KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 453 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RA TAHUN ANGGARAN 2016

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 453 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing dan tata kelola RA, perlu adanya program Bantuan Operasional Pendidikan RA yang dapat menunjang proses belajar mengajar di RA; b. bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan RA Tahun Anggaran 2016, perlu dibuat petunjuk teknis Bantuan Operasional Pendidikan RA; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan RA Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

9.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Presiden Kementerian Agama;

Nomor

83

Tahun

2015

tentang

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama; 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RA TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU

:

Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan RA Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan RA Tahun Anggaran 2016.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal: 25 Januari 2016 Direktur Jenderal, TTD

KAMARUDDIN AMIN

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RAUDHATUL ATHFAL (RA)

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Dalam rangka pelaksanaan misi pendidikan islam Tahun 2015-2019 Kementerian Agama RI menetapkan program pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal (BOP RA). Program BOP RA merupakan program utama Pendidikan Anak Usia Dini yang diharapkan mampu membantu dalam memenuhi biaya operasional Pendidikan RA dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Selain memprioritaskan peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan Islam bagi anak usia 0-6 tahun yang merupakan usia emas (golden age), program BOP RA juga bertujuan untuk meningkatkan mutu, daya saing dan tata kelola RA (Raudhatul Athfal). Pemberian BOP RA tahun 2016 yaitu berupa pemberian dana langsung kepada lembaga RA (Raudlatul Athfal) yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing RA dan satuan biaya bantuan sebesar Rp. 300.000/Siswa,-. Penggunaan dana BOP RA diutamakan untuk membantu lembaga RA (Raudlatul Athfal)dalam memenuhi biaya operasional Pendidikan. Pelaksanaan perencanaan, penyaluran dan penggunaan dana BOP RA dalam Juknis ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, dasar dan guidance bagi seluruh pengelola BOP RA dalam melaksanakan program BOP pada RA (Raudhatul Athfal) dengan tepat prosedur, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah. Untuk itu, kepada seluruh pengelola BOP baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan Raudhatul Athfal (RA) agar memahami dan memperhatikan sertamempedomani petunjuk teknis BOP ini dengan sebaik-baiknya. Jakarta, 25 Januari 2016 Direktur Jenderal Pendidikan Islam TTD Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

Petunjuk Teknis BOP RA

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii I.

PENDAHULUAN ......................................................................................... A. Latar Belakang................................................................................. .............. B. Pengertian BOP ............................................................................................. C. Tujuan BOP ..................................................................................................... D. Sasaran dan Besar Bantuan BOP ................................................................ E. Waktu Penyaluran Dana .............................................................................. F. Dasar Hukum .................................................................................................

1 1 2 2 2 2 3

II. IMPLEMENTASI PROGRAM BOP .............................................................. A. Rudhatul Athfal (RA) Penerima Program BOP ........................................ B. Peranan Program BOP dalam Pelaksanaan Program Pendidikan ................... C. Program BOP dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) .......................

6 6 6 6

III. ORGANISASI PELAKSANA .......................................................................... A. Tugas dan Tanggungjawab Kemenag Tingkat Pusat .............................. B. Tugas dan Tanggungjawab Kemenag Tingkat Provinsi ......................... C. Tugas dan Tanggungjawab Kemenag Tingkat Kab/Kota ...................... D. Tugas dan Tanggungjawab RA ...................................................................

8 8 8 8 9

IV. MEKANISME PELAKSANAAN BOP ........................................................... A. Mekanisme Alokasi Dana BOP .................................................................... B. Mekanisme Penyaluran Dana BOP ............................................................. 1. Mekanisme Penyaluran Dana BOP ........................................................ 2. Waktu Penyaluran Dana BOP .................................................................

11 11 12 12 15

V. PENGGUNAAN DANA BOP RA ..................................................................... 16 A. Komponen Pembiayaan .............................................................................. 16 B. Larangan Penggunaan Dana BOP RA .............................................................. 16 C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di RA .............................................. 17 VI. MONITORING DAN SUPERVISI PROGRAM BOP RA .............................. A. Monitoring oleh Kemenag Tingkat Pusat ................................................. B. Monitoring oleh Kanwil Kemenag Provinsi ............................................. C. Monitoring oleh Kantor Kemenag Kab/Kota …………………………………. .

18 18 19 20

VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ................... 21 A. Pelaporan ................................................................................................. 21 B. Perpajakan ................................................................................................. 24 VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI ................................................................... 27 A. Pengawasan .................................................................................................... 27 B. Sanksi .............................................................................................................. 28 IX. PENGADUAN MASYARAKAT ..................................................................... 29


ii

LAMPIRAN BOP Formulir BOP-01 Surat Perjanjian Kerjasama.............................................................................. Formulir BOP-02 Rekapitulasi Nama dan Nomor Rekening RA ........................................... Formulir BOP-03 Surat Pernyataan Pengiriman Nomor Rekening RA .............................. Formulir BOP-04 Rencana penggunaan Dana BOP .................................................................... Formulir BOP-05 Laporan Penggunaan Dana BOP..................................................................... Formulir BOP-06 Rencana Kegiatan dan Anggaran RA (RKAM) ......................................... Formulir BOP-07 Buku Kas Umum.................................................................................................... Formulir BOP-08 Buku Pembantu Kas ............................................................................................ Formulir BOP-09 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak................................................. Formulir BOP-10 Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan ................................................ Formulir BOP-11 Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen................................................ Formulir BOP-12 Kuitansi/Bukti Pembayaran ............................................................................ Formulir BOP-13 Kuitansi/Bukti Penerimaan .............................................................................


iii

31 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 453 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan RA

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Raudlatul Athfal (RA) adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan melalui jalur formal. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 28 ayat 3 disebutkan sebagai berikut: “Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanakkanak (TK), Raudlatul Athfal (RA) atau bentuk lainnya yang sederajat.” Sedangkan PAUD diluar jalur pendidikan formal adalah antara lain play group, TPA, TPQ dan sejenisnya. Kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dewasa ini telah tumbuh sebagai sebuah kesadaran kolektif antara masyarakat dan pemerintah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh lembaga pendidikan anak usia dini seperti RA dan sejenisnya terselenggara atas prakarsa dan swadaya masyarakat.Pertumbuhan lembaga pendidikan semacam RA semakin meningkat, begitu jugajumlah siswanya semakin bertambah.Dari data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menunjukkan bahwa RA yang berjumlah 27.874, semuanya dikelola masyarakat berstatus swasta. Dimana jumlah siswanya seluruh Indonesia adalah 1.180.243 terdiri dari 600.268 (50.9%) berjenis kelamin laki-laki dan 579.975 (49.1%) merupakan siswa perempuan dengan rombongan belajar ada 60.852 dengan jumlah siswa sebanyak 1.180.243 orang, sehingga diketahui ratio rombel siswa sebanyak 1: 19. Ketersediaan lembaga pendidikan anak usia dini yang memenuhi standar pelayanan minimal merupakan harapan dan tuntutan zaman yang perlu terus diupayakan. Harapan itu perlu diwujudkan dalam tataran operasional mengingat pelayanan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun adalah usia emas (the golden age). Pada usia inilah merupakan titik berangkat menuju generasi muda bangsa yang bermutu dan berkualitas. Sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan yang semakin berkembang dan adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki RA sebagai lembaga layanan pendidikan anak usia dini, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah mengambil langkah kongkrit dengan cara memberikan BOP RA. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat mendorong kreativitas Kepala RA untuk mengelola lembaga pendidikannya menjadi lebih baik sehingga akan tercapaitujuan lembaga pendidikan yang ideal. Proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan akan terwujud apabila didukung oleh program pengembangan kesiswaan dan disertai oleh dukungan sarana prasarana yang menunjang. Diharapkan juga bahwa dengan bantuan operasional tersebut dapat meluluskan perserta didik yang berkualitas dan kompetitif sebagai row input calon siswa MI yang bermutu. Petunjuk Teknis BOP RA

1

Untuk terlaksananya BOP RA dengan prosedur, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah perlu disusun suatu petunjuk teknis yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program Peningkatan Kompetensi Daya Saing Siswa RA B. Pengertian BOP RA BOP RA adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada RAyang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing RA. BOP RA merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan RA yang dapat digunakan oleh RA untuk memenuhi kebutuhan biaya operasinon personalia dan personalia. Secara detil jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOP RA dibahas pada bagian penggunaan dana BOP RA. C. Tujuan BOP RA Secara umum program BOP RA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Program PAUD. Secara khusus program BOP bertujuan untuk: Membantu biaya operasional RA. Mengurangi angka putus sekolah pada RA. Meningkatkan Angka partisipasi Kasar (APK) siswa RA. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa RA dari keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah. 5) Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa kurang mampu pada RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. 1) 2) 3) 4)

D. Sasaran Program dan Besar DanaBantuan BOP RA Sasaran program BOP RA adalah semua RA di seluruh Indonesia yang telah memiliki izin operasional. Besar biaya satuan BOP yang diterima oleh RA dihitung berdasarkan jumlah siswa per RA dengan besaran Rp 300.000,-/siswa/tahun. Jumlah besaran tersebut disalurkan dalam satu periode. E. Waktu Penyaluran Dana Pada Tahun Anggaran 2016, dana BOP diberikan selama satu tahun untuk periode Januari sampai Desember 2016, dengan mekanisme pencairan satu kali tahapan atau lebih dalam setahun.


2

F. Dasar Hukum Dasar hukum pemberian BOP adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);


3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama; 15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak; 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 22. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 23. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;

2014

tentang

Pejabat

24. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;


4

25. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama; 26. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi; 27. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN dan PPNBm bagi pemungutan PPN dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan.


5

BAB II IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) A. Raudlatul Athfal (RA)Penerima Program BOP RA 1. RA penerima dana BOP RA berkewajiban untuk mengisi data individual secara online ke website EMIS atau manual ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 2. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa RA atas pengalokasian dana BOP RA, untuk membantu (discount fee) siswa RA dari keluarga tidak mampu dari kewajiban membayar iuran dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya; 3. RA yang menolak menerima dana BOP RA harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di RA tersebut; 4. Seluruh RA yang menerima program BOP RA harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. B. Peranan Program BOP RA dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Program BOP RA merupakan salah satu program utama pemerintah yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan program PAUD di Indonesia. Mengingat pentingnya program ini, seluruh pengelola pendidikan RA wajib memperhatikan hal-hal berikut: 1. Program ini memberikan kesempatan yang setara ( equal opportunity) bagi seluruh siswa RA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; 2. Program ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan bermutu; 3. Program ini mempersempit gap partisipasi RA antar kelompok penghasilan (kaya-miskin) dan antar wilayah (kota-desa); 4. Program ini menyediakan sumber dana bagi RA untuk mencegah siswa putus sekolah karena alasan tidak mampu membayar iuran pendidikan dan biaya ekstrakurikuler; 5. Program ini mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan dukungan dalam pengembangan RA. C. Program BOP RA dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Program BOP RA memberikan dukungan kepada RA untuk menyusun perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing RA. Pelaksanaan program ini dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan akuntabel yang dilaksanakan secara bersama antara pihak RA, Komite, dan anggota masyarakat. Petunjuk Teknis BOP RA

6

Pengelolaan program BOP RA menjadi kewenangan RA secara mandiri dengan melibatkan Kepala RA, Dewan Guru dan Komite RA. Penggunaan dana BOP RA semata-mata ditujukan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan pada lembaga RA. Melalui program BOP RA ini, warga RA diharapkan dapat lebih mengembangkan RA dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1. RAmengelola dana secara dipertanggungjawabkan.

profesional,

transparan

dan

dapat

2. BOP RA harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan RA dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen RA.


7

BAB III ORGANISASI PELAKSANA Program BOP RA dikelola secara terpadu oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kota/Kabupaten. Dengan demikian, maka proses pendataan, pencairan, dan penyaluran dana BOP RA dikelola oleh Kankemenag Kota/Kabupaten, Kanwil Kemenag Provinsi danDirektorat Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. A.

Tugas dan TanggungjawabKementerian Agama Tingkat Pusat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B.

Menyusun rancangan program; Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap Provinsi; Merencanakan dan melakukan sosialisasi program; Melakukan penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan program BOP RA; Menyusun database RA tingkat nasional; Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOP RA Provinsi; Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait.

Tugas dan TanggungjawabKementerian Agama Tingkat Provinsi 1. Mengusulkan dan menetapkan alokasi dana BOP RA pada tingkat kabupaten/kota; 2. Melakukan koordinasi dengan Kasi Pendidikan Madrasah Kabupaten/Kota dalam rangka penyaluran dana BOP RA; 3. Mempersiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan; 4. Mempersiapkan dan menyusun anggaran BOP RA ke dalam DIPA Kanwil sesuai dengan Akun dan peruntukannya; 5. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program BOP RA di tingkat provinsi; 6. Melakukan pendataan penerima bantuan; 7. Menyalurkan dana ke RA sesuai dengan kuota yang ditetapkan 8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; 9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; 10. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah dan instansi terkait.

C. Tugas dan Tanggungjawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota 1. Mengusulkan dan menetapkan alokasi dana BOP RA untuk setiap RA (Raudhatul Athfal); 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada RA (Raudhatul Athfal) penerima BOP RA; 3. Melakukan pendataan RA (Raudhatul Athfal); Petunjuk Teknis BOP RA

8

4. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Madrasah/TOS Kanwil Kemenag Provinsi dan dengan RA (Raudhatul Athfal)dalam rangka penyaluran dana; 5. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; 6. Melaporkan pelaksanaan program BOP RA kepada Bidang Pendidikan Madrasah/TOS Kanwil Kemenag Provinsi; 7. Mengumpulkan data dan laporan dari RA (Raudhatul Athfal); 8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; 9. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten/kota; 10. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Bidang Pendidikan Madrasah/TOS Kanwil Kemenag Provinsi dan instansi terkait; D. Tugas dan Tanggungjawab RA (Raudhatul Athfal) 1. Penanggungjawab Kepala Raudhatul Athfal 2. Anggota a. Pendidik yang ditugaskan oleh Kepala RA untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana BOP RA b. Satu orang dari unsur Komite RA Adapun tugas dan tanggungjawab RA (Raudhatul Athfal) 1.

Memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota setelah dana BOP RA diterima;

2.

Bersama-sama dengan Komite RA, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibantu dari segala jenis iuran;

3.

Mengelola dana BOP RA secara bertanggungjawab dan transparan;

4.

Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOP RA serta rencana penggunaan dana BOP RA di RA(Raudhatul Athfal) menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman madrasah;

5.

Mengumumkan besar dana BOP RA yang digunakan oleh raudhatul athfal di papan pengumuman RA(Raudhatul Athfal)yang ditandatangani oleh Kepala raudhatul athfal, Bendahara, dan Komite RA;

6.

Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOP RA dan barang-barang yang dibeli oleh RA(Raudhatul Athfal)yang ditandatangani oleh Kepala raudhatul athfal, Bendahara, dan Komite RA (lihat pertanggungjawaban keuangan BOP RA);

7.

Bertanggungjawab terhadap RA(Raudhatul Athfal);


penyimpangan

penggunaan

dana 9

di

8.

Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

9.

Menyampaikan laporan penggunaan dana Kemenag Kab/Kota.


BOP RA kepada Kantor

10

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN BOP RA A.

Mekanisme Alokasi Dana BOP RA Pengalokasian dana BOP RA dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a.

Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa RA(Raudhatul Athfal) pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

b.

Atas dasar data jumlah siswa RA(Raudhatul Athfal) pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Pendidikan Madrasah menetapkan alokasi dana BOP RA untuk madrasah pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

c.

Setelah menerima alokasi dana BOP RA dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Madrasah/TOS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap RAsebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOP RA di tiap RA; Dalam menetapkan alokasi dana BOP RA pada setiap RA(Raudhatul Athfal) perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut:

a. Alokasi dana BOP RA untuk periode Januari-Juni 2016 didasarkan pada jumlah siswa semester kedua tahun pelajaran 2015/2016. b. Alokasi dana BOP RA untuk periode Juli-Desember 2016 didasarkan pada data jumlah siswa semester pertama tahun pelajaran 2016/2017. Oleh karena itu setiap RA(Raudhatul Athfal) harus segera menyerahkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama K abupaten/Kota setelah masa pendaftaran siswa baru tahun 2016 selesai.


11

B.

Mekanisme Penyaluran Dana BOP RA 1. Mekanisme Penyaluran Dana BOP RA Penyaluran dana BOP RA dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pencairan dana BOP RA dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening RA sebagai penerima bantuan operasional, atau dengan pembayaran Uang Persediaan (UP). 1.1. Penetapan Pejabat Perbendaharaan a. Dalam hal DIPA dana BOP RA dialokasikan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi: - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus pencairan dana BOP RA pada masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan. - Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi selaku kepala satuan kerja (satker) dapat mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan. b. Dalam hal DIPA dana BOP RA dialokasikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota: - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas DIPA dimaksud dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khusus pencairan dana BOP RAlebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan melalui Surat Keputusan. - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selaku kepala satuan kerja (satker) dapat mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) khusus pencairan dana BOP RA lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan mela lui Surat Keputusan. 1.2. Syarat penyaluran dana BOP RA adalah: a. Dalam pengajuan pencairan dana BOP RA, lembaga RA menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran RA (RKARA); b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP RA yang telah diterima oleh RA pada tahap sebelumnya, seluruhnya harus sudah diserahkan kepada PPK sebagai dokumen laporan ; c. Diterbitkannya Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima BOP RA yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran; d. Atas nama KPA, PPK membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Formulir BOP-01) dengan Kepala RA sebagai penerima dana BOP RA, yang memuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak; e. PPK mengesahkan/menyetujui pengiriman dana BOP RA kepada RA yang dituangkan dalam bentuk kuitansi/bukti penerimaan; f. Kepala RA menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada PPK;


12

1.3. Peyaluran dana BOP RA dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dengan tahap-tahap sebagai berikut : 1.3.1. Pembayaran Langsung (LS) a. Mekanisme pencairan BOP RA dapat menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) dalam bentuk uang kepada RA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); b. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana BOP RA yang diajukan RA sesuai dengan Petunjuk Teknis; c. PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak, menerbitkan SK PPK tentang penerima bantuan, menerima SPTJM dari Kepala RA, dan kuitansi bukti penerimaan telah ditandatangani oleh Kepala RA dan disahkan oleh PPK; d. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis BOP RA, PPK menyampaikan informasi kepada RA untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan; e. Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada KPPN berdasarkan pengajuan SPP dari PPK; 1.3.2. Pembayaran Uang Persediaan (UP) a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permintaan UP/TUP kepada Kepala KPPN setempat; b. Dalam hal dibutuhkan, KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai p agu DIPA kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKARA dari BPP kepada BP; c. Pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barang/jasa dapat menggunakan mekanisme UP/TUP melalui PPK dan BPP khusus dana BOP RA; d. Dalam hal pembayaran kepada satu penyedia barang/jasa melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dapat dilakukan dengan LS, dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA; e. Bendahara Pengeluaran mentransfer dana UP/TUP kepada BPP khusus BOP RA melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKARA; f. Penyaluran dana UP kepada BPP oleh BP dilakukan be rdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani Petunjuk Teknis BOP RA

13

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

oleh PPK atas nama KPA yang dilampiri rincian kebutuhan dana masing-masing BPP; Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA; Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing masing BPP; Setiap pembayaran UP/TUP oleh BPP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. SPBy tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran berupa kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak dan SSP, dan nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang disetujui/disahkan oleh PPK; KPA dapat mengajukan TUP kepada kepala KPPN dalam hal sisa UP pada BP tidak cukup tersedia dengan syarat digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; Apabila penggunaan dan pertanggungjawaban TUP tidak dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan, KPA dapat mengajukan perpanjangan waktu pertanggungjawaban kepada kepala KPPN hingga satu bulan berikutnya; Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP/TUP oleh BP/BPP kepada pihak RA berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BP/BPP, Kepala RA, dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban. Lembaga RA dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKARA yang telah diajukan dengan me mperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban. Dalam rangka pelaksanaan mekanisme pencairan dana BOP RA dengan uang muka tersebut berdasarkan SPBy dilampiri: - Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran. - Rincian kebutuhan dana. - Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja. Pengajuan pembayaran UP/TUP tahap berikutnya, BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UP/TUP yang telah dibayarkan sebelumnya;


14

p. Atas penyaluran dana UP/TUPkepada BPP oleh BP, harus disertai kuitansi/bukti penerimaan atas penyaluran dana UP/TUP (bukti transfer) sebanyak 2 (dua) lembar dengan ketentuan lembar kesatu disampaikan kepada BPP sebagai bukti bahwa dana UP/TUP telah diterima oleh BPP dan lembar kedua disimpan oleh Bendahara Pengeluaran. 2. Waktu Penyaluran dana BOP RA: Penyaluran dana BOP RA tahun Anggaran 2016 yang ada di Satuan Kerja, penyalurannya dapat dilakukan dalam satu tahap atau lebih. Jika pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana BOP RA yang ada di rekening RA harus disetorkan ke kas negara.


15

BAB V PENGGUNAAN DANA BOP RA A. Komponen Pembiayaan Dana BOP RA yang diterima oleh RA dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut: 1. Pengembanganperpustakaan 2. Pembelian alat peraga edukatif 3. Pembelian bahan habis pakai 4. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa 5. Langganan daya dan jasa lainnya 6. Kegiatan penerimaan siswa baru 7. Biaya pemantauan/pendeteksian tumbuh kembang anak 8. Biaya Peningkatan gizi anak atau pemberian makan tambahan 9. Penyusunan dan pelaporan 10. Pembelian perangkat pengolahan data 11. Perawatan sarana dan prasarana RA 12. Pengembangan profesi guru 13. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS. Dalam menggunakan dana BOP RA, RA(Raudhatul Athfal) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Prioritas utama penggunaan dana BOP RA adalah untuk kegiatan operasional RA; 2. Bagi RA yang telah menerima dana bantuan yang lain, tidak diperkenankan menggunakan dana BOP RA untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOP RA tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka RA dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh lembaganya; 3. Biaya transportasi dan uang harian bagi guru yang bertugas diluar jam mengajar harus mengikuti peraturan yang berlaku. B. Larangan Penggunaan Dana BOP RA 1. Disimpan dengan maksud dibungakan; 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS); 4. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOP RA atau software sejenis; 5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; Petunjuk Teknis BOP RA

16

7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris raudhatul athfal), kecuali untuk siswa miskin; 8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 9. Membangun gedung/ruangan baru; 10. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; 11. Menanamkan saham; 12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BO P RA/perpajakan program BOP RA yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama. C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di RA Pembelian barang/jasa dilakukan oleh RA dengan ketentuan: 1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi; 2. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga serta tepat guna; 3. Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa; 4. Diketahui oleh Komite RA;


17

BAB VI MONITORING DAN SUPERVISI PROGRAM BOP RA Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOP RA. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOP RA diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara lain: 1. Alokasi dana BOP RA pada RA penerima bantuan; 2. Penyaluran dan penggunaan danaBOP RA; 3. Pelayanan dan penanganan pengaduanmasalah BOP RA; 4. Administrasi keuangan BOP RA; 5. Pelaporan serta pengumuman rencana penggunaan dana BOP RA. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. A. Monitoring oleh Kementerian Agama Tingkat Pusat 1. Monitoring Pelaksanaan Program a. Monitoring ditujukan untuk memantau: 1) Penyaluran dan penyerapan dana BOP RA. 2) Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi. b. Responden adalah Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, RA(Raudhatul Athfal), murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan ; c. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana; d. Merencanakan dan membuat jadual monitoring dengan mempertimbangkan monitoring yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 2. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana a. Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding, investigasi, menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan dan mendokumentasikannya;


18

b. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan masalah BOP RA; c. Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan yang akan dilakukan sesuai kebutuhan; d. Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi; e. Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan di lapangan. Pengaduan ke Kementerian [email protected]

Agama

Pusat

melalui

email

:

B. Monitoring oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi 1. Monitoring Pelaksanaan Program a. Monitoring ditujukan untuk memantau: 1) Penyaluran dan penyerapan dana BOP RA di raudhatul athfal 2) Penggunaan dana BOP RA di tingkat raudhatul athfal b. Responden terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, raudhatul athfal, murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan; c. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana; d. Merencanakan dan membuat jadual monitoring dengan mempertimbangkan monitoring yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau oleh Kementerian Agama Tingkat Pusat. 2. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana a.

Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding, investigasi, menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan dan mendokumentasikannya;

b.

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan masalah BOP RA;

c.

Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan yang akan dilakukan sesuai kebutuhan;

d.

Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi;

e.

Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.


19

C. Monitoring oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 1. MonitoringPelaksanaan Program a.

Monitoring ditujukan untuk memantau: 1) Penyaluran dan penyerapan dana BOP RA di RA(Raudhatul Athfal) 2) Penggunaan dana BOP RA di tingkatRA(Raudhatul Athfal)

b.

Responden terdiri dari RA(Raudhatul Athfal), murid dan/atau orangtua murid;

c.

Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;

d.

Merencanakan dan membuat jadwal monitoring dengan mempertimbangkan monitoring yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau oleh Kementerian Agama Tingkat Pusat;

e.

Monitoring dapat melibatkan Pengawas Madrasah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Madrasah.

2. Monitoring Penanganan Pengaduan a.

Monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di raudhatul athfal.

b.

Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan yang akan dilakukan sesuai kebutuhan.

c.

Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.


20

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOP RA, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (pusat, Provinsi/Kabupaten/Kotadiwajibkan untuk melaporkan realisasi dana BOP RA. A.

Pelaporan 1. Tingkat RA a.

Rencana Kegiatan dan Anggaran RA(RKARA) Rencana Kegiatan dan Anggaran RA (RKARA)harus memuat rencana penerimaan dan rencana penggunaan uang dari semua sumber dana yang diterima RA. RKARA ini harus ditandatangani oleh Kepala RA dan diketahui oleh Ketua Yayasan atau Komite RA. Dokumen ini disimpan di RA dan diperlihatkan kepada pengawas, Kepala Seksi RA, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. RKARA dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian dapat dilakukan evaluasidan jika diperlukan dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu, RA dapat membuat Formulirtahunan yang dirinci per semester sebagaimana Formulir BOP-06. RKARA perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan secara rinci yang dibuat tahunan dan semesteran untuk setiap sumber dana yang diterima RA.

b.

Pembukuan RA diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh RA khusus untuk program BOP RA. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) Buku Kas Umum (Formulir BOP-07) Buku Kas Umum disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh RA.Pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga yang meliputi: i) Kolom Penerimaan: dari penyalur dana (BOP RA atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank. i) Kolom Pengeluaran: pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak. Buku Kas Umum ini harus diisi pada tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan). Transaksi yang dicatat dalam Buku Kas Umum


21

juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara BOP RA dan Kepala RA. Dokumen ini disimpan di RA dan diperlihatkan kepada pengawas RA, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. 2) Buku Pembantu Kas (Formulir BOP-08) Buku Pembantu Kas mempunyai fungsi untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai. Buku Pembantu Kas ini harus mencatat tiap transaksi dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala RA. Dokumen ini disimpan di RA dan diperlihatkan kepada pengawas,Seksi RA Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh RA untuk program BOP RA, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluar an dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurangkurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala RA dan Bendahara RA;

2)

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya;

3)

Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum dan Buku Pemba ntu ditutup oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala RA;

4)

Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta;

5)

Apabila ada kesalahan atas penulisan angka/huruf, maka yang salah agar dicoret dengan dua garis rapih, sehingga tulisan yang semula salah masih dapat dibaca kemudian diparaf;

6)

Apabila dalam satu bulan berjalan tidak/belum terjadi transaksi pengeluaran/ penerimaan, maka tetap ada pembukuan dalam bulan tersebut dengan uraian NIHIL dan ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala RA;

7)

Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.


22

c. Bukti Pengeluaran i.

Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah;

ii.

Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar dari Rp 1.000.000, - dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-;

iii.

Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;

iv.

Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;

v.

Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala RA dan lunas dibayar oleh Bendahara;

vi.

Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh RA sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Manajemen BOP RA: a.

Rekapitulasi penggunaan dana BOP RA harus dilaporkan oleh setiap RAke Tim Manajemen BOP RA Kemenag Provinsi, Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Laporan lengkap penggunaan dana BOP RA disimpan di RA untuk bahan pemeriksaan, tetapi dapat juga dijadikan sebagai syarat pencairan pada semester berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh masing masing Tim Manajemen BOP RA Provinsi.

b.

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran disampaikan kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotapaling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

2. Tingkat Provinsi / Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten/Kota Hal-hal yang perlu dilaporkan dari Tim Manajemen BOP RAprovinsi Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten/Kota adalah: a. Rekapitulasi penggunaan dana BOP RA dari sisi pembelajaan (expenditure) barang atau kegiatan yang diperbolehkan digunakan dari dana BOP RA pada tiap kabupaten/kota. b. Rekapitulasi penggunaan dana BOP RA dari sisi penerimaan (revenue) siswa RA terhadap dana BOP RA pada tiap kabupaten/kota sebagaimana. Petunjuk Teknis BOP RA

23

3. Tingkat Pusat Hal-hal yang perlu dilaporkan dari Direktorat Pendidikan Madrasah adalah: a. Rekapitulasi penggunaan dana BOP RA dari sisi pembelanjaan (expenditure) barang atau kegiatan yang diperbolehkan digunakan dari dana BOP RA pada tiap provinsi. b. Rekapitulasi penggunaan dana BOP RA dari sisi penerimaan (revenue) siswa RA terhadap dana BOP RA pada tiap provinsi. B. Perpajakan Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOP RA diatur sebagai berikut. 1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOP RA untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain pada kegiatan penerimaan siswa baru; kesiswaan; laporan hasil belajar siswa; pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum; pengembangan

profesi

guru;

pembelian

bahan-bahan

untuk

perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah. Bendaharawan/pengelola dana BOP RA tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN.

Kewajiban perpajakan bagi

bendaharawan/pengelola dana BOP RA pada RA(Raudhatul Athfal) yang terkait atas penggunaan dana BOP RA untuk belanja barang sebagaimana tersebut di atas adalah: i. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak

termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. ii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena

Pajak). 2.

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOP RA untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak. Bendaharawan/pengelola dana BOP RA pada RA(Raudhatul Athfal) adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOP RA


24

pada RA(Raudhatul Athfal) yang terkait dengan pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah: i.

Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

ii.

Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.

iii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena

Pajak) atas pembelian buku yang bukan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. 3.

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan penerimaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, dan penyusunan laporan BOP RA. Bendaharawan/penanggung jawab dana BOP RA pada RA(Raudhatul Athfal) adalah: a. Bagi guru/pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5 % dari jumlah bruto honor. b. Bagi guru/pegawai PNS diatur sebagai berikut : i.

Golongan I dan II dengan tarif 0% (nol persen).

ii.

Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.

iii. Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan

bruto. 4.

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOP dalam rangka membayar honorarium guru honorer raudhatul athfal yang tidak dibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang dibayarkan bulanan diatur sebagai berikut: a. Penghasilan rutin setiap bulan untuk Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS), Tenaga Kependidikan Bukan PNS (TKBPNS), untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tidak terhutang PPh Pasal 21. b. Untuk jumlah lebih dari itu, PPh Pasal 21 dihitung dengan menyetahunkan penghasilan sebulan. Dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan sebulan XX ii. Penghasilan netto setahun (x 12) iii. Dikurangi PTKP*) XX iv. Penghasilan Kena Pajak XX i.


XX

25

PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (jumlah s.d. Rp 50 juta) dst XX vi. PPh Pasal 21 sebulan (:12) XX *) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), adalah: a. Status sendiri Rp 24,3 juta b. Tambahan status kawin Rp 2,025 juta v.

c.

5.

Tambahan tanggungan keluarga, maksimal 3 orang @ .. Rp2,025 juta

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOP, pada raudhatul athfal, untuk membayar honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan raudhatul athfal harus memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau ratarata penghasilan sehari melebihi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK HONOR GBPNS/TKBPNS Seorang Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di raudhatul athfal A memperoleh honor bulanan sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan, dia memiliki istri tapi belum memiliki anak, maka perhitungan PPh Pasal 21 adalah sbb: 1) Penghasilan sebulan

Rp. 2.500.000,-

2) Penghasilan netto setahun (x12)

Rp. 30.000.000,-

3) Dikurangi PTKP c. Guru non PNS

Rp. 24.300.000,-

d. Istri

Rp. 2.025.000,-

Jumlah PTKP

Rp. 26.325.000,-

4) Penghasilan Kena Pajak Rp. 30.000.000,- – Rp. 26.325.000,- = Rp. 3.675.000,5) PPh Pasal 21 terutang setahun

(5% x Rp.3.675.000,- = Rp. 183.750,-)

6) PPh Pasal 21 sebulan (:12)

Rp. 15.313,-/bulan


26

BAB VIII PENGAWASAN DAN SANKSI A.

Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan program BOP RA meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 1. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya, baik di tingkat pusat, Provinsi, kab/kota maupun RA. Prioritas utama dalam program BOP RA adalah pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilyah Kementerian AgamaProvinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada RA. 2. Pengawasan Fungsional Internal Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOP RA secara internal adalah Inspektorat Jenderal KementerianAgama RI. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. 3. Pengawasan Eksternal Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOP RA adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. 4. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukanpemeriksaan terhadap program BOP RA. 5. Pengawasan Masyarakat Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOP RA, program ini juga dapat diawasi olehunsur masyarakat dan unit -unit pengaduan masyarakat yang terdapat di RA, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOP di RA, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOP RA, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.


27

Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau RA dan/atau siswa, akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya: B.

1.

Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);

2.

Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOP yang terbukti disalahgunakan ke kas negara;

3.

Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOP RA;

4.

Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada kabupaten/kota dan provinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengajadan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.


28

BAB IX PENGADUAN MASYARAKAT 1. Apabila masyarakat menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi, maka dapat menyampaikannya melalui: Telepon Faksimil Email Website

: : : :

021 - 3811523 021-3859117 [email protected] http://madrasah.kemenag.go.id

2. Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan juga menyediakan nomor telepon/email untuk menampung pertanyaan/pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.


29

LAMPIRAN BOP RA


30

Formulir BOP–01

Ditandatangani olehKepala RA dan PPK

(Logo Kanwil/Kankemenag) (Logo Raudhatul Athfal)

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : ………….. (Kemenag) NOMOR : ................. (Raudhatul Athfal)

TENTANG PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ........ /KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN .......... / KOTA .......... DENGAN RAUDHATUL ATHFAL ………. Pada hari ini …… tanggal ……. bulan ……..tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama

:

...............

NIP

:

NIP.................

Jabatan

:

Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. ……. tanggal …………

Alamat

:

…………

Yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ........ /Kantor Kementerian Agama Kabupaten .......... / Kota .........dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. :

…………..

Jabatan

:

Kepala Raudhatul Athfal ………… berdasarkan Surat Ketua Yayasan No : ........... tanggal ................

Alamat

:

………………..

2. Nama

Yang bertindak untuk dan atas nama Raudhatul Athfal …………dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


31

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan: 1.

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.

Peraturan Pemeritah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor ……………. tentang Pedoman Umum …………. 11. Akte Pendirian Raudhatul Athfal ........ beserta perubahannya; 12. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor .......... tanggal .......... Tentang Penunjukan Penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan RA; 13. DIPA Satker …….. Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-………….. tanggal ............ revisi ke-.......... tanggal ..............


32

PARA PIHAK menyatakan bahwa : 1.

PIHAK PERTAMA memberikan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal (BOP RA) kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal;

2.

PIHAK KEDUA menerima tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud butir 1 di atas ;

3.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini. Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1 )

Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang dananya berasal dari DIPA Satker ………… Tahun Anggaran 2016.

(2 )

Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah agar pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2 NILAI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL (1 )

Nilai Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang dituangkan dalam perjanjian ini adalah sebesar sisa Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang belum disalurkan kepada Raudhatul Athfal ............ yaitu sebesar Rp............ (dengan huruf).

(2 )

Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam daftar perhitungan sebagaimana lampiran perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 3 PEMBEBANAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal dibebankan pada DIPA Satker Tahun Anggaran 2016 dengan kode pembebanan .......... Pasal 5 TATA CARA PENYALURAN (1)

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar kepada KPPN Jakarta II oleh PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan langsung kepada Rekening PIHAK KEDUAmelalui Bank ....... Rekening No. ......... atas nama Raudhatul Athfal ..........


33

(2)

Pencairan pembayaran dilakukan sekaligus setelah PIHAK KEDUA mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran Raudhatul Athfal kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri: 1. Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus; 2. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 3. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 4. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM).

(3)

PIHAK PERTAMA memproses tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima tagihan dari PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap. Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1 )

(2 )

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi : a.

PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoringpenggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

b.

PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

c.

PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat-syarat penyaluran dana bantuan; dan

Hak dan berkewajiban PIHAK KEDUA meliputi : a.

PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dalam hal telah menyampaikan syarta-syarat penyaluran dana bantuan kepada PIHAK PERTAMA;

b.

PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal ;

c.

PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;

d.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 paling lambat tanggal 31 Desember 2016; dan

e.

PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.


34

Pasal 7 PERNYATAAN KESANGGUPAN Dengan menandatangani perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk: 1. Menggunakan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal ; 2. Menyetorkan ke Kas Negara sisa Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 paling lambat tanggal 31 Desember 2016. Pasal 8 SANKSI Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan mengenakan Sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi penghentian penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal pada tahun berikutnya termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan unsur tindak pidana. Pasal 9 LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA Pasal 10 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2016 kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 8 Januari 2017. Pasal 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA (1 )

Perjanjian ini berakhir sesuai dengan masa jangka waktu pelaksanan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Surat Perjanjian ini.

(2 )

Surat Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi antara lain:

a.

Ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan

b. Salah satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 Surat Perjanjian ini.


35

(3 )

PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b. dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

b.

Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini;

c.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan; dan

d.

Pihak yang akan mengakhiri surat perjanjian setelah terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah yang memberikan penugasan. Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1 )

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk mediasi.

(2 )

Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri ...... sebagai tempat penyelesaian perselisihan. Pasal 13 PENUTUP

(1 )

PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2 )

Perjanjian ini terdiri dari 7 (tujuh) halaman yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini yang dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3 )

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(4 )

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal …………….. 2016.


36

Ditetapkan di Tanggal

Untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ........ /Kantor Kementerian Agama Kabupaten .......... / Kota ......... PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

………………………………. NIP………………………….


: Jakarta : ...................... 2016

Untuk dan atas nama Raudhatul Athfal ……………

KEPALA RAUDHATUL ATHFAL,

.............................

37


38

………………………………………………………………………… NIP

………………………………………………………………..

NIP.

2

1

2

1

2

1

Penandatangan (2 orang)

Kantor Kementerian Agama Kab/Kota……………..

Nomor Rekening

Kantor Kementerian Agama Kab/Kota……………

Boleh Rekening Pribadi)

(Nama Lembaga tidak

Kepala Seksi Madrasah

Bank Cabang

………..tanggal,…………………..

Nama RA

Nama Rekening

Dikirim ke Tim Manajemen BOP Provinsi

Kepala Subbagian Tata Usaha

NSM

:

FORMULIR BOP-02 Dibuat oleh Kasi Madrasah Kab/Kota

Mengetahui,

No

Provinsi

Kabupaten/Kota :

REKAPITULASI NAMA DAN NOMOR REKENING RA PENERIMA DANA BOP TINGKAT KAB/KOTA

Formulir BOP–03 Dibuat oleh RA Dikirim ke Tim Manajemen BOP Kab/Kota

SURAT PERNYATAAN PENGIRIMAN NOMOR REKENING RA

Pada hari ini, tanggal ..........……………................ kami kirimkan salinan halaman pertama Buku Tabungan Bank ................................. alamat Bank ....................................................... atas nama RA : Nama RA NSM Alamat RA

No Rekening Atas Nama

: ..................................................................................................................................... : ..................................................................................................................................... : Jalan ........................................................................................................................... Kel/Desa .................................................................................................................. Kecamatan .............................................................................................................. Kab/Kota ................................................................................................................. : ..................................................................................................................................... : 1. Jabatan ................................................................................................................... 2. Jabatan ...................................................................................................................

Nomor telepon yang bisa dihubungi jika fax yang kami kirimkan kurang jelas : 1. No..................................................... Telp. ................................................................................................. 2. No. .................................................. Telp. ................................................................................................. 3. No. .................................................. Telp. .................................................................................................

Yang Mengirimkan

( ........................................ )


39

FORMULIRBOP-04 Dibuat oleh RA Ditempel di Papan Pengumuman

CONTOH RENCANA PENGGUNAAN DANA BOP PERIODE..........s/d………. Jumlah Siswa :........... Siswa Jumlah Dana BOP RA : Rp.........

Rencana Penggunaan Dana BOP RA pada RA (Raudhatul Athfal) NO

Komponen

Jumlah Dana (Rp)

TOTAL

Kepala RA

(.........................................)


Bendahara

(.........................................)

40

FORMULIR BOP-05 Dibuat oleh RA Ditempel di Papan Pengumuman

CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOP RA PERIODE...............s/d............ A. Pengeluaran No

Jenis Pengeluaran

Tanggal/Bulan

Jumlah (Rp)

B. Pembelian Barang/Jasa No

Barang/Jasa yang dibeli

Tanggal/Bulan

Nama Toko/ Penyedia Jasa

Jumlah (Rp)

Kepala RA

Bendahara

(.........................................)

(.........................................)


41


42

No. Kode

2

No. Urut

1

Sumber Dana

Triwulan

Provinsi

Kabupaten/Kota

Desa/Kecamatan

Nama RA

: : : : : : : BOP

3

Uraian 4

(dalam Rp.)

Jumlah

(

Kepala RA

5

I

TAHUN PELAJARAN………

Semester

)

Diisi oleh RA

FORMULIR BOP - 6

6

II

Kab/Kota

Dikirim ke Tim Manajemen BOP

RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN RA (RKARA)

Formulir BOP-07 Diisi oleh Bendahara Simpan di RA

BUKU KAS UMUM Nama RA Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi

:__________________________ :__________________________ :__________________________ :__________________________

Tanggal

No.Kode

No. Bukti

Uraian

1

2

3

4

Penerimaan Pengeluaran (Debit) (Kredit) 5

6

Saldo 7

Mengetahui Kepala RA

Dibuat Oleh Bendahara

(...........................)

(..........................)


43

Formulir BOP-08

Diisi oleh Bendahara/Guru Simpan di RA Nama RA Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi

BUKU PEMBANTU KAS :__________________________ :__________________________ :__________________________ :__________________________

Tanggal

No.Kode

No. Bukti

Uraian

Penerimaan (Debit)

Pengeluaran (Kredit)

Saldo

1

2

3

4

5

6

7

Mengetahui Kepala RA

.............,.............20.. Dibuat Oleh Bendahara

(..........................) NIP.

(..........................) NIP.


44

Formulir BOP–09 Dibuat olehKepala RA Dikirim ke PPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: ……………………………………………………

Jabatan

: Kepala RA ……………………………

Alamat

: …………………………………………………… ……………………………………………………

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan. Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

…………. , ……………… 2016 Kepala RA Tandatangan, stempel Materai Rp. 6.000,……………………………………


45


KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN


: ……………………………………………………

Jabatan

: Kepala RA ……………………..………………

Alamat

: …………………………………………………… ……………………………………………………

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan RA Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Tahun 2016 No. ………………….. tanggal …………………, dan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Kepala RA No. …………………… tanggal …………………., kami nyatakan dengan sesungguhnya bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan yang telah kami terima telah selesai kami laksanakan, sesuai dengan Petunjuk Teknis BOP RA tahun 2016. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

…………. , ……………… 2016 Kepala RA Tanda tangan, stempel, materai Rp. 6.000,-

……………………………………


46


SURAT PERNYATAAN PENYIMPANAN DOKUMEN


: ……………………………………………………

Jabatan

: Kepala RA ……………………..………………

Alamat

: …………………………………………………… ……………………………………………………

Berdasarkan kuitansi bukti penerimaan No. ……………….. tanggal …………………. yang disahkan oleh PPK, dengan ini kami nyatakan bahwa dokumen penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan tahun 2016 dalam bentuk bukti-bukti pengeluaran, SK Kepala RA dan dokumen lainnya, telah kami simpan di RA sebagai bahan laporan pertanggungjawaban untuk dapat diperiksa oleh auditor fungsional umum. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

…………. , ……………… 2016 Kepala RA Tandatangan, stempel Materai Rp. 6.000, ……………………………………


47

Formulir BOP–12 Dibuat olehKepala RA

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Tahun Anggaran : ……………………………. Nomor Bukti

: …………………………….

Sudah terima dari

: Kepala RA

RA

: ……………………………………………………………………………..

Desa/Kecamatan

: ……………………………………………………………………………..

Kabupaten

: ……………………………………………………………………………..

Provinsi

: ……………………………………………………………………………..

Jumlah uang

: Rp. ……………………………………………………………..………….

Terbilang

: …………………………………………………..…………………………

Untuk pembayaran

: …………………………………………………………………..…………

Sumber Dana

: Dana BOP RA Periode bulan ……..………. s.d ……………..

Penerima Uang Tanda tangan (Nama jelas

)

Lunas dibayar tanggal ……………. Kepala RA

Bendahara RA

Tanda tangan dan stempel

Tanda tangan

(Nama jelas


)

(Nama jelas

)

48

Formulir BOP–13 Dibuat oleh PPK

KUITANSI/BUKTI PENERIMAAN Nomor : ……………………..

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker ………………………………………………………………….… Jumlah uang

: Rp. ……………………………………………………………..………….

Terbilang

: …………………………………………………..……………………………

Untuk pembayaran : Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Tahun 2016 Berdasarkan SK PPK tentang Penerima Dana BOP RA No. …………………………. Tanggal ………………………….

Tempat, tanggal ………………………. Kepala RA …………………….. Tanda tangan, stempel di atas materai Rp. 6.000 (Nama jelas

)

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Tanda tangan dan stempel (Nama jelas

)

NIP. …………………………………….


49

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 453 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN RA TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents