2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 32/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 31 MARET 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 32/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi [Pasal 2 ayat (3)] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Su’ud Rusli 2. Boyamin ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 31 Maret 2016 Pukul 10.14 – 10.36 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Suhartoyo 2) Maria Farida Indrati 3) I Dewa Gede Palguna Saiful Anwar

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Boyamin B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Melky Ariyanto Tobing 2. Husein Bafadal

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB 1.

KETUA: SUHARTOYO Kita mulai, ya, Pak, ya. Persidangan Perkara Permohonan Nomor 32/PUU-XIV/2016 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu. Para Pemohon atau Kuasa yang saya hormati, pada persidangan pagi hari ini, kita akan menyelenggarakan Persidangan Pendahuluan. Untuk itu, sebelum dimulai lebih lanjut, supaya diperkenalkan para Kuasa atau Prinsipal yang hadir. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MELKY ARIYANTO TOBING Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami Kuasa Hukum dari Su’ud Rusli. Saya Melky Ariyanto Hasudungan. Dan samping saya Pak Boyamin Saiman. Di samping saya, Pak Husein Bafadal, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: SUHARTOYO Jadi, Pak Boyamin berarti Prinsipal?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MELKY ARIYANTO TOBING Siap, Yang Mulia.

5.

KETUA: SUHARTOYO Su’ud Rusli, enggak hadir?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: MELKY ARIYANTO TOBING Mulia.

7.

Kebetulan untuk izin dari Pak Su’ud baru didapat kemarin, Yang

KETUA: SUHARTOYO Tidak, ya? Enggak hadir, ya?

1

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: MELKY ARIYANTO TOBING Ya.

9.

KETUA: SUHARTOYO Kemudian, yang hadir dari empat advokat ini, siapa, Pak?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: MELKY ARIYANTO TOBING Saya Melky dan rekan saya Husein, Yang Mulia.

11.

KETUA: SUHARTOYO Oh, nomor 3 dan nomor 4, ya?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: MELKY ARIYANTO TOBING Nomor 3 dan nomor 4, ya.

13.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Husein Bafadal. Baik. Baik. Jadi, Mahkamah telah menerima permohonan dari SaudaraSaudara dan kami telah menelaah dan membaca. Namun demikian, supaya jelas, supaya … apa … audience yang ada di persidangan ini bisa ikut mencermati permohonan Saudara, silakan supaya disampaikan garis besar daripada permohonan … permohonannya. Dan siapa yang menyampaikan?

14.

PEMOHON: BOYAMIN Terima kasih, Yang Mulia. Saya Boyamin, Yang Mulia. Perkenankan kami ringkas saja, sebenarnya ini terkait yang permohonan sebelumnya, yang PUU Nomor 107 Tahun 2015 undangundang yang sama. Kalau dulu Pasal 7 ayat (1) berkaitan dengan batas waktu, yang sekarang adalah jumlahnya. Artinya, Pasal 2 ayat (3) di situ disebutkan bahwa pengajuan grasi hanya sekali. Dan sebenarnya, ini induk dari permohonan kami yang terdahulu bahwa grasi diajukan dengan tanpa pembatasan ruang maupun waktu. Karena di undangundang yang baru di tahun 2010 itu kemudian ada pembatasan, terutama yang kita ajukan sekarang adalah Pasal 2 ayat (3) tentang jumlahnya itu hanya sekali. Dan kita melihat di pasal yang … di undangundang yang lama, yang diubah tahun 2002, itu menyatakan ada rinciannya. Meskipun ada itu, saya … kami memahami itu pengaturan, 2

bukan pembatasan. Dan kami pada posisi itu, kan sampai pada posisi terakhir petitumnya adalah menghapus pasal di undang-undang yang baru dan kembali kepada undang-undang yang lama. Jadi, prinsipnya itu, Yang Mulia. Sederhana dan batu uji atau (suara tidak terdengar jelas) yang saya ambil sama dengan pengujian Nomor 107. Dan juga, sebenarnya ini sebagai upaya karena ternyata setelah kita cermati, grasi yang diajukan Pak Su’ud Rusli itu kemudian dijawab oleh Presiden dengan kalimat ditolak. Padahal, sebenarnya rekomendasi dari Mahkamah Agung adalah karena tidak memenuhi syarat formil karena diajukan lebih dari setahun. Nah, daripada kami nanti misalnya pengujian yang pertama dikabulkan dan ada kendala karena perdebatan ditolak itu sebenarnya harusnya tidak diterima, maka kami sambil menunggu putusan yang Nomor 107 mengajukan pengujian yang Pasal 2 ayat (3). Jadi, inti … inti dari persoalan itu, Yang Mulia. Jadi, kami berharap pada posisi ini … pengajuan ini. Kemudian, jika pasal ini dihapuskan dan dikembalikan kepada pasal yang … undang-undang yang lama, maka masih ada kesempatan. Memang terus kemudian berbenturan dengan Pasal 3 yang berkaitan dengan itu, tapi kami tidak masuk ke sana. Mungkin itu karena open legal policy, itu urusannya DPR dan Pemerintah bahwa pengajuan grasi pidana mati tidak meng … apa … sori, menghalangi eksekusi. Jadi, kalau … sebenarnya grasi kan tidak menghalangi eksekusi, kecuali untuk pidana mati, Pasal 3-nya begitu. Tapi, itu bisa jadi DPR akan mengatur yang lain, misalnya yang pertama atau bagaimana. Misalnya, pengajuan grasi yang pertama tidak menghalangi … menghalangi eksekusi, kecuali mati. Tapi kemudian, yang pengajuan kedua, misalnya kalau memang diperkenankan nanti dikabulkan, itu berarti apakah yang kedua tetap menghalangi eksekusi atau tidak? Biarlah DPR dan pemerintah yang mengatur. Jadi, prinsipnya, kami mengajukan berkaitan Pasal 2 ayat (3) ini adalah sekali lagi untuk memberikan kesempatan kepada Pak Su’ud Rusli yang sudah melakukan perbuatan baik, bertaubat, dan sudah membina napi-napi yang lain, dan berkeinginan mendapatkan pengampunan dari kepala negara, yaitu Presiden. Dan termasuk yang menyemangati dan … Pak Su’ud Rusli ketika … nanti akan kami jadikan bukti karena baru dikirim tadi pagi via faks. Bahwa pada saat kira-kira tanggal … berapa ini … 3 bulan yang lalu, itu 2 Januari kejadiannya, sorry, sama 3 Januari Pak Su’ud Rusli dikeroyok orang-orang yang baru datang dari Kalimantan sekitar 22 orang. Itu karena maksudnya Pak Su’ud Rusli mau dibina, begitu, seperti yang lain-lain. Tapi, tampaknya karena ini hukumannya mati, seumur hidup, segala macam, dan tampaknya mungkin juga sudah bermasalah di Kalimantan, malah marah dan mengeroyok Pak Su’ud Rusli, tapi ya karena masih mengingat pengajuan di sini dan segala macam dan membuktikan dirinya sudah berbuat baik, maka tidak melawan dan ya kepalanya benjol-benjol, Yang Mulia. 3

Jadi, maka terus terang saja, kemudian meminta saya untuk juga … sebenarnya nagih, begitu, “Kapan Mas putusannya yang ini 107?” “Ya, saya tidak bisa memastikan Pak Su’ud, tapi ya sudahlah, kita sambil menunggu itu, kita mengajukan Pasal 2 ayat (3) yang berkaitan barangkali nanti akan memudahkan jalan Pak Su’ud Rusli.” Karena keinginan berkelakuan baik, bertaubat, dan ingin berbakti kepada negara itu begitu menggebu-gebunya, sehingga ketika datang orang datang dari Kalimantan rombongan dari Lapas Kalimantan dimasukkan Lapas Porong, langsung ingin membina … yang sebenarnya tidak keras-keras amat sebenarnya, tapi tampaknya dipahami lain. Demikian, Yang Mulia. Nanti kami sampaikan ini laporan yang dibuat lapas lengkap, kami jadikan bukti susulan. Terima kasih. 15.

KETUA: SUHARTOYO Baik. Ya, kalau Su’ud Rusli, sudah jelas. Kalau Pak Boyamin, apa? Legal standing-nya coba dijelaskan.

16.

PEMOHON: BOYAMIN Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, seperti yang saya susun di permohonan, sebelumnya kami mengurusi grasi yang diajukan Pak Antasari Azhar dan kami lampirkan surat kuasanya, gitu. Jadi hanya pada posisi dalam rangka nanti kami tetap juga bisa membela Pak Antasari jika … juga mengajukan grasi yang kedua karena mungkin sampai sekarang juga belum jelas ditolak atau tidaknya. Tapi, kalau memungkinkan karena alasannya juga sama bahwa permohonan grasi juga maksimal hanya 1 tahun, mungkin juga akan ditolak dan itu berarti proses pengajuan yang kedua itu bisa menjadi perdebatan, apakah itu pengajuan ulang ataukah sesuatu yang tidak bisa diterima secara formil, sehingga bisa diulang. Itu intinya, Yang Mulia. Terima kasih.

17.

KETUA: SUHARTOYO Ya. Ya, tentang yang tadi yang satu itu, memang semua sedang berproses, Pak. Mahkamah memang belakangan kan Bapak tahu sendiri sedang punya hajat besar. Jadi meskipun tidak nagih, tapi kan ikut … anu … juga, ikut terbawa dengan persentasi Bapak tadi. Penjelasannya seperti itu, nanti … ya, ini nanti akan … mungkin akan diputus barengbareng, malah salahnya Bapak adalah ini, nunggu ini saja. Ya. Baik, sudah biasa beracara di Mahkamah, dengarkan baik-baik apa yang disampikan Para Yang Mulia. Barangkali ada komentar atau tambahan-tambahan, meskipun tidak mengikat. Silakan, Ibu Prof. Maria. 4

18.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Yang pertama, tentang legal standing Saudara sendiri, Saudara Boyamin sebagai Prinsipal yang tadi sudah ditanyakan. Kemudian, mengenai kewenangan Mahkamah. Di sini Anda menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24. Mestinya Anda menyebutkan Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah, gitu ya. Kemudian yang nomor 3. Ini Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang 12. Undang-Undang 10 Tahun 2004nya kan sudah enggak ada. Kenapa di-juncto-kan? Ya. Nah, kemudian itu … nah, mestinya di dalam kewenangan Mahkamah Anda kemudian mengatakan bahwa karena kami mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang ini, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili. Ya, itu. Yang lainnya tidak ada permasalahan, cuma saya melihat ada kalimat-kalimat yang agak membingungkan saya. Di sini ada … maksudnya apa, ya? Tunggu, sebentar, sebentar, sebentar. Jadi, di sini Anda menyatakan di nomor 6, kerugian Pemohon. Nomor 6 itu Anda mengatakan bahwa dalam doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih, maka keadilan mengesampingkan kepastian hukum. Dengan demikian, pengajuan atau permohonan grasi dapat diajukan hanya sekali dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang walaupun mengesampingkan kepastian hukum. Kalimatnya ini maksudnya apa? Saya kok … Anda mempertanyakan ini tapi (…)

19.

PEMOHON: BOYAMIN Mohon maaf, Yang Mulia. Maksudnya lebih dari sekali, begitu.

20.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Nah, ya kan? Ya. Kemudian, yang lain tidaknya … tapi saya melihat pada petitum. Petitumnya Anda menyatakan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun (suara tidak terdengar jelas) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan yang petitum yang ketiga, Anda mengatakan pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya. Nah, tapi kemudian yang keempat, Anda menyatakan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi berlaku kembali. Undang-undang perubahan itu kan menyatu dengan undang5

undang yang diubah. Nah, jadi ini Anda harus (suara tidak terdengar jelas) kembali bahwa rumusan undang-undang itu mestinya seperti yang Undang-Undang 2002 tadi. Tetapi, Anda tidak boleh menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 itu berlaku kembali karena memang masih berlaku, ya kan. Undang-undang yang lama tetap berlaku, tapi ada pasal-pasal yang diubah. Nah, diubahnya itu yang dari … bisa 2 tahun, tapi ini menjadi 1 tahun, gitu kan. Nah, jadi di sini ... karena kalau di sini di atas Anda mengatakan sudah tidak berlaku, kemudian Anda mau memberlakukan lagi undang-undang yang lama, padahal undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru ini satu begitu, ya. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Saya rasa untuk saya itu, Pak Ketua. 21.

KETUA: SUHARTOYO Terima kasih, Ibu. Bapak Dr. Palguna, silakan.

22.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Pak Ketua. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua. Begini, Pak Boyamin. Mengenai legal standing, itu kalau memang statusnya Bapak sebagai kuasa Pak Antasari, kenapa enggak ... bukan Pak Antasarinya saja yang jadi ini, kan itu yang jadi pertanyaan. Karena Pak Boyamin akan mengalami kesulitan dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 dan pendirian Mahkamah mengenai kerugian ... syarat kerugian konstitusional itu. Nah, itu, walaupun mungkin Pak Su’ud Rusli sudah ada, ya, jadi tidak ... tapi kalau ... jadi tidak akan mempengaruhi ke substansi misalnya. Tapi kalau Pak Boyamin sendiri yang mau maju menjadi ini, tentu harus ada penguraian yang berbeda karena Anda bukan korban yang ini, tidak ada kerugian hak konstitusional yang bisa dijelaskan, yang menyebabkan itu hanya karena sebagai kuasa kan sama dengan kuasa ini kedudukannya, hanya mewakili dari Prinsipal yang ini, jadi bukan hak para kuasa ini yang dirugikan, tapi ada soal yang lain. Tapi, kalau kecuali Pak Boyamin sendiri mempunyai penjelasan yang lain di luar penjelasan sebagai Kuasa karena itu adalah hal yang tersendiri karena ini kan sifatnya spesifik, ya. Pasal 51 sudah jelas menegaskan siapa, perseorangan Warga Negara Indonesia. Nah, kalau perseorangan, apa kerugiannya itu bisa ... dalam status perseorangan itu bisa kerugian yang faktual, bisa yang potensial. Nah, kalau yang potensial, menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu paling tidak misalnya sudah jadi terpidana begitu, kan itu kan konteksnya kalau grasi ini agak khusus kan, maupun peninjauan kembali pasti sudah terpidana ininya atau ini ... 6

apakah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak. Nah, itu soal yang lain. Nah, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam permohonan ini. Itu ... kemudian yang kedua, secara sistematika begini. Uraian tentang legal standing itu mesti langsung dicantolkan dengan ketentuan pasal yang ini kan, yang dimohonkan pengujian karena itulah dalil Anda, sehingga Anda merasa dirugikan, tapi cukup mengenai kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 51 sampai dengan uraian tentang kerugian konstitusional itu dulu. Nah, ya, sehingga pembaca permohonan ini menjadi paham, “Oh, ya kalau pasal ini berlaku, inilah yang timbul kerugiannya.” Gitu, dari Pemohon ... nah, itu. Sehingga dikutip dulu di awal, nah. Jangan dicampurbaurkan antara persoalan kerugian konstitusional ... uraian tentang kerugian hak konstitusional di satu pihak dan uraian tentang inkonstitusionalitas norma yang hendak diajukan permohonan pengujian, itu dua hal yang walaupun berhubungan, tapi dua hal yang berbeda sebenarnya. Karena ini bagian yang pertama uraian tentang kerugian hak konstitusional itu adalah untuk menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan, sedangkan yang kedua uraian mengenai inkonstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan pengujian itu adalah untuk membuktikan bahwa apa yang Anda mohon itu menurut Pemohon itu berdasar untuk disebutkan sebagai ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu dua hal yang anu. Nah, sehingga oleh karena itu, ya, sistematikanya mesti seperti itu alur berpikirnya. Nah, di sini ada saya lihat masih ada beberapa hal yang ... yang di bagian uraian tentang legal standing masih terlalu sumir, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya merupakan kerugian itu yang bisa masuk di legal standing, justru masuk di alasan permohonan, di alasan inkonstitusionalitas itu. Nanti coba ditata lagi mengenai soal itu. Saya kira kalau soal petitum tadi yang satu sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Maria, mengenai Anda hendak memberlakukan kembali undang-undang yang ... itu kan undang-undang yang diubah itu, ya, bagian dari ini, gitu kan. Nah, nanti bagaimana merumuskannya itu, itu silakan ditegaskan kembali. Kalau dari saya ini karena yang lainnya kan sudah jelas, itu yang mungkin penting untuk … apa namanya ... kami sampaikan. Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih. 23.

KETUA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Palguna. Ya, itu, ya, yang garis besar yang disampaikan Para Yang Mulia. Memang saya sendiri membaca petitum ini menjadi anu ... apa ... tapi tadi sudah Prof. Maria sudah dijelaskan dan Pak Palguna. 7

Kalau Anda tadi di pengantarnya mengatakan karena si Su’ud itu tidak dapat diterima, apa yang satu, yang di-NO tadi? 24.

PEMOHON: BOYAMIN Permohonan pertama, itu jawaban Presiden (...)

25.

KETUA: SUHARTOYO Ditolak, kan (...)

26.

PEMOHON: BOYAMIN Seperti dalam bukti itu ditolak.

27.

KETUA: SUHARTOYO Padahal rekomendasi Mahkamah Agung (...)

28.

PEMOHON: BOYAMIN Mahkamah Agung (...)

29.

KETUA: SUHARTOYO Tidak memenuhi syarat formal, lewat waktu kan?

30.

PEMOHON: BOYAMIN Betul, Yang Mulia. Katanya (...)

31.

KETUA: SUHARTOYO Kan itu sebetulnya kalau ditolak, itu kan bahasa grasinya di sini undang-undang ini kan menyatakan enggak mengenal tidak dapat diterima, ditolak kok di sini?

32.

PEMOHON: BOYAMIN Betul, Yang Mulia. Tapi (...)

33.

KETUA: SUHARTOYO Masuk dong malahan (...)

8

34.

PEMOHON: BOYAMIN Maksudnya tidak dijelaskan di dasarnya menimbang, mengingatnya misalnya, rekomendasi Mahkamah Agung adalah tidak memenuhi syarat formal. Nah, itu kalau dimunculkan di situ, meskipun di petitum bawah misalnya … apa … di kesimpulan bawahnya itu grasi itu ditolak, tapi ketika kita melihat atasnya kelihatan. Tapi karena itu kan, tidak dimunculkan di atas-atasnya, itu, Yang Mulia.

35.

KETUA: SUHARTOYO Ya. Sampai hari ini, ya, rekomendasi Mahkamah Agung itu kan secara formal ataupun material, sebenarnya memang harus … harus ditolak karena memang untuk terbuka lebih dari satu tahun kan masih dalam perjuangan, Bapak, kan, belum tentu Mahkamah ini senada dan seirama dengan … artinya sampai hari ini, ya, belum ada putusan itu, ya, Mahkamah Agung itu soal redaksinya apakah tidak dapat diterima, kemudian … Bapak … kemudian menggeser ke sistem peradilan pada umumnya. Bahwa ketika syarat formal tidak dipenuhi, sehingga endingnya mesti NO, ini karena bahasa grasi Undang-Undang Grasi ini mengatakan bahwa adanya ditolak atau diterima barangkali, kan. Tapi saya kira itu sebaiknya nanti, Bapak … Bapak, sinkronkan saja, enggak usah mempersoalkan tentang tidak dapat diterima atau ditolak karena pertimbangan Mahkamah Agung adalah tidak memenuhi syarat formal. Kalau yang Pak Antasari, itu belum turun, ya?

36.

PEMOHON: BOYAMIN Sampai saat ini kami belum mendapatkan pemberitahuan resminya, tapi informasi-informasinya hampir sama dengan, Pak Su’ud Rusli.

37.

KETUA: SUHARTOYO Oh, karena sudah lewat itu?

38.

PEMOHON: BOYAMIN Ya, ya, Yang Mulia. Tapi mohon maaf, Yang Mulia. Sebenarnya kalau mohon diperkenankan, sebenarnya dulu kan kaitan petitum ini pernah yang 107 itu, kan hanya nomor 2 dan 3 menyatakan tidak bertentangan dan tidak mengikat. Terus waktu itu, cuma dinasihati masa begini saja, begitu, dan lain sebagainya. Terus, kami pada posisi berusaha mengkreasi menjadi yang nomor 4 itu, kembali ke undang-undang yang lama. 9

Jadi, mohon maaf barangkali, Yang Mulia Bu Maria, mohon keikhlasannya memberikan gambaran yang lebih rinci, kira-kira konstruksi yang benar kira-kira apa. Jadi kalau kami mohon, kan enggak apa-apa, tapi kalau menasihati misalnya, gitu kan, ya, ada (...) 39.

KETUA: SUHARTOYO Tadi juga dinasihati, kan?

40.

PEMOHON: BOYAMIN Ya, betul. Tapi yang mungkin kami mohon keikhlasannya lebih rinci kira-kira gambaran.

41.

KETUA: SUHARTOYO Jangan … jangan … apa … jangan terlalu jauh ingin mendapatkan rahasia para Hakim. Ini kan baru sidang permulaan, nanti bocor kalau … kan juga itu tadi kan memberi apa … gambaran ilustrasi bahwa dengan sendirinya secara otomatis akan itu berlaku ataukah nanti ada pengantar dari Mahkamah kalau dikabulkan, kan sebenarnya kan connect … connecting-nya di situ nanti. Kalau memang permohonan Bapak itu beralasan. Atau mungkin ada tambahan dari, Prof. Maria? Cukup, ya? Cukup, Pak. Saya kira sudah (...)

42.

PEMOHON: BOYAMIN Ya, kalau, Bu Maria (...)

43.

KETUA: SUHARTOYO Jangan … jangan, itu sudah wilayah bagian dari pertimbangan Hakim di dalam menyikapi permohonan Anda. Jangan nanti menjadi apa itu … confuse dengan … nah, ini sudah wilayah pendapat Hakim. Jangan … ini kan baru secara formalitas bagaimana sih permohonan yang baik sistematika maupun … apa … substansi permohonan, bukan substansi pertimbangan Hakim dalam … sudah masuk wilayah pertimbangan hukum pendapat dalam putusan. Nanti Anda sudah mencuri start namanya. Ya, Pak Boyamin, ya?

44.

PEMOHON: BOYAMIN Siap, Yang Mulia.

10

45.

KETUA: SUHARTOYO Baik.

46.

PEMOHON: BOYAMIN Itulah kira-kira permohonan kami yang … yang kira-kira harus kami rumuskan kembali, renungkan kembali kira-kira maksudnya dan kemauan Bu Maria dan yang lain … Yang Mulia juga itu seperti apa (…)

47.

KETUA: SUHARTOYO Yang nomor 4 itu sebenarnya kalau Anda mengatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena itu merupakan perubahan daripada undang-undang sebelumnya, kan tidak mengganti ini. Berarti kan sebagian undang-undang pasal-pasal yang ada di 2002 kan masih eksis. Kalau kemudian perubahannya sudah dinyatakan seperti yang Anda mau, misalnya Mahkamah menyikapinya nanti, kan itu sederhana sekali, kan mestinya pemahaman, Bapak? Ha? Berarti yaitu … jadi … tapi jawab Bapak, ini hanya … apa … ilustrasi saja. Jadi enggak … jangan kemudian minta Hakim supaya nanti … nanti Anda menagih pula nanti di putusan. Baik, ya, cukup yang mau disampaikan?

48.

PEMOHON: BOYAMIN Sangat lebih dari cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

49.

KETUA: SUHARTOYO Ya. Baik, ya, jadi permohonan … perbaikan permohonan ditunggu sampai Kamis, 31 Maret … diulang … 13 April, hari Rabu, 2016, supaya dicatat pukul 10.00 WIB. Paling lambat untuk perbaikan.

11

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang permohonan penda … sidang pendahuluan Permohonan Nomor 32 dinyatakan selesai dan dengan ini ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.36 WIB Jakarta, 31 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

12