[2012] LAPORAN TAHUNAN. membangun indonesia yang lebih adil

[ 2012 ] LAPORAN TA H U N A N

membangun indonesia yang lebih adil

[ DA F TA R ISI ]

4 Tujuan Kami 6 Sambutan Teman Serikat

01

02

8 Sambutan Dewan Eksekutif 03

10 Laporan Direktur Eksekutif 04

16 Pencapaianpencapaian Penting Tahun 2012

05

06

[TINJAUAN PROGRAM] 22 Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Kenegaraan 24 Desentralisasi, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Layanan Publik 28 Hak Asasi, Peradilan dan Anti Korupsi 32 Pemberdayaan Masyarakat Sipil (dan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka) 34 Pemberantasan Kemiskinan dan Tata Kelola Ekonomi 38 Tata Kelola Lingkungan yang Berkelanjutan

42 Operasional Kemitraan tahun 2012 47 Laporan Keuangan yang Telah Diaudit [L AMPIRAN] 54 Kemitraan Selayang Pandang 58 Orang-orang Kami 2012 62 Bagan Organisasi Kami 2012 64 Proyek-proyek Berjalan 2012 68 Publikasi Kami 2012 71 Para Mitra Kami 2012 75 Daftar Akronim dan Singkatan

4

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL TUJUAN KAMI LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

TUJUAN KAMI “Tata kelola pemerintahan yang baik bersifat partisipatoris, berorientasi pada kesepakatan, akuntabel, transparan, tanggap, efektif dan efisien, adil dan melibatkan semua serta tunduk pada supremasi hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik memastikan agar korupsi ditekan seminimal mungkin, pandanganpandangan kelompok minoritas dipertimbangkan dan aspirasi mereka yang paling rentan di masyarakat didengarkan dalam pengambilan keputusan.” Visi kami adalah membangun tata kelola pemerintahan yang adil, demokratis dan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia.

Tiga strategi utama: • Memfasilitasi dan mengkonsolidasikan transformasi tata kelola pemerintahan dalam instansi-instansi pemerintah dan para pelaku strategis terkait – membangun kapasitas dari dalam. Misi kami adalah menyebarluaskan, • Memperkuat kapasitas masyarakat memajukan dan melembagakan sipil untuk mendorong pembaruan prinsip-prinsip tata kelola tata kelola pemerintahan – memberi pemerintahan yang baik dan bersih tekanan dari luar. di kalangan pemerintah, masyarakat • Membangun sinergi dan sipil dan dunia usaha, yang menyelaraskan aksi-aksi strategis mempertimbangkan juga hak asasi pembaruan dan transformasi tata manusia, kesetaraan gender, kelompokkelola pemerintahan melalui suatu kelompok yang terpinggirkan, dan jejaring kemitraan – pendekatan multikelestarian lingkungan hidup. pemangku kepentingan.

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L TUJUAN KAMI LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

5

6

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL SAMBUTAN TEMAN SERIKAT LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

sambutan teman serikat

Apa saja kemajuan yang telah dicapai Indonesia pada tahun 2012? Sekarang tiba saatnya untuk mundur sejenak dan melihat kembali keadaan negara kita. Apakah institusi-institusi kita sudah menjadi lebih transparan dan responsif? Apakah kita sudah melayani kebutuhan seluruh warga negara Indonesia? Dalam Indeks Negara Gagal yang diterbitkan oleh majalah Foreign Policy (Kebijakan Luar Negeri), posisi Indonesia turun satu peringkat. Kita memang hanya turun satu peringkat, tetapi mengapa kita belum juga menuju ke arah yang positif? Hal ini disebabkan karena nilai kita masih buruk dalam bidang Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Demografi dan Perlindungan Kelompok Minoritas. Reputasi Indonesia dalam isu lingkungan hidup tampaknya membaik, dengan adanya pemberian penghargaan Valuing Nature Award yang pertama kepada Presiden Indonesia di New York pada bulan September 2012. Penghargaan ini mencerminkan pengakuan masyarakat internasional akan posisi penting keanekaragaman hayati, sumber-sumber daya hutan dan laut Indonesia secara global, tetapi terutama penghargaan atas terbentuknya Prakarsa Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Initiative). Penghargaan di atas juga menjadi tanda meningkatnya ekspektasi dan pengawasan masyarakat internasional atas upaya-upaya Indonesia dalam melindungi salah satu sumber daya penting lainnya: hutan hujan. Penggundulan hutan atau deforestasi memang merupakan isu yang serius, tetapi penting untuk juga menjamin agar kepentingan-kepentingan sosial dan lingkungan hidup tidak dikompromikan dengan implementasi REDD+ di lapangan. Prakarsa Tata Kelola Kehutanan kami bekerja keras untuk mengikuti mekanisme kelembagaan kompleks yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan REDD+ sambil tetap mempertahankan hak-hak tradisional penduduk yang menghuni

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L SAMBUTAN TEMAN SERIKAT LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

lahan, karena kegagalan dalam menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan ini serta kegagalan menegakkan peraturan perundangan yang berlaku telah memicu konflik di banyak tempat di seluruh nusantara. Pemilu tahun 2014 sudah mendekat dan saya senang melihat Kemitraan terus memperjuangkan kesetaraan gender dalam perwakilan politik. Proyek internasional pertama kami, program IKAT-US, memperingati Hari Perempuan Internasional dengan mengumpulkan 14 orang anggota parlemen perempuan dari Indonesia, Malaysia, Kamboja, Filipina, dan Timor Leste dalam sebuah forum regional yang melibatkan para perempuan aktivis, partai politik dan masyarakat sipil untuk mendorong perwakilan yang lebih berimbang dalam politik. Apakah kita akhirnya benarbenar serius dalam menangani kemiskinan? Tahun ini masyarakat dunia memulai proses perencanaan arah pembangunan global setelah Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium, yang akan berakhir pada tahun 2015. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah terpilih sebagai salah satu ketua Panel Tingkat Tinggi Para Pemimpin

Dunia PBB (UN’s High Level Panel of Eminent Persons) yang akan memberi masukan kepada Sekjen PBB dalam hal visi dan bentuk agenda pembangunan pasca-2015, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Kerangka pembangunan pasca-2015 perlu mempertimbangkan ketidaksetaraan sosial, karena pembangunan yang tidak merata di Indonesia membuktikan bahwa pertumbuhan yang tinggi bahkan masih tetap menyisakan kemiskinan pada banyak anggota masyarakat. Pengurangan kemiskinan selalu menjadi salah satu isu lintas bidang dalam kegiatan-kegiatan kami, dan isu ini diberi penekanan lebih besar dalam Rencana Strategis kami yang baru. Kemitraan sangat yakin bahwa kemiskinan merupakan suatu isu tata kelola pemerintahan dan kami ingin agar program-program kami benar-benar berdampak nyata pada kehidupan seharihari warga negara Indonesia, terutama kelompok-kelompok yang miskin dan terpinggirkan – karena merekalah orangorang yang paling terkena dampak buruk dari pemerintah yang tidak kompeten. Pelibatan sektor swasta juga menjadi salah satu bidang yang akan mendapat perhatian khusus, karena pembaruan tata kelola pemerintahan yang efektif membutuhkan partisipasi dari masyarakat dunia usaha.

7

Teman Serikat menerima secara formal Rencana Strategis Kemitraan 2012-2016 pada tanggal 24 Januari 2012. Dalam Rencana Strategis ini Kemitraan telah menyempurnakan visi dan misi lembaga sejalan dengan mandat yang dimilikinya. Kami juga telah meningkatkan lingkup dan definisi tata kelola pemerintahan, serta menetapkan strategi dan sasaran-sasaran utama kami dalam lima tahun ke depan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para Teman Serikat dan anggota Dewan Eksekutif, yang telah membimbing proses Perencanaan Strategis yang panjang dan pelaksanaan rencana kerja tahun 2012. Dan tentu saja saya juga berterima kasih kepada seluruh staf Kemitraan, di bawah kepemimpinan Pak Wicaksono Sarosa, atas kemauan baik dalam menjalankan perubahan yang perlu dan atas profesionalisme, dedikasi serta komitmen dalam mendorong pembaruan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Erna Witoelar Ketua Teman Serikat

8

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL SAMBUTAN DARI DEWAN EKSEKUTIF LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

sambutan dewan eksekutif

Dunia saat ini tengah merancang agenda pembangunan pasca-2015, dan Kemitraan telah aktif terlibat dalam penyelenggaraan konsultasi-konsultasi antar pemangku kepentingan untuk menilai kekurangan Indonesia dalam mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium. Banyak kegiatan kami dalam beberapa tahun terakhir difokuskan pada upaya membangun kapasitas instansi-instansi yang bertanggung jawab memberikan layanan-layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, layanan yang penting dalam mencapai Tujuantujuan Pembangunan Milenium. Kami akan terus mendorong pemberantasan kemiskinan menjadi isu utama dalam agenda pembaruan kami, dan struktur Kemitraan yang baru telah menempatkan kemiskinan sebagai pusat dari seluruh kegiatan kami. Demokrasi Indonesia masih dipenuhi kelemahan-kelemahan struktural dengan tidak adanya mekanisme yang memadai untuk saling menguji dan menyeimbangkan (checks and balances). Memang harus diakui bahwa proses pemilu di Indonesia telah mencapai kemajuan jauh melampaui banyak negara demokrasi lain yang telah mapan, tetapi institusi-institusi politik kita: DPR, DPD dan terutama partai-partai politik sebagian besarnya masih didorong oleh perilaku mengejar rente (rent-seeking) dan hanya melayani kepentingan sekelompok kecil kaum elit. Reformasi birokrasi masih menjadi tantangan tetap: manajemen yang tidak efisien, budaya serba lamban, dan korupsi merupakan hambatan utama dalam membangun pemerintahan yang efektif. Dalam laporan tahun lalu saya menyebutkan bahwa Otonomi Khusus telah gagal menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, dan yang menyedihkan pada tahun 2012 ini kita menyaksikan eskalasi tingkat kekerasan, yang sebagian besarnya melibatkan aparat keamanan. Sekarang saya mempertanyakan apakah Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) mampu mengatasi permasalahan yang kompleks di Papua. Pengangkatan duta khusus Presiden

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L SAMBUTAN DARI DEWAN EKSEKUTIF LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

untuk Papua menunjukkan adanya perkembangan positif, sesuatu yang memberi peluang bagi pemerintah pusat untuk membangun kembali platform dialog. Kemitraan telah melanjutkan upaya-upayanya membangun kapasitas ekonomi dan sosial di tingkat desa di Papua dan tempat-tempat terpencil lainnya, dengan menggunakan metodemetode resolusi konflik tradisional, dan Kemitraan juga menerbitkan sebuah kajian antropologis atas pendekatan-pendekatan pembangunan di Papua. Untuk tahun 2012 saya senang melaporkan bahwa berkat dukungan Pemerintah Australia, Kemitraan mampu membawa indeks tata kelola pemerintahan yang diprakarsainya ke tingkat yang lebih tinggi. Indeks yang kini dinamai Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia (Indonesia Governance Index/IGI) mengukur standar tata kelola pemerintahan setiap provinsi dalam periode tahun 2012-2013. Indeks ini disusun bersama dengan para peneliti dan lembaga-lembaga terkait di 33 provinsi. Kemitraan juga telah mengkaji kelemahan-kelemahan internal kami sendiri dan pada paruh pertama tahun 2012 kami mengubah

struktur kami agar lebih mudah menyesuaikan kegiatan dengan Rencana Strategis kami yang baru, dan untuk merespons kebutuhan agenda reformasi yang berubah. Evaluasi eksternal telah dilaksanakan atas beberapa program: MDGs, WOMEN, SIAP II, LEAD, dan CEWER, dan sebagian besar menerima umpan balik positif dari donor. Tahun ini merupakan tahun istimewa bagi kami – tahun 2012 Kemitraan mengelola dana sebesar $ AS 14 juta melalui 32 proyek, dan bekerja dengan lebih dari 110 organisasi di seluruh Indonesia. Jumlah dana yang dikelola tahun ini merupakan jumlah yang terbesar dalam sejarah kami dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para donor yang telah memberikan kepercayaan pada kami. Saya sangat bangga atas dua penghargaan yang diperoleh Kemitraan pada tahun 2012 ini: pada bulan Juli Kemitraan menerima Anugerah Manajemen PPM 2012, suatu penghargaan atas kematangan kami dalam hal standar-standar manajemen dan tata kelola. Empat kriteria yang digunakan dalam penilaian ini adalah pencapaian visi, inovasi, pengembangan model bisnis dan tata kelola lembaga yang baik.

9

Pada bulan Desember Kemitraan menerima sertifikasi ISO 9001:2008 dari PT SAI Global Indonesia. Sertifikasi yang diperoleh adalah dalam hal Sistem Manajemen Kualitas untuk pengembangan, pengelolaan dan pelaksanaan pembaruan tata kelola pemerintahan. PT SAI Global merupakan badan sertifikasi yang memperoleh akreditasi dari Australia dan Selandia Baru, serta Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jadi meskipun kami masih menghadapi banyak pekerjaan rumah yang sulit bila ingin melihat dampak nyata kegiatan kami pada kemampuan Indonesia untuk mengentaskan seluruh warga dari kemiskinan, Kemitraan setidaknya telah mencapai beberapa prestasi yang patut disyukuri tahun ini, dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh staf yang sampai saat ini senantiasa menunjukkan kerja keras dan profesionalisme yang tinggi.

Nursyahbani Katjasungkana Ketua Dewan Eksekutif

10

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

laporan direktur eksekutif MEMPERBARUI FOKUS PADA KEMISKINAN

Tahun ini adalah tahun istimewa bagi kami di Kemitraan sejalan dengan pembaruan struktur program agar selaras dengan Rencana Strategis 2012-2016.

Kemitraan selalu berpandangan bahwa kemiskinan pada dasarnya adalah isu tata kelola pemerintahan, dan pada tahun 2012 kami menempatkan isu Kemiskinan pada posisi terdepan dan menjadikannya sasaran akhir dari seluruh kerja yang kami lakukan. Baik kerja-kerja dalam reformasi birokrasi, mendorong integritas ataupun memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat; segala sesuatu yang kami lakukan pada akhirnya harus meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Menurut data terakhir dari Bank Dunia, separuh penduduk Indonesia masih hidup di bawah Rp. 15.000 per hari (atau sekitar $ AS 1,50), dan guncangan sedikit saja dapat kembali menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan. Dalam kurun waktu tiga tahun, seperempat dari penduduk Indonesia akan berada dalam kemiskinan setidaknya satu kali. Seperti dikatakan oleh Idhal Kasim, Ketua Komnas HAM dalam acara peluncuran Kampanye Pemberantasan Kemiskinan yang kami selenggarakan pada bulan Agustus tahun 2011, “Negara telah gagal meningkatkan kesejahteraan warga negara seperti dimandatkan oleh para pendiri negara. Setelah 66 tahun merdeka, lebih dari 70 juta rakyat Indonesia masih tetap miskin. Kegagalan dalam mengurangi kemiskinan dapat menyebabkan hampir 85 juta anak Indonesia tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.” Kemitraan akan terus menggunakan pengurangan kemiskinan sebagai alat untuk mengukur dampak positif proyek-proyek kami. Silahkan membuka halaman 35 melihat lebih lanjut bagaimana kami menjangkau warga masyarakat Indonesia yang paling rentan.

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

Demokrasi Kemitraan terus mendukung institusi-institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu 2014, dan mengadvokasi pembaruan Undang-undang Pemilu. Enam belas publikasi kami pada tahun 2012 mengkritisi penyelenggaraan pemilu atau pembaruan partai politik. Kami juga berupaya meningkatkan sistem perwakilan politik melalui dukungan terhadap para caleg perempuan, dan mendorong perwakilan politik perempuan yang lebih besar di seluruh kawasan Asia Tenggara. Desentralisasi Proyek-proyek kami di tingkat desa di Papua dan Papua Barat terus berupaya memberdayakan sebagian dari warga Indonesia yang paling rentan dan terisolasi, dan kami merintis penggunaan pendekatan antropologis yang menampung nilai-nilai dan adat-istiadat warga setempat. Kemitraan juga mendukung kajian atas kondisi dan tantangan-tantangan kawasan perbatasan di Papua dan Kalimantan, yang membantu dalam penyusunan rencana induk pengelolaan perbatasan. Reformasi Birokrasi Kemitraan bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden melalui program INSPIRE, mengembangkan penggerak-penggerak pembaruan di kalangan aparat negara, dan menyediakan rekomendasi kebijakan kepada badan tertinggi negara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih bersih. Program ini diperpanjang guna mendukung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui proyek Pembaruan Para Pembaharu (Reform the Reformers). Hak Asasi Manusia dan Peradilan Indeks Persepsi Penyiksaan yang kami prakarsai berhasil menarik perhatian media massa pada perilaku aparat keamanan di Papua, dan kami menindaklanjuti ini dengan menerbitkan buku saku tentang pencegahan penyiksaan. Program CEWER (Conflict Early Warning and Early Response

atau Peringatan Dini dan Respons Dini atas Konflik) yang kami laksanakan berhasil membentuk sebuah sekretariat bersama antara Organisasi Masyarakat Sipil dan pemerintah untuk mencegah konflik di daerah-daerah yang rawan konflik, termasuk di Ambon, Kupang dan Poso. Anti Korupsi Pada tahun 2012 kami memperluas pendekatan kami dalam meningkatkan integritas dengan membangun koalisi sektor swasta untuk mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik. Karena pengadaan merupakan sumber dari 70 persen kasus korupsi yang ditangani KPK, kami melanjutkan fokus kami pada pengadaan, tetapi dengan melibatkan juga para penyedia barang dan jasa sebagai sasaran, dengan menyelenggarakan lokakarya-lokakarya tentang sistem pengadaan berbasis elektronik bagi komunitas dunia usaha. Ini barulah awal dari apa yang saya harap dapat berkembang menjadi pelibatan nyata sektor swasta yang bermakna di tahuntahun mendatang. Kemitraan kini bekerja sama dengan APINDO dalam mendorong pemberantasan korupsi dan sistem pengadaan berbasis elektronik pada Forum CEO Nasional. Selain itu, Kemitraan pun mendukung TIRI dalam penyusunan modul-modul pelatihan tentang integritas yang telah menjadi bagian dari diklat dasar kedinasan yang disampaikan di KPK, BKN, dan Kantor Ombudsman.

11

12

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF

Penguatan Masyarakat Sipil Sejak awal keberadaan Kemitraan, penguatan masyarakat sipil telah menjadi bagian pokok dari program kami. Kami percaya bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memantau dan mengadvokasi reformasi dan seringkali dapat menjadi jalan terbaik yang membawa manfaat bagi mereka yang paling membutuhkan. Kami melanjutkan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan tujuan-tujuan pembangunan milenium di delapan provinsi, dan kami berhasil meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik di Bappenas. Di tingkat provinsi kami juga melatih organisasi masyarakat sipil dalam analisis anggaran sehingga mereka dapat turut mengawasi alokasi dan belanja anggaran publik. Pemberantasan Kemiskinan Program PNPM peduli telah berhasil menyasar kelompok warga negara Indonesia yang paling rentan, komunitaskomunitas yang tidak tersentuh oleh program-program pemberantasan kemiskinan pemerintah – dengan bekerja bersama dengan 11 mitra di 15 provinsi. Program ini merupakan program multi donor yang menyasar kepada kelompok-kelompok marjinal termasuk komunitas adat yang terisolasi, anak jalanan, kaum perempuan yang mengalami kekerasan dan orang-orang yang hidup dengan AIDS. Kemitraan juga bekerjasama dengan pemerintah daerah di enam kabupaten/kota untuk mempercepat pencapaian sasaran-sasaran tujuan pembangunan milenium di Kalimantan, Jawa dan Sulawesi, di samping promosi terus-menerus yang dilakukan kepada sasaran-sasaran tujuan pembangunan milenium di lima kabupaten di Papua. Upaya kami dalam memperluas kawasan yang dikategorikan sebagai Hutan Komunitas juga turut melindungi dan mengembangkan penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di daerahdaerah yang terisolasi.

Pembangunan Berkelanjutan Kemitraan mendukung 17 organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat dalam mendorong pembaruan roadmap sistem kepemilikan hutan. Rancangan roadmap telah didiskusikan bersama para pemangku kepentingan dan akan menjadi landasan bagi kebijakan yang baru. Peningkatan pengelolaan kawasan hutan dan perlindungan terhadap akses masyarakat asli dapat mencegah konflik dan mengamankan penghidupan dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak adat atas tanah mereka.

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

13

INDEKS TATA KELOLA PEMERINTAHAN INDONESIA

Kemitraan telah menjadi perintis dalam mengukur kinerja tata kelola pemerintahan.

Setelah pertama kali melakukan penilaian tahun 2008, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Kemitraan diluncurkan tahun berikutnya dan langsung mendapat pengakuan internasional dari Pusat Tata Kelola Pemerintahan UNDP di Oslo, di mana rancangan dan metodologi perangkat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dan disebarluaskan di negara-negara Afrika antara lain Maroko, Djibouti dan Senegal. Pada bulan Juni tahun 2012 Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya Kemitraan memulai melaksanakan proyek dua tahun, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia (Indonesia Governance Index/IGI), yang didanai oleh AusAID. Pengukuran ini melibatkan para peneliti dari perguruan tinggi dan lembagalembaga swadaya masyarakat, yang diadakan di 33 provinsi, mengumpulkan data dan menganalisis, untuk membantu kami memperbandingkan kinerja tata kelola pemerintahan antar provinsi, dan selanjutnya mempublikasikan serta mendiseminasikan hasil-hasilnya. …”kami mendukung sepenuhnya prakarsa penting ini… kami melihat kegiatan ini akan membantu memberi kami acuan dalam meningkatkan efektivitas mekanisme pemantauan kami”… Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) “Kementerian Dalam Negeri mendukung, merekomendasikan dan memberikan segala bantuan yang perlu bagi Kemitraan untuk menyusun IGI… …Prakarsa ini dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi kerja pemerintah di Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi DaerahKementerian Dalam Negeri

IGI dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk melibatkan diri dalam proses penyusunan kebijakan dan pemantauan program-program pembangunan. Indeks ini dapat menjadi alat ukur bagi pemerintah untuk menilai kinerja secara mandiri; sarana bagi organisasi masyarakat sipil untuk memantau dan berpartisipasi dalam pemerintahan; serta alat bantu bagi dunia usaha dalam membuat keputusan-keputusan investasi. Sementara untuk saat ini penelitian ini diadakan per dua tahun, kami tertarik untuk melakukan proyek ini setiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten.

14

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

PENGELOLAAN DAN DISEMINASI PENGETAHUAN

PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Berbagi pengalaman dan keahlian merupakan salah satu cara kami berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan tentang pembangunan di Indonesia.

Agar pengembangan dan pelaksanaan proyek berlangsung efektif, tim Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi mengadakan perbaikan-perbaikan pada sistem penelusuran proyek Kemitraan untuk membantu pengendalian implementasi program.

Selama tahun 2012 Pusat Pengelolaan Pengetahuan dan Sumber Daya (Knowledge Management and Resource Centre/KRC) Kemitraan menerbitkan 14 kisah sukses yang merangkum pencapaian proyek-proyek yang kami implementasikan melalui para mitra lokal dan nasional kami. Pada bulan Agustus 2012, KRC mendukung program IKATUS di Filipina, membantu para mitra mengembangkan dan membagikan sumber daya pengetahuan, seperti misalnya saja mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik. Mereka kemudian mengunjungi salah satu mitra IKAT di Timor Leste: Kaukus Perempuan, untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dan pelajaran yang dapat dipetik, serta berbagi kisah sukses melalui website. KRC aktif mengembangkan basis pemirsa isu-isu tata kelola pemerintahan jauh keluar dari kalangan mereka yang bekerja pada bidang pembangunan semata, termasuk melalui rangkaian kuliah via Jaringan Pengembangan Pembelajaran Global/Jaringan Pendidikan Tinggi Indonesia, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang digunakan sebagai bahan kuliah di beberapa perguruan tinggi. KRC juga mengelola pusat sumber daya Kemitraan, memelihara dan memperbarui koleksi perpustakaan kami. Saat ini kami memiliki lebih dari 10.000 buku cetak dan digital, jurnal-jurnal internasional dan nasional, makalah-makalah seminar dan dokumen-dokumen proyek, yang membuat kami menjadi pusat penghubung isu-isu tata kelola pemerintahan di Indonesia, maupun di tingkat internasional.

Sistem penelusuran proyek yang baru ini memberi kendali yang lebih besar kepada Kemitraan atas pelaksanaan proyek, karena sistem ini merekam semua dokumen proyek, mengeluarkan laporan kegiatan secara otomatis, dan menampilkan capaian-capaian utama serta tonggak-tonggak penting proyek, di samping catatan dana-dana yang dikelola oleh unit program Kemitraan.

Tim Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi menilai proposal proyek dari setidaknya 26 mitra di tahun 2012, membantu mengembangkan Rencana Manajemen Kinerja bagi 11 mitra dan meninjau Prosedur Operasional Tetap Kemitraan dalam hal perencanaan, implementasi, dan pemantauan serta evaluasi proyek, untuk meningkatkan kualitas kinerja. Tim Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi juga mengatur evaluasi rutin atas program terbesar Kemitraan, program LEAD, yang mendanai 12 proyek dengan total jumlah anggaran mencapai lebih dari $ AS 15 juta. Hasil evaluasi ini dipresentasikan di hadapan para pemangku kepentingan termasuk para donor dari Belanda dan Denmark, para mitra, serta manajemen Kemitraan. Tim juga mengevaluasi proyek Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium, memberi masukan dan tindak lanjut untuk perencanaan program tahun 2013, salah satu dari lima proyek yang dievaluasi secara menyeluruh oleh tim evaluator eksternal pada tahun 2012.

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

Komunikasi dan Pelibatan Publik Tim Komunikasi kami terus menerbitkan bahan-bahan bermutu tinggi baik dalam media elektronik maupun cetak, termasuk website kami, profil lembaga, laporan tahunan, berkala elektronik (e-newsletter), dan postingan-postingan melalui facebook dan twitter, untuk menjamin tersedianya berita-berita termutakhir tentang proyek-proyek kami dan status tata kelola pemerintahan di Indonesia. Selama tahun 2012 bagian hubungan media kami telah menghasilkan peningkatan liputan atas acaraacara kami dan kami telah mulai menerbitkan artikel opini atas isu-isu penting dalam tata kelola pemerintahan.

15

Perangkat Tersedia untuk Memangkas Birokrasi dan Memerangi Korupsi di Indonesia Arif Nurdiansah & Hindijani Novita, 12 Oktober 2012 Belanja pemerintah Indonesia yang terus-menerus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini belum berhasil menciptakan pemerintahan yang efisien, layanan publik yang lebih baik, atau mengurangi korupsi. Sebaliknya kita masih menghadapi birokrasi pemerintah yang tidak kompeten dan penuh korupsi — yang lebih menjadi penghambat daripada pendukung pembangunan negara. Tentu saja sudah ada upaya untuk memperbaiki hal-hal tersebut, tetapi RUU Administrasi Pemerintahan masih belum mengandung dua hal penting: belum mengatur masalah korupsi secara memadai

dan tidak menyebut adanya instansi yang akan memantau penyelenggaraan layanan publik... ... Indonesia sungguh membutuhkan birokrasi yang profesional dan bersih untuk menggerakkan mesin pembangunan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan para wakil rakyat menunjukkan komitmen nyata mereka pada masyarakat yang dilayani. ... Arif Nurdiansah dan Hindijani Novita bekerja pada Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (www.kemitraan. or.id). Pandangan-pandangan yang tertuang dalam artikel ini merupakan pandangan pribadi mereka.

Tim Komunikasi juga memberi bantuan substansial bagi manajemen dalam menyusun proposal proyek untuk penggalangan sumber daya, presentasipresentasi dan dokumen-dokumen pendukung untuk persiapan sertifikasi ISO 9001, serta update milis Kemitraan untuk menjalin komunikasi dengan para donor dan pendukung.

Singkatnya, tahun 2012 merupakan tahun penting bagi kami untuk merefleksikan kinerja kami serta kembali fokus kepada kinerja kami dalam upaya adaptasi terhadap reformasi lingkungan dan tantangan yang tidak pernah terhenti.

Wicaksono Sarosa Direktur Eksekutif

16

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN PENCAPAIAN-PENCAPAIAN PENTING TAHUN 2012

pencapaianpencapaian penting tahun 2012 KEGIATAN Januari 2012: PERSETUJUAN RENCANA STRATEGIS 2012-2016 Teman Serikat secara formal menerima Rencana Strategis 2012-2016 dalam pertemuan tanggal 24 Januari 2012. Dalam Rencana yang baru itu Kemitraan telah menyempurnakan visi dan misi lembaga sejalan dengan mandatnya, merumuskan kembali lingkup dan definisi tata kelola pemerintahan, serta menguraikan strategi dan sasaran-sasaran utama yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Februari 2012: PEMBANGUNAN BERBASIS BUDAYA BAGI PAPUA Kemitraan dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), menyelenggarakan serangkaian diskusi tentang peran budaya dalam pembangunan Papua. Kawasan ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih holistik karena strategi pembangunan yang biasa terbukti tidak efektif, terutama bagi mereka yang tinggal di desa-desa, masyarakat terpencil dan kaum miskin di perkotaan.

Maret 2012: STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: SAAT INI DAN DI MASA MENDATANG Korupsi adalah teroris sesungguhnya – korupsi merupakan pelecehan struktural terhadap masyarakat, menurut Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas. ‘Korupsi terjadi karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki akuntabilitas, dan oleh karenanya, pemberantasan korupsi membutuhkan upaya terpadu dan partisipasi seluruh masyarakat.’ Ini dikatakan Busyro dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh Setwapres, UKP4, Kemitraan-Inspire, TII dan TIRI. April 2012: MENCARI PEMERINTAH DAERAH YANG TERBAIK ‘Tim Nasional mengevaluasi 524 pemerintah daerah untuk mendapatkan tiga provinsi dan sepuluh kabupaten/kota terbaik,’ tandas Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi pada Hari Otonomi Daerah di Jakarta, Rabu 25 April. Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa otonomi daerah masih perlu mengatasi masalah-masalah seperti kebijakan yang saling tumpang tindih, dan pembagian

kewenangan serta tanggung jawab yang tidak jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Mei 2012: PEMBARUAN KEPOLISIAN Kemitraan turut ambil bagian dalam Visualisasi Reformasi Birokrasi pada Kepolisian RI di Jakarta. Selain membantu menyusun rencana-rencana aksi, Kemitraan juga berpartisipasi dalam pameran dengan PoldaPolda dari seluruh Indonesia dan Unit-unit Kerja di Markas Besar Kepolisian. Kemitraan juga bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui proyek Reform the Reformers mereka dan bersama Setwapres melalui proyek Inspire untuk melaksanakan pembaruan di Kantor Wakil Presiden. Juni 2012: IKAT-US MEMPERSATUKAN OMS DI SELURUH ASIA TENGGARA Konferensi tahunan kedua IKATUS melibatkan 45 Organisasi Masyarakat Sipil dari sembilan negara, yang saling berbagi keterampilan dan pengalaman mereka di tingkat regional. Proyek IKAT menyatukan

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L PENCAPAIAN-PENCAPAIAN PENTING TAHUN 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak dalam bidang pengembangan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan hak asasi manusia dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Timor Leste. Pengalaman-pengalaman dan pembelajaran yang didapat selama ini dapat diunduh dari pusat sumber daya IKAT-US di http://ikat-us.org/ Juli 2012: KEMITRAAN MENERIMA ANUGERAH MANAJEMEN Sebagai pengakuan atas manajemen dan standar-standar tata kelola yang diterapkan oleh Kemitraan, Pembinaan dan Pendidikan Manajemen (PPM) memberikan Anugerah Manajemen PPM 2012 kepada Kemitraan pada tanggal 11 Juli 2012, atas pencapaian visi, inovasi, pengembangan model bisnis dan tata kelola kelembagaan yang baik yang telah dilaksanakan lembaga ini. Agustus 2012: KONFERENSI REFORMASI BIROKRASI Konferensi ini merupakan acara tiga hari yang dirancang sebagai ajang untuk berbagi kisah sukses dan mendorong proses pengambilan keputusan yang didasarkan atas pengetahuan. Konferensi diselenggarakan secara bersama oleh KemenPAN-RB, Lembaga

Administrasi Negara, Kemitraan, Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, Universitas Canberra dan AusAID. Pada hari kedua dari konferensi dan pameran ini disajikan studi-studi kasus dari Korea dan Australia. Oktober 2012: MEMBANTU MITRA OMS MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN DALAM MENGELOLA HIBAH Kemitraan menyelenggarakan lokakarya untuk organisasi masyarakat sipil mitranya yang disampaikan oleh Amy B. Cohen dari Universitas Washington. Lokakarya yang didukung oleh Kedutaan Besar AS ini dihadiri oleh para peserta yang berasal dari lebih dari 27 Organisasi Masyarakat Sipil. November 2012: RANGKAIAN KULIAH Kuliah Kemitraan yang keenam, yang berjudul Upaya-upaya dan Tantangan dalam Reformasi Birokrasi, diadakan pada tanggal 2 November 2012, dan menghadirkan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo dan Sofjan Wanandi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai pembicara. ‘Inefisiensi telah membuat Indonesia ditempatkan di tingkat terbawah pada peringkat Bank Dunia dalam hal

17

kemudahan berbisnis. Pada tahun 2012 kita berada pada peringkat ke129. Reformasi birokrasi merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembaruan ekonomi dan politik, karena reformasi birokrasi adalah langkah pertama yang dibutuhkan dalam memperbaiki banyak hal di negara ini, yang salah satunya adalah menciptakan iklim berbisnis yang sehat dan kondusif,’ kata Sofjan Wanandi. Desember 2012: KEMITRAAN MENERIMA SERTIFIKASI ISO Kemitraan menerima sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Sistem Manajemen Kualitas atas pengembangan, pengelolaan dan implementasi tata kelola pemerintahan yang diterapkan oleh lembaga ini. INDEKS TATA KELOLA PEMERINTAHAN INDONESIA Kemitraan menerima dukungan dari AusAID untuk menerapkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia (Indonesia Governance Index/ IGI), dengan melakukan penilaian atas kinerja pemerintah di tingkat provinsi. IGI menyajikan profil tata kelola pemerintahan dari setiap provinsi dan ini akan membantu pemerintah provinsi dalam menilai kemajuan mereka dalam proses perencanaan pembangunan.

18

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN PENCAPAIAN-PENCAPAIAN PENTING TAHUN 2012

PUBLIKASI

Mari Melihat Fakta-fakta Tujuan Pembangunan Milenium Anggaran untuk pemberantasan kemiskinan selalu meningkat dari tahun ke tahun − dari 23 trilyun pada tahun 2005 menjadi 70 trilyun di tahun 2008 – tetapi peningkatan anggaran ini tidak diikuti dengan penurunan setara dalam jumlah penduduk miskin di Indonesia. Buku ini tidak hanya mengupas masalah kemiskinan di Indonesia, tetapi juga menyajikan fakta-fakta tentang program Tujuan-tujuan Pembangunan Manusia melalui sudut pandang organisasi masyarakat sipil.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kampung Publikasi ini merupakan serangkaian buku yang disusun untuk membantu meningkatkan kapasitas kelembagaan kampung di Papua dan Papua Barat. Dua buku berupa panduan teknis, yang diikuti empat jilid lainnya: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, dan Penyusunan Standar Prosedur dan Standar Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kampung.

Suara dari Pinggiran Buku ini menyajikan ulasan dari sudut pandang masyarakat bawah tentang korupsi dan bagaimana penyakit ini mempengaruhi kehidupan desa di Kabupaten Nganjuk di Provinsi Jawa Timur. Para penyusun buku ini adalah alumni kursus-kursus anti korupsi kami tahun 2011 yang diselenggarakan bersama PUNDEN.

Tata Kelola Pemerintahan di Tingkat Desa Rangkaian ini mencakup modulmodul pelatihan tahun 2010 yang dikembangkan oleh Kemitraan bersama Center for Lead Indonesia Verifikasi Legalitas Kayu untuk mendukung implementasi Pada tahun 2009 pemerintah tata kelola pemerintahan yang baik menetapkan suatu Sistem Verifikasi Desain Penataan Daerah Kalimantan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Legalitas Kayu untuk merespons Lima modul termasuk dalam koleksi Barat 2012-2025 tuntutan pasar internasional akan ini: Organisasi Pemerintahan bukti legalitas kayu. Studi ini meneliti Buku ini menerangkan kerangka Kampung, Tata Kelola Pemerintahan sinergi dalam hal pengaturan antara dasar dan rancangan penataan dan Pengambilan Keputusan provinsi Kalimantan Barat yang berbagai instansi pemerintah, mempertimbangkan beberapa desain Kampung, Pembangunan dan melalui studi kasus di Kalimantan Keuangan Kampung, Pemberdayaan alternatif berdasarkan pendekatan Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta. dan Partisipasi Masyarakat spasial. Buku ini bertujuan untuk Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak memberi panduan bagi Kementerian Kampung, Administrasi Pelayanan Masyarakat Kampung, dan Panduan Dalam Negeri dan para pemangku Asasi Manusia Penyusunan Peraturan Perundangan kepentingan pembangunan, Kemitraan melaksanakan evaluasi di Kampung. terutama dalam hal pemekaran menyeluruh atas implementasi Daerah Otonom Baru. Dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Memahami Reformasi Layanan menyajikan analisis dan kriteriaManusia atau RANHAM 2004-2009, Publik untuk mengkaji tingkat pelanggaran kriteria yang memadai, diharapkan Publikasi ini menghubungkan pemekaran daerah-daerah otonom hak asasi manusia di Indonesia. baru tidak hanya dilaksanakan untuk pandangan tentang kekuasaan Hasil evaluasi ini juga memberikan memenuhi kepentingan-kepentingan dan kewenangan dengan budaya rekomendasi-rekomendasi untuk tradisional adiluhung Yogyakarta. politik kelompok tertentu saja. implementasi RANHAM 2010-2014.

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L PENCAPAIAN-PENCAPAIAN PENTING TAHUN 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

Dalam budaya adiluhung, birokrasi berupaya mempertahankan supremasinya sambil memenuhi tuntutan akan percepatan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Buku ini menunjukkan bagaimana otoritas penyedia layanan publik dapat melaksanakan tugas mereka dan memenuhi harapan masyarakat, dan bagaimana kepercayaan publik pada pemerintah dapat dipulihkan. Komitmen pada Hak Asasi Manusia Untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2009-2014, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 23/2011, yang berisi pedoman perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Kemitraan dan koalisi masyarakat sipil memantau implementasi RANHAM pada tahun pertama setelah ditetapkan, dan buku ini berisi laporan-laporan berkaitan dengan empat instrumen hak asasi manusia internasional: Konvensi Perlindungan terhadap Pekerja Migran dan Keluarga mereka, Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Statuta Roma. Pembangunan Agroforestri di Papua Rangkaian publikasi ini merupakan panduan untuk persiapan dan implementasi agroforestri berkelanjutan yang berorientasi pasar untuk pengembangan

masyarakat. Delapan buku dalam koleksi ini meliputi: Teknik Persemaian dan Perbanyakan Tanaman, Produksi Agroforestry, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, Pembuatan Pupuk dan Pestisida Organik, Pengelolaan Paska Panen, Pelembagaan, Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga, dan Kewirausahaan. Alokasi Kursi DPR kepada Provinsi dan Pembentukan Daerah Pemilihan Dengan melibatkan masyarakat dalam mendiskusikan isu-isu ini, diharapkan DPR dan pemerintah mau mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar kepentingan politik partai yang sempit; dan berpikir lebih tentang dampak-dampak hal ini pada masa depan demokrasi di Indonesia. Penyiksaan di Bumi Cendrawasih Penelitian ini menunjukkan bahwa penyiksaan masih banyak terjadi di bumi Papua, yang dilakukan oleh para penegak hukum, baik selama proses penahanan dan penyidikan oleh polisi, penahanan oleh kantor kejaksaan, dan di penjara oleh para sipir. Studi merekomendasikan perlunya memberikan pendidikan dan bantuan hukum dan hak asasi manusia agar masyarakat menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang dilindungi oleh konstitusi.

19

Orang Kampung Melawan Korupsi Buku ini merupakan koleksi pengalaman nyata orang-orang yang telah mengambil tindakan nyata dalam memberantas korupsi, alih-alih hanya melihat masyarakat mereka dirusak oleh korupsi. Buku ini disusun oleh Kemitraan bersama 15 mitra lokal: UBINUS Jakarta, MTI Jakarta, PuKat UGM Yogyakarta, Gasak Aceh, Sahdar Medan, Lakpesdam NU Sumatra Utara, Walhi, Lembaga Titian Pontianak, Raca Institute Jakarta, KP2KKN Jawa Tengah, Sidak Yogyakarta, Punden Nganjuk, LPS HAM Sulawesi Tengah, LBH Makassar dan LBH Kendari. Untuk melihat daftar seluruh publikasi kami tahun 2012, silahkan membuka halaman 68.

20

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN TINJAUAN PROGRAM 2012

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L TINJAUAN PROGRAM 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

TINJAUAN PROGRAM 2012 01

Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Kenegaraan

02

Desentralisasi, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Layanan Publik

03

Hak Asasi, Peradilan dan Anti Korupsi

04

Pemberdayaan Masyarakat Sipil (dan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka)

05

Pemberantasan Kemiskinan dan Tata Kelola Ekonomi

06

Tata Kelola Lingkungan yang Berkelanjutan

21

22


[PROGRAM] 01

tata kelola pemerintahan demokratis & kenegaraan Kemitraan percaya bahwa pembaruan tata pemerintahan harus berujung pada demokrasi yang terkonsolidasi. Demokrasi semacam ini jauh dari sekedar prosedural, tetapi bersifat representatif dan mengakomodasi aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai hal ini kami telah bekerja keras meningkatkan partisipasi perempuan, mereformasi perilaku partai-partai politik, dan meningkatkan kapasitas institusi-institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, KPU – suatu misi yang semakin mendesak karena pemilu tahun 2014 sudah kian dekat.

Membuka kesempatan/ jalan bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan para pembuat kebijakan merupakan salah satu cara untuk membuat pemerintah lebih responsif. Kemitraan bekerjasama dengan anggota parlemen terpilih untuk lebih efektif menjangkau kinerja masing-masing konstitusi terkait dan untuk lebih menyalurkan aspirasi rakyat. Proyek ini merupakan bagian dari kompenen Program Representasi Chemonics yang didanai oleh USAID. Upaya Kemitraan untuk menarik dan mendukung keterlibatan substansial perempuan dalam proses politik, tidak hanya sekedar memenuhi kuota 30 persen untuk partai-partai politik, mencakup juga pengembangan kepemimpinan dan rasa percaya diri pada calon-calon anggota partai politik. Untuk mendukung partisipasi perempuan yang lebih besar dalam partai politik, kegiatan-kegiatan kami difokuskan pada pengembangan sebuah model kepemimpinan dan pembentukan Pusat Pengelolaan Pengetahuan serta forum untuk mendorong saling dukung antar kolega

“Program-program Kemitraan sangatlah relevan dan berkontribusi besar pada penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Pendekatan mereka begitu menyeluruh: menghubungkan para penyusun kebijakan dengan partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan. Selain itu, gagasan-gagasan kebijakan dan saran yang diusulkan sangat kontekstual dan relevan dengan konteks Indonesia. Kemitraan telah menciptakan transformasi pengetahuan yang luar biasa bagi para aktivis dan pelaku demokrasi dan pemilu di Indonesia”. Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem.


bagi para perempuan dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan kepemimpinan mereka. Di Bali, Bali Sruti mengadakan pelatihan bagi para politisi perempuan dari enam partai politik utama di Bali, yang jumlahnya mencapai lebih dari 540 orang. Sejauh ini sudah 168 orang menerima pelatihan, 38 dari Golkar dan 130 dari PDIP yang merupakan partai terbesar di Bali. Sekolah-sekolah Demokrasi telah sukses diselenggarakan di tiga lokasi sampai akhir 2012 −Aceh, Kalimantan dan Papua - dan kampanye ekstensif telah diluncurkan untuk menarik orang-orang paling cemerlang dan mereka yang terbaik dari keempat pilar demokrasi: pemerintah, kalangan dunia usaha, masyarakat sipil dan partai politik. Tengah diupayakan agar lebih banyak lagi kaum perempuan terlibat dalam sekolah ini. Sampai saat ini perempuan yang berpartisipasi baru mencapai 38 persen dari seluruhnya 618 peserta di ketiga sekolah. Ujian akhir diselenggarakan secara simultan pada bulan Desember kecuali untuk Papua yang diundur satu minggu karena situasi keamanan yang tidak kondusif.

“Kemitraan memberi kami pengetahuan baru dan jejaring yang sangat baik bagi program kami. Melalui jejaring baru ini, kami belajar banyak hal dan berbagi pengalaman antar para anggota Kemitraan” Julieta, Direktur Eksekutif Kaukus, Politik Perempuan Timor Leste.

23

24


[PROGRAM] 02

desentralisasi, reformasi birokrasi, & tata kelola layanan publik Di bawah desentralisasi pemerintah provinsi di Indonesia telah bertambah jumlahnya dengan cepat, lebih cepat daripada penyusunan kerangka hukum untuk mengatur mereka, dan lebih cepat daripada tersedianya kapasitas sumber daya manusia untuk mengelolanya. Karena itulah dukungan Kemitraan dalam bidang ini difokuskan pada upaya memperbaiki peraturan perundangan yang kompleks dan saling tumpang tindih dan mengembangkan personilpersonil terampil untuk memberikan layanan publik dasar. Desain Besar Penataan Daerah kami telah menjadi acuan dasar yang diterima untuk struktur provinsi Indonesia di masa depan, dan telah mendorong amandemen atas Undang-undang No. 32/2004. Untuk menindaklanjuti ini dan mendukung implementasi desain ini, Kemitraan menyelenggarakan beberapa lokakarya bersama Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan parameter dan indikator-indikator pemekaran daerah otonomi baru dengan mempertimbangkan faktor-faktor geografis, demografis, pertahanan dan keamanan, maupun faktor-faktor ekonomi, sosial dan budaya.


“Kemitraan mengembangkan sebuah jejaring pasca konflik CEWER di Belu. Program melatih dan mendorong masyarakat kami untuk menangani masalah ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah dan menginspirasi kami untuk mengungkapkan ketidakpuasan kami dengan lebih efektif. Sekarang kami memiliki Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Belu, yang menggunakan mekanisme kerja CEWER.” Anato Moreira.

25

26


Pemerintah pusat mengalokasikan dana bagi setiap provinsi, tetapi tidak ada peraturan perundangan yang mengatur penggunaan dana ini sehingga laporan keuangan menjadi tidak beraturan. Untuk memperbaiki manajemen anggaran provinsi, Kemitraan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal di Kementerian Dalam Negeri mengembangkan tiga Permendagri yang mengatur prosedur rapat kerja gubernur, struktur organisasi dan panduan-panduan operasional melalui serangkaian diskusi yang melibatkan akademisi dan ahli. Manajemen keuangan yang efektif merupakan sesuatu yang penting bila kita ingin agar manfaat alokasi anggaran dapat benar-benar dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan. Ketiga perangkat hukum ini merupakan bagian dari isu yang dalam Analisis Kesenjangan yang kami lakukan pada tahun 2011 teridentifikasi sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk memperbaiki ketidakadilan sosial di provinsi-provinsi yang terpencil. Peningkatan pelayanan publik merupakan tujuan utama dari reformasi birokrasi. Kemitraan melalui Program Kinerja mencoba untuk membangun kapasitas masyarakat sipil untuk meminta adanya administrasi pada pelayanan publik yang lebih berstandar tinggi. Program kerja menerapkan standar minimum pelayanan publik dan mempublikasikannya secara nasional. Beberapa kawasan di nusantara rawan konflik, terutama daerahdaerah perbatasan yang sensitif: Kemitraan melanjutkan proyek CEWERS yang sukses di kawasan pasca konflik termasuk di Kupang, Poso, Ambon, dan Belu sebagai bagian dari program


Bantuan untuk Masyarakat Pengungsi Internal yang didukung oleh Uni Eropa. Program ini selesai pada bulan Januari tahun 2013 dan meninggalkan jejaring-jejaring multi pemangku kepentingan yang membantu meningkatkan kapasitas para aktivis perdamaian setempat untuk mempengaruhi kebijakan di daerah-daerah yang sensitif ini. Bidang sensitif lain yang perlu mendapat perhatian khusus adalah wilayah-wilayah perbatasan Indonesia, di mana rasa ketidakadilan dan peningkatan mobilitas penduduk potensial menimbulkan konflik. Kemitraan bekerja bersama BNPP mengembangkan keempat pilar dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yakni kementerian-kementerian, instansi terkait, akademisi dan kalangan dunia usaha. Tahun 2012 Kemitraan menjalin kerjasama dengan Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi (Centre for Community and Economic Empowerment/C−Force) untuk mengembangkan sebuah forum organisasi masyarakat sipil untuk pengelolaan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur. Kualitas kepemimpinan juga telah menjadi salah satu prioritas dalam upaya reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Kemitraan dan Kantor Wakil Presiden mempromosikan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui program Initiatives for Public Sector Reform (Inspire) atau Prakarsa Reformasi Sektor Publik. Salah satu penekanan pada program ini adalah mendorong para pejabat tinggi untuk menjadi penggerak perubahan pada instansi mereka masing-masing.

27

28


Pemberantasan korupsi di Indonesia perlu difokuskan pada pengadaan, yang menurut data dari lembaga-lembaga anti korupsi telah menyebabkan sekitar 20-30 persen dari anggaran nasional menguap. Dengan sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement) kami berharap anggaran yang potensial menguap ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan dan memberikan layanan-layanan sosial untuk

mengurangi kemiskinan. Kemitraan telah mempromosikan sistem pengadaan berbasis elektronik dalam beberapa tahun terakhir ini dan tahun 2012 kami bekerjasama erat dengan pemerintah-pemerintah di Papua dan Papua Barat, di mana pengadopsian sistem ini tertinggal jauh dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi-provinsi terpencil ini selalu harus berhadapan dengan masalah sumber daya manusia yang sangat terbatas, sehingga kami membangun sebuah pusat pelatihan, di samping


[PROGRAM] 03

hak asasi, peradilan, & anti korupsi Dalam dasawarsa lalu korupsi pada birokrasi negara telah menjadi fokus dari banyak program Kemitraan, dan pada tahun-tahun terakhir ini kami memberi penekanan pada upaya pengembangan kegiatan yang memberi pengakuan dan penghargaan terhadap integritas. Saat ini Kemitraan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengimplementasikan sebuah program yang disebut Reform the Reformers (Pembaruan Para Pembaharu) yang didanai oleh AusAID. Program ini mencakup tugas besar menganalisis fungsi-fungsi dan beban kerja resmi seluruh kementerian dan lembaga. Program merupakan bagian dari dukungan Kemitraan bagi Kementerian PAN-RB dalam upaya membangun kawasan integritas atau kawasan-kawasan yang bebas dari korupsi. Tujuan akhir program adalah membentuk pulau integritas di setiap kementerian atau lembaga terkait.

model badan pengadaan berbasis elektronik di Kabupaten Keerom dan Kaimana. Dalam pengadaan selalu ada dua pihak: pembeli (pemerintah) dan penyedia barang dan jasa (dunia usaha). Kemitraan juga menjalin kerjasama dengan masyarakat dunia usaha dalam memperbaiki proses pengadaan dan melanjutkan kerja dengan SIEMENS dalam kegiatan anti korupsi mereka yang difokuskan pada advokasi pengadaan yang lebih transparan. Beberapa seminar diselenggarakan untuk memperkenalkan sistem pengadaan elektronik kepada para penyedia barang dan jasa, dan sebuah koalisi anti korupsi sektor swasta telah dibentuk untuk mendorong aksi-aksi anti korupsi dan tata kelola perusahaan yang baik.

29

30


Dunia Usaha Mendukung Reformasi Birokrasi di Indonesia Inefisiensi dan korupsi masih menjadi penghalang besar bagi dunia usaha di Indonesia menurut Sofjan Wanandi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Sofjan berbicara dalam Kuliah Kemitraan, Upaya dan Tantangantantangan dalam Reformasi Birokrasi. ‘Inefisiensi telah membuat Indonesia ditempatkan di tingkat terbawah pada peringkat Bank Dunia dalam hal kemudahan berbisnis. Pada tahun 2012 kita berada pada peringkat ke-129 dan untuk tahun 2013 kita berada di peringkat 128.’ Berkaitan dengan korupsi, Sofjan berpendapat bahwa Indonesia telah berada pada situasi kritis yang membutuhkan langkah-langkah perbaikan yang luar biasa. Korupsi telah terjadi secara merata di daerah, terutama dalam penyusunan dan alokasi anggaran di daerah, penerbitan ijin-ijin usaha, pengadaan barang dan jasa, serta dalam penyusunan peraturan perundangan.

‘Reformasi birokrasi merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembaruan ekonomi dan politik, karena reformasi birokrasi adalah langkah pertama yang dibutuhkan untuk memperbaiki banyak hal di negara ini, yang salah satunya adalah menciptakan iklim berbisnis yang sehat dan kondusif,’ katanya. ‘Jika birokrasi transparan, adil, bersih dan profesional, orang-orang bisnis tidak akan dapat memberi suap.’ Sofjan mengatakan bahwa masyarakat dunia usaha siap bekerjasama dan terlibat dalam proses reformasi. Sampai sekitar akhir Desember 2012, TIRI (mitra kami dalam program-program integritas) telah memperluas jaringan perguruan tinggi mitra melalui jejaring IEN Indonesia menjadi 109 anggota. Kemajuan terakhir yang dicapai oleh I-IEN adalah penyelesaian enam modul pembelajaran integritas untuk melengkapi kurikulum anti korupsi yang telah dimulai oleh Dewan Kementerian Pendidikan untuk Pendidikan Tinggi. Bersama beberapa instansi pemerintah, akademisi dan beberapa organisasi masyarakat sipil lain, TIRI mengembangkan sebuah modul pelatihan


dasar bagi para petugas integritas yang telah diadopsi dan dipakai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kapasitas para staf pengawas internal – ada lebih dari 4.000 orang di berbagai kementerian.

pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan untuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK. Peraturan ini dirancang untuk mempermudah para importir kayu utama seperti Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa memenuhi persyaratan yang mereka tetapkan sendiri berkaitan dengan legalitas kayu-kayu yang mereka beli.

Uji coba pelatihan integritas ini akan dilaksanakan pada awal tahun 2013 dengan gelombang pertama akan melibatkan 24 pejabat pengawas internal dari Kementerian Perdagangan.

Kemitraan, bersama para mitra kami, telah mengkaji berbagai instansi pemerintah di luar Kementerian Kehutanan, yang terlibat dalam proses verifikasi kayu, termasuk Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Nasional Republik Indonesia, dan pemerintah daerah. Kami akan terus memantau dampak SVLK karena banyak hal bergantung pada implementasi dan penegakan sistem ini.

Sektor lain yang juga paling banyak terkena dampak korupsi adalah perdagangan kayu, di mana menurut data Interpol, pembalakan kayu liar dapat mencapai nilai 8 milyar dolar AS dalam satu tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional yang kian meningkat akan kayu yang sumbernya legal,

31

32


[PROGRAM] 04

pemberdayaan masyarakat sipil (& tata kelola pemerintahan yang terbuka) Sejak awal Kemitraan telah bekerja bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil – mereka memberikan ‘tekanan dari luar’, yang perlu untuk mendorong proses reformasi. Partisipasi mereka juga sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundangan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selama tahun 2012 program-program Kemitraan dilaksanakan dalam kerjasama dengan lebih dari 90 organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia.

“Diskusi publik tentang Advokasi Kebijakan Alokasi Anggaran RAPBK Kota Banda Aceh yang diadakan pada tanggal 16 Desember 2012 sangat bermanfaat bagi saya. Saya dapat melihat anggaran dan mengkritisi seberapa banyak anggaran yang dialokasikan untuk program-program peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, saya dapat menilai apakah anggaran sudah responsif gender, sudah mempertimbangkan penganggaran yang proporsional bagi kaum perempuan.” Cut Risma Ani, Kota Banda Aceh.

Kegiatan-kegiatan kami di bawah proyek SIAP yang didukung USAID bekerja bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menuntut akuntabilitas pemerintah – terutama dalam memantau anggaran. Ini mendukung tujuan kami untuk membantu memberikan tekanan dari luar – dengan memberdayakan warga masyarakat untuk memantau perilaku administrasi publik. Program ini mengupayakan peningkatan kapasitas dalam kesadaran akan anggaran bagi kelompok-kelompok masyarakat – terutama kelompok perempuan


“Diskusi publik tentang Advokasi Kebijakan Alokasi Anggaran dalam RAPBK Kota Banda Aceh yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2012 sangatlah baik karena berhasil membeberkan beberapa perubahan dalam alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Sekarang mereka tahu bahwa kami berusaha mengamankan anggaran.” Maslina, Gampong Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh.

sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuanpertemuan Musrenbang yang menentukan bagaimana belanja pembangunan dialokasikan. Kelompok sasaran lain adalah para wartawan yang diharapkan dapat menyelidiki pengeluaran pemerintah – atau penyelewengan dalam pengeluaran. Lebih dari 90 persen dari siswa-siswi yang mengikuti pendidikan jurnalisme investigatif merasa bahwa pelatihan dalam pemantauan anggaran ini sangat berguna dan telah membuka wawasan mereka.

Program lain yang difokuskan pada organisasi masyarakat sipil adalah proyek IKAT– yang juga didanai USAID, dan merupakan program internasional Kemitraan pertama. Konferensi Tahunan Kedua IKAT-US diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juni tahun 2012, dan mendiskusikan lima bidang tematik: 1) pemilu dan partisipasi politik, 2) media yang independen dan kebebasan informasi, 3) membangun perdamaian dan resolusi konflik, 4) transparansi dan akuntabilitas, dan 5) pemantauan dan advokasi hak asasi manusia. Sekitar 75 peserta dari sembilan negara hadir pada forum organisasi masyarakat sipil ini untuk berbagi pengalaman, strategi advokasi, praktik-praktik yang baik, pembelajaran yang telah didapat dan untuk meningkatkan kerjasama dalam program-program di masa depan. Para pembicara meliputi: Peneliti Rekan dari Universitas Nasional Singapura, Dr. Michael J. Montesano, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Bachtiar Effendy, dan Penasihat Senior bidang ASEAN dan Hak Asasi Manusia pada Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (Human Rights Working Group/HRWG), Yuyun Wahyuningrum.

33

34


“Kami sepenuhnya mendukung Kemitraan dan SSS Pundi Sumatra dalam melaksanakan program PNPM Peduli untuk mendukung masyarakat Suku Anak Dalam, terutama dalam mengusulkan permukiman tetap dan memfasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan. Komitmen pemerintah ditandai dengan penandatanganan sebuah Nota Kesepahaman antara Kemitraan dan SSS Pundi Sumatra, di mana kami akan mendukung Suku Anak Dalam dengan memberikan sebuah kawasan seluas 100 hektar.” Adi Gunawan, Bupati Dharmasraya, Sumatra Barat.


[PROGRAM] 05

pemberantasan kemiskinan & tata kelola ekonomi Kemitraan meyakini bahwa kemiskinan adalah salah satu isu tata kelola pemerintahan karena penyelenggaraan layanan-layanan dasar seperti layanan kesehatan dan penyaluran beras gratis sangat berarti bagi kaum miskin. Masyarakat Indonesia yang paling miskinlah yang paling merasakan akibat negatif dari manajemen anggaran dan sumber daya yang tidak kompeten atau tidak efisien.

Menjangkau anggota-anggota masyarakat yang paling membutuhkan bantuan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi program-program pemberantasan kemiskinan, tetapi PNPM Peduli telah memperlihatkan hasil-hasil nyata dengan menjadikan warga masyarakat Indonesia yang paling rentan sebagai sasaran, terutama komunitas masyarakat asli, para pengidap HIV/AIDS, anak-anak jalanan, dan para korban perdagangan manusia. Kegiatan program di 13 provinsi

difokuskan pada akses terhadap layanan dasar seperti memberikan layanan kesehatan ke daerah-daerah terpencil dan menyediakan pendidikan dan pelatihan alternatif untuk memberi masyarakat akses pada mata pencaharian. Kemitraan menjadi salah satu mitra koordinator yang bekerja di tingkat nasional untuk mengimplementasikan proyek-proyek ini dalam kerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lokal di 27 kabupaten di seluruh Indonesia.

35

36


PNPM PEDULI MEMBANTU MELATIH DAN MEMPERSIAPKAN PARA BIDAN DI DESA-DESA TERPENCIL Elyse Kahania 54, telah menjadi bidan selama 21 tahun di Desa Lawe. Dengan dukungan program PNPM Peduli, dia memperoleh pelatihan dan suplai alat-alat kesehatan: “Dengan bantuan PNPM-Peduli kami mendapat pelatihan dan peralatan-peralatan yang sangat kami butuhkan. Sekarang kami dapat menangani proses persalinan dengan aman tanpa harus pergi ke Desa Koja,” kata dia. Program ini membuat Elyse kini mampu membantu persalinan dengan sarung tangan yang bersih dan gunting-gunting bedah yang steril. Menurut Elyse hal ini sudah membawa perubahan besar: “Para ibu yang akan melahirkan menjadi lebih nyaman dan santai, karena mengetahui bahwa luka mereka akan dirawat dengan baik berkat obat-obatan yang disediakan melalui program ini. Mereka sekarang biasanya sudah bisa berjalan hanya dalam waktu dua hari saja, sementara sebelumnya seringkali terjadi komplikasi yang membuat proses penyembuhan menjadi jauh lebih lambat.” Habel adalah seorang dukun tradisional yang mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan alamiah untuk menyembuhkan orang sakit, dengan menggunakan ramuan-ramuan dan doa-doa khusus. ‘Saya bahkan pernah menyembuhkan tangan orang yang terluka parah akibat terkena sabetan clurit. Doa-doa saya dapat membuat perdarahan yang dialami orang itu berhenti,’ jelas Habel.

Di Lawe Habel dikenal sebagai bidan ‘sakti’ dan ia memiliki caranya sendiri dalam menolong persalinan. Pertama dukun ini mengolesi perut ibu yang akan melahirkan dengan ramuan khusus, kemudian membacakan mantra dalam bahasa Kaili “pergilah ke sana ke mari, keluarlah” untuk mendorong agar bayi cepat lahir. Setelah menerima pelatihan selama enam bulan, Habel saat ini membantu Elyse menolong kelahiran bayi karena sang bidan resmi datang hanya tiga bulan sekali untuk mensosialisasikan Keluarga Berencana.

“Sebelum PNPM-Peduli datang ke desa kami, tidak ada perempuan yang ikut ambil bagian dalam forum perencanaan pembangunan. Bapak Kepala Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain mengatakan bahwa dalam forum di tingkat dusun para ibu hanya membantu membuatkan kopi. Untuk mengatasi masalah ini, PNPM Peduli mulai dengan meningkatkan kapasitas kaum perempuan, dengan melibatkan mereka dalam kerja-kerja pengolahan makanan dan menenun. Setelah ini kami berhasil membentuk koperasi perempuan, Koperasi Permata Hati, pada bulan Maret tahun 2012. Koperasi ini sekarang melindungi ekonomi para anggota, membuat mereka tidak tergantung pada suami mereka.” Sanipah, Ketua Koperasi Perempuan Permata Hati, Batu Jangkih, Lombok Timur.


MEMBANTU KELOMPOK MINORITAS MENGAKSES PENDIDIKAN “Saya sangat lega dan bangga” kata seorang guru yang bekerja bersama komunitas Suku Anak Dalam (SAD) mengajarkan kemampuan baca-tulis dasar bagi anak-anak mereka. Setelah lebih dari satu tahun ikut belajar secara informal di hutan, 20 anak penduduk asli akhirnya diterima dan secara resmi terdaftar di sekolah negeri setempat. Pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012, para orang tua murid dengan bangga mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah dasar setempat – suatu tonggak bersejarah, karena selama bertahun-tahun anakanak ini tidak diterima di sekolah umum karena adanya diskriminasi terhadap Suku Anak Dalam, suku asli minoritas yang tinggal di Sumatra Barat dan Jambi. Tahun 2011, Kemitraan bersama SSS-Pundi mulai menjalin kerjasama dengan komunitas SAD, sebagai wujud dari kepedulian terhadap perjuangan mereka untuk bertahan hidup di tengah marjinalisasi hebat yang mereka hadapi. Komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar mereka menganggap orang-orang SAD sebagai kelas terendah dari masyarakat, dan menyebut mereka sebagai “Orang Kubu”, artinya orang yang bodoh dan kotor. SSS Pundi, dengan dukungan PNPM Peduli, memfasilitasi akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan bagi anak-anak, air bersih, layanan kesehatan rutin, dan penghidupan melalui pertanian.

37

Kemitraan juga bekerja di beberapa desa di Papua untuk mengembangkan penghidupan dan mata pencaharian warga serta membangun keamanan pangan. Proyek ini difokuskan pada pengembangan model-model agroforestri di beberapa kampung di Papua dan Papua Barat. Kemitraan menandatangani sebuah Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi di tingkat kampung melalui peningkatan manajemen lahan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Mimika, Kaimana dan Keerom. Proyek difokuskan pada pembangunan kampung sebagai unit tata kelola pemerintahan terkecil dan membantu mengembangkan mata pencaharian alternatif dengan mendukung para petani melalui pelatihan dalam hal produksi, manajemen keuangan dasar dan akses pada pasar untuk produk-produk mereka. Walaupun dititikberatkan pada komoditas pangan dan tanaman obat, kegiatan dilengkapi juga dengan tanaman jangka panjang seperti jati dan coklat untuk membangun ketangguhan ekonomi.

38


[PROGRAM] 06

tata kelola lingkungan yang berkelanjutan Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan selama ini hanya difokuskan pada ekstraksi dan eksploitasi hasil hutan dan ini telah menyebabkan penggundulan hutan dan kehancuran kawasan hutan di Indonesia. Di samping memicu konflik sosial karena hilangnya hak-hak masyarakat asli dan masyarakat setempat atas kawasan hutan, kebijakan dan manajemen perhutanan terbukti tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tingal di dalam dan sekitar hutan. Hampir 10,2 juta warga dari 48,8 juta penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan hidup di bawah garis kemiskinan.

Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 16.760 desa yang berada di dalam dan sekitar hutan, atau 52,6 persen dari jumlah keseluruhan desa yang ada di Indonesia. Data terakhir dari Roadmap Kepemilikan Hutan tahun 2011, memperlihatkan bahwa 31.957 desa memiliki interaksi dengan hutan dan 71,06 persen dari desa-desa tersebut bergantung pada sumber-sumber daya hutan untuk penghidupan warga mereka.


“Saya sangat berterima kasih kepada LSM Gemapala yang telah membantu meningkatkan sumber daya manusia di kampung kami dan mendorong kemandirian sosial-ekonomi melalui Kooperasi Perempuan dan Kelompok-kelompok Pertanian Organik, serta memberikan pengetahuan tentang pelestarian dan pengelolaan hutan. Kini kami memahami peraturan-peraturan perundangan terkait hutan yang dikeluarkan pemerintah, dan semoga Kampung Baru dapat menjadi model bagi kampung-kampung lainnya.” H. Asban Aheek, Kepala Kampung Baru-Kokas

39

40


Untuk mendorong peningkatan tata kelola pada sektor ekonomi dan lingkungan hidup, Kemitraan memulai Program Tata Kelola Perhutanan pada tahun 2007. Program ini terus mendukung kerjasama multi-pihak dalam pengembangan manajemen sumber daya yang lebih adil, dan kerjasama antara pemerintah, kelompok masyarakat, universitas, dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun dan melindungi penghidupan warga masyarakat Indonesia yang paling miskin. Program tata kelola perhutanan Kemitraan aktif di beberapa kabupaten di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Program ini dilengkapi dengan advokasi di tingkat pusat, dengan diterbitkannya 10 peraturan perundangan baru, di samping 65 peraturan daerah yang berkaitan dengan tata kelola hutan. Di tingkat nasional Kemitraan juga mendukung Kelompok Kerja Pemberdayaan yang anggotanya berasal dari Kementerian Kehutanan, masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha.


Salah satu cara yang kami gunakan untuk membantu masyarakat asli yang tinggal di hutan adalah dengan melindungi akses mereka pada lahan-lahan adat. Kemitraan mendukung 17 organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat dalam mendorong pembaruan roadmap sistem kepemilikan hutan. Rancangan roadmap telah didiskusikan bersama para pemangku kepentingan dan akan menjadi landasan bagi kebijakan baru. Peningkatan pengelolaan kawasan hutan dan perlindungan akses masyarakat asli akan membantu mencegah konflik dan mengamankan penghidupan melalui pengakuan hak-hak adat atas lahan mereka. Selama tahun 2012 Kemitraan juga berupaya mempercepat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Based Forest Management/CBFM) bersama Direktorat Bina Perhutanan Sosial dari Kementerian Kehutanan menyelenggarakan diskusi-diskusi meja bundar yang melibatkan instansi terkait, kelompok-kelompok masyarakat dan donor untuk memperluas pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia. Kemitraan juga membantu menyusun perangkat-perangkat perundangan baru untuk memperjelas perijinan untuk kawasan seluas 40.000 hektar di 17 kabupatan tempat program saat ini

41

diimplementasikan. Setidaknya 40.000 keluarga, termasuk para janda miskin, atau sekitar 160.000 penerima manfaat telah dijangkau melalui prakarsaprakarsa CBFM ini. Program tata kelola perhutanan ini dilaksanakan di lapangan melalui Yayasan Komunitas, yang menjadi forum multi pemangku kepentingan yang berharga di tingkat lokal, yang dapat mendudukkan pemerintah dan masyarakat sipil secara bersama-sama dalam reformasi kebijakan yang dipimpin komunitas. Prakarsa-prakarsa ini didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia. Kemitraan bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperluas kawasan yang diperuntukkan bagi Hutan Rakyat menjadi lebih dari 4.636,17 hektar, yang secara langsung akan memberi manfaat bagi sekitar 8.400 rumah tangga. Ini dapat terwujud berkat kerjasama erat dengan para penyusun kebijakan pemerintah setempat dalam meningkatkan akses warga yang tinggal di hutan pada penghidupan.

42

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN OPERASIONAL KEMITRAAN TAHUN 2012

operasional kemitraan tahun 2012

KEMITRAAN MENCAPAI TINGKAT PRESTASI YANG LEBIH TINGGI Sebagai bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan proses bisnis secara berkesinambungan, kami merevisi dan memperbaiki panduan kebijakan, tujuan-tujuan kualitas, 38 prosedur tetap dan 63 dokumen pendukung seperti instruksi kerja, pedoman, standar-standar, format dan template-template. Berkat upayaupaya ini kami berhasil memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari SAI Global. Selain itu, pada pertengahan tahun 2012, Kemitraan menerima Penghargaan Manajemen dari PPM Jakarta, untuk inovasi, prestasi, pengembangan model bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik. Dua penghargaan ini mencerminkan pertumbuhan dan konsolidasi lembaga kami, dan menjadi pengakuan independen akan kapasitas kami, di luar referensi positif yang diberikan oleh mereka yang telah bekerjasama erat dengan kami.

Pada tahun 2012 Kemitraan mengimplementasikan program dengan total anggaran mencapai AS $ 14, sekitar 40 persen lebih tinggi dari tahun 2011. Ini rekor baru dalam sejarah kami, jumlah dana tertinggi yang pernah kami salurkan dalam waktu satu tahun. Rasio biaya program terhadap biaya operasional adalah 92 persen:8 persen. Angka 8 persen untuk biaya operasional ini jauh lebih rendah dari tolok ukur 13-16 persen bagi organisasi-organisasi serupa. Jumlah keseluruhan dana yang diterima pada tahun 2011 adalah AS $ 10,22 juta yang merupakan kontribusi dari berbagai donor, termasuk kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, badan-badan internasional dan negara-negara donor. Kemitraan juga telah mengelola programprogram regional di Asia Tenggara melalui IKAT (Inisiatif Kemitraan Asia Tenggara) yang didanai USAID dan melibatkan para mitra regional dari Malaysia, Timor Leste, Filipina, Kamboja dan Indonesia, bukti lebih lanjut bahwa para donor telah mempercayai kemampuan Kemitraan dalam mengelola secara efektif dana-dana besar dan program-program yang lebih kompleks.

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L OPERASIONAL KEMITRAAN TAHUN 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

Di bawah ini daftar kontribusi donor dari tahun 2000-2012 yang jumlah keseluruhannya mencapai AS $ 112.705.649. KONTRIBUSI DONOR TAHUN 2000-2012: $ AS 112.705.649 Belanda

34,254,882

Uni Eropa

13,631,170

Norwegia

10,324,848

Inggris

8,943,190

Swedia

7,353,799

Denmark

5,468,728

Jepang

4,511,940

Australia

4,084,312

UNDP

2,459,736

Selandia Baru

2,164,205

UNODC

1,239,894

Finlandia

798,432

Kanada

747,459

Amerika Serikat

597,812

AXIS

552,979

Bank Dunia

530,000

RTI International

418,316

Siemens AG

397,544

CLUA

371,208

University of Colorado

352,566

The Asia Foundation

266,366

Chemonic International Inc.

245,127

Ford Foundation

202,033

Donor-donor lain *

1,090,033 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

* Donor-donor lain meliputi Swiss, Spanyol, Perancis, Korea, Bank Dunia, IOM, the University of Sydney (2000-2010) dan dana-dana internal.

43

44

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN OPERASIONAL KEMITRAAN TAHUN 2012

MEMPERTAHANKAN KUALITAS DALAM PENGADAAN Tahun 2012 pembelian barang dan jasa meningkat 60 persen dari tahun sebelumnya. Walaupun ada peningkatan volume kerja yang sangat tinggi, kami berhasil mempertahankan standar kualitas dan kepatuhan yang tinggi. Membuat perjanjian jangka panjang dengan para pemasok telah membantu meningkatkan mutu dan ketepatan waktu dalam mendukung layanan-layanan kami.

DATA-DATA PENGADAAN

2012

2011

2010

Total pengadaan

$ 1,544,895

$ 963,060

$ 488,578

Total jumlah perintah pembelian

522

377

255

Rata-rata besar perintah pembelian

$ 3,065

$ 2,569

$ 1,971

Total jumlah pemasok

272

209

159

Jumlah staf pengadaan

1

1

1

PENINGKATAN TI Kami telah mengupayakan beberapa peningkatan pada infrastruktur teknologi informasi (TI) dan perangkat lunak kami selama tahun 2012. Perbaikan-perbaikan tersebut telah memberi tingkat keamanan yang lebih tinggi dan kemampuan yang lebih besar untuk mengakses data dari luar kantor. Kami telah memperbaiki efisiensi perangkat keras kami dengan menerapkan sistem Virtualisasi Perangkat Keras dan menambah kecepatan akses internet. Para staf TI juga telah diberi fasilitas untuk bekerja dari luar kantor dan dari rumah, suatu kebijakan baru yang mulai diterapkan tahun 2013, sementara mereka tetap melayani kegiatan operasional kami.

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L OPERASIONAL KEMITRAAN TAHUN 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

REVITALISASI STRUKTUR DAN SUSUNAN STAF Rencana Strategis lima tahun Kemitraan, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012, menuntut adanya restrukturisasi organisasi dan revitalisasi strategi sumber daya manusia kami. Proses perubahan dimulai pada awal tahun 2012 dengan mendefinisi ulang struktur, peran dan pembagian kerja dalam lembaga, menempatkan staf yang ada dalam struktur yang baru dan merekrut staf baru untuk mengisi posisi-posisi yang masih tersisa. Proses ini sekarang telah selesai dan Kemitraan telah mengangkat dua direktur program baru, empat penasihat senior, tujuh manajer program dan tiga manajer baru untuk bagian operasional kami: manajer hibah, manajer teknologi informasi, dan manajer sumber daya manusia, yang sebagian besar berasal dari kandidat internal. Kami juga mengadakan retret untuk membangun kerjasama tim pada awal tahun 2012 demi menjamin agar semua orang memahami proses restrukturisasi dan mempunyai kesempatan untuk menyampaikan umpan balik, seperti dimandatkan dalam Rencana Strategis. Kemitraan selanjutnya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi staf dalam beberapa keterampilan yang teridentifikasi antara lain Menulis Efektif untuk Humas, Bagaimana Merancang Rencana Manajemen Kinerja, dan Teknik-teknik Penulisan Proposal. Seminar-seminar juga diadakan untuk membahas topik-topik yang berkaitan dengan manajemen program termasuk: Manajemen Pengadaan di Indonesia, Strategi Pemetaan Media dan Pengembangan Media Baru, serta Berbagi Integritas dalam Pekerjaan.

KATEGORI STAF

2012

2011

2010

Staf Inti

37

35

37

Staf Proyek

50

48

30

Staf Proyek di Lapangan

22

27

0

Total

109

110

67

KUALIFIKASI

2012

2011

2010

Gelar Magister

25

22

12

Gelar Doktor

8

8

9

Staf perempuan– persentase dari keseluruhan

67.69

48.18

43.2

STAF BERDASARKAN USIA

# STAF

% TOTAL

<= 25 tahun

4

4,0%

26−30 tahun

21

19.0%

31−40 tahun

54

50.0%

41−50 tahun

21

19,0%

>= 51 tahun

9

8,0%

Total

109

100%

TINGKAT BERDASARKAN JENIS KELAMIN

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

Direktur

1

3

Penasihat

1

6

Manajer

8

10

Officer

15

29

Asisten

19

11

Magang

0

1

Keamanan

0

1

Pembantu Kantor

0

4

Total

44

65

45

46

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT 01

Laporan Auditor Independen

02

LEMBAR A Laporan Kedudukan Keuangan

03

LEMBAR B Laporan Kegiatan

04

LEMBAR C Laporan Arus Kas

47

48



49

50



51

52

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN LAMPIRAN

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAMPIRAN LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

LAMPIRAN 01

Kemitraan Selayang Pandang

02

Orang-orang Kami 2012

03

Bagan Organisasi Kami 2012

04

Proyek-proyek Berjalan 2012

05

Publikasi Kami 2012

06

Para Mitra Kami 2012

07

Daftar Akronim dan Singkatan

53

54

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAMPIRAN: KEMITRAAN SELAYANG PANDANG LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

kemitraan selayang pandang APAKAH KEMITRAAN?

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau Kemitraan, didirikan pada tahun 2000, setelah Pemilu yang bebas dan adil pertama di Indonesia selama dua generasi pada tahun 1999.

Pemilu historis ini menjadi sebuah langkah yang sangat penting dalam perjalanan Indonesia meninggalkan masa lalunya yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. Kemitraan awalnya dibentuk sebagai dana perwalian yang didanai oleh berbagai donor dan dikelola oleh Program Pembangunan PBB (UNDP). Kemitraan didirikan dan dipimpin oleh sejumlah pemimpin Indonesia terkemuka dari pemerintah, masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha untuk mempromosikan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2003 Kemitraan menjadi sebuah badan hukum independen, dan didaftarkan sebagai sebuah perkumpulan perdata nirlaba. Saat itu lembaga ini pada saat yang sama tetap menjadi sebuah program yang dikelola UNDP sampai akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010 Kemitraan telah mengambil tanggung jawab fidusia dan akuntabilitas penuh atas semua program dan pengembangannya.

Tanggung jawab akuntabilitas fidusia penuh sejak tahun 2010

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAMPIRAN: KEMITRAAN SELAYANG PANDANG LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

PENDEKATAN UTAMA KEMITRAAN

Sepanjang perkembangannya, Kemitraan telah berkomitmen penuh pada beberapa prinsip pokok yang mengarahkan pendekatan yang digunakannya dalam mendorong reformasi. Salah satu unsur kunci adalah kepercayaan bahwa pembaruan tidak akan terjadi secara otonom.

Agar berhasil, suatu prakarsa pembaruan perlu melibatkan berbagai kelompok yang berkepentingan atas suatu hasil yang sama. Dalam implementasinya hal ini berarti melibatkan secara aktif baik mereka yang ada di dalam lembaga yang akan diperbarui maupun kelompok-kelompok eksternal yang berkepentingan atas kerja lembaga yang bersangkutan.

‘Membangun kapasitas dari dalam, sambil memberi tekanan dari luar lembaga’

Kemitraan telah menerapkan suatu pendekatan yang menyelaraskan antara prakarsa dan aksiaksi strategis dari para pemain utama dengan ‘membangun kapasitas dari dalam, sambil memberi tekanan dari luar lembaga’. Kemitraan terlibat baik di tingkat advokasi kebijakan di atas dengan mendorong sinergi dalam strategi pembaruan antar lembaga dan pemangku kepentingan, sampai memberikan dukungan bagi pelaksanaan prakarsa-prakarsa pembaruan yang telah disahkan sebagai kebijakan publik. Hal ini dilakukan dengan menggerakkan secara langsung para anggota Dewan dan penasihat Kemitraan yang terkemuka, dengan mendanai jejaring lembaga dan organisasi-organisasi terkait, dan juga dengan berperan sebagai bagian dari koalisi kepentingan yang lebih luas untuk mengadvokasi atau mendukung pelaksanaan pembaruan. Pendekatan ini juga dilengkapi dengan kapasitas komunikasi strategis yang aktif untuk membantu menyebarluaskan manfaat-manfaat pembaruan di kalangan masyarakat sasaran maupun masyarakat yang lebih luas dengan menggunakan media tradisional dan kontemporer. Sejak pembentukannya, Kemitraan telah berupaya menciptakan lingkungan pendukung pembaruan di mana berbagai unsur masyarakat dapat bersatu untuk mendiskusikan, mengadvokasi dan mendukung penerapan elemen-elemen penting agenda reformasi Indonesia yang ekstensif. Para pimpinan Kemitraan berasal dari pemerintah, termasuk menteri-menteri senior, para aktivis dari masyarakat sipil dan kelompok-kelompok berbasis agama, kalangan bisnis dan dunia politik termasuk para anggota DPR yang berasal dari berbagai partai. Kapasitas untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang berbeda inilah yang membuat Kemitraan berada dalam posisi yang paling tepat untuk mendorong dan melakukan pembaruan dengan damai dan merangkul semua pihak.

55

56

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAMPIRAN: KEMITRAAN SELAYANG PANDANG LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

MEMBANGUN KEMITRAAN

MEMBANGUN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Selama keberadaannya, Kemitraan telah membangun jejaring kemitraan yang sangat luas, baik dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah di setiap provinsi di Indonesia.

Sejak tahun 2011 Kemitraan mulai memperluas jejaring kemitraannya dengan mendukung kelompok-kelompok masyarakat sipil di Asia Tenggara, terutama di Malaysia, Timor Leste, Kamboja dan Filipina.

Pada tahun 2012 saja, Kemitraan bekerjasama dengan lebih dari 110 lembaga mitra dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi dan pusatpusat penelitian. Lembaga-lembaga lokal, nasional dan regional ini selanjutnya juga bekerjasama dengan mitra-mitra pelaksana mereka.

Kemitraan juga telah membangun hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil internasional seperti TIRI – Making Integrity Work, National Democratic Institute (NDI), Asia Foundation (TAF), badan-badan internasional seperti Nordic Consulting Group (NGC), UNODC, UNDP, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, beserta lembaga-lembaga manajemen internasional seperti Chemonics dan RTI. Kerjasama dengan sektor swasta telah dirintis dengan kelompok-kelompok usaha seperti Axis, Siemens AG, dan forum pemimpin bisnis Indonesia.

Kegiatan-kegiatan menjangkau tiap provinsi termasuk program terpadu di beberapa daerah

Para pimpinan Kemitraan juga berkiprah dalam mendorong dialog dan pertukaran antar masyarakat sipil dan aktivis-aktivis politik dari Mesir. Berbagai delegasi dari sejumlah negara juga telah berkunjung ke Kemitraan untuk menjajaki peluang kerjasama di bawah model kerjasama Selatan-Selatan atau untuk mempelajari Kemitraan sebagai suatu model untuk mendorong pembaruan di negara mereka.

Kemitraan aktif di Asia Tenggara dan Timur Tengah Sejak pembentukannya Kemitraan telah bekerjasama dengan hampir 30 lembaga donor. Jumlah keseluruhan sumber daya yang dipercayakan kepada Kemitraan sejak tahun 2000 sampai sekarang telah melebihi AS $ 100 juta, dengan pengeluaran pada tahun 2012 mencapai lebih dari AS $ 14 juta.

Program yang telah didanai dalam 12 tahun ini bernilai lebih dari AS $ 100 juta

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAMPIRAN: KEMITRAAN SELAYANG PANDANG LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

TATA KELOLA KEMITRAAN

Setelah menjadi independen dari dukungan manajemen UNDP, Kemitraan harus mengembangkan sistem sendiri yang sepenuhnya akuntabel dan memenuhi tanggung jawab fidusia dari kedudukannya sebagai penyalur dan penerima dana.

Untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan donor-donor yang sudah memberi dana maupun yang potensial mendukung, Kemitraan telah membuka diri terhadap berbagai evaluasi independen atas sistem dan prosedur-prosedur operasionalnya. Ini mencakup Daftar Periksa untuk Penilaian Kapasitas Organisasi (Checklist for Organisational Capacity Assessment/COCA) yang dipadukan dengan Pendekatan Selaras untuk Transfer Dana (Harmonized Approach to Cash Transfers/ HACT), suatu sistem keuangan PBB yang didasarkan pada pendekatan manajemen risiko. Kemitraan menjadi lembaga Indonesia pertama yang memperoleh peringkat memuaskan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menerima dana dari para donor, terutama dari Pemerintah Belanda. Masing-masing dari lima audit keuangan tahunan terakhir Kemitraan juga selalu dinilai wajar tanpa pengecualian. Organisasi kami juga telah merekrut tiga kantor akuntan untuk mengadakan audit kepatuhan atas laporan keuangan mitra-mitra pelaksana proyek. Pada bulan Juli tahun 2012, Kemitraan menerima Anugerah Manajemen PPM 2012 dari PP Manajemen untuk kualitas yang baik dalam manajemen dan standarstandar tata kelolanya, dan pada bulan Desember tahun yang sama menerima sertifikasi ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Kualitas untuk pengembangan, pengelolaan dan pelaksanaan pembaruan tata kelola pemerintahan dari PT SAI Global Indonesia.

57

58

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAMPIRAN: ORANG-ORANG KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

orang-orang kami 2012 EKSEKUTIF SENIOR Wicaksono Sarosa

Ike Atika Bambang

Direktur Eksekutif

Asisten Eksekutif

PENASIHAT Ramlan Surbakti

Penasihat Nasional Pembaruan Pemilu

Abdul Malik Gismar

Penasihat Senior Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya

Dadang Trisasongko

Penasihat Senior Hak Asasi Manusia dan Anti Korupsi (mengundurkan diri tahun 2012)

Laode M. Syarif

Penasihat Senior Peradilan dan (Hukum) Tata Kelola Lingkungan Hidup

Utama Sandjaja

Penasihat Senior Kerjasama Internasional dan Tata Kelola Pemerintahan Demokratis

Avi Mahaningtyas

Penasihat Senior Perubahan Iklim dan Tata Kelola Lingkungan Hidup (mengundurkan diri

tahun 2012) Rudiarto Sumarwono

Penasihat Senior Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Desentralisasi

PROGRAM Agung Djojosoekarto

Direktur Program Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Peradilan

Tri Pursita (Sita Supomo)

Direktur Program Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN PERADILAN Henry Siahaan

Manajer Program Tata Kelola Hak Asasi Manusia, Peradilan dan Anti-Korupsi

Cucu Suryaman

Manajer Program Tata Kelola Desentralisasi, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Natalia Hera

Manajer Program Tata Kelola Desentralisasi, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Ahmad Qisai

Manajer Program Tata Kelola Masyarakat Sipil

Setio Soemeri

Manajer Program Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Kenegaraan

Margaretha Tri Wahyuningsih

Officer Proyek

Aleksius Armanjaya

Officer Proyek

Agung Wasono

Officer Proyek

M. Rasyidi Bakry

Officer Proyek – CEWER (mengundurkan diri tahun 2012)

Nur Amalia

Officer Proyek – CEWER

Nindita Paramastuti

Officer Program Junior

Endang Habsari

Officer Keuangan

Merita Gidarjati

Manajer Proyek – IKAT US Komponen 1

Lucia Fransisca Satriadi

Manajer Proyek – IKAT US Komponen 2 (mengundurkan diri tahun 2012)

Siti Isma Afwan

Manajer Proyek – IKAT US Komponen 2

Theresia Joice Damayanti

Spesialis Peningkatan Kapasitas – IKAT US Komponen 1 (mengundurkan diri

tahun 2012) Mutiara Taripar Pulo Pasaribu

Spesialis Advokasi dan Penelitian – IKAT US Komponen 1

Tammy Carolina

Spesialis TI - IKAT US Komponen 2

Diah Nur Eko Sari

Asisten Proyek – IKAT US Komponen 1

Ambun Dekesu B. Tangdilintin

Asisten Proyek - IKAT US Komponen 2

Rosalia Eveline

Asisten Pelaporan (mengundurkan diri tahun 2012)

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAMPIRAN: ORANG-ORANG KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

Fajarwati

Asisten Manajemen Proyek

Andri Yusuf

Asisten Manajemen Proyek

Nihayatun Adawiyah

Magang – PSG (mengundurkan diri tahun 2012)

Deborah Siahaan

Asisten Proyek

Teresa Putri Sari

Asisten Administrasi Junior (mengundurkan diri tahun 2012)

Aryadi Sigit

Asisten Administrasi Junior

Irene Ester

Asisten Proyek

Pedro Horas

Asisten Proyek Junior

Shanny Bakrie

Manajer Proyek INSPIRE (mengundurkan diri tahun 2012)

Irawaty Syamsi

Sekretaris Senior – Proyek INSPIRE (mengundurkan diri tahun 2012)

Intan Defrina

Asisten Penelitian – Proyek INSPIRE (mengundurkan diri tahun 2012)

Laila Muthia Karmawati

Asisten Penelitian – Proyek INSPIRE (mengundurkan diri tahun 2012)

Kusuma Wardhani

Asisten Admin dan Keuangan – Proyek INSPIRE (mengundurkan diri tahun 2012)

Suryati Ningsih

Resepsionis/Pembantu Umum – Proyek INSPIRE (mengundurkan diri tahun 2012)

Lukman Hakim

Pembantu Kantor – Proyek INSPIRE (mengundurkan diri tahun 2012)

Mursyidah Machmud

Manajer Proyek – Reform the Reformers

Yurifa

Officer Operasional – Reform the Reformers

Didik Purwondanu

Officer Proyek – Reform the Reformers

Usman Abdul Haq


Marwan Idris


Hery Desha

Asisten Admin dan Keuangan – Reform the Reformers

Rafaella Wulandari

Asisten Program (mengundurkan diri tahun 2012)

Sisca Gafri

Asisten Program

Kristina Raya Simatupang Asisten Manajemen Proyek (mengundurkan diri tahun 2012) Adella Soemantri

Asisten Proyek

Dhien Kausarina

Asisten Proyek

Dzihnia Fatnilativia

Asisten Proyek

Ratih Komala

Officer Keuangan – SIAP II

Camelia Tri Lestari

Officer Pemantauan dan Evaluasi – SIAP II

Agus Wijayanto

Spesialis Penelitian Kebijakan dan Legislatif – ProRep

Ridaya Laodengkowe

Spesialis Pengembangan Penelitian Kebijakan – ProRep

Ahmar Djalil

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Barru, Sulawesi Selatan)

Sitti Rohani

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Makassar, Sulawesi Selatan)

M. Hatta

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Bulukumba, Sulawesi Selatan)

Judi Rahardjo

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Luwu, Sulawesi Selatan)

Agustinus Wahyu Irianto

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Luwu Utara, Sulawesi Selatan)

(mengundurkan diri tahun 2012) M. Sahaka

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Luwu Utara, Sulawesi Selatan)

Cut Asmaul Husna

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Banda Aceh)

Kurniawan Wahid

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Singkil, Aceh)

Afrizal AR

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Simeulue, Aceh)

Yayan Surahman

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Aceh Tenggara)

59

60

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAMPIRAN: ORANG-ORANG KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

Dicky Ariesandi

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Bener Meriah, Aceh)

Yuliana Suliyanti

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Singkawang, Kalimantan Barat)

Teguh Widodo E. Yudhianto Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Melawi, Kalimantan Barat) Mustain

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Sambas, Kalimantan Barat)

Ferdinan

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Bengkayang, Kalimantan Barat) (mengundurkan

diri tahun 2012) Ardi Kusumo Wardhono


diri tahun 2012) Nasthain Gasba


diri tahun 2012) Chandra Nurhasanudin

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Sekadau, Kalimantan Barat)

Bambang Widi

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Kota Probolinggo, Jawa Timur)

Ignatius Bovi

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Bondowoso, Jawa Timur)

Bachtiar Fitanto

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Probolinggo, Jawa Timur)

Sukarni

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Tulungagung, Jawa Timur)

Sri Rahayu

Spesialis Pelayanan Publik Daerah – KINERJA (Jember, Jawa Timur)

PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Hasbi Berliani

Manajer Program – Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Siti Barokah

Manajer Program – Pemberantasan Kemiskinan dan Tata Kelola Ekonomi

M. Gaussyah

Manajer Proyek – FLEGT

Noni Huriati

Asisten Proyek – FLEGT (mengundurkan diri tahun 2012)

Lisken Situmorang

Officer Program – Tata Kelola Perhutanan

Fitriadi Sayuti

Administrasi Gugus Program dan Officer Keuangan

Veronica Novita Handayani Asisten Admin Proyek M. Bustom

Officer Proyek – PNPM Peduli

Efrizal Zein

Officer Hibah – PNPM Peduli

Ina Desilia

Asisten Proyek – PNPM Peduli

Lilik Sugiarti

Officer Proyek untuk Proyek Dukungan bagi Kalimantan Tengah (mengundurkan diri tahun 2012)

Ari Kristiani

Asisten Keuangan dan Admin

Nurka Cahyaningsih

Asisten Program untuk Dukungan Kemitraan bagi Kementerian Kehutanan (mengundurkan diri

tahun 2012)

PUSAT PENGETAHUAN DAN SUMBER DAYA Inda Loekman

Manajer Pengetahuan dan Penelitian

Riana Ekawati

Petugas Perpustakaan

Arif Nurdiansah

Petugas Perpustakaan

Hery Sulistio

Officer Penelitian

Muhammad Chozin

Koordinator Regional untuk Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Tahunan

Ramot Nurlela Aritonang

Officer Keuangan dan Admin

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAMPIRAN: ORANG-ORANG KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

OPERASIONAL Budi Santoso

Direktur Operasional

Budi Setiawan

Manajer Keuangan

Noviani Dewi Utami

Manajer Hibah

Diana Ningrum

Officer Keuangan (mengundurkan diri tahun 2012)

Dhani Pradana Junarsyah Officer Keuangan Jumali

Asisten Keuangan dan Hibah

Kurniasih Paturahman

Asisten Keuangan

Syamsu Rizal

Asisten Keuangan

Lukman Wirianto

Asisten Keuangan Junior

Ruri Adi Haryanto

Manajer Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia

Titik Wahyuningsih

Asisten Bagian Umum

Siska Budianti Handayani Asisten Sumber Daya Manusia Achadiat Dwi Brata

Asisten Sumber Daya Manusia

Citra Oktaviani

Resepsionis

Shane Niken Maurytania

Magang – Keuangan, Bagian Umum dan SDM (mengundurkan diri tahun 2012)

Dede Herdiana

Manajer TI

Iwan Syamsul Ridwan

Staf TI

Muzakir

Operator Foto Copy

Mei Utomo

Pembantu Kantor

Fajri Salim

Pembantu Kantor

Sumardi Pembantu Kantor Watono Keamanan

PERENCANAAN, PEMANTAUAN & EVALUASI Paulus Diartoko

Manajer Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

Tri Lindawati

Officer Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (mengundurkan diri tahun 2012)

Jasmine Pramustika Puteri Asisten Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Ikrar Cantya Pratama

Magang

HUBUNGAN MASYARAKAT & MOBILISASI SUMBER DAYA Hindijani Novita

Manajer Komunikasi dan Mobilisasi Sumber Daya

Mariano Edwin

Asisten Komunikasi Junior

Agung Setyo Wibowo

Magang (mengundurkan diri tahun 2012)

61

62

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAMPIRAN: BAGAN ORGANISASI KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

bagan organisasi kami 2012 BAGAN ORGANISASI KAMI (Mulai 1 Juli 2012)

Auditor Internal

Direktur Operasional

Manajer Keuangan

Manajer Sumber Daya Manusia dan Operasional

Manajer TI

Manajer Hibah

Manajer Kantor Regional

TEMAN SERIKAT KETUA Erna Witoelar, Mantan Duta Besar Tujuantujuan Pembangunan Milenium untuk Kawasan Asia-Pasifik, 2003-2007 dan mantan Menteri Pekerjaan Umum WAKIL KETUA Azyumardi Azra, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ANGGOTA Agustin Teras Narang, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

Daniel Dhakidae, Kepala Editor, Prisma Eva Kusuma Sundari, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Farouk Muhammad, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) & Guru Besar bidang Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia dan PTIK Felia Salim, Wakil Presiden Direktur PT Bank Negara Indonesia/BNI

Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Ketua Panitia Pengarah Sekretariat Bantuan untuk Efektivitas Pembangunan/A4DES Marzuki Darusman, Direktur Eksekutif Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN & Anggota DPR-RI 20042009 & Mantan Jaksa Agung

Agus Widjojo, Anggota Senior CSIS & Dewan Penasehat Institut Perdamaian dan Demokrasi

Frans A. Wospakrik (almarhum), Wakil Ketua Dewan Rakyat Papua dan Mantan Rektor Universitas Cendrawasih, Papua

Naimah Hasan, Kepala Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) wilayah Aceh

Benyamin Mangkoedilaga, Mantan Ketua Bersama, Komisi Kebenaran dan Persahabatan, Indonesia - Timor Leste

Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Noke Kiroyan, Pendiri Kiroyan Partners

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAMPIRAN: BAGAN ORGANISASI KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

63

Teman Serikat Dewan Eksekutif Direktur Eksekutif

Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

Penasihat Senior Sekretariat Organisasi Sekretaris Eksekutif, Hukum, Komunikasi dan Mobilisasi Sumber Daya, Bank Data Internal

Direktur Program Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Peradilan

Manajer Program Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Peradilan

Manajer Program Desentralisasi, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik

Manajer Program Hak Asasi Manusia, Peradilan dan Anti-Korupsi

Direktur Program Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan

Manajer Program Pemberdayaan Masyarakat Sipil (dan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka)

Manajer Program Pemberantasan Korupsi dan Tata Kelola Ekonomi

Manajer Program Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Manajer Program Tata Kelola Sektor Dunia Usaha

Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya

DEWAN EKSEKUTIF Nursyahbani Katjasungkana, Koordinator Nasional LBH-APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) Nurul Arifin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Petrus Turang, Uskup Agung, Keuskupan Agung Kupang, NTT Sylviana Murni, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Valina Singka Subekti, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia & Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) Yopie Hidayat, Juru Bicara Wakil Presiden

KETUA Nursyahbani Katjasungkana, Koordinator Nasional LBH-APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) WAKIL KETUA Agus Widjojo, Anggota Senior CSIS & Dewan Penasehat Institut Perdamaian dan Demokrasi ANGGOTA Daniel Dhakidae, Kepala Editor, Prisma Farouk Muhammad, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) & Guru Besar bidang Kriminologi

dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia dan PTIK Naimah Hasan, Kepala Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) wilayah Aceh Nurul Arifin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Valina Singka Subekti, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia & Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI)

64

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAMPIRAN: PROYEK BERJALAN 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

proyek berjalan 2012 TATA KELOLA PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN PERADILAN

PROYEK

SUMBER DANA

DURASI PROYEK

FOKUS GEOGRAFIS

01 Program Dukungan Pembaruan Pemilu dan Transformasi Partai Politik (SPEAR)

Belanda Denmark

Des 2009 – Jul 2014

Nasional, Aceh, Yogyakarta

02 Penguatan Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Proses Penyusunan Kebijakan (WOMEN)

Belanda Denmark

Jan 2010 – Jul 2014

Nasional, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Bali, Yogyakarta

03 Mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium melalui Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (MDGs)

Belanda Denmark

Jan 2010 – Des 2012

Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah

04 Pembangunan Sepuluh Sekolah Demokrasi Baru

Belanda Denmark

Jan 2010 – Des 2014

Aceh, Papua, Kalimantan Barat

05 Pembaruan Pengadaan dan Penguatan Sistem Integritas (PRISE)

Belanda

Des 2009 – Mar 2013

Aceh, Kalimantan Tengah, Papua

06 Meningkatkan dan Membuat Sistem dan Strategi Pemberantasan Korupsi Bertahap (SUCCESS)

Belanda

Jan 2010 – Des 2014

Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah

07 Program Dukungan bagi Strategi Besar Penataan Daerah (GRASP)

Belanda

Jan 2010 – Mar 2013

Nasional

08 Penguatan Integritas dan Tata Pemerintahan di Kawasan-kawasan Perbatasan dan Miskin (SOBERING)

Belanda

Jan 2010 – Des 2013

Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, Papua

09 Dukungan bagi Pemberdayaan dan Pembangunan Ekonomi Papua (SPEED)

Belanda

Des 2009 – Des 2013

Papua dan Papua Barat

10 Penguatan Modal Integritas Indonesia

Belanda

Des 2009 – Des 2012

Nasional

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAMPIRAN: PROYEK BERJALAN 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

PROYEK

SUMBER DANA

DURASI PROYEK

FOKUS GEOGRAFIS

11 Strategisasi Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium dan Restrukturisasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan (SMART)

Belanda

Mar 2011 – Des 2012

Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Tengah

12 Membangun Instansi Pemerintah Daerah yang Otoritatif melalui Jejaring Penguatan Kapasitas (BALANCE)

Belanda

Sep 2011 – Des 2013

Nasional

13 KINERJA – Meningkatkan Pelayanan Publik

RTI International (Amerika Serikat)

Okt 2010 – Feb 2015

Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur

14 Memberdayakan Masyarakat Sipil dalam Mempromosikan Integritas dan Akuntabilitas (SIAP II)

Amerika Serikat

Jun 2010 – Feb 2013

Kalimantan Barat, Sumatra Utara, NTT, Jawa Tengah, Aceh

15 Membangun Kemitraan Berkelanjutan untuk Mendukung Perwakilan Politik Perempuan di Asia Tenggara – IKAT-US Komponen 1

Amerika Serikat

Apr 2011 – Apr 2014

Kamboja, Filipina, Indonesia, Malaysia, Timor Leste

16 Efektivitas Kemitraan Regional dalam Mendorong Demokrasi, Tata Pemerintahan yang Baik, dan Hak Asasi Manusia – IKAT-US Komponen 2

Amerika Serikat

Apr 2011 – Okt 2014

Asia Tenggara

17 Mendidik dan Mengembangkan Para Pembaharu Sektor Peradilan di Masa Depan (E2J)

The Asia Foundation (Amerika Serikat)

Apr 2011 – Jul 2014

Medan, Palembang, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Makassar dan Denpasar

18 Program Representasi (ProRep)

Chemonics International Inc.(AS)

Jun 2011 – Sep 2014

Nasional

19 Dukungan untuk Peningkatan Keamanan melalui Program Peningkatan Kapasitas bagi Pusat Jakarta untuk Kerjasama Penegakan Hukum (JCLEC)

UNODC (Uni Eropa)

Mei 2010 – Okt 2012

Nasional

65

66

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL ANNEX: ON-GOING PROJECTS 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

PROYEK

SUMBER DANA

DURASI PROYEK

FOKUS GEOGRAFIS

20 Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Penghapusan Penyiksaan di Indonesia (EIDHR II)

Uni Eropa

Jan 2011 – Jan 2012

Jakarta, Papua

21 Penguatan Peringatan Dini Konflik dan Jaringan Respons Dini untuk Mendukung Relokasi dan Penghidupan bagi para Mantan Pengungsi di Indonesia Timur (CEWER)

Uni Eropa

Jan 2011 – Jan 2013

Maluku, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur (Kepulauan Seram, Kota Ambon, Poso, Tentena, Kupang, Belu)

22 Proyek Reformasi Birokrasi (INSPIRE)

Australia

Mei 2011 – Mar 2013

Nasional

23 Memperkuat Kapasitas Lembagalembaga Anti-Korupsi di Indonesia

UNODC (Norwegia)

Jul 2010 – Mei 2012

Nasional

24 Pengungkitan Bersama atas Akuntabilitas Pengadaan Berbasis Elektronik, Keterhubungan, dan Integritas bagi Tata Kelola Pemerintahan yang Baru (CLEANING)

Siemens Ag

Jan 2011 – Des 2013

Nasional

25 Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP)

UNDP

Sep 2011– Des 2012

Aceh

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L ANNEX: ON-GOING PROJECTS 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

TATA KELOLA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROYEK

SUMBER DANA

DURASI PROYEK

FOKUS GEOGRAFIS

01 Program Tata Kelola Perhutanan (FGP), Fase II

Norwegia

Jul 2011 – Jun 2014

Papua, Jambi, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Yogyakarta

02 PNPM Peduli

PSF (Fasilitas Pendukung PNPM)

Jun 2011 – Des 2012

Nasional

03 Kemitraan REDD + dalam Jalan Pembangunan Rendah Karbon

CLUA

Nov – Nov 2012

Kalimantan Tengah

04 Gugus Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan

GCF

Jan 2012 – Des 2012

Nasional, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua

05 Program Perhutanan Berbasis Masyarakat (CBFM)

Ford Foundation

Jul 2012 – Jul 2014

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah

06 Memperkuat Para Aktor dari Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Persiapan, Negosiasi dan/ atau Implementasi FLEGT - VPA

Uni Eropa

Jan 2011 – Jan 2015

Nasional, Pekanbaru, Pontianak, Palangkaraya, Jawa Tengah, Makassar, Manokwari

PROYEK

SUMBER DANA

DURASI PROYEK

FOKUS GEOGRAFIS

01 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia

Australia

Jun 2012 – Ags 2014

Nasional

PUSAT SUMBER DAYA PENGETAHUAN

67

68

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAMPIRAN: PUBLIKASI KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

publikasi kami 2012 Administrasi Pelayanan Masyarakat Kampung

Kemitraan & Center For LEAD Indonesia

Alokasi Kursi DPR 560 ke Provinsi dan Pembentukan Daerah Pemilihan 3-6 Kursi

Kemitraan & Perludem

Ambang Batas Perwakilan

Kemitraan & Perludem

Annual Report 2011: Working Together For Sustainable Impact

Kemitraan

Bukan Mimpi Hutan Desa

Kemitraan & SSS Pundi Sumatera

Desain Penataan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012−2025

Kemitraan & Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura

Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Kemitraan & Dirjen Otonomi Daerah Mendagri

Independent Report Tentang Implementasi UNCAC di Indonesia

Kemitraan & ICW

Kajian Para Pihak Terkait Dengan Upaya Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Tengah

Kemitraan

Kelembagaan

Kemitraan & IFGI

Kewirausahaan

Kemitraan & IFGI

Kisah Perempuan di Lima Daerah

Kemitraan & ASPPUK

Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik Dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih

Kemitraan

Membangun Dunia Tanpa Penyiksaan

Kemitraan & LBH

Membuka Ruang Dan Mekanisme Pengaduan Pemilu

Kemitraan

Menagih Janji Ratifikasi

Kemitraan

Menelisik Anggaran Publik: Karya Jurnalisme Pemenang Fellowship

Kemitraan & LSPP

Menelisik Anggaran Publik: Panduan Reportase Investigasi

Kemitraan & LSPP

Menjembatani Kesenjangan

Kemitraan

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAMPIRAN: PUBLIKASI KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial

Kemitraan & Epistema Institute

Menuju Manajemen Publik Kelas Dunia

Kemitraan & Setwapres

Modul Pelatihan Daur Ulang Sampah

Kemitraan & PP Muhamadiyah

Modul Pelatihan Kerajinan Tangan


Modul Pelatihan Parenting Skills


Modul Pelatihan Pembuatan Kue


Modul Pelatihan Seni Musik


Nyanyian Dari Pinggir Hutan

Kemitraan & JAVLEG

Orang Kampung Melawan Korupsi

Kemitraan

Organisasi Pemerintahan Kampung

Kemitraan & Center for LEAD Indonesia

Panduan Penyusunan Peraturan Perundangan di Kampung


Panduan Teknis Penyusunan Kerjasama Antar Kampung


Panduan Teknis Penyusunan Lembaga Kemasyarakatan Kampung


Parameter Daerah Persiapan: Penjelasan Teknis Pembentukan Daerah Otonom Baru Dalam Desain Besar Penataan Daerah

Kemitraan

Pembangunan dan Keuangan Kampung


Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Setengah Hati

Kemitraan & ICW

Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Kampung


Pembuatan Pupuk dan Pestisida Organik

Kemitraan & IFGI

Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman

Kemitraan & IFGI

69

70

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAMPIRAN: PUBLIKASI KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

Penanganan Pelanggaran Pemilu

Kemitraan

Penanganan Sengketa Pemilu

Kemitraan

Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga

Kemitraan & IFGI

Pengelolaan Paska Panen

Kemitraan & IFGI

Pengendalian Keuangan Partai Politik

Kemitraan

Penyiksaan di Bumi Cendrawasih

Kemitraan & LBH

Penyusunan Standar Prosedur dan Standar Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kampung


Perangkap Fragmentasi dan Dilema Politik Dalam Transformasi Demokrasi

Kemitraan

Petunjuk Teknis Pemetaan: Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat

Kemitraan & Kemenhut

Produksi Agroforestry

Kemitraan & IFGI

Rencana Kerja Pembangunan Kampung & Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung


Suara Dari Pinggiran

Kemitraan & Punden

Tata Kepemerintahan Dalam Sektor Kehutanan

Kemitraan

Teknik Persemaian dan Perbanyakan Tanaman

Kemitraan & IFGI

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAMPIRAN: PARA MITRA KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

para mitra kami 2012 MITRA

KANTOR

001.

Association for Community Empowerment (ACE) – Asosiasi untuk Pemberdayaan Masyarakat

Jakarta

002.

American Bar Association-Rule of Law Initiative (ABA-ROLI) – Asosiasi Advokat AmerikaPrakarsa Supremasi Hukum

Jakarta

003.

Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Pembangunan Partisipatif (AFP3)

Papua

004.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Jakarta

005.

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)

Jakarta

006.

Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom)

Yogyakarta

007.

Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, Wilayah Riau (ASPIKOM−Riau)

Riau

008.

Bali Sruti

Bali

009.

Center For Community Empowerment and Economic (C-FORCE) – Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

Kalimantan Timur

010.

Center for Islam dan Social Transformation (CISForm)

Yogyakarta

011.

Centre for Learning dan Advancing Experimental Democracy (CFL)

Yogyakarta

012.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

013.

Current Asia

Jakarta

014

Dewan Kehutanan Nasional (DKN)

Jakarta

015.

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia − Bappenas

Jakarta

016.

Formasi

Jawa Tengah

017.

Gugus Tugas Pemerintah untuk Iklim dan Hutan

Jakarta

018.

ICEL

Jakarta

019.

Indonesian Corruption Watch (ICW) – Lembaga Pengawas Korupsi Indonesia

Jakarta

020.

Indonesian Forestry dan Governance Institute (IFGI) – Institut Kehutanan dan Tata Kelola Pemerintahan Indonesia

Yogyakarta

021.

Indonesian Parliamentary Center (IPC) – Pusat Parlemen Indonesia

Jakarta

022.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Jakarta

023.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

Jakarta

024.

Institut Teknologi Bandung (ITB)

Bandung

025.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

026.

International Foundation for Electoral Systems (IFES)

Washington DC, AS

027.

JARI

Jakarta

028.

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)

Bogor

71

72

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAMPIRAN: PARA MITRA KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

MITRA

KANTOR

029.

Java Learning Center (JAVLEC)

Yogyakarta

030.

KAMUKI

Papua

031.

Kapal Perempuan

Jakarta

032.

Kawal Borneo Community Foundation (KBCF)

Kalimantan Timur

033.

Kemitraan untuk Integritas dan Tata Pembaharuan

Yogyakarta

034.

Keluarga Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup (WATALA)

Lampung

035.

Komite Pemantau Legislatif (Kopel)

Sulawesi

036.

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)

Jakarta

037.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

Jakarta

038.

Pemerintah Provinsi Aceh

Aceh

039.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

040.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur

041.

Pemerintah Provinsi Papua

Papua

042.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan Barat

043.

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

Aceh

044.

Lembaga Pembangunan Sumber Daya Masyarakat (LPSDM-NTB)

Nusa Tenggara Barat

045.

LPKM NTB

Nusa Tenggara Barat

046.

Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat (ELPAGAR)

Kalimantan Barat

047.

Lembaga Studi Islam dan Politik (LSIP)

Yogyakarta

048.

Lembaga Studi dan Penguatan Komunitas Papua (Lintas Papua)

Papua

049.

Lembaga Studi dan Pers Pembangunan (LSPP)

Jakarta

050.

Lembaga Swadaya Masyarakat Sepakat (LSM Sepakat)

Yogyakarta

051.

Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada (MEP UGM)

Bali

052.

Yayasan Manikaya Kaya (YMK)

Jakarta

053.

Kementerian Lingkungan Hidup

Jakarta

054.

Kementerian Dalam Negeri

Jakarta

055.

Kementerian Kehutanan

Jakarta

056.

Mitra Lingkungan Hidup

Jakarta

057.

Muhammadiyah

Jakarta

058.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Jakarta

059.

National Democratic Institute (NDI)

Jakarta

060.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Jakarta

061.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Jakarta

062.

Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN)

Jakarta

063.

Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER) Malaysia

Malaysia

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAMPIRAN: PARA MITRA KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

MITRA

KANTOR

064.

Pusat Kajian Otonomi Daerah, Kependudukan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan, Universitas Haluoleo

Kendari

065.

Pusat Pembinaan Pengembangan Wanita - Gereja Kristen Injili (P3W GKI)

Papua

066.

Pusat Penelitian UMB

Jakarta

067.

PT Rimba Makmur Utama

Jakarta

068.

Sekretariat Nasional FITRA (Seknas FITRA)

Jakarta

069.

Sekretariat Nasional Jari Indonesia (SEKNAS JARI)

Jakarta

070.

Silvagama

Jakarta

071.

Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (Pokker SHK)

Kalimantan Tengah

072.

Society of Indonesia Environmental Journalists (SIEJ)

Jakarta

073.

Sulawesi Community Foundation (SCF)

Sulawesi

074.

Sumatera Sustainable Support (SSS)

Jambi

075.

Strategic Transformation Institute (STI)

Yogyakarta

076.

Swara Parangpuan

Sulawesi Utara

077.

Telapak

Bogor

078.

The Cambodian Center for Human Rights (CCHR) – Pusat Kamboja untuk Hak Asasi Manusia

Kamboja

079.

The Center for Popular Empowerment (CPE)

Filipina

080.

TIRI – Making Integrity Work

Jakarta

081.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Jakarta

082.

Universitas Andalas

Padang

083.

Universitas Atmajaya

Yogyakarta

084.

Universitas Cenderawasih

Papua

085.

Universitas Islam Bandung (UNISBA)

Bandung

086.

Universitas Gadjah Mada (UGM)

Yogyakarta

087.

Unika Soegijapranata

Semarang

088.

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Tanjung Pinang, Kepri

089.

Universitas Mulawarman

Kalimantan Timur

090.

Universitas Negeri Makassar

Makassar

091.

Universitas Nusa Cendana

Kupang

092.

Universitas Padjadjaran (UNPAD)

Bandung

093.

Universitas Palangkaraya

Kalimantan

094.

Universitas Panca Bhakti

Pontianak

095.

Universitas Paramadina

Jakarta

096.

Universitas Pertahanan

Jakarta

097.

Universitas Tanjungpura (UNTAN)

Pontianak

098.

Universitas Udayana

Denpasar, Bali

73

74

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAMPIRAN: PARA MITRA KAMI 2012 LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

MITRA

KANTOR

099.

Kantor Wakil Presiden

Jakarta

100.

Kaukus Perempuan Timor Timur

Timor Timur

101.

Yayasan Alfa Omega (YAO)

Nusa Tenggara Timur

102.

Yayasan Cakrawala Indonesia (YCI)

Jakarta

103.

Yayasan Bina Marga Wita Waiya (YABMY)

Jakarta

104.

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)

Jakarta

105.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (YLBH PIK)

Pontianak

106.

Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (SAMANTA)

Nusa Tenggara Barat

107.

Yayasan Pembangunan Berkelanjutan (YPB)

Jakarta

108.

Yayasan Pemberdayaan Pefor Nusantara (YPPN)

Kalimantan

109.

Yayasan Sosial Indonesia untuk Keadilan (YSIK)

Jakarta

110.

Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa (YSDK)

Pontianak

111.

Yayasan Tanggul Bencana (YTB)

Yogyakarta

112.

Konsorsium Yogyakarta (Center for LEAD, Koalisi Perempuan Indonesia/KPI Yogyakarta, Lembaga Studi Islam dan Politik/LSIP, Narasita, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada/ PSW UGM, Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Yogyakarta/PSW UNY)

Yogyakarta

113.

Jawa Barat Consortium (Binangkit, Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Barat, Lembaga Advokasi Kerakyatan , Sanggar, Sapa Institute)

Bandung

MEMBANGUN INDO NESIA YANG L EBIH AD I L LAMPIRAN: DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

75

daftar akronim & singkatan ACE

Association for Community Empowerment – Asosiasi Pemberdayaan Masyarakat

ABA-ROLI

American Bar Association-Rule of Law Initiative – Asosiasi Advokat Amerika-Prakarsa Supremasi Hukum

AFP3

Asosiasi Fasilitator Perencanaan Pembangunan Partisipatif

AMAN

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

APINDO

Asosiasi Pengusaha Indonesia

ARD

Agency for Reconstruction and Development – Badan Rekonstruksi dan Pembangunan

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations – Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara

Aspikom

Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi

ASSPUK

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil

Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu

Binus

Bina Nusantara

BKN

Badan Kepegawaian Negara

BNPP

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan

CBFM

Community-Based Forest Management – Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

CCHR

Cambodian Center for Human Rights – Pusat Kamboja untuk Hak Asasi Manusia

CAGGAR

Center Analysis for Good Governance Reform – Pusat Analisis Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

CEDAW

Committee on the Elimination of Discrimination against Women – Komite Penghapusan Diskriminasi

terhadap Perempuan Centre for LEAD Centre for Learning and Advancing Democracy – Pusat Pembelajaran dan Memajukan Demokrasi CEO

Chief Executive Officer – Pimpinan Eksekutif Tertinggi

CETRO

Center for Electoral Reform – Pusat Pembaruan Pemilu

CFL

Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy – Pusat Pembelajaran dan Memajukan

Demokrasi Eksperimental C-FORCE

Center for Community Empowerment and Economic – Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

CISForm

Center for Islam and Social Transformation – Pusat Islam dan Transformasi Sosial

CLUA

Climate and Land Use Alliance – Aliansi untuk Iklim dan Penggunaan Lahan

CPE

Center for Popular Empowerment – Pusat Pemberdayaan Masyarakat

CSOs

Civil Society Organisations – Organisasi Masyarakat Sipil

CSER

Corporate Social dan Environmental Responsibility – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

CSR

Corporate Social Responsibility – Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

COCA

Checklist for Organisational Capacity Assessment – Daftar Periksa Penilaian Kapasitas Kelembagaan

DEG

Democratic Governance – Tata Kelola Pemerintahan Demokratis

Depdagri

Departemen Dalam Negeri

DKN

Dewan Kehutanan Nasional

DPR

Dewan Perwakilan Rakyat

76

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAMPIRAN: DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

EEG

Economic and Environmental Governance – Tata Kelola Ekonomi dan Lingkungan Hidup

ELPAGAR

Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat

EU

European Union – Uni Eropa

FITRA

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

FLEGT-VPA

Forest Law Enforcement, Governance dan Trade – Voluntary Partnership Agreement – Penegakan Hukum

Perhutanan, Tata Kelola dan Perdagangan – Perjanjian Kemitraan Sukarela

FPIC

Free Prior and Informed Consent – Persetujuan di muka yang bebas dan setelah diberi informasi

GDLN/INHERENT Global Development Learning Network/Indonesian Higher Education – Jaringan Pembelajaran

Pembangunan Global/Pendidikan Tinggi Indonesia

GOLKAR

Golongan Karya

GRASP

Grand Strategy of Regional Arrangement Support Program – Program Dukungan Desain Besar

Penataan Daerah GS

General Services – Bagian Umum

HACT

Harmonized Approach to Cash Transfers – Pendekatan Selaras untuk Transfer Dana

HR

Human Resources – Sumber Daya Manusia

ICAC

Independent Commission Against Corruption – Komisi Independen AntiKorupsi

ICEL

Indonesian Center for Environmental Law – Pusat Indonesia untuk Hukum Lingkungan Hidup

ICW

Indonesian Corruption Watch – Lembaga Pengawas Korupsi Indonesia

IFES

International Foundation for Electoral Systems – Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilu

IFGI

Indonesian Forestry Governance Institute - Institut Tata Kelola PerhutananIndonesia

IHSA

Institut Hukum Sumber Daya Alam

IKAT-US

Inisiatif Kemitraan Asia Tenggara – United States/Southeast Asia – U.S Partnership: Civil Societies

Innovating Together – Masyarakat Sipil Berinovasi Bersama

INTRAC

Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan Indonesia IPC

Indonesian Parliamentary Center – Pusat Parlemen Indonesia

IPD

Institute for Peace and Democracy – Institut Perdamaian dan Demokrasi

IPDN

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

I-PIEN

Indonesia Public Integrity Education Network – Jaringan Pendidikan Integritas Publik Indonesia

IT

Information Technology – Teknologi Informasi

ITB

Institut Teknologi Bandung

JAVLEC

Java Learning Center – Pusat Pembelajaran Jawa

JCLEC

Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation – Pusat Jakarta untuk Kerjasama Penegakan Hukum

JKPP

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

JPP UGM

Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada

KAP

Kantor Akuntan Publik

KAPAL Perempuan Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan KBCF

Kawal Borneo Community Foundation – Yayasan Komunitas Kawal Borneo


77

KEHATI

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia

KID

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

KOPEL

Komite Pemantau Legislatif

KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KPI

Koalisi Perempuan Indonesia

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPU

Komisi Pemilihan Umum

KRC

Knowledge and Resource Center – Pusat Pengetahuan dan Sumber Daya

KRHN

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

LATIN

Lembaga Alam Tropika Indonesia

LBH

Lembaga Bantuan Hukum

LEAD-Indonesia

Leveraging and Educating Accountable Democracy in Indonesia – Pengungkitan dan Pendidikan

Demokrasi yang Akuntabel di Indonesia

LEOC

Local Economic Ombudsman Commission – Komisi Ombudsman Ekonomi Daerah

LINTAS

Lembaga Studi dan Penguatan Komunitas

LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

LPSDM

Lembaga Pengembangan Sumber Daya Masyarakat

LPSS

Local Public Service Specialist – Spesialis Pelayanan Publik Daerah

LSIP

Lembaga Studi Islam dan Politik

LSPP

Lembaga Studi dan Pers Pembangunan

MEP UGM

Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada

MDGs

Millennium Development Goals – Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium

MK

Mahkamah Konstitusi

MoHA

Ministry of Home Affairs – Kementerian Dalam Negeri

MOU

Memorandum of Understanding – Nota Kesepahaman

MP4

Masyarakat Pendidikan Tinggi Peduli Perbatasan

MRV

Measurement, Reporting and Verification – Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi

MTI

Masyarakat Transparansi Indonesia

Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musrenbangkab

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten

NDI

National Democratic Institute

NGO

Non-Governmental Organisation – Lembaga Swadaya Masyarakat

NPIA – UK

National Policing Improvement Agency of the United Kingdom – Badan Peningkatan Perpolisian

Nasional Inggris NTB

Nusa Tenggara Barat

NTT

Nusa Tenggara Timur

NU

Nahdatul Ulama

P3W GKI

Pusat Pembinaan Pengembangan Wanita - Gereja Kristen Injili

78

M EM BA N G U N I N D ONE SIA YA NG LE B IH A DIL LAMPIRAN: DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN LAPORAN TAHUNAN 2012 KEMITRAAN

PAN

Partai Amanat Nasional

Pemda

Pemerintah Daerah

Perbup

Peraturan Bupati

Perludem

Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi

Perwali

Peraturan Walikota

PGI

Partnership Governance Index – Indeks Tata Kelola Pemerintahan Kemitraan

PKB

Partai Kebangkitan Bangsa

PKS

Partai Keadilan Sejahtera

PME

Planning, Monitoring and Evaluation – Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

PMP

Performance Management Plan – Rencana Manajemen Kinerja

PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Polhukam

Politik, Hukum dan Keamanan

Pokker SHK

Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan

PPATK

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan

PPP

Partai Persatuan Pembangunan

PPMN

Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara

PR

Public Relations – Hubungan Masyarakat

PRISE

Procurement Reform and Integrity System Enhancement – Pembaruan Pengadaan dan Penguatan

Sistem Integritas PSG

Public Service Governance – Tata Kelola Pelayanan Publik

PSW UGM

Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada

PSW UNY

Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Yogyakarta

PT PPMA Papua Perkumpulan Terbatas Untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua PTS

Project Tracking System – Sistem Penelusuran Proyek

PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pusham UII

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

RANHAM

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

RAP-CE

Regional Action Plan for Korupsi Eradication – Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

REDD

Reducing Emission from Deforestation and Degradation – Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan

Degradasi Hutan SAMANTA

Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara

SCF

Sulawesi Community Foundation – Yayasan Komunitas Sulawesi

SD

Sekolah Dasar

Seknas FITRA

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Seknas JARI

Sekretariat Nasional Jari Indonesia

SIAP II

Strengthening Integrity and Accountability Project II – Penguatan Integritas dan Akuntabilitas

SIEJ

Society of Indonesia Environmental Journalists – Masyarakat Wartawan Lingkungan Hidup Indonesia

SJG

Security and Justice Governance – Tata Kelola dalam Sektor Keamanan dan Peradilan

SMART

Strategizing MDGs and Restructuring Transformation of Governance – Strategisasi Tujuan-tujuan

Pembangunan Milenium dan Restrukturisasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan


79

SMS

Short Message Service – Layanan Pesan Singkat

SOBERING

Strengthening of Border and Impoverished Region’s Integrity and Governance – Penguatan Integritas dan

Tata Pemerintahan di Kawasan-kawasan Perbatasan dan Miskin

SOP

Standard Operating Procedures – Prosedur Operasional Tetap

SPEED

Support for Papua’s Empowerment and Economic Development – Dukungan bagi Pemberdayaan dan

Pembangunan Ekonomi Papua

SSL

Secure Socket Layer – Lapisan Soket Aman

SSS

Sumatra Sustainable Support – Dukungan Berkelanjutan untuk Sumatra

SSS PUNDI

Support for Sustainable Livelihood Support for Sustainable Resources Management - Dukungan Bantuan

Penghidupan Berkelanjutan untuk Manajemen Sumber Daya yang berkelanjutan

STAIN

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

STI

Strategic Transformation Institute – Institut Transformasi Strategis

Stranas PK

Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi

SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

TIRI

Making Integrity Work – Membuat Integritas Berjalan

TLAS

Timber Legality Assurance System – Sistem Jaminan Legalitas Kayu

UN

United Nations – Perserikatan Bangsa-Bangsa

UGM

Universitas Gadjah Mada

UMRAH

Universitas Maritim Raja Ali Haji

UNCAC

United Nations Convention Against Corruption – Konvensi PBB Melawan Korupsi

UNCAT

United Nations Convention Against Torture – Konvensi PBB Melawan Penyiksaan

UNDP

United Nations Development Program – Program Pembangunan PBB

UNHAN

Universitas Pertahanan

UNISBA

Universitas Islam Bandung

UNPAD

Universitas Padjadjaran

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime – Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan

UNTAN

Universitas Tanjungpura

UK

United Kingdom – Kerajaan Inggris

US

United States – Amerika Serikat

USD

United States Dollar – Dolar AS

WATALA

Keluarga Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup

YABMY

Yayasan Bina Marga Wita Waiya

YCI

Yayasan Cakrawala Indonesia

YLBH PIK

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan

YMK

Yayasan Manikaya Kauci

YPB

Yayasan Pembangunan Berkelanjutan

YPPN

Yayasan Pemberdayaan Pefor Nusantara

YSDK

Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa

YSIK

Yayasan Sosial Indonesia untuk Keadilan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Indonesia

p. +62 21 7279 9566 f. +62 21 720 5260 +62 21 720 4916 www.kemitraan.or.id

Penerbitan Laporan Tahunan ini didanai melalui Dana Fasilitas Kemitraan yang didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda

[2012] LAPORAN TAHUNAN. membangun indonesia yang lebih adil

Recommend Documents