Analisis Isi Media
Judul: MIP No 12 Usulan Revisi UU Terorisme Periode: 01/01/1970 Tanggal terbit: 19/01/2016
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Media
.
Monitoring media pada tanggal 19 Januari 2016 tentang pemberitaan Usulan Revisi Undangundang Terorisme didominasi oleh media daring Detik.com sebanyak sembilan berita. Selanjutnya Viva.Co.id dan AntaraNews.com masing-masing mengangkat isu tersebut sebanyak lima berita. Sedangkan Okezone.com dan Inilah.com masing-masing memberitakan empat berita. Untuk media cetak, kompas terbanyak memberitakan dengan dua berita disusul rakyat Merdeka serta Pikiran Rakyat masing-masing satu berita.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu
.
Pada pemberitaan mengenai Usulan Revisi Undang-undang Terorisme, terbagi dalam tiga isu turunan yakni Desakan Revisi UU Terorisme, Pro dan Kontra serta Poin Revisi. Isu Desakan Revisi UU Terorime merupakan isu terbanyak yang diangkat oleh media dengan 17 berita. Kemudian Pro dan Kontra sebanyak delapan berita dan isu Poin Revisi sebanyak enam berita.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Media dan Isu
.
Media Detik.com dan Viva.co.id secara lengkap memberitakan tiga isu soal Usulan Revisi Undang-undang Terorisme. Inilah.com, Kompas, Pikiran Rakyat dan rakyat Merdeka hanya menurunkan satu dari tiga isu yang ada. Sedangkan Antara.News.com dan Okezone.com memberitakan dua isu diantarnya.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Tendensi
.
Pemberitaan media hari ini didominasi berita bertendensi Netral, yaitu 25 berita (80,6%), dan pemberitaan bertendensi Positif enam berita (19,4%).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Media dan Tendensi
.
Dari delapan media yang mengangkat isu mengenai Usulan Revisi UU Terorisme, semuanya mengangkat isu tersebut dengan tendensi netral. Sementara Detik.com, Viva.co.id, AntaraNews.com, dan Inilah.com mengangkat isu tersebut dengan tendensi positif.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Narasumber
.
Narasumber yang paling banyak dikutip pernyataannya adalah Ade Komarudin (Ketua DPR) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebanyak lima pernyataan kutipan berita, diikuti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sebanyak tiga pernyataan kutipan berita.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Dari hasil Monitoring media pada tanggal 19 Januari 2016 tentang pemberitaan Usulan Revisi Undang-undang Terorisme dijaring sebanyak 31 berita. Media daring Detik.com adalah media yang paling banyak memberitakan yaitu sebanyak sembilan berita. Untuk media cetak, Kompas terbanyak memberitakan dengan dua berita. Isu terbanyak yaitu mengenai Desakan Revisi UU Terorisme yaitu sebanyak 17 berita. Pemberitaan media hari ini didominasi berita bertendensi Netral yaitu 25 berita (80,6%). Narasumber yang paling banyak dikutip pernyataannya adalah Ade Komarudin (Ketua DPR) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebanyak lima pernyataan kutipan berita.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Aksi teroris di Indonesia sudah berulang kali terjadi, terakhir pada Januari 2016 lalu, aksi teror kembali terjadi di Jl. MH Thamrin Jakarta. Dari tragedi tersebut kemudian mengemuka pentingnya merevisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dari berbagai pihak. Revisi ini antara lain untuk penguatan wewenang aparat sehingga mereka bisa lebih cepat menindak pelaku teror sebelum aksi teror terjadi. Kemudian memberikan ruang lebih luas bagi penegak hukum untuk memproses siapa saja yang berpotensi melakukan aksi teror. Selama ini Polri bisa mendeteksi tetapi tidak bisa menindak sebelum teroris beraksi. Pemerintah sendiri menyadari UU Terorisme membuat aparat tak leluasa melakukan tindakan preventif terhadap aksi teroris. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah akan mempercepat pembahasan revisi UU Terorisme.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
