BATAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 212/KA/XII/2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang : a.
bahwa Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai penyelenggara pelayanan publik, perlu melayani kebutuhan publik dengan sebaikbaiknya;
b.
bahwa dalam memberikan pelayanan publik yang prima, diperlukan peningkatan
kualitas
penyelenggaraan
pelayanan
publik
yang
berorientasi pada hasil (outcome); c.
bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan suatu aturan hukum;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Standar Pelayanan BATAN;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
BATAN -25.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5218); 11. Peraturan Presiden Nomor 081 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 12. Keputusan
Menteri
PAN
Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan; 13. Peraturan Menteri PAN Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 14. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014; 15. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknik Nuklir;
BATAN -316. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN; 17. Peraturan Kepala BATAN Nomor 393/KA/XI/2005 - 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai di Lingkungan BATAN; 18. Peraturan Kepala BATAN Nomor 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BATAN;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Penyelenggara Pelayanan adalah BATAN.
2.
Unit Kerja adalah organisasi setingkat eselon II.
3.
Pelayanan dilaksanakan
BATAN oleh
adalah
segala
Penyelenggara
kegiatan
pelayanan
yang
Pelayanan
sebagai
upaya
pemenuhan kebutuhan Penerima Pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4.
Pembina Pelayanan yang selanjutnya disebut Pembina adalah Kepala BATAN.
5.
Penanggung
Jawab
Pelayanan
yang
selanjutnya
disebut
Penanggungjawab adalah Sekretaris Utama atau pejabat yang ditunjuk. 6.
Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
BATAN -47.
Penerima Pelayanan/Pelanggan adalah masyarakat pengguna jasa baik perseorangan, kelompok, maupun badan hukum.
8.
Prosedur Operasi Standar atau Standard Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara, waktu, tempat dan pelaksana pelayanan.
9.
Sistem Manajemen adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan berkaitan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta cara untuk mencapai sasaran tersebut.
10. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis dari Penyelenggara Pelayanan
berisi
komitmen
pelaksana
untuk
menjamin
bahwa
pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan serta diumumkan dan/atau dipublikasikan. 11. Tingkat Kepuasan Pelanggan adalah ukuran terpenuhinya harapan Penerima Pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 12. Pengaduan adalah laporan dari masyarakat dan Penerima Pelayanan BATAN baik secara lisan dan/atau tertulis yang menginformasikan ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. 13. Sistem Informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa gambar, serta disajikan secara manual atau elektronik.
Pasal 2
Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi: a.
keadilan;
b.
kepastian hukum;
c.
tertib penyelenggaraan layanan;
d.
proporsionalitas;
e.
keterbukaan;
BATAN -5f.
partisipatif;
g.
akuntabilitas;
h.
kepentingan umum;
i.
profesionalitas;
j.
efisiensi dan efektivitas; dan
k.
berkesinambungan.
Pasal 3
Penyelenggaraan pelayanan bertujuan untuk: a.
mendayagunakan hasil-hasil penelitian dan pengembangan BATAN untuk kepentingan masyarakat;
b.
mewujudkan hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan BATAN; dan
c.
mewujudkan peran serta dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Pasal 4
Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan BATAN mencakup semua pelayanan yang dilakukan oleh setiap Unit Kerja di BATAN, meliputi jasa: a.
Kalibrasi;
b.
Sertifikasi;
c.
Analisis pemantauan radiasi perorangan dan daerah kerja;
d.
Iradiasi;
e.
Pengelolaan limbah radioaktif;
f.
Eksplorasi bahan galian dengan teknologi nuklir;
g.
Pengerjaan dan uji mekanik;
h.
Penyiapan sampel dan analisis;
i.
Konsultasi;
j.
Pelayanan teknis uji tidak merusak;
k.
Keahlian ketenaganukliran;
l.
Pendidikan;
m. Pelatihan;
BATAN -6n.
Sewa peralatan teknologi nuklir;
o.
Pelaksanaan uji profisiensi; dan
p.
Pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.
BAB II TUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN Pasal 5
(1) Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penanggung jawab pelayanan BATAN. (2) Penanggung jawab mempunyai tugas: a.
mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
b.
melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan; dan
c.
melaporkan
kepada
Pembina
pelaksanaan
penyelenggaraan
pelayanan di seluruh satuan kerja unit pelayanan. (3) Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. (4) Kepala Unit Kerja menyampaikan laporan secara berkala per semester kepada
penanggung
jawab
pelayanan,
meliputi:
pelaksanaan
pelayanan, pengelolaan informasi, pengaduan dan dokumentasi, dan pengawasan internal.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PELAYANAN DAN PENERIMA PELAYANAN Pasal 6
Penyelenggara Pelayanan mempunyai hak: a.
menetapkan
mekanisme
penyelenggaraan pelayanan;
prosedur
dan
persyaratan
dalam
BATAN -7b.
menetapkan
mekanisme
prosedur
dan
persyaratan
pengaduan
pelayanan; c.
melakukan kerjasama;
d.
mengusulkan
anggaran
pembiayaan
penyelenggaraan
pelayanan
publik; e.
melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
f.
menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7
Penyelenggara Pelayanan wajib: a.
melakukan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan;
b.
memberikan akses informasi yang benar kepada Penerima Pelayanan;
c.
mempublikasikan maklumat pelayanan;
d.
menghindari imbalan dan pungutan biaya di luar ketentuan yang berlaku;
e.
memberikan pelayanan secara adil, santun, bersahabat dan ramah serta berkualitas; dan
f.
menyelesaikan setiap pengaduan dari Penerima Pelayanan.
Pasal 8
Penerima Pelayanan mempunyai hak : a.
mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan BATAN;
b.
mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi pelayanan BATAN;
c.
memberikan saran untuk perbaikan pelayanan BATAN;
d.
mengajukan pengaduan kepada Penyelenggara Pelayanan BATAN; dan
e.
mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan.
BATAN -8Pasal 9
Penerima Pelayanan BATAN wajib mengikuti mekanisme, prosedur dan persyaratan pelayanan BATAN
BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN BATAN Pasal 10
Penyelenggaraan
pelayanan
BATAN
harus memperhatikan
dan/atau
menerapkan: a.
prinsip pelayanan;
b.
standar pelayanan;
c.
sistem informasi pelayanan;
d.
maklumat pelayanan;
e.
pengelolaan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan;
f.
biaya pelayanan/tarif;
g.
perilaku penyelenggara pelayanan;
h.
pengawasan pelayanan;
i.
tingkat kepuasan pelanggan;dan
j.
evaluasi kinerja.
Pasal 11
Prinsip pelayanan BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi : a.
kesederhanaan;
b.
kejelasan;
c.
ketepatan waktu;
d.
akurasi;
e.
kemudahan akses;
f.
integritas;
g.
perilaku;
h.
keamanan;
BATAN -9i.
ketertiban dan
j.
kenyamanan.
Pasal 12
(1) Seluruh pelayanan BATAN harus menerapkan sistem manajemen sesuai Sistem Standardisasi BATAN (SSB). (2) Standar pelayanan BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib dibuat oleh setiap unit kerja yang melaksanakan pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi: a.
dasar hukum;
b.
pernyataan visi dan misi pelayanan;
c.
persyaratan;
d.
SOP pelayanan;
e.
waktu penyelesaian;
f.
biaya pelayanan/tarif;
g.
produk pelayanan;
h.
sarana dan prasarana;
i.
kompetensi petugas pelayanan;
j.
pengawasan internal;
k.
penanganan pengaduan; dan
l.
jaminan pelayanan.
Pasal 13
(1) Penyelenggara
wajib
mengelola
sistem
informasi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf c secara efektif, efisien dan mudah diakses. (2) Penyampaian informasi wajib mengikuti ketentuan tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BATAN. (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sistem informasi elektronik atau non elektronik, dan sekurang-kurangnya meliputi:
BATAN - 10 a.
profil penyelenggara;
b.
profil pelaksana;
c.
standar pelayanan;
d.
maklumat pelayanan;
e.
pengelolaan pengaduan; dan
f.
penilaian kinerja.
Pasal 14
(1) Penyelenggara
berkewajiban
menyusun
maklumat
pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sesuai sifat, jenis, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan dan dipublikasikan secara jelas. (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat: a.
kebijakan mutu;
b.
persyaratan;
c.
prosedur/bisnis proses;
d.
standar; dan
e.
biaya.
Pasal 15
Penyelenggara
Pelayanan
bertanggung
jawab
dalam
pengelolaan,
pemeliharaan dan/atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e sesuai dengan Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana, serta memenuhi standar keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.
BATAN - 11 Pasal 16
(1)
Biaya pelayanan/tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f berasal dari Penerima Pelayanan.
(2)
Biaya
pelayanan/tarif
yang
berasal
dari
Penerima
Pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku dan Keputusan Menteri Keuangan tentang ijin penggunaan sebagian dana PNBP.
Pasal 17
Perilaku Penyelenggara Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g wajib: a.
menjaga integritas;
b.
menjaga kehormatan institusi;
c.
berlaku adil;
d.
bersikap peduli;
e.
bersikap ramah, tekun dan sabar;
f.
bersikap tegas dan handal;
g.
bersikap responsif;
h.
bersikap independen;
i.
menjaga kerahasiaan informasi atau dokumen; dan
j.
menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan.
Pasal 18
(1)
Pengawasan pelayanan BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
(2)
Pengawasan
internal
penyelenggaraan
pelayanan
BATAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a.
pengawasan melekat oleh atasan langsung;
b.
pengawasan pemerintah.
fungsional
oleh
aparat
pengawasan
internal
BATAN - 12 (3)
Pengawasan
eksternal
sebagaimana
dimaksud
penyelenggaraan pada
ayat
(2)
pelayanan dapat
BATAN
dilakukan
oleh
masyarakat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman.
Pasal 19
(1)
Tingkat kepuasan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i harus dipantau dan diukur berdasarkan hasil umpan balik pelanggan, atau metode lain yang sesuai.
(2)
Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian nilai antara tingkat kepuasan pelanggan
dengan
standar
pelayanan
BATAN,
Penyelenggara
Pelayanan wajib melakukan perbaikan.
Pasal 20
(1)
Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf j perlu dilakukan secara berkala minimal setiap semester menggunakan indikator:
(2)
a.
tingkat kepuasan pelanggan;dan
b.
jumlah pengaduan.
Hasil evaluasi kinerja digunakan untuk perbaikan pelayanan.
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 21
(1)
Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan BATAN.
(2)
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a.
memberikan informasi yang dibutuhkan bagi Penyelenggara Pelayanan BATAN;
b.
menumbuhkan
kepedulian
masyarakat
untuk
melakukan
pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan BATAN; dan
BATAN - 13 c.
memberikan
saran
dan
atau
pendapat
dalam
rangka
penyelenggaraan pelayanan BATAN.
BAB VI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN Pasal 22
(1)
Pengaduan pelayanan BATAN dapat diajukan kepada Penyelenggara Pelayanan BATAN ataupun Ombudsman.
(2)
Penyelenggara Pelayanan BATAN menyediakan kotak pengaduan dan menu pengaduan di website BATAN.
(3)
Penyelenggara Pelayanan BATAN harus menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
(4)
Dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat, Penyelenggara Pelayanan BATAN wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.
prioritas penyelesaian pengaduan;
b.
penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan;
c.
prosedur penyelesaian pengaduan;
d.
rekomendasi penyelesaian pengaduan;
e.
pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan;
f.
pelaporan proses dan hasil penyelesaian pengaduan kepada Pimpinan Penyelenggara Pelayanan BATAN;
g.
penyampaian
hasil
penyelesaian
pengaduan
kepada
yang
mengadukan; dan h. (5)
dokumentasi penyelesaian pengaduan.
Tata cara pengelolaan pengaduan pelayanan BATAN diatur lebih lanjut dalam prosedur masing-masing pelaksana pelayanan.
(6)
Pengaduan
yang
diajukan
melalui
Ombudsman
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan Ombudsman.
BATAN - 14 Pasal 23
(1)
Penyelesaian
pengaduan
yang
terjadi
antara
Penyelenggara
Pelayanan BATAN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)
Dalam hal Penerima Pelayanan dapat mangajukan pengaduannya kepada Ombudsman.
(3)
Penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh Penerima Pelayanan dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh Ombudsman.
(4)
Pihak
yang
mengajukan
tidak
menerima
penyelesaian
penyelesaian
melalui
pengaduan
pengadilan
sesuai
dapat dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
Peraturan Kepala BATAN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
27 Desember 2011
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
Ferhat Aziz
