RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 103/PUU-XIII/2015 Penolakan Pendaftaran Calon Peserta Pemilukada
I. PEMOHON 1. Imran, SH. (Pemohon I); 2. H. Muklisin, S.Pd. (Pemohon II); Secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon. Kuasa Hukum M. Husni Chandra, SH., M.Hum., dkk pada Kantor Advokat M. Husni Chandra & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2015. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011). III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usa negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi
adalah
melakukan
pengujian
Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 1
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain: menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,” dengan kata lain Mahkamah Konstitusi dianggap mengetahui hukum yang diperlukan, dan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menolak memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas. 6. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo. IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”. 2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2
b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 4. Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak memilih dan hak dipilih merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 23 ayat (3) UU 2/2011 karena pasal-pasal tersebut menentukan Peraturan KPU yang selalu berubah demi mengakomodir kepentingan partai politik di DPR. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Pengujian Materiil UU 2/2011: 1. Pasal 23 ayat (3): “Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.” B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 1. Pasal 1 ayat (2): “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.” 2. Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 3. Pasal 28D ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 3
4. Pasal 28J ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa para Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi; 2. Para Pemohon merasa telah kehilangan hak konsitusionalnya untuk mencalonkan diri dan duduk di pemerintahan sebagai akibat dari penolakan pendaftaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi; 3. Bahwa Penolakan pemohon oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi melalui Surat Keputusan Nomor: 71/Kpts//KPU-Kab-004,435177/VII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Bakal Calon Bupati Atas Nama Imran, SH dan H. Muklisin, S.Pd pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 (SK KPU Kuantan Singingi); 4. Bahwa KPU menolak pendaftaran pasangan didasarkan adanya dualisme kepengurusan Partai Golongan Karya yang merupakan partai pengusung para Pemohon sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati; 5. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 23 ayat (3) UU 2/2011 dan keluarnya SK KPU Kuantan Singingi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 6. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH01.AH.11.01 Tahun 2015 merupakan amanat UU 2/2011 seharusnya tidak dapat dikalahkan oleh peraturan setingkat atau dibawahnya yaitu Pasal 36 ayat (4) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang 4
Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU 12/2015), dan Peraturan KPU 12/2015 tidak dapat dijadikan dasar penolakan hak-hak Pemohon sebagai warga negara untuk dipilih sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2015. 7. Bahwa menurut Pemohon, tindakan KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah secara melawan hukum menafsirkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU 2/2011 dan sangat merugikan Pemohon.
VII. PETITUM Dalam Provisi: Menyatakan menunda pelaksanaan tahapan pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2015 sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan ini. Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum; 3. Menyatakan bunyi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi “Susunan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal adanya dualisme kepengurusan Partai Politik, maka dalam hal ini tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum dan HAM sepanjang belum dibatalkan oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht). 4. Menyatakan tindakan KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan 5
mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 71/Kpts/KPU-Kab-004435177/VII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Bakal Calon Bupati atas nama Imran, SH., dan H. Muklisin, S.Pd pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015. 5. Menyatakan batalnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 71/Kpts/KPU-Kab-004435177/VII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Bakal Calon Bupati atas nama Imran, SH., dan H. Muklisin, S.Pd pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 karena bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945; 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi untuk menerima pendaftaran Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten
Kuantan
Singingi
Nomor:
71/Kpts/KPU-Kab-
004435177/VII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Bakal Calon Bupati atas nama Imran, SH., dan H. Muklisin, S.Pd pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015; 7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Acara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
6
