2016 JL. Stadion Dua Sudara, Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Tlp. (0438) Fax

LAPORAN TAHUNAN 2017

2016 JL. Stadion Dua Sudara, Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Tlp. (0438) 35566 Fax. (0438) 34473 www.pa-bitung.go.id I [email protected]

PENGADILAN AGAMA BITUNG

PENGADILAN AGAMA BITUNG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, Assalamualaikum Wr.Wb Alhamdulillah, senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ridha-Nya kami telah menyusun laporan Tahunan Pengadilan Agama Bitung Tahun 2016 sesuai dalam waktu yang diharapkan. Perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, tradisi pelaporan tidak bisa hanya bertahan dalam bentuk sangat sederhana, penggunaan system TI (Teknologi Informasi) yang semakin kedepan menuntut peningkatan bentuk-bentuk pelaporan dinamis dan akuntabel atas setiap kinerja yang dilakukan. Keberadaan Pengadilan Agama Bitung sebagai suatu lembaga yang bertugas melayani masyarakat pencari keadilan khusus yang beragama Islam dalam perkaraperkara tertentu yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah satu ujung tombak pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah administrative pemerintahan kota Bitung. Laporan ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban public atas seluruh perkerjaan Pengadilan Agama Bitung dengan berpedoman kepada Rencana Strategis, Program Kerja, dan Indikator keberhasilan yang telah dicapai yang pada gilirannya dapat dipergunakan sebagai tolak ukur program kerja tahun berikutnya. Sekalipun belum memenuhi harapan kita semua, kami yakin hal ini merupakan sebuah prestasi besar yang telah dicapai. Kami menyadari sepenuhnya, walaupun laporan ini telah diusahakan disusun dengan sebaik baiknya, tetapi masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik, saran dan koreksi yang sifatnya membangun demi sempurnya laporan tahunan ini akan kami terima dengan senang hati dan tak lupa disampaikan terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur dan evaluasi pekerjaan kita dimasa dating. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat-Nya. Amin Bitung, 30 Desember 2016 Ketua

H. Risyam Kamtoko, SH.,MH 19530703.198003.1.005 Page i

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN

1

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

10

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

24

B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

28

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

34

A. SUMBER DAYA MANUSIA

34

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

34

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

35

3. Pengisian Jabatan Struktural

35

4. Rekruitmen

36

5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

36

3. Mutasi

36

4. Promosi

38

5. Pensiun

39

B. KEADAAN PERKARA

39

1. Penerima Perkara

42

2. Register Perkara

42

3. Keuangan Perkara

43

4. Laporan Perkara

45

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK)

45

6. Kearsipan Perkara

46

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan

46

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung dan Bangunan

48

3. Pengelolaan Teknologi Informasi

49

D. PENGELOLAAN KEUANGAN Page i

46

49 LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

50 52 53 54

1. Perangkat Keras

54

2. Perangkat Lunak

54

F. REGULASI TAHUN 2016

55

BAB IV PENGAWASAN

59

A. INTERNAL

59

B. EVALUASI

60

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Page i

62


1

BAB I PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan Agama Bitung sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul. Sepanjang tahun 2016, Pengadilan Agama Bitung telah melakukan perbaikanperbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan / penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan / penanganan administrasi umum yang salah satunya melalui sistem SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara ) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju electronicgovernance yang lebih dikenal dengan e-governance. Volume pekerjaan yang semakin meningkat, khususnya dalam penerimaan perkara yang mencapai jumlah 185 ( seratus delapan puluh lima) perkara pada tahun 2016, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Bitung, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Bitung, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Bitung. Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun BAB I


2

cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh. Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (judicial power) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan. “Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Bitung. Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003. untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 144/KMA/SK/VIII/2009 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya; Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, pada tahun 2016 ini Pengadilan Agama Bitung melanjutkan program unggulan berupa Sidang diluar gedung Pengadilan, pendaftaran perkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu dan merintis sidang itsbat terpadu kerja sama dengan Kemenag dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tiga jenis layanan ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran APBN dan telah menjadi unggulan Mahkamah Agung. Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat BAB I


3

yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

nomor:

071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana terlah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian. Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakankebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Agama Bitung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian. Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Bitung telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini. A. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Bitung di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Bitung menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung tersebut adalah: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

BAB I


4

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Bitung sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Bitung yang telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Bitung, yaitu:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Bitung siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormaati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk Misi Pengadilan Agama Bitung, yaitu:

1. Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat (justice for all); 2. Memberikan akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi terwujudnya transparansi pengadilan; 3. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan; 4. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel); BAB I


5

5. Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Bitung yang jujur, bersih dan berwibawa. Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Bitung dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya supremasi hukum. Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis.Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Bitung akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Bitung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Bitung agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Bitung.

B. RENCANA STRATEGI

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Bitung, maka perlu dijabarkan dalam sebuah rencana strategi (renstra). BAB I


6

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan. Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing - masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Bitung telah ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu para program dan fungsinya tersebut. Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Pengadilan Agama Bitung tahun 2016 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang di bidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang-ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai, Pengadilan Agama Bitung menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (annual performance). Sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Bitung setidaknya memiliki empat fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kerja yang tidak terputus dan terpadu. Keempat fase tersebut mencakup: BAB I


7

(1) penyusunan rencana strategis; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja berkesinambungan. Rencana Strategi tersebut disesuaikan berdasarkan pada bidang tugas pokok dan penunjang sebagaimana diuraikan sebelumnya, adapun rencana strategi Pengadilan Agama Bitung untuk tahun anggaran 2012-2017 sesuai bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tujuan a. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara adil, sederhana dan biaya ringan; b. Meningkatkan mutu kerja yang berkualitas dan terorganisir dalam melaksanakan tugas; c. Melaksanakan tertib administrasi organisasi Pengadilan sesuai pola bindalmin;

2. Sasaran

a.

Meningkatkan pelayanaan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara adil, sederhana dan biaya ringan;

b. Meningkatkan mutu kerja yang berkualitas dan terorganisir dalam melaksanakan tugas; c.

Melaksanakan tertib administrasi organisasi Pengadilan sesuai pola bindalmin.

3. Kebijakan a. Menyelenggarakan penerimaan dan penyelesaian perkara secara adil, cepat , sederhana dengan biaya ringan; BAB I


8

b. Menyelenggarakan administrasi peradilan secara tertib, cermat dan transparan; c. Menyelenggarakan penataan organisasi dan manajemen peradilan; d. Menyelenggarakan tertib administrasi kepegawaian dan keuangan secara secara efektif dan efesien;

4. Program a. Peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan; b. Peningkatan tertib administrasi sesuai pola bindalmin; c. Menyempurnakan organisasi Pengadilan Agama Bitung; d. Peningkatan pengawasan pelaksanaan tugas; e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; f. Peningkatan kesejahtraan pegawai; g. Peningkatan tertib administrasi Pegawai; h. Peningkatan tertib pengelolaan administrasi keuangan; i.

Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan;

j.

Peningkatan tertib administrasi umum dan perlengkapan;

k. Peningkatan tertib tata persuratan; l.

Peningkatan tertib administrasi perpustakaan.

5. Kegiatan

a.

Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;

b.

Kegiatan peningkatan tertib administrasi sesuai pola bindalmin;

c.

Kegiatan menyempurnakan organisasi Pengadilan Agama Bitung;

d.

Kegiatan Peningkatan pengawasan pelaksanaan tugas;

e.

Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia;

f.

Kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai;

g.

Kegiatan Peningkatan tertib administrasi kepagawaian ;

BAB I


9

h.

Kegiatan Peningkatan tertib pengelolaan administrasi keuangan;

i.

Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan;

j.

Kegiatan peningkatan tertib administrasi umum dan perlengkapan;

k.

Kegiatan peningkatan tertib tata persuratan;

BAB I


10

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Pengadilan agama merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan. 1. Unsur Pimpinan Pimpinan Pengadilan Agama Bitung pada akhir Tahun 2015 terjadi perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dimana pada Perma tersebut

terjadi

pemisahan

pemegang

jabatan

pimpinan

Kepaniteraan

dan

Kesekretariatan sehingga unsur pimpinan terdiri dari ketua, wakil ketua, Panitera dan sekretaris. Keempat unsur pimpinan tersebut telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bitung. 2. Unsur Pelaksana Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan oleh majelis hakim dan dibantu oleh panitera / panitera pengganti pengadilan agama. 3. Unsur Pembantu Pimpinan Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur

BAB I


11

penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok pengadilan agama, di bawah kewenangan panitera/sekretaris pengadilan agama. Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut adalah unit kerja kepaniteraan dan unit kerja kesekretariatan. a. Kepaniteraan Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan. Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah Wakil Panitera (Wapan) dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu -

Panitera Muda Hukum yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan perkara, dan perkara - perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjuan kembali (PK).

-

Panitera Muda Gugatan yang menangani perkara-perkara gugatan; dan

-

Panitera Muda Permohonan yang menangani perkara-perkara permohonan.

b. Kesekretariatan Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk unit kerja sekretariat di bawah Sekretaris dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan, dan Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan. Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 004/SK/II/1992. Adapun tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Bitung dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I


12

1. Ketua a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas pengadilan agama. 2) Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan. 3) Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan. 4) Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan. 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan pengadilan agama. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Mengadakan rapat dinas. 8) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 9) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan pengadilan agama. 10) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan. 11) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan pengadilan agama. 12) Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk hakim dan panitera/sekretaris. 13) Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum. 14) Mengitsbatkan kesaksian ru’yat al-hilal. 15) Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara. b. Tugas Tambahan 1) Menetapkan rumusan kebijakan pengadilan agama. 2) Menunjuk hakim untuk membantu membuat gugatan atau permohonan secara lisan. 3) Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu keputusan.

BAB I


13

4) Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara. 5) Menetapkan panjar biaya perkara. 6) Menetapkan kebijakan di bidang keuangan. 7) Mengusulkan pegawai untuk rotasi maupun promosi pada jenjang karir yang lebih tinggi. 8) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan. 9) Melaksanakan tugas yudisial sebagai ketua majelis/majelis ekonomi syari’ah. 10) Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupan kas. 2. Wakil Ketua a. Tugas Pokok 1) Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan . 2) Membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian : 3) Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal Melakukan pengawasan interen untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku terutama jalannya tugas peradilan yang dilakukan oleh hakim, panitera, panitera pengganti dengan juru sita/juru sita pengganti maupun tugas tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh sekertaris, kepala sub bagian kepegawaian dan Ortala, kepala sub bagian Umum dan keuangan serta kepala sub bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan yang dilaporkan kepada ketua. 4) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja. 5) Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan ketua untuk diselesaikan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan . 6) Memimpin sidang-sidang ,dan meneliti perkara yang ditanganinya sebelum perkara di sidangkan serta memasukkannya dalam buku kalender persidangan 7) Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan dan memerintahkan juru sita pengganti untuk melakukan pemanggilan dan peletakan sisa

BAB I


14

8) Membuat penetapan atau keputusan atas perkara yang ditanganinya dan menelitinya secermat mungkin sebelum penetapan atau putusan tersebut ditanda tanganinya. 9) Memomitarimg perkara-perkara yang ditanganinya untuk diproses lebih lanjut sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara sederhana dengan biaya ringan 10) Menandatangani berita acara persidangan dengan bertanggung jawab atas kebenarannya 11) Membuat jadwal persidangan (court callender) 12) Meningkatkan kemampuan dibidang penanganan meningkatkan mutu penetapan atau putusan

perkara

untuk

13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua. 14) Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan mahkamah agung republic Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan. 3. Panitera a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kepaniteraan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan. 3) Menyusun dan menjadwalkan program kerja bidang Kepaniteraan. 4) Membagi tugas kepada bawahan serta menetapkan penanggungjawab kegiatan kepaniteraan. 5) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 6) Mengadakan rapat dinas. 7) Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan. 8) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 9) Menanggapi serta memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan. 10) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan. 11) Menyusun konsep pembinaan hukum dan peradilan. BAB I


15

12) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kepaniteraan. 13) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. 14) Membuat salinan atau turunan penetapan putusan pengadilan agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15) Bertanggungjawab atas dokumen putusan perkara, akta, buku daftar, biaya, register perkara, uang titipan pihak ketiga, dan surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 16) Melaksanakan tugas legalisasi surat-surat, surat kuasa, dan alat-alat bukti. 17) Melaksanakan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah terkait. b. Tugas Tambahan 1) Menerima biaya-biaya pengadilan. 2) Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sita dan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama. 3) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua pengadilan agama. 4) Menerbitkan dan mengawasi pengeluaran akta cerai. 5) Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk wakil panitera, jurusita, jurusita pengganti, dan panitera pengganti. 6) Melaksanakan tugas khusus atas perintah ketua. 7) Memantau mekanisme aplikasi SIPP serta menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengguna aplikasi SIPP. 8) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera sidang. 4. Sekretaris a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kesekretariatan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan. 3) Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB). 4) Menyusun dan menjadwalkan program kerja. BAB I


16

5) Membagi tugas kepada bawahan serta menetapkan penanggungjawab kegiatan kesekretariatan. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Mengadakan rapat dinas. 8) Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kesekretariatan. 9) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 10) Menanggapi serta kesekretariatan.

memecahkan

masalah

yang

muncul

di

bidang

11) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan. 12) Menyusun konsep pembinaan hukum dan peradilan. 13) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kesekretariatan. 14) Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan mengatur tugas Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan. 15) Mengawasi kearsipan yang meliputi arsip kesekretariatan. 16) Melaksanakan koordinasi kesekretariatan.

dengan

instansi-instansi

terkait

di

bidang

17) Mengkoordinir penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan kesekretariatan. 18) Menanggapi dan kesekretariatan.

memecahkan

masalah

yang

muncul

di

bidang

19) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk para Kasubbag. 20) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 21) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 5. Majelis Hakim a. Tugas Pokok 1)

Menerima berkas dari Ketua, sesuai dengan pentapan Penunjukan Majleis Hakim (PMH)

BAB I


17

2)

Menetapkan Hari Sidang (PHS)

3)

Menetapkan sita Jaminan

4)

Memimpin Persidangan terhadap perkara yang sedang ditangani.

5)

Bertanggungjawab dan menandatangani berita acara persidangan.

6)

Mengadakan dan memimpin Musyawarah majelis.

7)

Mengonsep naskah putusan lengkap untuk diucapkan.

8)

Menandatangani naskah putusan yang telah diucapkan (telah diketik)

9)

Memberikan Pembinaan terhadap hakim anggota, panitera pengganti dan jurusita Pengganti yang berkenaan.

10) Meminut berkas perkara selesai (diputus) baik diterima, ditolak, tidak diterima, dicabut dibatalkan/gugur/dicoret. 11) Membuat laporan kepada ketua tembusan kepada Wakil ketua tentang keadaan perkara yang diterima, diputus dan yang diminutasi serta yang belum diminutasi setiap bulan. b. Tugas Tambahan 1. Pengawasan Bidang Kesekretariatan 2. Pengawasan Bidang Kepaniteraan 3. Pengawasan Bidang Pelayanan Publik 6. Wakil Panitera a. Tugas Pokok Mewakili panitera apabila berhalangan dalam hal: 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kepaniteraan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 4) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan. 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan panitera muda. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Mengadakan rapat dinas. BAB I


18

8) Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan. 9) Melaksanakann koordinasi dengan instansi-instansi terkait di bidang kepaniteraan. 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan. 11) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti. 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 13) Memantau mekanisme aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan teknis penggunaan aplikasi SIPP. b. Tugas Tambahan 1) Mengkoordinir laporan kepaniteraan dan registrasi. 2) Mengawasi pelaksanaan tugas panitera pengganti. 3) Menerbitkan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk panitera muda, panitera pengganti dan jurusita. 4) Mengawasi pelaksanaan pemanggilan delegasi. 7. Panitera Muda Permohonan a. Tugas Pokok 1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan permohonan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 4) Mengawasi pencatatan dalam buku register dan mekanisme perjalanan berkas permohonan. 5) Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas pelaksana permohonan. 6) Menghimpun arsip berkas perkara permohonan yang masih berjalan. 7) Mempersiapkan persidangan perkara dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan. 8) Melakukan pengelolaan dan pemberkasan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam perkara permohonan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 9) Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum. BAB I


19

10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 11) Bertanggungjawab terhadap urusan perkara permohonan dan laporannya. 12) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti. b. Tugas Tambahan 1) Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan, kasasi dan peninjauan kembali (PK) dan memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perkara permohonan. 2) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja I dalam hal perkara permohonan. 3) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja III dalam hal perkara permohonan. 4) Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon

8. Panitera Muda Gugatan c. Tugas Pokok 1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan gugatan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 4) Mengawasi pencatatan dalam buku register dan mekanisme perjalanan berkas gugatan. 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Menghimpun arsip berkas perkara gugatan yang masih berjalan. 8) Mempersiapkan persidangan perkara dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan. 9) Melakukan pengelolaan dan pemberkasan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) verzet dan derzen verzet dalam perkara gugatan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 10) Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum. 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.

BAB I


20

12) Melaksanakan administrasi perkara dan mempersiapkan berkas - berkas perkara yang masih berjalan serta urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan. 13) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul berhubungan dengan perkara gugatan. 14) Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan. 15) Bertanggungjawab terhadap urusan perkara gugatan dan laporannya. 16) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti. b. Tugas Tambahan 1) Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan, verzet, pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali (PK) dan memberikan penjelasan yang diperlukan berkenaan dengan perkara gugatan. 2) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja I dalam hal perkara gugatan. 3) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja III dalam hal perkara gugatan. 4) Menyerahkan kembali surat gugatan kepada calon penggugat 9. Panitera Muda Hukum a. Tugas Pokok 1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan Hukum. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan. 4) Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan. 5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Menerima dan menyimpan arsip berkas perkara pengadilan agama. 8) Menghimpun, mengolah, menyusun statistik data perkara, data dokumen produk putusan pengadilan agama serta membuat laporan bulanan dan tahunan perkara yang diterima dan diputuskan. BAB I


21

9) Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang meminta atau memerlukan. 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan hukum. 11) Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan. 12) Menghimpun, mengkaji, dan mengolah data untuk bahan laporan serta mempublikasikannya melalui media teknologi informasi dalam rangka transparansi. 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 14) Melaporkan kegiatan keperkaraan kepada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan MA RI baik laporan bulanan, triwulanan maupun tahunan. 15) Menyiapkan, mengonsep, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 16) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti. b. Tugas Tambahan 1) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja III. 2) Menyiapkan data guna pelayanan pelaksanaan penelitian. 10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan a. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Urusan Administrasi Umum dan Keuangan. 2) Melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat penguji SPP dan penandatangan SPM UP/TUP/GUP/Gaji dan honor. 3) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang Umum dan keuangan. 4) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Umum dan keuangan.

BAB I


22

5) Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan di bidang Umum dan keuangan. 6) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 7) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang Umum dan Keuangan. 8) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan perpustakaan. 9) Mengusulkan dan melaksanakan penghapusan barang milik negara (kekayaan negara). 10) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil para bawahan. 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 12) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris. 11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana b. Tugas Pokok 1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Urusan Kepegawaian. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun di bidang kepegawaian. 4) Menggerakkan kepegawaian.

dan

mengarahkan

pelaksanaan

kegiatan

di

bidang

5) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 6) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan 7) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepegawaian. 8) Membuat Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), bezzeting formasi, dan statistik kepegawaian. 9) Mengusulkan KNP, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan cuti pegawai. BAB I


23

10) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 11) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepegawaian. 12) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bagi para bawahan. 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 14) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris. 12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan a. Tugas Pokok

1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Perencanaan, IT dan Pelaporan. 2) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, Program dan anggaran. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun. 4) Melaksanakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik. 5) Melaksanakan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan 8) Menyiapkan, mengonsep dan menyusun laporan tahunan dan SAKIP. 9) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang IT. 11) Membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil para bawahan. 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 14) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

BAB I


24

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Standard Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai dalam rangka mendukung visi misi lembaga. Selain itu Standard Operasional Prosedur juga menjadi alat ukur tingkat pencapaian kinerja setiap pegawai menuju Good Government sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan Agama terdiri dari unsur kepaniteraan dan kesekretariatan. Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Bitung, telah disusun Standard Operasional Prosedur untuk unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan.

1.

Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan meliputi : a. SOP Penerimaan Perkara b. SOP Pendaftaran Perkara dengan biaya Cuma – Cuma (Prodeo) c.

SOP Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS

d. SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi / Saksi Ahli e. SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim f.

SOP Tata Persidangan

g. SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara h. SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai, oleh pihak berperkara i.

SOP Publikasi Putusan

j.

SOP Permohonan Banding

k.

SOP Permohonan Perkara Kasasi

l.

SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali

m. SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi BAB I


25

n. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat o. SOP Sita Jaminan, Sita eksekusi, dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang p. SOP Pemanggilan para pihak berperkara, saksi / saksi ahli melalui Kementrian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi q. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi

2.

r.

SOP Penyampaian Salinan Putusan

s.

SOP Pengarsipan Berkas Perkara

Standard operasional prosedur dibidang kesekretariatan meliputi :  Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana a.

SOP Daftar Hadir Pegawai

b. SOP Penilaian Pegawai. c.

SOP Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun

d. SOP Kenaikan Gaji Berkala e.

SOP Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Askes

f.

SOP Cuti

g.

SOP Administrasi

 Bagian Umum dan Keuangan

BAB I

a.

SOP Pembahasan dan Penelaahan RKAKL

b.

SOP Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA

c.

SOP Rencana penarikan dana

d.

SOP Pengajuan kartu identitas petugas pengantar SPM LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016

26

e.

SOP Pelaksanaan Anggaran gaji induk

f.

SOP Gaji susulan dan kekurangan gaji

g.

SOP uang makan

h.

SOP uang lembur

i.

SOP gaji ke 13

j.

SOP Remunerasi dan pertanggung jawabannya

k.

SOP Pengajuan uang persediaan

l.

SOP Pengajuan tambahan uang persediaan

m. SOP Pengajuan GU Persediaan n.

SOP Pengajuan SPM langsung

o.

SOP Pengelolaan PNBP

p.

SOP Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan

q.

SOP pelaporan Keuangan

r.

SOP penatausahaan dan Pengawasan Anggaran

s.

SOP pengelolaan Surat Masuk

t.

SOP pengelolaan surat keluar

u.

SOP penataan Arsip

v.

SOP penata usahaan asset tetap

w. SOP Penata usahaan asset lancer

BAB I

x.

SOP perencanaan dan pelaksanaan anggaran

y.

SOP pengelolaan perpustakaan

z.

SOP Perawatan / Pemeliharaan sarana dan prasarana LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BITUNG 2016

27

aa. SOP pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor bb. SOP keamanan kantor cc. SOP Protokoler dan HUMAS dd. SOP Pelayanan Publik ee. SOP Teknologi Informasi ff. SOP Pekerjaan Borongan & Pembelian  Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan 1. Perencanaan a. SOP Melakukan Penyusunan Anggaran bersama dengan KPA b. SOP Menginventaris segala kebutuhan dalam penganggaran,menghimpun seluruh permintaan-permintaan masing-masing tupoksi c. Data yang telah diperoleh dari masing-masing Tupoksi dibawa kedalam forum Rapat antara Ketua,Panitera, Sekretaris dan Para Kasubag d. Setelah data-data tersebut di rapatkan dan dicapai kesepakatan maka hasil rapat tersebut dituangkan kedalam RKAKL e. Meminta dan Menerima TOR dan RB dari bagian Umum dan Keuangan f. Mengsingkronkan TOR dan RB yang di peroleh dengan Rancangan rencana yang telah di buat dan disetujui g. Bekerjasama dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam merencanakan dan menyusun strategi dalam proses penyerapan anggaran 2. Informasi Teknologi a. Menerima dan Mengirim email b. Meresume dan menyampaikan data kepada Pimpinan c. Mendesain, Update, Mengkontrol Web PA Bitung d. Mendokumentasikan Kegiatan PA Bitung dan mengupload ke Web PA Bitung e. Mendata dan memonitoring sarana pengolahan data dan jaringan

BAB I


28

f. Mendesain inovasi pelayanan informasi dan mensosialisasikan kepada Pegawai g. Memonitoring data di Komdanas 3. Pelaporan a. Mengkoordinasi masing-masing tupoksi dalam menyusun laporan tahunan b. Mensinkronisasikan laporan dari setiap tupoksi dan menjadikan dalam bentuk satu laporan lengkap c. Mengirimkan dan Melaporkan Laporan yang sudah di sinkronisasikan dan dinyatakan sudah lengkap ke MA

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tatalaksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan terdiri dari bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Bagian kepaniteraan mengurus seluruh pekerjaan yang bersangkut paut dengan administrasi yudisial seperti bidang gugatan, bidang permohonan, dan bidang hukum yang pada intinya menopang seluruh proses. Sedangkan bagian kesekretariatan mengurus hal-hal yang menyangkut kepegawaian dan organisasi tatalaksana, bidang perencanaan dan keuangan, serta bidang umum. Dalam sistem pengelolaan dan pengendalian manejemen peradilan, Pengadilan Agama Bitung telah cukup memadai, karena struktur organisasi telah dibentuk sesuai ketentuan, didukung dengan personil yang memadai dan pembagian tugas serta uraian jabatan (Tupoksi) yang demikian jelas. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini secara rinci dijabarkan dalam uraian tugas (Job Description). Tugas Pokok Pengadilan Agama Bitung sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bertugas BAB I


29

dan berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan;

e.

Wakaf;

b. Waris;

f.

Zakat;

c. Wasiat;

g.

Infaq;

d. Hibah;

h.

Shadaqah;

i.

Ekonomi Syari’ah;

Selain tugas pokok di atas Pengadilan Agama mempunyai fungsi yakni dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tetang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta . Juga menyumpah pada kesaksian rukyatul hilal dalam penetuan awal Ramadhan dan Syawal. Sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tetang kekuasaan Kehakiman pasal 2 dan pasal 13 ayat (1) dan keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, Adminstrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, maka penyelenggaraan organisasi yustisial dan non yustisial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Adapun struktur Pengadilan Agama Bitung terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua c. Hakim d. Panitera e. Sekretaris f. Wakil Panitera g. Panitera Muda Permohonan h. Panitera Muda Gugatan i.

Panitera Muda Hukum

j.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

k. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala l.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

m. Kelompok fungsional BAB I


30

-

Panitera Pengganti

-

Jurusita

-

Jurusita Pengganti

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris atau dengan kata lain diklasifikasikan menjadi dua yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

1. Jabatan Struktural Adapun pejabat struktural pada kantor Pengadilan Agama Bitung yaitu :

NO.

NIP

1 1 2 3 4

NAMA

G/R

JABATAN

2 19530703.198003.1.005 19731105.200003.1.001 19670727.199403.2.002 19720807.200003.2.005

L/ P 3 4 H. Risyam Kamtoko, SH.,MH L Nahruddin, S.Ag L Dra. Saripa Jama P Sinar Alam, S.Ag P

5 IV/b IV/a III/d III/d

5

19780207.200212.2.003

Vitri Feybiyanti Samiun, SH

P

III/d

6

-

-

-

-

7

19761018.200912.2.002

P

III/b

6 Ketua Wakil Ketua Panitera Sekretaris PLT.Kasubag. Kepegawaian dan Ortala Kasubag. Perencanaan dan IT Kasubag Umum dan Keuangan

Silvia Djafar, S.Kom

Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Struktural dalam kesehariannya dibantu oleh pelaksana yang berjumlah 2 (dua) orang, yaitu :

NO.

NIP

1 1 2

2 19851010.200912.2.008 19860812.201503.1.002

BAB I

NAMA 3 Nurdiana Ode, S.HI Chairul Amri, ST

L/ P 4 P L

G/R 5 III/b III/a

JABATAN 6 Bendahara Staf Pelaksana


31

2. Jabatan Fungional Struktur Pejabat Fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Bitung meliputi : h. Hakim Adapun Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Bitung berjumlah 7 (Tujuh) orang yaitu :

N O

NIP

NAMA

L/ P

G/R

1

2

3

4

5

1

19790529.200502.2.001

Nur Afni Saimima, SH

P

III/c

2

19770628.200704.2.001

Asmawati Sarib, S.Ag

P

III/c

3

19780404.200805.1.001

Mawir, S.HI.,MH

L

III/c

4

19790629.200912.1.002

R. Abdul Berri, S.Ag.,M.Hum

L

III/b

5

19870323.201101.1.014

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH, M.E.Sy

L

III/b

JABATAN

6 Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Madya Hakim Pratama Muda Hakim Pratama Muda Hakim Pratama Muda

i. Kepaniteraan Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti di lingkungan Pengadilan Agama Bitung berjumlah 10 (sepuluh) orang, terdiri dari :

NO

NIP

NAMA

1

2

3

L/ P 4

G/R

1

19670727.199403.2.002 Dra. Saripa Jama

P

III/d

6 Panitera

2

19681222.200312.1.002 Iswan, SH

L

III/d

Wakil Panitera

3

19790409.199803.2.001 Wardah Hamzah, S.HI

L

III/b

4

19650608.198802.2.001 Sukarni Suma, S.HI

P

III/d

BAB I

5

JABATAN

Panmud Permohonan Panmud Gugatan


32

5

19640527.199202.1.992 Surianto Mahmud, BA

P

III/b Panmud Hukum

6

19741007.200312.2.003 Sitti Aisa Halidu, SH

P

III/d

PP

7

19760911.201101.1.005 Abdul Muis Ali, S.Ag

L

III/b

PP

8

19870616.201101.2.018 Humairah Alwy Assagaf, SH

P

III/b

PP

9

19631231.200012.1.004 Ridwan, SH

L

III/a

PP

10

19780207.200212.2.003 Vitri Feybiyanti Samiun, SH

P

II/d

PP

Dalam menjalankan tugasnya kepaniteraan dibantu oleh staff pelaksana yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu :

NO

NIP

NAMA

1

2

3

L/ P 4

G/R 5

1

19760911.201101.1.005 Abdul Muis Ali, S.Ag

L

III/b

2

19831026.201101.2.009 Nurhayati Kayko, S.HI

P

III/b

3

19850428.201101.2.005 Fitriani Lundeto, S.HI

P

III/b

4

19881203.201212.2.001 Nihlawati Ningsih Djaelani, S.HI

P

III/a

JABATAN 6 Petugas Meja III Bendahara Penerima Petugas Meja I Kasir

j. Kejurusitaan Jurusita/Jurusita Pengganti di lingkunzgan Pengadilan Agama Bitung berjumlah 5 (Lima) orang, yaitu :

NO

NIP

NAMA

L/ P 4

G/R

JABATAN

1

2

3

5

Nurdiana Ode, S.HI

P

III/b

19831026.201101.2.009

Nurhayati Kayko, S.HI

P

III/b

3

19850428.201101.2.005

Fitriani Lundeto, S.HI

P

III/b

4

19760711.201212.1.002

Fadly Ratuwalangon

L

II/a

5

19881203.201212.2.001

Nihlawati Ningsih Djaelani, S.HI

P

III/a

6 Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti

1

19851010.200912.2.008

2

Adapun bagan struktur Pengadilan Agama Bitung adalah sebagai berikut : BAB I


33

BAB I


34

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Bitung untuk tahun 2016 terjadi pengurangan dari semula … orang pegawai pada tahun 2016 menjadi … orang pegawai dengan rincian Pegawai Tehnis Yudisial berjumlah … orang dan pegawai Non Tehnis Yudisial berjumlah … orang. Dari jumlah pegawai tersebut masih terdapat 3 jabatan yang kosong yaitu Jurusita, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan.

A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

BAB I

a. Hakim

: 7 orang

b. Panitera

: 1 orang

b. Wakil Panitera

: 1 orang

c. Panitera Muda

: 3 orang

d. Panitera Pengganti

: 5 orang

e. Jurusita

:-

f. Jurusita Pengganti

: 5 orang


35

A.2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial a. Sekretaris

: 1 orang

b. Kasubbag Umum dan Keuangan

: 1 orang

c. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

:-

d. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

:-

e. Staf/Pelaksana

: 1 orang

g. Satpam (Security)

:: 2 orang

h. Pramubakti (Officeboy)

: 3 orang

i. Sopir

: 1 orang

A.3. Pengisian Jabatan Struktural

BAB I

a. Ketua

: 1 orang

b. Wakil Ketua

: 1 orang

c. Panitera

: 1 orang

d. Sekretaris

: 1 orang

d. Wakil Panitera

: 1 orang

e. Panitera Muda Gugatan

: 1 orang

f. Panitera Muda Permohonan

: 1 orang

g. Panitera Muda Hukum

: 1 orang

h. Kasubbag Umum dan Keuangan

: 1 orang

i. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

:-

j. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

:-


36

A.4. Rekruitmen Untuk rekruitmen pegawai Pengadilan Agama Bitung tidak memiliki kewenangan melaksanakan rekruitment hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk tahun 2016 Pengadilan Agama Bitung mendapatkan tambahan 1 pegawai Negeri sipil Atas nama Chairul Amri, ST melalui hasil tes seleksi CPNS yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu Pengadilan Agama Bitung juga memiliki hak usul penambahan pegawai yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk menjadi bahan pertimbangan serta memberikan keputusan oleh Mahkamah Agung RI.

A.5. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Adapun kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk Pengadilan Agama Bitung yaitu : a. Hakim : 7 Orang b. Kepaniteraan : 15 Orang c. Kesekretariatan : 3 Orang

A.6. Mutasi Dalam rangka penyegaran dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bitung khususnya dan oleh institusi Mahkamah Agung RI. Pada umumnya, merupakan tujuan lain dari promosi dan mutasi dalam instansi atau satuan kerja, maka untuk mencapai hal tersebut telah dilakukan langkah-langkah yang antara lain melalui rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan pengusulan kenaikan pangkat. Hal ini yang menjadi akibat dari pertimbangan dalam pelaksanakan promosi dan mutasi di Pengadilan Agama Bitung adalah karena kepentingan dinas, sehingga BAB I


37

nampak dalam pelaksanaan tugas terjadi tumpah tindih, dimana pejabat fungsional

di

bidang

kepaniteraan

menjadi

staf

dari

bagian

urusan

kesekretariatan. Selain itu juga bahwa dalam pelaksanaan promosi dan mutasi di Lingkungan Pengadilan Agama Bitung sepanjang tahun 2016 terdapat hal-hal yang menjadi kewenanangan Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Mahkamah Agung RI seperti promosi jabatan dan mutasi ke wilayah tempat kerja lain, sebagaimana diuraikan sebagai berikut : A.6.1. Mutasi Masuk a. Nahruddin, S.Ag sebagai Hakim di Pengadilan Agama Tondano kelas II menjadi Wakil Ketua di Pengadilan Agama Bitung kelas II; b. Surianto Mahmud, BA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Amurang menjadi Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Bitung; c. Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Amurang menjadi Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Bitung. d. Sitti Aisa Halidu, SH sebagai Staf Pelaksana Pengadilan Agama Manado menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Bitung. e. Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Bitung. f. Fadly Ratuwalangon, sebagai Staf Pelaksana di Pengadilan Agama Kotamobagu menjadi Staf Pelaksana pada Pengadilan Agama Bitung g. Humairah Alwy Assagaf, SH, sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Tahuna menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Bitung A.6.2. Mutasi Keluar a. Amirullah Arsyad, S.HI sebagai Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Bitung kelas II menjadi Hakim pratama muda di Pengadilan Agama Ende kelas II. BAB I


38

b. M. Syaifudin Amin, SHI, sebagai Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Bitung kelas II menjadi Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Kotamobagu kelas II. c. Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bitung menjadi Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Amurang; d. Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Kasubag Perencanaan dan IT di Pengadilan Agama Bitung menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Kotamobagu. e. Rahmat Bilfagih, SHI, sebagai Staf Pelaksana di Pengadilan Agama Bitung menjadi Staf Pelaksana pada Pengadilan Tinggi Agama Manado. A.6.3. Mutasi Kenaikan pangkat A.6.3.1. Kenaikan Pangkat Reguler Periode April 2016 1. Dari Golongan III/c ke III/d

: 3 orang

a. Iswan, SH b. Sitti Aisa Halidu, SH c. Sukarni Suma, S.HI

A.6.3.2. Kenaikan Pangkat Reguler Periode Oktober 2016 1. Dari Golongan III/b ke III/c

: 2 orang

a. Mawir, S.HI.,MH b. Surianto Mahmud, BA A.7. Promosi A.7.1. Promosi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) tahun 2016

BAB I

a. Periode Januari

: 1 Orang

b. Periode Maret

: 4 Orang

c. Periode Mei

: 1 Orang

d. Periode Desember

: 2 Orang


39

A.7.2. Promosi Jabatan tahun 2016 a. Vitri F. Samiun, SH yang semula Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Bitung menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Bitung b. Ridwan, SH yang semula Jurusita Pengadilan Agama Bitung menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Bitung. c. Sitti Aisa Halidu, SH yang semula Staf Pelaksana Pengadilan Agama Manado menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Bitung d. Surianto Mahmud, BA yang semula Panitera Pengganti Pengadilan Agama Amurang menjadi Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Bitung; e. Abdul Muis Ali, S.Ag yang semula Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Bitung. A.8. Pensiun Untuk tahun 2016 pegawai Pengadilan Agama Bitung tidak ada yang masuk pensiun sesuai dengan berlakunya Undang – Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 tahun 2014.

B. Keadaan Perkara

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomor 3 tahun 2004 bahwa Pengadilan Agama Bitung berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten /kota, maka wilayah Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari 8 wilayah Kecamatan dan 69 Kelurahan, dari luas wilayah 304 km2 pembagian wilayah ini merupakan perubahan dari 5 Kecamatan menjadi 8 Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 tahun 2007 tantang peresmian perubahan, pemekaran serta pembentukan kecamatan dan kelurahan dikota Bitung yakni : BAB I


40

1. Kecamatan Ranowulu 2. Kecamatan Matuari

11 8

Kelurahan Kelurahan

3. Kecamatan Girian

7

Kelurahan

4. Kecamatan Madidir

8

Kelurahan

5. Kecamatan Maesa

8

Kelurahan

6. Kec. Aertembaga 7. Kec. Lembe Utara 8. Kec. Lembe Selatan

10 10 7

Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang telah dijabarkan dalam program, sepanjang tahun 2016 bidang kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Menerima perkara Kategori Gugatan sejumlah 110 perkara, dengan rincian sebagai berikut: -

Perkara Cerai Talak sebanyak 34 perkara :

-

Perkara Cerai Gugat sebanyak 76 perkara :

b. Menerima perkara izin poligami sebanyak 0 Perkara : c. Menerima Perkara pembatalan perkawinan sebanyak 0 Perkara : d. Menerima Perkara waris sebanyak 2 perkara ; e. Menerima perkara Voluntair /Permohonan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara dengan perincian sebagai berikut : -

Perkara Dispensasi Kawin 16 (enam belas) Perkara

-

Itsbat nikah sebanyak 54 (lima puluh empat) Perkara

-

Pengesahan anak 2 (dua) Perkara

-

Pengangkatan anak 2 (dua) Perkara

-

Penetapan ahli waris 1 (satu) Perkara

f. Menerima perkara Prodeo sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara g. Menyelesaikan perkara sebayak 178 (seratus tujuh puluh delapan) perkara dengan jenis putusan sebagai berikut : BAB I


41

-

Dikabulkan/ diterima sebanyak 150 (seratus lima puluh) perkara

-

Di NO sebanyak 3 (tiga)perkara

-

Gugur sebanyak 8 (delapan) Perkara

-

Dicabut sebanyak 14 (empat belas) Perkara

-

Ditolak sebanyak 3 (tiga) Perkara

-

Dicoret dari register sebanyak 0 Perkara

-

Batal Pendaftaran sebanyak 0 Perkara

Sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 14 (empat belas) Perkara terdiri dari : Cerai Talak sebanyak 7 (tujuh) perkara dengan rincian sebagai berikut : -

Perkara Nomor : 074/Pdt.G/2016/PA.Btg Perkara Nomor : 077/Pdt.G/2016/PA.Btg Perkara Nomor : 078/Pdt.G/2016/PA.Btg Perkara Nomor : 086/Pdt.G/2016/PA.Btg Perkara Nomor : 095/Pdt.G/2016/PA.Btg Perkara Nomor : 102/Pdt.G/2016/PA.Btg Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2016/PA.Btg

Cerai Gugat sebanyak 6 (enam) Perkara dengan perincian sebagai berikut : -

Perkara Nomor : 094/Pdt.G/2016/PA.Btg

-

Perkara Nomor : 103/Pdt.G/2016PA.Btg

-


-


-

Perkara Nomor : 108/Pdt.G/2016/PA.Btg Perkara Nomor : 109/Pdt.G/2016/PA.Btg

Dipensasi Nikah sebanyak 1 (satu) Perkara dengan perincian sebagai berikut : -

Perkara Nomor : 075/Pdt.P/2016/PA.Btg Sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang telah dijabarkan dalam

program, maka khusus bidang kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Panitera Muda sebagai ujung tombak kepaniteraan, yang dalam hal ini lebih rinci diuraikan berikut ini:

BAB I


42

1. Penerima Perkara 1. Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Bitung tahun 2016, yang diterima sebanyak 185 perkara dan sisa perkara akhir tahun 2016 sebanyak 7 perkara, jadi jumlah perkara yang diterima selama tahun 2016 sebanyak 192 perkara. Adapun perkara yang diputus selama tahun 2016 sebanyak 171 perkara termasuk sisa perkara tahun 2016 sebanyak 7 perkara dengan perinciannya sebagai berikut : -

Perkara Gugatan yang diterima sebanyak 110 perkara ;

-

Perkara Voluntair yang diterima sebanyak 75 perkara ;

-

Perkara yang diputus sebanyak 178 perkara ;

-

Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 14 perkara. Proses penyelesaian perkara dari awal diterima sampai mendapatkan putusan

dijalankan sesuai dengan pola bindalmin ( Sistem manejemen kerja (meja) yang terdiri dari Meja I, II, III) yang merupakan pedoman bagi aparat peradilan. Kegiatan pembuatan penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Hari Sidang (PHS), surat penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita pengganti, pada tahun 2016 perkara yang diterima sebanyak 140 perkara sehingga dalam tahun 2016 telah diterbitkan : ( Sesuai dengan jumlah perkara yang diterima) A. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) 140 Perkara B. Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) 140 perkara C. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita pengganti 140 perkara

2. Register Perkara 2. Demi terlaksananya data yang akurat serta tertibnya pencatatan, telah direalisasikan dalam buku regeister perkara meliputi: BAB I


43

a. Register induk perkara gugatan. b. Register induk perkara permohonan. c. Register permohonan banding d. Register permohonan kasasi e. Register permohonan peninjauan kembali. f. Register penyitaan barang bergerak. g. Register penyitaan barang tidak bergerak h. Register surat kuasa khusus i.

Register permohonan eksekusi

j.

Register akta cerai

k. Regiater permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa l.

Legalisasi akta keahliwarisan.

m. Register Mediasi

3. Keuangan Perkara 3. Pengelolaan keuangan biaya perkara pada pengadilan Agama Bitung telah dibukukan pada buku jurnal keuangan perkara menurut jenisnya yaitu: a. KI-PAI/G Untuk perkara gugatan b. KI-PAI/P Untuk perkara permohonan c. KI-PA.2 untuk perkara banding d. KI-PA.3 untuk perkara kasasi e. KI-PA.4 untuk permohonan peninjauan kembali f. KI-PA.5 untuk permohonan eksekusi kemudian dicatat dalam buku induk BAB I


44

keuangan perkara ( KI-PA.6) g. KI-PA.7 untuk buku induk keuangan biaya eksekusi. h. KI-PA.8 untuk permohonan eksekusi dan hak-hak kepaniteraan berdasarkan buku bantu harian jurnal harian perkara sesuai petunjuk pola bindalmin.

Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara tahun 2016 sebagain berikut :

Penerimaan : 1. Sisa Bulan lalu

Rp.

9.316.800

2. Penerimaan

Rp.

87.940.000

Rp.

97.256.800

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran :

BAB I

1. Biaya Panggilan

Rp.

40.087.000,-

2. Biaya penerjemah

Rp.

-

3. Biaya Sita

Rp.

-

4. Biaya pemeriksaan setempat

Rp.

-

5. Biaya Sumpah

RP.

-

6. Biaya pemberitahuan

Rp.

7.434.000,-

7. Biaya Pengiriman biaya perkara

Rp.

-

8. Materai

Rp.

1.068.000,-

9. HHK

Rp.

4.370.000,-

10. Pengembalian Sisa Panjar

Rp.

24.779.000,-

11. Lain-lain APP

Rp.

-

12. Biaya Proses

Rp.

8.030.000,-

Jumlah Pengeluaran

Rp.

85.768.000,-

Saldo

Rp.

11.488.800,-


45

4. Laporan Perkara 4. Pengadilan Agama Bitung sebagaimana Pengadilan Agama lain di Indonesia, berkewajiban membuat laporan perkara tentang : 1. LI-PA.1 : Laporan keadaan perkara. 2. LI-PA.2 : Laporan perkara yang dimohon banding. 3. LI-PA.3 : Laporan perkara yang dimohon kasasi. 4. LI-PA.4 : Laporan perkara yang dimohon peninjauan kembali 5. LI-PA.5 : Laporan perkara yang dimohon eksekusi. 6. LI-PA.6 : Laporan tentang kegiatan hakim 7. LI-PA.7 : Laporan tentang keuangan perkara 8. LI-PA.8 : Laporan tentang jenis perkara. 9. Laporan tentang penggunaan Akta Cerai dan laporan tentang perkara yang di proses melalui mediasi (kedua laporan tersebut dilaporkan setiap bulan). Dari laporan-laporan tersebut yakni LI-PA.1, LI-PA.7, LI-PA.8, merupakan laporan perbulan dan dibuat setiap akhir bulan dan sudah harus diterima pada tanggal 5 bulan berikutnya pada Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Mahkamah Agung cq. Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta , sedang untuk laporan LI-PA.2, LI-PA.3, LI-PA.4, LI-PA.5, dilaporkan perkwartal 4 Bulanan, dan LIPA.6, dilaporkan persemester (6 Bulanan).

5. Dalam tahun 2016 tidak ada perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung.

BAB I


46

6. Kearsipan Perkara 5. Berkas perkara yang telah diminutasi dan telah berkekuatan hukum tetap pada pengadilan Agama Bitung tahun 2016 telah ditata menurut system box File sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan dimasukkan pada lemari arsip perkara, yang sampai saat ini masih menyatu dengan ruangan kepaniteraan.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan 6. a. Pengadaan Sebagaimana diketahui bahwa gedung Pengadilan Agama Bitung berdiri pada tahun 1996, dan memiliki luas bangunan 636 M2 dan di atas tanah seluas 2.699 M2 selain itu juga Pengadilan Agama Bitung telah memiliki 4 (empat) buah rumah dinas Type 70 di atas tanah seluas 9.623 M2 Yang dibangun pada tahun 2009 berdasarkan Daftar Isian Palaksanaan Anggaran (DIPA) 2009, Nomor : 0543.0/005-01.0/XXVII/2009 tanggal 31 Desember 2008. Sepanjang tahun 2013 , di Pengadilan Agama Bitung, tidak ada penambahan gedung dan bangunan. Dalam pengusulan RKAKL 2013 diusulkan untuk anggaran pembangunan gedung baru, akan tetapi belum mendapat alokasi dana dikarenakan Mahkamah Agung masih memprioritaskan pembangunan gedung Pengadilan Agama Amurang. Untuk mengfungsikan ruangan, ruang sidang biasa disatukan dengan mushala. Dan gedung Pengadilan Agama Bitung belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Fasilitas yang tersedia dimaksud adalah sebagai berikut;

BAB I

1.

Ruang Ketua,

2.

Ruang Wakil ketua


47

3.

Ruang Hakim

4.

Ruang sidang utama.

5.

Ruang sidang biasa (Musholah)

6.

Ruang Panitera/Sekretaris

7.

Ruang Wakil Sekretaris

8.

Ruang Wakil Panitera disatukan dengan ruang Kepaniteraan

9.

Ruang Kepaniteraan

10. Ruang Kaur Keuangan disatukan dengan ruang Kepegawaian 11. Ruang kaur Umum 12. Ruang Bendahara 13. Ruang Mediasi disatukan dengan Ruang Perpustakaan 14. Gudang b. Pemeliharaan Upaya pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana gedung dan Bangunan Pengadilan Agama Bitung didasarkan pada pengelolaan/penatausahaan barang-barang milik Negara dalam lingkup Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/173.a/SK/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005, Tujuannya adalah sebagai berikut : a. Tertib administrasi barang; b. Penghematan keuangan Negara; c. Menghitung kekayaan Negara; d. Memudahkan pengawasan barang milik Negara; e. Sebagai bahan informasi bagi penyelenggaraan manajemen pengurusan barang mulai dari: 1. Perencanaan dan penentuan kebutuhan barang; 2. Pengadaan barang; 3. Penyimpanan dan pendistribusian barang 4. Pemeliharaan Barang;

BAB I


48

Di tahun 2016 Pengadilan Agama Bitung melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dengan alokasi anggaran sesuai DIPA 2016 dengan rincian sebagai berikut : a. Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp.4.500.000,b. Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor sebesar Rp.2.240.000,c. Biaya Pemeliharaan Gedung Rumah Negara sebesar Rp.2.240.000,d. Biaya Pemeliharaan Halaman Rumah Negara sebesar Rp.1.260.000,Untuk realiasasi anggaran biaya tersebut sudah terserap seluruhnya.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung dan Bangunan 7. a. Pengadaan Dalam DIPA 2016 Pengadilan Agama Bitung tidak memiliki anggaran Alokasi Belanja Kelengkapan Sarana Gedung

b. Pemeliharaan Pengadilan Agama Bitung mendapat alokasi dana pemeliharaan fasilitas gedung di DIPA 2016 dan telah terserap secara keseluruhan. c. Penghapusan Pengadilan Agama Bitung ditahun 2016 mengusulkan penghapusan berupa 2 (dua) unit kendaraan roda dua, meubelair dan sudah mendapatkan SK Panitia Penghapusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado di bulan Desember 2013 akan tetapi belum bisa terealisasi dikarenakan kendala teknis,Kantor KPKNL bagian Penilaian belum bisa datang mengecek kendaraan tersebut dan di prioritaskan segera terlaksana ditahun 2016.

BAB I


49

3. Pengelolaan Teknologi Informasi 8. a. Perangkat Keras Perangkat Keras yang menunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Bitung terdiri dari : TV LCD, Proyektor, seperangkat jaringan speedy, komputer mikrotik, Perlengkapan Wireless dan Jaringan Kabel LAN, dan laptop, Scanner. b. Perangkat Lunak Perangkat Lunak yang menunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Bitung terdiri dari; 

Bagian Perkara : Aplikasi Siadpa, Direktori Putusan, Info Perkara, Desk Informasi, dan Aplikasi SIPP



Bagian Keuangan : SAKPA, SAIBA, SPM, SILABI, RKAKL, E-MONEV SMART, Aplikasi GPP, KOMDANAS, E-REKON, BAPPENAS



Bagian Umum : Website dengan alamat URL : www.pa-bitung.go.id, Aplikasi SIMAK-BMN, KOMDANAS,SIMANTAP, Aplikasi Persediaan serta Anti virus yang sudah diinstal di setiap unit laptop dan computer.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Bitung sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah, maka pelaksanaanya didasarkan pada perencanaan anggaran keuangan yang tersedia dalam 2 (dua) Daftar Isian Palaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 Nomor : SP DIPA-005.01.2.604751/2016 tanggal 05 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 3.028.457.000,- (Tiga Milyar dua Puluh delapan Juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk DIPA 01 sedangkan untuk DIPA 04 dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.604752 sebesar Rp. 20. 820.000.- (Dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah). BAB I


50

Adapun perincian DIPA 01 sebagai berikut : Belanja Pegawai

Rp.

2.738.438.000,-

Belanja Barang

Rp.

375.152.000,-

Belanja Modal

Rp.

441.000.000,-

--------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah

Rp.

3.554.590.000,-

Sedangkan Rincian DIPA 04 sebagai berikut : Penyelesaian Administrasi Perkara

Rp.

3.500.000,-

Penanganan Perkara Prodeo

Rp.

8.120.000,-

Penyelenggaraan Sidang Keliling

Rp.

52.250.000,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah

Rp.

63.870.000,-

Pelaksanaan Anggaran DIPA tahun 2016 berdasarkan rencana penyerapan anggaran per triwulan dapat dirinci sebagai berikut : Realisasi Anggaran Belanja Satker Pengadilan Agama Bitung per Triwulan : Realisasi Triwulan I : Belanja Pegawai Belanja Barang Terealisasi

Rp. Rp.

628.393.512,63.735.444,-

Belanja Modal Terealisasi Rp. 231.000.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah Rp. 923.128.956,Triwulan II Belanja Pegawai Terealisasi Belanja Barang Terealisasi Belanja Modal Terealisasi BAB I

Rp. Rp. Rp.

946.348.714,75.207.021,-


51

------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah Rp. 1.021.555.735,Triwulan III Belanja Pegawai Terealisasi Rp. 622.248.144,Belanja Barang Terealisasi Rp. 91.061.149,Belanja Modal Terealisasi Rp. ------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah Rp. 713.309.293,Triwulan IV Belanja Pegawai Terealisasi

Rp.

631.668.912,-

Belanja Barang Terealisasi Rp. 37.974.786,Belanja Modal Terealisasi Rp. 210.000.000,----------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah Rp. 879.643.398,-

Sedangkan perincian realisasi anggaran DIPA 04 sebagai berikut : Penyelesaian Administrasi Perkara Rp. 3.500.000,Penanganan Perkara Prodeo Rp. 8.120.000,Penyelenggaraan Sidang Keliling Rp. 52.250.000,----------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah Rp. 63.870.000,-

Jumlah

anggaran

yang

terealisasi

tahun

2016

sebesar

Rp.

3.018.479.669,- (Tiga Milyar Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) untuk DIPA 01 dengan pengembalian sebesar Rp.122.402.951,- ( Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), sedangkan DIPA 04 terealisasi sebesar Rp.7.435.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pengembalian sebesar Rp. 250.000.- untuk lebih jelasnya pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Bitung dapat di lihat pada tabel berikut ini.

BAB I


52

1. Belanja Pegawai

NO

URAIAN

MAK

ANGGARAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

% REALISASI

1.

Gaji Pokok PNS

511111

1.061.536.000,-

1.068.510.354

13.025.646

98.80

2.

Pembulatan Gaji

511119

17.000,-

15.516

1.484

91.27

3.

Tunj.Suami/Isteri

511121

62.945.000,-

79.047.780

(16.102.780)

125.58

4.

Tunj. Anak

511122

24.748.000,-

24.330.837

417.163

98.31

5.

Tunj. Struktural

511123

20.410.000,-

19.810.000

600.000

97.06

6.

Tunj.Fungsional

511124

1.127.470.000,-

1.095.365.000

32.105.000

97.15

7.

Tunjangan PPh

511125

167.263.000,-

143.434.935

23.828.065

85.75

8.

Tunjangan Beras

511126

61.406.000,-

60.325.860

1.080.140

98.24

9.

Uang Makan PNS

511129

225.192.000,-

173.006.000

52.186.000

76.85

10.

Tunjangan Umum

511151

7.960.000,-

6.245.000

1.715.000

78.45

11.

Tunj.Kemahalan

511157

129.600.000,-

118.800.000

10.800.000

91.67

12.

Blnja Uang Lembur

512211

39.804.000,-

39.768.000

36.000

99.91

2.948.351.000.-

2.828.659.282,-

119.691.718

95.95

Jumlah

BAB I


53

2. BELANJA BARANG

No.

1.

URAIAN

Belanja Keperluan

SISA ANGGARAN

% REALISASI

170.600.000

0,-

100.00

5.544.000

5.544.000

0,-

100.00

521114

3.240.000

2.801.000

439.000

86.45

521115

30.500.000

30.500.000

0,-

100.00

521119

15.180.000

13.069.451

0,-

100.00

521219

7.588.000

5.778.000

0,-

100.00

522111

12.000.000

9.845.700

2.154.300

82.05

522112

23.760.000

23.727.623

32.377

99.86

523111

22.260.000

22.260.000

0,-

100.00

523121

55.500.000

55.499.940

60

100.00

5212

7.588.000

7.588.000

0,-

100.00

5241

36.568.000

36.568.000

0,-

100.00

MAK

ANGGARAN

REALISASI

521111

170.600.000

521113

Perkantoran 2.

Belanja Penambah daya tahan tubuh

3.

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

4.

Belanja Honor Operasional Satker

5.

Belanja Barang Persediaan

6.

Belanja Non Operasional Bahan

7.

Belanja langganan Listrik

8.

Belanja langganan Telepon

9.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

10.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

11.

belanja Non Operasional

12.

Belanja Perjalanan Dinas JUMLAH

BAB I

375.152.000

2.186.677

372.965.323

99.22


54

3. BELANJA MODAL No.

1.

URAIAN

Belanja Modal

MAK

ANGGARAN

REALISASI

SISA ANGGARAN

% REALISASI

532111

231.000.000

231.000.000

0,-

100%

533121

210.000.000

210.000.000

0,-

100%

Peralatan dan Mesin

2.

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

JUMLAH

441.000.000

441.000.000

0,-

100%

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu sangat mempengaruhi pola kinerja manusia. Terlebih saat ini dengan dukungan teknologi informasi yang menunjang setidaknya Pengadilan Agama Bitung dapat bekerja dengan memanfaatkan teknologi Informasi. Perangkat Keras yang menunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Bitung terdiri dari : TV LCD, Proyektor, seperangkat jaringan speedy, komputer mikrotik, Perlengkapan Wireless dan Jaringan Kabel LAN, dan laptop dan Scanner Perangkat Lunak yang menunjangTeknologi Informasi di Pengadilan Agama Bitung terdiri dari; 

Bagian Perkara : Aplikasi Siadpa, Direktori Putusan, SMS Gateway, Portal Tabayyun, Info Perkara, Desk Informasi



Bagian Keuangan : SAKPA, SPM, RKAKL, MONEV, Aplikasi GPP,



Bagian Umum : Website dengan alamat URL : www.pa-bitung.go.id, Aplikasi

BAB I


55

SIMAK-BMN, KOMDANAS, SIMANTAP, Aplikasi Persediaan serta Anti virus yang sudah diinstal di setiap unit laptop dan computer.

F. REGULASI TAHUN 2016

Dalam rangka meningkatkan performance Pengadilan Agama Bitung sebagai pelayanan kepada masyarakat, maka Pengadilan Agama Bitung perlu membuat aturan atau surat keputusan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka tahun 2016 ketua Pengadilan Agama Bitung telah mengeluarkan surat keputusan sebagai berikut; 1. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/1/KP.07.5/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Penegakan Kedisiplinan 2. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/2/KP.04.6/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Baperjakat 3. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/5/KP.02.2/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Operator Komputer 4. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/05/Kp.04.6/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016, tentang Tenaga Honorer A.n Husnan Hamzah 5. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/06/Kp.04.6/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016, tentang Tenaga Honorer A.n Andi Pratama Sholihin, S.HI 6. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/07/Kp.04.6/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016, tentang Tenaga Honorer A.n Risman Baruadi 7. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/07/SK/KP.07.6/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Pengawas Bidang 8. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/08/Kp.04.6/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016, tentang Tenaga Honorer A.n Hasmaniar, S.HI 9. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/08/SK/HM.02.1/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Protokol 10. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/09/Kp.04.6/I/2016 Tanggal 2 Januari 2016, tentang A.n Ruwaida Anuaka, S.H 11. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/09/SK/HM.00/I/2016 Tanggal 4 Januari BAB I


56

2016, tentang Humas 12. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/11/SK/HM.02.1/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Pengelola IT 13. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/12/SK/HM.02.1/I/2016 Tanggal 1 Januari 2016, tentang Petugas Pengaduan 14. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/15/SK/HM.02.1/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Petugas Meja Informasi 15. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/16/SK/HM.02.1/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Pengelola RB 16. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/17/SK/KP.07.6/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Pengawas Bidang 17. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/18/SK/OT.01.2/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Program Kerja 18. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/18/SK/HM.00/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Role Model 19. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/28/KP.04.6/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Tabayun 20. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/29/HM.00/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Implementasi SIADPA Plus 21. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/30/KP.07.6/I/2016 Tanggal 4 januari 2016, tentang Uraian Tugas 22. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/35/HK.00.8/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016, tentang Susunan MH 23. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/70/HM.00.1/I/2016 Tanggal 23 Januari 2016, tentang IKPA 24. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/78/HK.00.8/II/2016 Tanggal 4 Februari 2016, tentang Majelis Hakim 25. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/148/SK/KP.07.6/III/2016 Tanggal 1 Maret 2016, tentang Penetapan Biaya Perolehan Salinan 26. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/149/SK/KP.07.6/III/2016 Tanggal 1 Maret 2016, tentang Informasi Tabayun BAB I


57

27. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/159/SK/HK.05/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016, tentang Sidang Keliling 28. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/175/SK/KP.07.6/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016, tentang Pengawas Bidang 29. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/177/KP.07.5/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016, tentang Penegakan Kedisiplinan 30. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/200/SK/HK.005/IV/2016 Tanggal 4 April 2016, tentang Senioritas Hakim/Panitera/PP 31. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/201/HM.00/IV/2016 Tanggal 4 April 2016, tentang Implementasi SIPP 32. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/202/OT/00/V/2016 Tanggal 10 Mei 2016, tentang Pengurus PTWP 33. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/202/OT.00/IV/2016 Tanggal 8 April 2016, tentang Pengurus Ikahi 34. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/318/KP.04.6/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016, tentang Hakim Mediator 35. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/319/SK/KP.07.6/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016, tentang Pengawas Bidang 36. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/352/HK.05/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016, tentang Sidang Keliling 37. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/369/HK.05/VIII/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, tentang Sidang Keliling 38. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/473/HK.05/VIII/2016 Tanggal 25 Agustus 2016, tentang Sidang Keliling 39. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/374/HM.02.1/VIII/2016 Tanggal 8 Agustus 2016, tentang Pengelolah Meja Informasi 40. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/382/HM.00.1/VIII/2016 Tanggal 15 Agustus 2016, tentang Panitia Sidang Terpadu 41. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/507/HK.05/IX/2016 Tanggal 19 September 2016, tentang Sidang Keliling

BAB I


58

42. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/508/HK.05/IX/2016 Tanggal 19 September 2016, tentang Sidang Keliling 43. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/509/HK.05/IX/2016 Tanggal 19 September 2016, tentang Sidang Keliling 44. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/540/HK.08.8/X/2016 Tanggal 5 Oktober 2016, tentang Susunan Majelis Hakim 45. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/541/KP.04.6/X/2016 Tanggal 5 Oktober 2016, tentang Hakim Mediator 46. Surat Keputusan Nomor : W18-A5/587/HM.00.1/X/2016 Tanggal 25 Oktober 2016, tentang Penyambutan Ketua Kamar

BAB I


59

BAB IV PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pelaksanaan

pengawasan internal

pada

Pengadilan

Agama Bitung

dilaksanakan secara terus-menerus dan berjenjang oleh atasan langsung terhadap bawahannya, serta secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Untuk memaksimalkan pengawasan melekat, Ketua Pengadilan Agama Bitung telah menunjuk Hakim Pengawas bidang dan sebagai koodinator Hakim Pengawas Bidang adalah wakil ketua Pengadilan Agama Bitung. Adapun dasar pelaksanaan pengawasan yakni keputusan ketua mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/VIII/2006 serta Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga peradilan Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, seiring dengan diadakan pengawasan yang intinya untuk menjaga citra, martabat dan keluhuran aparat peradilan khususnya dan lembaga peradilan pada umumnya, maka untuk menjalankan pengawasan secara lebih efektif, Pengadilan Agama Bitung dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal meliputi :

a. Bidang Kepegawaian/Aparatur 9. Menegakkan

disiplin

pegawai/aparatur

Pengadilan

Agama

Bitung, yakni

memonitoring kehadiran pegawai secara berjenjang, mengawasi tingkah laku pegawai/hakim, kinerja para pegawai serta pembinaan-pembinaan baik melalui

BAB I


60

penyampaian pada saat apel masuk dan apel pulang, rapat evaluasi/belajar bersama setiap hari, rapat bulanan maupun triwulan.

b. Bidang Keuangan 10. Meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pendistribusian dan pertanggungjawaban keuangan Negara atau Daftar isian penggunaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Bidang Umum/Perlengkapan 11. Meliputi seluruh kegiatan inventarisasi, perpustakaan, tertib persuratan, pemanfaatan sarana prasarana Barang Milik Negara dan penghapusan Barang Milik Negara.

d. Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara 12. Meliputi seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk persidangan meliputi: system pembagian perkara, pembuatan berita acara persidangan dan tata tertib persidangan. Sedangkan administrasi perkara meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat peradilan yang diberi tugas untuk mengelola proses perkara yakni prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola bindalmin.

B. Evaluasi

Untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bitung tahun 2016 terdiri dari tiga evaluasi ; BAB I


61

1. Evaluasi pelaksanaan tugas bidang Kesekretariatan yang dilaksanakan pertriwulan; 2. Evaluasi pelaksanaan tugas bidang Kepaniteraan yang dilaksanakan pertriwulan; 3. Evaluasi pelaksanaan tugas secara umum (untuk evaluasi pelaksana tugas seluruh pegawai) yang dilaksanakan pertriwulan;

Setiap hasil evaluasi dicatat dan apabila ada yang perlu ditindak lanjuti maka setiap bidang segela melakukannya.

BAB I


62

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Transparansi

dan

akuntabilitas

merupakan

salah

satu

prinsip

untuk

mendukung kepemerintahan yang baik. Untuk itu, Pengadilan Agama Bitung melakukan penyusunan laporan tahun 2016 dengan harapan agar institusi lain dan masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami berbagai keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Bitung yang sangat kompleks dalam melaksanakan tupoksinya. Sesuai arah kebijakan, visi dan misi Pengadilan Agama Bitung memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyelenggarakan proses peradilan “sederhana, mudah, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab tantangan tersebut guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat, mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Bitung dalam hal memberikan pelayanan publik melalui sistem teknologi informasi, (SIADPA, Website, Desk Informasi, SMS Gateway) dan mereformasi birokrasi merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Agama Bitung, sekalipun tidak luput dari kendalakendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

BAB I


63

Volume pengaduan masyarakat, Tingkat perkara Banding maupun Kasasi yang sangat minim di Pengadilan Agama Bitung menandai tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan semakin besar pada Pengadilan Agama Bitung dalam memberikan pelayaan publik sesuai dengan tupoksinya.

B. Rekomendasi

1. Bahwa penambahan Pegawai sangat mendesak sekali untuk mendapat perhatian demi Peningkatan Pelayanan Publik ; 2. Bahwa Peningkatan intensitas kegiatan diklat baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretariatan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado, Badilag maupun Mahkamah Agung sangat diharapkan untuk meningkatkan profesionalitas SDM dalam melayani masyarakat pencari keadilan; 3. Bahwa dalam hal promosi dan mutasi pejabat, sebaiknya mempertimbangkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia, berkompetensi dan handal, agar memungkinkan pegawai untuk berprestasi dalam bidang tugas yang dibebankan; 4. Bahwa Pegawai yang berprestasi haruslah mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan tersendiri sehingga memberikan motivasi positif kepada seluruh pegawai agar senantiasa meningkatkan kualitas pekerjaan; 5. Bahwa Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Bitung yang Baru yang sesuai prototype dari Mahkamah Agung sangat mendesak untuk diadakan sehubungan sudah tersedianya lahan untuk gedung baru tersebut; 6. Bahwa Peningkatan Anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan kantor sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas; 7. Penambahan Tenaga Honorer untuk Pengemudi / Sopir sangat diharapkan demi

kelancaran tugas di kantor;

BAB I


2016 JL. Stadion Dua Sudara, Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Tlp. (0438) Fax

Recommend Documents