2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 49/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 13 JULI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 49/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 67 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Mustofa 2. Sahala Aritonang ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 13 Juli 2016 Pukul 14.16 – 14.47 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Manahan MP Sitompul 2) Patrialis Akbar 3) Suhartoyo Achmad Edi Subiyanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Sahala Aritonang B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Nova Harmoko

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB 1.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baiklah, kita mulai sidang hari ini. Sidang dalam perkara permohonan Nomor 49/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pertama sekali kami mohonkan memperkenalkan dirinya. Terima kasih.

2.

kepada

Pemohon

untuk

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku kuasa dengan nama Nova Harmoko. Berkantor di Jalan Margonda Raya Nomor 19E, Kota Depok. Mewakili yang pertama Mustofa, S.H. Selaku Hakim PHI pada pengadilan Negeri Denpasar. Yang kedua, mewakili Saudara Sahala Aritonang, selaku Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Terima kasih.

3.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Jadi yang hadir ini adalah Saudara Nova Harmoko?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Betul, Yang Mulia, dan Sahala Aritonang.

5.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Dan?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Sahala Aritonang, Prinsipal.

7.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Prinsipal hadir, ya?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Ya.

1

9.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Kepada Kuasa Pemohon, khususnya agar kami mengetahui inti dari permohonan Saudara ini agar Saudara bisa menjelaskan secara singkat ya, terperinci, apa yang menjadi inti dari permohonan Saudara. Sedangkan ini satu lagi yang saya mau tanya, Ahmad Fauzi juga menjadi kuasa, ya?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Ya, Ahmad Fauzi selaku kuasa. Namun, pada kesempatan kali ini berhalangan untuk hadir.

11.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Berhalangan, baik. Surat kuasa sudah kita lihat, oke. Nah, Saudara, coba Saudara paparkan ya, permohonan Saudara ini dengan singkat dan jelas, dan kita bisa mengerti dari permohonan Saudara ini. Persilakan.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya pada permohonan kali ini kita hendak mengajukan pengujian norma atas Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial atas ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 67 ayat (2) ditentukan bahwa masa untuk hakim ... periode hakim menjabat adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali periode jabatan lagi. Hal tersebut menurut kami bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana pasal yang telah kita uraikan tadi. Singkatnya seperti itu.

13.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Dalam permohonan ini selanjutnya ada petitum yang Saudara cantumkan di sini. Saudara boleh bacakan dan apa yang menjadi permohonan ini, norma yang diajukan apakah itu norma yang harus dimaknai dan seterusnya agar Saudara bisa menjelaskan.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Baik, terima kasih, Yang Mulia. Adapun untuk petitum dapat kita jabarkan. Dalam pokok perkara. 2

Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang ketiga, menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengikat secara hukum. Yang keempat, menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selengkapnya berbunyi, “Masa tugas hakim ad hoc untuk jangka waktu 5 dan ... 5 tahun dan dapat diangkat untuk satu kali masa jabatan.” Berlaku konstitusional bersyarat menjadi selengkapnya berbunyi, “Masa jabatan hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 tahun yang dapat diangkat kembali setiap 5 tahun oleh Ketua Mahkamah Agung hingga mencapai batas usia pensiun, yakni 62 tahun untuk ad hoc pada pengadilan negeri dan 67 tahun untuk hakim ad hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kelima, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan. Dan yang terakhir, keenam, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terima kasih. 15.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih. Walaupun secara singkat tadi, tapi kita sudah dapat mengerti dan untuk selanjutnya nanti dari Majelis nanti akan memberikan saran-saran terhadap permohonan Saudara ini. Untuk pertama sekali, saya silakan Yang Mulia Dr. Patrialis Akbar.

16.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon ya, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan untuk lebih memantapkan permohonan ini. Pertama tentang persoalan legal standing dari para Pemohon ini, apakah dalam hal ini ditegaskan adalah apakah para Pemohon ini sebagai Anggota Ikatan Hakim Indonesia Cabang Pengadilan Hubungan Industrial yang juga merupakan hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial? Ini sangat penting posisi ini karena Pemohon di sini kan, menyatakan dirinya sebagai kelompok orang yang punya kepentingan yang sama.

3

Undang-undang ini, ini kan, sebetulnya tidak menentukan norma berkaitan dengan periodisasi bagi hakim dalam lingkungan peradilan maupun di bawah Mahkamah Agung dalam halaman 8 itu, ya. Jadi, tolong dijelaskan itu tentang masalah legal standing dulu. Yang ... jadi, apakah dia Pemohon ini sebagai warga negara Indonesia yang menjabat sebagai hakim ad hoc atau mewakili juga Organisasi Ikatan Hakim Indonesia cabang PHI, satu. Yang kedua, terkait dengan masa jabatan hakim ad hoc ini apakah ... apakah betul kerugian konstitusional yang dirasakan oleh para Pemohon ini bersumber dari sistem pengangkatan atau pemberhentian hakim ad hoc, sumber ini sehingga dinyatakan memiliki kerugian konstitusional? Kemudian, tentang persoalan diskriminasi coba kembali dibaca ya, disinkronkan dengan pemahaman pengertian diskriminasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, ini kan, ada kaitannya dengan persoalan HAM. Apakah memang itu maksudnya atau memang Saudara bisa ingin memperluas? Ini juga Saudara bisa mensinkronkan dengan beberapa putusan Mahkamah terutama Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014, ini dulu kita juga banyak mengadili permohonan-permohonan yang diajukan oleh beberapa hakim ad hoc, antara lain ad hoc tipikor, ada hakim ad hoc perikanan, ada hakim ad hoc PHI juga ya, coba dibaca itu ya, terutama dalam halaman 112 dimana memang Mahkamah mengatakan antara lain kita tidak bisa juga sebetulnya memperlakukan yang sama terhadap satu hal yang berbeda dan sebaliknya. Kemudian kalau memang kata-kata ad hoc itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang tepat dan keliru sesuai dengan posita Saudara, terus kira-kira labelling-nya kita berikan apa? Apakah tidak usah pakai ad hoc? Apakah cukup hakim PHI saja? Atau ditambah dengan permanen? Atau bagaimana ya, supaya lebih lurus maksud dan tujuannya itu. Kemudian, Saudara kan, juga ingin menyamakan sebetulnya posisi antara hakim yang permanen dengan ... atau hakim karier dengan hakim ad hoc ini. Jadi, tujuannya apa? Apakah hanya ingin menyamakan posisi sama dengan hakim karier atau memang sama sekali kurang pas menyebutkan dengan hakim ad hoc? Tentu pola rekrutmennya juga dipersoalkan ya, pola rekrutmennya hakim ad hoc dengan hakim karier kan, juga punya perbedaan dari segi rekrutmen itu. Kemudian juga mengenai pembatasan periodisasi masa kerja dan masa pensiun hakim ad hoc ini. Kenapa ini juga Saudara menyatakan keberatan? Karena kan, sampai sekarang pun sebetulnya masih banyak antara lain kekuasaan kehakiman yang berada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, katakanlah hakim Mahkamah Konstitusi sendiri, itu kan, juga masih banyak ... masih punya masa periodisasi. Ya, kan? Lima tahun.

4

Bahkan beberapa hakim konstitusi yang pernah jadi Ketua Mahkamah Konstitusi pun kalau mereka ingin kembali untuk menjadi hakim konstitusi tetap dilakukan rekrutmen baru oleh lembaga yang tadinya yang melakukan rekrutment apakah itu dari Pemerintah, apakah itu dari Mahkamah Agung, maupun juga dari DPR. Lima tahun, memang tapi tidak bicara masalah ad hoc, tapi namanya Hakim Mahkamah Konstitusi, tapi periodisasinya memang dibatasi juga, itu, cukup 5 tahun, gitu. Nah, ini bisa enggak, dipersandingkan apple to apple? Dan selama ini Hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah berjalan dari tahun 2013 itu memang berganti-ganti terus, gitu, berganti-ganti terus tiap 5 tahun. Jadi, ada pola rekrutmennya sendiri sesuai dengan undang-undang. Saya kira itu dulu, Pak Ketua. Nanti saya coba lanjutkan lagi. Terima kasih. 17.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih, Yang Mulia. Persilakan, Yang Mulia DR. Suhartoyo.

18.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya tambahkan saja dari Pemohon, ya? Jadi, Pemohon ... sudah pernah beracara, Bapak, di sini? Advokat, pengacara Bapak Kuasa.

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Belum pernah.

20.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Belum, ya.

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Ya.

22.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, prinsip ada 4 ... sistematika itu ada 4 bagian. Yang pertama, kewenangan Mahkamah. Bapak sudah benar, sih. Kedua, mengenai legal standing/kedudukan hukum. Ketiga, pokok permohonan atau alasanalasan permohonan atau posita itu. Kemudian empat, petitum. Yang pertama ini cukup ... di ... mesti Bapak sandarkan langsung bahwa oleh karena pengujian ini adalah mengenai pengujian yang 5

diajukan Pemohon tentang Pasal 67 undang-undang sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili atau memeriksa permohonan a quo. Singkat saja. Kemudian, legal standing juga Bapak sampai berapa puluh halaman ini? Enggak usah di ... ini dipersingkat saja, dipadatkan. Bapak ... Permohonan Bapak ini cukup 10-15 lembar sudah cukup ini. Paling banyak 12 halaman, 12 lembar cukup ini. Dipadatkan. Ada redudansi, pengulangan-pengulangan di argumentasi alasan-alasan itu di poin 3 itu, itu dibuang saja. Bahwa prinsipnya kan, ada ketidakadilan, ada ketidakperlakuan yang sama berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan ... dan Pasal 27 ayat (1), perlakuan di depan hukum itu kan, perlakuan yang sama. Artinya kalau ... kalau yang dijadikan … apa ... batu uji itu kalau orang bicara banyak tentang batu uji itu, itu pasalpasal itu ya, mestinya kenapa Bapak hanya minta di petitum itu? Mintanya tetap harusnya kan, sama seperti yang disampaikan Pak Patrialis tadi. Harus sama dengan hakim karier, kan gitu mestinya, kalau Bapak konsisten dengan minta perlakuan yang sama. Tapi kalau saya cermati dari permohonan Anda, masih tetap ada periodisasi setiap 5 tahun, hanya bisa diangkat 1 kali, tapi Bapak minta masih bisa diangkat setiap 5 tahun sampai batas pensiun umur 62 kalau untuk PN. Ya, kan? 23.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Ya.

24.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Umur 67 untuk Mahkamah Agung. Ini juga akhirnya enggak sama. Enggak sama dengan apa yang terjadi yang ada di pengadilan negeri dan Mahkamah Agung pada saat ini. Hakim pengadilan negeri pensiunnya umur berapa? Umur 65, ya kan? Mahkamah Agung umurnya berapa? Pensiunnya berapa? Umur 70. Ini soal pensiunnya. Kemudian, periodisasi ada tidak? Terlepas dari permintaan Anda itu nanti apakah “berlebihan” atau tidak, tapi sebagai bentuk konsekuensi bahwa Anda minta dipersamakan, diperlakukan sama sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya mestinya mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya mestinya harus seperti itu, kan? Tapi kalau seperti ini menjadi ambigu kalau Anda minta diperlakukan sama, tapi yang Anda minta tidak sama seperti yang ingin Anda minta samakan itu, ya kan? Masih 62, 62, itu apa coba, 62 itu hakim apa? Pensiun 62 kan, enggak ada, dulu itu. Meskipun sekarang ada wacana akan kembali ke berapa, begitu kan. Malah hakim ad hoc

6

pun sekarang sudah ada wacana juga, apakah masih diperlukan atau tidak, tapi itu persoalan lain. Tapi benar Pak Patrialis tadi bahwa kenapa Anda tidak minta kok, dipersamakan sama itu kenapa tidak … apa? Hakim apa hakim karier … hakim juga hakim karier dengan spesialisasi khusus atau apa? Coba Anda cari formulasi yang tepat yang … jangan kemudian ad hoc, ad hoc. Ad hoc itu sebenarnya konon kan, filosofinya itu hanya dibentuk sementara karena kebutuhan tentang hakim-hakim yang punya keahlian khusus supaya dapat diperbantukan pada peradilan-peradilan tertentu yang tentunya yang dimiliki oleh hakim karier dipandang kurang ketika itu, kan. Tapi kalau sekarang Pak Aritonang ya, Bapak Hakim PHI mana? 25.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Tanjung Karang.

26.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tanjung Karang, kan? PHI, ya?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Ya.

28.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Hakim peradilan umum pun sekarang sudah banyak juga yang ikut pelatihan-pelatihan yang dimiliki oleh spesialisasi yang dimiliki oleh hakim PHI, ya kan? Jadi, hanya … jangan kemudian seperti halnya itu performa saja, Pak Aritonang, coba. Jadi, keberadaan Bapak di situ kemudian di samping bisa memberi warna hakim-hakim karier yang konon dipandang kurang pengetahuannya tentang hubungan industrial, tapi oleh karena memang sekarang sudah … Mahkamah pun sudah responsif, sudah banyak bahkan sering hakim-hakim itu secara periodik itu ada pelatihanpelatihan khusus, hakim niaga, hakim industrial, saya juga pernah ikut dulu di Mega Mendung itu 2 minggu atau 1 bulan itu, pernah tahun 2010 saya ikut. Jadi, ketika kemudian di persidangan, Bapak jangan hanya semata-mata merupakan representasi dari … Bapak dari pengusaha atau dari pekerja?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Pekerja, Yang Mulia. 7

30.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pekerja. Jangan hanya semata-mata representasi itu, itu artinya hanya seperti formalitas belaka kalau menurut saya. Ya, mestinya Bapak minta itu supaya dipertegas kedudukan itu supaya … kami harus sama karena argumentasi Bapak ajukan tadi di poin berapa juga saya baca bahwa kami ini dalam segala hal sama. Termasuk diperlakukan Komisi Yudisial pun sama, ada kan, argumentasinya itu. Kenapa hanya minta setengah-setengah? Tapi tidak menutup apa yang Bapak buka di depan bahwa Bapak ingin minta disamakan, tapi di belakang, di petitum minta kok masih berbeda, masih setiap 5 tahun dipilih kembali, kemudian … apa itu … pensiun 62. Kalau Bapak dipilih 5 tahun sekali Bapak merasa ada enggak independensi Bapak itu terusik? Bapak jujur saja, baik dari organisasi Bapak yang mengusulkan dari pekerja sendiri maupun dari Mahkamah Agung. Merasa enggak Bapak independensi Bapak itu sebenarnya agak sedikit … bukan sedikit, ada pengaruh-pengaruh di situ. Itu ada di hati nurani Bapak yang bisa menjawab. Itu nanti … kalau perlu Bapak eksplor ke sana karena ada pakar juga ketika memberi keterangan di persidangan ini juga mengatakan bahwa independensi itu sangat terpengaruh di situ, konsistensi juga. Itu ya, kemudian tadi dipadatkan saja, tapi pesan-pesan, muatan itu sudah ada di sini tinggal nanti dipadatkan. Kemudian, petitum, Pak, barangkali Pak Aritonang ini atau Pak Harmoko, ya. Pak Harmoko kan panggilannya?

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Betul, Yang Mulia.

32.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini kan, petitum nomor 1 dan nomor 2 ini apa ini? Ini saja, mengabulkan permohonan Pemohon, begitu saja, kan? Nomor 2 ini menyatakan Pasal 67 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian tiga, tidak memiliki kekuatan mengikat, tapi kenapa kok, Bapak minta bersyarat di angka berikutnya, angka 4, angka 5 karena sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat, ya berarti bablas itu, hilang kan? Tapi kalau pilihan Bapak ada pada angka 4 yang mempunyai … apa … konstitusional-konstitusional itu, ya itu saja Bapak pertegas. Jangan pakai angka 2, angka 3 ini. Ya, kan? Kalau Bapak ingin bahwa norma pasal itu dinyatakan tidak berlaku ya, itu baru Bapak pakai yang angka 2, angka 3 pas, tepat itu. Tapi kalau Bapak mau pakai yang 8

sebenarnya yang diminta itu adalah angka 4, angka 5, ya mestinya angka 4, angka 5 itu di angka menjadi angka 2, angka 3. Angka 2, angka 3 ini enggak ada artinya. Tapi juga harus … memang harus ada ini. Kalau Pasal 2, Pasal 3 ini enggak ada … Pasal 67 ayat (2) ini Bapak nyatakan minta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan bertentangan, ya berarti Bapak pure itu jadi hakim seperti karier toh. Enggak ada periodisasi dan … ya, kan? Atau mungkin sebaliknya, malah ada penga … tidak jelas karena pengaturannya dihilangkan. Makanya kalau Bapak memilih bahwa itu diberlakukan secara bersyarat, ya angka 3, angka 4 ini … angka 4, angka 5 ini Bapak naikkan. Tapi semua pilihan ada pada Bapak, ya. Jadi, kami hanya minta … apa … memberikan saran saja, nanti bisa dipertimbangkan di … di perbaikan. Barangkali itu, Pak Ketua. Terima kasih. 33.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih. Sedikit saya tambahkan lagi mengenai formalitas tadi sudah, ya. Saya dari isi daripada permohonan ini. Kontennya ada sedikit memang yang harus ditegaskan karena hakim ad hoc … PHI menurut permohonan Saudara ini berbeda juga dengan hakim ad hoc yang lain, misalnya seperti di sini saya baca hakim ad hoc pengadilan niaga dengan hakim ad hoc pengadilan pajak, ya. Ini coba dulu lagi di … apa namanya … lebih lanjut dijelaskan kenapa ini Saudara ada argumentasi bahwa ini dibedakan dari hakim ad hoc yang lain. Namun secara umum, Saudara mendalilkan agar dipersamakan dengan hakim ad hoc … saya ulangi, saya ulangi, hakim karier, ya. Jadi, sifatnya bahwa hakim PHI itu menyidangkan perkara sama dengan hakim karier menyidangkan perkara khususnya hubungan industrial, itu yang saya lihat di sini sehingga Saudara menyatakan hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung itu bersifat permanen. Itu ya, argumentasinya ini yang di dalam permohonan halaman 13 ini. Jadi, coba nanti ini juga diuraikan lebih lanjut argumentasi Saudara ini. Namun kemudian, kalau kita pertentangkan dengan argumentasi Saudara yang menyatakan bahwa hakim sebagai pejabat negara tentu juga hakim ad hoc PHI juga sama sebagai hakim karier, yaitu pejabat negara. Namun, ya … namun itu mungkin sudah pernah ditolak oleh pengadilan … Mahkamah, ya. Nah, boleh dilihat ke Undang-Undang ASN ya, Undang-Undang ASN itu jelas dan tegas di sana di Pasal 121 itu Undang-Undang ASN itu menyatakan memang hakim dari mulai pejabat, Ketua Mahkamah Agung, ketua muda, dan seterusnya hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu adalah pejabat negara, kecuali hakim ad hoc, gitu

9

ya. Nah, itu sudah jelas di dalam Undang-Undang ASN menyebutkan seperti itu. Nah, itu barangkali sebagai tambahan agar mempertegas argumentasi Saudara dalam posita ini agar kemudian nanti kita bisa melihat argumentasi Saudara itu kuatnya di mana, dihubungkan dengan tadi diskriminasi ya, perbedaan-perbedaan dari hakim karier. Itu barangkali sedikit mengenai isi dari permohonan Saudara ini. Kemudian saya ingatkan kembali, memang Mahkamah Konstitusi sudah ada memutus tentang permohonan hakim ad hoc ini. Itu juga Saudara harus lihat kembali dulu bagaimana pertimbanganpertimbangan yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu agar itu juga menjadi pegangan Saudara dalam melakukan perbaikan dari permohonan Saudara ini. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Harap itu nanti menjadi catatan Saudara untuk perbaikan selanjutnya. Barangkali masih ada dari Yang Mulia? Cukup? Dari saya cukup, barangkali itu saja sehingga dalam proses selanjutnya adalah Pemohon kalau memang menerima apa yang sudah disarankan oleh Majelis, nanti dalam perbaikan permohonan, waktu yang diberikan adalah ya … sampai hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 ya, pukul 10.00 WIB. Saya ulangi, hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 pukul 10.00 WIB, ini perbaikan permohonan sudah diterima nanti di Kepaniteraan Mahkamah. Kalau lebih cepat dari tanggal itu juga lebih bagus. Jadi, untuk selanjutnya itu yang menjadi tugas dari Pemohon untuk perbaikan dari permohonan. Apabila saran-saran yang telah diberikan oleh Majelis tadi, oleh Pemohon dapat menggunakannya. Barangkali itu saja dari Pemohon. Masih ada tanggapan lebih lanjut? Silakan. 34.

KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO Terima kasih, Majelis.

10

35.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, oleh karena itu pemeriksaan dalam permohonan ini kami anggap selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.47 WIB Jakarta, 13 Juli 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

11