KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR TAHUN 2016

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENULISAN DAN PENGISIAN BLANKO IJAZAH MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), MADRASAH ALIYAH (MA) DAN SERTIFIKAT HASIL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (SHUAMBN) MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), MADRASAH ALIYAH (MA) TAHUN PELAJARAN 2015/2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) merupakan salah satu dokumen negara yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, oleh karena itu kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketepatan, kebenaran dalam penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN), perlu mengatur petunjuk teknis penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengisian Blanko Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) Tahun Pelajaran 2015/2016; : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

4.

5. 6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851); Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013; Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah; Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab; Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;

14. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016; 15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Bersatandar Nasional Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah aliyah tahun Pelajaran 2015/2016;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENULISAN DAN PENGISIAN BLANKO IJAZAH MADRASAH IBTIDAIYAH (MI), MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), MADRASAH ALIYAH (MA) DAN SERTIFIKAT HASIL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (SHUAMBN) MADRASAH TSANAWIYAH (MTs), MADRASAH ALIYAH (MA) TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

KESATU

: Menetapkan Petunjuk Teknis ini sebagai panduan pemangku kepentingan dalam penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan SHUAMBN.

KEDUA

: keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal April 2016 DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengisian Blanko Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Tahun Pelajaran 2015/2016

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) merupakan salah satu dokumen negara yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Karena itu, kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan. Ijazah untuk peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kepada mereka yang telah mengikuti Ujian Madrasah dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), Ijazah diberikan kepeda peserta didik yang telah mengikuti Ujian Nasional dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. SHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk tingkat MTs dan MA. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu adanya Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengisian blanko Ijazah dan SHUAMBN sebagai acuan dan petunjuk dalam pengelolaannya di madrasah. B. PENGERTIAN 1. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat juga dipergunakan dalam penentuan jenjang kepegawaian. 2. SHUAMBN adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa peserta didik telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional. C. TUJUAN DAN MANFAAT Petunjuk Teknis ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut: 1. Memberikan petunjuk secara umum tentang penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan SHUAMBN.

1 | Juknis Pengisian dan Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun 2016

2. Memberikan petunjuk secara khusus tentang penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan SHUAMBN. 3. Memberikan contoh tentang penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan SHUAMBN untuk menghindari kesalahan. Dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka petunjuk teknis ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan ketepatan, kebenaran dalam penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan SHUAMBN, serta dapat meminimalisasi kesalahan dalam penulisan, sehingga penggunaan blanko menjadi lebih efisien. D. RUANG LINGKUP Petunjuk Teknis ini memuat jenis blanko Ijazah dan SHUAMBN, petunjuk umum dan petunjuk khusus penulisan dan pengisian serta contoh blanko Ijazah dan SHUAMBN yang telah diisi. E. SASARAN 1.

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Kemenag Kabupaten/Kota dalam mengelola blanko Ijazah dan SHUAMBN.

2.

Kepala madrasah dalam pengelolaan blanko Ijazah dan SHUAMBN.

F. JENIS-JENIS BLANKO IJAZAH DAN SHUAMBN 1. Jenis Blanko Ijazah terdiri atas : a. Blanko Ijazah tingkat MI; b. Blanko Ijazah tingkat MTs; c. Blanko Ijazah tingkat MA: 1) Program IPA 2) Program IPS 3) Program Bahasa 4) Program Keagamaan 2. Jenis Blanko SHUAMBN terdiri atas : a. Blanko SHUAMBN untuk MTs; b. Blanko SHUAMBN untuk MA. 1) Program IPA 2) Program IPS 3) Program Bahasa 4) Program Keagamaan


BAB II PETUNJUK PENULISAN DAN PENGISIAN BLANKO IJAZAH A. Petunjuk Umum 1. Ijazah untuk MI, MTs, dan MA hanya diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 2. Ijazah dan hasil ujian/daftar nilai ujian dicetak bolak-balik, Ijazah di halaman depan dan hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang. 3. Ijazah MI, MTs, dan MA, diisi oleh kepala madrasah. 4. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. 5. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan dan pengisian Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blanko yang baru. 6. Ijazah yang salah dalam penulisan dan pengisian sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang, sebagai pernyataan blanko tersebut tidak sah digunakan. Selanjutnya blanko Ijazah diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi kemudian dimusnahkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis dengan berita acara pemusnahan blanko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi. 7. Berita acara pemusnahan blanko Ijazah yang salah dalam penulisan dan pengisian tersebut ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Madrasah. 8. Jika terdapat sisa blanko Ijazah MI, MTs, dan MA, Kepala Madrasah harus mengembalikan sisa blanko Ijazah tersebut ke Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kemenag Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah disaksikan Kemenag Kabupaten/Kota. 9. Sisa blanko Ijazah yang terdapat di Kanwil Kemenag Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2016 oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis dengan berita acara pemusnahan blanko Ijazah yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi. 10. Berita acara pemusnahan sisa blanko Ijazah tersebut ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Madrasah. 11. Jika terjadi kekurangan blanko Ijazah, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan blanko Ijazah ke Direktorat Pendidikan Madrasah, selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2016 12. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan dan pengisian blanko Ijazah, sedangkan blanko Ijazah cadangan tidak tersedia dan sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan pada poin 11, maka digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah. 3 | Juknis Pengisian dan Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun 2016

B.

Petunjuk Khusus Penulisan dan Pengisian Ijazah Halaman Depan 1. Pengisian Nomor, diisi berturut-turut dengan kode jenjang satuan pendidikan, nomor urut madrasah penyelenggara, kode Provinsi dan Kabupaten/Kota, klasifikasi surat Kemenag, nomor urut Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah penyelenggara, tahun diterbitkan ijazah. Contoh : MI.08 /01.12/PP.01.1/001/2016 Untuk MI di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh MTs.05/02.19/PP.01.1/001/2016 Untuk MTs di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara MA. 02/11.02/PP.01.1/001/2016 Untuk MA di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Penjelasan: 1) MI, MTs, MA : menunjukkan kode jenjang satuan pendidikan 2) Nomor setelah kode jenjang pendidikan (contoh 08, 05, 02) menunjukkan nomor urut madrasah Penyelenggara Ujian yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota dan/atau surat keputusan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi. 3) Empat digit yang dipisahkan oleh tanda titik setelah garis miring yang pertama, menunjukkan kode provinsi (contoh 01 = Provinsi Aceh) dan kabupaten/kota (contoh 12 = Kota Banda Aceh). 4) Kode setelah garis miring kedua (PP.01.1) menunjukkan Klasifikasi Kementerian Agama. (ditulis mengikuti contoh)

Surat

5) Tiga digit setelah garis miring yang ketiga, menunjukkan nomor urut Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah penyelenggara. (contoh : 001) untuk nomor urut Ijazah pertama. 6) Angka 2016 setelah garis miring yang keempat menunjukkan tahun diterbitkan Ijazah. 2. Daftar Kode Provinsi berdasarkan KMA Nomor 8 Tahun 2016, sebagaimana terlampir dalam lampiran. 3. Nama Madrasah ditulis Nama Madrasah yang berhak mengeluarkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur madrasah yang bersangkutan. Contoh : MA Negeri 1 Jakarta MA Nurul Iman Jakarta

(untuk madrasah negeri) (untuk madrasah swasta)


4. Pengisian nama pemilik Ijazah, diisi dengan nama pemilik Ijazah, ditulis dengan HURUF KAPITAL pada seluruh hurufnya secara jelas dan tebal dengan ketentuan sebagai berikut: a. MI, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. b. MTs dan MA, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. Contoh : NUR HASANAH 5. Pengisian tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah sebagai berikut: a. MI, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. b.

MTs dan MA, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. Contoh : Jakarta, 17 Agustus 1999

6. Pengisian nama orang tua/wali pemilik Ijazah, ditulis dengan huruf kapital di awal setiap kata secara jelas dan tebal, dengan ketentuan sebagai berikut: a. MI, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. b. MTs dan MA, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. c. Wali dituliskan bila pemilik Ijazah menjadi tanggung jawab pihak tertentu dalam kelangsungan hidup atau pelaksanaan pendidikannya. Nama wali dituliskan sesuai dengan dokumen kelahiran/identitas yang sah sesuai peraturan perundangundangan. Contoh : Muhammad Amin 7. Pengisian nomor induk siswa nasional pemilik Ijazah sesuai dengan nomor yang tercantum pada Buku Induk di madrasah yang bersangkutan. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 (sepuluh) digit. Contoh : 9970042891


8. Pengisian nomor peserta Ujian Nasional sebagai berikut: a. MTs dan MA, terdiri dari 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta ujian nasional dan sama dengan yang tertera di Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional. Contoh: 3-16-01-21-428-215-2 b. Untuk Ijazah MI, nomor peserta ujian madrasah diisi dengan nomor peserta ujian madrasah yang ditentukan oleh setiap Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 9. Pengisian nama Madrasah Asal pemilik Ijazah adalah madrasah tempat pemilik Ijazah menempuh pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang menamatkan peserta didik tetapi satuan pendidikan tersebut belum terakreditasi, maka Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara ujian yang sudah terakreditasi. Contoh : Madrasah A sudah terkareditasi dan Madrasah B belum terakreditasi. Peserta didik madrasah B ujian akhirnya bergabung dengan madrasah A, maka Ijazah peserta didik dari Madrasah B diterbitkan oleh Madrasah A, sehingga dalam pengisian blanko Ijazahnya, madrasah asal dituliskan Madrasah B tetapi yang menandatangani Ijazah adalah Kepala Madrasah A. 10. Pengisian nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah, adalah sebagai berikut: nama kabupaten/kota tempat penerbitan, diikuti tanggal penerbitan Ijazah (disesuaikan dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan). Contoh : Jakarta Selatan, 07 Mei 2016 11. Pengisian nama kepala madrasah adalah nama kepala madrasah satuan pendidikan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhi tanda tangan. Bagi kepala madrasah yang pegawai negeri sipil (PNS) diisi NIP, sedangkan bagi kepala madrasah yang bukan PNS diisi satu garis/strip ( - ). Contoh : a. untuk yang PNS

: Drs. H. Imam Hanafi, M.Pd. NIP. 196812131989031002

b. untuk yang bukan PNS

: Dra. Hj. Siti Aminah, M.Pd. NIP. –


12. Pasfoto adalah pasfoto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm berwarna/hitam putih. Memakai baju seragam sekolah, posisi badan dan pandangan menghadap lurus ke depan. Untuk siswi puteri mengenakan jilbab/kerudung. 13. Pasfoto dibubuhi cap tiga jari (jari telunjuk, jari tengah, jari manis) tangan kiri pemilik Ijazah. 14. Terakhir Kepala madrasah membubuhkan tanda tangan dan kemudian distempel atau dicap. Stempel/cap harus menyentuh pasfoto pemilik Ijazah. Stempel/cap yang digunakan adalah stempel/cap madrasah yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.

C. Petunjuk Khusus Penulisan Ijazah Halaman Belakang 1. Penulisan nama pemilik Ijazah menggunakan HURUF KAPITAL pada seluruh hurufnya secara jelas dan tebal, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk MI, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangundangan. b. Untuk MTs dan MA, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. Contoh : NUR HASANAH 2. Pengisian tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemilik Ijazah sebagai berikut : a. Untuk MI, sesuai dengan kelahiran/dokumen kelahiran yang undangan.

yang tercantum pada akte sah sesuai peraturan perundang-

b. Untuk MTs dan MA, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. Contoh : Jakarta, 17 Agustus 1999 3. Pengisian nomor induk siswa nasional pemilik Ijazah sesuai dengan nomor yang tercantum pada Buku Induk di madrasah yang bersangkutan. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 (sepuluh) digit. Contoh : 9970042891 4. Pengisian nomor peserta Ujian Nasional sebagai berikut: a. MTs dan MA, terdiri dari 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta ujian nasional dan sama dengan yang tertera di Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional. Contoh: 3-16-01-21-428-215-2


b. Untuk Ijazah MI, nomor peserta ujian madrasah diisi dengan nomor peserta ujian madrasah yang ditentukan oleh setiap Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 5. Pengisian nilai pada blanko Ijazah sebagai berikut: a. b. c. d.

Nilai rata-rata rapor MI adalah nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10 dan 11 Nilai rata-rata rapor MTs adalah nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4 dan 5 Nilai rata-rata rapor MA adalah nilai rata-rata rapor semester 3, 4 dan 5 Nilai rata-rata rapor MA yang menyelenggarakan SKS adalah nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 5

e. Nilai Ujian Madrasah adalah nilai hasil ujian tiap mata pelajaran yang diselenggarakan madrasah. f. Pengisian nilai rata-rata rapor, nilai Ujian Madrasah diisi dengan rentang nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus) dengan ketelitian dua angka di belakang koma. Contoh: 85,65 6. Pengisian nama tempat dan tanggal penerbitan Ijazah adalah nama kabupaten/kota tempat penerbitan, diikuti dengan tanggal dan bulan penerbitan Ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan. Contoh : Jakarta Selatan, 07 Mei 2016 7. Pengisian nama kepala madrasah adalah nama kepala madrasah satuan pendidikan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhi tanda tangan. Bagi kepala madrasah yang pegawai negeri sipil diisi NIP, sedangkan bagi kepala madrasah yang bukan PNS diisi satu garis/strip ( - ). Contoh : a. untuk yang PNS



: Dra. Hj. Siti Aminah, M.Pd. NIP. -

8.

Kepala madrasah membubuhkan tanda tangan dan kemudian distempel atau dicap. Stempel/cap yang digunakan adalah stempel/cap madrasah yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.

9. Ijazah ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Definitif Penyelenggara Ujian. 10. Bila madrasah tidak memiliki kepala madrasah definitif, Ijazah dapat ditanda tangani oleh Plt./Pgs. Kepala Madrasah yang memiliki jabatan fungsional guru, yang diberi mandat oleh pejabat yang berwenang.


BAB III PETUNJUK PENULISAN DAN PENGISIAN BLANKO SHUAMBN A.

Petunjuk Umum 1. Blanko SHUAMBN untuk MTs dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. 2. Blanko SHUAMBN dicetak satu muka. Data peserta dan daftar nilai ujian tercantum di halaman depan. 3. SHUAMBN MTs dan MA, diisi oleh kepala madrasah. 4. SHUAMBN ditulis tangan dan/atau komputer dengan tulisan yang baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. 5. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan dan pengisian, SHUAMBN tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blanko yang baru. 6. SHUAMBN yang salah dalam penulisan dan pengisian sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang, sebagai pernyataan blanko tersebut tidak sah digunakan. Selanjutnya blanko SHUAMBN diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi kemudian dimusnahkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dengan berita acara pemusnahan blanko SHUAMBN yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi. 7. Berita acara pemusnahan blanko SHUAMBN yang salah dalam penulisan dan pengisian tersebut ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan diketahui Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Madrasah. 8. Jika terdapat sisa blanko SHUAMBN MTs, dan MA, Kepala Madrasah harus mengembalikan sisa blanko SHUAMBN tersebut ke Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kemenag Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah disaksikan Kemenag Kabupaten/Kota. 9. Sisa blanko SHUAMBN yang terdapat di Kanwil Kemenag Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2016 oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dengan berita acara pemusnahan blanko SHUAMBN yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi. 10. Berita acara pemusnahan sisa blanko SHUAMBN tersebut ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Madrasah. 11. Jika terjadi kekurangan blanko SHUAMBN, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat permohonan penambahan blanko SHUAMBN ke Direktorat Pendidikan Madrasah, selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2016 12. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan dan pengisian blanko SHUAMBN, sedangkan blanko SHUAMBN cadangan tidak tersedia dan sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan pada poin 11, maka digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti SHUAMBN yang berpenghargaan sama dengan SHUAMBN.


B.

Petunjuk Khusus Penulisan dan Pengisian SHUAMBN 1. Pengisian nomor, diisi berturut-turut dengan kode jenis satuan pendidikan pada madrasah Penyelenggara, kode provinsi dan kabupaten/kota, klasifikasi surat Kemenag, nomor urut SHUAMBN yang dikeluarkan oleh madrasah asal peserta didik, tahun pelaksanaan ujian nasional atau ujian madrasah. (sama seperti penulisan Ijazah) 2. Pengisian nama madrasah diisi dengan menuliskan penyelenggara ujian, yang berhak mengeluarkan SHUAMBN nomenklatur madrasah yang bersangkutan. Contoh : MA Negeri 1 Jakarta MA Nurul Iman Jakarta

nama madrasah sesuai dengan

(untuk madrasah negeri) (untuk madrasah swasta)

3. Pengisian nama pemilik SHUAMBN, ditulis dengan HURUF KAPITAL pada seluruh hurufnya secara jelas dan tebal sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. Contoh : NUR HASANAH 4. Pengisian tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemilik SHUAMBN, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. Contoh : Jakarta, 17 Agustus 1999 5. Pengisian nama orang tua/wali pemilik SHUAMBN, diisi sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. Contoh : Muhammad Amin 6. Pengisian nomor induk siswa nasional pemilik SHUAMBN sesuai dengan nomor yang tercantum pada Buku Induk di madrasah yang bersangkutan. Nomor induk siswa nasional terdiri dari 10 (sepuluh) digit. Contoh : 9970042891 7. Pengisian nomor peserta terdiri dari 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta ujian dan sama dengan yang tertera di Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional. Contoh: 3-16-01-21-428-215-2 8. Pengisian nama Madrasah Asal pemilik SHUAMBN adalah madrasah tempat pemilik SHUAMBN menempuh pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang menamatkan peserta didik tetapi satuan pendidikan tersebut belum terakreditasi, maka SHUAMBN diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara ujian yang sudah terakreditasi. 10 | Juknis Pengisian dan Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun 2016

Contoh : Madrasah A sudah terkareditasi dan Madrasah B belum terakreditasi. Peserta didik madrasah B ujian akhirnya bergabung dengan madrasah A, maka SHUAMBN peserta didik dari Madrasah B diterbitkan oleh Madrasah A, sehingga dalam pengisian blanko SHUAMBNnya, madrasah asal dituliskan Madrasah B tetapi yang menandatangani SHUAMBN adalah Kepala Madrasah A. 9. Pengisian nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SHUAMBN, adalah sebagai berikut: nama kabupaten/kota tempat penerbitan, diikuti tanggal, bulan, dan tahun penerbitan (disesuaikan dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan). Contoh : Jakarta Selatan, 07 Mei 2016 10. Pengisian nilai pada blanko SHUAMBN: a. Nilai Tulis adalah nilai hasil ujian tulis UAMBN. b. Nilai Praktik adalah nilai hasil ujian praktik UAMBN c. Nilai Akhir adalah gabungan dari nilai ujian tulis dan ujian praktik. Komposisi antara nilai ujian tulis dan ujian praktik bagi mata pelajaran yang ada ujian praktiknya adalah 60% tulis dan 40% praktik d. Nilai diisi dengan rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan ketelitian dua angka di belakang koma. Contoh: 90,35 11. Pengisian nama kepala madrasah adalah nama kepala madrasah satuan pendidikan yang menerbitkan SHUAMBN dan dibubuhi tanda tangan. Bagi kepala madrasah yang pegawai negeri sipil diisi NIP, sedangkan bagi kepala madrasah yang bukan PNS diisi satu garis/strip ( - ). Contoh : a. untuk yang PNS



: Dra. Hj. Siti Aminah, M.Pd. NIP. -

12. Pasfoto adalah pasfoto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm berwarna/hitam putih. Memakai baju seragam sekolah, posisi badan dan pandangan menghadap lurus ke depan. Untuk siswi puteri mengenakan jilbab/kerudung. 13. Terakhir Kepala madrasah membubuhkan tanda tangan dan kemudian distempel atau dicap. Stempel/cap harus menyentuh pasfoto pemilik SHUAMBN. Stempel/cap yang digunakan adalah stempel/cap madrasah yang menerbitkan SHUAMBN sesuai dengan nomenklatur. 14. SHUAMBN ditanda tangani oleh kepala madrasah definitif Penyelenggara Ujian. 15. Bila madrasah tidak memiliki kepala madrasah definitif, SHUAMBN dapat ditanda tangani oleh Plt./Pgs. Kepala Madrasah yang memiliki jabatan fungsional guru, yang diberi mandat oleh pejabat yang berwenang. 11 | Juknis Pengisian dan Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun 2016

BAB IV PENUTUP Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengisian Blanko Ijazah MI, MTs, dan MA serta SHUAMBN untuk MTs dan MA tahun 2016 ini merupakan rambu- rambu dan pedoman pengisian bagi para petugas pengelola blanko Ijazah dan SHUAMBN di madrasah. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini, diharapkan proses penulisan dan pengisian blanko Ijazah dan SHUAMBN dapat berjalan lancar dan dapat terhindar dari kesalahan.

Direktur Jenderal,

Kamaruddin Amin


Lampiran Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN DAFTAR NAMA DAN KODE PROVINSI

(Berdasarkan KMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim Pada Kementerian Agama )

No .1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Nama Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Kalimantan Utara

Kode Wilayah 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


DAFTAR NAMA DAN KODE KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : ACEH - 01 No 1.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kab. Bireuen Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kota Subulussalam

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


PROVINSI : SUMATERA UTARA - 02 No 1.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Selatan Kab. Nias Kab. Langkat Kab. Karo Kab. Deli Serdang Kab. Simalungun Kab. Asahan Kab. Labuhan Batu Kab. Dairi Kab. Toba Samosir Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. Pakpak Bharat Kab. Humbang Hasundutan Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Batubara Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


PROVINSI : SUMATERA BARAT - 03 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Kab. Sawah Lunto Sijunjung Kab. Tanah Datar Kab. Padang Pariaman Kab. Agam Kab. 50 Kota Kab. Pasaman Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Dharmas Raya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukit Tinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PROVINSI : RIAU - 04 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Kampar Kab. Indragiri Hulu Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


PROVINSI : JAMBI - 05 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Sarolangun Kab. Batanghari Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Bungo Kab. Tebo Kota Jambi

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PROVINSI : SUMATERA SELATAN - 06 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Musi Banyuasin Kab. Banyuasin Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Ogan Ilir Kab. Empat Lawang Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

PROVINSI : BENGKULU - 07 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Bengkulu Utara Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Muko-Muko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kota Bengkulu

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09


PROVINSI : LAMPUNG - 08 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kab. Pesawaran Kota Bandar Lampung Kota Metro

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

PROVINSI : KEP. BANGKA BELITUNG - 09 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Bangka Kab. Belitung Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Kota Pangkal Pinang

Kode 01 02 03 04 05 06 07

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU - 10 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Bintan Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Lingga Kota Batam Kota Tanjung Pinang

Kode 01 02 03 04 05 06


PROVINSI : DKI JAKARTA - 11 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Kepulauan Seribu Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Utara Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur

Kode 01 02 03 04 05 06

PROVINSI : JAWA BARAT - 12 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kab. Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


PROVINSI : JAWA TENGAH - 13 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

PROVINSI : DI YOGYAKARTA - 14 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Kabupaten/Kota Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Kota Yogyakarta

Kode Wilayah 01 02 03 04 05


PROVINSI : JAWA TIMUR – 15 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Pacitan Kab. Ponorogo Kab. Trenggalek Kab. Tulungagung Kab. Blitar Kab. Kediri Kab. Malang Kab. Lumajang Kab. Jember Kab. Banyuwangi Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Probolinggo Kab. Pasuruan Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Nganjuk Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Ngawi Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Gresik Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 34 35 36 37 38


PROVINSI : BANTEN - 16 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kab. Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang

Kode 01 02 03 04 05 06 07

PROVINSI : BALI - 17 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Buleleng Kota Denpasar

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT - 18 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Kota Mataram Kota Bima

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09


PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR - 19 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Belu Kab. Alor Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Lembata Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kota Kupang

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT - 20 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Sambas Kab. Pontianak Kab. Sanggau Kab. Ketapang Kab. Sintang Kab. Kapuas Hulu Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Sekadau Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14


PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH - 21 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kapuas Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kota Palangkaraya

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN - 22 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Tanah Laut Kab. Kotabaru Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tabalong Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13


PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR - 23 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Paser Kab. Kutai Kertanegara Kab. Berau Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Bontang

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09

PROVINSI : SULAWESI UTARA - 24 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Utara Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Kota Manado Biaro Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

PROVINSI : SULAWESI TENGAH - 25 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Banggai Kab. Poso Kab. Donggala Kab. Toli-Toli Kab. Buol Kab. Morowali Kab. Banggai Kepulauan Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una-Una Kota Palu

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10


PROVINSI : SULAWESI SELATAN - 26 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Selayar Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Takalar Kab. Gowa Kab. Sinjai Kab. Bone Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Barru Kab. Soppeng Kab. Wajo Kab. Sidenreng Rappang Kab. Pinrang Kab. Enrekang Kab. Luwu Kab. Tana Toraja Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Timur Kota Makassar Kota Pare-Pare Kota Palopo

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA - 27 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Kolaka Kab. Konawe Kab. Muna Kab. Buton Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Buton Utara Kab. Konawe Utara Kota Kendari Kota Bau-bau

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


PROVINSI : GORONTALO - 28 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Bone Bolango Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Utara Kota Gorontalo

Kode 01 02 03 04 05 06

PROVINSI : SULAWESI BARAT - 29 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Kabupaten/Kota Mamuju Utara Mamuju Mamasa Polewali Mandar Majene

Kode 01 02 03 04 05

PROVINSI : MALUKU - 30 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Buru Kab. Seram Bagian Timur Kab. Seram Bagian Barat Kab. Kepulauan Aru Kota Ambon

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08

PROVINSI : MALUKU UTARA - 31 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08


PROVINSI : PAPUA - 32 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Merauke Kab. Jaya Wijaya Kab. Jayapura Kab. Nabire Kab. Yapen Waropen Kab. Biak Numfor Kab. Puncak Jaya Kab. Paniai Kab. Mimika Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Pegunungan Bintang Kab. Yahukimo Kab. Tolikara Kab. Waropen Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Supriori Kab. Mamberamo Raya Kota Jayapura

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PROVINSI : PAPUA BARAT - 33 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak-fak Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kota Sorong

Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09

PROVINSI KALIMANTAN UTARA - 34 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Kabupaten/Kota Kab. Nunukan Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan

Kode 01 02 03 04 05


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR TAHUN 2016

Recommend Documents