DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DAN KEJUANGAN
Nomor SOP
3.1.06/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember
Dasar Hukum : 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahan Lembaran Negara RI No. 4967). 3. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 4. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari – Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing/ Pimpinan Organisasi Internasional. 5. Surat Menteri/ Sekretaris Negara No: B-329/MSESNEG/8/74, tanggal 12 Agustus 1974, Perihal Pelimpahan Pimpinan Pengendalian Peringatan Hari Pahlawan. 6. Keputusan Menteri Sosial RI No : HUK.3-48/108, tahun 1975, tanggal 14 Juni 1975, tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember yang pertama kali dilaksanakan oleh Dep. Sosial RI. 7. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Sosial No. 11 tahun 1975, No. 6/U/1975, No. HUK – 3 – 1 – 26/ 56 tentang ziarah ke TMP/ MPN/ Museum ABRI/ Sipil bagi Pelajar dan Pramuka. 8.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Pendidikan minimal SLTA. 2
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/ Sosial Politik dan Hukum.
Keputusan Menteri Sosial RI No. 22/HUK/1997, tanggal 13 Mei 1997, tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data
Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Hambatan koordinasi. c. Hambatan Pembiayaan
Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No 1. 2.
Urutan Kegiatan Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajari dan mengkaji jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada Peringatan Hari Pahlawan.
3.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menyiapkan Draf Surat Keputusan tentang Kepanitiaan Peringatan Hari Pahlawan.
4.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempersiapkan keperluan rapat panitia Peringatan Hari Pahlawan.
5.
6.
Pelaksanaan rapat panitia Peringatan Hari Pahlawan dengan agenda susunan kepanitiaan. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menyiapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Kepanitiaan Peringatan Hari Pahlawan.
7.
SK Gubernur tentang Susunan Kepanitiaan Hari Pahlawan.
8.
Rapat masing – masing seksi kegiatan
9.
Pelaksana 1
Pelaksana Pelaksana 2
Persyt/Klkp Disposisi Surat
Mulai
Mutu Baku Waktu 10”
Output Disposisi Surat
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk
2 hari
Petunjuk/ Disposisi
Dokumen
1 Hari
Dokumen
Aturan / Dokumen
4 hari
Aturan/ dokumen
Draf dokumen
1 hari
Dokumen
Dokumen
1 hari
Dokumen
Dokumen
7 hari
Proses
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk
1 hari
Petunjuk/ Disposisi
Proses
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk
1 hari
Petunjuk/ Disposisi
Proses
Dokumen
Proses
Proses
Dokumen
Dokumen
Rapat Pleno Panitia Peringatan Hari Pahlawan.
Dokumen usulan
Ket.
No 10.
11.
12.
13.
Urutan Kegiatan Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menyiapkan surat menyurat dalam rangka upacara Bendera di Halaman Kantor Gubernur, Ziarah Nasional di TMP, dan Upacara Tabur Bunga di Dermaga Pelabuhan Lembar. Distribusi surat menyurat dalam rangka upacara Bendera di Halaman Kantor Gubernur, Ziarah Nasional di TMP, dan Upacara Tabur Bunga di Dermaga Pelabuhan Lembar. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mericek persiapan pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan .
Pelaksanaan upacara Bendera di Halaman Kantor Gubernur, Ziarah Nasional di TMP, dan Upacara Tabur Bunga di Dermaga Pelabuhan Lembar.
Pelaksana 1
Pelaksana Pelaksana 2
Persyt/Klkp
Dokumen
Lanjutan
Proses
Selesai
Waktu
Output
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk
4 hari
Petunjuk/ Disposisi
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk
3 hari
Petunjuk/ Disposisi
1 hari
Petunjuk/ Disposisi
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk
Proses
Mutu Baku
Ket.
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DAN KEJUANGAN
Nomor SOP
3.1.07/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Pengusulan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia
Dasar Hukum : 1. UU No. 5 Prps tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan. 2. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahan Lembaran Negara RI No. 4967). 3. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Pendidikan minimal SLTA. 2
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/ Sosial Politik dan Hukum.
Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data
Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Data pendukung tidak lengkap. c. Sejarah Perjuangan tidak terarsip dengan baik.
Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No 1.
2.
Urutan Kegiatan Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima usulan permohonan untuk diakui menjadi Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia dari masyarakat melalui instansi sosial Kab/Kota dilengkapi rekomendasi Bupati/Walikota. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajari, meneliti dan mengkaji kelengkapan dokumen usulan permohonan calon Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.
3.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menyiapkan surat permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur
4.
Dinas Sosial Pencapil menyusun/ menyiapkan Rekomendasi Gubernur sebagai kelengkapan persyaratan usulan Calon Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.
5.
Rekomendasi Gubernur
6.
Dinas Sosial Pencapil membuat Surat Pengantar usulan Calon Perintis Kemerdekaan Repbulik Indonesia kepada Menteri Sosial
Pelaksana 1
Pelaksana Pelaksana 2
Persyt/Klkp Disposisi Surat
Mutu Baku Waktu 10”
Output Disposisi Surat
Mulai
Proses
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk
2 hari
Petunjuk/ Disposisi
Dokumen
1 Hari
Dokumen
Aturan / Dokumen
1 hari
Aturan/ dokumen
Draf dokumen
3 hari
Dokumen
Dokumen
1 hari
Dokumen
Proses
Dokumen
Dokumen
7.
Dinas Sosial Pencapil mengirimkan usulan permohonan Calon Pahlawan Nasional kepada Menteri Sosial.
Dokumen
Dokumen usulan Selesai
Ket.
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DAN KEJUANGAN
Nomor SOP
3.1.08/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Dasar Hukum : 1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahan Lembaran Negara RI No. 4967). 2. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 3. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata No. SKEP/B/337/V/1972 tentang Pembinaan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahalwan. 4. Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata No. KEP/09/III/1981 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah di TMP. 5. Keputusan Menteri Sosial RI No. 5/HUK/1996 tentang Petunjuk Semantara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di TMP. 6. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Sosial No. 11 tahun 1975, No. 6/U/1975, No. HUK – 3 – 1 – 26/ 56 tentang ziarah ke TMP/ MPN/ Museum ABRI/ Sipil bagi Pelajar dan Pramuka. 7. Keputusan Dirjen Bin Kesos No. 27/I/DIR/KPTS/VI/95 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ziarah Wisata di TMP dan MPN. 8. Keputusan Dirjen Bin Kesos No. 45/DIR/KPTS/BKS/VIII/98 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan mempercantik TMP/ MPN. Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif.
Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Hambatan Koordinasi b. Hambatan Pembiayaan
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Pendidikan minimal SLTA. 2
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/ Sosial Politik, Hukum dll.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Unit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data 4. Alat Pemakaman, alat kebersihan, alat penerangan, sound system dll Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No 1.
Urutan Kegiatan Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima usulan permohonan untuk pemeliharaan komponenkomponen Taman Makam Pahlawan.
2.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajari, meneliti, mengkaji dan menganalisa kebutuhan pemeliharaan komponen Taman Makam Pahlawan.
3.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mericek atas usulan permohonan untuk pemeliharaan komponen Taman Makam Pahlawan dan membuat perioritis perbaikan/pemeliharaan.
4.
5.
Pelaksana 1
Persyt/Klkp Disposisi Surat
Mulai
Dokumen
Mutu Baku Waktu 10”
Output Disposisi Surat
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk
3 hari
Petunjuk/ Disposisi
Dokumen
1 Hari
Dokumen
Aturan / Disposisi
1 hari
Aturan/ disposisi
Draf dokumen
3 hari
Dokumen
Proses
Dinas Sosial Pencapil menyetujui dan menetapkan jenisjenis komponen Taman Makam Pahlawan yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.
Pelaksanaan Pemeliharaan/perbaikan.
Pelaksana Pelaksana 2
Proses
Selesai
Ket. Pemeliharaan ini dilaksanakan sepanjang tahun
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DAN KEJUANGAN
Nomor SOP
3.1.01/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS)
Dasar Hukum : 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahan Lembaran Negara RI No. 4967). 3. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 4. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari – Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing/ Pimpinan Organisasi Internasional. 5. Surat Menteri/ Sekretaris Negara No: B-329/MSESNEG/8/74, tanggal 12 Agustus 1974, Perihal Pelimpahan Pimpinan Pengendalian Peringatan Hari Pahlawan. 6. Keputusan Menteri Sosial RI No : HUK.3-48/108, tahun 1975, tanggal 14 Juni 1975, tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember yang pertama kali dilaksanakan oleh Dep. Sosial RI. 7. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Sosial No. 11 tahun 1975, No. 6/U/1975, No. HUK – 3 – 1 – 26/ 56 tentang ziarah ke TMP/ MPN/ Museum ABRI/ Sipil bagi Pelajar dan Pramuka. 8. Keputusan Menteri Sosial RI No. 22/HUK/1997, tanggal 13 Mei 1997, tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Pendidikan minimal SLTA. 2
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/ Sosial Politik dan Hukum.
Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Komputer. 2. Alat Tulis kantor 3. Sound System, dll.
Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Hambatan koordinasi.
Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No 1.
Urutan Kegiatan Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima surat permohonan/ izin untuk melaksanakan AKRS dari Panitia Peringatan Hari Besar.
Pelaksana 1
Pelaksana Pelaksana 2
Disposisi Surat
Mulai
2.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajari dan mengkaji maksud permohonan.
Proses
3.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan meyiapkan Surat Izin AKRS.
Dokumen
4.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mengkoordinasikan dengan petugas makam.
5.
6.
Petugas makam mempersiapkan keperluan pelaksanaan AKRS. Pelaksanaan AKRS oleh Panitia Peringatan Hari Besar.
Persyt/Klkp
Proses
Proses
Selesai
Mutu Baku Waktu 10”
Output Disposisi Surat
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk
1 hari
Petunjuk/ Disposisi
Dokumen
1 Hari
Dokumen
Aturan / disposisi
10”
Aturan / disposisi
1 hari
--
--
Aturan/ disposisi
Aturan/ disposisi
--
Ket.
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DAN KEJUANGAN
Nomor SOP
3.1.02/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
Dasar Hukum : 1. UU No. 5 Prps tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan. 2. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. 3. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahan Lembaran Negara RI No. 4967). 4. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 5. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Pendidikan minimal SLTA. 2
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/ Sosial Politik, Hukum.
Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif.
Peralatan/Perlengkapan : 1. SeperangkatUnit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data
Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Data pendukung tidak lengkap. c. Sejarah Perjuangan tidak terarsip dengan baik.
Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan 2. tujuan surat. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No 1.
2.
3.
Urutan Kegiatan
Pelaksana 1
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima usulan permohonan untuk diangkat menjadi pahlawan nasional dari masyarakat melalui instansi sosial Kab/Kota dilengkapi rekomendasi Bupati/Walikota. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajari kelengkapan dokumen usulan permohonan calon pahlawan Nasional. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menyusun rancangan seminar bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD)
4.
Seminar tentang Calon Nasional oleh TP2GD
5.
TP2GD menyusun hasil seminar tentang Calon Pahlawan Nasional
6.
Dinas Sosial Pencapil menyusun draf rekomendasi Gebernur untuk melengkapi usulan Calon Pahlawan Nasional berdasarkan hasil seminar
7.
Rekomendasi Gubernur
Pelaksana Pelaksana 2
Persyt/Klkp Disposisi Surat
Mulai
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk Data/ Disposisi/ petunjuk
Proses
Dokumen
Pahlawan
Proses
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Mutu Baku Waktu
Output
10”
Disposisi Surat
3 hari
Petunjuk/ Disposisi
10 Hari
Konsep/ Dokumen
1 Hari
Konsep/ Dokumen
3 Hari
Konsep Dokumen
Dokumen Rekomendasi
2 hari
Dokumen
Dokumen
3 Hari
Dokumen
Data/Aturan Disposisi/ petunjuk/ Dokumen Dokumen Rekomendasi
Ket.
No
Urutan Kegiatan
Pelaksana 1
Pelaksana Pelaksana 2
Mutu Baku
Ket.
Lanjutan
8.
Dinas Sosial Pencapil membuat Surat Pengantar usulan Calon Pahlawan Nasional kepada Menteri Sosial
Dokumen
1 Hari
Doku men
Dokumen
9.
Dinas Sosial Pencapil mengirimkan usulan permohonan Calon Pahlawan Nasional kepada Menteri Sosial.
Arsip/Selesai
Dokumen usulan
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DAN KEJUANGAN
Nomor SOP
3.1.03/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Pengusulan Janda/ Duda Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia
Dasar Hukum : 1. UU No. 5 Prps tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan. 2. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahan Lembaran Negara RI No. 4967). 3. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Pendidikan minimal SLTA. 2
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/ Sosial Politik dan Hukum.
Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Data
Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Data pendukung tidak lengkap. c. Sejarah Perjuangan tidak terarsip dengan baik.
Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No 1.
Urutan Kegiatan Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima usulan permohonan limpahan Janda/ Duda Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia dari masyarakat melalui instansi sosial Kab/Kota dilengkapi surat keterangan kematian Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia dari Instansi yang berwenang.
2.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajari, meneliti dan mengkaji kelengkapan dokumen usulan limpahan janda/ Duda Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.
3.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menyiapkan rekomendasi/ keterangan kebenaran dokumen limpahann Janda/ Duda Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai kelengkapan persyaratan usulan kepada Menteri Sosial.
4.
Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Pencapil
5.
Dinas Sosial Pencapil mengirimkan usulan permohonan Calon Pahlawan Nasional kepada Menteri Sosial.
Pelaksana 1
Pelaksana Pelaksana 2
Persyt/Klkp Disposisi Surat
Mutu Baku Waktu 10”
Output Disposisi Surat
Mulai
Proses
Proses
Dokumen
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk
2 hari
Petunjuk/ Disposisi
Dokumen
1 Hari
Dokumen
Aturan / Dokumen
1 hari
Aturan/ dokumen
Dokumen usulan selesai
Ket.
DIFINISI 1. Pahlawan Nasional adalah
:
Gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang menjadi wilayah
Negara
Kesatuan Republik
Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan Kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia. 2. Perintis Kemerdekaan adalah
: Mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial RI.
3. Janda/Duda Perintis Kemerdekaan adalah
: Isteri atau suami yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah disahkan sebagai Janda/Duda Perintis Kemerdekaan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI.
4. Taman Makam Pahlawan Nasional adalah
: Suatu
tempat
atau
lokasi
yang
diperuntukkan
bagi
pemakaman para pahlawan dan pejuang yang memenuhi syarat – syarat tertentu.
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DAN KEJUANGAN
Nomor SOP
3.1.04/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Kunjungan/ Ziarah ke TMP
Dasar Hukum : 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahan Lembaran Negara RI No. 4967). 3. Peraturan Pemerintah RI No. 25/ 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 4. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari – Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing/ Pimpinan Organisasi Internasional. 5. Surat Menteri/ Sekretaris Negara No: B-329/MSESNEG/8/74, tanggal 12 Agustus 1974, Perihal Pelimpahan Pimpinan Pengendalian Peringatan Hari Pahlawan. 6. Keputusan Menteri Sosial RI No : HUK.3-48/108, tahun 1975, tanggal 14 Juni 1975, tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember yang pertama kali dilaksanakan oleh Dep. Sosial RI. 7. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Sosial No. 11 tahun 1975, No. 6/U/1975, No. HUK – 3 – 1 – 26/ 56 tentang ziarah ke TMP/ MPN/ Museum ABRI/ Sipil bagi Pelajar dan Pramuka. 8. Keputusan Menteri Sosial RI No. 22/HUK/1997, tanggal 13 Mei 1997, tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Pendidikan minimal SLTA. 2
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/ Sosial Politik dan Hukum.
Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Komputer. 2. Alat Tulis kantor 3. Sound System, dll.
Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Hambatan koordinasi.
Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat. 2. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No 1.
Urutan Kegiatan Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima surat permohonan/ izin untuk melaksanakan ziarah.
2.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mempelajari dan mengkaji maksud permohonan.
3.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan meyiapkan Surat Izin melaksanakan ziarah. Keputusan tentang Kepanitiaan Peringatan Hari Pahlawan.
4.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan mengkoordinasikan dengan petugas makam.
5.
6.
Petugas makam mempersiapkan keperluan pelaksanaan ziarah.
Pelaksana 1
Pelaksana Pelaksana 2
Disposisi Surat
Mulai
Proses
Dokumen
Proses
Proses
Pelaksanaan Ziarah Selesai
Persyt/Klkp
Mutu Baku Waktu 10”
Output Disposisi Surat
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk
1 hari
Petunjuk/ Disposisi
Dokumen
1 Hari
Dokumen
Aturan / disposisi
10”i
Aturan / disposisi
1 hari
--
--
Aturan/ disposisi
Aturan/ disposisi
--
Ket.
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
SEKSI KEPAHLAWANAN PERINTIS DAN KEJUANGAN
Nomor SOP
3.1.06/2010
Tanggal Pembuatan
19 Desember 2008
Tanggal Refisi
17 Mei 2010
Tanggal Evektif
1 Juni 2010
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
Nama SOP : Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah
Dasar Hukum : 1. UU No. 5 Prps tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan. 2. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. 3. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 12, tambahan Lembaran Negara RI No. 4967). 4. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. 5. Keputusan Menteri Sosial RI No. 5/HUK/1996, tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di TMP. 6. Keputusan PANGAB No. KEP. 03/IV/19989 tentang petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Anggota ABRI/Purnawirawan di TMP dan TMB.
Kualifikasi Pelaksana : 1 Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Pendidikan minimal SLTA. 2
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 Jurusan Sejarah/ Sosial Politik, Hukum.
Keterkaitan : 1. SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain. 2. SOP Internal dan Administratif.
Peralatan/Perlengkapan : 1. Seperangkat Unit Komputer. 2. Alat Tulis kantor. 3. Sound System 4. Peralatan Kebersihan 5. Peralatan Pemakaman
Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi: a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat. b. Hambatan Alam
Pencatatan dan Pendataan: 1. Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan 2. tujuan surat. Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No
Urutan Kegiatan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB menerima surat permohonan untuk pemakaman jenazah dari Garnizun.
1.
2.
3.
4.
Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan menerima surat permohonan untuk pemakaman jenazah dari Garnizun beserta disposisi Kepala Dinas. Kasi Kepahlawanan Perintis dan Kejuangan koordinasi dengan petugas TMP.
Pelaksana 1
Pelaksana Pelaksana 2
Persyt/Klkp
Disposisi Surat
Dokumen
Proses
Dokumen
6.
Dinas Sosial Pencapil menyusun draf rekomendasi Gebernur untuk melengkapi usulan Calon Pahlawan Nasional berdasarkan hasil seminar
Output
10”
Disposisi Surat
Proses
Pelaksanaan Pemakaman.
TP2GD menyusun hasil seminar tentang Calon Pahlawan Nasional
Waktu
Mulai
Petugas TMP menyiapkan keperluan pemakaman bersama dengan petugas dari Garnizun.
5.
Mutu Baku
Data/ Aturan/ Disposisi/ petunjuk Data/ Disposisi/ petunjuk
3 hari
Petunjuk/ Disposisi
10 Hari
Konsep/ Dokumen
1 Hari
Konsep/ Dokumen
3 Hari
Konsep Dokumen
Dokumen Rekomendasi
2 hari
Dokumen
Dokumen
3 Hari
Dokumen
Data/Aturan Disposisi/ petunjuk/ Dokumen Dokumen Rekomendasi
Dokumen
Dokumen
7.
Rekomendasi Gubernur
Ket.
No
Urutan Kegiatan
Pelaksana 1
Pelaksana Pelaksana 2
Persyt/Klkp
Mutu Baku Waktu
Output
Ket.
3
No
Urutan Kegiatan
Pelaksana 1
Pelaksana Pelaksana 2
Mutu Baku
Ket.
Lanjutan
8.
Dinas Sosial Pencapil membuat Surat Pengantar usulan Calon Pahlawan Nasional kepada Menteri Sosial
Dokumen
1 Hari
Doku men
Dokumen
9.
Dinas Sosial Pencapil mengirimkan usulan permohonan Calon Pahlawan Nasional kepada Menteri Sosial.
Arsip/Selesai
Dokumen usulan
