2010,Tanggal 11 Maret 2010) Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN HAL–HAL YANG MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT DEPOSITO (Studi Kasus Dalam Putusan MA No. 112PK/Pid.Sus/2010,Tanggal 11 Maret 2010)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : ENDAH SURYANDARINI PUTERI NIM : E1107146

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 – 2011 PERSETUJUAN PEMBIMBING

commit to user


digilib.uns.ac.id

Penulisan Hukum ( Skripsi )

TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN HAL–HAL YANG MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT DEPOSITO (Studi Kasus Dalam Putusan MA No. 112PK/Pid.Sus/2010,Tanggal 11 Maret 2010)

Disusun oleh : ENDAH SURYANDARINI PUTERI NIM : E1107146

Disetujui untuk Dipertahankan Dosen Pembimbing

BAMBANG SANTOSO, S.H, MHum. NIP. 196202091989031001

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama : ENDAH SURYANDARINI PUTERI NIM : E1107146 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE KURANG

CUKUP

MEMPERTIMBANGKAN

HAL–

HAL

YANG

MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT

DEPOSITO(STUDI

KASUS

DALAM

PUTUSAN

MA

No.

112PK/Pid.Sus/2010,Tanggal 11 maret 2010) adalah betul-betul karya sendiri. Halhal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Maret 2011

Yang membuat pernyataan

ENDAH SURYANDARINI PUTERI NIM.E1107146

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Endah Suryandarini Puteri, E1107146.2011. TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DASAR JUDEX FACTIE KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN HAL – HAL YANG MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA PEMALSUAN DEPOSITO (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MA NO.112 PK/PID.SUS./2010, TANGGAL 11 MARET 2010), Penulisan Hukum (SKRIPSI), FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Judex Factie yang kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang membertkan dari terdakwa dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat deposito. Serta untuk mengetahui argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam perkara pemalsuan surat deposito. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yaitu berusaha memahami ratio decidendi atau reasoning, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan. Hasil dari penelitian ini bahwa pertimbangan Judex factie kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa, dalam memberikan penilaian terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara pemalsuan surat deposito bahwa Hakim Mahkamah Agung sudah cukup mempertimbangkan segi kepastian hukum, keadilan dan kemanfatannya. Pertimbangan sudah bersifat argumentatif artinya didasari nalar yuridis yang memadai dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat deposito, dan argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang sangat tepat dan berdasarakan kepada peraturan perundangan yang berlaku, serta masih dalam ketentuan yang diatur untuk mengajukan suatu kasasi. Kata Kunci : Judex Juris; Kasasi; Penuntut Umum; Pertimbangan Hakim; Pemalsuan Surat; Hakim;

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Endah Suryandarini Puteri, E1107146. 2011. A JURIDICAL REVIEW ON THE APPEAL TO SUPREME COURT BY SEMARANG DISTRICT ATTORNEY OFFICE’S PUBLIC PROSECUTOR BASED ON JUDEX FACTIE INADEQUATELY CONSIDERS THE INCRIMINATING FACTORS FROM THE DEFENDANT IN THE DEPOSIT DOCUMENT FALSIFICATION (A CASE STUDY IN SUPREME COURT’S DECISION NO.112PK/PID.SUS/2010, ON MARCH 11, 2010). Law Writing (Thesis), Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, This research aims to find out whether or not the Judex factie inadequately considering the incriminating factors from the defendant can be used as the rationale for the Public Prosecutor to appeal to Supreme Court in deposit document falsification case. It also aims to find out the legal argumentation of Judex Juris in assessing the rationale of appeal to Supreme Court of Semarang District Attorney Office’s Public Prosecutor in deposit document falsification case. This study belongs to a normative or doctrinal law research, that is, law research conducted by studying the literature or secondary data consisting of primary, secondary and tertiary law materials. This research is prescriptive in nature. As a prescriptive discipline, law studies the objective of law, justice value, law rule validity, law concept, and law norm. This research employed case approach, that is, to understand the ratio decidendi or reasoning, namely the legal reasoning the judge uses to achieve a verdict. The result of research shows that the Judex factie inadequately considering the incriminating factors from the defendant in giving assessment to the Public Prosecutor’s reasoning in appealing to Supreme Court in deposit document falsification case that the Judge of Supreme Court has adequately taken into account the law certainty, justice and usefulness aspects. The consideration has been argumentative in nature meaning that its based on the adequate juridical reasoning that can be foundation for the Public Prosecutor to appeal to Supreme Court in deposit document falsification case, and Judex Juris law argumentation in assessing the reason of Semarang District Attorney Office’s Public Prosecutor is very appropriate and based on the enacted legislation, as well as still in the provision governed in appealing to Supreme Court. Keywords: Judex Juris; appeal to Supreme Court; Public Prosecutor; Judge’s rationale; Document falsification; Judge.

commit to user


digilib.uns.ac.id

MOTTO “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Q.S Alam Nasyrah: 6-8) ”Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.” (Ernest Newman)

“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan” (Mario Teguh)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil” (Mario Teguh)

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada : 1.

Allah SWT Sang Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang telah diberikan-Nya

2.

Untuk Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suradji Suryo Putranto , S.H , M.M dan Ibu Endang Mangularsih M.pd , M.M atas segala doa, bimbingan, nasehat dan semangat nya untukku

3.

Untuk bapak Bambang Santoso SH,M.hum.atas bimbingan , motivasi dan semangatnya terima kasih sebanyak – banyaknya.S

4.

Untuk calon suamiku letda ctp.Saputro Kurniawan atas semangat , kasih sayang ,nasehat semuanya yang selalu membuat aku tersenyum.

5.

Kakak tersayang mba Enderi dan mas Endro atas kenakalanya , semangat , motivasi serta kakak iparku mba P eggy dan mas Farid terimakasih doanya.

6.

Seluruh keluarga besarku Alm.eyang Samtodiharjo, eyang Bujoyuwono atas doa ,dukungan dan kasih sayang

7.

Teman- temanku sahabatku BDS (berlian , tika ,riana, nova ,ayu , henggar, sinta , ayu smada) ,TIRINDA ,temen kostku ( sayik , intan , tince) semuanya terimakasih menjadi sahabat terbaikku yang banyak membantuku dalam motivasi dan semangatnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS

PENGAJUAN

KASASI

OLEH

PENUNTUT

UMUM

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN HAL – HAL YANG MEMBERATKAN

DARI

TERDAKWA

DALAM

PERKARA

PEMALSUAN SURAT DEPOSITO(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MA No.112PK /Pid.Sus/ 2010 , Tanggal 11 maret 2010)”. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syaratsyarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.. Atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada : 1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara. 3. Bapak Alm.Gusdan Hanung S.H, S.E , M.hum. selaku Pembimbing Akademik Penulis. 4. Bapak Bambang Santoso, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. 5. Bapak Harjono S.H , M.H selaku Ketua Program Nonreguler. 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama

commit to user


digilib.uns.ac.id

Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta. 8. Kedua orang tuaku ,calon suamiku , kakakku dan kakak iparku yang telah memberikanku doa, cinta, kasih sayang dan ridho yang menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini. 9. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis. 10. Teman-teman kuliah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Angkatan

2007 , dan semua pihak yang membantu dalam penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan senang hati Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan Pengetahuan dan Pengembangan Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya. Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu Penulisan Hukum ini, atas amal baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.

Surakarta, Maret 2011

ENDAH SURYANDARINI PUTERI NIM.E1107146

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN.................................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN ................................................................................... iv ABSTRAK ................................................................................................................. v HALAMAN MOTTO .............................................................................................. vii HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................ viii KATA PENGANTAR .............................................................................................. ix DAFTAR ISI .............................................................................................................. xi DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

B.

Rumusan Masalah ................................................................................ 5

C.

Tujuan Penelitian ................................................................................ 5

D.

Manfaat Penelitian .............................................................................. 6

E.

Metode Penelitian ............................................................................... 7

F.

Sistematika Penulisan Hukum ............................................................ 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.

B. BAB III

Kerangka Teori .................................................................................... 11 1.

Tinjuan Umum Tentang Kasasi ..................................................... 11

2.

Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim ........................... 14

3.

Tinjauan Umum Tentang Putusan ................................................ 15

4.

Tinajuan Umum Tentang Pemalsuan Surat .................................. 21

Kerangka Pemikiran ............................................................................ 24 HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN

commit to user


A.

digilib.uns.ac.id

Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Alasan Judex Factie Kurang Cukup Mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan Dari Terdakwa dalam Perkara Pemalsuan Surat Deposito menurut KUHA .............................................................. 26 1.

Uraian Kasus Posisi ................................................................. 26

2.

Identitas Terdakwa ........................................................................ 27

3.

Dakwaan Penuntut Umum ............................................................ 27

4.

Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Semarang ............................. 41

5.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 463/Pid. B 2009/PN. Smg, tanggal 30 Juli 2009 ............................................ 47

6.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 469/Pid/ 2009/PN. Smg, tanggal 19 Oktober 2009 ...................................... 52

B.

7.

Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum .................................. 53

8.

Pembahasan .................................................................................. 55

Argumentasi Hukum Judex Juris Dalam Menilai Alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang Dalam Perkara Pemalsuan Surat Deposito ....................................................... 59

BAB IV

1.

Pertimbangan Hakim Kasasi ......................................................... 59

2.

Amar Putusan Mahkamah Agung ................................................. 59

3.

Pembahasan .................................................................................. 65

PENUTUP

A.

Simpulan ............................................................................................. 67

B.

Saran

.............................................................................................. 67

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran …………………………………………… 24

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, demikianlah penegasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum bertujuan menciptakan adanya keamanan dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa kecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum, maupun oleh penguasa negara, sehingga segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum. Adanya keseimbangan yang terjadi di dalam negara, diharapkan dapat mendorong kreatifitas serta peran aktif masyarakat dalam membangun suatu negara, khususnya dalam menjamin kemerdekaan hak asasi manusia karena merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 1

commit to user


digilib.uns.ac.id 2

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia tersebut dapat tercapai, maka negara melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi kesejahteraan rakyat. Rasa aman yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya ditujukan bagi rakyat yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka. Seseorang yang melakukan kesalahan, dalam hal ini melakukan tindak pidana di dalam Negara Indonesia yang berlandaskan hukum, maka sudah sepantasnya untuk diproses secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Proses yang berlaku untuk menahan seorang tersangka ataupun terdakwa harus sesuai prosedur yang berlaku. Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan kewajiban mutlak dari Bangsa Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hukum,

penyelenggaraan

kekuasaan

hendaknya

memberikan

jaminan

perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah. Masyarakat pun diharapkan berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan hukum dan penegakkan hukum yang sah. Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan menurut Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam UndangUndang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal kebebasan hakim juga berarti bahwa hakim harus dapat memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasaran akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya. Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbanganpertimbangan. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun

pertimbangan-pertimbangan

hakim

tersebut,

di

samping

berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan terhadap terdakwa sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Putusan oleh Hakim pengadilan tingkat pertama, maka baik terdakwa atau penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau menolak putusan atau dalam KUHAP dikenal dengan istilah upaya hukum. Lembaga upaya hukum ini di dalam KUHAP telah diatur secara lengkap dan terperinci. Hak untuk mengajukan upaya

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

hukum merupakan hak baik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum ini menurut KUHAP ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Salah satu jenis upaya hukum biasa ini disebut dengan kasasi. Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Penggunaan hak tersebut tergantung sepenuhnya kepada terdakwa dan penuntut umum. Apabila mereka bisa menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim, mereka dapat tidak mempergunakan hak tersebut. Sebaliknya jika mereka tidak bisa menerima putusan tersebut, maka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara, hakim memiliki berbagai pertimbangan, baik pertimbangan beradasarkan ketentuan dan perudangan

yang

berlaku

atau

pertimbangan

kemanusia.

Berbagai

pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak jarang menimbulkan rasa tidak puas bagi pihak-pihak yang sedang berperkara. Penulis tertarik untuk melakukan telaah yurudis mengenai pengajuan kasasi hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan surat. Untuk itu penulis terdorong untuk menulis Penulisan Hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE

KURANG

CUKUP

MEMPERTIMBANGKAN

HAL-HAL

YANG MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT DEPOSITO (STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 112 K/ Pid. Sus/ tanggal 11 Maret 2010)”.

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

B. Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis sehingga penelitian akan lebih terarah pada sasaran yang akan dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan satu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi : a. Apakah bila Judex factie kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat deposito? b. Bagaimanakah argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam perkara pemalsuan surat deposito?

C. Tujuan Penelitian Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk

mengetahui

apakah

Judex

Factie

yang

kurang

cukup

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat deposito.

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

b. Untuk mengetahui argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam perkara pemalsuan surat deposito. 2. Tujuan Subjektif a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Menambah,

memperluas,

mengembangkan

pengetahuan

dan

pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang sangat berarti bagi penulis. c.

Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. c. Untuk mendalami teori–teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 2. Manfaat Praktis a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E.

Metode Penelitian

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986: 6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Jenis Penelitian Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2006: 10).

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

2.

Sifat Penelitian Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, oleh karena itu penelitian ini juga bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 41). Dalam penelitian ini Penulis, mengkaji ratio decidendi tentang putusan kasasi perkara pemalsuan surat.

3. Pendekatan Penelitian Menurut

Peter

Mahmud

Marzuki,

pendekatan-pendekatan

yang

digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kasus yaitu berusaha memahami ratio decidendi atau reasoning, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan. . 4. Sumber-Sumber Penelitian Hukum Sumber penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sumber penelitian sekunder, yang terdiri dari : a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa : 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI 4) Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pid. Sus/ tanggal 11 Maret 2010 5) Kitab Hukum Acara Pidana

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku dan jurnal khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder terdiri dari bahan - bahan dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Sumber Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka dan rujukan internet untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Teknik pengumpulan sumber penelitian berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Untuk tujuan ini, sering digunakan sistem kartu. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku ( Jhonny Ibrahim, 2008:296).

6. Teknik Analisis Penelitian Dalam penelitian ini, isue hukum dianalisis dengan dengan logika deduktif.

Pengunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis

mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006:47). Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual ( Johnny Ibrahim, 2008:249).

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

F.

Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

:

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang kasasi, pertimbangan hakim, putusan dan tindak pindana pemalsuan surat.

BAB III

:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan.

BAB IV

:

PENUTUP

Bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan pembahasan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.

Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kasasi a.

Pengertian Kasasi Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis. Yang barasal dari kata casser yang artinya memecah. Pada asasnya kasasi didasarakan pada pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakiman (Andi Hamzah, 2002: 292). Pada tanggal 21 Agustus 1790 dibentuklah le tribunal de cassation dan pada tahun

1810

de Cour de cassation telah

terorganisasi dengan baik. Kemudian adanya lembaga kasasi tersebut di tiru di negeri Belanda yang akhir juga dibawa ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda (Andi Hamzah, 2002: 292). Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilanpengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir

dan

dimana

menetapkan

perbuatan

Pengadilan-

pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 11

commit to user



b.

Alasan Kasasi Kasasi dilakukan jika terdapat ketidakpuasan antara masing-masing

pihak

yang

sedang

berpekara.

Sebelum

melakukan kasasi, masing-masing pihak harus terlebih dahulu melakukan proses hukum pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi hingga pada akhirnya sampai ke Mahkamah Agung. Ketidak puasan tersebut dapat terjadi karena rasa keadilan yang diinginkan oleh kedua belah pihak belum terpenuhi secara utuh sebagaimana yang mereka kehendaki. Alasan pengajuan kasasi berdasarkan ketentuan pasal 253 ayat (!) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; atau

apakah

benar

pengadilan

telah

melampaui

batas

wewenangnya c.

Tujuan Kasasi Adanya kasasi tersebut bertujuan untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan

dengan

undang-undang

atau

keliru

dalam

menerapkan hukum (Andi Hamzah, 2002: 292) d.

Tata Cara Kasasi Pengajuan kasasi dalam perkara pidana menurut Pasal 54 Undang-UndangNo.14 Tahun 1985 yang menegaskan, dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun prosedur pengajuan kasasi dalam perkara pidana diatur dalam pasal 254 KUHAP adalah Permohonan kasasi

commit to user



disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu.diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umun, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam pasal 246 KUHAP menegaskan bahwa Apabila tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari, pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. Atas anggapan menerima putusan atau terlambat mengajukan

permohonan kasasi, maka panitera

mencatat dan membuat akta.mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktuwaktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon

commit to user



dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Perlu diingat, berdasarkan Pasal 247 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan seperti halnya dalam tingkat banding, atas dasar surat-surat, yaitu terutama putusan,

berkas

perkara

dan

risalah-risalah

kasasi.

Permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan dilakukan dalam rapat tertutup, tetapi putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Mengenai keputusan kasasi yang oleh Mahkamah Agung, pemohon kasasi akan diberitahu tentang hal tersebut melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Jurusita pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan memberitahukan putusan kasasi itu kepada kedua belah pihak yang berperkara.

2.

Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis).

commit to user



Mahkamah Agung dengan surat edarannya no.5/1959 tanggal 20 April 1959 dan no.1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud tujuan surat edaran ini ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis. Jikalau ternyata ada perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan yaitu lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Akan tetapi, putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Disamping putusan hakim masih ada penetapan hakim. Penyelesain perkara dalam peradilan contentieus disebut putusan sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan voluntair disebut penetapan. Tugas pokok hakim memeriksa dan mengadili. Memeriksa berarti meneliti fakta yang terjadi sepanjang yang dituduhkan terhadap tertuduh, para saksi dan barang bukti. Mengadili setelah ditemukan faktanya lalu dipertimbangkan dari segi hukumnya. Perbuatan mengadili haruslah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kemudian dipertimbangkan dari segala segi hukumnya. Inilah tugas pokok hakim, memeriksa, mempertimbangkan kemudian menyimpul kan serta menetapkan

3.

Tinjauan Umum Tentang Putusan a.

Pengertian Putusan Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. KUHAP sendiri memberikan pengertian tentang putusan (vonnis), yaitu dalam Pasal 1 Butir (22) KUHAP putusan pengadilan adalah pemyataan

commit to user



hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalarn undang-undang ini" Sedangkan formalitas putusan diatur dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) dan apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Andi

Hamzah

(2002:

277)

mengemukakan

bahwa

pengambilan keputusan dilakukan setelah hakim memandang pemeriksaan sudah maka mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutannya dan selanjutnya pembela memberikan jawaban. Setelah mempertimbangkan hal-hal tuntutan dan jawaban pembela maka hakim mengambil kesimpulan dan menjatuhkan keputusan.

b.

Macam-macam Putusan Setalah

mendengar

pernyataan

kedua

belah

pihak,

mendengarkan kesaksian para saksi dan adanya barang bukti, maka

selanjutnya

hakim

akan

melakukan

pengambilan

keputusan. Adapun macam-macam putusan adalah sebagai berikut : 1)

Macam- macam putusan hakim a)

Putusan

yang

menyatakan

tidak

berwenang

mengadili. b)

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi Hukum.

c)

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima.

d)

Putusan yang menyatakan terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum.

commit to user



e)

Putusan Bebas.

f)

Putusan yang menghukum terdakwa.

Harus pula diperhatikan tingkat-tingkat dakwaan kumulatif atau altematif (dakwaan primer atau subsider) Dalam Pasal 182 Ayat (5) KUHAP bahwa dalam musyawarah

tersebut,

hakim

ketua

majelis

mengajukan

pertanyaan dimulai dari hakim termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir, mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Dalam ayat berikutnya yaitu Ayat (6) Pasal 182 KUHAP itu diatur sedapat mungkin musyawarah majelis mempakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu : a)

Putusan itu diambil dengan suara terbanyak

b) Jika dengan suara terbanyak tidak dapat diperoleh putusan maka yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, Selanjutnya pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dimuka, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia ( Pasal 182 Ayat (7) KUHAP ). 2)

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : Tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut

undang-undang

commit to user

mendapat

keyakinan

bahwa



seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya Dari

ketentuan

diatas

tampak

bahwa

dalam

menjatuhkan putusan, hakim harus berpegang pada alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah: a)

Keterangan Saksi Menurut pasal 185 ayat (!) Keteranagn saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan .

b)

Keterangan Ahli. Pembuktian keterangan ahli menurut Yahya Harahap (2002; 175) adalah : (1)

Mempunyai nilai kekuatan bebas atau "vrij bewijskracht" Nilai kekuatan bebas adalah didalamnya tidak ada melekat nilai kekuatan yang sempuma dan menentukan. Hakim bebas menilai dan tidak wajib untuk mengikutinya.

(2)

Sesuai dengan asas minimum pembuktian Keterangan ahli untuk dapat dipakai sebagai alat bukti

harus

memenuhi

asas

minimum

pembuktian seperti telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Untuk dapat dipakai sebagai alat bukti harus didukung oleh alat bukti yang lain. c)

Surat Definisi

surat

ialah

segala

sesuatu

yang

mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

commit to user



Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 yang terdiri dari empat yaitu: (1)

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

(2)

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang- undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan

yang

diperuntukkan

bagi

pembuktian

sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. (3)

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan

keahlianya

mengenai

sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. (4)

Surat

lain

yang hanya

berlaku

jika

ada

hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ditinjau dari teori dan dihubungkan dengan prinsip pembuktian, alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yaitu : i. Ditinjau dari segi formal. ii. Ditinjau dari segi materiil

commit to user



d)

Petunjuk Definisi petunjuk adalah perbuatan,

kejadian,

atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidananya itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk kemudian lebih mengarah pada pengamatan hakim. Hal ini dikuatkan dengan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan

penuh

kecermatan

dan

keseksamaan

berdasarkan hati nuraninya. Dalam menarik alat bukti petunjuk, maka hakim harus mempergunakan alat-alat bukti yang secara limitatif telah disebutkan dalam Pasal 188 Ayat 2 yaitu :

e)

(1)

Keterangan saksi;

(2)

Surat;

(3)

Keterangan terdakwa.

Keterangan Terdakwa Keterangan

terdakwa

menurut

pasal

189

KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

commit to user



4. Tinjuan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Jika kita lihat dalam peraturan perundang-undangan yang konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan dibidang teknologi informasi adalah; penipuan, kecurangan, pencurian dan pemalsuan data yang dilakukan oleh si pelaku. Sementara itu jika hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana komputer, maka kejahatan tindak pidana pemalsuan data dapat berbentuk sebagai berikut: a. Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu. Suatu keterangan atas sumpah adalah suatu keterangan yang diberikan sehubungan dengan sumpah. Keterangan itu terdiri tidak hanya atas keterangan-keterangan kesaksian dalam perkara maupun dalam perkara pidana, tetapi semua pemberitahuan-pemberitahuan dalam kata-kata tentang perbuatan-perbuatan dan peristiwaperistiwa.

Keterangan

itu

harus

diberikan

diatas

sumpah,

pengambilan sumpah mana dilakukan sebelum keterangan itu diberikan untuk menegaskannya. Antara sumpah janji dan pelanggarannya terdapat jangka waktu; pelanggaran terjadi setelah pemberian keterangan palsu. Selanjutnya keterangan itu harus palsu, tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran. Keterangan itu sudah bersifat palsu, apabila keterangan itu memuat kekurangan dalam kebenaran. Kekurangan dalam kebenaran dapat bersifat positif atau negatif. Bersifat positif, apabila keterangan yang diberikan itu bertentangan dengan kebenaran atau tidak benar, sedangkan bersifat negatif, apabila kebenaran atas sesuatu hal disembunyikan.

commit to user



b.

Pemalsuan uang logam dan uang kertas Negara serta uang kertas Bank. Perbuatan memalsukan uang terdiri atas penggantian bahanbahan baku untuk membuat uang asli dengan bahan-bahan yang lebih rendah nilainya. Perbuatan memalsu dapat juga merupakan perbuatan mengubah tanda stempel yang mengakibatkan tulisan dalam uang itu menunjukkan nilai lain daripada yang sebenarnya, perubahan dimana disertai dengan memberikan warna, menyempu mata uang perak, menunai mata uang suasa. Pemalsuan uang kertas atau uang uang kertas bank dapat juga terdiri atas perubahan mengubah nilai yang dicetak dalam uang kertas itu. Perbuatan pemalsuan uang itu adalah perbuatan mengubah sifat uang sedemikian rupa, sehingga uang yang asli menjadi palsu.

c. Pemalsuan Materai dan Merek ( Cap ). Perbuatan memalsukan berati memberikan tampang yang lain daripada yang sebenarnya atau yang diterima dari pemerintah : 1) mengubah nilai yang terletak pada materainya; 2) memberi warna yang mangakibatkan materai itu terlihat sebagai materai yang lebih tinggi nilainya.

d. Pemalsuan Surat. Pemalsuan surat adalah salah bentuk dari tindak pindana yang dapat digolongkan dalam pemalsuan data (Supraptomo, 2000; 15). Sebagaian besar tindakan yang dilakukan adalah dengan meniru kop surat atau stempel yang terdapat pada surat resmi. Beberapa hal yang mungkin terjadi tindak kejahatan ini dapat disebabkan

commit to user



karena birokrasi yang susah dan berbelit namun lebih banyak dilakukan dengan alasan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan (Philmore A, 2005 : 290). Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain daripada penulisnya (pelaku). Ini disebut pemalsuan meteriil (materiele valsheid). Asal surat itu adalah palsu. Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya. Tidak perduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar; perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat (Philmore A, 2005 : 296).

commit to user



B.

Kerangka Pemikiran

Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat digambarkan dalam skema berikut ini

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Keterangan : Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Tindak pidana pemalsuan surat adalah tindak pidana khusus yang pengadilan juga dilakukan oleh pengadilan tindak pidana khusus, namun hak terdakwa untuk melakukan

commit to user



peradilan tetap dapat dilakukan. Pada saat perkara pemalsuan surat berharga terjadi dan pemeriksanaan serta penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah selesai maka akan dilanjutkan pemeriksaan dalam pengadilan. Selanjutnya hakim mengambil keputusan. Dalam beberapa kasus tindak pidana pemalsuan surat keputusan pengadilan tingkat rendah tidak dapat memuaskan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, jika hal tersebut terjadi maka kasus akan dibawa hingga jenjang Mahkamah Agung. Pada jenjang ini keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung hanya memiliki dua opsi yaitu diterima atau langkah terakhir melakukan peninjauan kembali. Proses pencarian keadilan dari pengadilan yang berada setingkat dibawah Mahkamah Agung menuju mahkamah disebut sebagai Kasasi. Perkara yang sampai ke Mahkamah Agung akan diteliti apakah pengajuan kasasi ini telah sesuai dengan alasan-alasan yang mendasari terjadinya kasasi, jika hal ini terpenuhi maka permohonan kasasi ini akan dilakukan. Setelah semua keterangan dan pembuktian dianggap cukup maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan keputusan atau pengeluaran pertimbangan, yang salah satunya disebut sebagai pertimbangan Judex Juris.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITiAN DAN PEMBAHASAN

c. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Alasan Judex factie Kurang Cukup Mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan Dari Terdakwa dalam Perkara Pemalsuan Surat Deposito menurut KUHAP 1. Uraian Kasus Posisi Bahwa terdakwa SRI RAHAYU , SE seorang pegawai bank dengan jabatan

terakhir

sesuai dengan

surat keputusan

nokep

: 09/KC

VIII/BUN/01/2008 sebagai kepala kantor BRI unit Tlogosari Semarang , bahwa terdakwa dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukanya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau rekening suatu bank dari saksi Drs.HZ.ZAIN SUDIGNO Ketua yayasan Dana Setyakawan PGRI Sejawa Tengah yang berjumlah Rp. 7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah} yang uang tersebut oleh saksi diserahkan kepada terdakwa untuk

ditabung atau disimpan. Tetapi oleh terdakwa uang

tersebut digunakan untuk membayar hutang atau bunga kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan BRI ataupun pihak Yadaspen PGRI hal ini dilakukan dengan cara terdakwa menyerahkan tanda bukti cek yang ditanda tangani

dan

dibubuhi stempel BRI dan besarnya bunga 13%

pertahun.

26

commit to user



2. Identitas Terdakwa Nama

: SRI RAHAYU, SE binti MARTO HUSODO

Tempat Lahir

: Semarang ;

Umur/tanggal lahir

: 49 tahun/28 Agustus 1960 ;

Jenis kelamin

: Perempuan ;

Kebangsaan

: Indonesia ;

Tempat tinggal

:

Perum Mutiara Sewakul E.8 Ungaran dan Jalan Merbau Raya No.162 Semarang ;

Agama

: Kristen ;

Pekerjaan

: Pegawai BRI ;

3. Dakwaan Penuntut Umum Dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : KESATU : Bahwa ia Terdakwa SRI RAHAYU BINTI MARTO HUSODO sejak tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 29 Mei 2008 atau setidak-tidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di BRI Unit Kartini Semarang dan BRI Unit Tlogosari Semarang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, seorang pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa adalah pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 1988 dengan jabatan terakhir sesuai dengan Surat Keputusan

commit to user



Nokep: 09/KCVIII/BUN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 sebagai kepala Kantor BRI Unit Tlogosari Semarang ; Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala BRI Unit Tlogosari adalah mengembangkan dan memajukan kinerja BRI Unit Tlogosari; Bahwa karyawan bank setiap menerima uang dari pihak nasabah penyimpan dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, dan setiap karyawan yang diberi kewenangan menerima setoran wajlb menyerahkan uangnya kepada Teller dan saat itu juga wajib dicatat dalam transaksi pembukuan Bank ; Bahwa Pembukuan dan laporan dalam bentuk neraca dari BRI Unit dilaporkan ke kantor Cabang/setingkat lebih atas dan pihak Bank Rakyat Indonesia untuk mencari nasabah; Bahwa setiap karyawan BRI diberi kewenangan untuk mencari nasabah dengan cara mendatangi kantor-kantor, sekolah-sekolah dan perorangan menjemput bola). Karyawan BRI tersebut menerima uang tabungan dari nasabah diberi tanda terima sementara dari BRI, kemudian uang tersebut diserahkan/disetorkan

kepada

Teller

untuk

dibukukan,

kemudian

mendapatkan bukti setoran, selanjutnya bukti setoran yang asli tersebut diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan ; Bahwa yang dimaksud dengan tanda terima sementara, dari BRI tersebut bukan berupa, kuitansi yang ditanda tangani oleh yang menerima dan dicap BRI ; Bahwa Terdakwa kenal saksi Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO selaku Ketua Yayasan Dana Setyakawan PGRI Sejawa tengah, yang bertempat di JL. Lontar I (Sidodadi) Semarang sejak tahun 2004 dalam hubungan yang bersangkutan sebagai nasabah penyimpan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Bahwa nasabah penyimpan An. YADASPEN PGRI CQ

commit to user



Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO di BRI melalui Terdakwa karena Terdakwa mendatangi kantornya sehingga, apabila pihak Yadaspen akan menabung/ menyimpan uang Terdakwa mengambil di kantor dan apabila akan mencairkan bunganya Terdakwa mengantar ke kantornya (sehingga segala sesuatunya selalu melalui Terdakwa) ; Bahwa uang milik Yadaspen PGRI yang disetorkan/diserahkan oleh Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO kepada Terdakwa untuk disimpan/ditabung di BRI seluruhnya sebanyak Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut diserahkan secara bertahap ; Bahwa

ZAIN

SUDIGNO

menyerahkan/menyetorkan

uang

milik

Yadaspen PGRI kepada Terdakwa untuk disimpan/ditabung di BRI sejak tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan 29 Mei 2008 dengan bukti 19 (sembilan) belas bonggol cek ; -

Cek

tanggal

27

Oktober

2005

No.CED

009343

senilai

CED

009350

Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) ; -

Cek

tanggal

22

Desember

2005

No.

senilaiRp.500.000.000,- (lima ratus juta, rupiah) ; -

Cek Tanggal 24 Pebruari 2006 No. CEE 328031 senilai Rp.300.000,000,- (tiga ratus juta rupiah)

-

Cek

tanggal

24

April

2006

No.

CEE

328038

senilai

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -

Cek tanggal 16 Mei 2006 No. CEE 328039 senilai Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) ;

-

Cek tanggal 31 Mei 2006 No. CEE 328041 senilai Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah)

-

Cek tanggal 28 Agustus 2006 No. CEE Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

commit to user

328047 senilai



-

Cek tanggal 28 Agustus 2006 No. CEE 328049 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

-

Cek tanggal 23 Nopember 2006 No. CEF 746152 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

-

Cek tanggal 23 Nopember 2006 No. BG/GEF 685564 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

-

Cek tanggal 27 Desember 2006 No. CEF 746154 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

-

Cek

tanggal

19

Pebruari

2007

No.CEF

746158

senilai

746173

senilai

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -

Cek

tanggal

2

Agustus

2008

No.

CEF

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -

Cek tanggal 29 Agustus

2007

No. CEF 746175 senilai

Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) ; -

Cek tanggal 19 September 2007 No. BG/GEJ 546133 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

-

Cek tanggal 28 Desember 2007 No.CEH 194013 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

-

Cek

tanggal

14

Januari

2008

No.

CEH

194014

senilai

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -

Cek tanggal 27 Pebruari 2008 No. CEH 194021 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

-

Cek tanggal 29 Mei 2008 No. CEl 829907 senilai Rp.200.000.000,(dua ratus rupiah) ;

Sehingga total semua berjumlah Rp 7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah ) Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.7.250.000.000,(tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. HZ. ZAIN

commit to user



SUDIGNO untuk disimpan/ditabung di BRI tersebut tidak disetorkan ke teller melainkan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang/bunga kepada orang lain (tanpa seizin/ sepengetahuan BRI ataupun pihak Yadaspen PGRI ; Bahwa ketika Sdr. HZ. ZAIN SUDIGNO menyerahkan uang kepada Terdakwa berupa cek, dengan cara datang di kantornya, dan setelah cek diterima yang bersangkutan Terdakwa beri tanda terima berupa kuitansi yang Terdakwa tanda tangani dan biar percaya kuitansi itu oleh Terdakwa bubuhi stempel BRI dan besarnya bunga 13% pertahun ; Bahwa yang mencairkan ke 19 (sembilan belas) lembar cek tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Bahwa cara Terdakwa mencairkan ke 19 (sembilan belas) cek tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil tunai dan ada yang Terdakwa masukan ke dalam rekening Terdakwa di BRI dengan No.Rekening : 0900-01-000179. 50-6 ; Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan dalam tanda terima yang Terdakwa serahkan kepada Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO dibubuhi stempel BRI dan ditulis besarnya bunga 13% pertahun, dan hal tersebut Terdakwa lakukan agar yang bersangkutan lebih percaya kepada Terdakwa karena yang sebenarnya bunga bank hanya 11% pertahun, dan kuitansi tersebut Terdakwa tulis 13% pertahun ; Bahwa sekitar bulan Mei 2008, pihak Yadaspen PGRI akan ada pemeriksaan sehingga Drs. HZ. Zain Sudigno minta agar tabungan sejumlah Rp.7.250.000.000,- tersebut dimasukkan deposito, sehingga untuk mengelabuinya Terdakwa berusaha mendapatkan bilyet giro palsu dengan cara Terdakwa menyimpan/menempatkan dana deposito di BRI Unit Tlogosari dengan menggunakan nama Terdakwa dan nama suaminya (BAMBANG TEGUH). Antara lain :

commit to user



a.

Pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. BAMBANG TEGUH sehingga mendapatkan DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No. DB 7144759 tanggal 19 Juni 2008 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. BAMBANG TEGUH,alamat

JL

Merbau

Raya

No.162

Perumahan

Banyumanik.Selanjutnya bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadi No. DB 7144759 tanggal 19 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), An. YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JL.Lontar No.I Semarang dan tanda tangan USMAN SUTRISNOTerdakwa palsu/ Terdakwa tanda tangani sendiri ; b.

Pada tanggal 27 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) An. SRI RAHAYU sehingga mendapatkan DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No. DB 7144760 Tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) An. SRI RAHAYU, alamat JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik. Selanjutnya bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadi No. DB 7144760 tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), An. YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat Jln. Lontar No.1 Semarang tanda tangan USMAN SUTRISNO Terdakwa palsu/ Terdakwa tanda tangani sendiri ;

c.

Pada tanggal 26 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. BAMBANG TEGUH sehingga mendapatkan DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No. DB 7144761 tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. BAMBANG TEGUH, alamat JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik.

commit to user



Selanjutnya bilyat deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadi No. DB 7144761 tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), An. YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.I Semarang, tanda tangan USMAN SUTRISNO Terdakwa palsu dan Terdakwa tanda tangani sendiri ; d.

Pada tanggal 26 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. SRI RAHAYU sehingga mendapatkan DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No. DB 7144762 tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. SRI RAHAYU, alamat JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik. Selanjutnya bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadiNo. DB 7144762, tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),An.YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO, Alamat JL.Lontar No.1 Semarang dan tanda tangan USMAN SUTRISNO Terdakwa palsu/Terdakwa tanda tangani sendiri ;

e.

Pada tanggal 30 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. SRI RAHAYU sehingga mendapatkan DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No. DB 7144764 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. SRI RAHAYU, alamat JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik. Selanjutnya bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadi No. DB 7144764 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), An. YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO, Alamat JL. Lontar No.1 Semarang dan tanda tangan USMAN SUTRISNO Terdakwa palsu/Terdakwa tanda tangani sendiri ;

commit to user



f.

Pada tanggal 30 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. Suami tsk (BAMBANG TEGUH) sehingga mendapatkan DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No. DB 7144765 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. BAMBANG TEGUH, alamat JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik. Selanjutnya bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadi No. DB 7144765 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), An. YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO, Alamat JL. Lontar No.1

(Sidodadi

Timur)

Semarang

dan

tanda

tangan

AY.

SOEPADMO Terdakwa palsu/Terdakwa tanda tangani sendiri ; Bahwa Yadaspen PGRI/Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO sudah mendapatkan keuntungan/bunga sehubungan dengan uang yang diserahkan kepada Terdakwa terhitung sejak bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan September 2008, yang besar/kecilnya sesuai dengan uang yang sudah disetorkan kepada Terdakwa (setiap bulan tidak sama tergantung besar kecilnya uang yang sudah Terdakwa terima) ; Bahwa uang yang diserahkan kepada Yadaspen PGRI/Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO sebagai bunga/keuntungan tersebut adalah uang dari Terdakwa sendiri, karena uang yang Terdakwa terima dari Yadaspen/Drs. HZ ZAIN SUDIGNO sebanyak Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada pihak BRI, maka pembayaran bunganya menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri ; Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan uang sebagai bunga sejak bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan Mei 2008 diterima langsung oleh Drs. HZ ZAIN SUDIGNO dan tidak ada buktinya karena hanya saling

commit to user



percaya, sedangkan untuk bulan Juni sampai dengan bulan September 2008 Terdakwa transfer ; Bahwa uang milik Yadaspen PGRI sebanyak Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sampai sekarang belum diambil, dan alasan Terdakwa dalam membayar bunga hanya sampai pada bulan September 2008 dan bunga untuk bulan Oktober 2008 tidak Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah tidak bisa membayar/sudah tidak punya uang, dan Terdakwa mencari pinjaman kepada orang lain sudah tidak bisa maka sekitar bulan Januari/ Pebruari 2009 pihak Yadaspen PGRI protes mengenai pembayaran bunganya dan kebetulan pada waktu itu ada petugas dari BRI Cabang Patimura Semarang mengadakan pemeriksaan di BRI Unit Tlogosari, sehingga perbuatan Terdakwa terbongkar ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ; ATAU : KEDUA Bahwa ia Terdakwa SRI RAHAYU BINTI MARTO HUSODO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2008 atau setidak-tidaknya pada tahun 2008 di rumah Terdakwa Perum Mutiara Sewakul E-8 Ungaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dengan mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara tersebut dimana Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Semarang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan

commit to user



tidak dipalsu, jlka pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa adalah pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 1988 dengan jabatan terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Nokep : 09/KC VIII/BUN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 sebagai Kepala Kantor BRI Unit Tlogosari Semarang ; Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala BRI Unit Tlogosari adalah mengembangkan dan memajukan kinerja BRI unit Tlogosari ; Bahwa karyawan bank seharusnya menerima uang dari pihak nasabah penyimpan dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, dan setiap karyawan yang diberi kewenangan menerima setoran wajib menyerahkan uangnya kepada Teller dan saat itu juga wajlb dicatat dalam transaksi pembukuan Bank ; Bahwa Pembukuan dan laporan dalam bentuk neraca dari BRI Unit dilaporkan ke kantor Cabang/setingkat lebih atas dan pihak Bank Rakyat Indonesia untuk mencari nasabah; Bahwa setiap karyawan BRI diberi kewenangan untuk mencari nasabah dengan cara mendatangi kantor-kantor, sekolah-sekolah dan perorangan (menjemput bola). Karyawan BRI tersebut menerima uang tabungan dari nasabah diberi tanda terima sementara dari BRI, kemudian uang tersebut diserahkan/disetorkan

kepada

Teller

untuk

dibukukan,

kemudian

mendapatkan bukti setoran, selanjutnya bukti setoran yang asli tersebut diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan ; Bahwa persyaratan bagi orang yang akan menabung secara berjangka/ deposito adalah fotocopy KTP dan menyerahkan uang; Bilyet deposito digunakan untuk bukti menabung dan untuk mencairkan tabungan deposito, sedangkan yang berhak untuk menandatangani bilyet

commit to user



deposito sesuai dengan kewenangannya antara lain untuk tabungan deposito sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh Teller dan Kepala Unit, sedangkan tabungan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)ditanda tangani oleh Kepala Unit dan Pejabat Bank yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. Dalam periode Juni 2008, pejabat BRIcabang Patimura yang diberi wewenang adalah AY. Soepadmo,Usman Sutrisno, Yahmin Daladi dan Arifin Artha; Pada tanggal 12 Januari 2009 sekitar jam 10.00 wib, petugas Tim Pemeriksaan BRI di kantor BRI unit Tlogosari mengetahui ada orang yang komplain untuk menanyakan bunga deposito berjangka BRI (depo BRI) dan setelah ditanya nomor rekeningnya yang bersangkutan tidak bisa menunjuk-kan. Setelah

yang bersangkutan datang

kembali

menunjukkan fotocopy 6 (enam) lembar bilyet deposito senilai Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) An. Yadaspen cq HZ. Zain Sudigno, namun setelah dicek dalam pembukuan tidak masuk dalam pembukuan BRI unit Tlogosari. Bilyet deposito tersebut oleh Tim diadakan pengechekan ternyata nomer seri bilyet Hal. 10 dari 30 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2010 deposito tersebut pernah ada An. SRI RAHAYU dan suaminya (BAMBANG TEGUH) yang telah dicairkan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Polsek Sidodadi No. Pol. : 191/BK/ IX/2008/Sek Sdd tanggal 26 September 2008; Setelah mendapatkan foto copy keenam bilyet deposito tersebut team melakukan konfirmasi dengan pihak YADASPEN PGRI dan bertemu dengan Bp. SAKBANI, ZAIN SUDIGNO dan BAGIO, sehingga mendapatkan informasi bahwa Yayasan dana pensiun PGRI telah menitipkan

uang

kepada

BRI

Unit

Tlogosari

sebanyak

Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan

commit to user



bukti penyerahan uang berupa kuitansi yang ditandatangani oleh SRI RAHAYU dan distempel ; Bahwa setelah keenam fotocopy bilyet deposito tersebut dicek,ditemukan kejanggalan yaitu : a.

Pertama, dilihat dari tanda tangan pejabat Kantor BRI Cabang Patimura USMAN SUTRISNO yang terdapat dalam foto copy barang bukti 6 (enam) lembar bilyet deposito tersebut adalah palsu/dipalsukan (bukan tanda tangan USMAN SUTRISNO) ;

b.

Kedua,

setelah

dichek

dalam,

Deskman/pembuku

terdapat

kejanggalan antara lain : 1)

DEPOBRI (deposito berjangka BRI) Nomor DB 7144759 tanggal 19 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ.ZAIN SUDIGNO Alamat Jl. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; Dilihat dari bilyet deposito nomer DB 7144759 yang benar dan tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah atas nama orang lain dengan nominal tertentu sesuai dengan aplikasi yang ada ;

2)

DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Nomor DB 7144760 tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ.ZAIN SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; Dilihat dari bilyet deposito nomor DB 7144760 yang benar dan tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah atas nama orang lain dengan nominal tertentu sesuai dengan aplikasi yang ada ;

3)

DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Nomor DB 7144761 tanggal 26Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas nama YADASPEN CQ Drs. HZ.ZAIN SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; Dilihat dari bilyet deposito nomor DB 7144761 yang benar dan

commit to user



tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah atas nama orang lain dengan nominal tertentu sesuai dengan aplikasi yang ada ; 4)

DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Nomor DB 7144762 tanggal 26 Juni 2008 Senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; Dilihat dari bilyet deposito nomor DB 7144762 yang benar dan tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah atas nama orang lain dengan nominal tertentu sesuai dengan aplikasi yang ada ;

5)

DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Nomor DB 7144764 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; Dilihat dari bilyet deposito nomer DB 7144764 yang benar dan tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah atas nama orang lain dengan nominal tertentu sesuai dengan aplikasi yang ada ;

6)

DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Nomor DB 7144765 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; Dilihat dari bilyet deposito nomer DB 7144765 yang benar dan tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah atas nama orang lain dengan nominal tertentu sesuai dengan aplikasi yang ada ;

Bahwa secara umum branch-code atau kode branch untuk BRI Unit Tlogosari yang benar dengan nomor kode : 3042 tapi dalam kop-nya tertulis : BANK RAKYAT INDONESIA 3082 UNIT TLOGOSARI

commit to user



SEMARANG. Bahwa kode bran yang benar untuk BRI Unit Tlogosari yang benar adalah : 3042, sedangkan kode 3082 adalah kode branch unit lain ; Bahwa cara Terdakwa membuat ke 6 (enam) bilyet deposito palsu tersebut adalah Terdakwa menyimpan/menempatkan dana deposito di BRI Unit Tlogosari dengan menggunakan nama Terdakwa dan nama suaminya BAMBANG TEGUH) ; Bahwa Terdakwa dalam mengganti nama dan jumlah nominal dalam bilyet deposito tersebut dengan menggunakan alat berupa komputer dan penghapus/setip. Alat berupa computer sudah Terdakwa jual kepada orang tidak dikenal, untuk penghapusnya Terdakwa tidak tahu ada dimana karena barangnya sudah hilang, sedangkan untuk kedua stempel atas nama USMAN SUTRISNO dan AY. SOEPADMO ada di Kantor BRI Cabang Patimura Semarang ; .

Bahwa ketika Terdakwa meminjam stempel An. USMAN SUTRISNO dan AY. SOEPADMO tersebut Terdakwa tidak menjelaskan kalau akan digunakan untuk memalsu tanda tangan dari kedua orang tersebut Terdakwa meminjam kedua setempel tersebut kepada sekretaris namun lupa namanya; Bahwa alasan Terdakwa membuat ke 6 (enam) bilyet deposito palsu tersebut karena, dari pihak Yadaspen PGRI/Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.7.250.000.000,(tujuh miliar dua ratus lima Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2010 puluh juta rupiah) untuk dimasukan ke dalam deposito, namun kenyataannya uang tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk membayar hutang/ bunga kepada orang lain ; Bahwa Terdakwa mendapatkan bilyet deposito, tersebut tiga diantaranya menggunakan nama suaminya (BAMBANG TEGUH), namun suami Terdakwa tidak tahu, semua tanda tangannya Terdakwa palsu, dan dalam

commit to user



mendapatkan foto copy KTPnya tidak seijin/tidak sepengetahuan dari suaminya ; Bahwa

sesuai

dengan

Berita

Acara

Pemeriksaan

Laboratoris

Kriminalistik No. Lab.219/DTF/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh AKBP. Yayuk Murti Rahayu, BSc dan Kompol Drs. Teguh Prihmono, disimpulkan bahwa : 1)

Tanda tangan atas nama Usman Sutrisno (QTA) pada dokumen bukti 5 (lima) lembar Depobri BRI 3082 unit Tlogosari Semarang atas nama Yadaspen PGRI tertanggal 30 Juni 2008 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Usman Sutrisno Pembanding KTA ;

2)

Tanda tangan atas nama AY. Soepadmo (QTB) pada dokumen bukti 1 (satu) lembar Depobri BRI 3082 unit Tlogosari Semarang atas nama Yadaspen PGRI tertanggal 30 Juni 2008 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan AY. Soepadmo pembanding KTA ;

Akibat perbuatan Terdakwa pihak Yadaspen PGRI menderita kerugian Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan PT. BRI (Persero) dirugikan nama baiknya sehingga dikhawatirkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (!) KUHPidana.

4

Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Semarang Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No.463/ Pid.B /2009/ PN.Smg, tanggal 30 Juli 2009 : a. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU, SE Binti MARTO HUSODO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1)

commit to user



huruf b undang – undang no 10 tahun 1998 sebagaimana dalam surat dakwaan ;

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI RAHAYU, SE BINTI MARTO HUSODO dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan didenda RP.10.000.000.000( sepuluh

miliar rupiah )

subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; c. Menyatakan barang bukti berupa : 1)

DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7 1 44 7 5 9 tanggal 19 Juni 2 0 08 senilai Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg ;

2)

DEPOBRI

(deposito

berjangka

BRI)

No.DB

7144760

tanggal27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; 3)

DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144761 tanggal 26

Juni

2008

senilai

Rp.1.000.000.000,-

(satu

miliar

rupiah)An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. LontarNo.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; 4)

DEPOBRI

(deposito

berjangka

BRI)

No.DB

7144762

tanggal26 Juni 2008 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) An.YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; 5)

DEPOBRI

(deposito

berjangka

BRI)

No.DB

7144764

tanggal30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ.

commit to user



ZAINSUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; 6)

DEPOBRI

(deposito

berjangka

BRI)

No.DB

7144765

tanggal30 Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratusjuta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNOAlamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; 7)

Kuitansi No.003/08/06 tanggal 28 September 2006 sudah terima

dari

YADASPEN

PGRI

CQ.

BP.

Drs,

HZ.

ZAINSUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRIKARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%pertahun ; 8)

Kuitansi

No.

005/11/06

tanggal

23

Nopember

2006,

sudahterima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAINSUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI

KARTINI

SEMARANG

DENGAN

BUNGA

NEGOSIASI 13% pertahun ; 9)

Kuitansi

No.019/II/2007

tanggal

19

Pebruari

2007,

sudahterima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAINSUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus jutarupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRIKARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ; 10)

Kuitansi No.011/06/07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI

commit to user



SEMARANG

DENGAN

BUNGA

NEGOSIASI

13%

pertahun; 11)

Kuitansi No. / /07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terimadari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO,uang membayar sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus jutarupiah) untuk

membayar

TITIPAN

SIMPANAN

PADA

BRI

KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ; 12)

Kuitansi No.02/08/07 tanggal 2 Agustus 2007, sudah terimadari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO,uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;

13)

Kuitansi No. / / 07 tanggal 29 Agustus 2007 sudahterima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAINSUDIGNO uang sebanyak

Rp.100.000.000,-

(seratus

jutarupiah)

untuk

membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRIKARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%pertahun; 14)

Kuitansi No. / /07 tanggal 20 September 2007 sudahterima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAINSUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG

DENGAN

BUNGA

NEGOSIASI

13%

pertahun; 15)

Kuitansi No.28/12/07 tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAINSUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk

commit to user



membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%pertahun; 16)

Kuitansi No.002/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 sudah terima dari

YADASPEN

PGRI

CQ.

BP.

Drs,

HZ.

ZAIN

SUDIGNOuang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI Tlogosari SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ; 17)

Rekapitulasi

Cek

yang

diterima

BRI

KARTINI

dan

BRITLOGOSARI sejumlah Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar duaratus lima puluh juta rupiah) ; 18)

Bonggol

Cek

sebanyak

19

(sembilan

belas)

lembar

senilaiRp.7.250.000.000 ,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) antara lain : a)

Tanggal 27 Oktober 2005 Bank BRI KARTINI CED 009343senilai

Rp.400.000.000,-

(empat

ratus

juta

rupiah); b)

Tanggal 22 Desember 2005 Bank BRI KARTINI CED 009350 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

c)

Tanggal 24 Pebruari 2006 Bank BRI KARTINI CEE328031 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

d)

Tanggal 24 April 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328038 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

e)

Tanggal 16 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328039senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

f)

Tanggal 31 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328041 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

commit to user



g)

Tanggal 28 Agustus 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328047 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

h)

Tanggal 28 September 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328049 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

i)

Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI CEF746152 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

j)

Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI BG/GEF 685564 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

k)

Tanggal 27 Desember 2006 Bank BRI KARTINI CEF 746154 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) ;

l)

Tanggal 19 Pebruari 2007 Bank BRI KARTINI CEF 746158 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

m)

Tanggal 2 Agustus 2007 Bank BRI KARTINI CEF 746173 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

n)


o)

Tanggal 19 September 2007 Bank BRI KARTINI BG/GEJ 546133 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

p)

Tanggal 28 Desember 2007 Bank BRI KARTINI CEH 194013 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

q)

Tanggal

14 Januari 2008 Bank BRI KARTINI CEH

194014 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; r)

Tanggal 27 Pebruari 2008 Bank BRI Tlogosari CEH194021 senilai Rp.500.000.000,- (lma ratus juta rupiah) ;

commit to user



s)

Tanggal 29 Mei 2008 Bank BRI Tlogosari CEI 829907senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;Tetap terlampir dalam berkas ;

d. menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

5.

Amar

Putusan

Pengadilan

Negeri

Semarang

Nomor

463/Pid.B/2009/PN.Smg, tanggal 30 juli 2009 a. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU, SE Binti MARTO HUSODO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank" ; b.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

c. Menjatuhkan

pidana

denda

sebesar

(sepuluh

miliar

rupiah)

denganketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; d. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; e. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; f. Memerintahkan barang bukti, berupa : 1)

DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7 1 44 7 5 9tanggal 19 Juni 2 0 08 senilai Rp.1.000.000.000,- (satumiliar rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg ;

2)

DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144760 tanggal 27

Juni

2008

senilai

commit to user

Rp.1.000.000.000,-

(satu

miliar



rupiah)An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; 3)

DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144761 tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;

4)

DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144762 tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) An.YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;

5)

DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144764 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;

6)

DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144765 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;

7)

Kuitansi No.003/08/06 tanggal 28 September 2006 sudah terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;

8)

Kuitansi No. 005/11/06 tanggal 23 Nopember 2006, sudah terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI

commit to user




Kuitansi No.019/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007, sudah terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;

10)

Kuitansi No.011/06/07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untu membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahu;

11)

Kuitansi No. / /07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang membayar sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk

membayar

TITIPAN

SIMPANAN

PADA

BRI


Kuitansi No.02/08/07 tanggal 2 Agustus 2007, sudah terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG

DENGAN

BUNGA

NEGOSIASI

13%

pertahun; 13)

Kuitansi No. / / 07 tanggal 29 Agustus 2007 sudah terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI

commit to user



SEMARANG

DENGAN

BUNGA

NEGOSIASI

13%

pertahun; 14)

Kuitansi No. / /07 tanggal 20 September 2007 suda hterima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG

DENGAN

BUNGA

NEGOSIASI

13%

pertahun; 15)

Kuitansi No.28/12/07 tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG

DENGAN

BUNGA

NEGOSIASI

13%

pertahun; 16)

Kuitansi No.002/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 sudah terimadari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untukmembayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI Tlogosari SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;

17)

Rekapitulasi Cek yang diterima BRI KARTINI dan BRI TLOGOSARI sejumlah Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

18)

Bonggol Cek sebanyak 19 (sembilan belas) lembar senilai Rp.7.250.000.000 ,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) antara lain : a)

Tanggal 27 Oktober 2005 Bank BRI KARTINI CED 009343 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

commit to user



b)

Tanggal 22 Desember 2005 Bank BRI KARTINI CED 009350 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

c)

Tanggal 24 Pebruari 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328031 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

d)


e)

Tanggal 16 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328039 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

f)

Tanggal 31 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328041 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

g)

Tanggal 28 Agustus 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328047 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

h)

Tanggal 28 September 2006 Bank BRI KARTINI CEE 28049 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

i)

Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI CEF 746152 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

j)

Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI BG/GEF 685564 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

k)

Tanggal 27 Desember 2006 Bank BRI KARTINI CEF746154 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) ;

l)

Tanggal 19 Pebruari 2007 Bank BRI KARTINI CEF 746158 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

m)


n)


commit to user



o)

Tanggal 19 September 2007 Bank BRI KARTINI BG/GE J546133 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

p)

Tanggal 28 Desember 2007 Bank BRI KARTINI CEH 194013 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

q)

.Tanggal 14 Januari 2008 Bank BRI KARTINI CEH 194014 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

r)

Tanggal 27 Pebruari 2008 Bank BRI Tlogosari CEH 94021 senilai Rp.500.000.000,- (lma ratus juta rupiah) ;

s)

Tanggal 29 Mei 2008 Bank BRI Tlogosari CEI 829907 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;Tetap terlampir dalam berkas ;

t)

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

6.

Amar

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Tengah

Nomor

No.469/Pid/2009/ PT.Smg, tanggal 19 Oktober 2009 a. Menerima

permintaan

banding

dari

Jaksa

Penuntut

Umum

danTerdakwa/ Penasehat Hukumnya ; b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli 2009Nomor : 463/Pid.B/2009/PN.Smg., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : 1)

Menyatakan Terdakwa Sri Rahayu, SE binti Marto Husodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan

commit to user



dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atas laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank” ; 2)

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : SRI RAHAYU, SE.Binti MARTO HUSODO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

3)

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Semarang

untukselebihnya ; 4)

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5)

Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

7. Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Menimbang , bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi jaksa / penuntut umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : a. Bahwa kami mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang adalah mengenai pertimbangan Judex Facti yang kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga putusan yaqng dijatuhkan yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat ; b.

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 Tahun 1974 dan putusan MA yang sudah menjadi yurisprudensi yang berkaitan dengan permohonan kasasi mengenai berat ringannya hukuman sebagai berikut : 1) SEMA No.03 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusanputusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadangkadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikendaki oleh Undang-undang Pasal 23 ayat 1 Undangundang No.14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang

commit to user



kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuir), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi ; 2) Putusan MA Reg.No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 yang menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang

mengenai

pidananya

karena

kurang

cukup

mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ; c.

Bahwa dengan demikian sesuai SEMA dan yurisprudensi di atas, maka

Mahkamah

Agung

RI

permohonan kasasi ini,

berwenang

untuk

menerima

mengadili sendiri perkara ini dan

menjatuhkan putusan pemidanaan yang lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat ; d.

Bahwa

putusan

Pengadilan

Tinggi

Semarang

yang

telah

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam

memeriksa

mempertimbangkan

dan

mengadili

hal-hal

yang

perkara

tersebut

meringankan

dan

hanya tidak

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang diajukan Penuntut Umum, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pihak YADASPEN PGRI JAWA TENGAH yaitu Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut tidak dikembalikan sama sekali ; Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI memutuskan : 1) Menerima permohonan kasasi ini; 2) Membatalkan

putusan

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Tengah

diSemarang Nomor : 469/Pid/2009/PT.Smg tanggal 19 Oktober

commit to user



2009 an. Terdakwa SRI RAHAYU, SE BINTI MARTO HUSODO tersebut di atas ; 3) Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut; 4) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-207/Semar/Ep.2/05/2009 tanggal 13 Juli 2009 ; 5) Membebankan

biaya

perkara

kepada

Terdakwa

sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

8. Pembahasan Upaya Hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan, karena tidak merasa puas terhadap putusan pengadilan tersebut yang menurutnya dianggap kurang adil atau kurang tepat. Dalam Pasal 1 Butir 12 KUHAP, upaya hukum diartikan sebagai berikut : “ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Terhadap putusan yang oleh Hakim pengadilan tingkat pertama, maka baik terdakwa atau penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau menolak putusan atau yang dalam KUHAP dikenal dengan istilah upaya hukum. Lembaga upaya hukum ini di dalam KUHAP telah diatur secara lengkap dan terperinci. Hak untuk mengajukan upaya hukum merupakan hak baik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum ini menurut KUHAP ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Salah satu jenis upaya hukum biasa ini disebut dengan kasasi.

commit to user



Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Penggunaan hak tersebut tergantung sepenuhnya kepada terdakwa dan penuntut umum. Apabila mereka bisa menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim, mereka dapat tidak mempergunakan hak tersebut. Sebaliknya jika mereka tidak bisa menerima putusan tersebut, maka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Menurut M. Yahya Harahap (1988;1101), ada tiga tujuan utama dari lembaga upaya hukum kasasi, yaitu : 1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan Kasasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. 2. Menciptakan dan membentuk hukum baru Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan kaidah hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Hal demikian dikenal dengan istilah “judge making law”. Mahkamah Agung menciptakan hukum baru guna mengisi kekosongan hukum maupun dalam rangka mensejajarkan kebutuhan pesatnya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Kehidupan peradilan di Indonesia memang tidak menganut prinsip precedent, yaitu prinsip yang mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi. Dalam prakteknya, putusan Mahkamah Agung selalu dijadikan pedoman atau panutan. Setiap penyimpangan dari yurisprudensi, sudah pasti akan kembali diluruskan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Dengan demikian secara psikologis pengadilan bawahan dalam mengambil

commit to user



putusan akan selalu cenderung mengkikuti dan mendekati putusan Mahkamah Agung. 3. Pengawasan terciptanya keseragam penerapan hukum Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi dimaksudkan untuk mewujudkan kesadaran keseragaman penerapan hukum. Dengan adanya keputusan kasasi

yang

menciptakan

yurisprudensi,

sedikit

banyak

akan

mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak dalam penerapan hukum. Dengan adanya upaya hukum kasasi dapat dihindari adanya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda oleh kebebasan kedudukan yang dimilikinya. Pasal

253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan dalam

tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan : 1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya. 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, misalnya pengadilan dilakukan di belakang pintu tertutup tanpa alasan menurut undang-undang. Mengenai melampaui batas wewenangnya adalah kewenangan badan-badan peradilan yang telah ditentukan dan diatur dalam perundang-undangan. Demikian halnya dengan penjatuhan hukuman telah ditentukan, jenis dan maksimal hukuman yang boleh dijatuhkan dan hal penanganan perkara, perkara apa saja yang dapat ditangani atau diperiksa dan diadili masing-masing badan peradilan. Bahkan proses penanganan perkara atau tata cara mengadili, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman telah ditentukan perundang-undangan.

commit to user



Menurut KUHAP suatu permohonan kasasi dapat ditolak untuk diperiksa oleh Mahkanah Agung. Menurut KUHAP, jika : 1) Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). 2) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 245 KUHAP). 3) Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. Kasasi hanya dilakukan sekali. 4) Pemohon tidak mengajukan memori kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP, atau tidak memberitahukan alasan kasasi pada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan kasasi (Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP). 5) Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi. 6) Putusan pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara verstek yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap perlawanannya. 7) Putusan dalam perkara pidana ringan dengan acara cepat. Menurut pendapat penulis alasan-alasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang sebagai dasar permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilian Negeri Semarang dalam perkara pemalsuan surat deposito sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

commit to user



d. Argumentasi Hukum Judex Juris dalam Menilai Alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam Perkara Pemalsuan Surat Deposito 1. Pertimbangan Hakim Kasasi Dengan melakukan beberapa pertimbangan yang berdasarkan alasan – alsan tersebut mahkamah agung berpendapat : a.

Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi yang mengatakan kesalahan bukan semata-mata dari pihak Terdakwa, melainkan kecerobohan saksi yang tidak menyerahkan uang pada Teller, tidak dapat dibenarkan, karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Kantor BRI Unit Tlogosari, sebagai pimpinan wajib menyimpan, mencatat dalam pembukuan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank ;

b.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.469/Pid/2009/PT.Smg. tanggal 19 Oktober 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

c.

Bahwa oleh pemohon kasasi jaksa / penuntut umum dikabulkan dan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana , maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan terhadap terdakwa;

2. Amar Putusan Mahkamah Agung Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undanganlain yang bersangkutan ;

commit to user



MENGADILI: a.

Mengabulkan

permohonan

kasasi

dari

Pemohon

Kasasi:

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG tersebut ; b.

Membatalkan

putusan

Pengadilan

Tinggi

Semarang

No.469/Pid.B/2009/ PT.Smg, tanggal 19 Oktober 2009 ; M EN G A D I L I S E N D I R I : a.

Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU, SE Binti MARTO HUSODO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ";

b.

Menjatuhkan

pidana

oleh

karena

itu

kepada

Terdakwa

tersebutdengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ; c.

Menjatuhkan pidana denda sebesar (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

d.

Memerintahkan

lamanya

Terdakwa

berada

dalam

tahanan

dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; e.

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

f.

Memerintahkan barang bukti berupa : 1) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144759 tanggal 19 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI.Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg; 2) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144760 tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) An.

commit to user



YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; 3) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144761 tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; 4) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144762 tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; 5) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144764 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; 6) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144765 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGN Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; 7) Kuitansi No.003/08/06 tanggal 28 September 2006 sudah terima dari : YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ; 8) Kuitansi No.005/11/06 tanggal 23 Nopember 2006, sudah terima dari : YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;

commit to user



9) Kuitansi No.019/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007, sudah terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ; 10) Kuitansi No.011/06/07, tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari ; YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ; 11) Kuitansi No. / /07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari : YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, Uang SEBANYAK Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ; 12) Kuitansi No.02/08/07 tanggal 2 Agustus 2007, sudah terimadari : YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO ,uang sebanyak

Rp.100.000.000,-

(seratus

juta

rupiah)

untuk

membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ; 13) Kuitansi No. / / 07 tanggal 29 Agustus 2007 sudah terima dari : YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO uang sebanyak

Rp.100.000.000,-

(seratus

juta

rupiah)

untuk

membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ; 14) Kuitansi No. / /07 tanggal 20 September 2007 sudah terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAINSUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus jutarupiah) untuk

commit to user



membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ; 15) Kuitansi No.28/12/07 tanggal 28 Desember 2007 sudah terima dari : YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ; 16) Kuitansi No.002/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 sudah terima dari:

YADASPEN

PGRI

CQ.

BP.

Drs,

HZ.

ZAIN

SUDIGNOuang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI TLOGOSARI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ; 17) Rekapitulasi Cek yang diterima BRI KARTINI dan BRI TLOGOSARI

sejumlah

Rp.7.250.000.000,-

(tujuh

miliar

duaratus lima puluh juta rupiah) ; 18) Bonggol

Cek

sebanyak

19

(sembilan

belas)

lembar

senilaiRp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) antara lain : a)

Tanggal 27 Oktober 2005 Bank BRI KARTINI CED 009343 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

b)

Tanggal 22 Desember 2005 Bank BRI KARTINI CED 009350 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

c)

Tanggal 24 Pebruari 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328031 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

d)


e)

Tanggal 16 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CE 328039 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

commit to user



f)

. Tanggal 31 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328041 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

g)

Tanggal 28 Agustus 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328047 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

h)

. Tanggal 28 September 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328049 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

i)

Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI CEF 746152 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

j)

.Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI BG/GEF 685564 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

k)

Tanggal 27 Desember 2006 Bank BRI KARTINI CEF 746154 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

l)

Tanggal 19 Pebruari 2007 Bank BRI KARTINI CEF 746158 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

m)


n)


o)

.Tanggal 19 September 2007 Bank BRI KARTINI BG/GEJ 546133senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

p)

Tanggal 28 Desember 2007 Bank BRI KARTINI CEH 194013 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

q)

.Tanggal 14 Januari 2008 Bank BRI KARl"INI CEH 194014 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

r)

Tanggal 27 Pebruari 2008 Bank BRI Tlogosari CEH 194021 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

commit to user



s)

Tanggal 29 Mei 2008 Bank BRI Tlogosari CEI 829907 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; Tetap terlampir dalam berkas ;

g.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Pembahasan Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstutisional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal kebebasan hakim ini, juga berarti bahwa hakim harus dapat memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasaran akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya. Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbanganpertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping

commit to user



berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan. Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersirat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 adalah sebagai "sense of justice of the people". Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau "agent of conflict". Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilainilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan. Menurut pendapat penulis dalam memberikan penilaian terhadap alasanalasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara pemalsuan surat deposito, Hakim Mahkamah Agung sudah cukup mempertimbangkan segi kepastian hukum, keadilan dan kemanfatannya. Pertimbangan sudah bersifat argumentatif artinya didasari nalar yuridis yang memadai.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A.

Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 1.

Pertimbangan Judex factie kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa, dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat deposito. Hal ini dapat dilihat bahwa kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

2.

Argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam perkara pemalsuan surat deposito sangat tepat dan berdasarakan kepada peraturan perundangan yang berlaku, serta masih dalam ketentuan yang diatur untuk mengajukan suatu kasasi.

B. 1.

Saran

Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi harus senantiasa memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan

2.

Dalam menilai alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pihak pemohon, Hakim kasasi harus senantiasa konsisten dengan putusan yang terdahulu untuk hal yang sama.

67

commit to user


digilib.uns.ac.id

68

commit to user

2010,Tanggal 11 Maret 2010) Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents