2010 Yang Gegap Gempita. One Stop Service BPAH Pondok Gede Seandainya Waktu Makkah Diberlakukan

DAFTAR ISI

Pembukaan Rakernas Evaluasi Hji 1431H/2010 Yang Gegap Gempita Apa kebijakan lanjut setelah umat Islam membanggakan jam Mekah. Sejauh mana pengaruhnya pada penghitungan waktu?

Dari Redaksi . ............................... 3 Surat Pembaca ............................ 4 Sorotan . ....................................... 5 Fokus Realita: Catatan Amirul Hjjj Musim Haji 1431/2010M..................10 Kesimpulan Rakernas ......................14 Batik Bakal Mewarnai.....................17 Hajisiana .......................................20 Info kebijakan ..............................24 Opini ..............................................26 Kronika Dalam Negeri . ...............30 Kronika Luar Negeri ....................33 Asrama ..........................................35 Resensi ..........................................38

hl. 6

One Stop Service BPAH Pondok Gede

Seandainya Waktu Makkah Diberlakukan Apa kebijakan lanjut setelah umat Islam membanggakan jam Mekah. Sejauh mana pengaruhnya pada penghitungan waktu?

hl. 20 2

REALITA HAJI / EDISI II/2011

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pondok Gede menerapkan pelayanan One Stop Service, agar ibadah haji dalam keadaan sehat bugar.

hl. 35

DARI REDAKSI

Mensyukuri Sukses Haji

P

elaksanaan ibadah haji tahun 1431 Hijriyah yang berlangsung di ujung tahun 2010 lalu bisa dikatakan berhasil. Tolok ukurnya, jemaah haji sebanyak 221.000, baik yang diberangkatkan pemerintah RI melalui Kementerian Agama dan penyelenggara haji swasta melalui BPIH Khusus, terberangkatkan dengan lancar, sesuai jadwal, meski ada beberapa masalah kecil. Begitu juga, pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia, baik ketika di Makkah, Arafah, Mina, Muzdalifah, dan juga di kota suci Madinah berlangsung lancar tanpa kendala. Hampir tidak ada kendala angkutan, pemondokan, dan juga konsumsi jemaah selama di kota-kota itu. Jemaah haji juga dilaporkan bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan tertib teriring dengan semakin baiknya pela­ yanan haji dan fasilitas perhajian yang disediakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pelayanan kesehatan jemaah haji juga tak mengalami kendala serius. Jemaah haji bisa memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI dan juga fasilitas yang disediakan Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi melalui beberapa rumah sakitnya yang tergolong moderen. Demikian juga pemulangan jemaah haji, meski ada sebagian penerbangan yang mengalami keterlambatan, namun, semua jemaah haji bisa dipulangkan sesuai jadwal. Jemaah haji yang berangkat melalui embarkasi Banda Aceh, Batam, Padang, Palembang, Jakarta (Saudia dan Garuda), Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar berhasil dikembalikan pula ke bandara debarkasinya masing-masing. Tentu, keberhasilan ini terkait dengan bantuan semua pihak, termasuk Ke­ dutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Indonesia yang sangat lancar dan koordinatif dalam memberikan visa haji. Pihak Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang menyelesaikan paspor dalam waktu yang singkat. Kementerian Kesehatan RI yang bekerja melakukan vaksin meningitis sesuai jadwal dan melayani kesehatan haji di Arab Saudi. Kementerian Perhubungan yang mengkoordinasi penerbangan haji. Tentu, khususnya kinerja aparat Kementerian Agama RI yang menjadi motor penggerak pelaksanaan haji selama ini. Merekalah dengan dibantu Perwakilan RI di Jeddah berhasil mendapatkan pemondokan jemaah haji yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, jemaah haji tahun ini sebagian besar menempati lokasi yang dekat dari Masjidil Haram. Namun, lebih dari itu, peran Amirul Hajj Drs. H. Suryadharma Ali, yang juga Menteri Agama RI dengan jajaran Missi Haji, DPR, BPK, dan juga KPK, telah berhasil melecut petugas haji untuk bekerja maksimal. Upaya Kerajaan Arab Saudi dalam mewujudkan pelayanan haji yang semakin baik harus kita akui, sangat mendukung sukses pelaksanaan haji Indonesia tahun 1431 Hijriyah atau 2011 lalu. Terima kasih semua.n Diterbitkan oleh: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Alamat Redaksi: Gedung Kementerian Agama, Lt. VI/C. 603 Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat 10710 Telp.: (021) 3846446. Fax.: (021) 3800174 Email: [email protected]

Tim Penerbitan dan Pengelolaan Majalah Realita Haji Penanggung jawab: Slamet Riyanto, M.A. Ghafur Djawahir Pemimpin Redaksi: Ali Rokhmad Wakil Pemimpin Redaksi: M.Amin Akkas Sekretaris Redaksi: Suviyanto Redaktur Senior: Hadi Mustofa, Syaiful Anam, Redaktur: A. Kartono, Zainal Abidin Suphi, Ahmad Djunaidi, Bahar Maksum, Musthafa Helmy Editor: Arif Nurrawi, Ahmad Baedowi, Toto Sugiarto, Nashir Maqsudi, M. Affan Rangkuti Desain Visual & Fotografer: Asmawi , Suprayudi, Ahmad Rizal, Reza Muhammad, Ambari Julianto Sekretariat: Tamriyanto, Mulyo Widodo, Inngam Anwari, Shoim Munawar, Siti Nurbaiti, Fajris Saidah, Deni Hidayat, Endang Sugandi, Sutiar Utomo

Majalah ini terbit setiap bulan. Redaksi menerima kritik, saran dan naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan menghubungi redaksi dan melalui email kami.

REALITA HAJI / EDISI II /2011

3

SURAT PEMBACA RH PERLU DIJUAL SECARA TERBUKA Assalamu’alaikum Wr. Wb Ketika berlangsung MTQ Nasional di Bengkulu beberapa waktu lalu, saat itu juga dilangsungkan pameran nasio­ nal. Saya menyaksikan pameran stand Kementerian Agama yang di dalamnya terdapat stand Direktorat Jenderal Pe­ nyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) yang menampilkan semua aktifi­ tasnya terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Saat itu saya sudah mendaftar seba­ gai calon jemaah haji. Sehingga ketika di stand Ditjen PHU itu saya banyak bertanya masalah-masalah terkait de­ ngan persiapan ibadah haji, meski saya baru akan berangkat insya Allah tahun 2013. Saya tahu akan berangkat tahun 2013 itu, setelah saya diinformasikan oleh petugas di stand Ditjen PHU. Dalam kesempatan itu, saya juga diberi beberapa buku pedoman pelaksa­ naan ibadah haji serta buku manasiknya. Buku-buku saya rasakan saat ini sangat membantu saya memahami secara benar pelaksanaan ibadah haji, meski saya juga mendapat bimbingan dari para ustad di kampung saya yang sudah beberapa kali menunaikan ibadah haji. Tetapi yang lebih menarik adalah adanya majalah Realita Haji (RH) yang memuat semua masalah yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Saya rasakan informasi dalam majalah itu menjadikan saya lebih memahami, bagaimana para pejabat di Kementerian Agama, terutama di lingkungan Ditjen PHU dalam mempersiapkan hingga melaksanakan program penyeleng­ garaan ibadah haji. Dalam majalah itu dijelaskan secara gamblang apa adanya persiapan hingga pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan para aparat yang berwenang. Dengan manfaat yang saya rasakan setelah membaca majalah itu, maka saya usulkan agar majalah itu dijual secara terbuka kepada masyarakat luas. Saya yakin, masyarakat Islam, khususnya para jemaah calon haji yang sudah mendaftar seperti saya, sangat membutuhkan in­ formasi perhajian seperti yang dimuat majalah tersebut.

4

Awalnya, ketika disodorkan majalah itu, saya menolak. Saya pikir petugas stand menawarkan majalah itu untuk dijual, ternyata tidak, majalah itu diberi­ kan cuma-cuma alias gratis. Sekarang, setelah saya membaca isi majalah itu, yang ternyata banyak informasi menarik di dalamnya, justu saya usulkan agar majalah itu dijual secara terbuka. Saya pun siap membeli, bahkan berlangganan untuk satu tahun. Demikian yang perlu saya sampai­ kan, terima kasih atas perhatian dan dimuatnya surat pembaca ini. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Achmad Fauzi Said Kota Bengkulut *Terima kasih atas usul­nya. Tetapi majalah yang kita cintai ini tidak bisa diperjual-belikan, karena menggunakan anggaran optimalisasi setoran awal pendaftaran jemaah calon haji - Red.

MANASIK HAJI PERLU DIPERCEPAT Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, pada musim haji 1431H yang lalu, saya bersama istri bisa menunaikan ibadah dengan lancar, tidak ada halangan yang berarti. Peran pem­ bimbing ibadah haji dan ketua regu sa­ ngat membantu kelancaran kami dalam menunaikan ibadah rukun Islam ke lima tersebut, baik dalam rangkaian kegiatan dengan bacaan atau doa-doanya, banyak terbantu dari pembimbing dan ketua regu tadi. Saat itu kami, saya dan istri saya, me­ mang sangat awam dalam pengetahuan Agama Islam, sehingga benar-benar sangat bergantung pada pembimbing ibadah haji dan ketua regu. Alhamdu­ lillah, mereka dengan sabar membim­ bing kami. Kami sangat berterimakasih kepada mereka. Sulit saya bayangkan, kalau tanpa didampingi mereka, kami tidak bisa menunaikan ibadah haji de­ ngan baik dan lancar. Padahal, setelah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), kami menjalani bimbingan manasik haji di kantor Kementerian Agama Kabu­ paten serta di Kantor Urusan Agama REALITA HAJI / EDISI II /2011

(KUA) hingga sebelas kali. Tetapi, kami merasakan setelah di Tanah Suci, saat melaksanakan ibadah haji, benar-benar bimbingan manasik tersebut masih sangat kurang, apalagi waktunya sangat pendek. Untuk itu, kami usul agar bimbingan manasik itu kwantitasnya diperbanyak. Bahkan, kalau bisa bimbingan manasik itu dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum pemberangkatan jemaah haji dan tidak perlu menunggu pelunasan pembayaran BPIH yang biasanya pada bulan-bulan Agustus atau September agar para je­­maah calon haji bisa lebih tenang dalam mengikuti bimbingan manasik haji tersebut. Kalau perlu, bimbingan manasik haji dilaksanakan pada bulan-bulan April, Mei atau Juni. Toh para jemaah calon haji yang akan berangkat pada tahun berjalan, sudah jelas orangnya sesuai tata kerja Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Mereka tinggal dipanggil untuk mengikuti bimbingan manasik haji, baik yang dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pun di tingkat KUA. Dengan demikian, bisa diyakini, amanat UU Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengharuskan pembimbing­ an ibadah haji bertujuan menciptakan jemaah calon haji mandiri, tidak ber­ gantung kepada siapa pun, termasuk ketergantungan pada bimbimbingan pembimbing atau ketua regu. Demikian usul saya, semoga pimpin­ an Kementrian Agama, khususnya pejabat di lingkungan Ditjen PHU bisa memperhatikan usul tersebut. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Bambang Sugiharto Kudus, Jateng.

Redaksi menerima surat dan saran pembaca melalui email: [email protected]. Bagi surat pembaca yangberhasil dimuat akan kami kirimkan sebuah majalah. Cantumkan alamat lengkap dan pas foto (jika ada) - Red.

SOROTAN

R

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Haji 1431H

apat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Haji 1431H/2010M sudah selesai. Sejumlah rekomendasi dari berbagai pihak bermunculan, baik sebagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji atau pihak-pihak yang punya kepedulian demi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan, telah menjadi keputusan hasil Rakernas tersebut. Ini berarti, Kementerian Agama c/q Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) sebagai penanggung jawab nasional penye­lenggaraan ibadah haji akan segera melakukan persiapan-persiapan penye­l enggaraan untuk ibadah haji 1432H/2011M. Bahkan, khusus untuk penyiapan pemondokan bagi para jemaah calon haji Indonesia yang ditargetkan 80% di Ring I oleh Amirul Haj direkomendasikan menjadi 90% di Ring I yang jarak terjauhnya 2 Km dari Masjidil Haram, tim akomodasinya harus segera berangkat ke Arab Saudi. Sehingga bisa mendapatkan pemondokan sesuai yang diharapkan. Dan, target tersebut harus bisa tercapai. Kalau tim penyiapan pemondokan ini tidak segera berangkat, dapat dipastikan mereka akan ketinggalan dengan negara-negara lain yang juga berebut untuk mendapatkan pemondokan di ring I tersebut. Dalam hal ini, lobi-lobi dengan DPR RI, khususnya Komisi VIII sebagai partner kerja Kementerian Agama untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Hji) sebagai DP (down paymen) atau uang muka tanda jadi penyewaan pemondokan sebesar 30%. Namun demikian, seperti temuan Tim Amirul Haj, di salah satu kawasan pemondokan di Makkah ternyata para jemaah calon haji yang menempati pemondokan tersebut tidak mendapatkan uang kembalian karena harga sewanya sudah sesuai dengan ketentuan harga

Ali Rokhmad standar biaya penyewaan pemondokan perjemaah. Sementara pemondokan sebelahnya yang keadaannya lebih bagus dari pemondokan tersebut mendapatkan uang kembalian hingga 650 Real Arb Saudi. Akibatnya, para penghuni pemondokan tersebut protes dengan mengadakan demo saat Amirul Haji Bapak Suryadharma Ali yang juga Menteri Agama dan rombongan meninjau pemondokan tersebut. Mereka menuntut adanya pengembalian uang sewa tersebut. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius bagi tim penyiapan pemondokan, khususnya, agar kasus tersebut tidak ter­ ulang kembali di masa mendatang. Tim Amirul Haj menengarai, kasus itu terjadi karena tim penyiapan pemon­d okan tidak melakukan pengecekan secara te­ liti, mengingat pada musim haji tahun sebelumnya, pemondokan tersebut juga digunakan sebagai pemondokan para jemaah calon haji Indonesia. Kegiatan persiapan lainnya terjadwal normal-normal saja, seperti ke­giatan rutin persiapan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Namun demikian, rekomendasi Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Bapak Gatot, bahwa jemaah calon haji Indonesia non kuota yang sering bermasalah, diharapkan pihak Kementerian Agama untuk me­lakukan REALITA HAJI / EDISI II/2011

kordinasi dengan pihak Imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap mereka. Kita tidak mungkin mencegah Pe­ merintah Arab Saudi agar tidak me­ ngeluarkan visa bagi orang Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji di luar kuota yang telah diberikan ke­ pada pemerintah Indonesia secara resmi. De­ngan demikian rekomendasi Bapak Dubes ter­sebut perlu mendapat perhatian serius dari kita sebagai penye­ lenggara ibadah haji. Sehingga kasuskasus adanya jemaah haji Indonesia non kuota yang berkeliaran di Tanah Suci, bahkan mereka sering masuk ke rombongan jemaah haji kita yang resmi saat acara makan, sehingga mengurangi jatah makan para jemaah haji kita, tidak terulang kembali di masa mendatang. Hanya saja, untuk mewujudkan ide tersebut, kita perlu kerja keras. Karena, seperti diketahui orang-orang yang bisa dicekal (cegah dan tangkal), sesuai dengan UU Keimigrasian, hanya mereka yang terlibat kasus pidana. Itu pun atas permintaan Polri atau Kejaksaan Agung yang menangani kasusnya. Sedangkan para jemaah calon haji non kuota, tidak masuk dalam katagori tersebut. Semenjak Rakernas Evaluasi Haji 1431H/2010M usai akhir Januari lalu, seluruh jajaran Kemen­terian Agama, khususnya Ditjen PHU langsung men­ dapat instruksi dari Bapak Menteri Agama untuk langsung melakukan persiapan-per­siapan penyelenggraan ibadah haji 1432H/2011M. Dalam bulan Februari 2011 ini, difokuskan pada penyusunan perencanaan, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya langsung merealisasikan rencana-rencana tersebut. Semoga apa yang kita rencanakan, bisa terwujud sesuai harapan. Sehingga para jemaah calon haji kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk, yang pada akhirnya mereka menjadi haji mabrur yang mendapat ri­d lo Allah SWT, amin ya robbal alamin.

5

FOKUS REALITA

Pembukaan Rakernas Evaluasi Haji 1431H/2010H

Yang Gegap Gempita

Suasana pembukaan Rakernas Haji 2010 dan peluncuran batik haji.

Pembukaan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Menteri Agama sekaligus peluncuran seragam batik bagi jemaah haji.

P

embukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) evaluasi haji 1431H/2010 pada 26 Januari 2011 lalu, cukup istimewa. Auditorium Kementerian Agama di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, penuh sesak, tidak mampu menampung para undangan yang sangat antusias mengikuti acara yang berlangsung malam hari. Suasananya pun gegap gembita.

6

Ramainya acara tersebut, karena bersamaan dengan peluncuran seragam batik untuk para jemaah calon haji yang akan resmi dipakai pada musim haji 1432H/2011M. Baik peresmian pembukaan Rakernas Evaluasi Haji atau pun peluncuran seragam batik, dilakukan secara bersamaan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali. Sebenarnya, kalau hanya acara REALITA HAJI / EDISI II/2011

peluncuran seragam batik, biasa-biasa saja, tetapi acara itu kemudian diikuti dengan acara fashion show yang melibatkan sejumlah model terkenal, seperti Tengku Zaki yang juga artis sinetron. Kemudian dilanjutkan dengan tampilnya penyanyi melankolis, Dewi Yul, menjadikan semakin semaraknya acara tersebut. Tampil sebagai pembawa acara atau MC dalam acara yang berlangsung seusai makan malam itu, duet Ratih Sanggarwati yang juga dikenal sebagai model top nasional serta anggota Fraksi PPP DPR RI dengan Cici Tegal. Duet MC ini sangat ‘’jomplang’’, karena Ratih

FOKUS REALITA yang perawakannya tinggi, sementara Cici tingginya hanya sebahu partnernya. Tetapi, wanita komedian itu, tetap mampu menjadikan suasana riuh rendah dengan celetuk-celetukannya. Acara ini diawali dengan pemcaan ayat suci Al Qur’an oleh Ustad Bukhori Muslim. Dilanjutkan sambutan Ketua Panitia Penyelenggara Rakernas Evaluasi Haji 1431H/2010M, MA Ghafur Djawahir yang juga Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

(Ditjen PHU) Kementerian Agama. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Syech Abdurrahman Al Hayyat. Sementara Menteri Agama Suryadharma Ali memberikan sambutan terakhir sekaligus membuka

Rakernas serta meresmikan peluncuran seragam batik bagi jemaah calon haji yang akan dipakai untuk jemaah calon haji 1432H/2011M mendatang. Dalam sambutannya, Menag Suryadharma Ali cukup terinci menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji 1431H/2010M. Mulai dari seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama, para pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Ke menterian Perhubungan, Kantor Kementerian Bidang Kesra, pe jabat Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Dubes RI untuk Arab Saudi dan Kesultanan Oman serta Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, pimpinan Komisi VIII DPR RI dan Pimpinan Komite III DPD RI dan sebagainya. Para Gubernur yang membawahi embarkasi haji dan para Kakanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia serta para peserta Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji 1431H/2010M. Sedangkan para undangan yang hadir antara lain dari kalangan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), pimpinan Ormas Islam, dari majelis ulama Indonesia (MUI), wakil dari kalangan perbankan nasional sebagai bank penerima setoran haji, dari perusahaan penerbangan Garuda dan Saudia, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan sebagainya. Menag mengakui, suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 1431H/2010M sebagai tugas nasional, karena dukungan, bantuan serta kerjasama seluruh stage holder, mulai dari seluruh kementerian terkait, Komisi VIII DPR RI, Komite REALITA HAJI / EDISI II/2011

III DPD RI, Gubernur Bank Indonesia, Kedubes RI di Arab Saudi, Konsul Jenderal RI di Jeddah, para Kakanwil Kementerian Agama RI, para pengawas fungsional mulai dari BPK, BPKP, KPK serta Itjen Kementerian Agama. Pemerintah, kata Menag Suryadharma Ali, juga menyampaikan terimakasih kepada Dubes Arab Saudi di Jakarta, Syech Abdurrahman Al Hayyat yang merupakan salah satu faktor penentuan kelancaran persiapan penyelengaraan ibadah haji setiap tahunnya. ‘’Tadi dalam sambutannya, Dubes Kerajaan Arab Saudi menjelaskan, pihaknya membuat visa untuk jemaah calon haji Indonesia sebanyak 221.000 dalam jangka waktu sebulan. Ini merupakan kerja keras Kedubes Arab Saudi di Jakarta yang perlu mendapat apresiasi dari kita semua,’’ tegas Menag yang langsung mendapat aplous dengan tepuk tangan meriah dari para undangan pembukaan Rakernas tersebut. Menag juga mengakui, bahwa suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari peran media massa, baik media cetak atau pun elektronika. Untuk itu, ke depan kerjasama dengan media akan diperkuat melalui kerjasama penyiaran ibadah haji. Sehingga hakhak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan ibadah dapat diterima secara utuh dan berimbang. Dengan belajar dari pengalaman dan bertekad memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu Allah di Tanah Suci, Menag menegaskan, pihaknya senantiasa berupaya meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang mengamanatkan kepada jajaran Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji secara profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba. Penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, terutama dari aspek pelayanan kepada jemaah haji, menurut Menag, merupakan harapan seluruh

7

FOKUS REALITA

lapisan masyarakat. Untuk itu dia ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, agar menyikapi setiap sorotan dan kritik terhadap penyelenggaraan ibadah haji, dari manapun, sebagai pemacu untuk bekerja lebih baik. ‘’Kita tidak perlu reaktif dalam menghadapi berbagai isu dan kritik terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi mari kita jawab segala kritik itu dengan kinerja dan fakta di lapangan,’’ tegas Menag yang juga Ketua Umum DPP PPP itu. Dalam kaitan itulah, tegasnya lebih lanjut, pihaknya memandang pelaksanaan Rakernas yang dimulai 26 Januari 2011 ini, merupakan momentum yang penting, karena dilaksanakan dalam rangka memberikan penilaian yang obyektif terhadap penyelenggaraan haji tahun yang lalu. Di samping itu, kita perlu mempersiapkan kebijakan dan langkah antisipatif dan proyektif agar penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1432H/2011M nanti berjalan lebih baik. ‘’Mari kita songsong penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dengan semangat baru dan peluang keberhasilan baru yang harus kita capai,’’ tegasnya, penuh semangat. Selanjutnya, Menag yang mantan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah mengungkapkan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431H/2010M yang ditandai antara lain: Pertama, pemondokan jemaah, di Makkah untuk Ring I sebanyak 63%, tahun sebelumnya 27%, sedangkan jarak terjauh 4.000 m tahun sebelumnya 7.000 m. Sedangkan pemondokan di Madinah, wilayah Markaziah sebanyak 95%,dibanding tahun lalu sebanyak 84% berjarak terjauh 750m dari pelataran Masjid Nabawi. Kedua, kita telah dapat membangun Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) tipe C untuk pelayanan kesehatan di Makkah, dan penyediaan BPHI di Madinah yang lebih representatif. Namun demikian, tegasnya lebih lanjut, di balik keberhasilan itu masih menyisakan beberapa catatan yang memerlukan perbaikan ke depan, di antaranya transportasi udara masih terdapat

8

keterlambatan penerbangan, utamanya pada 10 hari pertama masa pemulangan, dan masih terdapat pelayanan katering di Madinah yang kurang optimal. ‘’Saya berharap, Rakernas ini dapat mengevaluasi kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431H/2010M dengan melakukan identifikasi berbagai permasalahan yang telah terjadi, memetakan berbagai kekuatan dan kelemahan, merumuskan isu-isu utama, dan menetapkan kebijakan berikut langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1432H/2011M,’’ tegas mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu Mencermati keberhasilan dan kekurangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431H/2010M, menurut Menag, pemerintah akan mengambil kebijakan peningkatan penyelenggaraan ibadah haji tah un 1432 H/2011 M, antara lain, mengupayakan agar waiting list pendaftar ibadah haji tidak meningkat secara tajam. ‘’Oleh karena itu pemerintah akan mengupayakan kuota haji Indonesia disesuaikan dengan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010, sehingga diharapkan kuota Indonesia akan naik minimal menjadi 238.000 orang,’’ tegasnya. Berkenaan dengan akomodasi jemaah haji, untuk memperoleh kemudahan akses jemaah haji ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, menurut Menag, lokasi pemondokan akan diupayakan sedekat mungkin dari pemondokan jemaah. Pemondokan di Makkah diupayakan minimal 80% berada pada radius maksimal 2.000m dari Masjidil Haram (Ring I) dan maksimal 20% pada radius 2.000m s.d. 4.000m dari Masjidil Haram (Ring II). Sedangkan pemondokan di Madinah, diupayakan seluruhnya berada di wilayah Markaziah, maksimal 600m dari Masjid Nabawi. Menyangkut bimbingan jemaah haji, menurut Menag, mulai tahun ini pihaknya akan meningkatkan kualitas bimbingan jemaah haji, di samping pelatihan secara konvensional dengan tatap muka, akan dilakukan bimbingan melalui TV nasional dan TV daerah REALITA HAJI / EDISI II/2011

serta radio. Sementara itu dalam aspek manajemen haji, pihaknya memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dapat memenuhi standar manajemen mutu. ‘’Pada tahun lalu Kementerian Agama telah menerapkan dan memperoleh sertifikat ISO 9001:2008. Untuk pengembangan ke depan, kita akan melakukan intensifikasi penerapan SMM ISO 9001:20008 dengan memperluas cakupan impelementasi ISO sampai ke seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan pelayanan haji di Arab Saudi,’’ tegasnya. Menag mengungkapkan, pada tahun 2011, pemerintah akan membentuk Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI) di Arab Saudi. Langkah telah memperoleh persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan. Diharapkan dengan pembentukan KMHI penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dikelola secara lebih tersistem dan terstruktur sepanjang tahun, sehingga siklus penyelenggaraan ibadah haji mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat dilakukan secara permanen. Sementara itu terkait dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang independen, Kementerian Agama, menurut Menag saat ini sedang memproses pengusulan pengang katan anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) sesuai UU No. 13/2008. Diharapkan pada musim haji 1432H/2011M ini KPHI sudah dapat melaksanakan tugasnya. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, menurut Menag, keberadaan KPHI diharapkan benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, khususnya untuk mengawasi berjalannya sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga dapat memberikan masukan dan pertimbangan yang objektif untuk penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pemisahan fungsi penyelenggaraan dengan pengawasan yang merupakan “sejarah baru” dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, menurut Menag,

FOKUS REALITA

Para peserta Rakernas Haji 2010 dan peluncuran batik haji.

diharapkan semakin meningkatkan trust atau kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola oleh Pemerintah. ‘’Pemisahan tugas dan fungsi penyelenggaraan dengan pengawas yang dilakukan oleh institusi yang berbeda adalah sejalan dengan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),’’ tegasnya. Dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan para jemaah calon haji nantinya akan menggunakan seragam batik, menurut Menag, karena citra dan penampilan jemaah haji Indonesi mewakili citra bangsa. Oleh kare na itu keubabijakan seragam batik bagi jemaah haji merupakan salah satu upaya yang dalam rangka menghadirkan ciri khas jemaah haji dalam semangat Islami yang mencerminkan identitas nasional. Selama lima tahun terakhir, menurut Menag, jemaah haji Indonesia telah menggunakan seragam nasional ber-

warna hijau telur asin polos. ‘’Dalam upaya penguatan identitas nasional di Tanah Suci serta mendorong pengembangan batik sebagai warisan budaya, Pemerintah akan memberlakukan batik sebagai seragam jemaah haji Indonesia mulai tahun 1432H/2011M,’’ tegasnya. Motif dan warna batik jemaah haji Indonesia, termasuk jemaah haji khusus, dipilih berdasarkan pemenang lomba desain batik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Selain itu, menurut Menag, pengadaan seragam batik jemaah haji juga dalam rangka memajukan para pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya pengrajin batik di Indonesia. ‘’Semua pihak silahkan memantau dan mengawasi pengadaan seragam batik jemaah haji tersebut, sehingga dapat dipastikan dan dibuktikan bebas dari praktik KKN. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak REALITA HAJI / EDISI II/2011

yang telah membantu perancangan desain batik jemaah haji Indonesia,’’ tegasnya. Sebelum mengakhiri sambutannya, Menag Suryadharma Ali membuka secara resmi Rakernas Evaluasi Haji Tahun 1431H/2010M meluncurkan pemakaian Batik Seragam bagi Jemaah Haji Indonesia. Usai penyampaian amanat tersebut, acara dilanjutkan dengan fashion show, dimana para model nasional memperagakan seragam batik untuk para jemaah calon haji 1432H/2011M, serta penyerahan seragam batik untuk para Kakanwil Kemenag yang hadir dalam Rakernas Evaluasi Haji tersebut. Acara ini dimeriahkan oleh penampilan penyanyi melankolis, Dewi Yull yang membawakan beberapa lagunya untuk menghibur para peserta Rakernas serta para undangan.n Bahar Maksum

9

FOKUS REALITA

Suasana Evaluasi Penyelenggaraan Haji di Arab Saudi 2010.

Catatan Amirul Hajj Musim Haji 1431H/2010M Menteri Agama yang juga amirul hajj menyampaikan beberapa catatan hasil temuannya selama menjalankan tugasnya pada musim haji 1431H/2010M.

D

alam Rapat Kerja Nasi onal (Rakernas) Evaluasi Haji 1431H/2010M, yang berlangsung pada 26-28 Januari 2011 yang lalu, Amirul Hajj 1431H/2010M, yang dipimpin oleh Menteri Agama Suryadharma Ali, menyampaikan beberapa catatan hasil temuannya selama menjalankan tugasnya pada musim haji tersebut yang disampaikan oleh anggotanya, Drs. Tulus. Berikut catatan tersebut. Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi Tahun 1431H/2010M

10

berjalan cukup lancar dan sukses. Namun harus diakui bahwa di samping ada bagian-bagian yang memiliki kelebihan dari tahun lalu, tetapi ada juga kekurangan-kekurangannya. a. Hal-hal yang dinilai memiliki kelebihan/lebih baik dari tahun lalu: 1. Pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia pada saat kedatangan di bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Amir Muhammad Madinah berjalan lancar walaupun jumlah jemaah yang dilayani lebih banyak dari tahun lalu yaitu berjumlah 222.932 orang dengan REALITA HAJI / EDISI II/2011

perincian 198.662 orang jemaah haji regular termasuk petugas kloter dan non kloter dan 23.434 orang jemaah haji khusus. 2. Pelayanan Pemondokan mengalami perbaikan dan peningkatan yaitu Kebijakan pemerintah bahwa pemondokan haji di Makkah paling jauh 4 Km dan di Madinah 95% ditempatkan di Markaziah dapat direaliasikan di lapangan. a. Di Makkah jemaah yang menempati ring I berjumlah 126.900 jemaah (63%) dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya (27%). Sedangkan jemaah haji yang menempati ring II berjumlah 74.967 jemaah (37%) dibanding tahun lalu mencapai (73%) dan jarak pada ring II tahun ini paling jauh 4 Km sedangkan tahun lalu mencapai 7 Km. b. Di Madinah pada gelombang I jemaah yang menempati ring I / wilayah Markaziah adalah (91.46%) dan diharapkan target (95%) dapat terpenuhi

FOKUS REALITA pada gelombang II. 3. Pelayanan Transportasi di Makkah cukup baik. Pelayanan transportasi di Makkah diberikan kepada jemaah haji yang menempati Ring II yaitu diberikan kepada jemaah haji yang baru tiba dan akan melaksanakan umrah perdana yang dilayani oleh bus Dallah dengan sistem antar jemput. Selanjutnya untuk transportasi ke Masjidil Haram dalam rangka melaksanakan sholat lima waktu dilayani oleh bus Saptco dan Umul Quro dengan sistem Shuttle. Pelayanan transportasi di Makkah mengalami kemajuan yang cukup signifikan karena ditangani langsung oleh suatu tim khusus dan menyewa bus langsung dari perusahaan, sementara tahun lalu ditangani oleh muassasah. Dalam perencanaannya dilakukan oleh tenaga ahli perhubungan darat dari Kementerian Perhubungan dan didukung oleh tenaga pengawas lapangan yang jumlahnya cukup banyak sekitar 200 petugas. Dalam operasionalnya dikendalikan oleh tim pengendali berpusat di Daker Makkah yang melibatkan petugas dari perusahaan angkutan. Di samping itu daker/tim pengendali juga menyiapkan kendaraan bus cadangan

yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengangkut jemaah yang belum terangkut dengan bus sewaan. 4. Pelayanan kesehatan di Madinah dan Makkah yang dilaksanakan di BPHI yang memiliki gedung sendiri yang dilengkapi dengan sarana penunjang seperti Lab dan dokter spesialis mengalami peningkatan yang signifikan karena ditunjang dengan koordinasi yang cukup baik dengan PPIH lainnya. 5. Pelayanan yang diberikan oleh petugas dengan struktur daker, sektor dan satuan operasional yang dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu dan staf yang cukup memadai sangat efektif dalam memberikan pelayanan kepada jemaah dan merespon keluhan/ laporan dari jemaah. Hanya saja dalam pelaksanaannya perlu ada koordinasi dan kerjasama antar unit terkait dalam menangani persoalan yang muncul. Memang dilihat dari manajemen operasional masih ada kelemahan yaitu: perencanaannya tidak dirancang secara sistematik dan terdokumentasikan dengan baik. Masing-masing organisasi Daker dan Satop Armina seharusnya dirancang dengan job discription atau

Pemondokan haji Indonesia di Madinah. REALITA HAJI / EDISI II/2011

uraian tertulis siapa mengerjakan apa, dimana dan kapan dibuat secara jelas dan rinci dalam suatu buku panduan. 6. Pelaksanaan acara puncak yaitu Wukuf di Arafah dan rangkaian ibadah di Muzdalifah dan Mina berjalan lancar dan baik termasuk pelayanan catering dengan system prasmanan yang sebagian dilaksanakan oleh maktab dan sebagian yang lain oleh perusahaan catering / Mutaahhidin. b. Hal-hal yang dinilai ada kekurangan-kekurangan 1. Keterlambatan penerbangan haji yang mencapai 15/16 jam mengakibatkan terganggunya penempatan jemaah haji di pemondokan khususnya di Madinah. 2. Beberapa rombongan yang tidak mendapatkan katering di bandara. Hal ini menunjukkan persiapan dari perusahaan katering kurang matang. 3. Adanya kelemahan-kelemahan pelayanan katering di Madinah. Menurut catatan kami dan catatan dari kesehatan bahwa ada perusahaan katering yang tidak memenuhi standar. Untuk itu dimasa-masa mendatang jumlah perusahaan katering dapat dikurangi dan perusahaan yang bermasalah tidak ditunjuk lagi. Selanjutnya adanya penolakan oleh pihak hotel terhadap pelayanan katering hal ini tidak akan terjadi apabila disebutkan dalam kontrak sehingga dari awal pihak hotel mengetahui bahwa jemaah haji Indonesia di luar markaziah akan diberikan katering oleh perusahaan katering dari luar. 4. Permasalahan pemondokan di Madinah seperti penempatan jemaah di wilayah yang berjarak lebih dari 1 Km dan adanya beberapa rumah yang airnya kurang lancar, menurut catatan kami dilakukan oleh Majmuah yang kurang bonafit. Untuk itu pada tahun yang akan datang penunjukkan Majmuah perlu selektif, dan yang banyak masalah maka majmuah tersebut tidak ditunjuk lagi. 5. Persoalan yang timbul di

11

FOKUS REALITA

Jemaah haji Indonesia saat mengantri katering.

pemondokan Makkah pada umumnya adalah air yang tidak lancar, kualitas yang kurang memadai dan persoalan pengembalian selisih sewa. Terhadap masalah adanya pemondokan yang airnya kurang lancar dan kualitas kurang memadai harus menjadi catatan agar tahun yang akan datang tidak disewa lagi. Adanya persoalan yang terkait dengan pengembalian selisih sewa bahkan sampai ada kloter yang melakukan protes karena dinilai tidak adil, hal ini antara lain disebabkan oleh kesalahan sistem. Kebijakan penyewaan pemondokan di Makah adalah menerapkan sistem non subsidi silang/proporsional, artinya rumah itu disewa sesuai dengan harga riil dan tidak boleh dengan harga borongan dan apabila harga sewa itu dibawah harga yang dibayar oleh jemaah maka jemaah itu mendapatkan pengembalian selisih. Sementara itu dalam kenyataannnya masih ada rumah yang disewa dari pemilik / penyewa

12

dengan sistem borongan dimana ada rumah yang harganya tidak sesuai dengan realita yang ada. Sebagai contoh rumah nomor 313 yang disewa dengan harga 3400 real adalah bukan harga realita karena rumah yang ada di sekitarnya harganya dibawah 3000 real. Akibat dari itu jemaah yang menempati rumah nomor 313 tidak mendapatkan pengembalian selisih sedangkan jemaah yang lain yang menempati rumah di sekitarnya mendapatkan pengembalian. Untuk tahun yang akan datang apabila masih diterapkan sistem pengembalian selisih maka penyewaan rumah tidak boleh dengan sistem borongan, dan pengembalian sewa rumah dilakukan penyempurnaan. 6. Pada musim haji tahun ini tingkat kriminal meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya seperti adanya penipuan dan perampasan yang terjadi di wilayah sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk mengatasi masalah ini REALITA HAJI / EDISI II/2011

pemikiran yang dimunculkan adalah adanya usul penambahan petugas PAM. Menurut hemat kami penambahan tenaga PAM tidak perlu, tetapi yang perlu diperbaiki adalah sistem pengorganisasiannya. Petugas PAM yang ada dikonsentrasikan di wilayah atau sektor Khusus di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Penanganan masalah di sektor dikendalikan oleh PAM Daker yang dibantu oleh tenaga musiman yang mengetahui karakteristik dan sosial budaya di wilayahnya. Contoh dapat ditangkapnya para kelompok pencopet dan dikembalikan barang-barang milik jemaah haji adalah dilakukan oleh PAMDAKER bersama timnya. 7. Persoalan yang muncul terkait dengan pelayanan kesehatan adalah adanya peralatan kesehatan khususnya kesehatan gigi yang sudah tidak berfungsi sehingga dua orang dokter gigi tidak dapat melaksanakan tugasnya. Persoalan lain yang muncul adalah adanya

FOKUS REALITA mobil ambulan yang tidak bisa memasuki wilayah tertentu sehingga kurang efektif, untuk itu perlu ada kordinasi dan pendekatan khusus kepada pihak terkait di Arab Saudi. Di samping itu adanya jamaah risti perlu penanganan tersendiri terkait dengan pelaksanaan ibadahnya. 8. Pelayanan yang dilakukan oleh maktab kurang optimal karena banyak kantor maktab yang tidak menyatu dengan pemondokan jemaah haji yang dilayaninya. Hal ini karena pihak maktab tidak memiliki dana yang cukup untuk menyewa kantor dekat pemondokan jemaah yang dilayaninya. 9. Masalah haji adalah masalah ibadah dan menurut pengamatan, jamaah haji banyak yang kurang memperhatikan persoalan ibadahnya sehingga yang selalu dipermasalahkan adalah persoalan manajemen. Hal ini menurut catatan kami disebabkan pelaksanaan bimbingan ibadah di tanah air belum optimal walaupun sudah melibatkan KUA tetapi dalam realitanya belum berjalan sesuai yang kita harapkan. 10. Struktur organisasi Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi belum terlaksana. 11. Pelaksanaan manajemen mutu termasuk manajemen keuangan masih perlu disempurnakan.

III. Usul dan Pemikiran untuk Penyelenggaraan Haji Tahun 2011 1. Pemondokan di Madinah hendaknya 100% diwilayah Markaziah (untuk tahun depan) hal ini memungkinkan dapat dilaksanakan mengingat masih banyak hotel hotel yang tersedia hanya saja belum mendapatkan tasrih dan harga sewa dapat disesuaikan. 2. Penyewaan pemondokan di Makkah perlu ada pemikiran yang inovatif antara lain seluruh jemaah haji perlu mendapatkan subsidi mengingat sekarang ini bahwa yang disubsidi hanya di ring I dinilai tidak adil. Untuk tahun yang akan datang seluruh jemaah haji diusahakan 100% ditempatkan di ring I dengan mendapatkan subsidi apabila kebijakan subsidi tersebut masih akan diterapkan. Sistem yang ditetapkan adalah sistem subsidi silang dalam 1 wilayah/ring I dengan jarak paling

jauh 2,5 Km dan tidak ada pengembalian. Apabila masih diterapkan sistem pengembalian untuk pemondokan yang berada di luar ring 1 (bila tidak bisa dihindarkan) maka pengembalian uang selisih biaya pemondokan dilaksanakan setelah wukuf dalam bentuk sistem zoning yang disempurnakan atau dikembalikan di tanah air. Di samping itu akad kontrak dengan pemilik pemondokan dibuat lebih rinci khususnya tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik pemondokan. 3. Pelaksanaan katering di Arafah dan Mina dengan sistem prasmanan cukup baik tetapi ada yang menilai bahwa sistem prasmanan tersebut mengganggu pelaksanaan ibadah. Untuk itu sistem penyajiannya perlu diperbaiki yaitu ditambah beberapa meja penyajiannya agar tidak terlalu panjang antriannya. Namun ada juga yang mengusulkan untuk diganti dengan sistem box. Di samping itu maktab yang berada di tepi bukit seperti maktab 66 sampai dengan 70 agar tidak dipakai lagi, karena dinilai kurang baik pelayanan cateringnya. 4. Untuk menghindari adanya penipuan terhadap jemaah terkait dengan pelaksanaan dam, perlu dipikirkan bahwa pemerintah dapat ikut mengaturnya. Sebagai contoh pemerintah menunjuk Bank Syariah untuk mengumpulkan biaya dam dari jemaah haji Indonesia dan pelaksanaannya bekerjasama dengan Bank Al Rojhi di Arab Saudi. 5. Pengadaan kantor maktab perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia. 6. Masalah jemaah haji non quota dan ada yang menyebut non porsi yang jumlahnya cukup banyak, perlu ditangani secara koordinatif karena dalam realitanya tidak dapat dicegah dan dalam pelaksanaannya tertutup dan tidak dapat dipantau. Untuk itu para pihak yaitu KBSA (Kedutaan Besar Saudi Arabia), Kemenag dan Kemlu duduk bersama untuk membicarakan hal tersebut, apakah dimasukan dalam quota resmi pemerintah Indonesia dan pelaksanaannya di serahkan kepada operator tertentu, namun tetap terkendalikan oleh pemerintah dalam hal ini oleh operasional haji Kementerian Agama REALITA HAJI / EDISI II/2011

Untuk tahun yang akan datang seluruh jemaah haji diusahakan 100% ditempatkan di ring I dengan mendapatkan subsidi apabila kebijakan subsidi tersebut masih akan diterapkan. 7. Manajemen penyelenggaraan ibadah haji harus mengedepankan gabungan antara profesionalisme/kopetensi dan keikhlasan serta ketawadu’an sehingga akan mendapatkan ma’unah dari Allah SWT, dan bimbingan ibadah haji di tanah air perlu mendapat per hatian dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga jamaah haji benarbenar menguasai manasik haji dengan baik dan benar. 8. Penerapan sistem manajemen mutu, termasuk manajemen keuangan perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaanya. Sebagaimana diutarakan diatas bahwa hasil evaluasi berupa catatan terhadap penyelenggaraan haji tahun 1431H/2010 ini adalah didasarkan pada pengamatan penyelenggaraan haji di Arab Saudi dan menimba info di lapangan baik dari para petugas maupun dari insan pers yang melakukan peliputan di Arab Saudi. Secara umum penyelenggaraan haji Indonesia di Arab Saudi tahun 1431H/2010M berjalan dengan lebih baik dan sukses. Namun demikian harus diakui dan menjadi catatan kita bahwa penyelenggaraan haji tahun 1431H/2010M dan ada yang lebih baik dari tahun lalu dan ada juga kekurangankekurangannya. Kekurangan/catatan tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2011.n Bahar Maksum

13

FOKUS REALITA

Jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, (dari kiri) Direktur Pelayanan Haji, Zainal Abidin Supi; Sekretaris Ditjen PHU, MA Ghafur Djawahir; Dirjen PHU Slamet Riyanto (duduk), Direktur Pengelolaan Dana Haji, Ahmad Djunaidi; Direktur Pembinaan Haji dan Umrah, Ahmad Kartono.

Kesimpulan Rakernas Evaluasi Haji1431H/2010M Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431H/ 2010M sejak masa pendaftaran hingga pemulangan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

R

apat kerja nasional (Rakernas) Evaluasi Haji 143IH/2010M yang berlangsung pada 2628 Januari 2011 yang lalu, telah berhasil mengambil kesimpulan, bahwa Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431H/2010M yang dimulai sejak masa pendaftaran, pembinaan dan bimbingan manasik, penyelesai-

14

an dokumen dan paspor, masa pemberangkatan, pelaksanaan operasional di Arab Saudi, dan masa pemulangan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), MA. Ghafur Djawahir yang mendampingi, Dirjen REALITA HAJI / EDISI II/2011

PHU, Slamet Riyanto. Dia mengatakan, keberhasilan itu berdasarkan indikator sebagai berikut: 1. Seluruh jemaah haji yang terdaftar dan memenuhi syarat dapat diberangkatkan ke Arab Saudi, sejak tanggal 11 Oktober s.d. 10 November 2010; 2. Seluruh jemaah haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi memperoleh pelayanan akomodasi, katering, transportasi, kesehatan dan dapat melaksanakan wukuf di Arafah pada hari Senin tanggal 9 Zulhijjah 1430H bertepatan 15 November 2010, termasuk jemaah haji sakit yang disafariwukufkan atau dibadalhajikan; 3. Seluruh jemaah haji Indonesia dapat dipulangkan ke Tanah Air terakhir tanggal 21 Desember 2010, kecuali yang masih dirawat di RSAS sebanyak

FOKUS REALITA 37 orang. Meskipun penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431H/2010M secara umum berjalan baik dibandingkan tahun lalu, namun masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, seperti pendaftar haji waiting list yang sudah mencapai 1.200.000-an orang, kualitas pembinaan dan bimbingan, pelaksanaan katering jemaah, dan menurunnya on time performance (OTP) angkutan pemulangan jemaah haji ke Tanah Air. Rapat Kerja Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010 mengamanatkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengusulkan kepada Menteri Agama tentang ran cangan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 1432H/2011M sebagai berikut:

1. Kuota Haji a. Besaran kuota haji Indonesia tahun 1432H/2011M sama dengan tahun 1431H/2010M sebanyak 211.000 orang. Pemerintah agar tetap mengupayakan tambahan kuota dengan menyesuaikan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010 (1/1000 x 237.600.000), sehingga jumlah kuota diharapkan dapat mencapai 235.000 orang. b. Pembagian kuota provinsi tetap menggunakan rumus 1/1000 dari penduduk muslim. Apabila mendapatkan kuota tambahan pembagiannya diprioritaskan kepada daerah yang masa tunggunya panjang.

2. Pendaftaran Haji dan Pengelolaan BPIH a. Melanjutkan pembangunan Siskohat online Kantor Kemenag Kab/Kota yang belum terpasang Siskohat online sebanyak 96 Kab/Kota. b. Mengupayakan percepatan waktu pelunasan BPIH tahun 1432H/2011M. c. Mengupayakan percepatan pengembalian dana jemaah batal. d. Pengembangan sistem akuntansi, pelaporan keuangan BPIH, dan penataan asset haji. e. Pengembangan fungsi switching dalam pengelolaan dana haji. f. Percepatan penyajian laporan akhir keuangan BPIH tahun 1432H/2011M.

3. Paspor Jemaah Haji a. Mengusulkan penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji dari 48 halaman menjadi 24 halaman. b. Mengupayakan penerbitan paspor jemaah haji lebih awal yaitu bulan April 2011. c. Tetap menggunakan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH) sebagai sarana pengendali data jemaah. d. Mengupayakan pemanfaatan perangkat Siskohat Kab/Kota yang telah memiliki biometrik sistem untuk kelengkapan database haji melalui pengambilan foto dan sidik jari pada saat pendaftaran haji. e. Penyesuaian masa berlakunya peraturan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Hukum dan HAM tentang penerbitan paspor untuk tahun 1432H/2011M.

4. Bimbingan Jemaah a. Peningkatan efektivitas penyuluhan haji dan sertifikasi pembimbing jemaah. b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bimbingan manasik bagi jemaah haji melalui media elektronik seperti TV nasional dan TV lokal serta radio. c. Pengiriman buku paket manasik haji lebih awal sebelum pelunasan BPIH. d. Optimalisasi fungsi dan rasionalisasi insentif Karu dan Karom. e. Penyempurnaan peraturan perundangan terkait dengan pembinaan PIHK (Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus) dan kelompok bimbingan. f. Mendorong MUI bersama Kementerian Kesehatan untuk merumuskan batasan istito’ah bagi jemaah haji Risiko Tinggi (Risti) dalam hal kesehatan. g. Peningkatan pemberdayaan tenaga penyuluh, tokoh agama/ulama dalam bimbingan haji. h. Bimbingan jemaah secara terpadu dengan penambahan materi manasik terkait dengan keutamaan Tanah Suci dan indikator pencapaian haji mabrur (walarafatsa walafusuqo walajidala), dan kesehatan. i. Menjajaki kemungkinan jemaah haji dibekali dengan cek list dan formulir REALITA HAJI / EDISI II/2011

rekam pelaksanaan ibadah selama di Tanah Suci.

5. Petugas Haji a. Pengetatan rekruitmen petugas yang memiliki kompetensi dan dedikasi, secara terbuka, seperti merekrut kembali petugas yang berprestasi. b. Tetap melibatkan unsur pondok pesantren, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan ormas Islam. c. Membekali petugas di Arab Saudi dengan buku pedoman dan prosedur kerja sesuai standar manajemen mutu dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). d. Memantapkan orientasi dan praktek lapangan petugas kloter dan petugas non kloter serta Temus di Arab Saudi . e. Tetap merekruit petugas keamanan dari Mabes TNI dan Polri dari unsur Reskrim. f. Penguatan struktur organisasi PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi sampai tingkat Sektor, sesuai kompetensi, jenis layanan, dan pengendaliannya. g. Tetap melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam proses seleksi petugas haji. h. Menyempurnakan pedoman/ Juknis seleksi calon petugas haji. i. Penyempurnaan dan penyesuaian materi maupun sistem pelatihan petugas haji.

6. Pengelolaan Informasi dan Image Building a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberitaan haji melalui media cetak, elektronik sepanjang tahun di pusat dan daerah, termasuk dengan pihak penerbangan reguler ke Arab Saudi. b. Mengoptimalkan penggunaan website: http://haji.kemenag.go.id sepanjang tahun. c. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan Media Center Haji dan Pusat Informasi Haji di daerah. d. Mengefektifkan sosialisasi haji melalui kerjasama dengan para agensi, entertainer, dan EO (event organizer) terkait dengan pembentukan image building penyelenggaraan haji di pusat dan daerah.

7. Asrama Haji Embarkasi a. Mengupayakan penyediaan alokasi anggaran secara proporsional untuk

15

FOKUS REALITA pembangunan dan peningkatan fasilitas asrama haji embarkasi maupun transit. b. Menyempurnakan Juknis pengelolaan asrama haji embarkasi dan transit, termasuk tertib administrasi asset haji di daerah. c. Menyediakan ruang tunggu bagi para pengunjung di asrama embarkasi pada saat operasional haji. d. Melakukan kajian ulang terhadap jumlah embarkasi dan embarkasi antara, sehingga memberikan kemudahan bagi pelayanan jemaah terkait dengan efisiensi BPIH.

8. Transportasi Udara a. Menjajaki kemungkinan penggunaan maskapai penerbangan selain Garuda Indonesia, dan Saudi Arabian Airlines melalui lelang terbuka. b. Meningkatkan On Time Performance (OTP) penerbangan haji. c. Meningkatkan koordinasi dengan Airport Autority Jeddah dan antisipasi kemungkinan penutupan bandara AMMA Madinah. d. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Agama dalam rangka penyiapan maskapai penerbangan dan pengawasan operasional.

9. Transportasi Arab Saudi a. Mengupayakan peniadaan angkutan shutle bus di Makkah. b. Apabila lokasi pemondokan jemaah masih terdapat di atas jarak 2.000m, maka diupayakan: 1) Menggunakan transportasi yang memiliki akses ke Masjidil Haram. 2) Efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan transportasi dan pelaksanaan kontrak lebih awal.

10. Katering a. Mengupayakan pelayanan katering di Armina dengan menggunakan boks dan perbaikan sistem distribusi, terutama pada saat pelaksanaan wukuf agar jemaah lebih berkonsentrasi ibadah. b. Penguatan pengawasan dan standarisasi pelayanan katering terkait dengan ketenagaan, distribusi, menu dan rasa, dan peralatan yang tertuang dalam kontrak.

11. Pemondokan

16

a. Melakukan penyewaan pemondokan di Arab Saudi lebih dini pada awal bulan Februari 2011. b. Konsistensi penyewaan pemondokan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. c. Mengupayakan perolehan pemondokan di Makkah minimal sebanyak 80% berada pada radius 2.000m dan terjauh 4.000m. d. Mengupayakan penempatan pemondokan di Madinah sebanyak 100% di Markaziah. e. Mengupayakan penyewaan pemondokan berkapasitas besar, terkonsentrasi di wilayah yang sudah dikenal oleh jemaah dan kemudahan akses ke Masjidil Haram.

12. PIHK, PPIU, dan KBIH a. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang perizinan, pengendalian, dan pembinaan terhadap PIHK, PPIU, dan KBIH. b. PIHK dipersyaratkan memiliki partner di Arab Saudi yang disahkan oleh Misi Haji Indonesia. c. Melakukan akreditasi secara ketat terhadap PIHK, PPIU, dan KBIH dengan melibatkan Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota. d. Membangun database PIHK, PPIU, dan KBIH secara bertahap dan menyeluruh untuk kemudahan pengendalian dan penertiban.

13. Identitas Nasional Penguatan identitas bangsa melalui penggunaan batik seragam jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

14. Keamanan dan Perlindungan a. Menambah jumlah petugas keamanan dari unsur Polri yang memiliki kemampuan Reskrim. b. Menyusun standarisasi penanganan dan penyelesaian kasus-kasus kriminalitas yang menimpa jemaah dan petugas. c. Meningkatkan sosialisasi kepada jemaah tentang kejadian kasus-kasus, dan kriminalitas di Tanah Suci. d. Rumah yang disewa diupayakan agar memiliki save deposit box dan dilengkapi dengan tanda bukti serah terima penyimpanan barang berharga jemaah. REALITA HAJI / EDISI II/2011

15. Asuransi a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kepada pelaksana asuransi terkait dengan percepatan penyelesaian klaim asuransi jemaah. b. Meningkatkan sosialisasi tentang prosedur, persyaratan, dan penyelesaian klaim asuransi jemaah. c. Pembayaran premi asuransi jemaah haji tetap dibebankan pada komponen indirect cost BPIH.

16. Pelayanan Kesehatan

a. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan penyiapan pelayanan kesehatan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan. b. Mengupayakan BPHI di Madinah dengan fasilitas yang setara dengan BPHI Makkah. c. Mengupayakan peningkatan sarana mobilitas dan penambahan kapasitas ruang layanan kesehatan kloter dan sektor. d. Menyusun kriteria batasan istitoah berdasarkan medis bagi jemaah Risiko Tinggi (Risti) dan standarisasi layanan kesehatannya. e. Optimalisasi fungsi tenaga sanitasi dan survailance dan/atau penambahan tenaga ahli gizi, sanitasi dan survailance untuk pengendalian dan pengawasan katering jemaah dan petugas.

17. Jemaah Haji Non Kuota Mengusulkan agar Kementerian Agama melakukan pendataan terhadap jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi dan tidak terdaftar dalam Siskohat (Non Kuota). Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Tanah Air dan dengan Kementerian Haji Arab Saudi serta Muasassah terkait dengan jemaah haji yang tidak terdaftar dalam Siskohat.

18. Penerapan SMM ISO 9001:2008 Agar melakukan intensifikasi penerapan SMM (Standar Manajemen Mutu) ISO 9001:2008 dengan memperluas cakupan implementasi sampai ke seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan di Arab Saudi.

19. Kontigensi Plan Perlu ditetapkan kontigensi plan antara instansi-instansi terkait untuk mengantisipasi terjadi bencana dan kejadian luar biasa.n Bahar Maksum

FOKUS REALITA

Batik Bakal Mewarnai Tanah Suci Jemaah haji Indonesia serempak akan mengenakan batik selama di Arab Saudi sejak musim haji tahun 2011 mendatang.

Peluncuran secara resmi seragam batik jemaah haji Indonesia oleh Menag RI.

S

ejak akhir bulan September 2011 mendatang, yang merupakan awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia, seragam jemaah kita akan berubah. Jika semula berwarna biru telur asin polos yang ditetapkan sejak tahun 2006, kini berubah menjadi batik dengan belatar warna biru telor asin. Sejak diresmikan akhir Januari lalu, batik haji sudah mulai diproduksi oleh pengusaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Ide batik dicetuskan Menteri Agama Suryadharma Ali saat perkenalan dengan jajaran pers pada bulan Oktober 2009, beberapa hari setelah dilantik. Suryadharma yang sebelumnya adalah Menteri Usaha Kecil dan Menengah itu beralasan menjadikan batik sebagai seragam haji, karena batik adalah khas Indonesia. Tak satu negara pun yang hingga kini populer dengan batiknya, meski menurut sejarah yang ada, batik juga pernah dikenal di beberapa negara.

Seragam Batik baji Jemaah Haji Indonesia yang pendaftarannya dimulai sejak tanggal 10 Juni hingga 14 Juni. Dalam waktu 14 hari itu terdaftar 15 perusahaan dengan 32 disain batik. Kemudian, pada tanggal 15 Juni Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuat Surat Keputusan tentang pembentukan dewan juri lomba rancang seragam batik jemaah haji Indonesia yang diketuai Hj. Ratih Sanggar Wati. Wakil ketua: Ermalena. Sementara sebagai anggota: Dr. Kusmin Asa, MA, Hj. Iva Latifah, dan H. Herman Nuary. Setelah diselenggarakan seleksi di Kantor Kementerian Agama di Lapangan Banteng Barat nomor 3-4, Jakarta Pusat, maka dari 32 disain terpilih 10 besar. Setelah dilakukan penjurian babak kedua, maka CV Firdaus Batik asal Jakarta dinyatakan sebagai pemenang pada 30 Juli 2010. Namun, pihak Kementerian Agama meminta adanya penyempurnaan terhadap beberapa sisi disain.

Hijau dan Ungu ”Pemilihan batik sebagai seragam haji Indonesia diharapkan dapat mendukung upaya mengembangkan batik sebagai khasanah budaya Indonesia,” kata Suryadharma Ali, ketika memberi sambutan peluncuran seragam batik di kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin No: 8, Jakarta Pusat. Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Drs. H. Slamet Riyanto, jumlah jemaah haji Indonesia yang terbesr di dunia, sekitar 220.000 jemaah haji tentu akan mempopulerkan batik di Tanah Suci. ”Karenanya batik akan menjadi identitas nasional di Arab Saudi dan jemaah haji Indonesia akan semakin mudah dikenali,” katanya. Sebenarnya, kebijakan seragam batik sebenarnya sudah bisa dilaksanakan musim haji tahun 2010 lalu. Namun, karena alasan teknis, tertunda hingga tahun 2011. Tapi, batik seperti apa yang cocok untuk jemaah haji kita? Maka, sejak 2 Juni 2010 Kementerian Agama membentuk Panitia Lomba Rancang REALITA HAJI / EDISI II/2011

Disain yang telah diperkenalkan Kementerian Agama pada 22 Januari 2011 lalu adalah hasil disain CV Firdaus Batik dengan beberapa penyempurnaan yang selesai pada 26 Oktober 2010. Motif batik Firdaus diambil dari ornamen bunga yang ada di pulau-pulau Indonesia. Bunga Raflesia, misalnya, yang tumbuh di daerah Bengkulu, Sumatera. Kemudian motif perisai perlambang dari Kalimantan. Lambang lereng dan parang menjadi ciri asal Pulau Jawa. Kemudian tanaman rambat adalah ciri tumbuhan yang tumbuh di wilayah Indonesia bagian timur. Gabungan dari berbagai ornamen ini melambangkan kuatnya kesatuan Indonesia serta kekayaan alam Nusantara. Kemudian warna dasar adalah hijau sebagai lambang kesuburan dan ikatan zamrud katulistiwa. Warna hijau juga dikenal sebagai warna Islam. Warna ungu pada ornamen menunjukkan keteduhan. Maka, pada tanggal 31 Juli 2010 Dir-

17

FOKUS REALITA jen Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuat surat Keputusan Penyelenggaraan Kontes Pemilihan pakaian Batik Jemaah Hjai Indonesia yang diketuai Sri Ilham Lubis yang dibantu praktisi dan narasumber antara lain Hj. Inggrid Tansil (mantan model, anggota DPR dan istri Menteri UKM Drs. H. Syarif Hasan) dan Ratih Sanggar Wati (model). Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Batik yang mempergunakan wax-resist dyeing memiliki kekhasan tersendiri. UNESCO telah menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober, 2009. Kata “batik” sendiri berasal dari kata Jawa ambatik yang merupakan gabungan dua kata bahasa Jawa: “amba” dan ‘titkik’. Amba berarti “menulis” dan “titik” yang bermakna “titik”. Dengan kata lain membatik adalah sebuah upaya melukis di atas kain dengan bentuk titik-titik dan lain sebagainya. Penggunaan melukis dengan mempergunakan lilin panas yang kemudian dicelup pada pewarna yang dikehendaki. Detil ukiran kain yang dikenalkan Prajnaparamita, arca yang berasal dari Jawa Timur abad ke-13, adalah ukiran pola kembang-kembang yang rumit yang mirip dengan pola batik tradisional Jawa kini. Seni pewarnaan kain dengan teknik pencegahan pewarnaan menggunakan malam adalah salah satu bentuk seni kuno. Penemuan di Mesir menunjukkan bahwa teknik ini telah dikenal semenjak abad ke-4 SM, dengan diketemukannya kain pembungkus mumi yang juga dilapisi malam untuk membentuk pola. Di Asia, teknik serupa batik juga diterapkan di Tiongkok semasa Dinasti T’ang (618907) serta di India dan Jepang semasa Periode Nara (645-794). Di Afrika, teknik seperti batik dikenal oleh Suku Yoruba di Nigeria, serta Suku Soninke dan Wolof di Senegal. Di Indonesia, batik dipercaya sudah ada semenjak zaman Majapahit, dan menjadi sangat populer akhir abad XVIII atau awal abad XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad XX dan batik cap

18

Peragaan busana batik jemaah haji Indonesia 2011.

baru dikenal setelah Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920-an.

Asal Jawa Walaupun kata “batik” berasal dari bahasa Jawa, kehadiran batik di Jawa sendiri tidaklah tercatat. G.P. Rouffaer berpendapat bahwa teknik batik ini kemungkinan diperkenalkan dari India atau Srilangka pada abad ke-6 atau ke7. Di sisi lain, J.L.A. Brandes (arkeolog Belanda) dan F.A. Sutjipto (arkeolog Indonesia) percaya bahwa tradisi batik adalah asli dari daerah seperti Toraja, Flores, Halmahera, dan Papua. Perlu dicatat bahwa wilayah tersebut bukanlah area yang dipengaruhi oleh Hinduisme tetapi diketahui memiliki tradisi kuna membuat batik. G.P. Rouffaer juga melaporkan bahwa pola gringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Dia menyimpulkan bahwa pola seperti ini hanya bisa dibentuk dengan menggunakan alat canting, sehingga ia berpendapat bahwa canting ditemukan di Jawa pada masa sekitar itu. Detil ukiran kain yang menyerupai pola batik dikenakan oleh Prajnaparamita, arca dewi kebijaksanaan buddhis REALITA HAJI / EDISI II/2011

dari Jawa Timur abad ke-13. Detil pakaian menampilkan pola sulur tumbuhan dan kembang-kembang rumit yang mirip dengan pola batik tradisional Jawa yang dapat ditemukan kini. Hal ini menunjukkan bahwa membuat pola batik yang rumit yang hanya dapat dibuat dengan canting telah dikenal di Jawa sejak abad ke-13 atau bahkan lebih awal. Legenda dalam literatur Melayu abad ke-17, Sulalatus Salatin menceritakan Laksamana Hang Nadim yang diperintahkan oleh Sultan Mahmud untuk berlayar ke India agar mendapatkan 140 lembar kain serasah dengan pola 40 jenis bunga pada setiap lembarnya. Karena tidak mampu memenuhi perintah itu, dia membuat sendiri kain-kain itu. Namun sayangnya kapalnya karam dalam perjalanan pulang dan hanya mampu membawa empat lembar sehingga membuat sang Sultan kecewa. Oleh beberapa penafsir, kain ini ditafsirkan sebagai batik. Dalam literatur Eropa, teknik batik ini pertama kali diceritakan dalam buku History of Java (London, 1817) tulisan Sir Thomas Stamford Raffles. Ia pernah menjadi Gubernur Inggris di Jawa semasa Napoleon menduduki Belanda. Pada tahun 1873 seorang saudagar Belanda Van Rijekevorsel memberikan

FOKUS REALITA selembar batik yang diperolehnya saat berkunjung ke Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam dan pada awal abad ke-19 itulah batik mulai mencapai masa keemasannya. Sewaktu dipamerkan di Exposition Universelle di Paris pada tahun 1900, batik Indonesia memukau publik dan seniman. Semenjak industrialisasi dan globalisasi, yang memperkenalkan teknik otomatisasi, batik jenis baru muncul, dikenal sebagai batik cap dan batik cetak, sementara batik tradisional yang diproduksi dengan teknik tulisan tangan menggunakan canting dan malam disebut batik tulis. Pada saat yang sama imigran dari Indonesia ke Persekutuan Malaya juga membawa batik bersama mereka. Pahlawan wanita R.A. Kartini dan suaminya memakai rok batik. Batik motif parang yang dipakai Kartini adalah pola untuk para bangsawan. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya “Batik

Cap” yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak “Mega Mendung”, dimana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tadisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta.

Nelson Mandela Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia ( Jawa) yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada waktu itu memakai batik pada Konferensi PBB. Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela begitu tertgila-gila dengan batik hingga ke mana pun ia pergi selalu menggunakan batik. Batik juga dipakai untuk membungkus seluruh tubuh oleh penari Tari Bedhoyo Ketawang di

Wanita sedang membatik. REALITA HAJI / EDISI II/2011

“Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu.” keraton Jawa. Semula batik dibuat di atas bahan dengan warna putih yang terbuat dari kapas yang dinamakan kain mori. Dewasa ini batik juga dibuat di atas bahan lain seperti sutera, poliester, rayon dan bahan sintetis lainnya. Motif batik dibentuk dengan cairan lilin dengan menggunakan alat yang dinamakan canting untuk motif halus, atau kuas untuk motif berukuran besar, sehingga cairan lilin meresap ke dalam serat kain. Kain yang telah dilukis dengan lilin kemudian dicelup dengan warna yang diinginkan, biasanya dimulai dari warna-warna muda. Pencelupan kemudian dilakukan untuk motif lain dengan warna lebih tua atau gelap. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke dalam bahan kimia untuk melarutkan lilin. Motif batik yang dikenal selama ini adalah batik Cirebon, Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Madura, Lasem, Bengkulu, Palembang, Bali, Banjarmasin (sasirangan), dan lain sebagainya. Walaupun yang paling berkembang dan besar kemudian dimonopoli secara industri besar-besaran di Pekalongan, Yogyakarta, dan Solo. Industri batik semakin sumringah karena 220.000 jemaah haji minimal nanti akan memesan masing-masing dua stel seragam. Batik juga dikenal sebagai pakaian resmi Indonesia. Apalagi, dan pemerintah mengimbau semua karyawan negeri dan swasta juga mengenakan batik pada hari Jumat. Kebijakan ini semua tentu akan menghidupkan roda ekonomi Indonesia.n Musthafa Helmy

19

HAJISIANA

Seandainya Waktu Makkah Diberlakukan Apa kebijakan lanjut setelah umat Islam membanggakan jam Mekah. Sejauh mana pengaruhnya pada penghitungan waktu?

Posisi jam Makkah di tengah-tengah Kota Suci Makkah.

J

emaah haji tak habis-habisnya menatap jam Makkah yang perkasa. Mereka harus mendongak dan menengadah ke atas untuk bisa menyaksikan jam itu jika menyaksikannya dari dalam Masjidil Haram. Sejak ada jam Makkah yang diresmikan penggunaannya pada awal Ramadhan 1431 Hijriyah itu menggoda setiap jemaah. Jam tampak perkasa menempati bagian atas gedung tertinggi bangunan wakaf almarhum Raja Abdul Aziz Al-Saud. Jam ini dihidupkan persis pada malam tanggal 1 Ramadhan 1431 Hijriyah

20

atau hari Rabu, 11 Agustus, tengah malam waktu Arab Saudi (WAS). Ketika warga Makkah dan jemaah umrah usai melaksanakan salat Tarawih 23 rekaat di Masjidil Haram yang berakhir sekitar pukul 23.30 WAS itu, mereka lantas serentak seperti dikomando menatap ke arah atas pada jam Makkah yang ukuran dan ketinggiannya mengalahkan Big Ben di London yang dibangunan tahun 1884 itu. Jam raksasa Makkah merupakan keinginan Khadimul Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang ingin memberi warna lain pada perkembangREALITA HAJI / EDISI II/2011

an Makkah. Ada tiga hal yang ingin dicapai melalui jam Makkah ini. Pertama, adanya standar waktu yang tepat yang menjadi acuan warga Makkah dan Arab Saudi umumnya. Kedua, ingin ‘menumbangkan’ dominasi Greenwich Mean Times (GMT) yang sudah berusia 126 tahun yang dilambangkan melalui Big Ben. Tinggi jam Makkah, juga jauh melebihi Big Ben. Jam Makkah mencapai ketinggian 2.000 kaki, bandingkan dengan Big Ben yang hanya 316 kaki. Jam Makkah bisa disaksikan hingga 18 kilometer. Sehingga seantero Makkah,

HAJISIANA jika cuaca cerah akan bisa mencocokkan jam. Sebab, jamnya saja berdiamar 151 kaki. Big Ben hanya 23 kaki. Ketiga, menjadikan Makkah sebagai pusat jam dunia karena lokasinya yang tepat di pusat bumi. Konferensi ahli astronomi dan fisika negara-negara Islam di Doha tahun 2008, para ulama dan ilmuwan sepakat memutuskan bahwa Makkah merupakan pusat dunia. Pendapat yang mengklaim bahwa Kota Suci Makkah adalah ‘zona dengan daya magnetis nol’ didukung oleh beberapa ilmuwan Arab seperti Abdel-Baset al-Sayyed dari pusat riset nasional Mesir

(Egyptian National Research Centre). “Itulah alasannya mengapa jika seseorang ke Makkah atau menetap di sana, ia berumur lebih panjang, lebih sehat, dan kurang terpengaruh grafitasi bumi,” kata al-Sayyed. “Anda terus dipenuhi oleh energi,” tambahnya. Selama ini, pemberlakuan GMT tak didasari perhitungan ilmiah selain perhitungan hegemoni politik yang dilakukan negara-negara Barat pada tahun 1884. Menurut para ulama itu, Makkah paling tepat karena menjadi pertemuan garis bujur bumi. Maka, jika Makkah berambisi men-

Big Ben yang menjadi standar jam dunia. REALITA HAJI / EDISI II/2011

jadi waktu tersendiri yang bisa menjadi acuan dunia, setidaknya untuk dunia Islam, maka setidaknya jam Makkah memulai dari titik yang sama ketika GMT diberlakukan. Yaitu, dimulai sejak matahari persis di titik kulminasi kota Makkah yang menunjuk pada jam 12.00 siang hari waktu setempat. Itulah yang seharusnya menjadi acuan jam Makkah. Akan tetapi, hingga kini jam Makkah masih mengacu pada standar GMT dengan tambahan 3 jam. Jika GMT menunjuk pukul 07.00 pagi, maka di waktu Makkah menunjuk pada pukul 10.00 siang. Artinya, Jam Makkah hanya mengopi GMT dengan nenambahkan tiga jam sesuai standar yang ada. Sehingga, saat Lohor yang seharusnya jatuh pada pukul 12.00 Waktu Makkah tak berlaku. Yang berlaku justru waktu Lohor pukul 12.25 Waktu Arab Saudi. (Arab News edisi Selasa, 17 Agustus 2010). Padahal, menjadikan waktu Makkah yang orisinal adalah menjadikan waktu Makkah sesuai dengan pranata alam setempat, yaitu menjadikan saat matahari di titik kulminasi sebagai pukul 12.00 siang atau tengah hari. Sejak zaman Islam pertama dahulu, para ilmuwan Islam yang telah menentukan jam pasir telah menjadikan titik kulminasi matahari sebagai awal penghitungan jam dengan penunjukan pukul 12.00 siang. Mereka menggunakan semacam tongkat tegak lurus yang ditancapkan pada tanah datar. Mereka menyebut jam ini dengan jam istiwak. Ketika tongkat tak berbayang, itulah petunjuk pukul 12.00 siang yang sejenak kemudian masuk waktu Lohor. Ketika bayang-bayang tongkat dua kali panjang tongkat itu, maka masuklah waktu Asar. Mereka membuat garis putar keliling untuk mewadahi kemungkinan matahari bergeser ke utara atau selatan. Dari sini pula kemudian ditemukan waktu Dluha, atau saat terbit matahari ditemukan jamnya melalui perhitungan itu. Waktu Istiwak masih dipakai oleh sejumlah masyarakat muslim di beberapa daerah seperti Masjid Ampel, Gresik, Pasuruan, Banyuwangi, dan lain sebagainya. Waktu Istiwak berbeda dengan WIB yang mengacu GMT itu. Surabaya, misalnya, pukul 12.00

21

HAJISIANA Istiwak sama dengan pukul 11.35 WIB. Di Jakarta waktu Istiwak 12.00 sama dengan pukul 11.57 WIB. Begitu juga waktu Istiwak (seharusnya) di Makkah pada pukul 12.00 jatuh tepat pada pukul 12.25 Waktu Arab Saudi yang berstandar GMT.

Manfaat Lalu, apa manfaatnya jam Makkah bagi kaum muslimin dunia? Bisa jadi citra Islam dan menambah khazanah perbendaharaan waktu. Sebab, selama ini para ahli hisab kita telah mengkonversi jadwal waktu salat dengan WIB-WIT-WITA yang berstandar GMT plus 7,8, dan 9 jam. Berbeda dengan kebutuhan kita akan bulan hijriyah karena memiliki kaitan dengan kebutuhan peribadatan seperti Ramadhan, Syawal dan ibadah haji. Sebab, tidak mungkin menyeragamkan waktu Istiwak Makkah dengan Jakarta karena memiliki perbedaan waktu yang jauh. Antara Makkah dan Jakarta memiliki perbedaan waktu 4 jam 27 menit (mengacu pada waktu Lohor tanggal 17 Agustus 2010). Begitu juga waktu antara Jakarta dan Surabaya yang memiliki perbedaan waktu 12 menit. Dengan menstandarkan waktu Makkah dengan sebutan Mekah Mean Time (MMT) untuk jam dunia maka akan terjadi pengubahan perhitungan waktu. Jadwal waktu salat akan berubah drastis. Jika pada tanggal 18 Agustus ini waktu Lohor di Jakarta menunjuk pukul 11.57 WIB, jika kemudian mengacu pada standar MMT, waktu Lohor di Jakarta saat itu jatuh pada pukul 12.22 WIB. Terjadi perubahan jam meski waktunya sama. Sehingga di beberapa daerah yang masih mempergunakan waktu istiwak dalam penentuan waktu salat, mereka akan memiliki tiga waktu sekaligus: Istiwak, WIB (GMT) dan MMT. Maka seseorang akan menyebut tiga waktu dalam undangannya. Hari ini pukul 12.00 siang Istiwak atau 12.57 WIB atau pukul 12.22 MMT. Beberapa stasiun televisi dan radio Timur Tengah sudah mulai mempergunakan petunjuk waktu Makkah (Mecca Time) dengan menambah tiga jam dari GMT. Televisi Al-Jazirah, misalnya.n Musthafa Helmy

22

Detak Jam Kehidupan

J

am telah menjadi sesuatu yang tak terelakkan dalam kehidupan. Sebelum ditemukan jam, manusia memberi waktu dengan tanda-tanda alam. Terbitnya matahari, terbenamnya matahari, kala purnama, terbit fajar menjadi tanda waktu bagi manusia kala itu. Tentu sangat ribet . Tengok saja waktu-waktu salat yang juga ditentukan dengan tandatanda alam. Waktu Subuh dikaitkan dengan terbit fajar. Lohor bergesernya bayang-bayang matahari dari kulminasi. Magrib dengan masuknya matahari ke peraduian, dan lain sebagainya. Sebenarnya, sejak tahun 3500 SM, orang-orang telah menggunakan tongkat untuk melihat bayang-bayang matahari. Jam semacam ini dikenal di Jawa dengam nama Bencret yang hingga kini masih tetap dipakai untuk enentukan waktu istiwa (waktu setempat). Namun, pada tahun 1300 SM, Ctesibus dari Alexsandria, Mesir, berhasil membuat jam dengan menggunakan instrumen pasir. Pasir yang diisi di dalam tabung itu jatuh ke bawah melewati bagian tabung yang sempit untuk menunjukkan waktu tertentu. Lalu, tabung itu dibalik 180 derajat untuk mengulangi pengukuran waktu. Di dalam sejarah jam (pengukuran waktu), dikenal pula istilah jam air. Sistem kerja jam air pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jam pasir. Raja Karel Agung dari Jerman pernah menerima hadiah jam pasir canggih dari Khalifah Harun Al-Rasyid tahun 1200an. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kemampuan ma nusia, seorang

REALITA HAJI / EDISI II/2011

tukang kunci dari Nurnberg, Jerman, Petrus Henlein membuat arloji saku pertama pada 1524. Arloji saku sederhana ciptaan Henlein kemudian disempurnakan oleh tokoh muslim bernama Jamal al-Din sekitar tahun 1556-an. Kemudian, disempurnakan lagi oleh Mansyur Shah pada tahun 1702. Semakin lama, tingkat akurasi arloji tersebut semakin tinggi. Kebutuhan orang terhadap jam semakin meningkat, permintaan pun terus bertambah. Di berbagai tempat mulai muncul bengkel-bengkel pembuat jam, seperti halnya di Paris yang dibangun Louis Breguet pada 1775. Kini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat mendorong penciptaan jam yang lebih inovatif. Mulai dari jam tangan biasa hingga ponsel dalam bentuk jam tangan, seperti Neotitan X WM-N900 yang harganya mencapai jutaan. Jam tangan tersebut didukung dengan jaringan GSM serta menggunakan teknologi touch screen. Bahkan, Andy Kurovets mendesain jam tangan untuk mendukung kerja wasit saat memimpin pertandingan sepak bola. Menurutnya, jam yang diberi nama Referee Third Eye itu didesain dengan teknologi supercanggih sehingga dapat membantu wasit untuk menentukan apakah seorang pemain melakukan pelanggaran atau offside. Singkatnya, untuk mendukung keputusan bijak wasit saat di lapangan. Pencocokan jam kini dimulai dari jam yang berdentang di London, Big Ben tahun 1659. Kini jam telah menjadi asesori dan lambang kepribadian. Bahkan jangan lupa ada jam yang berharga sampai Rp 7 milyar.n Musthafa Helmy

HAJISIANA

Balada Dua Rice Cooker

(Dari kiri): H. Zainal Abidin Suphi, H. Soim Munawar dan H. A. Kartono di Kantor Sektor II Makkah.

D

alam fase pemulangan jemaah haji rata-rata mengalami keceriaan, kalau dalam olahraga dikenal dengan munculnya the second wine (tenaga cadangan)- sehingga tingkah laku jemaah menjadi lebih ceria dari biasanya. Demikian pula para petugas dalam melayani jemaah tentu saja tidak kalah gesitnya, apalagi ketika jemaah sudah naik bus. Para petugas haji dengan sigap melakukan sweeping ke kamar-kamar, untuk meyakinkan bahwa semua jemaah sudah turun dari pemondokan dan tidak ada yang tertinggal seorang pun. Ketika bus sudah berjalan, petugas haji melakukan sweeping tahap 2 ke kamar-kamar untuk memastikan apakah ada barang-barang yang masih tertinggal di kamar. Apabila ada benda berharga tertinggal nantinya dapat disusulkan ke Jeddah atau Madinah. Tetapi biasanya yang tertinggal hanyalah makananmakanan sisa yang dibawa dari Tanah Air, atau paling-paling yang ditinggalkan kompor listrik dengan catu daya ratusan watt, kalau dipakai di Tanah Air tentu saja MCB pada meteran listrik akan selalu turun karena catu daya wattnya yang terlalu besar. Ketika beberapa petugas melaku-

kan sweeping tahap 2 ke kamar-kamar jemaah haji yang baru meninggalkan pemondokan, dijumpai ada satu kamar sudah terbuka. Dengan sigapnya seorang petugas masuk untuk meyakinkan bahwa kamar sudah kosong. Ternyata benar kamar itu kosong, tetapi betapa terkejutnya ketika dia jumpai 2 buah rice cooker mungil dengan kabel listrik masih menempel di dinding kamar. Tanpa pikir panjang dia mengamankan 2 buah benda mungil dan cantik itu. ‘’Ini pasti milik jemaah yang tadi meninggalkan Makkah. Sepertinya dia terburu-buru karena di dalam 2 buah rice cooker masih terdapat nasi hangat yang masih utuh. Dari pada diambil oleh petugas umal hotel lebih baik diamankan, dan nantinya bisa dimanfaatkan oleh kawankawannya di Kantor Sektor,’’ pikirnya. Selang beberapa waktu, ketika ada petugas Sektor sedang melakukan tugas rutin, memeriksa rumah yang telah ditinggalkan oleh sebagian jemaah haji untuk memastikan semua sarana dan prasarana hotel berfungsi dengan baik, termasuk memastikan kecukupan cadangan air pada khazan (bak penampungan air) hotel, ada jemaah yang baru pulang dari Masjidil Haram melapor bahwa ia kehilangan barang. REALITA HAJI / EDISI II/2011

Alangkah terkejutnya Si petugas tadi. “Apa yang hilang,’’ tanya petugas. Dia menjawab, ketika hendak ke Masjidil Haram, pihaknya menitip masak dengan rice cooker di kamar tetangganya yang diketahui sudah akan pulang ke Indonesia. ‘’Kini rice cookernya tidak ada,’’ kata jemaah tersebut. ‘’Apakah yang punya kamar membawa rice cooker yang dititipnya, rasanya tidak mungkin… bukankah dia sudah minta izin?’’ pikirnya, dalam hati. Sang petugas berfikir… pasti 2 buah rice cooker cantik yang diamankan ke kantor Sektor, dan menjadi rebutan untuk memilikinya, terutama oleh para mukimin yang tinggal di Makkah, karena listrik di rumah mereka catu dayanya cukup besar, yang dimaksud jemaah ini. Tanpa kehabisan akal, petugas itu dengan cepat dan sigap menjelaskan bahwa 2 rice coocer itu diamankan oleh petugas, sebab takut diambil oleh umal hotel. Dia lalu menelpon kawannya di kantor Sektor dan menceriterakan kejadian ini. Petugas di Sektorpun tidak kalah sigapnya dalam berpikir, ‘’pasti jemaah yang baru dari Masjidil Haram itu lapar, sedangkan nasi yang di rice cooker sudah dimakan ramai-ramai oleh kawan-kawannya di kantor Sektor. Dia pun buru-buru membeli nasi Bukhori lengkap dengan 2 ekor ayam, untuk diberikan kepada jemaah yang kehilangan rice cooker. Setibanya di hotel tempat jemaah menginap, dia buru-buru menjelaskan bahwa rice cooker yang ditemukan dikiranya milik jemaah yang sudah meninggalkan Makkah sehingga diamankan, daripada diambil oleh umal hotel. Sambil menyerahkan 2 rice cooker, dia minta maaf karena rice cookernya telah dicuci dan sebagai penggantinya dia membelikan 2 porsi nasi bukhori lengkap dengan 2 ekor ayam. Nasi Bukhori itu untuk dimakan 8 orang ukuran perut orang Melayu cukup kenyang. Selamat tinggal rice cooker yang cantik, semoga engkau nyaman kembali ke pangkuan pemilikmu. n (Shoim Munawar, Petugas Daker Makkah Musim Haji 1431H/2010M)

23

INFO KEBIJAKAN

Foto bersama di halaman Masjidil Haram setelah selesai melaksanakan ibadah umroh.

Pengaturan Visa Umroh oleh Kemenag Disambut Positif Wacana pengaturan pengurusan visa umroh akan ditangani Kementerian Agama disambut positif. Bahkan ini dinilai sebagai suatu keharusan.

K

alangan penyelenggara umroh menyambut positif rencana Kementerian Agama yang hendak mengatur penerbitan visa umroh tidak langsung ke Kedutaan Besar Arab Saudi, tetapi prosesnya harus melalui Kementerian Agama lebih dulu. “Saya dukung dengan usulan Kementerian Agama yang akan mengatur pengajuan visa harus melalui Kemen-

24

terian Agama dulu, tidak langsung ke Kedutaan Besar Arab Saudi,” tutur KH.Hafidz Taftazani, Wakil Ketua UmumAsosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama (ASBIHU-NU) ke pada Realita HajiIndonesia di kantornya Jl Rahmat Basuki, Kp. Melayu, Jakarta Timur, Selasa (1/3) belum lama ini. Sebagaimana pernah diberitakan seREALITA HAJI / EDISI II / 2011

belumnya, bahwa Kementerian Agama akan menyempurnakan peraturan proses visa sebelum ke Kedubes Arab Saudi harus melalui Kementerian Agama. “Kita akan sempurnakan peraturan, proses visa sebelum ke Kedubes harus melalui Kementerian Agama,” kata Sekretaris Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Abdul Ghafur Djawahir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/2) beberapa waktu lalu. Jika peraturan itu diberlakukan, tambah Ghafur, peraturan tersebut bukan berarti memperpanjang birokrasi, namun semata untuk menertibkan jemaah umrah sehingga mereka dapat beribadah

INFO KEBIJAKAN WNI overstay selama ini ditampung di kemudahan-kemudahan tarhil (tahanan imigrasi) Arab Saudi. penyelesaian visa. Ini tenSelama ini Pemerintah Arab Saudi tu kewajiban pemerintah, juga sudah melakukan pemulangan dalam hal ini Kementerian terhadap WNI overstay sebanyak 2.000 Agama. Apalagi akan diorang per bulan atau 40 orang per hari. tambahnya subdit khusus yang menangani umroh,” Untuk Januari 2011, sudah dipulangkan sebanyak 1.922 orang WNI over stay dan tutur Hafidz yang sudah Desember 2010 sebanyak 959 orang. puluhan tahun menangani Animo masyarakat Indonesia untuk haji khusus dan umroh. menunaikan ibadah umrah pada tahun Artinya, tambah Haini diperkirakan meningkat sebanyak fidz, dengan Kemente200 ribu orang, dibanding tahun 2010 rian Agama ikut mengatur yang hany berjumlah 160 ribu orang. pengurusan visa Kemenag “Kami perkirakan tahun ini jemaah umharus bisa melindungi para roh mencapai 200 ribu,” kata Hafid ini. penyelenggara umroh yang Sementara itu Emirsyah Satar mempunyai ijin dengan Diret Garuda menargetkan pertummempersempit ruang gerak Abdul Ghafur Djawahir buhan penumpang umrah tahun 2011 penyelenggara umroh yang Sekretaris Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah. ini tumbuh sedikitnya 20 persen. Dia dilakukan oleh kelompokmenyebutkan, grafik penumpang Indokelompok yang hanya cunesia-Timur Tengah per tahun sekitar kup dengan membeli tiket, mampu dengan tenang dan nyaman. Karena itu dia mengimbau, masya- mengurus visa melalui provider. “Karena hanya dengan cara ini rakat agar tidak menyalahgunakan ibadah umrah untuk kepentingan yang pemerintah mengamankan unlain, sehingga mengganggu ketertiban di dang-undang perhajian ,” tegasnya. Menjawab pertanyaan, apakah negara orang. “Sebagian TKI ini ternyata diketahui eks umrah mereka akhirnya dengan Kementerian Agama meoverstay, Ini harus ditertibkan,” tandas lakukan pengurusan visa tidak malah memperpanjang birokrasi, Ghafur. Diakui, sampai saat ini Kementerian Hafidz yang juga wakil ketua umum Agama tidak memiliki data resmi berapa ASBIHU-NU menyatakan tidak. Dia memberi contoh, dalam hal banyak jemaah umrah yang kemudian menjadi TKI. Namun kasus terakhir pengurusan visa haji saja Kemenyang dipulangkan sebagai overstay se- terian Agama bisa menyelesaikan banyak 331 orang, ada 169 orang berang- pemvisaan 200 ribu lebih hanya dalam waktu sekitar dua bulan kat dengan rombongan umrah. Ghafur juga mengatakan, jemaah um- apalagi umroh yang waktunya rah sebaiknya bila ingin beribadah sunnah sepanjang tahun. “Ya dengan Kemenag ikut H.Hafidz Taftazani ini berangkat melalui perusahaan yang legal, bukan perusahaan abal-abal. “Tapi mengurusi visa umroh saya yakin Wakil Ketua Umum ASBIHU-NU. memang ada juga yang berangkat dengan akan menambah kemudahan,” perusahaan legal, lalu yang bersangkutan tuturya lagi. 1,4 juta orang, dan dari jumlah itu Hafidz melanjutkan, meskipun kabur sehingga akhirnya tertangkap petudidominasi oleh pasar Tenaga Kerja Kemenag mengurusi visa umroh para gas Arab Saudi,” ujarnya. Indonesia (TKI) dan umroh ke Tanah Hafidz yang juga sebagai direktur penyelenggara umroh tidak langsung Suci Mekkah serta pariwisata. utama Al-Haramain Jaya Wisata penye- berhubungan dengan Kementerian “Kami berkomitmen untuk pasar lenggara haji khusus dan umroh mene- Agama tetapi tetap melalui provider. umroh ini akan terus meningkatkan larangkan, rencana Kementerian Agama “Provider yang mengajukan visa ke yanan. Untuk tahun ini, pesawatnya akan itu sebagai langkah positif dalam rangka Kementerian Agama,” pungkasnya. kami ganti dari B747-400 ke pesawat Seperti diberitakan, Pemerintah Inmenertibkan para penyelenggara umroh baru B777-300ER,” kata Emirsyah di donesia dan Kerajaan Arab Saudi akan yang tidak memiliki izin. pameran Haji dan Umroh belum lama “Maka jika pemerintah ingin ikut membentuk tim satuan tugas (satgas) ini.n menangani pengaturan pengurusan visa yang khusus menangani masalah pemuNashir Maqsudi umroh, ini tentu saja untuk menambah langan warga negara Indonesia overstay. REALITA HAJI / EDISI II / 2011

25

OPINI

Jemaah Haji Mandiri

D ‘’

Jemaah haji mandiri adalah jemaah haji yang memiliki kompetensi atau kemam­ puan mema­ hami manasik haji dan ibadah lainnya, serta dapat menu­ naikan ibadah haji dengan benar sesuai tuntunan ajaran agama Islam.

26

ambaan setiap muslim yang menu­ naikan ibadah haji adalah memperoleh haji mabrur. Namun untuk mencapai haji yang mabrur tidak semudah yang diinginkan karena untuk mencapainya, salah satu prasyaratnya adalah pemahaman mengenai manasik haji yang utuh. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, proses pembelajaran dalam bimbingan manasik haji yang diarahkan pada kemandirian, menuju kesempurnaan ibadah haji sesuai tuntunan ajaran agama Islam, merupakan suatu keniscayaan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas di berbagai sektor kehidupan semakin tinggi, termasuk tuntutan terhadap pe­l ayanan dalam bimbingan manasik haji. Berbarengan dengan itu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan in­ formasi terus berkembang, menuntut setiap orang termasuk pengambil keputusan pada level manapun berinovasi untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan tersebut, apabila tidak ingin keting­galan atau ditinggalkan perubahan itu sendiri. Mengubah pola fikir (mindset)dan pola tindak (cultureset) pengambil kebijakan dan para pembimbing dari kondisi sekarang yang dirasa belum efektif menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan, yaitu jemaah mandiri, merupakan keharusan. Oleh karena itu suatu keniscayaan peningkatan dan penyempur­ naan pola bim­bingan secara terus menerus & berkelanjutan dilakukan, sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Sejalan dengan itu bimbingan terhadap jemaah haji dalam bentuk perorangan, kelompok dan massal hendaknya diarahkan dalam rangka membentuk jemaah haji mandiri. Akan tetapi bimbingan yang dilakukan saat ini di Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi maupun di Pusat, masih secara tradisional melalui tatap muka dengan hasil kurang efektif. Pengamatan sementara terhadap dampak pembinaan/bimbingan jemaah haji yang selama ini dilakukan, belum menunjukan hasil yang optimal. Hal ini dapat diamati dan ditemukan dalam pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi masih adanya ketergantungan jemaah haji ke­ pada petugas atau orang lain, malahan masih REALITA HAJI / EDISI II /2011

terdengar pertanyaan jemaah “setelah melakukan yang tadi (lontar) apalagi yang akan dilakukan”? Juga sering dilihat pada waktu tawaf ketua rom­ bongan teriak-teriak baca do’a diikuti jemaah di belakngnya, ini mengindikasikan tingkat pengetahuan jemaah tentang proses ibadah haji sangat kurang, dan gambaran tidak adanya kemandirian dalam beribadah. Padahal seluruh jemaah haji mendambakan pada satu saatnya nanti setelah selesai menunaikan ibadah haji memperoleh haji mabrur. Haji mabrur tidak akan tercapai manakala tidak didukung pemahaman jemaah haji terhadap manasik dan ibadah lainnya serta dapat melaksanakannya sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Hal ini menjadi prasyarat kesempurnaan ibadah haji untuk memperoleh haji mabrur.

Kompetensi

Jemaah haji mandiri adalah jemaah haji yang memiliki kompetensi atau kemampuan memahami manasik haji dan ibadah lainnya, serta dapat menunaikan ibadah haji dengan benar sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Bila dirinci kompetensi tersebut ke dalam indikator adalah sebagai berikut: 1) dapat menyebutkan syarat rukun, wajib, sunah dan larangan ibadah haji; 2) dapat melakukan manasik haji dengan benar se­suai tuntunan agama Islam; 3) dapat menyebutkan proses perjalanan ibadah haji; 4) dapat menjaga kesehatan dan keamanan diri sendiri; 5) dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri. Pada sisi lain kompetensi pembimbing akan sangat menentukan keberhasilan bim­ bingan. Adapun kompetensi pembimbing yang diharapkan adalah kemampuan memahami proses pelaksanaan ibadah haji dan penerapan metode yang sesuai dengan materi dalam proses bimbingan. Adapun indikator adalah: 1) dapat mengidentifikasi jenis materi bimbingan yang sesuai dengan bentuk bimbingan perorangan, kelompok dan massal; 2) dapat menentukan penerapan metode yang sesuai dengan materi dengan pendekatan pembelajaran orang de­ wasa; 3) dapat memilih media pembelajaran yang sesuai dengan bentuk bimbingan ; 4) dapat melakukan evaluasi pembelajaran.

OPINI

Faktor Lingkugan

Berbagai faktor intern maupun ekstern hen­ daknya mendapat perhatian, karena akan berpe­ ngaruh terhadap tingkat keberhasilan bimbingan. Dengan memperhatikan faktor lingkungan serta keterlibatan semua pihak (tokoh masyarakat, ulama, penyuluh, kelompok bimbingan, mau­ pun pejabat pusat dan daerah), berkontribusi dalam mensukseskan keberhasilan bimbingan manasik haji. Apabila dirinci faktor intern yang dapat mempengaruhi kegagalan/keberhasilan bim­bingan antara lain sebagai berikut: 1) sangat beragamnya profil jemaah haji; pengetahuan manasik haji, latar belakang pendidikan, tingkat sosial, budaya, dan umur; 2) kualitas dan kompe­ tensi pembimbing jemaah haji dalam penguasaan metode bimbingan; 3) sarana dan alat bantu bimbingan yang perlu disediakan; 4) kemampuan para penyelenggara bimbingan dalam penyiapan dan proses pelaksanaan bimbingan. Faktor ekstern yang mempengaruhi bim­ bingan antara lain: 1) biaya yang tersedia untuk proses pelaksanaan bimbingan belum memadai; 2) domisili jemaah haji yang tersebar di pelosok, jauh dari lokasi tempat bimbingan; 3) pengaruh lingkungan sosial yang menghambat kelancaran bimbingan; 4) pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Langkah Perbaikan dan Penyempurnaan

Berangkat dari berbagai faktor tersebut di atas yang mungkin dapat menghambat kelancaran ke­ berhasilan bimbingan, maka langkah inovatif dan

kreatif perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut: 1) menyempurnakan pola pembinaan jemaah haji dengan desain dan struktur kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan membentuk sosok seorang jemaah yang memiliki kompetensi mandiri; 2) mening­katkan kualitas seluruh pembimbing yang ada melalui pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi; 3) me­ nyusun dan menyempurnakan materi bimbingan dalam bentuk modul, leaflet, booklet, CD, poster, sebagai pegangan pembimbing dan jemaah haji, selain buku-buku bimbingan manasik haji yang sudah baku; 4)membuat film instruksional bim­ bingan manasik haji ; 5) memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana pem­ binaan dan bimbingan secara optimal seperti; Televisi, Radio, Internet dan alat kemunikasi lain­ nya; 6) memanfaatkan peluang jemaah haji yang telah mendaftar dengan membentuk kelompok bim­bingan dan mengintensipkan kursus manasik haji secara berkelanjutan. Komitmen pimpinan dan berbagai pihak sangat menentukan terwujudnya keberhasilan bimbingan. Begitu juga kualitas pembimbing perlu mendapat perhatian pimpinan. Selain dari itu tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai mustahil akan terwujud. Insya Allah dengan optimisme yang kuat akan terwujud, jemaah haji mandiri. Amin.n A. M. Fathurrahman* *) Penulis adalah Widyaiswara Utama pada Pusdiklat Teknis Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI. REALITA HAJI / EDISI II /2011

‘’

Komitmen pimpinan dan berbagai pihak sangat menentukan terwujudnya keberhasilan bimbingan.

27

OPINI

Dari Baitullah ke Indonesia

‘’

Baitullah mengan­ dung unsur pelajaran yang demiki­ an tinggi, di mana setiap orang yang datang ke sana me­ nunjukkan kesatuannya yaitu meng­ abdikan dirinya kepada Sang Pencipta alam ini, Allah SWT.

28

S

etiap orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah pasti berkunjung ke Baitullah. Baitullah adalah bangunan pertama yang dibangun oleh manusia karena itu ia dinamai Bait al-`Atiq (Q.s. AlHajj/22:29,33). Dalam bahasa Semit disebut antique. Setiap yang antik semakin memiliki nilai lebih. Baitullah adalah pusat pemanggilan Allah SWT penguasa alam ini kepada umat manusia untuk berkunjung dan menunjukkan kesatuan komunitasnya sebagai manusia. Ma­ nusia dipanggil Allah SWT melalui perantara Nabi Ibrahim as. Baitullah sangat kaya dengan berbagai hal untuk kemanfaatan umat manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Be­ berapa dimensi penting Baitullah akan diurai secara singkat berikut ini. Pertama, dari sisi ketuhanan. Baitullah mendatangkan pelajaran kepada siapapun yang mengunjunginya bahwa umat manusia adalah hambanya Allah SWT, tak ada perbedaan di an­ tara mereka, mereka semuanya ingin mendekat, diberkahi, dan dikasihi oleh Allah SWT. Ma­ nusia menunjukkan kesejatian dirinya bahwa dirinya diciptakan dan berada dalam geng­ gaman kekuasaan Allah SWT. Setiap manusia yang berkunjung ke Baitullah menunjukkan bahwa dirinya lemah, karena itulah mereka membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Kedua, dari sisi kemanusiaan. Baitullah mendatangkan pelajaran kepada siapa saja agar setiap manusia menyadari betul bahwa ia berasal dari satu penciptaan, satu kesatuan komunitas, sederajat, setara, saling membutuhkan, dalam kehidupannya harus memiliki sifat tenggang rasa. Ketiga, dari sisi daya tarik bangunan. Bai­ tullah memberikan pelajaran yang sangat berarti, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga, bagaimana agar rumahnya memililiki daya tarik tersendiri dan mendatangkan rasa tenang, rindu, kepada setiap orang yang mengunjunginya. Rupanya bangunan yang seperti itu tidak mem­persyaratkan bahwa lahannya mesti luas, arsitektur bangunannya harus sesuai dengan konsep tertntu. Namun yang pasti bahwa suatu bangunan atau keluarga yang simpati dan mena­ rik adalah dibangun atas landasan tauhid, di­ REALITA HAJI / EDISI II /2011

kerjakan dan dihuni oleh orang yang shalih serta diperuntukkan kehadirannya bagi kemaslahatan orang banyak. Bangunan tidak boleh angker, menakutkan, dan sejenisnya. Keempat, dari segi ekonomi. Mari kita mem­ bayangkan atau mungkin berspekulasi dengan norma-norma angka sudah berapa banyak umat manusia yang mengunjungi Baitullah, dan berapa banyak uang yang mereka belanjakan di dua kota suci itu. Mungkin setiap jemaah haji selama di sana rata-rata membelanjakan uangnya antara SR 1000-3000 dari 2,5 – 4 juta orang pertahun ditambah mereka yang berumrah dalam rentang waktu 10 bulan. Ini menunjukkan bahwa suatu bangunan atau kawasan tidak boleh mengabai­ kan aspek ekonomi. Andaikan, kita misalnya dari Indonesia yang populasinya dari waktu ke waktu meningkat pergi ke Baitullah mendatangkan nilai-nilai itu kemudian kembali ke Tanah Air maka bisa dibayangkan negeri kita akan kebanjiran inves­ tor untuk berbisnis dan menanamkan sahamnya di Indonesia. Kedatangan mereka berinvestasi berimplikasi pada semakin terbukanya lapangan kerja, mengatasi pengangguran, memacu rotasi perekonomian rakyat, mengentaskan kemiskin­ an, dan mendatangkan kesejahteraan bangsa. Kelima, dari sisi toleransi. Baitullah mengan­ dung unsur pelajaran yang demikian tinggi, di mana setiap orang yang datang ke sana menun­ jukkan kesatuannya yaitu mengabdikan dirinya kepada Sang Pencipta alam ini, Allah SWT. Di sekitar Baitullah kita tidak menemukan ada­ nya batas-batas tertentu yang disebabkan oleh karena perbedaan gender, kawasan geografis, ras atau etnik, bahasa. Kesemua perbedaan itu melebur menjadi satu. Bahwa perbedaan yang ada di luar Baitullah merupakan kekayaan umat dan kesemuanya akan lebur menjadi satu ketika sudah berada di pusaran Baitullah. Di sinilah kita menyaksikan apa yang dulu Nabi Muhammad SAW sabdakan, “Perbedaan di antara kalian merupakan rahmat”. Keenam, dari segi sosio-psikologis. Ketika setiap bola mata manusia memandang Baitullah serta berdoa, lalu tanpa sadar air matanya akan berlinang menatap salah satu kebesaran Allah di dunia ini. Setiap pengunjung Baitullah, meski di bawah terik matahari yang menyengat, tetap

OPINI memperoleh dan merasakan ketenangan jiwa. Berpapasan dengan siapapun dengan dialek bahasa yang berbeda-beda tetap merasakan ketenangan dalam kehidupan yang pluralistik. Di Baitullah itulah wujud egalitarianistik kita akan teruji, sebagaimana Allah firmankan: “Wa­ hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perem­ puan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal me­ngenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.”(Q.s. Al-Hujurat/49:13).

Agenda Ketuhanan dan Kemanusiaan

Harus disadari bahwa dalam banyak hal, implementasi kemabruran ibadah haji sangat diharapkan oleh masyarakat kita di Tanah Air. Dua hal besar yang dikedepankan di sini sebagai agenda bersama, terutama hujjaj, yakni ketu­ hanan dan kemanusiaan. Para jemaah haji dituntut untuk semakin meningkatkan prestasi akidahnya, sebagaimana yang ia usahakan sejak mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji dan menjalani prosesi

ritual haji dan keagamaan lainnya selama berada di Tanah Suci. Allah yang mengatur kehidupan kita, kita yang berusaha, Allah yang kita mintai ridha-Nya. Penting kiranya kita membangun suatu komunitas masyarakat, bangsa, dan negara yang berbasis tauhid. Selain karena aspek itu sejalan dengan ajaran Islam juga sejalan dengan amanat berbagai konstitusi kenegaraan dan kedaerahan kita. Sementara pada sisi kemanusiaan kita masih banyak yang perlu ditingkatkan pembinaan dan penanganannya secara holistik. Potensi ini sangat memungkinkan untuk dilakukan karena para jemaah haji kita berasal dari kota-desa, pendidik­ an rendah hingga tinggi, dari status kehidupan sosial mulai dari pejabat negara hingga rakyat, dan sejenisnya. Menerapkan pola pembangun­ an yang diteladankan oleh Rasulillah SAW di Makkah hingga Madinah adalah contoh ideal bagaimana membangun individu manusia dan warga negara yang baik, ideal, dan tangguh serta bermartabat. Bahwa berhasil dan suksesnya suatu konsep pembangunan apapun haruslah diawali dari pembangunan moral.n Prof. Dr. H. Abd. Majid, M.A. *Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

REALITA HAJI / EDISI II /2011

‘’

Allah yang mengatur kehidupan kita, kita yang beru­ saha, Allah yang kita mintai ridhaNya. Penting kiranya kita memba­ ngun suatu komunitas masyarakat, bangsa, dan negara yang berbasis tauhid.

29

KRONIKA DALAM NEGERI

Menteri Agama Suryadharma Ali dalam sebuah acara di Pesantren Brebes.

Haji Swasta

Menteri Agama Tak Keberatan

M

enteri Agama Suryadharma Ali menyatakan tidak keberatan jika penyelenggaraan ibadah haji akan diserahkan dari pemerintah ke pihak swasta. Asal pihak swasta yang ditunjuk haruslah benar-benar mampu mengemban tugas berat penyelenggaraan ibadah haji. “Buat saya gak keberatan. Tapi tunjukkan swasta mana yang sanggup melaksanakan itu. Apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan, siapa yang tanggung jawab?” kata Suryadharma seperti dikutip Tempo, Kamis, 10 Februari lalu. Pernyataan itu ia lontarkan menanggapi pendapat beberapa kalangan yang memerhatikan penyelenggaraan ibadah haji. Mereka berpendapat, karena banyaknya uang yang berputar dalam penyelenggaraan ibadah haji, lalu muncul usulan untuk dikelola pihak swasta saja. Suryadharma mengatakan, dana masyarakat berupa setoran awal haji saja sekarang mencapai Rp 26 triliun.

30

Jumlah ini sangat besar jika dibandingkan dana pelaksanaan ibadah haji dari APBN sebesar Rp 200 miliar, serta dana pendidikan yang dialokasikan untuk Kementerian Agama sebesar Rp 27 triliun. Dengan jumlah jemaah haji yang tahun lalu mencapai sekitar 220 ribu orang, di tengah-tengah jutaan jemaah haji dari negara lain, tak mudah mengelolanya. “Karena harus memobilisi jemaah yang sangat banyak dan harus tepat waktu. Kami sendiri sering merasa tidak percaya, kok bisa melakukan itu,” kata Suryadharma. n

Pembiayaan haji

Bukopin Luncurkan Pembiayaan Haji

M

enariknya bisnis di bidang pendaftaran haji mendorong PT Bank Bukopin (BBKP) menjajal keuntungan dari bisnis ini. Kali ini, Bank Bukopin meluncurkan Pembiayaan Pendaftaran Haji Bukopin (PPHB) di kantor pusat Bank Bukopin, Jakarta, Rabu, 9 Februari lalu. Plafon pembiayaan ini antara Rp 10 juta sampai Rp 25 juta. Untuk pembiayaan ini, Bukopin tidak menetap-

REALITA HAJI / EDISI II /2011

kan bunga. Tapi, debitur dikenai biaya administrasi atau yang dikenal dengan ujrah. Untuk pembiayaan hingga Rp 10 juta, nasabah dikenai ujrah Rp 900 ribu. Plafon pinjaman Rp 10 juta-Rp 15 juta dikenai ujrah Rp 1,35 juta. Debitur dengan plafon Rp 15 juta- Rp 20 juta harus membayar ujrah Rp 1,8 juta dan plafon Rp 20 juta - Rp 25 juta membayar ujrah Rp 2,25 juta. Sebelumnya, Bank Bukopin telah meluncurkan produk Dana Talangan Haji Bukopin. Namun, produk ini tidak begitu laris. “Kami telah mengevaluasi produk sebelumnya, sehingga produk ini lebih baik. Salah satunya adalah kepastian keberangkatan,” kata Direktur Konsumer Bank Bukopin Lamira S Parwedi.n

Visa Umrah

HIMPUH Minta Kejelasan Visa

H

impunan Penyelenggara Haji dan Umrah (HIMPUH) mendesak pemerintah Indonesia agar melakukan lobi kepada Kerajaan Arab Saudi mengenai kejelasan pembukaan pelayanan visa umrah. “Tiap tahun selalu terjadi ketidakjelasan waktu pembukaan pelayanan visa umrah. Kondisi itu membuat penyelenggara umrah menjadi bingung malah menderita kerugian material,” kata Wakil Ketua HIMPUH, H. Rustam Sumarna, di Khalifah Tour, Jumat, 18 Februari lalu. Mengenai desakan agar ratusan perusahaan penyelenggara umrah yang tergabung dalam Himpuh melakukan protes kepada pemerintah Arab Saudi akibat ketidakpastian visa umrah, Rustam mengatakan, hanya bisa dilakukan pemerintah Indonesia. “Ketidakjelasan pengeluaran visa umrah awal bukan hanya menimpa kaum Muslimin Indonesia melainkan dunia,” katanya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenag, kata Rustam, bisa melakukan lobi dan pendekatam kepada pemerintah Arab Saudi. “Kalau

KRONIKA DALAM NEGERI

pembukaan pelayanan visa umrah lebih pasti membuat jemaah umrah juga tidak terombang-ambing. Perusahaan penyelenggara umrah juga bisa terhindar dari kerugian karena sebelum menjadwalkan umrah sudah memesan tiket pesawat, hotel, makanan, maupun transportasi di tanah suci,” katanya. n

Petugas Kesehatan

Dibutuhkan 1.782 Petugas Kesehatan

K

ementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka pendaftaran untuk 1.782 orang Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Tahun 2011. Pendaftaran dilakukan secara online pada tanggal 15 Februari 2011 jam 05.00 melalui website www.puskeshaji. depkes.go.id. ‘’PKHI tersebut masing-masing untuk Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) kloter dan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bidang kesehatan,’’ kata Kepala Pusat Komunikasi Publik, Murti Utami, dalam siaran persnya yang dikirim lewat surat elektronik. Jumlah PKHI yang dibutuhkan tersebut sebanyak 492 dokter dan 984 perawat. Sedangkan, PPIH Arab Saudi yang dibutuhkan bidang kesehatan sebanyak 306 orang, terdiri dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, analis kesehatan, radiographer, ahli rekam medik, teknisi elektromedik, nutrisionis dan dietisian, tenaga farmasi, sanitasi dan surveilans serta petugas sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat). Persyaratan melamar meliputi umum dan khusus. Persyaratan umum meliputi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam (PNS, TNI, POLRI, PTT maupun Pegawai Swasta), berbadan sehat, baik fisik maupun mental, berusia maksimal 55 tahun, mempunyai pendidikan atau keahlian sesuai dengan bidang tugasnya yang dinyatakan dengan ijazah yang dimi-

liki calon petugas kesehatan haji. Bagi petugas kesehatan wanita tidak dalam keadaan hamil. Mempunyai keahlian kedaruratan dan prestasi kerja serta disiplin yang baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung. Suami-isteri tidak boleh mengajukan lamaran sebagai petugas kesehatan haji pada musim haji yang sama. Bersedia bekerja sesuai dengan tempat tugas dan jadwal yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan. Persyaratan khusus, untuk TKHI Kloter yaitu untuk dokter mempunyai sertifikat ATLS, ATCLS, ACLS, GELS, memiliki surat ijin praktek (SIP), melakukan praktik kedokteran dengan rekomendasi Dinas Kesehatan setempat. Sedangkan untuk perawat/perawat bidan memiliki sertifikat BTLS, BTCLS, BCLS, Emergency Nursing atau PPGD, memiliki surat ijin perawat (SIP) dan surat ijin kerja perawat (SIKP) atau SIB, melakukan praktik keperawatan dengan rekomendasi Dinas Kesehatan setempat. Persyaratan khusus untuk PPIH yaitu dokter gigi, dokter umum dan dokter spesialis (penyakit dalam, jantung pembuluh darah, paru, jiwa, syraf dan bedah). Untuk perawat yaitu pendidikan minimal D3, diutamakan perawat di IGD, ICCU dan ICU, IW, perawat geriatri dan bedah. Untuk Analis kesehatan minimal pendidikan D3, analis kesehatan bekerja di instalasi laboratorium.n

Dana Haji

Terbitkan Sukuk Haji Rp 6 Triliun

P

emerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) seri 2014 D sebesar Rp 6 triliun. Dana yang ditempatkan dalam sukuk tersebut merupakan Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Haji yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag).

REALITA HAJI / EDISI II /2011

Penerbitan SDHI itu dilakukan melalui penempatan DAU yang dikelola pada SBSN dengan metode private placement. “Penempatan dana ini merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada 22 April 2009,” ujar Kepala Biro Humas Kemenkeu Yudhi Pramadi dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, 12 Februari lalu. SDHI 2014 D memiliki tingkat imbalan tetap sebesar 7,85 persen per tahun, akan jatuh tempo 11 Februari 2014, pembayaran imbalan dilakukan tiap tanggal 11 setiap bulan. Tanggal pembayaran imbalan pertama pada 11 Maret 2011 dan terakhir pada 11 Februari 2014. Surat berharga jenis Ijarah Al-Khadamat ini berkategori tidak dapat diperdagangkan alias non tradeable. Pemerintah juga menerbitkan sukuk atau Surat Berharga Syariah (SBSN) dengan seri SDHI 2014 C melalui penempatan dana haji yang dikelola oleh pemerintah. SBSN seri SDHI 2014 C memiliki nilai nominal Rp 2 Triliun dengan akad Ijarah Al-Khadamat dengan tingkat imbalan tetap sebesar 7,13 persen per tahun dan diterbitkan pada 7 Oktober 2010. SDHI C mempunyai tanggal jatuh tempo 7 Oktober 2014 dengan pembayaran imbalan dilakukan setiap tanggal 7 setiap bulan.n

DAU

Tambahan Dana Segar 28 Miliar

K

ementerian Agama sedang mematangkan rencana untuk mengubah kurs DAU yang tersimpan di rekeningnya dalam mata uang rupiah. Dari Rp 1,7 triliun DAU, ada juga bagiannya yang tersimpan dalam bentuk Dollar yakni sebesar USD 85 juta. Jumlah rekening DAU dalam waktu dekat juga akan mendapat tambahan

31

KRONIKA DALAM NEGERI

sebesar Rp 28 miliar, yang diperoleh dari hasil efisiensi penyelenggaraan haji tahun 2010. “Rencananya memang akan kami rupiahkan karena bunganya dalam rupiah lebih tinggi tiga kali lipat. Harapannya bunganya dapat memberi manfaat bagi jamaah haji nantinya,” jelas Menteri Agama RI Suryadharma Ali. Pemerintah tidak akan mengotakatik dana pokok DAU. Sesuai ketentuan, Kemenag hanya akan mencairkan bunga DAU untuk kepentingan yang disyaratkan oleh undang-undang yakni pembangunan rumah ibadah umat Islam, pendidikan pesantren, madrasah, serta peningkatan pelayanan ibadah haji. “Dalam pencairannya kami terus berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan guna memperoleh masukan tentang cara merupiahkan DAU biar aman,” ujar dia.n

Dana Optimalisasi

Tidk Ada Penyelewengan

T

idak ada penyelewengan dana dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini ditegaskan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Slamet Riyanto di Jakarta, Sabtu, 19 Februari lalu. “Hal ini harus diluruskan, agar masyarakat lebih paham dan mengetahui yang sebenarnya soal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang kini naik menjadi Rp 25 juta,” kata Slamet. Dalam Undang-undang Nomor 13/2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disebut bahwa kegiatan itu bersumber dari tiga komponen, yakni dana setoran dari jemaah haji, anggaran pendapatan belanja negara (APBN), dan dana optimalisasi setoran awal. Dana itu harus dibayar calon jemaah melalui bank yang ditunjuk dan digunakan untuk kepentingan operasional je-

32

maah sendiri. “Alhamdulillah ya, karena kita diberi amanah ini kan orang-orang yang menyelenggarakan ibadah haji. Mereka diwajibkan untuk memberikan pembayaran awal jadi setoran awal, maka uang itu kita optimalisasikan sesuai dengan kesepakatan dengan Komisi VIII,” kata Slamet. “Nah, hasil optimalisasi ini tentunya kita kembalikan juga kepada jemaah untuk biaya operasional penyelenggaraan haji.” Namun, kata Slamet, masih ada sebagian masyarakat yang memandang keliru terhadap pengelolaan dana setoran awal calon jemaah haji. Departemen Agama, tegasnya, bebas dari tuduhan penyelewengan dana optimalisasi haji tersebut. “Insya Allah kita akan jaminlah, karena itu amanah. Jadi kita tidak boleh main-main itu. Uang haji itu sama sekali tidak boleh untuk kepentingankepentingan yang lain, hanya untuk kepentingan haji,” tandasnya. Setiap tahunnya, penggunaan dana optimalisasi manfaat setoran awal dimanfaatkan untuk menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus dibayar para calon jemaah. “Yang mempunyai pandangan-pandangan keliru. Saya kira itu perlu diberikan penjelasan bahwa uang optimalisasi itu hanya digunakan untuk keperluan jemaah,” tambahnya. Dalam pembiayaan haji, jelas Slamet, ada direct cost dan indirect cost. “Nah, yang indirect cost ini kita bebankan pada dana optimalisasi seperti makan di Madina, kemudian makan di Arafah Mina, biaya paspor, biaya operasional di dalam negeri, misalnya jemaah masuk ke asrama haji dan biaya percetakan buku Manasik Haji. Itu semua dicover dari uang optimalisasi,” katanya. Penjelasan ini diharapkan mampu membuat masyarakat semakin paham dan tidak ada lagi kecurigaan di tengah masyarakat. Sejak 2006, Kementerian Agama terus melakuakn upaya perbaikan.n

REALITA HAJI / EDISI II /2011

KBIH

Disinyalir Masih Ada yang Nakal

P

emerintah diminta terus memantau operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang dianggap nakal, yakni tidak memberi bimbingan yang semestinya kepada para jamaahnya, malah menjadikan ajang bisnis. Oleh karena itu, KBIH nakal itu harus mendapat sanksi tegas. “Sejauh ini, memang lebih banyak KBIH yang baik dan sesuai dengan fungsinya, tapi masih ada KBIH yang nakal. Saya setuju KBIH yang nakal itu izinnya dicabut,” kata Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umroh (Asbihu) Nahdlatul Ulama Dr. K.H. Manarul Hidayat, M.A. dalam talkshow tentang program Pembiayaan Pendaftaran Haji Bukopin (PPHB), di kantor pusat Bank Bukopin, Jln. M.T. Haryono, Jakarta, Rabu, 9 Februari lalu. Dia mengingatkan, syarat utama bagi penyelenggara haji tersebut harus ikhlas dalam mengurusi jemaah. Bagaimanapun, mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah tamu Allah SWT. Pihaknya terus mendorong agar dalam pelaksanaan ibadah tersebut ada perbaikan, baik fisik maupun manasik. “Perbaikan fisik menyangkut pondokan, transportasi, dll. Sedangkan perbaikan manasik menyangkut sah tidaknya pelaksanaan ibadah. Ini penting untuk diperhatikan KBIH agar ibadah jamaahnya sah. Selama ini masih banyak yang menganggap sepele, kapan boleh melepas ihrom, kapan tidak boleh,” ujar Manarul. Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali menyesalkan masih adanya KBIH yang kerap menelantarkan jamaahnya. Oleh karena itu, Kementerian Agama akan terus mengingatkan dan menjatuhkan sanksi tegas kepada KBIH-KBIH nakal.n Musthafa Helmy

KRONIKA LUAR NEGERI

Mekah

Mogok 600 Pekerja Bangunan

L

ebih 600 pekerja konstruksi yang dipekerjakan oleh perusahaan konstruksi besar pada sebuah proyek dekat dengan Masjidil Haram di Makkah terus melakukan mogok kerja tehitung sudah dua hari ini hingga hari Senin, 21 Februari lalu. Para pekerja pada Proyek Wakaf Raja Abdul Aziz di halaman utara perluasan Masjidil Haram ini mogok setelah perusahaan kontruksi tersebut tidak membayar gaji mereka selama dua bulan. Mereka juga menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Sejak Ahad lalu, mereka mogok sejak pukul 07.00 dan dilanjutkan hari Senin lalu. Menurut mereka, sepertidikuip harian Arab News edisi Selasa, 22 Februari lalu, jumlah pekerja yangh mogok pada hari Senin lalu jauh lebih besar dibanding yang mogok pada hari Ahad sebelumnya. Para pekerja juga meneriakkan slogan-slogan menuntut gaji yang belum dibayar. Polisi tiba di tempat kejadian dan mengosongkan beberapa ruas jalan untuk lalu lintas dan jemaah umrah melintas. Peristiwa ini dicatat sedikit menciptakan kekhawatiran di kalangan jemaah yang ditakutkan perembesan aksi politik yang melanda Timur Tengah akhir-akhir ini. Sejumlah pekerja mengatakan mereka memprotes setelah tidak menerima gaji mereka selama dua bulan, serta uang lembur. n

Saudi ternyata disebabkan ancaman pihak Saudi untuk mengurangi kuota jamaah haji dari Indonesia. Hal itu diungkapkan Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo di Jakarta, Ahad, 13 Februari lalu. Ia menyatakan ancaman diberikan pihak Saudi untuk mengurangi kuota haji jika pemerintah Indonesia memperketat pengawasan dan meminta perlindungan di Saudi. “Kita tersandera soal ancaman kuota haji,” katanya. Padahal, lanjut Wahyu, Filipina dan India saja yang bukan negara mayoritas islam bisa melakukan te kanan. “Meskipun tidak ada bilateral agreement, kedua negara itu berani menekan pemerintah Saudi memberikan perlindungan layak dan pengawasan sangat optimal,” ujarnya. Persoalan TKI di Arab sulit untuk dituntaskan jika pemerintah tidak punya bargaining kuat. n

Kuota Haji

Ahmadiah

TKI di Arab Tersandera Kuota Haji

Pemerintah Jamin Tidak Ada yang Haji

L

emahnya posisi pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pengawasan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab

Pekerja pemondokan di sekitar Masjidil Haram melakukan protes.

L

arangan Pemerintah Arab Saudi bagi seluruh negara di dunia agar tidak mengirimkan jemaat Ahmadiyah ke Tanah Suci juga berlaku bagi

REALITA HAJI / EDISI II /2011

Indonesia. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama memastikan tidak ada jemaat Ahmadiyah yang pergi haji ke Mekkah. “Sama kita pun dilarang, makanya setiap tahunnya Kementerian Agama selalu menjamin kepada pemerintah Saudi kalau dari sekian ribu warga Indonesia yang berhaji tidak ada jemaat Ahmadiyah,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin, seperti dikutip detikcom, Sabtu, 19 Februari lalu. Menurut Ma’ruf, sanksi yang diberikan pemerintah Saudi sangat keras bila dicurigai ada jemaat Ahmadiyah pergi tanah suci. Pemerintah Saudi tidak segan-segan menolak satu pesawat bila dicurigai dalam pesawat tersebut ada jemaat Ahmadiyah. “Bila ada satu pesawat yang dicurigai ada seorang jemaat Ahmadiyah, bisa-bisa satu pesawat ditolak semua oleh Saudi. Makanya pemerintah memberikan jaminan tidak ada jemaat Ahmadiyah dalam pengiriman jemaah haji ke tanah suci,” terang Ma’ruf. MUI sendiri tetap dengan pendirian seperti negara-negara Islam di dunia yang menyatakan Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam. Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi.n Musthafa Helmy

33

34

REALITA HAJI / EDISI II /2011

ASRAMA ASRAMA

Petugas haji saat memeriksa kelengkapan dokumen jemaah haji dengan melewati scanning suhu panas tinggi.

One Stop Service BPAH Pondok Gede Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pondok Gede menerapkan pelayanan One Stop Service yang menguntungkan jemaah haji.

P

elayanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pondok Gede, Jakarta, kini memasuki era baru yang mulai diberlakukan pada musim haji 1430H/2009M dan disempurnakan pada musim haji 1431H/2010M yang lalu. Kini mereka menerapkan pelayanan one stop services, yakni pelayanan terpadu dalam satu atap dan sekaligus. Kalau selama ini, para jemaah calon haji yang akan menunaikan ibadah haji melalui embarkasi DKI Jakarta, ketika

mereka memasuki Asrama Haji Pondok Gede, maka mereka akan diterima di Gedung Serba Guna 2 dengan menyerahkan SPMA (Surat Perintah Masuk Asrama Haji) dan bukti pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) lembar biru yang nantinya akan diserahkan kepada pihak penerbangan Garuda yang nantinya akan ditukar dengan boarding pass dan kartu makan. Selanjutnya mereka akan diperiksa kesehatannya dan ditimbang barangbarang bawaannya sekaligus diperiksa REALITA HAJI / EDISI II /2011

melalui pintu X-Ray. Lantas mereka akan keluar dari gedung tersebut dan naik bus untuk dibawa ke penginapannya yang hanya berjarak sekitar 50 meter. Di tempat penginapannya ini, mereka akan menerima kartu makan, masker, paspor, living cost dan gelang identitas. ‘’Itu sistem pelayanan kami pada musim haji tahun-tahun sebelum 1431H. Sejak musim haji yang lalu, kita menerapkan pelayanan dengan sistem one stop services itu,’’ ujar Ketua II BPAH Pondok Gede, Jakarta, H. Dimyati RF dalam wawancara khusus dengan Bahar Maksum dari Realita Haji (RH) di ruang kerjanya, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Sedangkan dalam sistem pelayanan

35

ASRAMA

one stop services ini, jemaah calon haji langsung masuk ke Gedung Serba Guna (SG) II akan dilayani pemeriksaan kesehatan, penimbangan barang-barang bawaan sekaligus pemeriksaannya melalui pintu X-ray, menerima kartu makan, masker, paspor, living cost dan gelang identitas. Baru kemudian mereka keluar gedung dan dibawa dengan bus menuju penginapannya masing-masing untuk istirahat secara total. Sistem pelayanan one stop services ini diterapkan oleh pihak BPAH Pondok Gede dengan pertimbangan agar para jemaah haji bisa istirahat dengan baik, tanpa diganggu dengan kegiatan seperti musim haji tahun-tahun sebelumnya. ‘’Kadang mereka sedang istirahat atau tidur pulas, tiba-tiba dibangunkan diminta antri untuk menerima kartu makan, paspor, living cost, gelang identitas dan sebagainya. Kan kasihan,’’ ujar Dimyati. Padahal, katanya lebih lanjut, mereka perlu istirahat untuk memulihkan tenaganya menghadapi perjalanan jauh ke Tanah Suci yang akan ditempuh sekitar 10 jam. Dimyati yakin, menjelang mereka berangkat ke asrama haji, mereka sudah kecapean menerima tamu dari sanak saudara, sahabat atau tetangganya untuk melepas kepergiannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. ‘’Kami pun dari BPAH Pondok Gede dalam suatu rapat membahas, bahwa para jemaah calon haji perlu dikasih kesempatan istirahat yang cukup, sehingga mereka dalam keadaan segar bugar berangkat menuju Tanah Suci Makkah,’’ ungkapnya seraya menambahkan bahwa ide itu timbul sekitar tahun 2009 usai pelaksanaan haji 1430H. ‘’Alhamdulillah pada musim haji yang lalu, sistem pelayanan itu bisa kita terapkan,’’ tambahnya. Dengan demikian, para jemaah calon haji setelah melewati pelayanan di Gedung Serba Guna, tidak punya kewajiban apa-apa lagi. Mereka bisa istirahat total sampai siap berangkat ke Airport Soekarno Hatta, yakni 5 jam sebelum jam pemberangkatan pesawat yang akan membawa mereka menuju Tanah Suci. ‘’Hanya ada anjuran kepada para jemaah calon haji untuk shalat berjemaah pada shalat maghrib hingga isyak. Usai shalat maghrib mereka mendengarkan

36

‘’Kami pun dari BPAH Pondok Gede dalam suatu rapat membahas, bahwa para jemaah calon haji perlu dikasih kesempatan istirahat yang cukup, sehingga mereka dalam keadaan segar bugar berankat menuju Tanah Suci Makkah.’’ H. DIMYATI RF, KETUA II BPAH PONDOK GEDE

ceramah mengenai masalah kesehatan yang harus diperhatikan oleh para jemaah calon haji,’’ ungkap mantan pejabat Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji yang pensiun pada tahun 2001 itu. Ceramah itu berlangsung hingga shalat isyak. Selanjutnya mereka kembali ke penginapan masing-masing untuk makan malam dan istrahat. Tetapi kalau mereka belum berangkat hingga shalat subuh, maka mereka akan mendapat ceramah mengenai ahlakul karimah dan adat budaya Arab Saudi. Tetapi Dimyati mengakui, bahwa untuk mengikuti ceramah usai shalat subuh itu, sifatnya fakultatif. Artinya, para jemaah calon haji, boleh mengikuti ceramah itu atau tidak. Hanya saja, diakuinya bahwa materi ceramah itu sangat penting, sehingga para jemaah calon haji bisa memahami dengan baik ahlakul karimah serta adat istiadat atau budaya kehidupan di Arab Saudi. ‘’Kami juga menyediakan petugas pembimbing manasik. Sehingga jika ada jemaah calon haji belum faham atau belum mantap pemahamannya tentang segala sesuatu yang terkait dengan tata cara ibadah haji, bisa ditanyakan kepada mereka. Dan, kalau mereka belum capek atau ngantuk, bisa mengulang lagi latihan manasik di miniatur Ka’bah di lapangan,’’ ujar lelaki asal Kudus, Jateng itu. REALITA HAJI / EDISI II /2011

Seperti latihan manasik yang sudah diberikan jauh-jauh hari sebelumnya, mereka mengulang kembali tata cara melaksanakan ibadah haji. Mereka tawaf mengelilingi miniatur Ka’bah sebanyak tujuh kali. Lantas dilanjutkan dengan sa’ie, yakni lari-lari kecil atau jalan cepat antara Bukit Marwa dan Bukit Sofa sebanyak tujuh kali. Juga mempraktekkan memakai pakaian ihram serta bacaanbacaan atau doa pada setiap rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Semua proses selama mereka di asrama haji disebut CIQ (Custume, Imigrations and Quarantine). Maksudnya, sejak masuk asrama haji, mereka menjalani pemeriksaan dan penimbangan barangbarang bawaannya oleh petugas bea dan cukai (Custume), lantas mereka juga akan menerima paspor serta mendapatkan exit permit dari petugas imigrasi. Dan, mereka dikarantina selama 19 jam sebelum meninggalkan Tanah Air menuju Tanah Suci Makkah. Secara teknis Dimyati menjelaskan, dalam pemeriksaan dan penimbangan barang-barang itu perlu dilakukan secara teliti dan cermat yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai bersama petugas Garuda. Ini prosedur tetap ketentuan penerbangan internasional untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti adanya bahan-bahan yang mudah meledak, mungkin senjata api atau senjata tajam dan sebagainya. Demikian juga dengan peran yang dilakukan pihak Imigrasi. Paspor para jemaah calon haji ini dibuat di Kantor Kementerian Agama di masing-masing kota atau kabupaten. Kalau sudah selesai akan dikirim ke Direktorat Pelayanan Haji untuk dikasih barkode dan visa. Lantas dikembalikan masing-masing embakasi. Selanjutnya, paspor dengan pra manifesnya itu diserahkan kepada pihak Garuda untuk dibuatkan manifesnya. Lantas paspor dan menifesnya itu diserahkan kepada pihak Imigrasi untuk diteliti lebih lanjut demi kepentingan pengamanan. Seperti untuk kepentingan cegah tangkal terhadap orang-orang yang tidak boleh bepergian ke luar negeri. Baru kemudian paspor itu dikasih stempel exit permit (ijin ke luar negeri).

ASRAMA ASRAMA Sehingga ketika masuk asrama haji, pada suatu negara, sudah disediakan Pamereka akan menerimanya lengkap denitia Penyelenggara Ibadah Haji Pusat ngan DAPIH (Dokumen Administrasi (PPIHP) yang dikenal dengan DAPIH. Perjalanan Ibadah Haji). Selama para jemaah masuk asrama ‘’Jadi, segala kepentingan yang haji, itulah yang dikatakan karantina terkait dengan keberangkatan jemaah (quarantine), tetapi karantina di sini calon haji ke Arab Saudi diselesaikan bukan seperti karantina pengertian di asrama haji embarkasi. Kalau maumum yang bernada negatif. Mereka syarakat umum yang mau ke luar negeri, dikarantina untuk kepentingan persiapsemua administrasinya diselesaikan di an pemberangkatan menuju Tanah Suci airport,’’ ujar ayah empat orang anak Makkah demi menunaikan ibadah haji. dan kakek dua orang cucu. Sehingga, di samping mereka harus meDengan demikian, para jemaah calon nyelesaikan semua masalah secara admihaji menggunakan bus khusus dari Asnistratif, mereka juga dikasih siraman rama Haji langsung masuk Bandara III rohani serta diberi kesempatan istirahat Soekarno-Hatta dekat tempat parkir pesawat. Untuk selanjutnya mereka masuk pesawat. Dimyati membayangkan kesulitannya, kalau mereka masih harus menjalani pemeriksaan seperti penumpang umum, berapa jam mereka harus antre di airport. Mereka harus mengisi formulir kepergian ke luar negeri. Padahal mereka banyak yang buta huruf dan baru pertamakalinya bepergian dengan pesawat terbang. Bahkan, melihat pesawat terbang dari dekat, mungkin baru pertama kalinya. ‘’Jadi, dengan teknis penyelesaian administrasi itu di asrama haji, banyak membantu segala sesuatu- H. Dimyati RF, Ketua II BPAH Pondok Gede, Jakarta. nya bagi kelancaran pemberangkatan para jemaah calon haji ke Tanah Suci,’’ ungkap lelaki total agar mereka sehat dan bugar. yang masih energik dalam usianya yang Dimyati tidak yakin mereka dalam sudah di atas 60 tahun itu. keadaan sehat wal afiat, segar dan bugar Demikian juga ketika sampai di siap berangkat ke Tanah Suci yang akan Airport King Abdul Aziz Jeddah atau ditempuh dalam perjalanan sekitar 10 pun di Airport Madinah, mereka tinggal jam di atas pesawat udara, kalau dari menunggu satu persatu paspor mereka rumahnya langsung ke airport. Karena, diperiksa di kounter imigrasi airport kebiasaan masyarakat kita, setiap akan tersebut serta menyesuaikan antara foto berangkat menunaikan ibadah haji akan dan pemilik paspor tersebut. Karena didahului dengan selamatan, menerima formulir-formulir kedatangan atau pun tamu dari sanak famili dan tetangga keberangkatannya yang harus mereka serta para kawan dan sahabatnya. Semua isi, seperti ketentuan umum internakegiatan itu sangat melelahkan. ‘’Jadi, sional untuk kedatangan orang asing mereka harus dikarantina untuk istirahat REALITA HAJI / EDISI II /2011

total sebelum diberangkatkan,’’ tegasnya. Dalam karantina ini jug para jemaah menerima gelang identitas yang telah lengkap dengan nama, embarkasi dan nomor paspornya serta bergambar merah putih. Demikian juga petugas dari BRI yang akan memberikan dana living cost bagi masing-masing jemaah calon haji sebesar 1.500 real. ‘’Jadi, ini pelayanan satu atap yang baru kita terapkan di sini,’’ ujar lelaki yang sudah berkali-kali menjadi petugas haji. Bagaimana hasilnya dengan pelayanan one stop services setelah diterapkan dalam musim haji 1431H yang lalu? Dimyati mengakui bahwa pihaknya belum mengadakan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan para jemaah calon haji dengan pelayanan satu atap tersebut. ‘’Tetapi kita lihat, setelah mereka cukup istirahat, keadaannya segar dan bugar. Mereka naik bus menuju Airport Cengkareng dengan ceria. Senanglah kita lihat mereka berangkat dalam keadaan sehat, segar dan bugar,’’ tegasnya. Lantas bagaimana dengan pemulangannya? Dimyati mengatakan, para jemaah haji asal Embarkasi DKI Jakarta usai menunaikan ibadah haji akan disambut oleh PPIH di Terminal III Airport Soekarno-Hatta Cengkareng. Bagi penduduk asal DKI Jakarta, mereka akan langsung naik bus menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil barang-barangnya, selanjutnya mereka kembali ke rumah masing masing. Sedangkan jemaah asal Provinsi Banten, dijemput oleh Panitia Penyelenggara Haji Provinsi Banten dengan bus untuk dibawa ke daerah asal masingmasing. Demikian juga jemaah asal Lampung di Airport Cengkareng hanya transit, karena mereka akan langsung pulang ke Lampung dengan pesawat juga. Ini berlaku mulai musim haji 1431H setelah Asrama Haji Lampung menjadi Embarkasi Haji Antara.n Bahar Maksum

37

RESENSI

Mengantar Perhajian yang Jauh Lebih Baik Gambaran pelayanan perjalanan ibadah haji Indonesia di era reformasi yang telah melahirkan dua UU Haji.

menyelesailkan kuliah di IAIN Jakarta tahun 1979. Selama menjadi karyawan Departemen Agama ia berkesempatan mengikuti pendidikan manajemen di Advance Study Course of Management di RIPA, London, sebanyak dua kali tahun 1982 dan 1984. Ia cukup lama malang melintang di berbagai bidang dan kemudian terakhir berlabuh di perhajian dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Dirtektorat Jenderal Peny-

Transfortasi yang siap melayani antar-jemput jemaah haji Indonesia.

B

uku yang ditulis oleh mantan pejabat haji Kementerian Agama RI ini cukup lengkap menggambarkan perhajian Indonesia secara singkat dan padat. Buku setebal 125 halaman ini bisa memberi penjelasan tentang perhajian kepada semua kalangan, termasuk yang awam sekalipun. Mengapa haji dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama RI (Departemen Agama) sejak tahun 1964, karena memang ada maksud perlindungan terhadap jemaah haji. Jika

38

sebelumnya jemaah haji selalu menjadi incaran penipuan oleh sementara pihak yang tak bertanggungjawab, maka dengan dilaksanakan oleh pemerintah sendiri maka penyelenggara perhajian bisa memberi perlindungan kepada jemaah haji. Apalagi, kerjasama haji lebih banyak dilakukan melalui perjanjian antara pemerintah ke pemerintah (G to G). Chunaini adalah tokoh yang bergabung di Kementerian Agama sejak ahun 1967 dalam usia 19 tahun, sejak ia tamat sekolah menengah atas. Chunaini dilahirkan di Bojonegoro tahun 1948 dan REALITA HAJI / EDISI II/2011

elenggaraan Haji. Jabatan itu berakhir bersamaan dengan masa pensiunnya pada bulan November 2008 lalu. Chunaini adalah saksi hidup pelayanan perhajian di era Reformasi tahun 1997. Sebab, dua tahun berikutnya, atas inisiatif DPR RI dibuatlah RUU Perhajian yang kemudian menjadi UU nomor 17 tahun 1999. UU ini memang terkesan tergesa-gesa, untuk memberi poin kepada anggoata DPR yang hanya menjabat separo priode karena diselenggarakan Pemilu ulang pada tahun 1999. Namun, UU itu dianggap cukup

RESENSI memadai untuk menjadi payung hukum perhajian yang sejak zaman Kolonial Belanda dahulu belum pernah memiliki payung yang kuat yang berpihak pada jemaah haji. Pemerintah Kolonial sejak tahun 1825 (awal Perang Diponegoro) telah membuat aturan yang ’mempersulit’ jemah haji. Di masa Orde Lama, pemerintah telah membuat aturan perhajian sejak awal tahun 1960 melalui aturan dan keputusan Kementerian Agama. Tahun 1966 Pemerintah membentuk semacam menteri muda haji dalam Kabinet Dwikora II yang dijabat KH Farid Ma’roef. Kemudian, pada masa Orde Baru, payung hukum terkuat perhajian tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat setiap lima tahun sekali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI). Selebihnya kemudian kebijakan perhajian dibuat dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) dalam penentuan tarip haji serta aturanaturan Menteri Agama yang mengatur teknis pelaksanaan perhajian. Baru pada tahun 1999 kita memiliki UU Perhajian yang kemudian pada tahun 2008 direvisi menjadi UU nomor 13 tahun 2008 yang jauh lebih lengkap karena digarap lebih serius dan lebih lama dengan melibatkan sejumlah pakar. Sejak 1999 itu tarip haji tidak lagi ditetaksan Kementerian Agma, tapi, harus melibatkan dan persetujuan DPR. Pembahasan alot tahun 2010 lalu mencerminkan semangat untuk bisa memberiukan tarip haji yang lebih terjangkau bagi jemaah haji. Dalam UU Perhajian tahun 2008 ini ditetapkan pengaturan tentang Dana Abadi Umat (DAU) yang juga memiliki perangkat pengawas tersendiri, serta dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang akan menjadi pengawas independen disamping beberapa pengawas yang lain seperti DPR, BPK, dan juga KPK.

Genit Perhajian adalah sesuatu yang seksi dan genit yang selalu menarik perhatian masyarakat. Memang bisa dibayangkan, sebab, hingga kini sudah terkumpul sekitar Rp 23 Triliun dana haji di rekening

pemerintah yang dihimpun dari sekitar 1 juta lebih jemaah haji. Padahal, kuota haji kita hanya 220.000 jemaah setiap tahunnya. Maka, dari sekian jemaah haji ini baru bisa habis dalam waktu sekitar 5 tahun. Namun, pada beberapa daerah tertentu masa tunggu haji bisa mencapai hingga delapan tahun. Pemerintah telah membuat langkah pembatasan kepada jemaah haji yang pernah berhaji dan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Pengaturan keuangan haji memang termasuk rumit karena jumlahnya yang sedemikian besar mehingga muncul dana optimalisasi haji yang diperoleh dari dana setoran haji yang mengendap dalam rekening perbankan. Tahun 2010 saja sudah tercatat sekitar Rp 1,1 triliun dan yang bisa diperoleh dari optimalisasi ini. Dari sini kemudian, biaya paspor haji bisa menjadi tanggungan pemerintah. Dari sini pula makan selama di Madinah sekitar 8 hari tak mengambil dana jemah haji. Dari sini pula manasik haji bisa dilaksanakan sebanyak 16 kali. Dari sini pula beberapa pembiayaan haji bisa dialokasikan tanpa mengambil dana dari APBN dan kocek jemaah haji sendiri. Artinya, setiap jemaah haji seolah-olah mendapat subsidi sekitar Rp 5 juta dari dana ini. Sejak diberlakukan UU Haji nomor 13 tahun 2008 ini pelaksanaan pelayanan perhajian jauh lebih fokus. Kementerian Agama khusus menjadi pelaksana perhajian sejak dari pendaftaran hingga pelaksana penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Kementerian Agama fokus pada penyiapan petugas haji di luar petugas kesehatan. Sementara Kementerian Kesehatan fokus pada penanganan kesehatan haji termasuk tenaga kesehatan haji. Padahal, sebelumnya semua tertumpu pada Kementerian Agama. Sejak diberlakukannnya UU nomor 13 tahun 2008 itupula sebagian pembiayaan pelayanan perhajian ditanggung negara. Misalnya, soal tenaga dan petugas haji baik yang dikelola Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama dibiayai oleh negara melalui APBN. De mikian pula petugas pengawas dari DPR RI, BPK dan KPK dibiayai sendiri melalui anggaran yang dimiliki REALITA HAJI / EDISI II/2011

masing-masing lembaga tersebut yang disediakan negara. Tiga Komponen Dengan demikian jemaah haji hanya membayar tiga komponen saja dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (PBIH) sejak itu. Pertama adalah biaya penerbangan yangterus diupayakan efisien. Kedua, biaya sewa pemondokan yang juga diupayakan semakin dekat dan harganya realistis. Dan ketiga biaya wajib di Arab Saudi, termasuk transportasi dan lain sebagainya. Sementara asuransi dan living cost yang besarnya 1.500 Riyal atau sebanding 400 USD merupakan dana titipan yang tidak masuk pembiayaan. Apalagi, tahun lalu biaya asuransi sudah menjadi beban pemerintah. Biaya bank juga tidak ada. Selebihnya diatasi oleh dana optimalisasi haji. Memang, harus diakui, perhajian mulai mengarah pada pelayanan yang semakin profesional terutama setelah mendapatkan ISO 2009:1. Sebab, tudingan mahal dan ’ada keuntungan’ tidak bisa dibuktikan, karena semua kembali kepada jemaah. Begitujuga tarip penerbangan yang dinilai masih mahal, karena memang memiliki patokan sewa (charter) bukan regular. Tapi, justru karena sistem ini masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi lebih pendek dibanding jemaah haji Malaysa yang mencapai 44 hari. Padahal jemaah haji Malaysia hanya 26.000 dibanding kita yang jumlahnya mencapai 210.000 jemaah haji.n Musthafa Helmy

PENYELENGGARAAN HAJI ERA REFORMASI (Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama) Pengarang: A. Chunaini Saleh. Editor: Ahmad Baedowi Penerbit: Alvabet, Jakarta, 2008. Isi: 125 halaman.

39