1
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 07 / Per / Dep.2 / XII /2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH BAGI PENGEMBANGAN KOPERASI PEMULA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Menimbang
: a.
bahwa koperasi dalam melayani kebutuhan anggotanya masih
menghadapi
berbagai
kendala
diantaranya
keterbatasan modal, maka dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil anggota koperasi, diperlukan peran aktif Pemerintah Pusat dan Daerah melalui pemberian bantuan dana yang bersumber dari bantuan Pemerintah; b.
bahwa
dalam
rangka
mewujudkan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, diperlukan dukungan bantuan dana
yang
bersumber
dari
bantuan
pemerintah
berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Jln
Kecil
dan
Menengah
Republik
Indonesia
Nomor
18/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
2
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Bagi Koperasi Pemula; Mengingat
: 1.
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
1992
tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 2.
Undang–Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang–Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
Undang–Undang Pemeriksaan
Nomor
15
Pengelolaan
Tahun dan
2004
tentang
Tanggung
Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Jln
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
3
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor 5679); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 11.
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 62
Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015
Pelaksanaan
Anggaran
Negara/Lembaga
tentang
Bantuan
(Berita
Negara
Pada
Mekanisme Kementerian
Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745); 13. Peraturan
Menteri
Menengah
Koperasi
Republik
dan
Usaha
Indonesia
18/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang
Kecil
dan
Nomor
Pedoman Umum
Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Jln
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 789); 14. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik
Indonesia
Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
Nomor
4
33/KEP/M.KUKM/XII/2016 tentang Penetapan Program Bantuan Dana bagi Koperasi Pemula dan Program Bantuan Dana bagi Wirausaha Pemula sebagai bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DEPUTI
BIDANG
PEMBIAYAAN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH BAGI PENGEMBANGAN KOPERASI PEMULA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, Kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah / non pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.
2.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan
prinsip
Koperasi
sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian. 3.
Usaha Mikro dan Kecil adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang–Undang tentang Usaha Mikro, Kecil,
Jln
dan Menengah dan merupakan anggota koperasi. 4.
Calon Peserta Program adalah koperasi yang mengajukan usulan/permohonan Bantuan Pemerintah kepada Menteri Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
5
Cq.
Deputi
dan/atau
SKPD
Provinsi/DI
atau
SKPD
Kabupaten/Kota. 5.
Peserta Program adalah koperasi Calon Peserta Program yang ditetapkan melalui Keputusan Deputi.
6.
Penerima Bantuan Pemerintah adalah koperasi pemula Peserta
Program
yang
ditetapkan
melalui
Keputusan
Pejabat Pembuat Komitmen. 7.
Pejabat Pembuat Komitmen
yang selanjutnya adalah
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri dan diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
9.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah
Bupati/Walikota
unsur
pembantu
dalam
Gubernur,
bentuk
dan/atau
Dinas/Badan
yang
menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota. 10. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 11. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Jln
Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
6
BAB II TUJUAN, DAN SASARAN BANTUAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Tujuan Bantuan Pemerintah
memberikan
bantuan untuk
penguatan struktur permodalan dalam rangka pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro kecil anggota koperasi yang memiliki usaha produktif. Bagian Kedua Sasaran Pasal 3 Sasaran
Bantuan
pemerintah
Pemerintah
kepada
adalah
koperasi
tersalurnya
Pemula
bantuan
dalam
rangka
pengembangan usaha koperasi dan anggota koperasi. BAB III SUMBER DAN STATUS DANA Bagian Kesatu Sumber Pasal 4 Sumber Bantuan Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berupa Belanja Bantuan Pemerintah. Bagian Kedua Status Pasal 5
Jln
(1)
Bantuan dana dialokasikan melalui transfer uang kepada penerima bantuan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per koperasi. Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
7
(2)
Transfer uang yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan ke Negara.
(3)
Perlakuan akuntansi terhadap dana bantuan yang diterima Peserta Program
dibukukan dalam neraca Penerima
Bantuan. BAB IV PERSYARATAN, USULAN DAN SELEKSI, PENETAPAN SERTA PENCAIRAN BANTUAN DANA Bagian Kesatu Persyaratan Koperasi Calon Peserta Program Pasal 6 Koperasi
Calon
Peserta
Program
pada
saat
mengajukan
permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut : a.
telah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan copy akta pendirian dan keputusan tentang pengesahan Badan Hukum koperasi yang dilegalisir oleh SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI dan/atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq. Deputi Bidang Kelembagaan;
b.
bukan koperasi karyawan dan koperasi fungsional yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari koperasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Lampiran A-7;
c.
diutamakan Koperasi aktif yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun terakhir yang dibuktikan dengan
surat
pernyataan
tertulis
dari
koperasi
yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Lampiran A-7; d.
belum pernah mendapatkan bantuan dana sejenis yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari koperasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Lampiran
Jln
A-7; e.
bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi, dan kelengkapan administrasi yang diberikan Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
8
dalam tahap seleksi, pencairan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Lampiran A-7; f.
belum
pernah
menerima
pinjaman
dan/atau
sedang
mengajukan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM) yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari koperasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Lampiran A-7; g.
memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengawas dan pengurus dengan periode yang masih berlaku dan dilegalisir oleh SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI dan/atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada Lampiran A-8;
h.
memiliki daftar anggota yang dinyatakan dalam bentuk foto copy yang dilegalisir oleh pengurus;
i.
memiliki tempat kedudukan dan alamat koperasi yang jelas serta sarana kerja yang memadai sebagaimana dimaksud pada Lampiran A-9;
j.
profil
Koperasi
Peserta
Program
yang
berisi
data
kelembagaan, usaha dan keuangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran A-9; k.
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nasional;
l.
memiliki rekening yang masih aktif di bank atas nama Koperasi;dan
m.
notulen rapat pengurus tentang keikutsertaan program sebagaimana dimaksud pada Lampiran A-10. Bagian Kedua Usulan dan Seleksi Koperasi Calon Peserta Program Pasal 7
Jln
(1). Koperasi Calon Peserta Program mengajukan permohonan usulan secara tertulis sebagai Peserta Program dengan tata cara sebagai berikut : Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
9
a.
pengajuan surat permohonan mengikuti program dari Koperasi Primer Kabupaten/Kota ditujukan kepada SKPD Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada SKPD Provinsi/DI sebagaimana dimaksud pada Lampiran A1,
dilampiri
dengan
kelengkapan
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; b.
pengajuan surat permohonan mengikuti Program dari Koperasi Primer Provinsi/DI ditujukan kepada SKPD Provinsi/DI Deputi
dan
dan
dimaksud
ditembuskan
SKPD
pada
kelengkapan
kepada
Kabupaten/Kota
Lampiran
persyaratan
A-2,
Menteri
cq
sebagaimana
dilampiri
sebagaimana
dengan
dimaksud
dalam pasal 6;dan c.
pengajuan surat permohonan mengikuti program dari Koperasi Primer Nasional ditujukan kepada Menteri cq Deputi dan ditembuskan kepada SKPD Provinsi/DI dan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Lampiran A-3, dilampiri dengan kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. (2)
SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap usulan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan memberikan surat rekomendasi yang ditujukan SKPD Provinsi/DI sebagaimana dimaksud pada lampiran A-4, dengan tembusan kepada Menteri cq Deputi.
(3)
SKPD Provinsi/DI memberikan Surat Dukungan Kepada Menteri
cq
Deputi
Kabupaten/Kota
atas
rekomendasi
sebagaimana
usulan
dimaksud
SKPD
ayat
(2),
sebagaimana dimaksud pada Lampiran A-5. (4)
SKPD Provinsi/DI melakukan seleksi terhadap usulan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan merekomendasikan
nama-nama
koperasi
hasil
seleksi
kepada Menteri cq Deputi sebagaimana dimaksud pada Jln
Lampiran
A-6
dan
ditembuskan
Kabupaten/Kota.
Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
kepada
SKPD
10
(5)
Deputi
melakukan
sebagaimana
seleksi
dimaksud
terhadap
pada
ayat
usulan (1)
koperasi,
huruf
c,
dan
mengajukan nama-nama koperasi hasil seleksi kepada Menteri
cq
Deputi
dan
ditembuskan
kepada
SKPD
Provinsi/DI dan SKPD Kabupaten/Kota. (6)
Pengajuan proposal dapat melalui E-Proposal ditujukan kepada
Menteri
cq
Deputi
dengan
http://www.pembiayaan.depkop.go.id
alamat untuk
website menjadi
peserta program dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
6
serta
surat
rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI. Bagian Ketiga Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah Pasal 8 (1)
Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
7
penanggungjawab
dilakukan kegiatan
oleh pada
Asisten
Deputi
Deputi
Bidang
Pembiayaan. (2)
Deputi atas nama Menteri menetapkan Koperasi Calon Peserta Program menjadi Koperasi Peserta Program sesuai kelengkapan administrasi dan surat keterangan dan/atau hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 7.
(3)
Keputusan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama Koperasi, nomor badan hukum, alamat Koperasi Peserta Program, serta besarnya nilai bantuan.
(4)
Penetapan
Koperasi
Peserta
Program
oleh
Deputi
disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jln
(5)
PPK menetapkan Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan
Keputusan
Deputi
tentang
Koperasi Peserta Program. Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
Penetapan
11
Bagian Keempat Pencairan Bantuan Dana Pasal 9 Untuk mencairkan dana bantuan, Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah
wajib
melengkapi
dokumen
persyaratan
yang
diperlukan yaitu : a.
surat permohonan pencairan bantuan Pemerintah dari Pengurus Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah kepada PPK Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada Lampiran B-1;
b.
berita
acara
penarikan
Bantuan
Pemerintah
yang
bermaterai dan ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah dan diketahui oleh SKPD Provinsi/DI
dan/atau
Kabupaten/Kota
sebagaimana
dimaksud pada Lampiran B-2; c.
kwitansi penerimaan Bantuan Pemerintah yang bermaterai dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran B-3;
d.
fotocopy NPWP Nasional atas nama Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah;
e.
fotocopy Rekening atas nama Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah yang masih aktif di bank yang dinyatakan dengan surat keterangan bank sebagaimana dimaksud pada Lampiran B-4;
f.
surat pernyataan bertanggungjawab dari Pengurus Koperasi Penerima
Bantuan
penggunaan
Pemerintah
bantuan
atas
sebagaimana
penyaluran
atau
dimaksud
pada
Lampiran B-5; g.
surat
pernyataan
bertanggungjawab
atas
kebenaran
data/informasi Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah hasil Jln
seleksi
dari
SKPD
Provinsi/DI
dan/atau
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Lampiran B6; dan
Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
12
h.
Perjanjian kerjasama dari pengurus koperasi Penerima Bantuan
Pemerintah
sebagaimana
dimaksud
pada
Lampiran B-7. Pasal 10 (1)
PPK
melakukan
pengecekan
kelengkapan
dokumen
administrasi permohonan pencairan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM (PP SPM). (2)
Petugas Verifikasi Deputi Bidang Pembiayaan meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing Koperasi Peserta Program.
(3)
Atas permintaan PPK, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS untuk Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah.
(4)
Atas dasar SPM-LS, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) bantuan pemerintah dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah.
(5)
Dana yang sudah masuk ke rekening atas nama koperasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengurus Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah. BAB V KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 11
Organisasi pelaksana program terdiri dari :
Jln
a.
Deputi;
b.
PPK;
c.
PPSPM;
d.
SKPD Provinsi/DI; dan
e.
SKPD Kabupaten/Kota.
Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
13
Pasal 12 Deputi dalam melaksanakan Program mempunyai tugas : a.
melakukan
koordinasi
perencanaan
dan
pelaksanaan
program dengan pihak terkait di pusat dan di daerah; b.
menerbitkan Petunjuk Teknis pelaksanaan program;
c.
melakukan sosialisasi program dengan pihak-pihak terkait di pusat dan daerah;
d.
menerima
dan
meneliti
dokumen
administrasi
Calon
Peserta Program hasil seleksi yang direkomendasikan/ didukung
SKPD
Kabupaten/Kota
dan/atau
SKPD
Provinsi/DI; e.
menetapkan Koperasi Peserta Program berdasarkan hasil seleksi
SKPD
Provinsi/Dl
dan/atau
SKPD
Kabupaten/Kota; f.
menetapkan Calon Peserta Program yang mengajukan usulan langsung kepada Menteri cq Deputi untuk menjadi Peserta
Program
setelah
mendapat
dukungan
SKPD
Provinsi/DI, rekomendasi SKPD Kabupaten/Kota; dan g.
melakukan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
perkembangan pelaksanaan program. Pasal 13 PPK mempunyai tugas : a.
melakukan penelitian kelengkapan dokumen administrasi pencairan Bantuan Pemerintah;
b.
menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Deputi tentang Penetapan Koperasi Peserta Program; dan
c.
melaksanakan proses pencairan kepada Penerima Bantuan Pemerintah. Pasal 14
Jln
PPSPM mempunyai tugas : a.
melakukan penelitian kelengkapan dokumen administrasi pencairan dana yang diajukan PPK; dan Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
14
b.
menerbitkan SPM yang ditujukan kepada KPPN Jakarta VI. Pasal 15
SKPD Provinsi/DI mempunyai tugas : a.
melakukan koordinasi penyelenggaraan program dengan pihak terkait tingkat kabupaten/kota dan pusat;
b.
melakukan dan mengusulkan hasil seleksi nama-nama Calon Peserta Program yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
c.
menerbitkan surat dukungan/rekomendasi atas usulan Koperasi
Calon
Peserta
Program
dari
SKPD
Kabupaten/kota; d.
bertanggungjawab
secara
penuh
terhadap
validasi
kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi Penerima Bantuan; e.
memberikan bimbingan, pembinaan, advokasi, pengawasan dan membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan program;
f.
membantu Penerima Bantuan dalam penyelesaian dokumen administrasi pencairan dana;
g.
membantu Penerima Bantuan dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeur) yang mengakibatkan terjadinya kerugian Penerima Bantuan; dan
h.
melakukan
monitoring,
perkembangan
evaluasi
pelaksanaan
program
dan setiap
pelaporan semester
selama 2 (dua) tahun. Pasal 16 SKPD Kabupaten/Kota mempunyai tugas : a. Jln
melakukan koordinasi penyelenggaraan program dengan pihak terkait tingkat Provinsi/DI dan Pusat;
b.
melakukan dan mengusulkan hasil seleksi nama-nama Calon Peserta Program yang dinilai layak dan memenuhi Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
15
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 7; c.
bertanggung
jawab
secara
penuh
terhadap
validasi
kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi Penerima Bantuan; d.
memberikan bimbingan, pembinaan, advokasi, pengawasan dan membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan program;
e.
membantu Penerima Bantuan dalam penyelesaian dokumen administrasi pencairan dana;
f.
membantu Penerima Bantuan dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeur) yang mengakibatkan terjadinya kerugian Penerima Bantuan; dan
g.
melakukan
monitoring,
evaluasi
perkembangan pelaksanaan
dan
pelaporan
program setiap semester
selama 2 (dua) tahun. BAB VI SANKSI DAN PENGALIHAN Pasal 17 (1)
Koperasi Penerima Bantuan yang memanfaatkan dana bantuan
tidak
sesuai
dengan
peruntukannya
akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2)
Deputi
berwenang
membatalkan
dan
mengalihkan
penetapan Peserta Program dengan alasan tertentu atas dasar laporan dan usulan
tertulis dari SKPD Provinsi/DI
dan/atau SKPD Kab/Kota. (3)
Penetapan Peserta Program Pengganti dilakukan dengan mengutamakan calon peserta yang berlokasi di Provinsi/DI dan
Jln
Kabupaten/Kota
yang
sama,
dengan
mempertimbangkan masukan yang disampaikan oleh SKPD Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.
Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
16
BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 18 (1)
Deputi
melakukan
koordinasi
dengan
Pemangku
kepentingan terkait, SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program bantuan. (2)
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dilaksanakan
setiap
semester
dan
berjenjang
sebagai
berikut : a.
Koperasi Penerima Program wajib melaporkan secara tertulis bahwa dana telah diterima/masuk dalam rekening koperasi kepada SKPD Kabupaten/Kota atau SKPD Provinsi/DI dengan tembusan kepada Deputi;
b.
Koperasi
Penerima
memanfaatkan
Bantuan
seluruh
dana
harus
sudah
bantuannya
paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya dana bantuan/ masuk
ke
rekening
koperasi
dan
menyampaikan
laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK sebagaimana
dimaksud
pada
Lampiran
C-1
dan
melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada SKPD Kabupaten/Kota
atau
SKPD
Provinsi/DI
dengan
tembusan kepada Deputi sebagaimana dimaksud pada Lampiran C-2; c.
SKPD Kabupaten/Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program kepada SKPD Provinsi/DI dengan tembusan kepada Deputi sebagaimana dimaksud pada Lampiran C-3;
d.
SKPD Provinsi/DI melaporkan hasil monitoring dan evaluasi
perkembangan
pelaksanaan
sebagaimana dimaksud huruf Jln
program
c kepada Deputi
sebagaimana dimaksud pada Lampiran C-4; dan e.
Deputi
melaporkan
perkembangan
program kepada Menteri. Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
pelaksanaan
17
(3)
Laporan perkembangan pelaksanaan program dilakukan setiap semester selama 2 (dua) tahun. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19
(1)
Terhadap Penerima Program Bantuan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap mempedomani peraturan pada program
yang sama dalam periode yang
berlaku. (2)
Terhadap Calon Peserta Program yang masih dalam proses usulan berlaku peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2016 DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
BRAMAN SETYO
Jln
Draft SM.1.4
SM.1
Asdep.2.2
Sesdep.2
Inspektur
....../.......
....../.......
....../.......
......../.......
......./.......
