Tanggal Pembuatan : 19 Desember Tanggal Revisi : 17 Mei Tanggal Evektif : 1 Juni 2010

Nomor SOP

: 10.1.01/2010

Tanggal Pembuatan : 19 Desember 2008 DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

BIMBINGAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN

Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh

: Kadis Sosial Pencapil Prov. NTB.

Nama SOP

Bimbingan Sosial, Keagamaan, dan Fisik

Dasar Hukum : 1 UU No.13 Thn 1998 ttg Kesejahteraan Lanjut Usia 2 UU No. 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah 3 UU No. 33 Thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 4 UU No.11 Thn 2009 ttg Kesejahteraan Sosial 5 PP No. 43 Thn 2004 ttg Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia 6 KEPMENSOS No. 50/HUK/2004 ttg Peubahan KEPMENKESOS No. 193/MENKESOS/III/2003 ttg Standarisasi Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia 7 KEPMENSOS RI No. 59/HUK/2004 ttg Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen Sosial Keterkaitan 1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain 2 SOP Internal Peringatan :

Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Terlatih 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Terlatih

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer 3 Sound System/Pegeras Suara Pencatatan dan Pendataan 1 Petugas Bimbingan Melakukan observasi dan mencatat hasil observasi selama berlangsungnya kegiatan bimbingan sebagai dasar monitoring pasca bimbingan. 2 Petugas bimbingan melakukan pendataan terhadap lansia yg hadir dalam kegiatan bimbingan

Hambatan dapat saja terjadi : Petugas Bimbingan berhalangan hadir Ada Kegiatan Insendental yg menyebabkan bimbingan tidak dapat dilaksanakan Sarana dan Prasara Rusak dan Pemadaman Listrik Oleh PLN

1 2 3

NO

Urutan Kegiatan

Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2

1 Penyusunan/pengetikan jadwal bimbingan a. Jadwal Hari /tgl/bln Bimbingan b. Jadwal Pembimbing

6 Pelaksanaan Bimbingan sesuai dengan jadwal

Keputus Dokumentasi

proses/pelaksanaan

Selesai

Page 1 of 11

Output

Jadwal

bimbingan ditetapkan proses

3 Jadwal dinaikkan untuk disetujui dan ditandatangani oleh kepala

5 Inventarisir peserta bimbingan (Kelayan) & Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan bimbingan

Persy/Klp Waktu Pembimbing 30 menit

Mulai

2 Jadwal dipriksa dan diparaf / ditandatangani oleh kasie

4 Jadwal digandakan, dibagikan ke pembimbing dan didokumentasikan

Mutu Baku

Pembimbing 5 menit

Jadwal Disetujui

Jadwal

Jadwal Disetujui

diproses

5 menit

Penggandaan 30 menit

Tertibnya bimbingan

Jadwal dinaikkan

Kelayan Sehat

10 menit

Bimbingan 2 jam dilaksanakan

Kelayan Sehat

Ket.

Nomor SOP

: 10.1.02/2010



Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Bimbingan Keterampilan/Mengisi Waktu Luang

Dasar Hukum : 1 UU No.13 Thn 1998 ttg Kesejahteraan Lanjut Usia

Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan,

2 UU No. 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah 3 UU No. 33 Thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan

Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA

Pemerintah Pusat dan Daerah 4 UU No.11 Thn 2009 ttg Kesejahteraan Sosial 5 PP No. 43 Thn 2004 ttg Pelaksanaan Upaya Peningkatan

Terlatih 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Terlatih

Kesejahteraan Lanjut Usia 6 KEPMENSOS No. 50/HUK/2004 ttg Peubahan KEPMENKESOS No. 193/MENKESOS/III/2003 ttg Standarisasi Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia 7 KEPMENSOS RI No. 59/HUK/2004 ttg Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen Sosial Keterkaitan 1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain 2 SOP Internal Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Petugas Bimbingan berhalangan hadir 2 Ada Kegiatan Insendental yg menyebabkan bimbingan tidak dapat dilaksanakan 3 Sarana dan Prasara Rusak dan Pemadaman Listrik Oleh PLN

NO

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Sound System/Pegeras Suara

Urutan Kegiatan

1 Petugas Bimbingan Melakukan observasi dan mencatat hasil observasi selama berlangsungnya kegiatan bimbingan sebagai dasar monitoring pasca bimbingan. 2 Petugas bimbingan melakukan pendataan terhadap lansia yg hadir dalam kegiatan bimbingan


1 Penyusunan/pengetikan jadwal bimbingan a. Jadwal Hari /tgl/bln Bimbingan Ket

Mutu Baku Persy/Klp Waktu Pembimbing 30 menit

ditetapkan

2 Jadwal dipriksa dan diparaf / ditandatangani

proses

oleh kasie 3 Jadwal dinaikkan untuk disetujui dan

Keputus

ditandatangani oleh kepala

pembimbing dan didokumentasikan 5 Inventarisir peserta bimbingan (kelayan) & Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan bimbingan Keteramilan 6 Penyiapan Bahan dan alat Keterampilan

Jadwal

bimbingan

Mulai

b. Jadwal Pembimbing Keterampilan

4 Jadwal digandakan, dibagikan ke

Output

Dokumentasi

Proses Bimbingan

Proses Bimbingan

Pembimbing

5 menit

Jadwal Disetujui

Jadwal

5 menit

dinaikkan

Disetujui

Penggandaa 30 menit n Jadwal

dan Bahan

Tertibnya bimbingan

10 menit Kelayan

dinaikkan

Peralatan

Jadwal

Sehat

60 menit

Kelancaran Bimbingn

Ket.

NO

Urutan Kegiatan

7 Pelaksanaan Bimbingan Keterampilan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2 Selesai

Persy/Klp

Mutu Baku Waktu

Output

Jadwal

4 jam

Kelayan Tidak Jenuh

Ket.

Nomor SOP

: 10.1.03/2010



Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Peringatan Hari Besar Keagamaan (ISLAM)

Dasar Hukum : 1 UU No.13 Thn 1998 ttg Kesejahteraan Lanjut Usia 2 3 4 5 6

Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA

UU No. 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah

Terlatih 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan,

UU No. 33 Thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah UU No.11 Thn 2009 ttg Kesejahteraan Sosial


PP No. 43 Thn 2004 ttg Pelaksanaan Upaya Peningkatan

Terlatih

Kesejahteraan Lanjut Usia KEPMENSOS No. 50/HUK/2004 ttg Peubahan KEPMENKESOS No. 193/MENKESOS/III/2003 ttg

7

Standarisasi Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia KEPMENSOS RI No. 59/HUK/2004 ttg Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan

Departemen Sosial Keterkaitan 1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain 2 SOP Internal Peringatan : 1 2 3

Hambatan dapat saja terjadi : Petugas Bimbingan berhalangan hadir Ada Kegiatan Insendental yg menyebabkan bimbingan tidak dapat dilaksanakan Sarana dan Prasara Rusak dan Pemadaman Listrik Oleh PLN

NO

Urutan Kegiatan

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer 3 Sound System/Pegeras Suara 4 Game/ alat permainan Pencatatan dan Pendataan 1 Petugas Bimbingan Melakukan observasi dan mencatat hasil observasi selama berlangsungnya kegiatan bimbingan sebagai dasar monitoring pasca bimbingan. 2 Petugas bimbingan melakukan pendataan terhadap lansia yg hadir dalam kegiatan bimbingan


1 Penyusunan Jadwal kegiatan a. Penetapan Penceramah

Persy/Klp Kalender/

Mutu Baku Waktu 30 menit

DPA

Mulai

Output

Jadwal

bimbingan

b. Penetapan Petugas Penyiapan Sarana

ditetapkan

dan Prasarana c. Penetapan Lomba d. Penetapan Juri Lomba 2 Jadwal kegiatan dipriksa dan diparaf /

Proses

ditandatangani oleh kasie 3 Jadwal dinaikkan untuk disetujui dan

Keputus

ditandatangani oleh kepala 4 Jadwal lomba digandakan, dibagikan ke Juri Lomba

Dokumentasi

Pembimbing

5 menit

Jadwal Disetujui

Jadwal

5 menit

dinaikkan Penggandaan 30 menit

Jadwal Disetujui Tertibnya bimbingan

Ket.

NO

Urutan Kegiatan

5 Inventarisir peserta Lomba & Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan


Proses

Persy/Klp Jadwal

Mutu Baku Waktu

Output

10 menit Kelayan Sehat

dinaikkan

Lomba 6 Penyiapan Bahan dan alat Lomba

Proses

Peralatan

60 menit

dan Bahan

Lomba berjalan lancar

7 Pelaksanaan Lomba dalam rangka Perayaan Hari Besar Keagamaan

Jadwal

b. Penyerahan Hadiah

Jenuh

Proses

8 Penutupan Hari Besar a. Ceramah

3 jam/hri Kelayan Tidak

Penceramah Selesai

5 jam

Berjalan Lancar

Ket.

Nomor SOP

: 10.1.04/2010



Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Bimbingan Psikososial

Dasar Hukum : 1 UU No.13 Thn 1998 ttg Kesejahteraan Lanjut Usia 2

Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII

UU No. 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah

3

UU No. 33 Thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan

2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan,

Pemerintah Pusat dan Daerah

4 5

UU No.11 Thn 2009 ttg Kesejahteraan Sosial


PP No. 43 Thn 2004 ttg Pelaksanaan Upaya Peningkatan

Terlatih

Kesejahteraan Lanjut Usia

6

KEPMENSOS No. 50/HUK/2004 ttg Peubahan KEPMENKESOS No. 193/MENKESOS/III/2003 ttg Standarisasi Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia

7

KEPMENSOS RI No. 59/HUK/2004 ttg Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan

Departemen Sosial Keterkaitan 1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain 2 SOP Internal Peringatan :


Hambatan dapat saja terjadi : Petugas Bimbingan berhalangan hadir Ada Kegiatan Insendental yg menyebabkan bimbingan tidak dapat dilaksanakan

1 2

NO

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer 3 Sound System/Pegeras Suara

Urutan Kegiatan

1 Petugas Bimbingan Melakukan observasi dan mencatat hasil observasi selama berlangsungnya kegiatan bimbingan sebagai dasar monitoring pasca bimbingan. 2 Petugas bimbingan melakukan pendataan terhadap lansia yg hadir dalam kegiatan bimbingan


1 Penyusunan/pengetikan jadwal bimbingan a. Jadwal Hari /tgl/bln Bimbingan

Mutu Baku Persy/Klp Waktu Output Pembimbing 30 menit Jadwal bimbingan

Mulai

b. Jadwal Pembimbing 2 Jadwal dipriksa dan diparaf / ditandatangani oleh kasie

ditetapkan proses

Pembimbing 5 menit

Jadwal Disetujui

Ket.

NO

Urutan Kegiatan


3 Jadwal dinaikkan untuk disetujui dan

Keputus

ditandatangani oleh kepala 4 Jadwal digandakan, dibagikan ke pembimbing dan didokumentasikan

Dokumentasi

5 Inventarisir peserta bimbingan (Kelayan) & Menyiapkan sarana dan prasarana untuk

Persy/Klp Jadwal

5 menit

Output Jadwal

diproses

Disetujui


Tertibnya bimbingan

Jadwal proses/pelaksanaan

Mutu Baku Waktu

10 menit

dinaikkan

Kelayan Sehat

pelaksanaan bimbingan 6 Pelaksanaan Bimbingan sesuai dengan jadwal

Selesai

Bimbingan dilaksanakan

2 jam

Kelayan Sehat

Ket.

Nomor SOP

: 10.1.05/2010



Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Rekreasi

Dasar Hukum : 1 UU No.13 Thn 1998 ttg Kesejahteraan Lanjut Usia 2 UU No. 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah 3 UU No. 33 Thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 4 UU No.11 Thn 2009 ttg Kesejahteraan Sosial 5 PP No. 43 Thn 2004 ttg Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia 6 KEPMENSOS No. 50/HUK/2004 ttg Peubahan KEPMENKESOS No. 193/MENKESOS/III/2003 ttg Standarisasi Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia 7 KEPMENSOS RI No. 59/HUK/2004 ttg Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen Sosial Keterkaitan 1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain 2 SOP Internal Peringatan : Hambatan dapat saja terjadi : 1 Ada Kegiatan Insendental yg menyebabkan bimbingan tidak dapat dilaksanakan

NO

Urutan Kegiatan

1 Penyusunan jadwal Kegiatan a. Jadwal Hari /tgl/bln Kegiatan b. Menentukan Tujuan Rekreasi c. Menentukan Pendamping/petugas penyiapan kendaraan, dan konsumsi

Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Terlatih

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer 3 Sound System/Pegeras Suara 4 Game/ alat permainan Pencatatan dan Pendataan

Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2 Mulai

2 Konfirmasi dengan Kasi hari/tgl/bln kegiatan, tujuan dan pendamping

Proses

3 Konfirmasi dengan atasan/kepala tentang penetapan ditandatangani oleh kepala

Keputusa

4 Penyiapan kendaraan, sarana dan prasarana

5 Inventarisir peserta bimbingan (Kelayan) & Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rekreasi

Proses/pelaksanaan

Proses/pelaksanaan

Mutu Baku Persy/Klp Waktu Output Pendamping 30 menit Jadwal bimbingan ditetapkan

Pendamping 5 menit

Jadwal Disetujui

Jadwal diproses

Jadwal Disetujui

5 menit


Tertibnya bimbingan

Jadwal dinaikkan

Kelayan Sehat

10 menit

Ket.

NO

Urutan Kegiatan

6 Pelaksanaan rekreasi sesuai dengan jadwal dapat berjalan lancar 7 Pengambilan gambar/foto tuntuk dokumentasi


Proses/pelaksanaan

Selesai

Persy/Klp

Mutu Baku Waktu

Bimbingan 2 jam dilaksanakan

Output Kelayan Sehat

Ket.

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

PSTW "Puspakarma" Mataram

Nomor SOP

: 10.2.02/2010

Tanggal Pembuatan

: 19 Desember 2008

Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Kegiatan Case Confrence (study Kasus)

Dasar Hukum : 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi

Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, kerampil, dan Inovatif. pendidikan serendah-rendahnya SMA sederajat yang berbasiskan pendidikan Sosial.

Manusia (HAM); 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan LU; 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif. pendidikan

Sosial; 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

serendah-rendahnya diploma dengan jurusan: Pekerja Sosial, Psikologi, Sosiologi,

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Kesejahteraan Sosial dan disiplin ilmu lainnya yang serumpun dengan bidang Sosial.

12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 5 PP Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia; 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) 7 KEPMENSOS RI No 59/HUK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen social.. 8 KEPMENSOS RI No 59/HUK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen social.. 9 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1 SOP yang dilaksanakan sangat terkait dengan instansi

1 Komputer 2 Alat Tulis Kantor

pemerintah dan lembaga sosial masyarakat lainnya

3 Kendaraan roda 2 dan roda 4 Peringatan :


1. Pejabat Ahli dapat tidak ada di tempat

1 Kegiatan administrasi didukung oleh kegiatan Tata Usaha.

2. Kurangnya tenaga ahli sebagai pembahas kasus.

2 Bahan siding dan pelaporan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional yang ada.

N o 1

1.

Pelaksanaan

Aktivitas 2

Pelaksana 1

a. Ksus yang timbul akan dilaporkan oleh Pengasuh/Pendamping/ RT/Perawat kepada Peksos

Mulai

Analisa kasus

b. Peksosmengipentarisir semua kasus yang timbul untuk dikaji dan dianalisa (Case record)

3

Pelaksana 2

Pessyaratan / 4 Tugas Pokok Pejabat Fungsional Pekerja Sosial

Dasar Baku Waktu Output 5 6 20menit

Adanya kerjasama yang baik dengan seluruh bidang yang terkait.

Ket.

7

2 Kegiatan Administrasi a. Kasus yang dianggap dan berat ditetapkan dan dibuatkan Study Kasusnya. b. Mempersiapkan undangan, nara sumber jadwal kegiatan dan tempat pelaksanaan

3 Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dengan menghasilkan beberapa alternatif pemecahan untuk ditindak lanjuti

Kegiatan Administrasi yang dilaksanakan oleh Peksos dalam melaksanakan tugas rutinnya

Semuan masalah klayan dapat dikaji dan dianalisa untuk dipecahkan agar LU dapat bahagia dalam mengisi hari tuanya

Kegiatan dihadiri oleh

Kasus Lanjut Usia dapat dipecahkan dan ditindak lanjuti.

persiapan

keputusan

Peksos, Kepala Panti, Pejabat Struktural dan Narasumber lainnya seperti Psikolog, perawat, dll.

4 Pelaporan dan Dokumentasi

Kegiatan Tertib Administrasi

Hasil kegiatan case Conference ditindak lanjuti dan dibuatkan Laporan sebagai bahan pertanggaung jawaban

Dokumentasi

Tersedianya laporan kegiatan yang tersimpan rapi sebagai arsip

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

PSTW "Puspakarma" Mataram

Nomor SOP

: 10.2.01/2010

Tanggal Pembuatan

: 19 Desember 2008

Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Kegiatan Konseling dan Case Record

Dasar Hukum : 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi

Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, kerampil, dan Inovatif.

pendidikan serendah-rendahnya SMA sederajat yang berbasiskan pendidikan Sosial.

Manusia (HAM); 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan LU; 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif. pendidikan serendah-rendahnya diploma dengan jurusan: Pekerja Sosial, Psikologi,

Sosial; 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Sosiologi, Kesejahteraan Sosial dan disiplin ilmu lainnya yang serumpun dengan bidang

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Sosial.

12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 5 PP Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia; 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) 7 KEPMENSOS RI No 59/HUK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen social.. 8 KEPMENSOS RI No 59/HUK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen social.. 9 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Keterkaitan


1 SOP yang dilaksanakan sangat terkait dengan instansi

1 Komputer 2 Alat Tulis Kantor

pemerintah dan lembaga sosial masyarakat lainnya

3 Kendaraan roda 2 dan roda 4 Peringatan :


1. Pejabat Ahli dapat tidak ada di tempat

1 Kegiatan administrasi didukung oleh kegiatan Tata Usaha.

2. Kurangnya tenaga ahli sebagai pembahas kasus.

2 Bahan siding dan pelaporan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional yang ada.

N o 1

1.

Aktivitas 2

Pelaksanaan

Pelaksana 1

Pengamatan, dan Pengkajian

a. Ksus yang timbul dilaporkan oleh Pengasuh/Pendamping/ RT/Perawat kepada Peksos

3

Pelaksana 2

Pessyaratan / 4

Dasar Baku Waktu Output 5 6

Tugas Pokok Pejabat Fungsional Pekerja Sosial

persiapan

b. Peksos melakukan pengamatan dan observasi kepada Lanjut Usia dan Lingkungannya

Page 5 of 8

20menit

Adanya kerjasama yang baik dengan seluruh bidang yang terkait.

Ket.

7

N o

Aktivitas

2 Kegiatan Konseling a. Peksos memanggil Klayan LU yang memiliki masalah untuk diberikan bimbingan dan motivasi. b. Peksos memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah. c. Alternatif yang terbaik berdasarkan kesepakatan dipakai untuk penanganan maslah Klayan LU.

3 Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Setiap pelaksanaan Konseling selalu dicatat pada File klayan dalam bentuk Kases Study, Riwayat Kasus selama klayan tinggal didalam PSTW

Pelaksanaan

Pelaksana 1

Pelaksana 2

Pessyaratan /

Peksos harus memiliki keahlian dalam pemacahan masalah.

keputusan

Kegiatan Tertib Administrasi Dokumentasi

Page 6 of 8

Dasar Baku Waktu Output

Semuan masalah klayan dapat dikaji dan dianalisa untuk dipecahkan agar LU dapat bahagia dalam mengisi hari tuanya

Kasus Lanjut Usia dapat dipecahkan dan ditindak lanjuti.

Ket.

Page 7 of 8

Page 8 of 8

Nomor SOP

: 10.2.03/2010


PENYANTUNAN DAN PENYALURAN

Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Pelayanan Pangan ( Makan Minum)




Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII Gizi 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan,


Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya S1 Terlatih

Kesejahteraan Lanjut Usia 6 KEPMENSOS No. 50/HUK/2004 ttg Peubahan KEPMENKESOS No. 193/MENKESOS/III/2003 ttg Standarisasi Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia 7 KEPMENSOS RI No. 59/HUK/2004 ttg Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen Sosial Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer 3 Bahan Makanan 4 Perlengkapan Dapur, dll Pencatatan dan Pendataan

1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain 2 SOP Internal Peringatan :

1 Petugas Ahli Gizi Melakukan pemantauan pada saat lansia makan mencatat hasil 2 Petugas selalu memantau kebersihan dapur

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Anggaran yang sering terlambat cair 2 Kecilnya anggaran makan minum yang ada pada DIPA

NO

Urutan Kegiatan


1 Ahli Gizi menyusun Daftar Menu yang sesuai dengan kebutuhan Gizi bagi Lanjut Usia.

Mutu Baku Persy/Klp Waktu Pembimbing 30 menit

proses

ditetapkan sebagai Daftar Menu Panti dalam

siklus menu

5 menit

yang telah

3 Seksi Penyantunan mengadakan penawaran kepada

Keputus

pihak Ketiga untuk pengadaan Bahan Pangan. proses

proses menjadi makanan oleh Ahli masak 5 Pemeriksa Barang selalu memonitoring setiap pihak ketiga mengadakan bahan makanan.

Pelaksanaan sesuai aturan

melaksanakan pemberian pelayanan Pangan

Ketiga mengadakan Bahan Pangan untuk di

Makanan yang bergizi

Mulai

2 Daftar menu yang telah dibuat disetujui untuk

4 Setelah Kontrak Kerja disepakati maka Pihak

Output

Dokumentasi

tertib adminis 1 jam trasi.

ditetapkan

dikerjakan

makanan yang baik

masak

dan sehat

tugas pemeriksa

Page 1 of 16

1 jam

oleh ahli

10 menit

barang yang sesuai dengan

Ket.

NO

Urutan Kegiatan


6 Ahli Gizi Memantau Tukang masak setiap

Persy/Klp siklus menu

Pengolahan makanan sesuai daftar

Mutu Baku Waktu 5 jam

Output Kelien Sehat

barang

pesenan

kegiatan dapur30 menit

klayan sehat

menu dan ditambah dengan pemberian makanan tambahan seperti Snack dan susu a.

Snack 3 kali seminggu

b.

susu 1 kali semingu

c.

buah setiap hari

Selesai

Page 2 of 16

Ket.

Nomor SOP

: 10.2.04/2010



Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Pengadaan dan Pemberian Sandang (pakaian)




Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SMA 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan,


4 UU No.11 Thn 2009 ttg Kesejahteraan Sosial 5 PP No. 43 Thn 2004 ttg Pelaksanaan Upaya Peningkatan

Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya S1 Terlatih


Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer 3 Bahan Pakaian 4 Perlengkapan Shallat, dll Pencatatan dan Pendataan


1 Petugas mencatat nama dan melakukan pengukuran pakaian

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Anggaran Makan minum belum bisa dicairkan 2 Kurangnya anggaran makan minum kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan permakanan 3 menu yang disediakan tidak cocok dengan selera klien

NO

Urutan Kegiatan

1 Petugas melakukan penunjukan langsung dan menyediakan peralatan Ibadah : a.

Sajadah

b

Peci

c

Jilbab

d

Mukena

e

alas kaki

f

Pakaian Muslim

2 Pemborong membuat dokumen pengadaan dan negosiasi harga


Tim

Mulai

sesuai dengan kondisi kelayan

30 menit

Output Siklus Menu

Pengadaan

harga sesuai 2 hari

proses

Dokumen

DPA

3 Dokumen pengadaan dinaikkan ke kepala

4 Pemborong melakukan pengukuran pakaian

Mutu Baku Persy/Klp Waktu

Keputus

proses

Page 3 of 16

Dokumen

15 menit

dinaikkan kelayan

Dokumen Disetujui

3 jam

ukuran yg sesuai

Ket.

NO

Urutan Kegiatan

5 Pemborong menyerahkan barang ke petugas serta diperiksa 6 Petugas dapat menyerahkan pakaian dan peralatan ibadah kepada kelayan

Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2 proses

Selesai

Page 4 of 16

Persy/Klp

Mutu Baku Waktu

tim pemeriksa

30 menit

pakaian

5 jam

dibagikan

Output barang sesuai terbagi rata

Ket.

Nomor SOP

: 10.2.05/2010



Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Pemanggilan Pemulangan




Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya


SMA dan terlatih 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII / S1 Kesejahteraan sosial dan Terlatih



Hambatan dapat saja terjadi : 1 Anggaran Makan minum belum bisa dicairkan 2 Kurangnya anggaran makan minum kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan permakanan 3 menu yang disediakan tidak cocok dengan selera klien

NO

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer 3 Bahan Pakaian 4 Perlengkapan Shallat, dll

Urutan Kegiatan

1 Petugas mencatat nama dan melakukan pengukuran pakaian


1 Petugas melakukan pencatatan kelien yang akan pulang kampung dan daerah tujuan

Mulai

2 Petugas menggolongkan kelien sesuai dengan daerah tujuan dan menentukan hari/tgl pemulangan dan penjemputan a

Lombok Barat / Kota Mataaram

b

Lombok Tengah

c

Lombok Utara

d

Lombok Timur

proses

Persy/Klp

Mutu Baku Waktu

Output

kelien sehat

30 menit

data

derah tujuan

2 hari

data yg falid

3 Daftar nama kelien dan penggolongan sesuai

Keputu

daerah tujuan di ajukan ke kepala 4 Pemulangan dan penjemputan dapat dilakukan sesuai dengan data dan jadwal yang ditentukan

proses

Selesai

data

15 menit

dinaikkan Kelien

daftar nama Disetujui

3 jam

ukuran yg sesuai

puan, Kecakapan,

rendah-rendahnya

puan, Kecakapan,

rendah-rendahnya DIII

pengukuran pakaian

Ket.

Nomor SOP

: 10.2.06/2010



Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Kegiatan Penyaluran


Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan


dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SMA dan terlatih


2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII / S1 Kesejahteraan sosial dan Terlatih





Hambatan dapat saja terjadi : 1 Lokasi tempat tinggal keluarga yang sulit dijangkau 2 Faktor Cuaca yang buruk

NO

1 kain kafan dan perlengkapannya 2 keranda 3 Mobil Ambulance

Urutan Kegiatan

1 1 Pekerja Sosial membuat Dunia Acara Kematian apabila Klayan mininggal dunia, 2 Bila klayan disalurkan kepada keluarganya maka dibuatkan Berita Acara Pemutusan Kontrak Pelayanan.


Mutu Baku Waktu

Persy/Klp

Output

1 Seksi Penyantunan dan Penyaluran bersama Peksos membahas masalah klayan yang akan disalurkan ( Terminasi)

Seksi dan Mulai

a. Klayan yang akan dikembalikan ke keluarga

30 menit

Penyaluran dapat

peksos meng

dilaksanakan

kaji dan analisa

dengan baik

Kepala Panti 10 menit

Dapat diambil

membuat

keputusan yang

kebijakan

tepat

koordinasi

keluarga klayan

b.Klayan yang meninggal dunia 2 Hasil pembahasan dilaporkan kepada Kepala Panti untuk ditindak lanjuti 3 Petugas meleksanakan kegiatan Home Visit untuk menghu menginformasikan kepada keluarga

Keput proses

Ket.

siap menerima 4 Penyaluran dilaksnakan : a.Bagi Klayan yang dianggap telah berdaya maka klayan dikembalikan kepada keluarganya b. Bagi klayan yang meninggal dunia maka :

Selesai

semua staf bekerja

2 jam

klayan dapat kumpul dengan

Jenazah dapa ditkekebumikan didesanya, dan

keluarganya dan

yang tidak memiliki keluarga dimakamkan di

tenang di alam baka

kuburan milik Panti

Nomor SOP

: 10.2.07/2010



Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Pelayanan Kesehatan




Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII /


S1 Keperawatan 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya S1


Peralatan / Perlengkapan 1 Peralatan Medis 2 Obat-obatan 3 Mobil Ambulance Pencatatan dan Pendataan

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Kurangnya Persediaan Obat-obatan 2 Peralatan medis kurang memadai 3 Perawat tidak ada ditempat

NO

Urutan Kegiatan

1 Kelayan melaporkan keadaannya yang sakit


kelayan

Mulai

penyakit yang diderita serta memantau

Output

15 menit

pengobatan

3 hari

tidak ada

sakit

2 perawat melakukan pemeriksaan kesehatan dan diberikan obat-obatan yang sesuai dengan


pengobatan

perubahan

proses

perkembangan kesehatan kelayan 3 Apabila kelayan tidak dapat sembuh dengan tinda kan pertama yang dilakukan perawat maka Perlu dilakukan rujukan ke Rumah Sakit

proses

4 Perawat secara langsung melaporkan kondisi dan rujukan kelayan sakit kepada Kasie dan

Keputus

Kesie mengimpormasikan Kepada kepala untuk disetujui bahwa kelayan sakit dirujuk ke Rumah sakit

Page 11 of 16

kelayan blm ada perubahan

15 menit

laporan

15 menit

diterima

kelayan masih sakit

rujukan dilakukan

Ket.

NO

Urutan Kegiatan

5 Perawa menyiapkan perlengkapan rujukan dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit


persiapan

proses

perawat melaporkan kepada atasan dan


rujukan

6 dari hasil rujukan dan apabila kelayan sakit dinyatakan dokter perlu rawat inap maka

Persy/Klp

Persiapan

Output dirujuk kerumah sakit

2 jam

rawat inap

3 jam

kelayan dibawa

rawat inap

proses

mengurus keperluan seperti : a

membuat petugas jaga

c

menyiapkan perlengkapan

d

dll

6 Apabila kelayan dinyatakan dokter boleh sibawa pulang maka perawat langsung membawa kelayan sakit pulang dan melanjutkan perawatan

persiapan membawa

proses

pulang

pulang

di klinik panti 7 perawat melakukan pemantauan kesembuhan kelayan dan selesai

kelayan sembuh 3 jam

proses

kelayan dapat beraktifitas kembali

Selesai

Page 12 of 16

Ket.

Nomor SOP

: 10.2.08/2010



Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Perawatan Kebersihan diri




Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII / S1 Keperawatan 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan,


Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya S1


Peralatan / Perlengkapan 1 Peralatan Medis 2 Obat-obatan



Hambatan dapat saja terjadi : 1 Kurangnya Persediaan Obat-obatan 2 Peralatan medis kurang memadai 3 Perawat tidak ada ditempat

NO

Urutan Kegiatan

1 Petugas mencatat dan membuat usulan pembelian alat kebersihan diri seperti : a

Sabun Mandi

b

Pasta Gigi/Odol

c

Sikat Gigi

d

Sampho

e

Sabun Cuci

2 Usulan tersebut dikonfirmasi ke atasan(Kasie) dan diparaf/ditandatangani


dilaksanakan penyediaan

Konfirmasi

Page 13 of 16

15 menit

5 menit

Usulan Keputus

Dokumentasi

Output

Kelayan

proses

ditandatangani oleh kepala

4 usulan dikembalikan untuk digandakan dan

kebutuhan

Mulai

3 Usulan tersebut dinaikkan ke kepala dan


usulan di

setujui 10 menit

nikkan

arsiparis

usulan di

usulan di setujui

5 menit

arsiparis sesuai

Ket.

NO

Urutan Kegiatan


Persy/Klp

Mutu Baku Waktu

Output prosedur

5 Petugas melakukan Penyediaan alat kesehatan sesuai dengan usulan penyediaan 6 Alat kesehatan dibagikan kepada Kelayan dan selesai

proses

Selesai

Page 14 of 16

penyediaan

3 jam

alat kbrsihan

dilakukan

diap

alat kesehatan1 jam

kelayan Sehat

dibagikan

Ket.

Nomor SOP

: 10.2.09/2010



Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Rekreasi PHLU




Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya DIII 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan,


4 UU No.11 Thn 2009 ttg Kesejahteraan Sosial 5 PP No. 43 Thn 2004 ttg Pelaksanaan Upaya Peningkatan

Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Terlatih

Kesejahteraan Lanjut Usia 6 KEPMENSOS No. 50/HUK/2004 ttg Peubahan KEPMENKESOS No. 193/MENKESOS/III/2003 ttg Standarisasi Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia 7 KEPMENSOS RI No. 59/HUK/2004 ttg Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen Sosial Keterkaitan 1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain 2 SOP Internal

Peringatan :

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kantor 2 Komputer 3 Sound System/Pegeras Suara 4 Game/ alat permainan 5 Kendaraan Pencatatan dan Pendataan

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Ada Kegiatan Insendental yg menyebabkan bimbingan tidak dapat dilaksanakan

NO

Urutan Kegiatan

1 Penyusunan jadwal Kegiatan a. Jadwal Hari /tgl/bln Kegiatan


Persy/Klp

Mutu Baku Waktu

Pendamping 30 menit

Mulai

Output Jadwal bimbingan

b. Menentukan Tujuan Rekreasi

ditetapkan

c. Menentukan Pendamping/petugas penyiapan kendaraan, dan konsumsi 2 Konfirmasi dengan Kasi

Proses

hari/tgl/bln kegiatan, tujuan dan pendamping 3 Konfirmasi dengan atasan/kepala tentang

Keputusa

penetapan ditandatangani oleh kepala 4 Penyiapan kendaraan, sarana dan prasarana

5 Inventarisir peserta bimbingan (kelayan) & Menyiapkan sarana dan prasarana untuk

Proses/pelaksanaan

Proses/pelaksanaan

pelaksanaan rekreasi

Page 15 of 16

Pendamping 5 menit

Jadwal Disetujui

Jadwal

5 menit

Jadwal

diproses

Disetujui

Penggandaa 30 menit n

Tertibnya

Jadwal

Kelayan Sehat

dinaikkan

10 menit

bimbingan

Ket.

NO

Urutan Kegiatan

6 Pelaksanaan rekreasi sesuai dengan jadwal dapat berjalan lancar 7 Pengambilan gambar/foto tuntuk dokumentasi


Proses/pelaksanaan

Selesai

Page 16 of 16

Persy/Klp Bimbingan dilaksanakan


Output Kelayan Sehat

Ket.

Nomor SOP

: 10.2.10/2010


PSTW "PUSPAKARMA" MATARAM

Tanggal Revisi

: 17 Mei 2010

Tanggal Evektif

: 1 Juni 2010

Disahkan Oleh


Nama SOP

Pelayanan Lanjut Usia terlantar di PSTW”Puspakarma” Mataram

Dasar Hukum : 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM); 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan LU; 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, kerampil, dan Inovatif. pendidikan serendah-rendahnya SMA sederajat yang berbasiskan pendidikan Sosial. 2 Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif. pendidikan serendah-rendahnya diploma dengan jurusan: Pekerja Sosial, Psikologi, Sosiologi, Kesejahteraan Sosial dan disiplin ilmu lainnya yang serumpun dengan bidang Sosial.

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 5 PP Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia; 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO); 8 Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 9 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah; 10 KEPMENSOS RI No 59/HUK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Departemen social.. 11 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 141/ HUK/ 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2010. 12 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center 13 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 14 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Keterkaitan ## SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain 2 SOP Internal Peringatan :

Peralatan / Perlengkapan 1 Komputer 2 Alat Tulis Kantor 3 Kendaraan roda 2 dan roda 4 Pencatatan dan Pendataan

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Petugas Bimbingan berhalangan hadir 2 Ada Kegiatan Insendental yg menyebabkan bimbingan

1 Sub Bag TU menerima dan mencatat surat-surat masuk kemudian dilanjutkan ke Kepala

tidak dapat dilaksanakan 3 Sarana dan Prasara Rusak dan Pemadaman Listrik Oleh PLN

2 Kepala Panti mendisposisi surat-surat tersebut kepada: Sub Bag TU, Seksi dan Pekerja

Panti, untuk didisposisikan ke Tehnis dan Peksos.

Sosial

N o 1

Aktivitas 2

1. Tahap Penerimaan Calon Klayan Lanjut Usia. a. Penyuluhan tentang Pelayanan PSTW 1) Penetapan jadwal, Lokas, dan Penetapan Petugas Penyuluh

Pelaksanaan

Pelaksana 1

3

Pelaksana 2

Pessyaratan / 4

Tugas PSTW

Mulai

TU.Peksos,/

Dasar Baku Waktu Output 5 6 0

20menit

Kegiatan dapat direncana dengan Penyuluhan baik

SeksiPenyant.

persiapan

2) Koordinasi dengan Dinsos Kab./Kota, Desa/Kelurahan.

proses

Panti mengirim jadwal kegiatan penyuluhan

3) Pelaksanaan kegiatan

Kades/Kadus,

penyuluhan Sosial (Ceramah Penyabaran Liflet PSTW)

Toga/Toma.PSM,

proses

30menit

Surat dan jadwal kegiatan penyuluhan diterima di Desa

3 jam

Terjalin hub.dengan mitra kerja di lapangan (PSM,KT,Orsos) dan diperoleh data yang akurat tentang LU terlantar.

2 jam

Klayan yang akan

Karang Taruna

b. Kegiatan Seleksi

Peksos, Perawat,

1. Seleksi calon klayan

Psikolog melaksanakan

mendapat pelayanan di panti

seleksi dilapangan

sesuai dengan sasaran

( Persyaratan Fisik/

keputusan

Administrasi, Kondisi

garapan.

awal calon klayan dll) 2. Registrasi,

Pengkajian dilaksanakan

Pencatatan Kondisi

oleh Seksi Penyant dan

awal, Buku Induk.File Klayan. Dokumentasi

Dokumentasi

(pemberian perlengka-

Klayan menerima kontrak pelayanan dari PSTW

Peksos

3.Pengasramaan/Penem patan di wisma Panti

30 menit

Peksos menempatkan klayan di wisma

15 Menit

Klayan LU mulai tinggal dengan nyaman di wisma panti PSTW

Pemberian motivasi

30 Menit

Klayan dapat tenang tinggal di dalam PSTW

Peksos dan Seksi melakukan pengkajian kebutuhan klayan

45 Menit

Dapat diketahui latar belakang masalah klayan baik Ekonomi Keluarga, Mental maupun Sosial.

Seksi Penyantunan

3x1 hari selama

Terpenuhinya kebutuhan

proses

memenuhi kebutuhan klayan

di Panti

sandang dan pangan klayan selama mendapat

keputusan

Petugas Perawat melaksanakan pemeriksaan kesehatan setiap hari.

proses

pan tidur) 4) Masa Orientasi ( Pengenalan lingkungan, program panti, hubungan dengan

kepada klayan LU

proses

penghuni panti lainnya. c. Pemberian Pelayanan 1. Asesment, Pengamatan, pengkajian dan pemahaman kebutuhan dasar klayan,melalui kegiatan wawancara dan pencatatan.

keputusan

2. Pemberian pelayanan Kebutuhan dasar klayan seperti Makan Minum, Susu, Buah, pakaian, alat kebersihan diri, dll.

3. Pelayanan Kesehatan seperti Obat obatan, Vitamin, pemeriksaan medis, sampai dengan mendapat rujukan ke Puskesmas/Rumah Sakit.

4. Bimbingan Agama

Kegiatan Pengajian rutin di laksanakan di Masjid PSTW setiap jumat.

Pengajian, Yasinan, Peringatan Hari Besar Keagamaan dll.

proses

30 menit Kondisi kesehatan klayan setiap klayan terkontrol dengan baik.

2 jam

Klayan mendapatkan siraman Rohani Pelayanan Mental dan Sosial, melalui Bimbingan Sosial tentang Etika perilaku, Kebersihan diri, Kewirausahaan dll

Ket.

7

N o

Aktivitas 5. Pelayanan Mental dan Sosial, melalui Bimbingan Sosial tentang Etika perilaku, Kebersihan diri, Kewirausahaan dll

Pelaksanaan

Pelaksana 1

Pelaksana 2 proses

6. Bimbingan Keterampilan berusaha, Pembuatan Telur Asin, Kerupuk, Prosesing Makanan dll.

proses 7. Kegiatan Rekreasional, untuk mengisi waktu luang, Rekreasi, Lomba lomba antar klayan, Out Bond ringan, Kuis dll.

proses

8. Konseling Membantu klayan LU dalam pemecahan masalah pribadinya yang muncul selama mendapat pelayanan di dalam Panti.

keputusan

9. Case Conference Proses kegiatan Pemecahan masalah klayan yang lebih kompleks. ( Dengan tahapan, Penyusunan Proposal kegiatan seperti Case Study, Penetapan nara sumber pembahas kasus, Honor, penyusunan jadwal kegiatan, Undangan sampai dengan Pelaksanaan dan pelaporan.

Pessyaratan /

Peksos dan Seksi Bimb.Ketrampilan melaksanakan kegiatan 3xseminggu

Dasar Baku Waktu Output 2 jam

Terbentuknya sikap mental social yang baik pada diri klayan

Seksi Bim.Ket bersama Instruktur melaksanakan kegiatan 2x seminggu

3 jam

Klayan Lanjut Usia memiliki jiwa dan keterampilan berwirausaha

Peksos melaksanakan kegiatan rekreasional sesuai jadwal yang telah ditetapkan

2 jam

Klayan Lanjut Usia merasa gembira dan terhibur serta betah tinggal di PSTW

Peksos memberikan bimbingan dan motivasi kepada klayan yang memiliki masalah pribadi

1-3 jam

Peksos bersama Seksi melaksanakan kegiatan pembahasan kasus klayan yang dianggp berat.

3 jam

Masalah klayan dapat terpecahkan.

Kasus klayan dapat teratasi untuk ditindak lanjuti.

keputusan

d) Kegiatan Penyaluran dan Terminasi

Seksi Penyant./Penyaluran bersama Peksos melaksanakan Home Visit (kunjungan rumah keluarga)

1. Penyaluran dilaksanakan kepada Klayan LU yang dianggap telah berdaya ( Mental, Sosial dan Jiwa Kewirausahaannya.)

2 jam

keputusan

2. Terminasi dilaksanakan apabila Klayan Lanjut Usia meninggal Dunia Selesai

Seksi Penyant./Penyaluran dan seluruh Karyawan PSTW melaksanakan pemakaman.

3 jam

Apabila Kondisi social dan ekonomi keluarga klayan telah siap menerima maka klayan dapat disalurkan kembali kepada keluarganya. Dan ditindak lanjuti dengan kegiatan Bimbingan Lanjut

Klayan dapat dimakamkan dengan tenang dan diterima disisi Tuhan . Amin

Ket.

Nomor SOP Tanggal Pembuatan DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tanggal Revisi

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tanggal Evektif

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

Disahkan Oleh

TATA USAHA

Nama SOP

Dasar Hukum : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

DPA Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3 Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 4 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Akuntansi Terlatih 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya S1

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah; 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer/laptop


Pencatatan dan Pendataan 1 Sub Bag TU menerima dan mencatat surat-surat masuk kemudian dilanjutkan ke Kepala Panti 2 Kepala Panti mendisposisi surat-surat tersebut kepada: Sub Bag TU, Seksi dan Pekerja Sosial

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat 2 Laptop ada gangguan

NO

Urutan Kegiatan


1 Perencanaan Semua Seksi dan Pekerja Sosial Menyusun Daftar

Persy/Klp Standar Harga


Output kebutuhan terdaftar

Mulai

Kebutuhan 2 Pengumpulan data kebutuhan dan Kegiatan a. Pengumpulan Daftar Kebutuhan dari semua Seksi dan Peksos

daftar

proses TU

15 menit

Terkumpul

16 jam

Dokumen

kebutuhan

b. Menyusun Kegiatan 3 Penyusunan RKA Memasukkan Semua Daftar Kebutuhan dan Kegiatan Pada SIMDA Sesuai Kode Rekening yang telah

daftar proses TU/keu

kebutuhan

RKA

ditetapkan 4 Mencetak RKA untuk di periksa dan diteliti serta

daftar

disahkan oleh:

180 menit

kebutuhan

a. Kepala Panti

disetujui

Keputusan

b. Tim Anggaran 5 Pembuatan DPA/pencetakan serta penggandaan

Proses

Page 1 of 24

RKA

Dokumen

120 menit

Ket.

NO

Urutan Kegiatan


6 Pengesahan Penandatanganan DPA a

Kepala Biro Keuangan

b

Tim Anggaran

7 Menggandakan dan dibagikan ke Seksi dan Peksos untuk dilaksanakan semua kegiatan yang ada

Keputusan

Dokumentasi

pada DPA serta arsip Selesai

Page 2 of 24

Persy/Klp

Mutu Baku Waktu

Output

dokumen

180 menit

Dokumen

disetujui

pelaksanaan

dikeluarkan

30 menit

kegiatan terlakasna

Ket.

Page 3 of 24

Page 4 of 24

Nomor SOP Tanggal Pembuatan DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

TATA USAHA

Tanggal Revisi Tanggal Evektif Disahkan Oleh Nama SOP

SPP UP dan SPM UP

Dasar Hukum : 1 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7


Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas


Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

2 Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak


Pensiun Dan Kenaikan Pangkat Pengabdian

3 Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2008 Tentang

Terlatih

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pada Inspektorat Bapeda Dan Lembaga Teknis Daerah Prov. NTB Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer 3 Sound System/Pegeras Suara 4 Game/ alat permainan Pencatatan dan Pendataan


1 Sub Bag TU menerima dan mencatat surat-surat masuk kemudian dilanjutkan ke Kepala Panti 2 Kepala Panti mendisposisi surat-surat tersebut kepada: Sub Bag TU, Seksi dan Pekerja Sosial

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat 2 Administrasi dari lembaga perujuk tidak lengkap

NO

Urutan Kegiatan

1 Terima SPD dan SP2D

2 Pembuatan SPP UP sesuai dengan nilai SPD

3 SPP UP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK 3 SPP UP di Perivikasi dan Pembuatan SPM UP

4 SPM UP dinaikkan ke kepala untuk mendapatkan persetujuan 5 SPP dan SPM digandakan dan diarsipkan

6 SPP UP dan SPM dikirim beserta Export SPM UP


Persy/Klp kebutuhan dinas

Mutu Baku Waktu 0

Output surat

SPP diproses

10 menit

SPP diferivikasi

Proses TU/keu

SPP diproses

5 menit

SPP setujui

Proses TU/keu

SPM. diproses

15 menit

SPP diperivikasi

Keputusan

SPM dinaikkan

15 menit

SPM disetujui

Dokumentasi

SPP,SPM disetujui

10 menit

SPP,SPM dikeluarkn

SPP,SPM dikirim

20 menit

SPP,SPM diterima

Proses TU/keu

Selesai

Page 5 of 24

Ket.

NO

Urutan Kegiatan


Page 6 of 24

Persy/Klp

Mutu Baku Waktu

Output

Ket.


TATA USAHA


SPP GU,TU,LS dan SPM UP,TU,LS

Dasar Hukum : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan


keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3 Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 4 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Akuntansi Terlatih 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya S1

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah; 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Keterkaitan




Hambatan dapat saja terjadi : 1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat 2 Laptop ada gangguan

NO

Urutan Kegiatan

1 Import /menerima SP2D

2 Pembuatan SPP GU dan LS sesuai dengan nilai SPJ

Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2 Mulai Proses TU/keu

Persy/Klp kebutuhan dinas


Output untuk masukkan SPJ

SPP diproses

10 menit

SPP diferivikasi

3 SPP GU dan LS ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK

Proses TU/keu

SPP diproses

5 menit

SPP setujui

3 SPP GU dan LS di Perivikasi dan Pembuatan SPM GU dan LS

Proses TU/keu

SPM. diproses

15 menit

SPP diperivikasi

Keputusan

SPM dinaikkan

15 menit

SPM disetujui

Dokumentasi

SPP,SPM disetujui

10 menit

SPP,SPM dikeluarkn

Proses

SPP,SPM dikirim

20 menit

SPP,SPM diterima

Selesai

SPP,SPM disetujui

3 hari

Dana dapat dicairkan

4 SPM GU dan LS dinaikkan ke kepala untuk mendapatkan persetujuan 5 SPP dan SPM digandakan dan diarsipkan

6 SPP GU dan LS, SPM GU dan LS dan disertakan SPJ GU,LS dikirim beserta Export SPM GU dan LS 7 Terima Draf SP2D dan Import SP2D

Page 7 of 24

Ket.

NO

Urutan Kegiatan


Page 8 of 24

Persy/Klp

Mutu Baku Waktu

Output

Ket.


TATA USAHA


Dasar Hukum : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2

SPJ dan SPP/SPM TU,GU, LS Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3

Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan

Akuntansi Terlatih 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan,

Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

4

Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya S1

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;

5

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Keterkaitan




Hambatan dapat saja terjadi : Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat Laptop ada gangguan

1 2

NO

Urutan Kegiatan

1 Import SP2D

2 Membuat Kwitansi Belanja sesuai dengan bon pembelian/belanja


Mutu Baku Persy/Klp Waktu kebutuhan 5 menit dinas

Output import

proses

bon pembelian

15 menit

kwutansi

3 Memasukkan semua Nilai Belanja sesuai nilai Kwitansi sebagai nilai SPJ

proses

SPJ

20

Pembukuan

4 Mencetak - BKU - Laporan SPJ Belanja - Laporan Bulanan DPA - Rincian Obyek - dll

proses

surat masuk

10 menit

diarahkan

SPJ. diproses

5 menit

disetujui

srt. diproses

5 menit

diarahkan

srt. diproses

10 menit

disetujui

5 SPJ diarahkan ke Kasubag TU untuk diparaf

proses

6 SPJ dinaikkan ke kepala untuk mendapatkan persetujuan - BKU - Laporan SPJ Belanja - Laporan Bulanan DPA - Rincian Obyek - dll

Keputusa

Page 9 of 24

Ket.

NO

Urutan Kegiatan

7 Pembuatan SPP GU dan LS sesuai dengan nilai SPJ

Pelaksana Pelaksana 1 Pelaksana 2 Proses TU/keu

Persy/Klp

Mutu Baku Waktu

Output

SPP diproses

10 menit

SPP diferivikasi

8 SPP GU dan LS ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK

Proses TU/keu

SPP diproses

5 menit

SPP setujui

9 SPP GU dan LS di Perivikasi dan Pembuatan SPM GU dan LS

Proses TU/keu

SPM. diproses

15 menit

SPP diperivikasi

Keputusa

SPM dinaikkan

15 menit

SPM disetujui

Dokumentasi

SPP,SPM disetujui

10 menit

SPP,SPM dikeluarkn

SPP,SPM dikirim

20 menit

SPP,SPM diterima

10 SPM GU dan LS dinaikkan ke kepala untuk mendapatkan persetujuan 11 SPJ, SPP dan SPM digandakan dan diarsipkan

12 SPP GU dan LS, SPM GU dan LS dan disertakan SPJ GU,LS dikirim beserta Export SPM GU dan LS

Selesai

Page 10 of 24

Ket.


TATA USAHA


Dasar Hukum : 1 Keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah Nomor dilingkungan pemerintah provinsi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7

3

Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Administrasi

47 tahun 2000 tentang pedoman tataa naskah dinas 2

Surat Masuk

Perkantoran 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan


dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Administrasi


Perkantoran

Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pada Inspektorat Bapeda Dan Lembaga Teknis

Daerah Prov. NTB Keterkaitan 1 SOP yang dilaksanakan sesuai denga prosedur yang berlaku 2

SOP Internal dan Administratif

Peringatan :

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer


1 2

Hambatan dapat saja terjadi : Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat Administrasi dari lembaga perujuk tidak lengkap

NO

Urutan Kegiatan

1 Surat Masuk Di diterima dan agendakan

2 Surat masuk diberikan lembar disposisi serta dinaikkan ke Kasubag TU 3 Surat dinaikkan ke Kepala untuk didisposisi

4 Surat diarahkan ke tujuan disposisi utk ditindak lanjuti 5 Proses Pembuatan Dokumentasi oleh Tata Usaha Untuk Pertanggung Jawaban Bukti

1 Sub Bag TU menerima dan mencatat surat-surat masuk kemudian dilanjutkan ke Kepala Panti 2 Kepala Panti mendisposisi surat-surat tersebut kepada: Sub Bag TU


Persy/Klp Kebutuhan

Mulai


panti

proses

Keputusan

Proses

Dokumentasi

Output tertib administrasi

surat masuk

10 menit

diarahkan

srt. diproses

15 menit

srt didisposisi

srt. diproses

5 menit

srt diarahkan

srt. diproses

10 menit

Surat diarsipakan

Administrasi Kepegawaian 6 dilaksanakan sesuai disposisi

sidposisi Selesai

Page 11 of 24

10 menit

Terlaksana suai disposisi

Ket.


TATA USAHA


Surat Keluar

Dasar Hukum : 1 Keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah Nomor


47 tahun 2000 tentang pedoman tataa naskah dinas

Administrasi Perkantoran 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan,

dilingkungan pemerintah provinsi

2

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7

3




Administrasi Perkantoran


Daerah Prov. NTB Keterkaitan


1 SOP yang dilaksanakan sesuai denga prosedur yang berlaku 2

SOP Internal dan Administratif

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan 1 Sub Bag TU mengagendakan surat keluar dan dikirim ke alamat yang dituju

Hambatan dapat saja terjadi : Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat Administrasi dari lembaga perujuk tidak lengkap

1 2

NO

Urutan Kegiatan


1 Pembuatan konsep surat keluar a. Balasan Surat masuk


Output

Surat masuk

15 menit

surat

surat masuk

10 menit

diarahkan

srt. diproses

15 menit

srt

Mulai

b. Surat tugas

2 Surat diparaf oleh kasubag TU/Kasie

3 Surat dinaikkan ke Kepala untuk disetujui / ditandatangani 4 Surat diagendakan

5 Surat di gandakan dan diarsipkan

proses

Keputusan

Proses Dokumentasi

disetujui srt. diproses

5 menit

diarahkan

srt. diproses

10 menit

tertib administrasi

6 Surat dikirim

Selesai

Page 12 of 24

didposisi

10 menit

Ket.


TATA USAHA


Cuti

Dasar Hukum : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentan Cuti Pegawai Negeri Sipil 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 3 Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pada Inspektorat Bapeda Dan Lembaga Teknis Daerah Prov. NTB


Keterkaitan 1 SOP yang dilaksanakan sesuai denga prosedur yang berlaku


2 SOP Internal Peringatan : Hambatan dapat saja terjadi : 1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat

NO

Urutan Kegiatan

1 Menerimaan permohonan cuti a. Cuti Tahunan b. Cuti Alasan Penting c Cuti Melahirkan d Sakit, dll

Pencatatan dan Pendataan 1 Sub Bag TU Mencatat hak cuti pegawai


Mutu Baku Persy/Klp Waktu Surat masuk 15 menit

Output surat

Mulai

2 Surat Permohonan Cuti diajukan ke Atasan Langsung

proses

Permohonan 10 menit Permohonan disetujui

3 Surat Permohonan Cuti dnaikkan ke kepala Untuk di ACC

Keputusan

ACC atasan 15 menit Permohonan langsung disetujui

4 Surat Permohonan Cuti dibuatkan Surat Pengantar untuk didisposisi dan dikirim kedinas 5 Surat Permohonan Cuti Diterima oleh TU dan Dicopy serta diberikan Ke Pemohon

Proses Dokumentasi Selesai

Page 13 of 24

srt. diproses

2 hari

disetujui Dinas

Surat 10 menit Cuti Permohonan dilaksanakan Cuti

Ket.

Page 14 of 24


TATA USAHA


Dasar Hukum : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat

Pensiun dan Kenaikan Pangkat Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA

Pegawai Negeri Sipil

2


Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Pensiun Dan Kenaikan Pangkat Pengabdian

3

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7



Terlatih


4


Daerah Prov. NTB Keterkaitan



Pencatatan dan Pendataan 1 Sub Bag TU menerima persyaratan usulan

Hambatan dapat saja terjadi : Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat

1

NO

Urutan Kegiatan

1 Kasubag TU melalui Kepegawaian mengimformasikan pengumpulan persyaratan 4 bln sebelum pensiun/ Kenaikan pangkat

Pelaksana 1

Pelaksana Pelaksana 2

Output

Mulai

2 Sub Bagian TU secara langsung mengimformasikan kepada pegawai yang akan pensiun/Kenaikan pangkat

proses

3 Sub Bagian TU menerima kelengkapan pengajuan pensiun/Kenaikan pangkat dari pegawai yang akan pensiun/Kenaikan pangkat

proses

4 Sub Bagian TUmembuatkan surat pengajuan Pensiun /Kenaikan pangkat dan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan

proses

5 Surat Pengajuan pensiun/Kenaikan pangkat yang telah dinaikkan untuk mendapatkan persetujuan kepala panti 6 Surat Pengajuan beserta kelengkapan di gandakan dikirim ke dinas 7 SK Pensiun/kenaikan pangkat diterima dari Dinas serta diberikan kepada yang bersangkutan

Mutu Baku Persy/Klp Waktu Surat masuk 5 menit

Keputusan

Dokumentasi

4 bln sblm pensiun persyaratan

surat diproses

Page 15 of 24

diarahkan

5 menit Persyaratan terkumpul

5 menit

surat dinaikkan

srt. diproses 15 menit

srt disetujui

srt. diproses didposisi

Selesai

5 menit

5 menit

diarahkan

10 menit surat terkirim

Ket.


TATA USAHA


Barang Masuk,Keluar dan Laporan Barang

Dasar Hukum : 1 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Pensiun Dan Kenaikan Pangkat Pengabdian 3 Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pada Inspektorat Bapeda Dan Lembaga Teknis Daerah Prov. NTB

Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer / Laptop

SLTA Terlatih 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Terlatih

## SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain 2 SOP Internal Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan 1 Sub Bag TU mencatat barang-barang Inventaris barang milik Daerah 2 Sub Bag Tu mencatat barang-barang Habis pakai

Hambatan dapat saja terjadi : 1 Bendahara Baraang tidak ada di tempat

NO

Urutan Kegiatan

1 Bendahara Barang membuat/menyiapkan buku barang masuk / keluar, barang yang dicatat dalam buku ini adalah baik itu barang habis pakai maupun barang inventaris


proses

3 dari hasil pencatatan buku barang masuk/keluar kemudian dibuatkan laporan-laporan untuk dikirim baik itu kedinas maupun ke Biro Umum Bagian Perlengkapan

proses

4 Laporan-laporan tersebut dnaikkan untuk mendaptkan Persetujuan

Keputusan

Dokumentasi

4 Laporan dikirim

Selesai

Page 16 of 24

Ket.

Persy/Klp

Waktu Output

Buku Folio

5 menit Buku Brg masuk/keluar

Mulai

2 Semua barang pembelian maupun barang hasil Pengadaan dicatat dalam buku barang masuk/keluar

3 Laporan-laporan digandakan dan dibuatkan pengantar

Mutu Baku

Buku Brg 5 menitPembukuaan Masuk/keluar Buku Brg 5 menit Laporan Masuk/keluar Barang

Laporan dinaikkan

5 menit laporan disetujui

lap. diproses 15 menit arsiparis

dikirim

20 menit sampai tujuan

Nomor SOP Tanggal Pembuatan DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tanggal Revisi

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tanggal Evektif

Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896

TATA USAHA

Disahkan Oleh Nama SOP

Pencatatan dan inventarisasi


Kualifikasi Pelaksanaan 1 Pelaksana 1 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya

Keterkaitan


SLTA Terlatih 2 Pelaksana 2 Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Keterampilan dan Inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Terlatih

## SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain 2 SOP Internal Peringatan :


Hambatan dapat saja terjadi : 1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat 2 Administrasi dari lembaga perujuk tidak lengkap

N O

Urutan Kegiatan

1 Melakukan pencatatan barang inventaris


Persy/Klp

Waktu Output

Surat masuk 5 menit

Mulai

2 Surat permohonan pengapusan / pelelangan Barang inventaris dibuatkan lampiran : a. Daftar barang yang akan dihapus b. Lampiran foto barang yang tidak layak pakai atau yang telah dimusnahkan

proses

3 Surat permohonan pengapusan / pelelangan beserta lampiran-lampiran dinaikkan ke kepala

4 Surat permohonan beserta lampiran-lampiran digandakan dan dikirim ke biro umum bagian perlengkapan

Mutu Baku

4 bln sblm pensiun

5 menit diarahkan

Keputusan

Srt ajukan

5 menit srt disetujui

Dokumentasi

surat dikirim

5 menit

Selesai

Page 17 of 24

surat terkirim

Ket.


TATA USAHA


Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4



Keterkaitan 1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain 2 SOP Internal

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer 3 Sound System/Pegeras Suara 4 Game/ alat permainan Pencatatan dan Pendataan 1 Sub Bag TU menerima dan mencatat surat-surat masuk kemudian dilanjutkan ke Kepala Panti 2 Kepala Panti mendisposisi surat-surat tersebut kepada: Sub Bag TU, Seksi dan Pekerja Sosial

Peringatan : Hambatan dapat saja terjadi : 1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat 2 Administrasi dari lembaga perujuk tidak lengkap

NO

Urutan Kegiatan

1 Tugas Pokok TU

Pelaksana 1

Pelaksana Pelaksana 2

Mulai

2 Mencatat usulan dari pemegang kendaraan seperti : a Mengecek keaktifan STNK b Perawatan dan service kendaraan

proses

3 Catatan usulan dinaikkan dan ditandatangani kepala

Keputusan

4 Usulan pemeliharaan dapat dilakukan/dilaksanakan

proses

Persy/Klp STNK

Mutu Baku Ket. Waktu Output 5 menit Program pemeliharaan

STNK 30 menit Kendaraan

5 Catatan usulan digandakan dan dimasukkan dalam kartu pemeliharaan barang

Dokumentasi

6 Perpanjangan STNK dan perawatan kendaraan selesai

Selesai

Page 18 of 24

Usulan dinaikkan10 menit

pemeliharaan dilaksanakan

Prpajgan STNK perawatan

usulan disetujui

3 jam pemeliharaan terlaksana

dokumentasi 5 menit Dokumen pemeliharaan tertata rapi pemeliharaan selesai

0

kendaraan menjadi baik

Page 19 of 24


TATA USAHA


Pencatatan dan inventarisasi



Keterkaitan 1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga Lain 2 SOP Internal

Peralatan / Perlengkapan 1 Alat Tulis Kanto 2 Komputer 3 Sound System/Pegeras Suara 4 Game/ alat permainan Pencatatan dan Pendataan 1 Sub Bag TU menerima dan mencatat surat-surat masuk kemudian dilanjutkan ke Kepala Panti 2 Kepala Panti mendisposisi surat-surat tersebut kepada: Sub Bag TU, Seksi dan Pekerja Sosial

Peringatan : Hambatan dapat saja terjadi : 1 Pejabat yang berwenang tidak ada di tempat

NO

Urutan Kegiatan

1 Mengambil blangko DP3 pada Dinas Sospencapil

2 Mengisi data pegawai pada DP3

Pelaksana 1

Pelaksana

Mulai

proses

6 DP3 digandakan, dan diarsipkan

7 DP3 dikirim kedinas

DP3 diproses

2 jam

Output blangko diterima

terisi desuai data pegawai Penilaian Pegawai

5 menit DP3 terkumpul

Keputusan

DP 3 dinaikkan

5 menit

DP3 disetujui

Dokumentasi

DP3 disetujui

15 menit

DP3 diarsipkan

DP3 dikirim

30 menit

DP3 diterima

Selesai

Page 20 of 24


DP3 diproses

proses

5 DP3 dinaikkan ke kepala untuk di tandatangani

Persy/Klp Blangko

data pegawai 5 menit

proses

3 Membagikan kepada Pejabat Struktural untuk penilaian masing-masing bawahan/stafnya 4 Mengumpulkan DP3 yang sudah dinilai pejabat struktural dan ditandatangani oleh pegawai bersangkutan

Pelaksana 2

Ket.

Page 21 of 24

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO); Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 141/ HUK/ 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Rencana Program, Kegiatan, da Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trau Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Dae Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlind Keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah Nomor 47 tahun 2000 tentang pedoman tata naskah dinas dilingkung

ah Pusat dan Pemerintah Daerah; h diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan

Tangga (PKDRT) ngan Orang (PTPPO);

an Belanja Negara; Barang / Jasa Instansi Pemerintah; g Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2010. an Rumah Perlindungan dan Trauma Center si dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. man tata naskah dinas dilingkungan pemerintah provinsi

ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

men Sosial Tahun 2010.

Tanggal Pembuatan : 19 Desember Tanggal Revisi : 17 Mei Tanggal Evektif : 1 Juni 2010

Recommend Documents