2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT PUTUSAN Nomor : 003/XI/KI-SB/PS-A/2016 1. IDENTITAS [1.1]

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat yang menerima, memeriksa dan

menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi : 004/REG-PSI/KI-SB/X/2016 yang diajukan oleh : Nama

: Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan

Alamat

: Jl. H. Abdullah Umar No. 11, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan

Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, yang dalam persidangan dihadiri oleh Arwin Haryanto selaku Ketua, Terhadap Nama

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Polewali Mandar

Alamat

: Jl. Jenderal Sudirman No. 104, Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2]

Telah membaca permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon; dan Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan [2.1] Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Putusan KI Sulbar hal - 1

Provinsi Sulawesi Barat, yang diterima pada tanggal yang sama dan terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor Registrasi : 004/REG-PSI/KI-SB/X/2016. Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan permintaan informasi melalui surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan telah diterima atas nama Astuti Mustafa dengan permintaan berupa salinan informasi tentang : a. Copy APBD Kabupaten Polewali Mandar 2015 beserta perubahan dan penjabarannya; dan b. Copy APBD Kabupaten Polewali Mandar 2016 beserta perubahan dan penjabarannya [2.3] Bahwa permohonan permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], sampai batas waktu yang ditentukan, tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Termohon. [2.4] Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon atas tidak ditanggapinya permohonan permintaan informasi dan telah diterima atas nama Fadlansyah; [2.5] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas keberatan dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.4], Termohon juga tidak memberikan tanggapan atau jawaban. [2.6] Bahwa atas dasar sebagaimana dimaksud pada paragraph [2.5], pada tanggal 3 Oktober 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal yang sama dan selanjutnya diproses dan diberikan Nomor Registrasi: 003/REG-PSI/KI-SB/X/2016; [2.7] Bahwa, Pada tanggal 15 Oktober 2016 dilaksanakan Sidang di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon;

Putusan KI Sulbar hal - 2

[2.8] Bahwa, Pada tanggal 01 November 2016 kembali dilaksanakan Sidang di Kantor Komisi Informasi Provinsi SulawesiBarat dengan agenda Pemeriksaan Awal yang ke dua dihadiri oleh Pemohon dan juga tidak dihadiri oleh Termohon, sehingga merujuk pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, selanjutnya disebut Perki No. 1 tahun 2013 pada pasal 31, Majelis Komisioner dapat melanjutkan persidangan guna memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon; Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Bahwa alasan atau tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik atas perkara a quo dalam rangka partisipasi masyarakat untuk ikut mengetahui jalannya pembangunan; Petitum [2.8] Pemohon meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat untuk menyelesaikan dan memutus sengketa informasi ini sesuai dengan hukum yang berlaku ; B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut ; 1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan permintaan informasi dan keberatan

terhadap

Termohon

sebagaimana

tercantum

dalam

berkas

permohonan sebagai berikut : a. Bahwa dalam pengajuan permohonan permintaan informasi, Pemohon meminta Copy APBD Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2015 beserta perubahan dan penjabarannya; dan b. APBD Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2016 beserta perubahan dan penjabarannya


2. Bahwa alasan atau tujuan Pemohon meminta informasi kepada Termohon dalam rangka untuk melakukan fungsi kontrol. Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut : Surat P-1

Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 8 Agustus 2016 dan diterima atas nama Astuti Mustafa.

Surat P-2

Fotokopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 22 Agustus 2016 dan diterima atas nama Fadlansyah

Surat P-3

Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (AMPERAK) Nomor : 04 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat oleh Notaris Nurrahmah Tahanuddin, SH, MH.

Surat P-4

Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor : B-677/Setda/ Pem/225/07/2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Surat P-5

Fotokopi Kartu Tanda Anggota LSM Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (AMPERAK).

Kesimpulan Pemohon. [2.12]

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara

tertulis pada tanggal 8 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon dalam hal ini AMPERAK adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mengacu pada UU No. 3 thn 2013 tentang Ormas. 2. Melihat yang menjadi dasar pembentukan AMPERAK yaitu UU tentang Ormas maka legalitas Pemohon tidak perlu diragukan lagi. 3. Membaca UU No.14 Thn 2008 pasal 1 ayat (10), maka pemohon dapat digolongkan dalam kelompok orang. 4. Menilai apa yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan. 5. Menilai bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka.


6. Bahwa termohon adalah lembaga yang biasa membuat dan mensahkan peraturan seharusnya menghargai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No.14 Thn 2008. 7. Adapun termohon yang tidak mempergunakan haknya selama persidangan dilakukan, menunjukkan pelecehan pelaksanaan terhadap UU No.14 Tahun 2008. 8. Memohon kepada majelis agar membuka informasi yang dimohon oleh termohon. 9. Mengingat perjalanan waktu dan biaya yang telah pemohon keluarkan dalam upaya memperoleh informasi tersebut maka apabila ada biaya-biaya karenanya maka selayaknyalah dibebankan kepada pemohon. Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2016 dan 1 November 2016, Termohon tidak hadir, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak menggunakan hak hukumnya dihadapan persidangan sekalipun telah diberikan kesempatan, merujuk pada ketentuan Pasal 31 Perki No. 1 tahun 2013, Majelis Komisioner dapat melanjutkan persidangan guna memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon; 3.PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sebagaimana diatur pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut UU KIP, juncto pasal 5 huruf b Pasal 13 dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, selanjutnya disebut Perki No 1 Tahun 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Putusan KI Sulbar hal - 5

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo ; 2. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon sebagai yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; 3. Kedudukan hukum atau legal standing Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi publik ; 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Bahwa terhadap keempat hal tersebut, Majelis Komisioner memberikan pendapat sebagai berikut : A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat [3.3] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 5 dan pasal 6 Perki No. 1 Tahun 2013,

dimana pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang

menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. [3.4]

Menimbang,

bahwa

permohonan

a

quo

merupakan

permohonan

penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP, juncto Pasal 5 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013. [3.5]

Menimbang, bahwa Termohon adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Polewali Mandar, dan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP, juncto Pasal 6 ayat (2) dan pasal (4) Perki No. 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk. [3.6] Menimbang bahwa pada bagian penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 menyatakan : yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah BadanPublik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh:


Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. [3.7]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] sampai dengan

paragraf [3.6], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum / Legal Standing Pemohon [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan : Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik

yang

mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a.

identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.


3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. b.

permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu : 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi.

c.

keberatan kepada Badan Publik, yaitu : 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; dan 3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.12] Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Komisi Informasi Sulawesi Barat telah melampirkan dokumen sebagai berikut : a.

fotokopi Akta Pendirian Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (AMPERAK) Nomor : 04 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat oleh Notaris Nurrahmah Tahanuddin, SH, MH. Bukti [P-3] ;

b.

fotokopi

Surat

Keterangan

Terdaftar

Nomor

:

B-677/Setda/

Pem/225/07/2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Bukti [P-4] ; c. [3.13]

fotokopi KTA LSM AMPERAK atas nama Arwin Haryanto. Bukti [P-5] ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula keterangan

Pemohon yang pada pokoknya menerangkan jika Pemohon mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan yang disingkat AMPERAK dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik a quo. [3.14]

Menimbang bahwa karena Pemohon atas nama Lembaga Swadaya

Masyarakat sebagaimana keterangan dipersidangan didukung dengan bukti [P-3], Putusan KI Sulbar hal - 8

[P-4] dan [P-5], sehingga syarat-syarat formil Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, maka Pemohon harus tunduk pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki No. 1 tahun 2013. [3.15]

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) huruf a

angka 2 Perki No. 1 tahun 2013 telah menegaskan Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan berupa identitas Pemohon yang sah yaitu : Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. [3.16] Menimbang, bahwa bukti [P-3] berupa fotokopi Akta Pendirian Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (AMPERAK) Nomor : 04 tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat oleh Notaris Nurrahmah Tahanuddin, SH, MH, yang di dalamnya termuat Anggaran Dasar lembaga, faktanya belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan belum tercatat di Berita Negara Republik Indonesia, sehingga salah satu syarat formil dokumen kelengkapan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki No. 1 Tahun 2013, tidak terpenuhi. [3.17]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.14] sampai dengan

paragraf [3.16], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kududukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa a quo. C. Kedudukan Hukum / Legal Standing Termohon [3.18] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon dalam sengketa a quo telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat paragraf [3.5] sampai dengan [3.6], Pertimbangan tersebut berlaku secara mutatis mutandis dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.


[3.19]

Menimbang berdasarkan paragraf [3.18], Majelis Komisioner berpendapat

bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing sebagai Termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa a quo. D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.20]

Menimbang fakta persidangan yang telah diuraikan pada paragraf [2.2]

sampai paragraf [2.6] mengenai kronologi proses penyelesaian sengketa informasi mulai dari permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan : Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) . Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon. [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan kronologi sebagaimana yang terurai pada paragraf [3.20] dan paragraf [3.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.


E. Pokok Permohonan [3.23] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan jika Pemohon tidak memenuhi syarat kududukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa a quo, sebagaimana pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf [3.17], maka terhadap pokok permohonan Majelis Komisioner tidak lagi mempertimbangkan.

F. Pendapat Majelis [3.24]

Menimbang, bahwa Majelis Komisioner tidak lagi mempertimbangkan

terhadap hal-hal yang menjadi pokok sengketa hukum di atas, Majelis Komisioner berpendapat jika Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi a quo tidak dapat diterima. 3. KESIMPULAN [4.1] Berdasarkan seluruh uraian, pertimbangan dan fakta hukum yang telah dijelaskan, Majelis berkesimpulan : 1. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Termohon dalam sengketa a quo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi jangka waktu yang telah ditentukan oleh UU KIP dan Perki No. 1. Tahun 2013.


4. AMAR PUTUSAN [5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Rahmat selaku Ketua merangkap Anggota, Andry Pramono dan Andi Ishak Abdullah, masing-masing sebagai anggota, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Ince Muh Ishak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon. KETUA MAJELIS

( RAHMAT)

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

( ANDRY PRAMONO )

( ANDI ISHAK ABDULLAH )

PANITERA PENGGANTI

( INCE MUH ISHAK )

Salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, Dikeluarkan di Mamuju Pada tanggal : 16 November 2016,


2016

Recommend Documents