DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
Nomor SOP
2.2.01/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Penjajagan/Orientasi dan Observasi Lokasi
Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM) 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP-104A/ MEN/ 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 13. Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 14/ MEN PP/ Dep V/ X/ 2002, Nomor : 1329/ MENKES/ SKB/ X/ 2002, Nomor : 75/ HUK/ X/ 2002, No. Pol : B/ 3048/ X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 76/ HUK/ 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Departemen Sosial RI Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif. Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Sasaran menyebar.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S1 Jurusan ST Kesejahteraan Sosial. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Unit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data 4. Sarana Transportasi Pencatatan dan Pendataan: 1. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menyimpan arsip surat keluar.
No 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Urutan Kegiatan Seksi KTK dan PM menyiapkan/ konsep surat untuk menginformasikan program kepada Dinas Sosial Kabupaten/ Kota, tentang perekrutan kelayan / usulan rencana lokasi kegiatan. Seksi KTK dan PM menerima usulan dari masing-masing kab / kota tentang penyebaran lokasi kegiatan. Kasie KTK dan PM meneliti, mengkaji dan menganalisis setiap usulan lokasi kegiatan yang diusulkan Seksi KTK dan PM menyiapkan administrasi, membuat rencana program dan pengajuan UP kegiatan penjajagan
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Mulai
Proses
Persyt/Klkp
Mutu Baku Waktu
Data/ Surat/ petunjuk
20”
Data kab/ kota
3 hari
Data/ petunjuk
4“
Ket.
Output Surat
Konsep Data Data kab/ kota
Proses
Data/Aturan Disposs/ petunjuk
1 Hari
Konsep
1 Hari
Surat Tugas
Proses
Seksi KTK dan PM membuat rencana petugas prov dan kab/kota yang akan melaksanakan penjajagan dan ditetapkan dengan surat tugas yang ditandatangi oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil
Surat/ Data Proses
Keputu san
Seksi KTK dan PM Membuat laporan hasil penjajagan lokasi sebagai laporan pertanggungjawaban yang diarsipkan sebagai bahan pemeriksaan/selesai
Proses
Data Surat Petunjuk
8”
Doku Men laporan
Dokumen
Arsip/Selesai
2
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
Nomor SOP
2.2.02/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Seleksi dan Identifikasi
Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM) 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 11.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP-104A/ MEN/ 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 13. Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 14/ MEN PP/ Dep V/ X/ 2002, Nomor : 1329/ MENKES/ SKB/ X/ 2002, Nomor : 75/ HUK/ X/ 2002, No. Pol : B/ 3048/ X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 76/ HUK/ 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Departemen Sosial RI Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif. Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Sasaran menyebar.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S1 Jurusan ST Kesejahteraan Sosial. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Unit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data 4. Sarana Kantor 5. Sarana transportasi Pencatatan dan Pendataan: 1. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menyimpan arsip surat keluar.
3
No 1.
2.
Urutan Kegiatan Seksi KTK dan PM membuat surat informasi rencana pelaksanaan seleksi / identifikasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten / Kota . Seksi KTK dan PM menyiapkan instrumen/ blangko seleksi untuk kelayan dan pendamping.
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Persyt/Klkp Data/ Aturan/ Disposs/ petunjuk
Mulai
Proses
Mutu Baku Waktu 20”
Surat ke kab/ kota
Data/ Aturan/ petunjuk
20”
Data/ Disposs/ petunjuk
Instru men/ quistioner seleksi
20”
Konsep
Data/ Aturan/ petunjuk
10”
Konsep
Data/ aturan/ petunjuk
10 ”
Surat Keputu san
10”
Surat tugas
Proses
3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kasie KTK dan PM menyampaikan usulan petugas seleksi dari Provinsi dan Kabupaten Seksi KTK dan PM menunjuk beberapa orang calon petugas seleksi baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota sesuai dengan rencana lokasi yang telah ditetapkan. Seksi KTK dan PM membuat surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Bidang Banjamsos kepada petugas Provinsi dan Kabupaten
Proses
Proses
Proses
Seksi KTK dan PM membuat surat tugas untuk petugas seleksi baik Provinsi , Kabupaten/Kota maupun pendamping yang ditandatangani oleh Kabid Banjamsos / Kadis Sospencapil Seksi KTK dan PM menyusun, menyiapkan bahan ( SPP, SPJ, kwitansi, dan dokumen lainnya) Seksi KTK dan PM bersama petugas prov, kab dan pendamping melaksanakan kegiatan seleksi serentak di lokasi kab/kota. Seksi KTK dan PM menerima file seleksi kelayan dan rekapituliasi data seleksi dari kab/kota. Seksi KTK dan PM meneliti, mengkaji dan menganalisa serta mentabulasi data dari kab/kota untuk dibuatkan file/dokumen
Keputu san
Proses
Seksi KTK dan PM menyusun, merekap data sebagai bahan pembuatan laporan hasil pelaksanaan seleksi yang ditanda tangani oleh kepala bidang Banjamsos selaku PPK dan diarsipkan sebagai bahan pertanggungjawaban.
Data Dokumen Petunjuk
3 Hari
Surat/ Dokumen
Data Dokumen Petunjuk
3 Hari
Seleksi dilaksana kan
Data Dokumen Surat
1 Hari
Surat/ Dokumen
Surat Data Aturan
1 Hari
Surat/ Dokumen
Surat Data Aturan
1 Hari
Surat/ Dokumen
Dokumen
Proses
Proses Lanjutan
11.
Surat Petunjuk
Ket.
Output
Proses Proses Dokumen
Arsip/Selesai
4
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
Nomor SOP
2.2.03/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Bimbingan Pendamping
Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM) 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 11.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP-104A/ MEN/ 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 13. Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 14/ MEN PP/ Dep V/ X/ 2002, Nomor : 1329/ MENKES/ SKB/ X/ 2002, Nomor : 75/ HUK/ X/ 2002, No. Pol : B/ 3048/ X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 76/ HUK/ 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Departemen Sosial RI Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif. Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Sasaran menyebar.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S1 Jurusan ST Kesejahteraan Sosial. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Unit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data 4. Sarana Kantor 5. Sarana transportasi Pencatatan dan Pendataan: 1. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menyimpan arsip surat keluar.
5
No 1.
2.
3.
Urutan Kegiatan Seksi Korban Tindak Kekerasan dan PM bersurat dan menginformasikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota tentang kegiatan Bimbingan Petugas Pendamping yang ditandatangani oleh kepala dinas sosial pencapil . Seksi KTK dan PM menghimpun surat Dinsos Kabupaten/Kota tentang usulan peserta Bimbingan Petugas Pendamping
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Persyt/Klkp Data/ Aturan/ Disposs/ petunjuk
Mulai
Mutu Baku Waktu 20”
Ket.
Output Surat
Proses Keputu san
Data/ Aturan/ Disposs/ petunjuk
Proses
Data/ Disposs/ petunjuk
Seksi KTK dan PM mengkonsep surat pemanggilan peserta Bimbingan Petugas Pendamping
1 Hari
Data peserta
20 “
Konsep
Proses 4.
5.
6.
7.
Seksi KTK dan PM menyusun/ menyiapkan bahan (Jadwal, materi, tempat dll) kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Petugas Pendamping dengan mengkonsultasikan kepada pimpinan / kabid banjamsos. Seksi KTK dan PM menyiapkan SK peserta, instruktur dan panitia kegiatan Pendidikan Pelatihan Bimbingan Petugas Pendamping yang ditandatangani oleh Kabid Banjamsos selaku PPK. Seksi KTK dan PM menyiapkan Administrasi keuangan ( SPP, SPJ, kwitansi ). Seksi KTK dan PM melaksanakan kegiatan bimbingan pendampingan dengan menerima Peserta Petugas Pendamping yang diusulkan kab/kota sampai dengan selesai.
Data/Aturan Disposs/ petunjuk
2 Hari
Konsep/ Dokumen
2 Hari
Surat / Dokumen
3 Hari
Dokumen
Data Dokumen Petunjuk
3 Hari
Surat/ Dokumen
Data Dokumen Petunjuk
2 Hari
Dokumen
Proses
Keput usan
Data/Aturan Disposs/ petunjuk
Proses
Keput usan
Proses
Dokumen
Data Surat Petunjuk
Proses
8.
Seksi KTK dan PM membuat laporan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan untuk diarsipkan dan bahan pemeriksaan / selesai.
Dokumen
Arsip/Selesai
6
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
Nomor SOP
2.2.04/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Bimbingan Kelayan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM) 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 11.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP-104A/ MEN/ 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 13. Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 14/ MEN PP/ Dep V/ X/ 2002, Nomor : 1329/ MENKES/ SKB/ X/ 2002, Nomor : 75/ HUK/ X/ 2002, No. Pol : B/ 3048/ X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 76/ HUK/ 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Departemen Sosial RI Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif. Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Sasaran menyebar.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S1 Jurusan ST Kesejahteraan Sosial. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Unit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data 4. Sarana Kantor 5. Sarana transportasi Pencatatan dan Pendataan: 1. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menyimpan arsip surat keluar.
7
No 1.
Urutan Kegiatan Seksi KTK dan PM bersurat kepada kepada Dinas Sosial Kabupaten / Kota untuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Sosial UEP bagi KTK dan PM.
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Data/ Aturan/ Disposs/ petunjuk
Mulai
Proses
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kasie KTK dan PM mermbuat SK Peserta, instruktur dan panitia pelaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh kabid Banjamsos. Seksi KTK dan PM menyiapkan materi, bahan, administrasi keuangan (SPJ, SPP, Kwitansi, dll) bagi peserta, instruktur, panitia Bimbingan Sosial UEP Prov. dan Kabupaten/Kota. Seksi KTK & PM mengajukan dana UP kegiatan dimaksud kepada bendahara yang ditandatangani Kabid Banjamsos. Seksi KTK dan PM mendistribusikan dana dan dokumen kegiatan kepada masing-masing kab/kota se-NTB Seksi KTK dan PM menyiapkan surat tugas bagi instruktur provinsi untuk memberikan bimbingan di kab/kota se-NTB
Keput usan
Dokumen
Data/ Aturan/ Disposs/ petunjuk
Waktu
Ket.
Output
20”
Surat
20”
Surat Keputu san
Data/ Disposs/ petunjuk
10 Hari
Konsep/ Dokumen
Data/Aturan Disposs/ petunjuk
2 Hari
Rencana UP
2 Hari
Terdistrib usikan dana keg.
Proses
Proses
Data/ Aturan/ Disposs/ petunjuk
Proses
Data Surat Petunjuk
20”
Data Dokumen Petunjuk
3 Hari
Pelaksana an Keg.
Data Dokumen Petunjuk
3 Hari
Dokumen
Surat Tugas
Proses
Seksi KTK dan PM dan petugas instruktur lain melaksanakan kegiatan bimbingan di kab/kota dengan memberikan informasi antara lain prosedur untuk memperoleh bantuan. Seksi KTK dan PM selesai melaksanakan keg. Bimbingan, menghimpun dan merekap laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggung jawaban pemeriksaan / arsip.
Persyt/Klkp
Mutu Baku
Proses
Dokumen
Arsip/Selesai
8
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
Nomor SOP
2.2.05/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM) 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP-104A/ MEN/ 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 13. Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 14/ MEN PP/ Dep V/ X/ 2002, Nomor : 1329/ MENKES/ SKB/ X/ 2002, Nomor : 75/ HUK/ X/ 2002, No. Pol : B/ 3048/ X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 76/ HUK/ 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Departemen Sosial RI Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif. Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Sasaran menyebar.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S1 Jurusan ST Kesejahteraan Sosial. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Unit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data 4. Sarana Kantor 5. Sarana transportasi Pencatatan dan Pendataan: 1. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menyimpan arsip surat keluar.
9
No 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Urutan Kegiatan Seksi KTK dan PM mengecek masing-masing rekening dan menyiapkan / merekap nomor rekening kelayan penerima bantuan. Seksi KTK dan PM membuatkan surat berita acara Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
Seksi KTK dan PM mendistribusikan Berita Acara kepada Dinas Sosial Kabupaten / kota, untuk ditandatangani oleh masing-masing kelayan. Seksi KTK dan PM menyiapkan surat keputusan kelayan penerima bantuan modal UEP yang diputuskan/ditandatangani oleh Kabid Banjamsos selaku PPK kegiatan. Seksi KTK dan PM mengajukan dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi kelayan binaan, dengan membuatkan SPP yang ditandatangani oleh kabid banjamsos Seksi KTK dan PM mengajukan ke bendahara agar diproses ke KPN segera ditransfer ke rek masing-masing kelayan.
Seksi KTK dan PM membuatkan laporan sebagai dokumen pertanggung jawaban yang akan dipriksa dan diarsipkan / selesai
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Persyt/Klkp Data/ Aturan/ petunjuk
Mulai
Data/ Aturan/ Disposs/ petunjuk
Proses
Mutu Baku Waktu 30”
1hari
4 hari
Ket.
Output Rekap data
Beria Acara Serah Terima ke Kelayan
Proses
Beria Acara Serah Terima ke Kelayan
Proses
Data/ Disposs/ petunjuk
20”
Surat Keputu san
Data/Aturan Disposs/ petunjuk
20”
Surat Perintah Pembayar an
Dokumen
2 Hari
Surat Perintah Pembayar an
Data Surat Petunjuk
1hari
Dokumen
Beria Acara Serah Terima ke Kelayan
Keput usan
Proses
Proses
Dokumen
Arsip/Selesai
10
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
Nomor SOP
2.2.06/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Pembinaan Pengelolaan Modal UEP bagi KTK dan PM
Dasar Hukum : 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah 10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM) 15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 17. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 18. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 19. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 11.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 12.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP-104A/ MEN/ 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 13.Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 14/ MEN PP/ Dep V/ X/ 2002, Nomor : 1329/ MENKES/ SKB/ X/ 2002, Nomor : 75/ HUK/ X/ 2002, No. Pol : B/ 3048/ X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 76/ HUK/ 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Departemen Sosial RI Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif. Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: c. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. d. Sasaran menyebar.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S1 Jurusan ST Kesejahteraan Sosial. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Unit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data 4. Sarana Kantor 5. Sarana transportasi Pencatatan dan Pendataan: 1. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menyimpan arsip surat keluar.
11
No 1.
2.
3.
4.
5.
Urutan Kegiatan Seksi KTK dan PM menyiapkan surat untuk menginformasikan pada Dinas Sosial Kabupaten / Kota, Dinas Sosial tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan Seksi KTK dan PM mempersiapkan segala keperluan yang diperlukan pada saat pelaksanaan di Dinas Sosial Kabupaten / Kota. seksi KTK dan PM Mengajukan rencana anggaran UP untuk biaya pelaksanaan kegiatan pembinaan kelayan dengan ditandatangani Kabid Banjamsos
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Persyt/Klkp Data/ Aturan/ petunjuk
Mulai
Data/ Petunjuk/ RKAKL
Proses
Proses
Mutu Baku Waktu
Output
20”
Surat/ Ke rangka Acuan
3 hari
SPJ-SPJ kegiat an
Surat Rencana Pengajuan UP
2 Hari
Dana UP
Data/ Aturan Disposs/ petunjuk
10 Hari
Surat/ Doku men
Surat / Kerangka Acuan
3 Hari
Surat Usulan
Data Surat Petunjuk
25”
Surat tugas
Data/ Surat tugas/ petunjuk
3 Hari
Surat tugas
Data Dokumen Petunjuk
2 Hari
Doku men laporan
Ket.
Keputu san
Seksi KTK dan PM menyiapkan bahan (SPJ) dan dana masingmasing Kab / kota dan mendistribusikan kepada petugas dinas sosial kab / kota untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan.
Proses
Dinas Sosial kab / kota menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada Kepala desa dan pendamping setempat agar kelayan dikumpulkan disatu tempat.
Dokumen
Proses
6.
7.
Seksi KTK dan PM menyiapkan surat tugas bagi petugas dan panitia yang akan bertugas melaksanakan pembinaan pengelolaan modal UEP yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Pencapil.
Proses
Keput usan
Seksi KTK dan PM Melaksanakan keg. Pembinaan serentak di kab/kota bersama petugas lain yang telah ditugaskan oleh Kadis Sosial Pencapil.
Proses
8.
Seksi KTK dan PM bersama petugas lain yang telah melaksanakan pembinaan membuat laporan pelaksanaan sebagai pertanggungjawaban dan diarsibkan / selesai.
Proses
Arsip/Selesai
12
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
Nomor SOP
2.2.07/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Monitoring dan Evaluasi
Dasar Hukum : 15. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 16. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 17. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 18. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah 19. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM) 20. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 22. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 23. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 24. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 25. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 26. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP-104A/ MEN/ 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 27. Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 14/ MEN PP/ Dep V/ X/ 2002, Nomor : 1329/ MENKES/ SKB/ X/ 2002, Nomor : 75/ HUK/ X/ 2002, No. Pol : B/ 3048/ X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 28. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 76/ HUK/ 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Departemen Sosial RI Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif. Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: c. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. d. Sasaran menyebar.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S1 Jurusan ST Kesejahteraan Sosial. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Unit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data 4. Sarana Kantor 5. Sarana transportasi Pencatatan dan Pendataan: 1. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 2. mendistribusikan kepada staf untuk menyimpan arsip surat keluar.
13
No 1.
2.
3.
4.
5.
Urutan Kegiatan Seksi KTK dan PM menyiapkan surat untuk bahan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten / Kota, Dinas Sosial tentang monitoring dan evaluasi Seksi KTK dan PM menyusun instrumen kegiatan monitoring dan evaluasi ke kab / kota se-NTB dengan persetujuan Kabid Banjamsos
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2 Mulai
Persyt/Klkp
Mutu Baku Waktu
Ket.
Output
Data/ Petunjuk teknis
20”
Surat
Data/ Aturan/ Disposs/ petunjuk teknis
5”
Petunjuk/ Disposisi
Surat / RKAKL
1 Hari
Konsep/ Dokumen
RKAKL/ Prog Rencana UP
2 Hari
UP
Proses
Proses
Seksi KTK dan PM menyusun dan mengajukan rencana anggaran dan daftar personil yang akan melakukan program monitoring dan evaluasi ke kab / kota se-NTB yang di tandatangani oleh kabid banjamsos.
Proses
Keputu san
Seksi KTK dan PM mengajukan rencana anggaran ke bendahara agar direalisasikan program monev untuk segera dilaksanakan.
Proses
Seksi KTK dan PM membuat membuat surat tugas kepada personil yang ditugaskan untuk melaksanakan monev yang disetujui dan ditanda tangani oleh Kadisos pencapil
6.
Petugas yang ditugaskan oleh Kadisos pencapil melaksanakan kegiatan monev di Kab/Kota seNTB.
7.
Seksi KTK dan PM merekap dan mengolah data hasil monev untuk dibuatkan laporan hasil perjalanan dinas dan diarsipkan untuk bahan pertanggung jawaban / selesai.
Surat/ Disposisi
25 ”
Surat Tugas
3 hari
Data
3 Hari
Laporan/D oku men
Proses
Keputu san
Proses
Instrumen/S urat tugas
Data/ Instrumen/ Petunjuk teknis
Proses
Arsip/Selesai
14
Nomor SOP
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
2.2.08/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Advokasi melalui Shelter
Dasar Hukum : 15. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 16. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 17. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 18. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah 19. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM) 20. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 22. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 23. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 24. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 25.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 26. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP-104A/ MEN/ 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 27. Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 14/ MEN PP/ Dep V/ X/ 2002, Nomor : 1329/ MENKES/ SKB/ X/ 2002, Nomor : 75/ HUK/ X/ 2002, No. Pol : B/ 3048/ X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal DIII Administrasi Negara. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Unit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data 4. Sarana Kantor 5. Sarana Transportasi Pencatatan dan Pendataan: 1. Petugas shelter menerima dan meregister kelayan dalam buku register kelayan shelter . 2. Petugas shelter menyimpan surat rujukan sebagai arsip surat masuk.
Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: c. Petugas shelter tidak berada ditempat. d. Sarana transportasi yang terbatas
15
No 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Urutan Kegiatan Petugas shelter (sekretariat) menerima kelayan KTK dan PM baik yang datang sendiri maupun yang rujukan dari instansi / LSM ataupun masyarakat. Petugas shelter (sekretariat) meregister kelayan dengan cara membuat menyimak kronologis permasalahan kelayan Petugas shelter ( pramu shelter) menyiapkan segala fasilitas / kebutuhan dasar yang dibutuhkan kelayan Petugas shelter (Pekerja Sosial) meneliti, mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kelayan Petugas shelter (Psikolog dan pekerja sosial) Memberikan bimbingan rehabilitasi sosial, psikososial mental, rohani dan bila memungkinkan bimb. keterampilan Koordinator shelter mengkoordinasikan dengan tim shelter yang lain sesuai dengan permasalahan yang dihadapi kelayan Apabila kasus masuk dalam litigasi maka koordinator dan petugas shelter lain mendampingi kelayan saat proses tersebut berlangsung Apabila kasus belum selesai proses hukum maka koordinator shelter mengusulkan untuk mengadakan case conference
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Persyt/Klkp
Waktu
Output
5”
Penerima an kelayan
Data/ Informasi kelayan
20”
Case rekord
Data/ Informasi kelayan
30 Hari
Data/ Informasi kelayan
Kbthan dasar terpe nuhi
10”
Materi bimbing an
Kenya manan kelayan
28 Hari
Keper cayaan diri kelayan
Disposisi/ Surat rujukan
10”
Disposisi
Data Dokumen Petunjuk
3 Hari
Surat/ Dok. Case record
Data Dokumen
1 Hari
Surat usulan pemulangan
Renca na pemulang an
2 jam
Disposisi
Surat rujukan/ pngantar
Mulai
Proses
Proses
Proses
Proses
Mutu Baku
Ket.
Proses
Dokumen
Bila kasus sudah selesai Koordinator shelter membuat surat keterangan usulan pemulangan Kelayan ke dinas sospencapil Kasi KTK & PM membuat konsep surat pengantar pemulangan kelayan yang diaetujui oleh Kabid banjamsos dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sospencapil
Proses
Proses
Disposisi/ surat, data
20 ”
Surat referal
1 hari
Referal pen dampi ngan
Proses
11.
Petugas shelter mendampingi pemulangan kelayan apabila harus mendapatkan pendampingan
Lanjutan Keputu san
Tiket, Surat tugas, uang harian
Proses
16
No 12.
Urutan Kegiatan Reunifikasi kembali pada keluarga atau lembaga yang memberikan pelayanan lanjutan/selesai
Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2
Arsip/Selesai
Persyt/Klkp Surat Tugas, BA serah terima
Mutu Baku Waktu 15 “
Ket.
Output Reunifi kasi
17
