KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 365 /013/KPTS/2016 TENTANG TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
a. bahwa Program Wajib Belajar merupakan upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar yang bermutu sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu baik pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dan untuk meringankan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2033 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2044 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 5332); 6. Undang-Undang
-2-
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); 16. Peraturan Daerah
-3-
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A); 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2016; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2016.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. Tim Pelaksana BOS Dikdas (BOS SD) 1) mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS yang ditetapkan dari Pusat; 2) membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) melakukan kompilasi data jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan dari Dapodikdasmen; 4) mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Provinsi dengan Satuan Pendidikan yang dilampiri dengan alokasi dana BOS SD/SDLB Negeri/Swasta tiap satuan pendidikan berdasarkan Dapodikdasmen; 5) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai penangung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur Jawa Timur;
6) melakukan
-4-
6) melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS SD/SDLB Negeri/Swasta ke satuan pendidikan tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan; 7) memerintah Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke Monev Online Kemdikbud; 8) melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS SD/SDLB Negeri/Swasta dari Bank Penyalur ke satuan pendidikan yang dikirim ke Sistem Monev Online Kemdikbud; 9) melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota; 10) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS SD/SDLB Negeri/Swasta di satuan pendidikan; 11) melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; 12) mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan untuk manajemen program BOS SD dari sumber APBD; 13) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; 14) mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS SD/SDLB Negeri/Swasta dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya dikirim ke pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; 15) membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS SD/SDLB Negeri/Swasta (BOS K-9) tiap triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil ke Tim Manajamen BOS Pusat; 16) membuat Surat Keputusan Gubernur tentang alokasi penerima BOS; 17) menghitung kebutuhan alokasi anggaran setiap triwulan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur; 18) menghitung sisa dana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur setiap tahun atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 19) bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS SD. b. Tim Pelaksana BOS Dikdas (BOS SMP) 1) mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS yang ditetapkan dari Pusat; 2) membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank penyalur dana BOS SMP/SMPLB/SMPT Negeri/Swasta yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) melakukan kompilasi data jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan dari Dapodikdasmen; 4) mempersiapkan
-5-
4) mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Provinsi dengan Satuan Pendidikan yang dilampiri dengan alokasi dana BOS SMP/SMPLB/SMPT Negeri/Swasta tiap satuan pendidikan berdasarkan Dapodikdasmen; 5) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai penangung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur Jawa Timur; 6) melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS SMP/SMPLB/SMPT Negeri/Swasta ke satuan pendidikan tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan; 7) memerintah Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke Monev Online Kemdikbud; 8) melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS SMP/SMPLB/SMPT Negeri/Swasta dari Bank Penyalur ke satuan pendidikan yang dikirim ke Sistem Monev Online Kemdikbud; 9) melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota; 10) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di satuan pendidikan; 11) melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; 12) mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan untuk manajemen program BOS SMP dari sumber APBD; 13) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; 14) mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS SMP/SMPLB/SMPT Negeri/Swasta dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya dikirim ke pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; 15) membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS SMP/SMPLB/SMPT Negeri/Swasta (BOS K-9) tiap triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil ke Tim Manajamen BOS Pusat; 16) membuat Surat Keputusan Gubernur tentang alokasi penerima BOS; 17) menghitung kebutuhan alokasi anggaran setiap triwulan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur; 18) menghitung sisa dana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Jawa Timur setiap tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku; 19) bertanggungjawab
-6-
19) bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS SMP. c. Tim Pelaksana BOS Dikmen (BOS SMA) 1) mempersiapkan DPA-SKPD berdasarkan alokasi dana BOS SMA yang ditetapkan dari Pusat; 2) membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Penyalur dana BOS SMA Negeri/Swasta yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masingmasing pihak; 3) melatih, membimbing danmendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem Dapodikdasmen; 4) melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online; 5) memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasinya. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodikdasmen; 6) melakukan kompilasi data jumlah siswa di tiap sekolah dari Dapodikdasmen untuk dasar penyaluran dana; 7) mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota yang dilampiri dengan alokasi dana BOS SMA Negeri/Swasta tiap sekolah berdasarkan Dapodikdasmen; 8) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Provinsi Menandatangani NPH atas nama Gubernur; 9) melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS SMA Negeri/Swasta tepat waktu sesuai dengan jumlah siswa di tiap SMA Negeri/Swasta; 10) memerintahkan Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke system Monev Online Kemdikbud; 11) melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS SMA Negeri/Swasta dari Bank Penyalur ke sekolah yang dikirim ke Sistem Monev Online Kemdikbud; 12) memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS SMA; 13) melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS SMA; 14) melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; 15) mengupayakan penambahan dana untuk tim manajemen provinsi dari sumber APBD;
16) memantau
-7-
16) memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMA, baik yang secara offline maupun yang secara online oleh sekolah; 17) menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan; 18) mengumpulkan dan merekapitulasi tembusan laporan penggunaan dana BOS SMA yang dilaporkan ke dalam sistem online secara triwulan; 19) mengumpulkan dan merekapitulasi laporan ringkas pelaksanaan dana BOS SMA, selanjutnya dikirim ke pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; 20) membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS SMA (BOS-K9) tiap triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil ke Tim Manajemen BOS Pusat; 21) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS SMA di sekolah; 22) membuat Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang alokasi penerima BOS; 23) menghitung kebutuhan alokasi anggaran setiap triwulan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur; 24) menghitung sisa dana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur setiap tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku; 25) bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS SMA. d. Tim Pelaksana BOS Dikmen (BOS SMK) 1) mempersiapkan DPA-SKPD berdasarkan alokasi dana BOS SMK yang ditetapkan dari Pusat; 2) membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Penyalur dana BOS SMK yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem Dapodikdasmen; 4) melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online; 5) memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasinya. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodikdasmen; 6) melakukan kompilasi data jumlah siswa di tiap sekolah dari Dapodikdasmen untuk dasar penyaluran dana; 7) mempersiapkan
-8-
7) mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota yang dilampiri dengan alokasi dana BOS SMK Negeri/Swasta tiap sekolah berdasarkan Dapodikdasmen; 8) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMK Provinsi Menandatangani NPH atas nama Gubernur; 9) melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS SMK tepat waktu sesuai dengan jumlah siswa di tiap SMK Negeri/Swasta; 10) memerintahkan Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke sistem Monev Online Kemdikbud; 11) melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS SMK dari Bank Penyalur ke sekolah yang dikirim ke Sistem Monev Online Kemdikbud; 12) memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS SMK; 13) melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS SMK; 14) melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; 15) mengupayakan penambahan dana untuk tim manajemen provinsi dari sumber APBD; 16) memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SMK, baik yang secara offline maupun yang secara online oleh sekolah; 17) menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan; 18) mengumpulkan dan merekapitulasi tembusan laporan penggunaan dana BOS SMK yang dilaporkan ke dalam sistem online secara triwulan; 19) mengumpulkan dan merekapitulasi laporan Ringkas pelaksanaan dana BOS SMK, selanjutnya dikirim ke pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; 20) membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS SMK (BOS K-9) tiap triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil ke Tim Manajemen BOS Pusat; 21) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS SMK di sekolah; 22) membuat Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang alokasi penerima BOS; 23) menghitung kebutuhan alokasi anggaran setiap triwulan dengan Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) Proovinsi Jawa Timur; 24) menghitung
-9-
24) menghitung sisa dana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur setiap tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku; 25) bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS SMK. KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Juni 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 365 /013/KPTS/2016 TANGGAL : 13 JUNI 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
NO
JABATAN DALAM TIM
NAMA
1
2
3
1.
Penanggung Jawab :
2.
Ketua Pelaksana: a. Tim BOS Dikmen
b. Tim BOS Dikdas:
a. Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM b. Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd c. Dr. Ir. BUDI SETIAWAN, MMT
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
Dr. HUDIYONO, M.Si
Kepala Bidang Dikmenjur dan Perti, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (selaku ketua Tim BOS Dikmen dan Koordinator BOS Jatim) Kepala Bidang PMP dan PMA, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (selaku Ketua Tim BOS Dikdas) Kepala Bidang TK/SD dan PK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
1) Drs. BAMBANG SUDHARTO, M.Si
2) Drs. NURYANTO, M.Si
3.
Sekretaris : a. Tim BOS Dikmen
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 4
1) Drs. HERI TRIJONO, MM
2) EKA ANANDA ARIEF BUDI R, SH, M.Si
Kepala Seksi Kurikulum Bidang Dikmenjur dan Perti, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (sekretaris BOS SMK) Kepala Seksi Kurikulum Bidang PMP/PMA, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (sekretaris BOS SMA)
b. Tim BOS Dikdas
-2-
1
2 b. Tim BOS Dikdas
3 1) Dra. ETY PRAWESTI, M.Si
2) MARJANA, S.Sos, M.Si
4.
Bendahara a. Tim BOS Dikmen
1) DESTINA WIJAYANTI, SE
2) Drs. Ec. IMAM HIDAYAT
b. Tim BOS Dikdas
1) ARIYATI, SH
2) Dra. ANIK RISKIYATI
5.
Unit Teknis Pelaksana a. Pelaksana BOS Dikmen
1) WAGIYO, SE, MM
2) HUGENG WIDODO, S.Sos
4 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang PMP/PMA, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (selaku PPK SMP dan sekretaris BOS SMP) Kepala Seksi SD Bidang TK/SD dan PK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (selaku PPK SD dan sekretaris BOS SD)
Staf Bidang PMP/PMA, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (selaku bendahara SMA dan koordinator BOS Dikmen) Staf Bidang Dikmenjur dan Perti, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (selaku Bendahara BOS SMK) Staf Bidang PMP/PMA, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (selaku Bendahara SMP dan koordinator BOS Dikdas) Staf Bidang TK/SD dan PK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (selaku Bendahara SD)
Staf Bidang PMP/PMA, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (selaku PPK SMA dan pelaksana BOS SMA) Staf Bidang Dikmenjur dan Perti, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (selaku Bendahara SMK dan pelaksana BOS SMK)
b. Pelaksana BOS Dikdas
-3-
1
2 b. Pelaksana BOS Dikdas
3 1) JOESWOKO SLAMET, SH
2) BINARTI NURDIYATI, S.Pd, MM 6.
7.
Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat : a. Tim BOS Dikdas: 1) IDO LUKSITO, SH 2) Kompol MEITY JANI MANUS, S.Sos 3) Dra. ANIK SUDJIATININGSIH 4) HADIWIYONO, SH
4 Staf Bidang TK/SD dan PK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (pelaksana BOS SD) Staf Bidang PMP/PMA, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (pelaksana BOS SMP)
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kepolisian Daerah Jawa Timur Pengawas Pendidikan SD Pengawas Pendiidkan SMP
b. Tim BOS Dikmen:
1) SUGIMIN, SH 2) Kompol YUNIK RAHAYU, SH 3) Drs. DWI PRIYONO, MM 4) Drs. HANDERPATY BALLY, M.Pd
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kepolisian Daerah Jawa Timur Pengawas Pendidikan SMA Pengawas Pendidikan SMK
Unit Publikasi/Humas
TITIN SUWANTI, SE, MA
Staf Bidang SMK dan Perti, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
Dr. H. SOEKARWO
SALINAN
-4-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. 3. Sdr. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. 4. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Anggota Tim Manajemen dimaksud.
