ASLI KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU PUTUSAN Nomor: 90/VI/KIP-BKL/PN.PS/2016
1. IDENTITAS (1.1) Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 90/VI/KIP-BKL.PSI/2016 yang diajukan oleh: Nama
:
Mahesa Utama Putra
Alamat
:
Jl.Cendrawasih
No27,Rt
20,Rw
01Kel.Pematang
Gubernur
Kec.Muara Bangkahulu Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai Pemohon TERHADAP Dinas Sosial Kota Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai Termohon. (1.2) Telah membaca surat-surat Pemohon ; Telah mendengar keterangan Pemohon ; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon ; 2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 23 Mei 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi
Bengkulu pada tanggal 23 Mei 2016 dan di registrasi dengan Nomor : 90/VI/KIPBKL.PSI/2016 tanggal 8 Juni 2016 B. Kronologis (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Dinas Sosial kota Bengkulu cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Kota Bengkulu pada tanggal 31 Maret 2016 dengan Nomor surat 0.23/Pribadi/DOC/III/2016 , dengan tanda terima bukti surat oleh Termohon tanggal 31 Maret 2016. Adapun informasi yang diminta adalah
1. Salinan Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2014-2015 2. Salinan Dokumen Kegiatan Dan Anggaran (RKA) Tahun 2014-2015 3. Salianan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Sosial Kota Bengkulu 2013-2014 4. Salinan Daftar Pegawai Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Di Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2014-2015 5. Salinan Seluruh Dokumen Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Beserta Data Pendukung Lainnya Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2014-2015 6. Dokumen Kontrak Dan Dokumen Pencairan/Laporan Keuangan Beserta Data Pendukung Lain (Sp2d,Kwitansi) Seluruh Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Sosial Kota Bengkulu 2014-2015 7. Dokumen Lengkap (Laporan Spj, Sp2d, Kwitansi) Perjalanan Dinas Dan Dana Rutin Dinas Sosial Kota Bengkulu 8. Dokumen Beserta Data Pendukung Lainya Hasil Tindak Lanjut Temuan BPK Ri Perwakilan Bengkulu Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 Dinas Sosial Kota Bengkulu 9. Dokumen Penerimaan Uang Negara Dari Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBK) Di Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2013-2015 10. Dokumen Daftar Pribadi/Kelompok/Lembaga Yang Menerima Dana/Barang Hibah/Bansos Dari Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2014-2015
(2.3) Bahwa permohonan Pemohon tidak di tanggapi oleh Termohon dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 15 April 2016 dengan No surat 00.23/KBR/Pribadi/DOC/III/2016, dengan tanda terima bukti surat oleh termohon tanggal 15 April 2016. (2.4) Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon juga tidak ditanggapi oleh Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaiaan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 23 Mei 2016 dan diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Mei 2016, terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu telah meregister Permohonan Pemohon dengan No.Register: 90/VI/KIP-BKL.PSI/2016 tanggal 8 Juni 2016. C. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (2.5) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu karena tidak ada tanggapan atas permohonan dan keberatan yang dimohon oleh Pemohon D. Tujuan Permohonan Informasi Publik (2.6) Pemohon mengajukan permohonan Informasi adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi hak untuk mengakses informasi public sebagaimana diatur UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public. 2. sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan (pengetahuan) dan keilmuan. 3.Sebagai bahan yang akan Pemohon publikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Untuk melakukan kajian analisis anggaran dan kebijakan public(tracking budgeting) E. Petitum (2.7) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu meminta agar: 1. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi,sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh pemohon.
F. Alat Bukti Keterangan Pemohon (2.8) Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut : 1.
Bahwa benar Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Pemohon ajukan kepada Komisi informasi Provinsi Bengkulu diajukan oleh Pemohon dalam kapasitas sebagai individu/pribadi
Pemohon yang dibuktikan dengan indentitas
berupa KTP . 2.
Bahwa benar Permohonan Informasi Publik diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dengan nomor surat 0.23/Pribadi/DOC/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016 dengan bukti tanda terima surat tanggal 31 Maret 2016.
3.
Bahwa karena Permohonan tersebut tidak ditanggapi, Pemohon selanjutnya mengajukan
keberatan
kepada
Termohon
dengan
nomor
surat
00.23.KBR/Pribadi/Keberatan/DOC/IV/2016 tertanggal 15 April 2016 dengan bukti terima surat tanggal 15 April 2016 4.
Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon juga tidak mendapat tanggapan, dan akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Mei 2016
Surat-surat Pemohon (2.9) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut : Surat P-1
Fotocopy
Surat
Permohonan
Informasi
Nomor:
0.23/pribadi/DOC/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yang ditujukan kepada PPID Dinas Sosial kota Bengkulu cq. Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas social kota Bengkulu. Surat P-2
Fotocopy tanda terima surat permohonan informasi publik tertanggal 31 Maret 2016
Surat P-3
Fotocopy
Surat
Permohonan
Keberatan
Nomor:
00.23.KBR/pribadi/keberatan/DOC/2016 tertanggal 15 april 2016, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial kota Bengkulu. Surat P-4
Fotocopy tanda terima surat permohonan keberatan tertanggal 15 April 2016.
Surat P-5
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Mahesa Utama Putra NIK. 1771040707920003
Surat P-6
Surat/formulir Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, tertanggal 23 Mei 2016 dan diterima oleh Kepaniteraan KIP Bengkulu tanggal 23 Mei 2016.
3. PENDAPAT MAJELIS (3.1) Menimbang Bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) junto Pasal 5 huruf b, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013). (3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu halhal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Informasi. 3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. Terhadap keempat hal tersebut diatas Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu (3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP dinyatakan: Pasal 1 angka 4 UU KIP
Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. Pasal 26 ayat 1 huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonaan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat 2 UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat 2 UU KIP Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanaya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2). Pasal 38 ayat 1 UU KIP Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 PERKI No.1 Tahun 2013 dinyatakan : Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3.5)
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PERKI No.1 Tahun 2013, mengatur:
Pasal 5 PERKI No.1 Tahun 2013 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a.
Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
b.
Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
Pasal 6 ayat 3 PERKI No.1 Tahun 2013 Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota. Penjelasan pasal 6 ayat 3 PERKI No.1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan publik yang lingkup kerjanya mencangkup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu
lembaga
yang
kabupaten/kota,Pengadilan
hierarkis.contoh:Pemerintah
tingkat
pertama,Komando
Distrik
Kabupaten/kota,DPRD Militer,BUMD
tingkat
kabupaten/kota,partai politik tingkat kabupaten/kota,organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota,RSUD tingkat kabupaten/kota,atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Kabupaten/kota tertentu. (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (3) UU KIP junto pasal 6 ayat 2 PERKI No.1 Tahun 2013 dinyatakan : Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon (3.7)Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dinyatakan: Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PERKI No.1 tahun 2013, mengatur bahwa : Pasal 1 angka 7 PERKI No.1 tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 5 PERKI No.1 tahun 2013 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a.
Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
b.
Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
Pasal 11 ayat 1 huruf a PERKI No.1 tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonansebagai berikut: a.
Identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2.
Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3.
Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyeleseian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraph (2) kronologis. (3.10) Menimbang bahwa Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1771040907920003, sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 1 PERKI No.1 Tahun 2013, sebagai tanda bukti identitas pada formulir isian permohonan
penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Mei 2016. (3.11) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.10) sampai dengan paragraph (3.13) karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon mememnuhi syarat kedududkan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo Kedudukan Hukum (Legal Standing )Termohon (3.12) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. (3.13) Menimbang bahwa uraian pada paragraf (3.7) berlaku secara mutatis mutandis pada kedudukan hukum (legal standing) Termohon dalam sengketa a quo. (3.14) Menimbang bahwa berdasarkan paragraph (3.12) sampai dengan paragraph (3.13) maka Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat (legal satnding) dalam sengketa a quo.
Batas Waktu Pangajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. (3.15) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP junto dan Pasal 13 Perki No.1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu permohonan informasi disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi. (3.16) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan surat-surat Pemohon
dalam
persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2.3) sampai dengan paragraf (2.4)
(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP junto Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013. Disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan PSI ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon. (3.18) Menimbang Bahwa permohonan Pemohon tidak di tanggapi oleh Termohon dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 15 April 2016 dengan No surat: 00.23.KBR/Pribadi/Keberatan/DOC/IV/2016 dengan tanda terima bukti surat Termohon tanggal 15 april 2016. (3.19) Menimbang bahwa batas waktu atasan PPID untuk menjawab keberatan jatuh pada tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 35 dan 36 ayat 1 UU KIP. (3.20) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi pada tanggal 23 Mei 2016.Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP dan pasal 13 Perki No.1 Tahun 2013.seharusnya Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi dalam rentang waktu dari tanggal 30 Mei 2016 sampai 14 Juni 2016.maka permohonan Penyelesaian sengketa informasi pemohon dinyatakan prematur. (3.21) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur : Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. (3.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a quo. 1.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian paragraph dan fakta hukum diatas Majelis Komisioner berkesimpulan : 1.
Komisi Informasi Provinsi Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo
2.
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.
3.
Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo.
4.
Batas waktu Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. AMAR PUTUSAN Memutuskan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Emex Verzoni,SE selaku Ketua Merangkap Anggota, Tri Susanti,SH dan Mirzan P.Hidayat,S.Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu 22 Juni 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 27 Juni 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas. Dengan didampingi oleh Yosiva Maryanti,S.Sos sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Ketua Majelis
Emex Verzoni,SE Anggota Majelis
Anggota Majelis
Tri Susanti,SH
Mirzan P.Hidayat,S.Sos Panitera Pengganti
Yosiva Maryanti,S.Sos
