RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 115/PUU-XIII/2015 Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Akibat Calon Tunggal I. PEMOHON 1. Raymundus Sau Fernandes, SPT; 2. Aloysius Kobes, S.Sos.; 3. Gabriel Y Naisali; 4. Rijanto; 5. Marhaenis U.W; 6. Moch Usman, S.T.; 7. Ade Sugianto; 8. H. Dede Saeful Anwar. Kuasa Hukum Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2015 II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenrnur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: -
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
-
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
1
Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1) Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Calon Bupati Timor Tengah Utara (TTU) pada Pilkada Serentak Tahun 2015; 2) Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Calon Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU) pada Pilkada Serentak Tahun 2015; 3) Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan pemilih yang mempunyai hak pemilih untuk menentukan pemimpinnya pada Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU); 4) Pemohon
IV
adalah
perseorangan Warga
Negara
Indonesia
yang
merupakan Calon Bupati Blitar pada Pilkada Serentak Tahun 2015; 5) Pemohon V adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Calon Wakil Bupati Blitar pada Pilkada Serentak Tahun 2015; 6) Pemohon
VI
adalah
perseorangan Warga
Negara
Indonesia
yang
merupakan pemilih yang mempunyai hak pemilih untuk menentukan pemimpinnya pada Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2015; 7) Pemohon VII adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pilkada Serentak Tahun 2015; 8) Pemohon VIII adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan pemilih yang mempunyai hak pemilih untuk menentukan pemimpinnya pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya; V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Norma materiil yaitu: 1. Pasal 50 ayat (8) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (8)
Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon 2
Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU. 2. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. 3. Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (4) Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari. (6) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Gubernur,
Bupati,
dan
Walikota
masing-masing
sebagai
kepala
pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
3
3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Pasal 50 ayat (8) dan ayat (10) UU a quo menjadi pangkal terjadinya fenomena pasangan calon tunggal sehingga menyebabkan terjadinya penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 ke pelaksanaan Pilkada berikutnya yakni tahun 2017; 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (10) UU 8/2015 yang memandatkan kepada KPU untuk membuat aturan turunan yang diperlukan, KPU menerbitkan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang secara teknis mengatur tentang penundaan Pilkada serentak. Namun PKPU tersebut justru bertentangan dengan UU 8/2015 itu sendiri karena menurut Pasal 201 UU a quo secara limitatif telah diatur bahwa untuk gubernur, bupati, walikota yang masa baktinya habis pada bulan Desember 2015 dan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2016, Pilkadanya secara serentak dilaksanakan pada tahun 2015; 3. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 8/ 2015 sepanjang frasa “paling sedikit 2 (dua) Pasangan” mengakibatkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VII tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya proses Pilkada Serentak Tahun 2015, karena tidak ada calon lain yang mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah Pemilihan masing-masing Pemohon sebagai lawan tanding proses demokrasi tersebut; 4. Pemohon III, Pemohon VI, dan Pemohon VIII sebagai calon para pemilih di daerah yang terjadi calon tunggal, menjadi tidak diperlakukan sama dengan para pemilih atau warga negara di daerah yang pemilukadanya tidak mengalami penundaan; 4
5. Pasal 54 ayat (4) UU 8/2015 menentukan bahwa dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari. Pasal 54 Ayat (6) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari. Kedua ketentuan tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi Para Pemohon; 6. Pasal 50 ayat (8) dan ayat (10), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (6) UU 8/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena materi yang termuat tidak mengandung asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta ketertiban dan kepastian hukum; VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 50 ayat (8) sepanjang frasa “kurang dari 2 (dua) Pasangan”, Pasal 50 ayat (10), Pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa “kurang dari 2 (dua) Pasangan”, Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) UU 8/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1.1. Menyatakan Pasal 50 ayat (8) sepanjang frasa “Kurang dari 2 (dua) orang” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 1.2. Menyatakan Pasal 50 ayat (10) konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: dengan tidak bertentangan dengan Pasal 201 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015. 1.3. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa “paling sedikit 2 (dua) orang” bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 1.4. Menyatakan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Proses Pemilukada harus tetap dilanjutkan.
5
1.5. Menyatakan Pasal 50 ayat (8) sepanjang frasa “kurang dari 2 (dua) Pasangan”, Pasal 50 ayat (10), Pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa “kurang dari 2 (dua) Pasangan”, Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Proses Pemilukada harus tetap dilanjutkan, UU 8/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Lembaga Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
6
