2016

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 649/SIC/Dirut/VIII/2016

LVLK PT. Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a)

Nama Auditee

:

PT. Multikarya Lisun Prima

b)

Alamat Lokasi

:

Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat

c)

Alamat Kantor

:

Jalan Bangka No. 2 Wisma Warta, kel. Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

d)

Nomor Izin

:

SK. Menhut Nomor : 347/Menhut-II/2011 tanggal 30 Juni 2011

e)

Luas

:

± 28.885 Ha

f)

Tanggal Pelaksanaan

:

Tanggal 18 s/d 24 Agustus 2016

g)

Hasil Penilikan

;

Penilikan I IUPHHK-HA PT. Multikarya Lisun Prima dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sehingga sertifikat yang diperoleh No.16-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi No.16.r1-SIC-04.02

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT. Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon

: 0251-8634086, 8635464

Fax

: 0251-8634232

Email

: [email protected]

Bogor, 31 Agustus 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PT. MULTIKARYA LISUN PRIMA, PROVINSI SUMATERA BARAT

1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-007-IDN

(c) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected] (e) Direktur Utama

: Ir. Iin Indasah

(f)

: Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Standar dan Pedoman

(g) Tim Audit 

Ir. Jaenudin Trisna Setiana, MBA



Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor VLK)



Muji Susanto, S.Hut

(h) Pengambil Keputusan  2)

: (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)

(Auditor VLK) :

Ir. Gusdaji

Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin

: PT. Multikarya Lisun Prima

(b) Nomor & Tanggal SK

: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 347/Menhut-II/2011 tanggal 30 Juni 2011

(c) Luas dan Lokasi

: ± 28.885 Ha, terletak di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumater Barat

(d) Alamat Kantor

: Jalan Bangka No. 2 Wisma Warta, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang , Provinsi Sumatera Barat

Halaman 1 dari 11

(e) Nomor telepon/faks

: Telp (0751) 41279, 72787847 Fax. (0751) 41531

(f) Pengurus 



3)

:

Dewan Komisaris (1)

Komisaris Utama :

Sugianto Gunawan

(2)

Komisaris

:

Hartanto Susanto

Ir. H. Anton Suprihatono, M.Si

Dewan Direksi (1)

Direktur Utama

:

(2)

Direktur

: H. Bakhrial

Ringkasan Tahapan

:

Tahapan Persiapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Bogor, 12 s/d 16 Agustus 2016

 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee  Menetapkan metodologi penilikan  Membuat perencanaan pelaksanaan verifikasi lapangan

untuk

 Penyusunan Laporan Pendahuluan/ Rencana kerja Kegiatan Penilikan VLK Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Pertemuan Pembukaan

o

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Agustus 2016

o

Kantor BPHP Wilayah III Pekanbaru, tanggal 19 Agustus 2016

o

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung, tanggal 19 Agustus 2016

Ruang Rapat PT. Multikarya Lisun Prima, tanggal 19 Agustus 2016

 Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan I VLK di PT MLP

 Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilaian dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

Halaman 2 dari 11

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan  Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilaian VLK selama di lapangan.  Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT MLP  Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan verifikasi legalitas kayu  Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Areal Kerja Auditee, Base Camp Padang Tarok tanggal 20 s/d 23 Agustus 2016

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu  Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang tertuang dalam RKT 2015 dan RKT 2016 yang disahkan instansi berwenang

Pertemuan Penutupan

Ruang Rapat PT. Multikarya Lisun Prima, Tanggal 23 Agustus 2016

 Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.  Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung  Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.  Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Taly sheet oleh Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

Bogor, 24 – 26 Agustus 2016

 Tim Audit menyusun Laporan Penilikan

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

Bogor, 27 Agustus 2016

 Rapat Penyampaian Hasil Kepada Pengambil Keputusan

Penyempurnaan Laporan

28 Agustus 2016

 Penyempurnaan Laporan Pengambil Keputusan

 Panel hasil Penilikan VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Verifikasi

Hasil

rapat

Halaman 3 dari 11

Tahapan Pengambilan Keputusan

4)

Waktu dan Tempat Bogor, tanggal 29 Agustus 2016

Ringkasan Catatan  Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT. Multikarya Lisun Prima dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.1, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUPHHK-HA PT. Multikarya Lisun Prima Nomor 16-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor 16.r1-SIC-04.02

Resume Hasil Penilikan : PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

P1. K1.1.

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi dokumen, PT.Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 347/MENHUT-II/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Multikarya Lisun Prima atas areal Hutan Produksi seluas ± 28.885 hektar di Provinsi Sumatera Barat dengan jangka izin 45 (empat puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2011, lengkap dengan lampiran peta Areal Kerja. Berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan, areal kerja PT. Multikarya Lisun Prima terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 26.399 Ha (91 %) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 2.486 Ha (9 %).

Halaman 4 dari 11

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER



b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi

PT. Multikarya Lisun Prima telah membayar lunas Iuran IUPHHK-HA sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP).

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Memenuhi

Terdapat penggunaan kawasan yang sah di dalam areal IUPHHK-HA PT. Multikarya Lisun Prima seluas 20.000 M2 yaitu berupa IUIPHHK, dengan ijin dari Gubernur Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Nomor 522 – 907 – 2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV. Lisun Prima.

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

Memenuhi

PT. Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan dengan No SK. 37/BUHA-2/2013 tanggal 31 Juli 2013, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember 2022. RKTUPHHK-HA tahun 2015 mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Nomor 522.1/3100/PH-2014 tanggal 31 Desember 2014 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember 2015. RKTUPHHK-HA tahun 2016 mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan No. 522.1/4048/PH-2015 tanggal 31 Desember 2015 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 31 Desember 2016. Dokumen RKUPHHK maupun dokumen RKTUPHHK dilengkapi dengan lampiran peta.

Halaman 5 dari 11




3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh

Memenuhi

Berdasarkan penelaahan peta RKU 2013 – 2022 serta peta RKT 2015 dan 2016 terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kebun Benih (KB), Petak Ukur Permanen (PUP) dan Buffer Zone Hutan Lindung. Dari observasi lapangan dapat dibuktikan keberadaan lokasi-lokasi tersebut dengan ditemukannya tanda-tanda berupa sign board/papan nama.

Memenuhi

PT. Multikarya Lisun Prima telah melakukan penataan blok dan petak tebangan dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan dibubuhkan cap/stempel pada tiap-tiap petak pada peta. Hasil uji petik di lapangan pada blok BKT 2015 dan RKT 2016 menunjukkan bahwa PT. Multikarya Lisun Prima telah melakukan penandaan blok dan petak tebangan berupa Papan Nama Blok Tebangan dan Papan Nama Petak Tebangan, serta batas blok dan batas petak tebangan berupa rintisan yang ditandai dengan patok-patok batas dan pohon yang dicat warna merah. Dari hasil pengukuran dengan GPS, posisi blok dan petak di lapangan sesuai dengan peta.

ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

c. Penandaan lokasi blok

tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

PT. Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2013-2022 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 37/BUHA-2/2013 tanggal 31 Juli 2013, dilengkapi dengan lampiran berupa Peta RKUPHHK-HA pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 Cm Up dan 50 Cm Up serta Peta RKUPHHK-HA pada Penutupan Lahan. Peta tersebut dibuat oleh Ganis Canhut.

Halaman 6 dari 11

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified Not Verified


PT. Multikarya Lisun Prima adalah IUPHHK dalam Hutan Alam, sehingga tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak ada hutan tanaman industri).

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1.

Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1 . Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

IUPHHK-HA PT. Multikarya Lisun Prima telah menunjukkan seluruh dokumen LHP periode Januari-Desember 2015 (RKT 2015), seluruhnya telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP, diperiksa dan disahkan oleh P2LHP. Label pada tunggak bontos pohon dapat ditelusuri pada dokumen LHP No.11A, tanggal 22 Juni 2015.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

Memenuhi

- TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan verifikasi lapangan diperoleh hasil bahwa seluruh kayu dari IUPHHK-HA PT MLP yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara menggunakan dokumen SKSKB, dan dari TPK Antara ke tujuan Industri dengan dokumen FAKB, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSKB, FA-KB) dibuat lengkap dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Memenuhi

Hasil verifikasi lapangan kesesuaian antara tanda-tanda legalitas dengan label merah, label putih dan cat putih pada bontos kayu di TPK Antara/Logpond. Label pada tungak kayu di petak tebangan dapat ditelusuri LHP dan FAKB nya

Halaman 7 dari 11

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified Memenuhi


IUPHHK-HA PT. MLP telah melakukan penandaan identitas pada tunggak dan kayu/log menggunakan label merah, sedangkan pada bontos berupa label merah, label putih dan cat putih serta berdasarkan hasil uji petik kesesuaian antara Identitas pada Tunggak dengan dokumen LHP, FAKB terdapat link yang mempermudah untuk pelacakan

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

Kelengkapan dan keabsahan dokumen (SKSKB dan FAKB dilampiri Daftar Kayu Kayu Bulat) dibuat oleh petugas yang telah mendapatkan pengesahan dan diangkat oleh pejabat yang berwewenang.

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Surat Perintah Pembayaran PSDH dan DR telah diterbitkan oleh pejabat Penagih sesuai dengan dokumen jumlah volume kayu yang telah di LHP-kan.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

Berdasarkan bukti bukti pembayaran (aplikasi Bank) bahwa IUPHHK-HA PT MLP telah membayar PSDH dan DR sesuai SPP yang dikeluarkan oleh Pejabat penagih.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap bukti pembayaran PT MLP telah membayar PSDH DR sesuai SPP yang diterbitkan pejabat berwenang dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

Halaman 8 dari 11

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER K3.3.



Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT

3.3.2 .

Not Applicable

IUPHHK-HA PT. MLP, berdasarkan dokumen FAKB, menggunakan alat angkut logging truk dalam mengirimkan kayunya ke industri yang berada di Pekanbaru-Riau, Medan, Jambi dan Kabupaten Sijunjung, dan tidak antar pelabuhan/ tidak menggunakan jasa angkutan perairan

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Not Applicable

IUPHHK-HA PT. MLP, berdasarkan dokumen FAKB, menggunakan alat angkut logging truk dalam mengirimkan kayunya ke industri dan pada kontrak jual beli kayu pihak PT.MLP bertanggung jawab saat kayu berada di TPK Antara.

Kriteria 3.4.

Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.4.1

Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier Tanda VLegal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

PT MLP telah mendapatkan sertifikat SVLK Hutan yang diberikan oleh PT.Sarbi International Certification dan telah membuat kerjasama sublisensi pembubuhan tanda V legal pada Lampiran Daftar Kayu Dokumen FAKB tujuan Industri

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1.

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disetujui melalui Surat Keputusan Gubernur

Halaman 9 dari 11




Sumatera Barat Nomor : 660.134.2010 tanggal 16 April 2010 dan proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang telah mengacu pada dokumen AMDAL dan telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Barat melalui Keputusan Nomor : 660.134.2010 tanggal 16 April 2010.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi di lapangan, PT Multikarya Lisun Prima telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di areal kerjanya dan telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

P5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

PT Multikarya Lisun Prima memiliki prosedur K3 yang termuat di dalam dokumen SOP SMK3 untuk kegiatan operasional di lapangan dan terdapat personel yang bertanggungjawab dalam implementasi K3 di lapangan.

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki peralatan K3 serta masih berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

PT Multikarya Lisun Prima telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Laporan Kecelakaan Kerja serta rencana kerja K3 dan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja.

Halaman 10 dari 11




K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

Karyawan PT Multikarya Lisun Prima belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur Perusahaan dan hasil wawancara dengan karyawan dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja PT Multikarya Lisun Prima.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

PT Multikarya Lisun Prima Telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2015 – 2017 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

PT Multikarya Lisun Prima mempekerjakan anak dibawah umur.

tidak

Bogor, 29 Agustus 2016 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 11 dari 11

D

1_ KOMITE AKREDITASI NASIONAL

B"

1

_ 11

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN

S^rbi

/

Internationalj Certification

JL. RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR

16.r1-SIC-04.02 Tanggal Berakhir : 0 3 - 0 3 - 2 0 1 8

T a n g g a l Terbit : 0 4 - 0 3 - 2 0 1 5

Tanggal Terbit Sertifikat R e v i s i r1 : 2 9 - 0 8 - 2 0 1 6

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

PT.

MULTIKARYA LISUN PRIMA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM SK Menhut No.SK.347/Menhut-ll/2011 Tanggal 30 Juni 2011

Luas Areal i 28.885 Hektar di

Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

Predikat Lulus Ir. IIN INDASAH

Ir. G U S D A J I Direktur Sertifibd

Direktur Utama Perusahaan

tersebut Sesuai

Peraturan

telah memenuhi

dengan

Direktur

Peraturan

Jenderal

Standar Menteri

Pengelolaan

Penilaian

Kinerja

Lingkungan

Hidup

Hutan

Produksi

Pengelolaan dan Kehutanan

Lestari

Hutan

Produksi

No.

No. P.14/PHPL/SET/4/2016;

Lestari

dan Verifikasi

Legalitas

Kayu

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Lampiran

2.1 & Lampiran

3. t

2016

Recommend Documents