MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA ATAU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 73 TAHUN 1958 TENTANG MENYATAKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN MENGUBAH KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT (YAYASAN PEDULI SAHABAT DAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA) (XV)
JAKARTA SENIN, 28 NOVEMBER 2016
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 284 ayat (1) sampai dengan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Euis Sunarti 2. Rita Hendrawaty Soebagio 3. Dinar Dewi Kania, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait (Yayasan Peduli Sahabat dan Koalisi Perempuan Indonesia (XV) Senin, 28 November 2016, Pukul 09.45 – 16.45 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Anwar Usman I Dewa Gede Palguna Suhartoyo Aswanto Wahiduddin Adams Patrialis Akbar Manahan MP Sitompul
Fadzlun Budhi SN
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Euis Sunarti 2. Akmal Syafi’i B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Feizal Syah Menan 2. M. Andrian Kamil 3. Arah Madani C. Pemerintah: 1. Surdiyanto 2. Hotman Sitorus 3. Wahyu Jaya Setia Azhari D. Pihak Terkait: 1. Indri Oktaviani 2. Naila Rizki
(KPI) (Komnas Perempuan)
E. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. Zunaerah Pangaribuan 2. Chaidir Napitupulu
(YPS) (YPS)
F. Ahli dari Pihak Terkait: 1. Andang L. Binawan 2. Budhi Munawar Rahman 3. Syamsuddin Arif
(Koalisi Permpuan Indonesia) (Koalisi Permpuan Indonesia) (Yayasan Peduli Sahabat)
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.45 WIB 1.
KETUA: ANWAR USMAN Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
46/PUU-
KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. 2.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada pagi yang berbahagia ini, hadir dari Pemohon, Ibu Prof. Euis Sunarti dan Bapak Akmal Syafi’i, S.T., M.Si. Diwakili juga dengan kami dari Kuasa Hukum, Feizal Syah Menan, kemudian Andrian Kamil, dan Bapak Arah Madani, Yang Mulia. Terima kasih.
3.
KETUA: ANWAR USMAN Dari DPR tidak hadir. Dari Kuasa Presiden, silakan.
4.
PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Presiden hadir, saya Hotman Sitorus. Sebelah kanan saya, Pak Surdiyanto dan sebelah kiri, Wahyu Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.
5.
KETUA: ANWAR USMAN Ya. Dari Pihak Terkait Koalisi Perempuan Indonesia.
6.
PIHAK TERKAIT: INDRI OKTAVIANI (KPI) Hadir Indri Oktaviani, Yang Mulia.
7.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Hadir, ya?
1
8.
PIHAK TERKAIT: INDRI OKTAVIANI (KPI) Ya.
9.
KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian, Yayasan Peduli Sahabat?
10.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: CHAIDIR NAPITUPULU (YPS) Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia, dihadiri oleh Kuasa Hukumnya, saya sendiri Chaidir Napitupulu dan Ibu Zunaerah Pangaribuan. Dan dalam kesempatan ini, kami menghadirkan satu orang Ahli. Beliau sudah ada di tengah kita sekarang. Terima kasih, Yang Mulia.
11.
KETUA: ANWAR USMAN Satu orang ... oh, Peduli Sahabat, ya? He em. Ya, Koalisi Perempuan (suara tidak terdengar jelas). Dari Persatuan Islam Istri, belum hadir, ya? Ya. Dari Komnas Perempuan?
12.
KUASA HUKUM PIHAK PEREMPUAN)
TERKAIT:
NAILA RIZKI (KOMNAS
Hadir, Yang Mulia. 13.
KETUA: ANWAR USMAN Komnas Perempuan, ya. Kemudian, dari ICJR? Tidak hadir, ya. Dari MUI, tidak hadir. Dari YLBHI juga tidak hadir. Yang mengajukan ahli hari ini dari Koalisi Perempuan Indonesia dan Yayasan Peduli Sahabat, ya? Sudah hadir dua-duanya dari (...)
14.
PIHAK TERKAIT: INDRI OKTAVIANI (KPI) Dari Koalisi Perempuan Indonesia hadir Bapak Budhi Munawar Rahman, Yang Mulia.
15.
KETUA: ANWAR USMAN Oh, ba ... cuma satu, ya?
2
16.
PIHAK TERKAIT: INDRI OKTAVIANI (KPI) Ini hanya bisa satu.
17.
KETUA: ANWAR USMAN Oh, gitu. Dari Yayasan Peduli Sahabat?
18.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: CHAIDIR NAPITUPULU (YPS) Hadir, Yang Mulia, satu orang Ahlinya.
19.
KETUA: ANWAR USMAN Pak Syamsuddin Arif, ya? Ya, baik. Dipersilakan ke depan, Ahli, dua-duanya sekaligus. Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.
20.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kepada dua Ahli, Pak Budhi Munawar Rahman dan Syamsuddin Arif, untuk mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”
21.
AHLI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.
22.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih.
23.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan kembali ke tempat duduk dulu. Atau langsung, kita dengarkan dulu koalisi ... Ahli dari Koalisi Perempuan Indonesia, Pak Budhi Munawar Rahman. Silakan, ya, sebelah kanan kami, ya.
3
24.
AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BUDHI MUNAWAR RAHMAN (KPI) Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membacakan pertimbangan keterangan Ahli. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Terhormat perwakilan dari Pemerintah, dan juga dari DPR nanti kalau datang, Yang Terhormat Pemohon, dan Pihak Terkait. Sebagai pertimbangan Ahli untuk masalah yang sekarang sedang kita bicarakan, izinkanlah saya akan menggali dua persoalan berikut. Pertama, berkaitan dengan konsep ketahanan keluarga di dalam Islam dan peranan institusi keluarga dalam pembangunan masyarakat yang beradab dan toleran. Kedua, mengenai bagaimana institusi keluarga di dalam agama Islam mencegah atau menyelesaikan kasus jika ada anggota keluarga yang melakukan perzinaan, pencabulan, atau adanya anggota keluarga yang memiliki orientasi seksual sejenis. Pertama, saya akan memulai dengan hal yang paling dasar dalam agama, yaitu tentang asas hidup. Bahasa kita sebenarnya sudah mengenai kata asas, yaitu asas di dalam Alquran yang mengandung pesan moral, yang terkandung dalam ayat berikut, yaitu: “Manakah yang terbaik, mereka yang mendirikan bangunan atas dasar takwa kepada keridaan Allah atau yang mendirikan bangunannya di atas tanah pasir di tepi jurang, lalu runtuh bersamanya ke dalam api neraka?” Ini adalah gambaran di dalam kitab suci mengenai asas hidup. Asas hidup itu hanya ada dua, yaitu yang benar dan yang salah. Di dalam agama Islam, asas hidup yang benar adalah takwa kepada Allah dan keinginan untuk mencapai ridanya. Karena itu, asas hidup manapun selain takwa kepada Allah dan keinginan untuk mencari ridanya adalah tidak benar atau asas hidup yang salah. Namun, melalui takwa inilah kemudian kita menyadari akan adanya kehadiran Tuhan di dalam hidup ini dan inti takwa adalah kesadaran yang sangat mendalam bahwa Allah selalu hadir di dalam hidup kita, takwa ialah kalau kita mengerjakan sesuatu, maka dikerjakan dengan sepenuhnya kesadaran bahwa Allah beserta kita. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pemohon dan Pihak Terkait, yang terhormat perwakilan dari Pemerintah. Berakhlak mulia adalah tindakan untuk memenuhi kemestian kita sebagai manusia yang suci. Karena itu, bersifat alamiah dan wajar, memberikan rasa tenteram, amanah, dan sentosa yang merupakan unsur-unsur pokok kebahagiaan. Tuntutan tindakan nyata itu adalah membuat kebajikan yang di dalam tradisi disebut Al-birr, tidak dalam bentuk (suara tidak terdengar jelas) formal, tapi dari asas kehidupan beragama yang dapat diperinci berkaitan dengan ungkapanungkapan seperti asas iman kepada Allah, asas kesadaran pertanggungjawaban yang mutlak, asas kepercayaan kepada adanya makhluk gaib seperti malaikat yang terus mengawasi tingkah laku kita 4
sebagai manusia, asas ketersediaan menerima ajaran kebenaran universal yang termuat di dalam kitab-kitab suci yang dibawakan oleh para nabi sepanjang sejarah, asas kesadaran sosial, asas kewajiban beribadah kepada Allah, asas kesadaran fungsi sosial, asas kesetiaan kepada janji, dan perjanjian sesama manusia, dalam hal ini secara syariah termasuk hukum-hukum kenegeraan, dan asas ketabahan dalam menghadapi kesulitan hidup dan penuh harapan kepada Allah, tidak gampang putus asa. Manusia menurut Islam diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Fitrah adalah kelanjutan dari perjanjian kita kepada ... perjanjian kita dengan Allah ketika kita masih berada di alam rohani. Agama pun sebetulnya adalah perjanjian yang di dalam bahasa Arab di sebut sebagai Mitsaq atau Ahdun perjanjian dengan Allah, sehingga seluruh hidup kita merupakan realisasi atau pelaksanaan untuk memenuhi perjanjian dengan Allah. Yang intinya adalah ibadah memperhambakan diri kepada Allah. Karena Allah telah kita akui sebagai Rabb atau sebagai Pangeran yang implikasinya adalah kita akan menempuh jalan hidup yang benar. Inilah yang merupakan asas hidup, jalan hidup yang benar dan jalan inilah yang pernah juga dimintakan kepada Adam. Dan seperti di gambarkan Alquran, Adam ternyata tidak sepenuhnya memegang teguh mengenai jalan hidup ini dan dia melanggar perjanjian itu yang dilakukan Adam dengan mendekati sebuah pohon di dalam surga. Akibatnya Adam kemudian diusir dari surga dan jatuh secara tidak terhormat, ini suatu penggambaran mengenai masa lalu dari kehidupan manusia di alam azali. Nah, kita sebagai anak cucu Adam juga punya potensi untuk jatuh seperti itu, kita semua punya kemungkinan untuk melanggar larangan Allah, melupakan janji dengan Allah, sehingga kita pun jatuh tidak terhormat. Ini yang dialami oleh Adam dan manusia pada awalnya yang lahir dalam fitrah yang suci, maka dia lahir dalam kebahagiaannya di surga, tapi karena melanggar larangan-larangan Allah, dia pun kemudian jatuh, terjatuh dan masuk ke dalam neraka. Nah, masalah-masalah yang sedang kita bicarakan di sini, Bapak Majelis Hakim yang saya Muliakan. Seperti perzinaan, pencabulan, dan adanya anggota keluarga yang memiliki orentasi seksual adalah sejenis masalah yang kita bisa menafsirkannya sebagai melanggar aturan Allah. Kita semua pernah di surga, di alam kebahagiaan. Kalau di surga berintikan cinta kasih, maka sebetulnya surga kita yang paling dekat adalah ketika masih berada dalam perut ibu. Sehingga, tempat itu disebut rahim yang artinya cinta kasih, yaitu cinta kasih Allah. Karena perkataan rahm adalah satu akar kata dengan Rahmatun, Rahman, dan Rahim, maka kita yang terjatuh atau yang melanggar aturan Allah itu harus atau di dalam agama kita diajarkan perlu menyucikan diri kembali. Dan untuk kembali kepada kesucian itu dengan melakukan berbagai 5
macam tindakan-tindakan kebaikan dengan makna kata-kata yang terkait dengan cinta Allah, maka kasih Allah jadi lebih tinggi daripada penghukumannya. Tentang pernikahan dan keluarga. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat perwakilan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang terhormat Para Pemohon dan Pihak Terkait, salah satu unsur fitrah manusia yang lain ialah adanya hubungan tarik-menarik antara 2 jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik ini akan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta. Jadi, Allah sendiri telah memperingatkan kita bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis ini adalah sesuatu yang alami dan sejalan dengan hukum dan sunahnya, lebih dari itu, hal tersebut adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Sang Maha Pencipta, yang apabila manusia memahami dan menghayatinya, maka ia akan dibimbing ke arah keinsafan yang lebih mendalam akan kehadiran Allah dalam hidup ini dan dituntun menuju pendekatan atau takarub kepada Allah. Persahabatan antara 2 jenis, sesama jenis, persahabatan antara dua orang sesama jenis bisa jadi adalah hal yang terpuji. Namun mempunyai makna dan suasana yang berbeda dengan rasa tertarik yang tak ternoda antara dua manusia dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan karena di dalamnya ada unsur-unsur ini yang biasa disebut dengan mawaddah, ketresnaan, rahmah, cinta kasih yang amat khusus antara keduanya. Karena itu, kebahagiaan dan ketenteraman yang kita sering sebut dengan sakinah dalam hidup di dunia ini serta perasaan aman dan sentosa ditemukan dalam hubungan yang sejati dan wajar antara suami dan istri yang mungkin menjadi ayah dan ibu yang hidup bersama dan membangun rumah tangga. Begitulah kita pahami ajaran di dalam agama. Secara alami, seorang tertarik kepada lawan jenis mula-mula melalui pertimbangan kejasmaniannya. Suasana tarik … saling tertarik karena segi lahiriah ini membuat yang bersangkutan jatuh cinta. Baik sepihak atau kedua belah pihak. Fase ini dalam bahasa Arab disebut mahabbah yang merupakan tingkat permulaan, maka juga dapat disebut sebagai tingkat yang paling rendah dari proses hubungan pria dan wanita yang didalam psikologi Freud itu digambarkan bersangkutan dengan soal yang disebut dengan libido. Juga … jadi banyak berurusan dengan hasrat pemenuhan kebutuhan biologis atau seksual. Tingkat yang lebih tinggi, yaitu terjadi ketika seseorang tertarik kepada lawan jenisnya tidak semata-mata karena segi kejasmaniannya melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak. Misalnya, segi kepribadian atau nilai-nilai pada seseorang yang hidup di dalam dirinya. Kecintaan antara jenis pada tingkat yang lebih tinggi ini disebut dengan 6
mawaddah. Sebagaimana tingkat yang lebih tinggi daripada mahabbah di atas, mawaddah umumnya berpotensi untuk bertahan lebih lama, lebih kuat, dan karena memiliki unsur kesejatian yang lebih mendalam secara spiritual dan psikologi, sehingga juga dapat memberikan rasa bahagia yang lebih tinggi daripada rasa bahagia pada tingkat yang dasar, yaitu mahabbah. Pada tingkat inilah segi lahiriah dan jasmaniah sasaran cinta itu tidak lagi menjadi pertimbangan. Kualitas kepribadian adalah lebih penting dan lebih utama daripada persoalan yang berkaitan dengan fisik dan seksual. Dari tingkat mawaddah suatu hubungan tarik-menarik antara dua jenis manusia dapat mencapai jenjang yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan rahmah. Rahmah adalah jenis kecintaan Ilahi karena bersumber pada pangkal dan sifat Tuhan yang Rahman dan Rahim. Maka sama seperti sebuah pesan nabi kepada … nabi dalam sebuah hadits agar manusia berusaha meniru akhlak Allah, hubungan saling cinta antara dua orang manusia lain jenis juga dapat mencapai kualitas kecintaan yang tidak terbatas yang serba meliputi, yang murni, dan sejati sejalan dengan firman yang ada di dalam Alquran bahwa rahmahku meliputi segala sesuatu. Dan sebuah hadits dimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan orang-orang yang kasih sayang atau Ar Rahiimun akan dikasihsayangi oleh Yang Maha Kasih Sayang atau Ar Rahmah. Karena itu, kasih sayangilah manusia di bumi ini, maka dia yang di langit juga akan mengasihsayangi kepadamu. Berangkat dari pikiran mengenai rahmah inilah rasa saling tertarik antara manusia dari dua jenis yang diikat dalam pernikahan yang sah dapat menciptakan suasana keluarga yang sakinah, yaitu keluarga bahagia yang diliputi oleh rasa tenang, tenteram, dan sentosa yang sempurna adalah berkah … berkat dari sakinah inilah maka kehidupan keluarga dapat berkembang menjadi sebuah pangkal keberanian, keuletan, dan ketabahan dalam menjalani kehidupan bahtera keluarga. Jenis sakinah ini pulalah yang dianugerahkan Allah kepada RasulNya dan kepada kaum beriman yang menyertai beliau sehingga memiliki … umat manusia ini memiliki ketabahan dan keuletan dan harapan kepada Allah dan kemudian mencapai keutamaan di dalam hidup dimana ini merupakan panggilan sejati dari agama. Berdasarkan pandangan Islam ini, tujuan keluarga ialah untuk mencapai kualitas hidup sakinah yang berpangkal dari cinta kasih yang tulus antara dua pribadi dari dua jenis. Membina hubungan yang akrab antara pribadi … pria dan wanita itu dalam kehidupan manusia adalah kenyataan fitrah yang amat penting. Pernikahan adalah cara yang alami dan wajar untuk mewujudkan kecenderungan alami seorang laki-laki kepada seorang perempuan secara timbal-balik dan untuk membangun keluarga.
7
Oleh karena itu, pernikahan yang setia berada dalam santunan Allah dan perlindungan-Nya karena pernikahan yang setia itu sesungguhnya dibuat dan ditegakkan di dalam … di bawah nama-Nya. Di dalam Alquran Al Maidah ayat (1) digambarkan, “Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, kemudian dari satu jiwa itu diciptakanlah oleh-Nya jodohnya dan dari pasangan dua jiwa itu dikembangkan banyak laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah yang dalam nama-Nya kamu bermohon dan jagalah hubungan kasih sayang atau tali kekeluargaan itu. Sesungguhnya Allah mengawasi atas kamu sekalian.” Tujuan berkeluarga. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang Terhormat Perwakilan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Yang Terhormat Pemohon dan Pihak Terkait. Pandangan keagamaan yang mendalam tentang keluarga di atas telah ditantang dewasa ini oleh paham kenisbihan atau relativitas yang berlebihan pada zaman sekarang ini yang membuat sebagian orang melangkah mundur dari kejelasan moral karena takut terlibat jauh dalam sesuatu apapun, sebagian orang kemudian menekankan pentingnya untuk saling memperhatikan karena tidak sepakat dengan makna mendalam dari ajaran pernikahan. Mereka kemudian cukup puas dengan hidup kumpul bersama, hidup bersama secara seksual tanpa ikatan pernikahan. Mereka mengejar pemenuhan diri dan komitmen, namun mereka selalu dibayangi oleh kenyataan bahwa sekadar omongan tidak akan banyak berfaedah. Dan bahwa yang mereka sebut sebagai komitmen itu ternyata juga mudah menguap seperti air ditelan gurun, maka karena itulah perkawinan yang baik menurut agama adalah sebuah ikatan seumur hidup yang disahkan oleh Tuhan, perkawinan memerlukan sesuatu yang lebih banyak daripada sekadar peduli, pemenuhan diri, atau komitmen di dalam hidup bersama, yang tidak dilandaskan pada ikatan perkawinan. Perkawinan memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran Tuhan di dalam hidup manusia, kehadiran sang Maha Pencipta yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan kebahagiaan, jalan yang sejati dan abadi. Perkawinan menutut agar masing-masing kita jujur kepada diri sendiri, kepada jodoh kita masing-masing, dan kepada Tuhan. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada pasangan hidup, jujur kepada Allah, ikhlas, tulus, dan murni, jujur kepada pasangan hidup karena pasangan hidup adalah jodoh atau jodoh adalah pakaian, dan suami-istri adalah pakaian satu terhadap yang lain. Seperti dalam firman Allah SWT, AlBaqarah 187, “Mereka para istri itu adalah pakaian untuk kamu, dan kamu para suami adalah pakaian untuk mereka.” Sebagai pakaian untuk satu untuk yang lain, suami dan istri memerlukan sikap saling membantu, saling mendukung, saling 8
melindungi, dan saling mencocoki sebagaimana pakaian mencocoki tubuh kita. Dan tujuan kita berpakaian adalah sekaligus untuk perhiasan dan sekaligus untuk perlindungan badan. Sebagai perhiasan suami atau istri saling menunjukkan rasa santun, rasa saling cinta mencintai, dan memperlihatkan kebahagiaan, dan sebagai perlindungan masing-masing suami dan istri berkewajiban untuk saling menjaga nama, kehormatan, dan hak-hak pribadinya. Persoalan hubungan perjodohan dalam dunia kenyataan seringkali sangat rumit untuk ditangani, tapi sebagaimana kita telah ketahui dan yakini Allah akan senantiasa membimbing kita, ke jalan yang benar selama kita masih menginysafi kehadirannya dalam hidup ini. Dan selama kita tetap bersedia menempuh hidup kita di bawah bimbingan keinsyafan dan kesadaran akan adanya Allah yang Maha Hadir itu. Untuk mendapatkan kualitas perjodohan ini, harus terlebih dahulu disadari bahwa ikatan pernikahan adalah sebuah ikatan atas dasar perjanjian yang berat. Seperti istilah di dalam Alquran, di mana Allah memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang yang menganggap ringan ikatan pernikahan ini. Jika kita simak benar-benar petunjuk keagamaan tentang hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, maka jelas sekali bahwa tujuan-tujuan luhurnya itu sangat kuat ditekankan di dalam agama. Dalam konteks masyarakat manapun, persoalan pertama dan utama ialah persoalan perlindungan hak asasi, serta harkat dan martabat dari pihak-pihak yang terlibat di dalam pernikahan ini. Korelasi penting antara konsep keagamaan, tentang hubungan laki-laki dengan perempuan atau pernikahan ialah usaha untuk membangun Budhi pekerti yang luhur atau akhlakhul karimah, sebagai sendi dasar masyarakat yang sehat. Hubungan suami istri dalam bangunan rumah tangga memperhatikan pesan-pesan Illahi, akan menjadi pangkal pembangunan moril ... moralitas yang tinggi dan Budhi pekerti yang luhur di dalam masyarakat. Karena itu pergaulan lelaki dan perempuan itu sendiri haruslah suci, jujur, dan terbuka, berdimensi sosial, dan tidak boleh semata-mata sebagai alat atau wahana pemuasan nafsu rendah sehingga harus tertutup, gelap, dan dirahasiakan. Hukum Islam di dalam Alquran tidak ada yang lebih rinci daripada yang menyangkut soal hubungan laki-laki dan perempuan. Sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama di dalam masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat, akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Berdasarkan pandangan dan ajaran agama ini, kiranya dapat dimengerti mengapa banyak masyarakat tidak toleran terhadap penyelewengan laki-laki dan perempuan di dalam lingkungannya. Apalagi jika menyangkut para pemimpin sebagai publik figur, banyak bangsa dan
9
masyarakat yang hancur karena rumah tangga para pemimpinnya hancur. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, Perwakilan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Yang Terhormat, Para Pemohon, dan Pihak Terkait. Pada zaman sekarang terdengar atau terbaca orang mempertanyakan relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar pernikahan bagi kehidupan modern. Pertanyaan yang mendasar tampaknya ialah mengapa pernikahan? Di dalam zaman yang ditandai oleh paham relativitas atau kenisbian yang hampir tidak terkendali, khususnya paham kenisbihan nilai-nilai hidup, pertanyaan tersebut sangatlah penting untuk kita jawab dengan cara yang jelas dan gamblang. Pertanyaan semacam ini adalah indikasi kepada hal-hal yang amat gawat, yaitu goyahnya fondasi kehidupan keluarga atas sendi perkawinan. Tetapi, pertanyaan serupa ini harus dijawab, untuk memulai jawabnya, Alquran mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini pada dasarnya baik dan diciptakan dengan maksud yang baik pula, dengan hukumnya sendiri yang telah di tetapkan oleh Allah. Alquran juga mengajarkan bahwa manusia yang hidup dalam dunia ini adalah makhluk yang bahagia sepanjang mereka tetap setia pada kesucian asalnya sendiri yang disebut dengan fitrah dan tetap menempuh cara hidup mengikuti kebenaran atau hanif sejalan dengan keinsafan hati nuraninya yang suci. Dengan penggambaran di atas, jelaslah bahwa Islam sangat mementingkan konsep ketahanan keluarga, serta peranan institusi keluarga dalam pembangunan masyarakat yang beradab dan toleran. Jika dalam proses mewujudkan etika keluarga ini ada anggota keluarga yang melakukan perzinahan, pencabulan, atau adanya anggota keluarga yang memiliki orientasi seksual sejenis, maka jalan utama penyelesaiannya adalah melalui sikap kasih, bukan penghukuman. Perbedaan antara manusia diterima tanpa menimbulkan perselisihan merupakan rahmat Allah yang membawa kepada kebahagiaan. Sedangkan yang diterima dengan perselisihan dan permusuhan akan menjadi pangkal dari kesengsaraan karena umumnya manusia tidak dapat menerima perbedaan antara sesamanya dengan rahmat Allah, melainkan lebih suka berselisih dan bermusuhan, maka sebagian besar mereka akan mengalami kesengsaraan. Kesediaan menerima perbedaan dengan rahmat Allah juga merupakan pangkal persaudaraan, termasuk dan terutama persaudaraan yang berdasarkan iman yang disebut dengan ukhuwah islamiyah. Menyelesaikan masalah anggota keluarga yang melakukan perzinaan, pencabulan atau adanya anggota keluarga yang memiliki orientasi seksual sejenis, maka jalan penyelesaiannya adalah melalui sikap kasih bukan penghukuman. Inilah jalan yang disebut ukhuwah islamiyah.
10
Teladan jiwa persaudaraan ialah yang ada pada pribadi Nabi Muhammad SAW, ini tidak saja sejalan dengan penegasan bahwa beliau ... di dalam diri beliau terdapat teladan untuk kita, kaum beriman, tapi lebih dari itu karena secara spesifik kitab suci sendiri menyebutkan kepribadian nabi yang penuh dengan pengertian, penuh dengan kasih, dan toleransi serta lapang dada. Seperti dalam firmannya, “Dan dengan adanya rahmat Allah, maka engkau Muhammad bersikat lunak lemah lembut kepada mereka. seandainya engkau kasar dan keras hati, maka pastilah mereka akan menyingkir dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunan bagi mereka, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan keduniaan. dan bila engkau telah berketetapan hati, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa.” Itulah salah satu rujukan mediasi yang diajarkan di dalam agama dalam memecahkan masalah apapun, termasuk dalam masalah kita di sini. masalah keluarga, yaitu prinsip musyawarah dengan meneladani Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan Allah untuk menjalankan prinsip ini dengan sikap lemah lembut, penuh pengertian, dan perilaku yang simpatik. Perintah Allah untuk bermusyawarah itu, yaitu mengikutsertakan orang banyak. Misalnya, pihak keluarga dalam membuat keputusan-keputusan dikaitkan dengan pujian Allah kepada Rasulnya bahwa beliau telah mendapatkan rahmat, sehingga menjadi seorang pribadi yang lembut, penuh tenggang rasa, dan pengertian kepada sesama manusia dari kalangan para sahabat beliau. Penyertaan mereka dalam proses-proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama adalah dasar persamaan hak dan kewajiban serta kesetaraan dalam harkat dan martabat sebagai manusia. Tidak perlu lagi dikatakan bahwa penyertaan anggota masyarakat oleh nabi tidak berlaku hanya di dalam bidang keagamaan murni, tapi juga itu merupakan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan keduniawian dimana beliau juga menjadi seorang pemimpin masyarakat. Dari semua sifat Allah yang paling banyak disebut di dalam Alquran ialah sifat rahmah atau kasih sayang dengan berbagai derivasinya, seperti Ar Rahman, Rahim dan salah satu sifat illahi yang diwajibkan Allah atas dirinya sendiri adalah rahmah atau kasih sayang itu. Ini juga tercermin dalam petunjuk Allah dan Rasulnya bagaimana bersikap sebaik-baiknya kaum beriman yang penuh sikap kasih sayang rahmah dan pengertian. “Dan bila datang kepada engkau Muhammad, orang-orang yang beriman kepada ajaran kami, maka ucapkanlah kepada mereka salam sejahtera atas kamu sekalian. Allah mewajibkan atas dirinya kasih sayang atau rahmat. Bahwasanya jika seseorang di antara kamu melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian 11
setelah itu bertaubat dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.” Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang Terhormat Perwakilan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang Terhormat Para Pemohon dan Pihak Terkait. Sebagai pelengkap argumen keagamaan mengenai konsep ketahanan keluarga dan peran institusi keluarga dalam membangun masyarakat yang beradab dan toleran, seperti telah digambarkan panjang lebar di atas, jika dalam proses mewujudkan etika keluarga ini ada anggota keluarga yang melakukan perzinaan, pencabulan atau adanya anggota keluarga yang memiliki orientasi seksual sejenis, maka jalan utama penyelesaiannya adalah melalui sikap kasih. Seperti sudah diuraikan di atas, maknanya dan bukan melalui penghukuman, apalagi penghukuman yang melibatkan hukum negara karena persoalan seperti ini adalah persoalan dalam ranah keluarga yang penyelesaiannya sebaiknya dipecahkan secara kekeluargaan, mendahului proses mediasi sebelum proses legitasi. Biarlah hukum keluarga muslim yang hidup dalam masyarakat yang menyelesaikan permasalahan ini, bukan hukum keluarga. Di sini kita masuk isu agama dan negara, dan di Indonesia sebagai negara Pancasila, bukan negara Islam, mengimplementasikan syariah di dalam kehidupan masyarakat. Tapi pada tatanan Negara Indonesia adalah negara hukum, didasarkan pada konstitusi di mana syariah tempatnya adalah dalam kehidupan komunitas muslim, termasuk di dalam keluarga. Saya berpendapat bahwa politik bukanlah bagian yang absolut dari inti agama Islam. Fakta bahwa ada polemik, kontroversi, dan bahkan pandanganpandangan yang berlawanan di sekitar masalah hubungan antara agama dan politik sejak masa Islam klasik, menunjukkan bahwa sebenarnya hubungan antara agama dan politik dalam Islam tidak begitu jelas, sebagaimana dinyatakan beberapa golongan muslim tertentu. Di sini tampak bahwa politik merupakan aspek konsekuensi hal yang sangat penting dari ajaran Islam, namun bukanlah satu-satunya aspek yang terpenting dan nampak jelas bahwa politik bukan bagian yang absolut dari inti agama Islam. Argumen semacam ini seperti kebutuhan untuk membela ... argumen semacam di atas, seperti kebutuhan untuk membedakan tanpa memisahkan masalah agama atau ukhrawi dengan masalah duniawi. Hakikat dan nilai keagamaan syariat sama sekali tidak boleh dilebih-lebihkan. Kebanyakan penulis yang menulis tentang syariat gagal membedakan antara apa yang benar-benar murni agama dan apa yang merupakan transaksi keduniawian. Meskipun, keduanya berasal dari sumber yang sama, namun keduanya harus dilihat sebagai sebuah sistem dari hukum sipil atau duniawi sesuai yang berlandaskan pada
12
kepentingan-kepentingan dan manfaat umum, oleh karena itu selalu berubah dan menuju yang terbaik dan ideal. Nabi sendiri bahkan lebih mengutamakan hubungan religius duniawi tatkala beliau bersabda, “Aku hanyalah manusia biasa. Jika aku perintahkan sesuatu yang menyangkut agama, taatilah dan jika ku perintahkan sesuatu yang berdasarkan pendapatku sendiri, maka pertimbangkanlah hal itu dengan mengingat bahwa aku hanyalah seorang manusia biasa.” Atau tatkala beliau bersabda, “Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu.” Jika kita merujuk kepada permasalahan agama dan negara di Indonesia, tepatlah kiranya kita mengutip Mohammad Hatta, figur kedua terpenting setelah Soekarno. Hatta adalah seorang dari sedikit pemikir Indonesia yang paling berhasil dalam menangkap semangat yang benar dari toleransi beragama. Pandangan Hatta mengenai Islam dan negara terrefleksi dalam pernyataannya bahwa keadilan yang digaungkan agama Islam, yaitu keadilan sosial yang hanya dapat dirasakan jika umat manusia bebas dari segala tekanan. Dengan perkataan lain, Hatta tidak melihat perlunya didirikannya sebuah negara agama atau negara yang secara resmi berlandaskan agama. Bagi beliau, masalah yang terpenting adalah substansinya, yaitu keadilan yang harus diperjuangkan dan dilaksanakan oleh sebuah negara. Negara Islam ... tanpa harus menamakan negara tersebut sebagai negara Islam mungkin akan .... mungkin akan mendapati basis etis substansi ini dalam ajaran Islam, Hatta sebagaimana diakui oleh kalangan luas adalah seorang patriot di samping orang kedua setelah Soekarno, dia juga mengorbankan jiwa raganya demi negara namun dalam hal pemikiran politik-sosial, beliaulah yang paling konsisten. Dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Mohammad Hatta ini, Indonesia mungkin akan mendapati solusi terhadap masalah-masalah religiopolitis seperti yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Tidak diragukan bahwa Indonesia adalah negara muslim, ada kesamaan antara Indonesia dengan negara muslim yang lain, tapi ada pula perbedaannya, dan istimewanya perbedaan tersebut adalah notable (dapat diterima). Indonesia seperti negara-negara Muslim lainnya dapat menetapkan hukum penyelesaian baru bagi masalah baru dengan mengambil cara penyelesaian itu dari prinsip-prinsip umum syariah dan mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah, kita bangsa Indonesia sangat comfortable dengan gagasan-gagasan mereka yang berkenaan dengan hubungan agama dan negara yang didasarkan pada Pancasila sebagai titik temu antara seluruh golongan. Dengan pandangan agama dan negara didasarkan pada Pancasila ini, maka kita pun mengedepankan prinsip subsidiaritas yang sangat 13
penting. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab itu mengandung arti setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, itu adalah hak yang harus dihormati. Konsekuensinya orang lain sama sekali tidak bisa begitu saja mencampuri urusan dan tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri. Hal ini sama juga berlaku untuk lembaga atau komunitas seperti mulai dari keluarga, komunitas yang lebih besar, masyarakat, sampai negara. Selama tanggung jawab ... selama tanggung jawab mampu diemban baik oleh individu atau komunitas tersebut, individu lain, atau lembaga lain tidak boleh melakukan intervensi apapun, mengambil alih tanggung jawab tersebut. Tujuan dari prinsip subsidiaritas adalah agar tanggung jawab masing-masing pribadi dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dihormati, khususnya oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atas mereka. Mengambil alih tanggung jawab individu apa yang dapat mereka selesaikan dengan inisiatif, dan usaha mereka sendiri, serta menyerahkannya kepada komunitas adalah kesalahan besar. Begitu pula menugaskan kepada asosiasi yang lebih tinggi atau lebih besar apa yang dapat dilakukan oleh lembaga yang lebih kecil dan berada di bawahnya merupakan ketidakadilan, dan sekaligus kejahatan besar, serta gangguan terhadap tatanan yang besar. Komunitas atau lembaga yang lebih tinggi seharusnya tidak mencampuri urusan individu atau lembaga di bawahnya jika hal itu dapat mereka kerjakan sendiri dengan baik. Dengan argumen seperti ini, sebenarnya saya ingin menegaskan bahwa apa yang bisa diselesaikan oleh keluarga sebaiknya juga diselesaikan oleh keluarga, tidak perlu dicampur ... tidak perlu diurus oleh negara. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, Perwakilan dari Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Yang Terhormat Para Pemohon dan Pihak Terkait, demikianlah pemikiran saya terkait dengan masalah bagaimana konsep ketahanan keluarga dalam Islam, serta peranan institusi keluarga dalam membangun masyarakat yang beradab dan toleran, dan bagaimana institusi keluarga dan agama Islam mencegah atau menyelesaikan kasus-kasus jika ada anggota keluarga yang melakukan perzinahan, pencabulan, atau adanya anggota keluarga yang memiliki orientasi seksual sejenis. Saya yakin jika Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan pengajuan Pemohon, akan menimbulkan pelanggaran atas hak-hak konstitusi nasional warga negara karena berdasarkan prinsip subsidiaritas yang sudah disebut di atas, segala masalah terkait dengan perzinahan, pencabulan, dan adanya anggota keluarga yang memiliki orientasi sejenis biarlah itu diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan nilai-
14
nilai yang dianjurkan dalam agama dan budaya, termasuk nilai-nilai Pancasila yang sudah hidup di dalam masyarakat. Jika masalah ini diselesaikan secara hukum positif, ini akan membawa kemungkinan negara melakukan pelanggaran konstitusi dan hak asasi manusia karena negara mengurus apa yang seharusnya sudah bisa diurus dan diselesaikan dengan baik oleh keluarga dan masyarakat. Belum lagi terkait dengan masalah lanjutan yang bisa muncul pada kehidupan anak dan istri sebagai pihak yang paling dirugikan, yang argumennya sudah disampaikan oleh Koalisi Perempuan, di dalam sidang-sidang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 25.
KETUA: ANWAR USMAN Ya. Terima kasih. Silakan kembali dulu. Ya. Selanjutnya Ahli dari Yayasan Syamsuddin, silakan.
26.
Peduli
Sahabat,
Pak
AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SYAMSUDDIN ARIF (YPS) Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Perwakilan dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin sekalian. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Saya ingin memberikan pandangan mengenai konsep kriminalisasi atau pemidanaan dari perspektif filosofis. Kalau kita baca literatur, maka kejahatan atau tindak pidana biasanya secara yuridis diartikan sebagai perbuatan yang salah menurut undang-undang atau tindakan melanggar aturan hukum yang berlaku dan diakui secara legal. Sementara, para sosiolog biasanya memaknai kejahatan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat. Dengan kata lain, mereka mensaratkan adanya korban untuk suatu perbuatan dikatakan kejahatan atau kriminal. Mereka juga mengatakan bahwa yang disebut tindakan kriminal adalah pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Nah, sekarang secara filosofis ini yang ingin saya sampaikan. Kejahatan dalam arti perbuatan di sini, sebenarnya tidak terbatas pada persoalan apakah itu melanggar undang-undang atau tidak saja, bukan sekadar persoalan legal atau illegal, bukan sekadar apakah itu lawful atau unlawful, legitimate atau illegitimate, juga bukan sekadar mempertimbangkan ada atau tidak ada korban yang terlibat di situ. Baik korban itu diri sendiri ataupun pihak lain. Apakah korban itu perorangan, kelompok masyarakat, bangsa, ataupun negara? Korban dalam arti pihak yang merasa atau dianggap terganggu, diganggu, dirugikan secara material maupun nonmaterial. Secara filosofis dari perspektif filsafat, hukum sebenarnya tidak mesti dipisahkan dari moralitas. Hal ini karena sebagaimana dikatakan 15
oleh Grotius, ini pemikir abad pertengahan. Hukum itu sendiri adalah aturan perilaku moral yang mewajibkan kita, orang, untuk melakukan tindakan perbuatan yang benar. Dalam bahasa latinnya saya kutip, “Lex ut sic regula actuum moralium obligans, ad id quote rectum est.” Di sini barangkali yang perlu digarisbawahi adalah regula actuum moralium. Lex ut sic regula actuum moralium. Di sini jelas dari kutipan ini bahwa pedoman hukum atau kaidah hukum, legal norms, dan ukuran baik-buruk atau ukuran benar dan salah menurut masyarakat yang kita istilahkan social norms atau moral norms, tidak selalu mesti kita bedakan. Lebih jauh lagi, tindakan pidana atau kejahatan yang sesungguhnya terkait dengan esensi manusia sebagai makhluk rasional, ini perlu dipertimbangkan. Ini seperti dikatakan oleh filosof Jerman, Immnauel Kant, “Manusia pada hakikatnya adalah makhluk rasional yang memiliki kewajiban moral.” Kewajiban yang disebutkan sebagai kategorischen imperativs. Kewajiban ini membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Seperti binatang, hewan, dan tumbuhtumbuhan. Mereka tidak punya kewajiban moral. Ada 5 pedoman bertindak bagi manusia menurut Immnauel Kant sebagai makhluk rasional. Yang ditekankan oleh Immnauel Kant adalah tindakan immoral adalah tindakah irasional dan makhluk rasional seharusnya makhluk yang bermoral. Lima prinsip yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, saya pikir menarik dan cukup relevan. Yang pertama kata beliau, “Hendaklah kita berbuat menurut prinsip yang kita kehendaki bisa berlaku secara umum, bisa berlaku semesta. (Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daβ sie ein allgemeines Gesetz werde).” Kedua, kata Immanuel Kant, “Hendaklah kita berbuat seolah-olah prinsip dasar perbuatan kita itu sebagaimana yang kita kehendaki akan menjadi hukum alam. (Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch dein Willen zum allgemeinen Naturgesetz warden sole).” Yang ketiga, “Hendaklah kita berbuat sedemikian rupa, sehingga kita memperlakukan orang lain sebagai manusia, bukan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat mencapai tujuan. (Handle so, daβ du die Menschheit sowohl on deiner Person, als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloβ als Mittel brauchest).” Yang keempat, “Berbuatlah sedemikian rupa, sehingga kehendak diri sendiri sebagai makhluk rasional menjadi peletak hukum universal melalui prinsip tersebut. (Handle so, daβ der Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein gestzgebend betrachten könne).” Prinsip yang kelima dikemukakan oleh Immanuel Kant, “Hendaklah kita berbuat sesuai prinsip anggota lembaga legislatif universal di sebuah kerajaan tujuan.” Ini kerajaan hipotetis. “(Handle so, als ob du durch deine Maxime jederzeit ein gesetzgebendes Glied im allgemeinen Reich der Zwecke warest).” 16
Dalam pemikiran Immanuel Kant ini, dapat kita simak sebenarnya terselip sebuah pesan. Bahwa dengan akal sehatnya manusia yang normal, yang rasional, sebenarnya dapat menemukan standar moral yang objektif, standar moral yang universal yang diakui semesta, bukan standar moral yang relatif, yang subjektif, sebagai landasan pembentukan hukum, termasuk dalam konteks persidangan ini, diskusi kita ini. Patokan apa yang patut dianggap sebagai perbuatan jahat, perbuatan kriminal, atau tindakan pidana, ataukah bukan. Sebagai penutup, saya ingin mengulas beberapa poin yang telah disampaikan berupa pernyataan maupun pertanyaan pada sidang-sidang sebelum ini. Yang pertama, saya kira sudah jelas dari argumen maupun data hasil riset yang dikemukakan oleh Dr. Fidiansjah, Pak Dadang Hawari, kemudian Dr. Bagus Riyono. Bahwa orang-orang yang disebut sebagai LGBT ataupun yang dikatakan mempunyai orientasi seksual berbeda, itu bukan by nature, tetapi by nurture. Bukan lantaran sebab genetik atau herediter, tetapi karena faktor sosial. Juga cukup jelas dari pemaparan saksi ahli sebelum ini bahwa hal itu merupakan gangguan jiwa yang bisa disembuhkan 90%, kata Prof. Dadang Hawari bisa disembuhkan. Ada pertanyaan apakah jika bukan hanya orientasi, tetapi perilaku hubungan atau menyukai sesama jenis itu dilarang oleh agama, apakah larangan agama mesti menjadi larangan hukum? Saya pikir jawaban di sini bisa kita kemukakan secara tentatif bahwa ada bidang-bidang irisan, dimana larangan agama bisa menjadi larangan hukum, seperti larangan mencuri, larangan membunuh, dan larangan berzina. Saya pikir juga pertanyaan yang cukup mendasar secara filosofis ketika kita berbicara soal perbuatan yang patut atau tidak patut, perlu atau tidak perlu dianggap sebagai kejahatan adalah hak untuk berbuat salah, hak untuk melakukan kesalahan yang disebut the right to do wrong. Tapi sebagaimana kita ketahui, Presiden Amerika Abraham Lincoln pada debat ... pada sebuah debat menjelang waktu itu mengatakan, “No one has the right to do wrong. People have no right to do wrong.” Jadi, hak untuk melakukan kesalahan, hak untuk melakukan kejahatan itu tidak bisa diakui. Pertanyaan berikutnya, yang saya pikir menarik dari apa yang telah disampaikan oleh Ahli-Ahli sebelum ini adalah perbedaan konsep kejahatan pada dasarnya ... kejahatan pada (suara tidak terdengar jelas) mala in se atau per se dengan mala prohibita atau mala per (suara tidak terdengar jelas). Ini menyangkut apakah kita bisa memidanakan pelaku zina, kalau misalnya pihak yang terlibat di situ melakukannya bukan by coercion, tapi by concern. Bukan karena dipaksa, bukan dengan kekerasan, bukan dengan tekanan, bukan dengan ancaman, tetapi karena suka sama suka.
17
Nah, di sini saya pikir distingsi antara mala in se dengan mala prohibita ini, ini bisa kita jadikan acuan di sini bahwa memang zina itu adalah mala in se. Tetapi kalau prostitusi dan kejahatan seksual yang diistilahkan sexual crime di mana di situ ada korban, ada kekerasan, dan ada eksploitasi yang merefleksikan relasi kuasa yang tidak simetris, tidak seimbang antara pelaku dan korban, itu adalah mala prohibita. Tetapi, saya setuju dengan pendapat salah seorang hakim yang mengatakan bahwa zina is the gate of sexual crime. Artinya adalah penting di sini negara ataupun pemerintah itu intervensi untuk membuat aturan hukum, bukan untuk mengkriminalisasi perempuan, tetapi justru untuk melindungi perempuan dan calon korban. Di sini saya pikir kita tidak hanya melihat hukum sebagai berfungsi punitive, tetapi hukum di sini berfungsi preventif. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa juga perlu kita tidak selalu menceraikan konsep sin dengan crime, konsep dosa dan kejahatan. Artinya, ada perilaku yang dianggap sinful, perilaku yang dianggap salah, dosa dalam agama, itu juga merupakan tindakan kriminal. Sehingga tidak salah kalau kemudian kita mengatakan bahwa ada pendosa yang menjadi penjahat dan banyak penjahat itu juga pendosa. Poin yang terakhir, terkait dengan pentingnya apa yang diajukan oleh Para Pemohon adalah tentang ini data yang ingin saya sampaikan dari Majalah Sten di Jerman edisi tahun 2005 bahwa kalau angka kelahiran di Jerman dan di negara-negara Eropa yang sekarang ini mengalami krisis demografis, itu tetap rendah dan terus merosot, niscaya tahun 2060, ini laporan utama Majalah Sten, tahun 2060 Jerman diprediksi akan menjadi (Ahli menggunakan bahasa asing), menjadi negara yang isinya yang penduduknya orang-orang tua jompo. Kenapa begitu? Karena ini adalah dampak dari seks bebas dan dampak dari perzinaan yang dianggap sebagai hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 27.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih. Untuk Pihak Terkait Koalisi Perempuan Indonesia, dipersilakan kalau ada hal-hal yang perlu didalami atau ditanyakan lebih lanjut untuk Ahlinya Pak Budhi Munawar Rahman. Silakan.
28.
PIHAK TERKAIT: INDRI OKTAVIANI (KPI) Ya, terima kasih, Pak Budhi, atas penjelasannya. Kalau boleh kami ingin dijelaskan lebih lanjut, tadi Pak Budhi berkali-kali menjelaskan baiknya kalau ada pelanggaran atau atas nilai-nilai Islam dikembalikan kepada keluarga dengan konsep kasih dan sayang. Bisakah dijelaskan 18
lebih lanjut bagaimana penghukuman atau kriminalisasi oleh negara justru akan berpotensi merusak konsep kasih dan sayang ini? Itu satu. Kedua, bagaimana peranan institusi agama … bagaimana peran strategis institusi agama untuk mengatasi persoalan perzinaan yang sedang dipermasalahkan pada sidang kali ini? Itu saja. Terima kasih. 29.
KETUA: ANWAR USMAN Baik, ya, nanti sekalian. Kemudian untuk Pihak Terkait Yayasan Peduli Sahabat, ada pertanyaan untuk Ahlinya? Silakan.
30.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: CHAIDIR NAPITUPULU (YPS) Bapak.
Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Syam atas kehadiran
Membaca dari pemaparan Bapak tadi, Bapak menerangkan secara filosofis, Bapak menerangkan bahwa hukum tidak mesti diceraikan dari moralitas, itu saya baca pada halaman satu. Saya … kami mohon pendalaman dari Bapak apakah dalam hal ini apakah dimungkinkan hukum itu bisa diceraikan dari moralitas atau apakah hukum itu harus diadopted dari ajaran moralitas? Bilamana pertanyaan tadi saya kaitkan dengan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon, apakah Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 ini yang sedang dilakukan judicial review apakah pasal-pasal ini menceraikan ajaran moralitas dengan ajaran hukum? Atau bilamana permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon yang menginginkan agar pasal-pasal ini diperluas pemahamannya, apakah dalam hal ini ajaran-ajaran moralitas ini sudah di-adopted dalam pasal-pasal hukum itu? Terima kasih, Saudara Saksi. 31.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Pemohon, silakan untuk kedua Ahli.
32.
KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kepada Para Ahli, terima kasih sudah hadir pada persidangan pagi ini. Pertanyaan saya untuk Pak Budhi, ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, tadi dari paparan Bapak, saya ... mohon dikoreksi kalau saya salah, Pak, ya. Jadi, saya mencoba mengambil inti sarinya bahwa Bapak berpendapat bahwa negara tidak perlu ikut campur dalam urusan keluarga, ya karena keluarga itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalahnya itu dan kalau
19
sampai negara masuk ke situ, nanti malah melanggar hak asasi manusia dan juga bisa melanggar konstitusi. Itu yang tadi saya tangkap. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak. Bagaimana jika negara mendapati kerusakan itu sudah demikian parahnya gitu, sehingga sudah sangat membahayakan ketahanan keluarga itu? Dalam paparan Ahli sebelumnya, kerusakan itu bahkan sudah mencapai angka 8 sampai 9 dari skala 1 sampai 10, gitu lho, artinya kerusakan ini sudah sangat luar biasanya, gitu. Nah, sekarang apakah kalau seperti itu situasinya, negara masih boleh diam gitu dan melepaskan penyelesaian itu kepada keluarga masing-masing? Sementara sekarang bahaya itu sudah sedemikian rupa, Pak, gitu. Bahkan mungkin kita sendiri sudah tidak bisa lagi membayangkan seperti apa bahayanya itu yang sudah ada sekarang yang mengancam keluarga kita masing-masing? Nah, kemudian, Bapak, pertanyaan yang kedua adalah saya sangat menghargai karena Bapak sangat religius sekali dalam paparan Bapak, ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka pertanyaan saya adalah menurut pemahaman Bapak ya, sebagai seorang Muslim juga, Pasal 284 ya, tentang perzinaan itu kemudian 285 tentang perkosaan itu, dan Pasal 292 tentang hubungan seks sejenis itu, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, Pak? Saya pikir pertanyaan saya hanya itu, Majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 33.
KETUA: ANWAR USMAN Waalaikumsalam. Baik, Kuasa Presiden kalau ada pertanyaan.
34.
PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS Ada, Yang Mulia.
35.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.
36.
PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS Terima kasih, kepada Ahli dari Pak Syamsuddin Arif. Pak Syamsuddin tadi membuat sebuah ... ada dua dikotomi ataupun hal yang berbeda antara hukum dan moralitas, sehingga pertanyaannya adalah kapan sebuah … yang dianggap sebuah moralitas menjadi sebuah hukum? Sebuah fakta bahwa moralitas kita bisa berbeda. Jika ditanyakan kepada negara-negara Eropa misalnya, mereka akan mengatakan perjudian, perzinaan yang kalaupun kita anggap sebuah perzinaan, hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah 20
dewasa, mereka menganggap itu adalah common sense. Perjudian mereka menganggap common sense. Karena mereka mempunyai budaya hukum. Ketika hukum mengatakan tidak, maka mereka mengatakan sesuatu yang baik. Tetapi ketika kemudian diangkat menjadi hukum, maka mereka akan mengatakan itu benar atau salah. Sehingga apa acuan dari Bapak, sehingga bisa mengatakan suatu moralitas bisa meningkat ke banyak hukum? Dalam hal ini kasus yang kita hadapi, permohonan yang kita hadapi, sampai saat ini hubungan badan antara laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang dilakukan suka sama suka bukanlah sebuah kejahatan. Kemudian permohonan ini meminta agar ini menjadi sebuah kejahatan. Argumentasi apa yang dapat Bapak berikan, sehingga ini mendapat pembenaran dari sisi filsafat pidana? Karena Bapak juga tadi mengatakan ini adalah terkait kepada filsafat pidana. Tentu hukum perdata dan hukum pidana akan selalu berbeda pendekatannya. Sehingga apa argumentasi kita untuk mengatakan bahwa sesuatu yang tidak kejahatan sebelumnya menjadi sebuah kejahatan? Itu saja, Pak. Terima kasih. 37.
KETUA: ANWAR USMAN Baik. Dari meja Hakim? Ya dari ujung dahulu mungkin, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adam. Silakan.
38.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin sedikit pendalaman dari Pak Budhi Munawar Rahman, ya. Yang mencoba menguraikan konsep ketahanan keluarga, institusi keluarga, dan bagaimana solusi-solusi dalam sebuah keluarga dari pandangan Islam, ya. Nah, apa yang disampaikan tadi, saya melihat beberapa konsep dasar, bahkan disebutkan tadi asas-asas di dalam konsep ketahanan keluarga, institusi keluarga, dan solusi masalah keluarga. Nah, sepanjang saya membaca bahwa Islam itu tidak hanya ada yang dalam konsep dan teori, tapi juga dia dalam praktik. Ya, buku yang paling populer ketika tahun 1975-an itu Syekh Hossein Nasr menulis Ideas and Reality of Islam. Saya kira banyak dikutip oleh Cak Nur, ya. Nah, kemudian juga Cak Nur sering mengutip sosiolog Robert Bellah. Jadi ada pertanyaan, konsep-konsep Islam itu dalam praktik, itu bagaimana dan adakah kondisi ideal yang berjalan antar teori dan konsep … teori dan praktik? Nah, Robert Bellah mengatakan, “Ada yakni pada masa nabi itu.” Bahkan ada yang mengatakan pertanyaan lagi, apakah juga pada masa setelahnya? “Ada,” katanya. “Pada masa Abu Bakar dan dua tahun pada masa Umar. Itu suatu konsep masyarakat muslim yang disebut sekarang benchmark dari civil society, yang disebut masyarakat madani.” 21
Nah, oleh Robert Bellah mengatakan, “Memang murni persyaratan. Apa? Pertama aturan yang dibuat itu sangat ideal, bagus. Karena memang dari Alquran dan sunah nabi. Dan kalau ada persoalan, nabi masih hidup bisa merespons dan menjawab langsung.” Nah, yang kedua, “Pelaksanaan, aparat pelaksana penegak hukumnya pada waktu itu berintegritas, jujur, profesional. Ya hakimhakim terkenal pada waktu itu ada.” Nah, yang ketiga, nah ini satu hal yang sangat ideal menurutnya. “Kesadaran hukum masyarakatnya yang tinggi sehingga dalam kurang dari 23 tahun, Muhammad dapat membawa masyarakat itu dengan reformasi yang sangat … apa … sempurna. Sehingga kesadaran hukum masyarakatnya tinggi ya karena juga ditopang bahwa aturannya itu baik, para pelaksana penegak hukumnya baik.” Dan ini bahwa kepada teori hukum sekarang sama. Bahwa ya sebetulnya tiga tungku hukum itu ya aturannya baik, para pelaksananya baik, kesadaran hukum masyarakatnya baik, tapi sekarang ditambah sarana-prasarana, ya, yang baik juga. Nah, ini dikatakan tadi bahwa masalah keluarga itu hanya pada ranah, ya, diselesaikan oleh keluarga. Nah, sedangkan pada masa nabi itu sendiri, ya, ada praktik ya bahwa sanksi terhadap yang berzina, sanksi terhadap mereka yang ... apa ... berbuat kejahatan seks, ada, dan itu masuk ranah hukum. Bahkan, ada di dalam ... apa ... penegakan hukumnya. Jadi, tidak semua diselesaikan pada keluarga itu. Bahkan, kita bisa lihat sekarang misalnya buku-buku abdiatur rasul misalnya, ya. Ya, putusan-putusan nabi terhadap kasus-kasus itu. Nah, sehingga berkembanglah bahwa ini termasuk janna’i pidana, ya. Nah, ini belum diceritakan hal-hal ini. Yang idealnya memang selesai di kaluarga. Tapi kalau dia sudah menyangkut ketertiban dan hak-hak masyarakat terganggu, nah ini mau-tidak mau tidak bisa hanya diselesaikan dalam masalah keluarga dengan konsep pendidikan itu tadi. Dia akan naik dan menjamah pada masalah publik. Nah, publik terganggu. Nah, oleh sebab itulah, kita lihat hampir di semua ya negaranegara, termasuk, ya, disebut muslim minority itu, hukum keluarga itu diserahkan dan diatur. Dan negara ikut mengatur justru untuk apa? Untuk tertib, supaya tidak chaos. Kalau diselesaikan sendiri kasus Ja'far Umar Thalib, mau menghukum sendiri, mengeksekusi sendiri, kewenangan dari mana dia? Kan kita dengar itu Ja'far Umar Thalib waktu di Maluku. Dia mengeksekusi ... apa ... cambuk terhadap orang yang berzina. Dari mana ... apa ... legalitas itu? Kalau diserahkan kepada keluarga atau (suara tidak terdengar jelas) masyarakat. Nah, saya kira pada masa nabi itu, justru negara itu ikut di dalamnya agar ada kewenangan, ada ketertiban, dan ada kontrol. Terlebih lagi sekarang, kita itu ada kontrol kalau hukumannya misalnya berlebihan dan lain sebagainya. 22
Nah, ini kalau kita serahkan kepada keluarga atau langsung masyarakat, saya kira praktik seperti ... praktik Ja'far Umar Thalib itu akan terjadi di mana-mana. Ada kelompok keluarga tertentu, ada masyarakat tertentu, “Ayo, kita terapkan, dieksekusi sendiri, diatur sendiri.” Nah, kalau diserahkan kepada negara, ya, justru negara dengan konsep dia mengayomi dan bahwa dia juga memperhatikan ... ya, kalau Saudara sedikit menyinggung tadi maqashid syariah. Bahwa negara itu juga bagaimana memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara kehormatan, dan juga memelihara bagaimana keturunan? Nah, saya kira di sinilah, makanya muncul undang-undang terkait keluarga, UndangUndang Perkawinan. Di sana ideal sekali seperti Saudara Ahli tadi mengatakan, “Di sana perkawinan adalah ikatan lahir batin, gitu, antara seorang jelas seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kata lahir batin itu di Undang-Undang Perkawinan hanya dua. Di Pasal 8 dikatakan, “Suami-istri wajib saling mencintai, saling setia, saling menghormati, saling membantu lahir dan batin.” Ini ada di dalam itu, tapi ini ketika dalam pergaulan keluarga. Tapi ketika dia ada masalah, salah satu berbuat zina, di Undang-Undang Perkawinan mengatakan, “Salah satu alasan perceraian itu, salah satu berbuat zina.” Tentu moral pembuktiannya ini harus tidak dengan mudah orang menuduh, melempar di medsos misalnya, saya kira ini yang harus kita pelihara. Nah, ini ... saya ketika pada tatanan konsep, tapi ketika sudah dipraktikkan dan ini sudah berjalan pada masa nabi, pada masa sahabat, jadi ada aspek-aspek yang memang ini masuk ranah penegakan hukum. Jadi, ada aturan hukum, penegakan hukum, kesan hukum masyarakat. Nah, yang pendidikan tadi bahwa nasihat dan lain sebagainya, ya, pada kesadaran hukum masyarakatnya ini. Ya, mudah-mudahan tidak perlu dia masuk kepada ... apa ... penegakan hukum. Nah, ini ... apa ... saya minta supaya diteruskan bahwa konsep ketahanan keluarga dengan (suara tidak terdengar jelas) keluarga, di mana sekarang juga itu di undang-undang tentang keluarga sejahtera dan Undang-Undang Kesejahteraan Keluarga itu diatur, ada 10 prinsip ketahanan keluarga. Nah, tapi itu tadi ... kalau sudah ada terganggu kepentingan publik, ada perzinaan, lalu kemudian perkawinan sejenis. Ya, memang di Belanda sudah jelas disebutkan bahwa perkawinan itu adalah perjanjian antara orang satu jenis atau bersama jenis memang disebutkan, ya, tapi di bawah memang dia mengatakan bahwa per ... perkawinan hanya bersifat … apa ... semata-mata urusan … apa ... kontrak pribadi, begitu, ya. Nah, ini saya ingin kalau Mas Budhi Munawar Rahman ini menjelaskan selain konsep-konsep itu, ketika ini sepanjang pelaksanaan Islam itu bagaimana? Mungkin variasinya dan lain sebagainya karena ini 23
sudah berjalan dan apa yang dilakukan ini juga bahwa ya, seperti rancangan KUHP sekarang ya, itu juga hasil … apa ... pemikiran, ramuan dari para pendapat, baik dari Muhammadiyah, dari NU, dari Bahtsul Massail, dari Tarjih Muhammadiyah ya, mereka setuju ini bahwa masuk ranah … apa ... hukum dan bahwa ada keterlibatan masyarakat. Oleh sebab itu, di RUU yang sekarang itu kita lihat, ya bahwa ada hak masyarakat memang dia menjadi delik aduan. Tapi ada dari pihak ketiga, yakni masyarakat kalau terganggu, masyarakat sudah merasa ini akan menjadi penyakit masyarakat dan menjadi … apa ... gangguan di dalam masyarakat. Nah, ini coba diteruskan saya ingin … apa ... penelusurannya, penjelajahannya tidak pada konsep yang ideal tadi. Nah, ketika di dalam masa nabi, para sahabat, dan lain sebagainya, nah, kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. Itu bagaimana kita … apa … melihatnya dengan sekarang itu. Terima kasih. 39.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, Yang Mulia, Pak Patrialis.
40.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Pak Budhi Munawar dan Pak Syamsuddin Arif, saya kira hari ini diskusi kita akan mungkin agak lebih enak, ya karena saya lihat dari dua narasumber ini bicara tentang masalah fitrah, fitratallahi wa fitratanaas dzalikaddinnul qoyyim. Jadi, alur cara berpikirnya kelihatan. Jadi, mungkin agak lebih enak diskusinya, kemudian bisa nyambung, insya Allah. Saya ke Pak Budhi Munawar Rahman, dari namanya saja sudah bagus ini, Pak. Bapak juga bicara Rahman tadi, ya, kasih dan sayangnya Allah, Budhi Munawar tentang masalah konsep ketahanan keluarga dalam Islam. Antara lain, tadi Bapak bicara tentang masalah bagaimana menggambarkan kehidupan Nabi Adam yang diusir dari surga, ini satu keyakinan ketauhidan yang ada dalam Ummul Quran yang mesti harus diyakini. Kita bisa membayangkan bahwa Nabi Adam saja yang langsung diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun fayakun tanpa intervensi campur tangan sedikit pun prosesnya manusia ini, ternyata Allah telah mencontohkan tetap memberikan hukuman. Hukuman yang diberikan itu hanya karena satu saja kesalahannya Nabi Adam, yaitu seperti Bapak katakan tadi mendekati pohon terlarang. Bayangkan, manusia yang diciptakan langsung dengan firman Allah dan hanya 1 kesalahan mendekati pohon terlarang, diusir. Betapa beratnya dan kita tidak mainmain dengan hukum yang ditentukan oleh Allah. Jadi, tidak ikut perintah dan juga melanggar larangan, itu luar biasa lho, Pak.
24
Yang kedua, saya ingin melanjutkan, contoh yang ada pada zaman kaum Nabi Luth, bahkan itu lebih dahsyat lagi hukuman yang diberikan oleh Allah, negerinya dibinasakan, makhluknya dibinasakan kecuali Nabi Luth dan orang-orang tertentu. Istri Nabi Luth yang konon juga bukan LGBT, juga dihancurkan karena dia memfasilitasi, membantu, bahkan ulama-ulama yang diam pada saat itu pun, juga dihancurkan. Jadi, Pak Budhi Munawar, saya minta agak lebih hati-hati, agak lebih hati-hati karena orang yang membantu persoalan LGBT pun dicontohkan telah mendapatkan hukuman negerinya dibalikkan. Saya senang sekali Bapak mengatakan bahwa suatu kejahatan yang dilakukan secara tidak mengerti, lalu dia tobat dan kemudian dengan alasan bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Justru inilah bagian dari kelemahan manusia pada hari ini dengan mudah melakukan kesalahan dengan harapan dia diampuni, kehidupan kita yang sangat pendek ini, padahal di akhirat satu tahun itu 1.000 tahun. Enggak tahu kita berapa … puluhan ribu tahun nanti (suara tidak terdengar jelas). Dan dosa yang paling singkat itu adalah kakinya direndam pakai api neraka dan itu semua … nanti deh. Nah, saya ingin contoh dua ini yang saya katakan tadi, baik itu nabi … kaum Nabi Luth yang dihancurkan oleh Allah. Kemudian, Nabi Adam yang hanya mendekati saja sudah diusir, padahal dia adalah orang yang istimewa. Itu satu, Pak. Yang kedua, yang menarik tadi Bapak katakan bahwa sebetulnya kalau terjadi dalam proses-proses … apa namanya … kelakuan-kelakuan yang keluar dari prinsip-prinsip agama tadi, itu masih bisa dilakukan proses mediasi terlebih dahulu. Namun tidak menutup kemungkinan proses letigasi, ada ancaman hukuman. Coba tolong itu disempurnakan, Pak, saya belum menyambung. Karena ketika proses mediasi itu gagal, tentu kita harus masuk one step more to letigation. Tadi Kuasa Hukum Pemohon, kemudian Pak Wahiduddin Adams juga sudah bicara seperti itu. Bagaimana halnya kalau ternyata situasi dan kondisi itu justru betulbetul telah mengancam kemuliaan, kesucian nilai-nilai moral dan agama, bahkan juga keamanan dan ketertiban. Sebab si … suasana yang terjadi di masyarakat itu kalau itu tidak tegas dilakukan suatu tindakan, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Karena mereka tidak lagi takut hukum. Istri orang istrinya dia, orang-orang yang sejenis pun ya begitu, anak-anak kecil pun, ya kan? Luar biasa. Jadi ancamannya kan sangat terbatas. Belanda saja sudah mengancam. Bahkan kita kan Indonesia. Nah, apalagi ini kan bisa mengancam beberapa persoalan keamanan, ketertiban masyarakat, gitu. Karena nanti akan … akan lebih sadis lagi, Pak, Pak Budhi Munawar Rahman, ya. Kita mungkin … saya senanglah cara-cara pikirnya, cuma ending-nya saya tadi agak kaget sedikit itu. Kemudian, Pak Syamsuddin Arif, ya. Pak Syamsuddin, terima kasih, saya dapat ilmu banyak dari Antum. Saya juga sudah catat di sini, antara lain bahwa secara filosofi … ini Anda seorang filosofi yang 25
bermoral, dimana Anda mengatakan, “Secara filosofi, hukum tidak bisa dilepaskan dari moral.” Sekarang itu yang ingin dijauhkan, Pak. Moralmoral, hukum-hukum, sehingga tindakan hukum dianggap kejahatan, dianggap kejahatan, dianggap suatu kriminalisasi. Padahal filosofinya itu kan kebenaran dan keadilan. Bahkan Saudara mengatakan … apa namanya … “Ya, tidak bisa dipisahkan itu sama sekali.” Bahkan agama … larangan agama juga adalah merupakan larangan hukum. Ini tegas seorang Ahli yang luar biasa, ya. Kemudian Anda sudah juga dijelaskan terakhir tadi tentang masalah perzinaan itu negara mesti harus intervensi. Sebetulnya, apakah kita menciptakan satu norma hukum untuk melakukan larangan yang tegas mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan ini adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya? “mungkin” … mohon maaf saya katakan bukan intervensi, justru dalam kerangka memberikan keamanan kepada masyarakat itu sendiri. Tidak diatur, sudah kita lihat tadi Kuasa Hukum Pemohon sampai angka sembilan, ya, sudah mendekati angka 10. Ini kan lampunya sudah merah ini, ya kan? Tapi ada masyarakat-masyarakat yang memiliki moralitas ingin berbicara di forum yang terhormat ini agar masyarakat kita matanya terbelalak melihat satu … bagaimana antara yang Saudara katakan tadi tidak bisa memisahkan antara dosa dan crime. Crime adalah dosa, dosa adalah crime. Ini satu kejutan yang luar biasa dan saya kira sangat bermanfaat untuk bangsa ini. Saya ingin tanggapannya itu. Terima kasih. 41.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, sebelah kiri? Tidak ada. Baik, saya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Ahli berdua dan dikaitkan dengan pertanyaan kedua Yang Mulia tadi khusus untuk Pak Budhi, ya. Saya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut mengenai hubungan agama dan politik, dari dulu tidak jelas kalau tidak salah tadi, ya. Kemudian, mengenai penyelesaian oleh keluarga dalam beberapa hal tertentu ya, juga saya juga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kalau menurut saya ya, ini ya mohon nanti ditanggapi. Hubungan agama dan politik, politik dalam hal ini bisa disebut negara, katakanlah seperti itu. Itu sebenarnya sudah jelas kalau dilihat dari sejak zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah pernah mengatakan, “Adaikan Fatimah anakku mencuri akan aku potong tangannya.” Artinya, apa? Itu kan masalah keluarga sebenarnya, dia akan mengambil sikap yang tegas walaupun betul bahwa memang sikap kasih sayang, itu perlu, dalam agama manapun, dalam agama Kristiani kalau tidak salah, mohon saya diluruskan, ada seorang Teolog Kristiani, namanya Yudyo, dia mengatakan bahwa cinta kasih harus menjadi landasan dalam melaksanakan aktivitas apa pun. Nah, ini sama juga dengan 26
bismillahirrahmaanirrahiim, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, artinya memulai sesuatu dengan bismillah. Jadi tadi kembali lagi, mengenai hubungan agama dan politik. Nah kalau kita lihat sekarang kenyataan di Indonesia, ya kita buka UUD Tahun 1945, kita menemukan Pasal 29 ayat (1) jelas, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Artinya apa? Itu mengakui bahwa hubungan negara dengan agama itu dekat, ya agama manapun tentunya yang diakui oleh negara. Kemudian, untuk Pak Syamsuddin, ya memang saya seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Patrialis, memang kita mendapat pencerahan ya banyak dalam forum sidang yang mulia ini, misalnya apa yang disampaikan oleh Ahli tadi mengenai pendapat Immanuel Kant, “Manusia adalah mahluk rasional.” Pada intinya jadi sama sebenarnya kalau dilihat dari manusia itu menurut agama juga, lagi-lagi kita kaitkan dengan agama juga karena kedua Ahli ini memang mengaitkan dengan kedua agama, walaupun dalam kesimpulan kelihatan agak-agak berbeda antara kedua Ahli ini, dalam mengambil kesimpulan, yang pada awalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Patrialis, pada awalnya memang sejalan, tetapi ada perbedaan pada ujungnya. Apa yang disampaikan oleh Immanuel Kant itu memang betul, dalam Islam pun dikatakan, “Addinu wallahu, addinu limaa.” Ya, terima kasih. Silakan untuk Pak Budhi Munawar Rahman dulu, menanggapi dari pertanyaan Pihak Terkait maupun Pemohon, Pemerintah, dan dari Para Yang Mulia. 42.
AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BUDHI MUNAWAR RAHMAN (KPI) Baik, terima kasih Yang Mulia atas komentar dan tanggapantanggapannya. Mungkin terlebih dahulu saya akan coba ringkaskan apa yang tadi sudah saya sampaikan, poin utamanya sebenarnya terkait dengan permohonan uji materiil Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292. Menurut saya, apa yang sudah tertera di dalam pasal-pasal tersebut sudah cukup, ya tidak perlu di … apa namanya … diperluas lagi, dibuat ekstensinya, sehingga kemudian akan ada kriminalisasi-kriminalisasi terhadap isu-isu yang kita bicarakan hari ini, yaitu persoalan perzinahan, percabulan, dan persoalan orientasi seksual. Jadi, apa yang kita punya itu sebetulnya sudah cukup, itu ... itu pandangan saya, dan ketika kita mencoba memperluas dan memperkuat pasal-pasal yang sudah ada ini dengan apa yang diajukan oleh Pemohon, ini akan menimbulkan masalahmasalah yang sangat besar dan rumit, ya. Yang kalau tadi misalnya pihak Pemohon menggambarkan mengenai keadaan sekarang ya berdasarkan studi bahwa sekarang keadaannya sudah sangat gawat, ketika negara mengambil alih persoalan ini, dan kemudian berusaha untuk menyelesaikan masalah yang sudah dalam keadaan sangat gawat 27
ini, menurut saya akan menimbulkan suatu keadaan yang akan menjadi lebih gawat, ya. Jadi, keadaan yang tadinya sudah gawat digambarkan dalam studi, ketika negara mencoba ikut memecahkan masalah ini dengan hukum, dengan pendekatan kriminalisasi terhadap tiga isu tadi itu, tiga ... misalnya pelaku dari tiga isu tadi, ini akan membuat di dalam masyarakat itu kehidupan itu akan menjadi semuanya serba hukum, semuanya serba hukum. Tentu saja saya tidak sedang mengatakan bahwa penegakan hukum itu sesuatu yang tidak penting, penegakan hukum itu basis, ya, di dalam Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, tapi ini tidak berarti bahwa adanya penegakan hukum itu semua hal harus ditegakkan secara hukum, semua hal harus dijadikan masalah hukum. Banyak bagian dari kehidupan kita yang seharusnya dia menjadi masalah moral, ya, moral. Jadi kalau tadi Yang Mulia mengatakan bahwa moralitas menjadi hukum itu sesuatu yang memang sangat penting, tapi sebenarnya tidak semua hal dari moralitas itu harus menjadi hukum karena kita makhluk moral, ya, kita juga makhluk hukum, tapi moral itu kedudukannya lebih tinggi daripada hukum. Ya, itu saya kira melanjutkan apa yang sudah dikemukakan oleh pendapat Pak Syamsuddin Arif tadi berkaitan dengan pemikiran misalnya Immanuel Kant, itu memang sesuatu yang betul-betul. Tapi kalau kita mengikuti sepenuhnya Immanuel Kant, kita akan menjadi seperti … apa namanya ... hidup ini tidak ada nilai, ya, values … yang disebut values atau virtues itu sesuatu yang tidak akan hidup subur di dalam dunia yang semuanya serba hukum. Nah, itu sebabnya Immanuel Kant dikritik, ya, dan orang kemudian kembali dalam filsafat hukumnya mulai mementingkan kembali yang disebut dengan virtues. Ya, virtues itu kebajikan luhur itu yang awalnya justru menjadi dasar dari kehidupan politik yang sudah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Jadi, di masa sekarang ada filosof namanya Macintyre dan dia mengemukakan kita perlu kembali lagi kepada pemikiran mengenai virtues ya, pemikiran mengenai keutamaan bagaimana kita menjadi utama sebagai manusia karena pendekatan hukum menjadi sangat terlalu rigid. Nah, kira-kira yang saya mau katakan sebenarnya dengan … apa ... pikiran-pikiran tadi adalah berkaitan dengan apa yang sudah kita punya sekarang dengan tiga pasal itu sesuatu yang cukuplah, jangan kemudian kita membuat lebih rumit lagi dengan negara intervensi ke dalam hal atau isu-isu yang seharusnya kita perkuat masyarakat karena di situ tempatnya masyarakat dan agama untuk memecahkan masalah ini. Banyak hal dari negara yang harus diselesaikan daripada negara harus memasuki hal yang sangat detail, ya, untuk isu ada orang melakukan perzinaan, negara harus masuk turut campur. Saya kira isu mengenai perzinaan itu isu yang abadi, sudah dari zaman Yesus kita 28
mendengar cerita mengenai perzinaan, ya, dimana Yesus pada waktu itu mendapati ada kalangan agamawan mau merajam seorang perempuan yang berzina dan seterusnya. Cerita yang kita tahu. Jadi, sudah zaman ... sejak zaman dulu masalah perzinaan itu masalah yang ada dan tidak akan pernah selesai. Itu bagian dari kehidupan manusia dan kita menganggapnya itu dari sudut pandang pernikahan yang suci itu sesuatu ... sebenarnya kejahatan, kejahatan. Tapi kejahatan dalam arti moral, ya, bukan kejahatan dalam arti hukum, keburukanlah lebih kata ... kata itu jauh lebih baik. Kata evil itu dalam bahasa Inggris bisa berarti kejahatan, bisa berarti keburukan. Nah, itu lebih tepat kita sebut keburukan. Nah, oleh karena itu, maka pada hal-hal yang berkaitan dengan tiga isu yang sedang kita bicarakan ini sebaiknya negara tidak intervensi karena kalau negara intervensi, negara akan masuk pada hal-hal yang detail, pada hal-hal yang harusnya masyarakat bisa menyelesaikan masalah ini. Harusnya agama bisa menyelesaikan masalah ini. Dan oleh karena itu, negara sebenarnya harusnya bukan melakukan penegakan hukum dengan pasal-pasal yang sudah lebih rigid yang diajukan oleh Pemohon, tapi negara melakukan … apa istilahnya ... pembinaan begitu atau melakukan pemerkuatan empowering, pemerkuatan terhadap lembaga-lembaga yang bisa menjadikan nilai-nilai daripada keagamaan yang tadi kita bicarakan, saya mendiskusikannya juga di ... di pengantar tadi. Itu bisa hidup, bisa tumbuh. Nah, oleh karena itu, sebenarnya jauh lebih penting dimana hal yang bersifat memaafkan, ya, hal yang bersifat kasih itu diperkuat di dalam masyarakat, ya karena perselingkuhan, perzinaan, itu sesuatu yang bisa terjadi, ya, bisa terjadi dan kita sudah punya pasal dimana kalau ada pihak yang merasa tidak suka dengan ini dan melaporkannya, dan kemudian ini menjadi masalah kriminal. Itu kita sudah punya sampai pada soal itu. Tapi kalau kemudian negara masuk dan kemudian mengambil inisiatif mempersoalkan ini sebagai masalah hukum dan masalah kriminal, maka sebenarnya kita menutup ... menutup jalan agama … apa ... tokoh-tokoh agama dan masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa mendidik masyarakat sendiri, mendidik individu-individu di dalam masyarakat yang memang harus tumbuh, seperti tadi Yang Mulia Pak Patrialis Akbar kemukakan, ini harusnya ... atau Pak Wahiduddin Adams tadi dikemukakan mengenai ideal. Yang ideal ini menjadi sesuatu yang harusnya menjadi tujuan, ya. Karena yang ada di dalam masyarakat itu tidak ideal dan salah satu hal yang menarik yang merupakan kekuatan dari agama dan filsafat juga, itu karena mempunyai pikiran dan pandangan-pandangan berkaitan dengan ideal. Yang ideal itulah yang membawa kita bisa kemudian mempunyai cita-cita kita mau sampai pada level ini, misalnya level di mana kehidupan yang kita sebut sebagai ketahanan keluarga itu bisa tumbuh, bisa berkembang, yang 29
tadi kita sebut mawaddah ... mahabbah, mawaddah, warohmah itu sesuatu yang memang ideal sekali, ya. Tetapi di dalam kenyataan sebenarnya itu sesuatu yang memang harus terus menerus suami-istri betul-betul me ... apa namanya ... membangun dirinya, mengembangkan dirinya. Karena tanpa pengembangan diri secara sadar suami-istri tidak akan mungkin mencapai ideal menganai mawaddah, warohmah ini, sakinah. Nah, oleh karena itu, ini adalah tugas dari tokoh masyarakat, tugas dari tokoh agama yang harus bekerja keras. Apa yang disebut oleh Pemohon sebagai persoalan besar sekarang ini di dalam kehidupan sosial kita menyangkut begitu besarnya ... kita sebut saja langsung perzinaan, begitu besarnya perselingkuhan dan sebagainya, itu sesuatu yang ... yang memang kita akui dan itu harus kita ... kita akui sebagai ini kegagalan dari kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Bukan dengan cara kemudian kita membuat lapisan hukum yang lebih rumit yang akan menjaring soal ini. Kalau kita melakukan itu, maka dalam masyarakat kita akan ... akan menjadi masyarakat yang sebenarnya semuanya bersifat ... apa ... saling … trust itu tidak terbangun karena kita akan menjaga diri kita, individu akan menjaga diri kita, dan seperti sudah dikemukakan dalam paparan dari Koalisi Perempuan Indonesia bahwa itu akan menimbulkan jauh lebih banyak masalah. Kira-kira itu poin yang mau saya sampaikan berkaitan dengan apa yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang detail sekarang. Mulai dari … mungkin saya akan mulai dari isu mengenai agama dan politik, tadi Pak Yang Mulia Anwar Usman menanyakan mengenai soal ini. Memang ini kalau di dalam agama Islam berbeda mungkin dengan agama Kristen, di dalam agama Islam persoalan agama dan politik atau agama dengan negara atau din wa siyasah itu sesuatu yang terus dibicarakan, tidak selesai-selesai sampai sekarang. Dan mungkin karena persoalan ... karena soal inilah kemudian kenapa kalangan Kristiani di Indonesia jauh lebih tenang, begitu ya, menganggap persoalan agama dan politik, agama dan negara itu sudah selesai, tapi di kalangan lingkungan Muslim ini masih menjadi perdebatan dan sudah memperdebatkannya sejak awal kemerdekaan. Nah, justru karena isu mengenai agama dan politik ini terus diperdebatkan, saya beranggapan seperti juga banyak kalangan ahli pemikiran Islam mengemukakannya bahwa isu agama dan politik atau agama dan negara itu sebenarnya isu yang bukan utama, bukan mutlak di dalam Islam. Ini isu yang memang ada dan orang bisa berbeda pendapat, di dalam debat mengenai ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan semuanya yang menarik mengacu kepada pengalaman di zaman kenabian atau 30 tahun pertama dari masa Islam sebagai referensinya, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi dan sekaligus negarawan ataukah Nabi 30
Muhammad itu adalah seorang nabi dan dia kebetulan dia pada waktu itu menjadi seorang negarawan atau seorang raja/pemimpin, tapi bisa dipisahkan mana yang dia merupakan membawa misi kenabian dan dia membawa misi politik? Nah, itu hal-hal seperti itu didiskusikan. Nah, yang menarik di kita sebenarnya kita sudah mengambil suatu keputusan di Indonesia bahwa Indonesia itu bukan negara agama, Indonesia bukan negara teokratis, Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pasal 29 ayat (1) yang tadi Bapak sebut, merupakan negara yang memberikan penghormatan terhadap kebebasan beragama, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu berarti negara memberi respek yang tinggi terhadap adanya keanekaragaman agama. Nah, di sini isu mengenai kebebasan beragama, pluralisme itu, dan Bhineka Tunggal Ika itu sesuatu yang memang menjadi ... apa namanya ... fondasi, ya. Jadi walaupun negara Indonesia bukan negara agama, tapi substansi agama itu diakui di Indonesia. Substansi berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi misi daripada agama itu penting, ya, misalnya berkaitan dengan musyawarah, mufakat, berkaitan dengan keadilan sosial, berkaitan dengan ... apa ... yang sekarang mungkin rumusan yang paling baik adalah hak asasi manusia. Oke. Oleh karena itu, maka banyak hal dari hukum agama, yang kita sebut dengan fiqih atau kadang-kadang disebut dengan syariah, itu tidak harus masuk ke dalam ranah negara. Karena ketika negara itu mengambil fiqih atau syariah ini sebagai hukum negara, maka sebenarnya kita sedang dalam proses menuju menjadi negara agama. Nah, saya lebih setuju dengan pandangan ... pandangan dari Abdullah Ahmed An-Na’im, seorang pemikir Muslim yang dia bicara mengenai bagaimana isu agama dan negara ini sekarang harus ditangani di dunia Muslim. Dia menyarankan dengan rumusan yang sangat menarik bahwa untuk masalah syariah, itu tempatnya ada di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, komunitas. Jadi karena itu syariat Islam kehidupan apa yang diatur di dalam ... di dalam fiqih atau syariah, itu akan diimplementasikan di dalam negara ... di dalam keluarga atau masyarakat, komunitas beragama itu. Tapi berkaitan dengan negara, negara akan merumuskan berdasarkan hukum yang dibangun berdasarkan public reasoning ... public reasoning. Jadi bukan berdasarkan hukum syariah yang sudah mapan karena kita sebenarnya punya hukum syariah yang sudah berkembang berabadabad, tapi relatif bolehlah dikatakan perkembangannya tersebut mandek. Karena dunia muslim mengalami kolonialisasi, kolonialisme dan karena itulah kemudian syariah tidak berkembang. Abdullah Ahmed An-Na’im mengatakan, “Kalau mentah-mentah syariah itu dilakukan atau fiqih itu dilakukan sekarang ini di dalam negara modern, maka sebenarnya negara modern misalnya Indonesia, itu akan melakukan diskriminasi. Dan diskriminasi itu adalah pertama terhadap kalangan perempuan, dan 31
kedua terhadap non-Muslim.” Dan ini bisa kita lihat pada negara-negara atau peraturan-peraturan yang mengimplementasikan syariah di dalam negara. Nah, oleh karena itu, saya kira apa yang sudah kita pilih, sebagai negara Pancasila, itu pilihan yang terbaik. Dan apa yang sudah kita punya sekarang, dengan tiga pasal itu, Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 yang mengatur semua hal yang kita diskusikan ini. Itu sudah ... sudah maksimal ya ... sudah maksimal dan kita tidak perlu memperluas ini. Dan ini akan mengakibatkan kemudian isu-isu berkaitan dengan soalsoal hukum, itu akan menjadi sangat penting di dalam masyarakat. Dan hukum memang penting di dalam masyarakat, tapi akan masyarakat ... masyarakat hanya akan merasakan bahwa hukum itu wilayah yang utama yang harus dijaga. Padahal ada sesuatu yang lebih utama, yaitu moral. Bagaimana menjadi manusia yang baik ya, bagaimana kehidupan itu di tata laksana. Dan kalau terjadi persoalan-persoalan moral, maka itu dipecahkan bersama. Dipecahkan berdasarkan musyawarah mufakat, itu sesuatu yang menjadi acuan nilai kita di dalam negara Pancasila. Dan musyawarah mufakat bukan hanya pada level publik, tapi juga di dalam level keluarga. Nah, kalau tidak bisa, baru dengan cara litigasi. Kalau mediasi tidak bisa, dengan cara litigasi. Dan itu sudah ada jalannya. Bahkan di pengadilan agama sekalipun, semua masalah itu harus mulai dengan mediasi. Dan karena itu kemudian banyak hal berkaitan dengan isu perceraian, itu dimulai dengan mediasi dulu. Walaupun kita sudah bahwa tahu perceraian ... bahwa masalah perceraian, ketika di mediasi, ya ujungnya adalah litigasi juga. Baik. Mungkin itu saja dulu karena (...) 43.
KETUA: ANWAR USMAN Saya sedikit (...)
44.
AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BUDHI MUNAWAR RAHMAN (KPI) Baik.
45.
KETUA: ANWAR USMAN Tambah sedikit. Tadi saya garis bawahi pernyataan hukum itu penting. Sebenarnya hukum itu dalam negara manapun dan dari sejak dulu. Hukum itu justru hal yang sangat mendasar. Ketika hukum itu dicampakkan, konstitusi dikatakanlah dikesampingkan, maka itu tanda kehancuran sebuah negara.
32
Jadi bukan sekadar “penting”, itu hanya sebagai ... apa namanya ... penghias begitu, sangat mendasar. Kelanjutan dari apa yang dikatakan Nabi Muhammad tadi kan. 46.
AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BUDHI MUNAWAR RAHMAN (KPI) Saya setuju, Yang Mulia.
47.
KETUA: ANWAR USMAN Ya. Jadi ... Jadi bukan ... bukan ... bukan yang (...)
48.
AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BUDHI MUNAWAR RAHMAN (KPI) Tapi kehidupan itu bukan hanya hukum.
49.
KETUA: ANWAR USMAN Betul, tapi (...)
50.
AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BUDHI MUNAWAR RAHMAN (KPI) Ada juga moral dan ... dan tujuan agama itu sebenarnya bukan utamanya pada hukum. Hukum itu penting, seperti Yang Mulia kemukakan, tapi tujuan agama itu adalah moral. Seperti dikatakan sebuah hadis, “Innama buitsu liutamimma makarimal akhlak.”
51.
KETUA: ANWAR USMAN Betul.
52.
AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BUDHI MUNAWAR RAHMAN (KPI) Nah, menyempurnakan moral inilah sebenarnya yang menjadi acuan utama dari kenabian. Tentu di dalamnya hukum itu penting dan Nabi Muhammad juga punya banyak kasus ya, mengenai perzinaan. Di mana dia menghukum, tapi di dalam konteks ini ada ... ada suatu cerita misalnya karena orang yang sudah menikah melakukan perzinaan itu di ... akan dirajam. Nah, pada suatu hari ada Sahabat Nabi yang ... yang dia ingin ... dia ingin ... dia melaporkan bahwa dirinya sudah melakukan perzinaan. Dan Nabi menggelengkan kepalanya ... me apa ... membuang kepalanya karena dia enggak mau dengar itu. Tapi orang ini tetap ingin melaporkan dirinya. Nabi [Sic!] melakukan lagi yang kedua kalinya, tidak didengar juga oleh Nabi. Dia kemudikan memaksakan lagi mau ... supaya Nabi mendengar bahwa dia sudah melakukan perzinaan. Dan 33
yang ketiga kali kemudian Nabi mendengarkan karena di situ ada Sahabat juga, kemudian Nabi memerintahkan untuk melakukan rajam. Nah, moral dari ... dari hadis ini atau moral dari sunnah ini adalah bahwa sebenarnya yang pertama sekali bukan hukum. Hukum itu sebenarnya yang kesekian setelah berkaitan dengan soal moral. Jadi menurut saya, moral itu penting. Moral itu dalam arti gini, misalnya bahwa saya menafsirkan membuang mukanya Nabi Muhammad tiga kali itu adalah sebenarnya pertanda bahwa dia percaya bahwa perbaikan manusia itu penting ketimbang menghukum rajam, memberi kesempatan manusia untuk tumbuh lagi di dalam situasi yang paling buruk itu sangat penting. Dan saya kira, itu moral dari cerita atau sunah Nabi ini. 53.
KETUA: ANWAR USMAN Baiklah. Jadi, ya itu memang ya, pendapatlah itu. Baik. Terima kasih. Ini hanya sharing saja, ya, kita mencari … apa … bukan kebenaran hakiki memang, kebenaran hakiki itu hanya milik Allah. Baik. Silakan, Pak Syamsuddin.
54.
AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SYAMSUDDIN ARIF (YPS) Bismillahirrahmaanirrahiim. Memang tesis yang ingin saya dari tadi tekankan adalah bahwa kita tidak perlu sebenarnya menceraikan hukum dari moralitas. Dan saya cukup gembira di sini Pak Budhi Munawar Rahman juga di akhir paparan yang barusan menyatakan pentingnya moralitas, ya. Sekali lagi kita bukan harus mengikuti Immanuel Kant, tetapi saya pikir apa yang dikatakan beliau bahwa moralitas itu sinonim dengan rasionalitas dan kerasionalan manusia itu diukur dari moralitasnya. Jadi, manakala moralitasnya runtuh, maka rasionalitas sebenarnya rubuh. Nah, pertanyaan tadi dari wakil pemerintah dan juga dari Kuasa, kapan moralitas itu bisa ditingkatkan menjadi hukum? Jadi, apakah tidak cukup kita mengatakan bahwa suatu perbuatan itu buruk? Hemat saya, sama tadi seperti contoh yang sudah kita sebutkan, misalnya mencuri, kemudian berzina, atau memalsukan uang, memalsukan ijazah, itu masuknya kalau dalam bahasa agama, dalam moralitas agama itu namanya syahadatuzur, itu menipu. Itu buruk, tetapi kita ketahui itu sudah ditingkatkan tidak hanya sebagai keburukan, tapi sudah ditingkatkan ke ranah hukum menjadi kejahatan. Saya pikir sudah cukup jelas kita bisa meraba bahwa kriterianya biasanya untuk meningkatkan status buruk secara moral menjadi status kejahatan secara hukum, itu ada pertimbangan misalnya tadi, harm, pertimbangan kecederaan, pertimbangan kerugian (loss), pertimbangan kerusakan (damage). Dan itu bisa sifatnya fisik, bisa bersifat psikologis, 34
mental, menimbulkan trauma, menimbulkan kemudian rasa malu sepanjang masa, sepanjang hayat kalau misalnya itu … apa … itu terjadi. Misalnya, minta maaflah, misalnya kan, anak-anak misalnya ataupun orang dewasa yang disodomi, itu akan jelas menimbulkan bukan hanya physiological damage, itu sudah dijelaskan oleh Dr. Dewi Inong bagaimana itu hubungan seks melalui dubur itu kalau pada perempuan itu akan menimbulkan kanker rahim, kalau pada laki-laki juga akan menimbulkan penyakit, termasuk orang seks. Jadi, hal-hal ini sebenarnya sudah cukup saya pikir jangan sampai kita muak dengan contoh-contoh yang begitu vulgar. Untuk kita memahami bahwa sebenarnya tadi seperti apa yang dikatakan Yang Mulia Hakim Pak Patrialis Akbar bahwa sin itu bisa kita naikkan menjadi crime, bukan dalam rangka kita mau … apa … mempersekusi, mau mengejar-ngejar, mau menghabisi sesama warga negara, bukan, tetapi justru untuk melindungi. Melindungi orang-orang yang kemungkinan itu akan menjadi korban lantaran ketidaktahuan. Jadi, ini crime by ignorance ataupun crime by curiosity. Orang-orang yang kemudian jadi ... jadi terlanjur, atau menjadi korban, atau dijadikan korban lantaran ingin tahu katanya karena belum tahu, coba-coba, seperti kasus remaja misalnya. Dan itulah sebenarnya fungsi kita kan semua kebanyakan di sini saya lihat dari usianya sudah ... sudah … mungkin sudah berkeluarga, sudah punya putra-putri, ya. Kita sebagai orang tua, kita punya tentu saja tidak hanya perasaan wajib ... kewajiban moral untuk melindungi anak-anak kita, putra-putri kita itu dari hal-hal yang bisa mencederai mereka yang bisa menimbulkan tadi, ya, tidak hanya physiological, tapi juga mental, psychological damage. Nah, tanggapan saya berikutnya menyangkut ini, apakah tadi salah kalau kita misalnya menjadikan norma agama sebagai acuan untuk membentuk norma hukum? Pada pandangan saya, ini tidak ... tidak mesti dijauhi atau dihindari. Mengapa? Karena spirit dari ... dari hukum, lex itu adalah ius adalah keadilan. Jadi, hukum itu dibuat, dibentuk itu bukan untuk menzalimi, tapi justru untuk menegakkan keadilan. Dan ukurannya kalau kita lihat, kenapa crime is sin? Kenapa kejahatan itu dosa? Dan kita juga bisa mengatakan bahwa perbuatan dosa itu adalah kejahatan karena crime itu, tindakan kejahatan itu, itu menimbulkan injustice, menimbulkan kezaliman, dan menimbulkan tadi ... wrong doing. Ini ... ini sebenarnya cukup jelas kalau spirit dari hukum itu adalah keadilan, maka sebenarnya tugas dari badan legislatif dan orang-orang yang berperan di dalam negara, dalam pembuatan dan penegakkan hukum, itu adalah tadi meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan inilah yang disebut keadilan. Jadi, laki-laki harus menjadi laki-laki. Perempuan harus menjadi perempuan. Nah, itulah (suara tidak terdengar jelas). Itulah yang disebut keadilan dan itulah hukum. Jadi, lex use as. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 35
55.
KETUA: ANWAR USMAN Waalaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Para Pihak Terkait yang belum mengajukan ahli. Dari ini ... Persistri belum ada, ya? Persatuan Istri Persis. Sudah, ya? Pihaknya juga belum datang.
56.
PIHAK TERKAIT: INDRI OKTAVIANI (KPI) Mohon izin, Yang Mulia.
57.
KETUA: ANWAR USMAN Ya.
58.
PIHAK TERKAIT: INDRI OKTAVIANI (KPI) Koalisi Perempuan masih ingin mengajukan (...)
59.
KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya.
60.
PIHAK TERKAIT: INDRI OKTAVIANI (KPI) Dua. Yang satu, mohon maaf tidak bisa hadir karena hari Senin dan Kamis tidak bisa keluar dari tugas keuskupan. Jadi, kalau boleh di hari lain. Terima kasih, Yang Mulia.
61.
KETUA: ANWAR USMAN Hari lain, ya. Baik. Koalisi Perempuan, ya. Jadi, Pak Andang bukan, ya? Jadi, tambah mengajukan Pak Andang L. Binawan, ya? Baik. Ya, baik. Jadi karena mestinya kita dengar keterangan ahli, maka sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 28 November 2016 untuk mendengar keterangan ahli dari Koalisi ... mohon maaf, yang bawah, ya? Kami ulangi, ditunda hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, pukul 10.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli dari Koalisi Perempuan Indonesia, ya. Baik, untuk Pak Budhi dan Pak Syamsuddin, ya terima kasih, ya. Luar biasa keterangan Bapak berdua ini untuk memberi pencerahan kepada Mahkamah untuk mengambil keputusan.
36
Pihak Pemohon dan Pihak Terkait lainnya juga Kuasa Presiden, jadi begitu ya. Sidang ditunda hari Selasa, 6 Desember 2016, ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB Jakarta, 28 November 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
37