungkan pemerintah dalam memungut pajak sebab umumnya negara kerap sulit untuk memungut pajak karena banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Dalam beberapa tahun terakhir banyak perusahaan yang kesulitan membayar pajak. Hal tersebut terjadi disebabkan dua hal, yaitu ketidakmampuan perusahaan yang bersangkutan untuk membayar pajak dan yang kedua disebabkan mereka tidak mau membayar atau tidak beriktikad baik untuk membayar pajak. Oleh karena itu, iktikad baik dari PKP secara inisiatif atau sukarela sudah semestinya diberikan apresiasi, bukan memberikan beban melakukan pembayaran pajak sebelum dikukuhkannya WP sebagai PKP. Mohon langsung ke nomor 11, Yang Mulia. 62.


63.

KUASA HUKUM PEMOHON: FARIZNALDI Bahwa berdasarkan pengertian iktikad baik secara subjektif, WP yang mendaftarkan diri secara inisiatif atau sukarela telah mencerminkan diri sebagai warga negara yang baik dalam melakukan kewajibannya sebagai WP. Hal tersebut tersirat dari proses pendaftaran sebagai PKP yang dilandasi keinginan batin dari wajib pajak untuk mematuhi amanat perundang-undangan dalam kewajiban perpajakan. Nilai kejujuran dari wajib pajak yang hendak mengukuhkan diri sebagai PKP tercermin dalam memberikan berkas-berkas maupun dokumen yang digunakan untuk keperluan verifikasi. Verifikasi dalam rangka mengukuhkan PKP berdasarkan permohonan WP dilakukan terhadap WP orang pribadi sebagai pengusaha termasuk WP orang pribadi pengusaha tertentu atau WP badan sebagai pengusaha yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Bahwa iktikad baik menjadi salah satu dasar bagi PKP secara inisiatif atau sukarela untuk tidak diwajibkan atas pembayaran pajak sebelum dikukuhkannya sebagai PKP. Hal tersebut juga didasari iktikad baik dari WP tersebut kadang kala tidak dibarengi dengan sosialisasi atau penyuluhan bagi WP terkait 11

… bagi WP terkait indikator terpenuhinya syarat subjektif dan objektif dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga WP tidak mengetahui apakah perusahaannya telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk didaftarkan sebagai PKP. Bahwa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah mualaf, yaitu orang yang (…) 64.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, lewat saja itu sama itu sebenarnya.

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: FARIZNALDI Siap. Mohon maaf, Yang Mulia.

66.

KETUA: ANWAR USMAN Coba cari yang ini, yang … yang perbaikan halaman berapa lagi yang (…)

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Lanjut yang poin c, Yang Mulia. Halaman 20 masih sama.

68.

KETUA: ANWAR USMAN Enggak, itu … ya itu kan, masih sama ini yang (…)

69.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Yang 20 bagian c, Yang Mulia.

70.

KETUA: ANWAR USMAN C?

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Ini yang baru.

72.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, coba yang diperbaiki. Silakan.

12

73.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia. bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. 1. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur sebagai berikut. Berdasarkan pasal ini pemerintah tidak dapat memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban materiil dan formil yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh wakil rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di DPR. Selain itu, berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal ini segala ketentuan yang diatur terkait pajak dan pungutan untuk keperluan negara haruslah berdasarkan undang-undang. Lanjut ke pasal … halaman 22 poin 4. Empat, bahwa UndangUndang KUP tidak mengatur mengenai perubahan status seseorang yang telah ditetapkan menjadi PKP sukarela menjadi seorang PKP jabatan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan perbuatan sewenang-wenang direktorat jenderal pajak kepada Pemohon dengan dicabutnya status Pemohon yang semula seorang PKP sukarela menjadi PKP jabatan yang kemudian menimbulkan kewajiban perpajakan berlaku surut. Tentunya perubahan status tersebut menimbulkan kerugian pada Pemohon sebagaimana telah disebut di atas dan bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

74.

KETUA: ANWAR USMAN Halaman berapa lagi yang ada perbaikannya?

75.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI Ya. izin langsung ke halaman 24, Yang Mulia.

76.


77.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI Butir e. bahwa terdapat pertentangan antara satu norma dengan norma yang lain dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) a quo. Bahwa berdasarkan Pasal 39A huruf b Undang-Undang KUP bahwa pengusaha yang belum dikukuhkan menjadi PKP tidak boleh menerbitkan faktur pajak, artinya penerbitan faktur pajak oleh pengusaha yang bukan PKP merupakan salah satu bentuk tindak pidana 13

sebagaimana dimaksud Pasal 39A huruf b dan dapat dikenai sanksi pidana (…) 78.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sama itu. Lewat ya, ya.

79.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Nomor 2.

80.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, itu sama juga nomor 2 enggak ada perubahan. Yang ada perbaikan saja, perubahan.

81.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Langsung ke petitum.

82.

KETUA: ANWAR USMAN Mungkin petitum kali, kalau enggak ada lagi ya, langsung petitum. Ada perbaikan di petitumnya?

83.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Ada, Yang Mulia.

84.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan petitum.

85.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Ya, terima kasih, Yang Mulia. Petitum. III. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji material ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merugikan hak konstitusional Pemohon, berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945.

14

Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat memulihkan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Kemudian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 konstitusional bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD RI Tahun 1945. Apabila dalam Pasal 2 ayat (4) undang-undang a quo haruslah ditafsirkan secara a contrario sebagai berikut. Terhadap wajib pajak yang enggan ... terhadap wajib pajak yang dengan kemauan sendiri telah mendaftarkan diri dan diterbitkan nomor pokok wajib pajak, dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), tidak bisa diterbitkan nomor pokok wajib pajak, dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kembali secara jabatan oleh direktur jenderal pajak. 3. Menyatakan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 konstitusional bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD RI Tahun 1945. Apabila dalam Pasal 2 ayat (4a) undang-undang a quo haruslah ditafsirkan secara a contrario sebagai berikut. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang dengan kemauan sendiri telah mendaftarakan diri dan diterbitkan nomor pokok wajib pajak, dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), dimulai sejak saat diterbitkannya nomor pokok wajib pajak, dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 4. Menyatakan memberlakukan penafsiran Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740, secara berlaku surut. 5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah 15

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Aristo Pangaribuan, Warisnaldi, (suara tidak terdengar jelas), Puspa Pasaribu, Abdul Toni, Marsya Mutmainah, Medi Setiawan, (suara tidak terdengar jelas), Syawaludin, dan Rehyan Putri. Terima kasih, Yang Mulia. 86.

KETUA: ANWAR USMAN

betul? 87.

Ya, baik, terima kasih. Untuk alat bukti, Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-16,

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Betul, Yang Mulia.

88.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X

89.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Terima kasih, Yang Mulia.

90.

KETUA: ANWAR USMAN Untuk kelanjutan perkara ini, akan dilaporkan dulu ke RPH ya, Rapat Permusyawaratan Hakim Pleno, apakah akan diteruskan atau cukup sampai sidang pendahuluan ini. Ya, nanti akan diberitahu oleh Kepaniteraan kapan sidang selanjutnya ya.

91.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Baik.

92.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, jelas ya?

93.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Jelas, Yang Mulia. 16

94.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB Jakarta, 8 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

17

2016

Recommend Documents