Nomor SOP
4.3.08/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
CATATAN SIPIL PROVINSI
Tanggal Revisi
17 Mei 2010
NTB
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan oleh
Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN
SEKSI TKSM DAN PENYULUHAN SOSIAL
Nama SOP : Pelaksanaan Pemantapan TKSK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/2005 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial; 6. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 245/PS.3/KPTS/X/2009 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); 7. Dst. Dasar Hukum Yang Mendasari Prosedur.
Kualifikasi Pelaksana : 1. Pelaksana 1 Di Wajibkan Memiliki kriteria PSM atau Karang Taruna yang tinggal di Desa/Kelurahan setempat, memiliki keteladanan, ketokohan, kemampuan dan keahlian dibidang kesos, minimal berpendidikan SLTA atau sederajat, 2. Pelaksana 2 Di Wajibkan Memiliki Memiliki kriteria PSM atau Karang Taruna yang tinggal di Desa/Kelurahan setempat, memiliki keteladanan, ketokohan, kemampuan dan keahlian dibidang kesos, minimal berpendidikan SLTA atau sederajat, berpengalaman menjadi PSM,Karang Taruna sekurang-kurangnya 2 tahun, ditetapkan oleh Camat Kepala Wilayah setempat dan memiliki keikhlasan dan kesukarelaan.
Keterkaitan
Peralatan/ perlengkapan :
1. SOP yang di laksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP internal dan Administratif.
1. 2. 3. 4.
Menerima laporan kegiatan yang disampaikan oleh TKSK. Tempat Kegiatan/Pertemuan Perlengkapan Administrasi : buku register, Filling cabinet, papan data dll. Peralatan penunjang : komputer dll.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
1. Hambatan : a. TKSK bisa saja tidak hadir pada kegiatan bimbingan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan karena terjadinya jadual pelaksanaan yang secara bersamaan dengan tugas pendampingan lainnya. b. Masih terkendala dengan sarana penunjang seperti Laptop dan LCD dll.
a. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan menerima laporan kegiatan yang disampaikan oleh TKSK. b. Seksi TKSM dan Penyuluhan Sosial menerima laporan, menyusun dan mengevaluasi kegiatan yang disampaikan oleh TKSK.
Pelaksana No
Urutan Aktivitas
1.
Pelaksana menyusun dan merencanakan kegiatan
2.
Pemanggilan peserta
3.
Penyusunan jadwal
4.
Pelaksanaan kegiatan
5.
Dokumentasi dan Pelaporan
6.
Proses selesai dilaksanakan
Mutu Baku
Pelaksana
Pelaksana
1
2
Persyrtn/K lkpn
Waktu
Mulai
Cukup
2 hari
Proses Bidang
Cukup
3 hari
Cukup
1 hari
Cukup
2 hari
Proses Bidang
Keputusan
Proses Bidang
Proses Bidang
Ket. Output
Konsep kegiatan Surat pemangg ilan peserta
lanjut
Cukup
lanjut
Cukup
lanjut
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NTB
SEKSI TKSM DAN PENYULUHAN SOSIAL
Nomor SOP
4.3.09/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Revisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan oleh
Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
Nama SOP : Tim Pengendali & Koordinasi TKSK dan Tali Kasih
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/2005 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial; 6. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 245/PS.3/KPTS/X/2009 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); 7. Dst. Dasar Hukum Yang Mendasari Prosedur
1. Pelaksana 1 Di Wajibkan Memiliki kriteria PSM atau Karang Taruna yang tinggal di Desa/Kelurahan setempat, memiliki keteladanan, ketokohan, kemampuan dan keahlian dibidang kesos, minimal berpendidikan SLTA atau sederajat,
Keterkaitan
Peralatan/ perlengkapan :
1. SOP yang di laksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP internal dan Administratif.
1. Menerima laporan kegiatan yang disampaikan oleh TKSK, memanggil & memberikan bimbingan/arahan kepada TKSK yg melanggar norma-norma/a-susila. 2. Tempat Kegiatan/Pertemuan 3. Perlengkapan Administrasi : buku register, Filling cabinet, papan data dll. 4. Peralatan penunjang : komputer dll.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
1. Hambatan : a. TKSK bisa saja tidak menerima Tali Kasih karena melalaikan tugas-tugasnya sebagai TKSK & tdk pernah berkoordinasi & konsultasi baik di wilayah Kecamatan/Kabupaten/Kota & Provinsi tentang permasalahan Kesejahteraan Sosial.
a. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan menerima laporan kegiatan yang disampaikan oleh TKSK. b. Seksi TKSM dan Penyuluhan Sosial menerima laporan, menyusun, mengevaluasi dan menindak lanjuti kegiatan yang disampaikan oleh TKSK.
2. Pelaksana 2 Di Wajibkan Memiliki Memiliki kriteria PSM atau Karang Taruna yang tinggal di Desa/Kelurahan setempat, memiliki keteladanan, ketokohan, kemampuan dan keahlian dibidang kesos, minimal berpendidikan SLTA atau sederajat, berpengalaman menjadi PSM,Karang Taruna sekurang-kurangnya 2 tahun, ditetapkan oleh Camat Kepala Wilayah setempat dan memiliki keikhlasan dan kesukarelaan.
Pelaksana No
1. 2.
3.
Urutan Aktivitas
Pengajuan Proposal Bantuan ke Provinsi Membuat administrasi Bantuan dan membuat MOU kemudian membuat SK penunjukan penerima bantuan Pengajuan SPJ ke bendahara guna pencairan dana
4.
Pencairan Dana
6.
Kegiatan Bantuan Kinerja FK-PSM dapat direalisasikan dan dilaksanakan
Mutu Baku
Pelaksana
Pelaksana
1
2
Ket.
Persyrtn/K lkpn
Waktu
Output
Mulai
cukup
2 hari
Lanjut
Proses Bidang
cukup
Proses Bidang
cukup
2 hari
Lanjut
cukup
3 hari
Lanjut
Lanjut
Keputusan
Proses Bendahara
Selesai
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NTB
SEKSI TKSM DAN PENYULUHAN SOSIAL
Nomor SOP
4.3.10/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Revisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan oleh
Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil
Nama SOP : Administrasi Program
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/2005 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial; 6. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 245/PS.3/KPTS/X/2009 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); 7. Dst. Dasar Hukum Yang Mendasari Prosedur
1.
Pelaksana 1 Di Wajibkan Memiliki kriteria PSM atau Karang Taruna yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang kesos, minimal berpendidikan SLTA atau sederajat,
2. Pelaksana 2 Di Wajibkan Memiliki Memiliki kriteria PSM atau Karang Taruna yang memiliki keteladanan, ketokohan, kemampuan dan keahlian dibidang kesos, minimal berpendidikan S1.
Keterkaitan :
Peralatan/ perlengkapan :
1. SOP yang di laksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP internal dan Administratif.
1. 2. 3. 4.
Menerima laporan kegiatan yang disampaikan oleh TKSK. Tempat Kegiatan/Pertemuan Perlengkapan Administrasi : buku register, Filling cabinet, data base dll. Peralatan penunjang : computer/laptop,
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
1. Hambatan : a. Masih kurangnya sarana penunjang seperti Kamputer/laptop, LCD dll dalam pelaksanaan kegiatan.
1. 2.
Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan menerima laporan kegiatan yang disampaikan. Seksi TKSM dan Penyuluhan Sosial menerima laporan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan.
Pelaksana No
Urutan Aktivitas
Pelaksana 1
1.
Pelaksana menyusun dan merencanakan kegiatan-kegiatan bimbingan
2.
Peny. Draf awal Kegiatan
Proses Bidang
3.
Penyusunan jadwal Kegiatan
Proses Bidang
4.
Pelaksanaan Kegiatan
5.
Dokumentasi dan pelaporan
Mutu Baku
Pelaksana 2
konsep
Mulai
Keputusan
Proses Bidang
Persyrtn/ Klkpn
Ket.
Waktu
Output
12 bulan
Konsep kegiatan
