2010 Tanggal 2010

1 RAHASIA

Lampiran III Keputusan Danpusdikajen Nomor Kep / / / 2010 Tanggal 2010

KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL

SIAPLURJA BAB I PENDAHULUAN

Penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja merupakan 1. Umum. bagian integral dari pemisahan personel dalam rangka pembinaan kesejahteraan sebagai salah satu fungsi teknis Ajudan Jenderal dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja disiapkan bagi personel TNI AD yang akan dipisahkan termasuk Keluarga Besar Angkatan Darat melalui Pola berusaha sendiri/Self Employment (SE), Pola diusahakan lapangan kerja/Wage Employment (WE), serta Pola Transmigrasi dan Pemukiman Kembali (Transkim) dengan harapan personel yang disalurkan dapat hidup mandiri secara layak. 2.

Maksud dan Tujuan. Naskah Departemen ini disusun untuk dijadikan salah satu a. Maksud. bahan ajaran bagi Diksarcab Ajen. b.

3.

Agar Pasis Diksarcab Ajen mengetahui tentang Siaplurja.

Ruang Lingkup. a. b. c. d. e. f. g.

4.

Tujuan.

Pendahuluan. Ketentuan Umum Pelaksanaan. Organisasi penyelenggara.. Pelaksanaan Kegiatan. Pengawasan dan Pengendalian Evaluasi. Penutup.

Pengertian-pengertian. a. Penyediaan Lapangan Kerja adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyediaan tempat/lokasi kerja untuk meningkatkan kesejateraan. b. Pola Berusaha Sendiri /Self Employmen (SE) adalah salah satu bentuk penyaluran personel TNI AD yang akan kembali ke masyarakat dengan cara berusaha sendiri dengan hanya diberi bimbingan usaha. c. Pola Diusahakan Lapangan Kerja/Wage Employment (WE) adalah salah satu bentuk penyaluran personel TNI AD yang akan kembali ke masyarakat dengan cara dicarikan lapangan kerja, kecuali lapangan kerja transmigrasi dan pemukiman kembali. RAHASIA

2

d Bimbingan Usaha adalah segala usaha pekerjaan dan Kegiatan yang dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada peserta penyaluran tentang kegiatan usaha. e. Bantuan Modal Kerja adalah bantuan yang diberikan kepada peserta penyaluran Pola SE dalam bentuk uang atau barang untuk melakukan suatu kegiatan usaha. f. Integrasi Trasmigrasi umum dan TNI (Intransum dan TNI) adalah transmigrasi campuran antara masyarakat umum dengan personel TNI AD yang merupakan perpaduan kerjasama antara Mabes TNI dengan Depnakertrans. g. Tambahan Bilik adalah penambahan ruangan (kamar) yang diberikan hanya kepada personel TNI AD peserta intransum dan TNI serta pemukiman kembali yang lokasinya dibangun Depnakertrans/Pemda. h. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari sutau daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan dalam wilayah RI guna kepentingan pembangunan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. i. Transmigrasi Operasi adalah Transmigrasi anggota TNI yang diselenggarakan dalam rangka Opshan selanjutnya setelah selesai operasi para anggota tetap menetap di daerah itu. j. Transmigrasi Penugasan .Adalah transmigrasi anggota TNI AD yang diselenggarakan dalam rangka menjaga kawasan perbatasan darat wilayah RI, selanjutnya setelah memasuki usia pensiun para anggota tetap menetap di daerah tersebut. k. Daerah Penerima/Kodam Penerima adalah daerah yang ditetapkan sebagai daerah penempatan trasmigrasi/pemukiman kembali. l. Daerah Pengirim/Kodam Pengirim adalah daerah yang ditetapkan sebagai daerah asal transmigrasi/pemukiman kembali. m. Instansi tehnik adalah suatu badan usaha/organisasi baik pemerintah maupun swasta yang secara teknis dapat menunjang kegiatan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja. n. Pembinaan lanjutan adalah suatu bentuk pembinaan yang dilakukan kepada peserta pola penyaluran sejak ditempatkan sampai batas waktu yang ditetapkan. o. Pemukiman kembali/Resettlement (Kim) adalah penyaluran pensonel TNI AD ke bidang pertanian dengan mendapat fasilitas sebuah rumah dan sebidang tanah sesuai dengan kebijakan Kasad. p. Pemukiman Kembali Lokal Kodam (Kim Lokal Kodam) adalah pemukiman kembali yang dibangun dalam wilayah suatu Kodam dan pesertanya berasal dari Kodam yang bersangkutan.

3

q. Pemukiman kembali antar Kodam (Kim Antar Kodam) adalah pemukiman kembali yang dibangun dalam wilayah suatu Kodam dan pesertanya berasal dari luar Kodam yang bersangkutan. q. Penyaluran adalah suatu kegiatan dalam rangka pemisahan personel AD kembali ke masyarakat melalui pemberian bekal baik dalam bentuk modal kerja maupun bekal pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan kesejahteraan. r. Perusahaan Inti Rakyat (PIR) adalah perpaduan usaha bersama antara pengusaha/perusahaan sebagai inti dan peserta/petani sebagai plasma, dimana inti kewajiban membiayai dan memberikan fasilitas kepada plasma kemudian plasma berkewajiban melakukan proses produksi dan hasil produksi dipasok ke inti. s. Pembekalan keterampilan/Vocational Training (Voctra) adalah usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan untuk bekal agar cakap dalam menyelesaikan masalah.

4

BAB II KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN

5. Umum. Pelaksanaan penyiapan dan penyaluran lapangan kerja diperuntukkan bagi personel yang masih membutuhkan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja setelah MPP/pensiun termasuk keluarga besar Angkatan Darat, dengan mengacu kepada sasaran, prinsip-prinsip dan ketentuan administrasi pelaksanaan yang telah ditetapkan.

6. Sasaran. Terselenggaranya penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja bagi personel Angkatan Darat yang MPP/Pensiun dan keluarganya agar dapat hidup secara mandiri dan layak di tengah masyarakat dan tetap bermanfaat untuk kepentingan TNI AD.

7.

Prinsip-prinsip. Penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja a. Terencana. dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan minat, bakat dan ketrampilan personel serta pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang tersedia. b. Terpadu. Penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja dilaksanakan secara terpadu antara program TNI, Dephan, Pemerintah dan Badan Instansi Swasta yang sama-sama saling membutuhkan dan menguntungkan. c. Aplikatif. Penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja disiapkan dengan pemberian bekal pengetahuan terapan dan keterampilan praktis yang dapat diaplikasikan sesuai tuntutan/kebutuhan bagi lapangan kerja yang tersedia sehingga personel yang disalurkan dapat hidup layak dan mandiri. d. Keamanan. Penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja dilaksanakan disamping dalam rangka pembinaan kesejahteraan personel juga dalam rangka membantu meningkatkan pemantapan stabilitas keamanan lingkungan dengan ikut berpartisifasi aktif melalui pembinaan kewilayahan.

8.

Ketentuan Administrasi. a.

Ketentuan Penyiapan dan Penyaluran Lapangan Kerja. 1) Direncanakan secara terarah dan berlanjut. 2) Diutamakan bagi personel yang menjalani pensiun karena usia. 3) Pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan bakat, minat dan kemampuan fisik yang bersangkutan dengan sasaran agar dapat hidup mandiri dan layak setelah menjalani pensiun. 4) Diupayakan dapat membantu program pembangunan dalam rangka pemantapan stabilitas keamanan dan pemantapan ketahanan nasional.

5

b.

Pola Penyiapan dan Penyaluran Lapangan Kerja. 1) Pola berusaha sendiri/Self Employment (SE). teridiri atas dua jenis yaitu :

Pola berusaha sendiri

a) Pola berusaha sendiri dengan diberi bantuan modal kerja dan bimbingan usaha. Bantuan modal kerja dapat berupa modal yang harus dikembalikan atau modal yang tidak dikembalikan. Khusus bantuan modal kerja PIR dan sejenisnya, semua modal awal tetap harus dikembalikan, prosedur pengembalian modal awal ditentukan dalam perjanjian tersendiri dengan para peserta. Jenis usaha antara lain : bengkel las/cat, montir mobil/motor, service elektronik, pertukangan kayu dan batu, usaha batu bata dan genteng, pertanian, peternakan, perikanan, jahit menjahit, tata boga dan salon kecantikan. b) Pola berusaha sendiri dengan hanya diberikan bimbingan usaha. Personel yang bersangkutan menciptakan usaha sendiri tanpa bantun modal kerja tetapi membutuhkan bimbingan usaha yang meliputi : (1) Bimbingan keterampilan teknis sesuai usahanya. (2) Bimbingan manajemen usaha/pemasaran. (3) Bimbingan pembentukan koperasi.

dengan

2) Pola Diusahakan Lapangan Kerja /Wage Employmen (WE). Pola ini disiapkan bagi personel yang karena beberapa alasan memilih untuk dicarikan lapangan kerja pada : a) Perusahaan atau instansi yang membutuhkan (Swasta, BUMN, BUMD dan Pemerintah). b) Proyek-proyek yang dibangun/dikembangkan Angkatan Darat atau proyek-proyek kerjasama Angkatan Darat dengan pihak Swasta. 3) Pola Trasmigrasi dan Pemukiman Kembali (Transkim). Pola ini disiapkan bagi personel Angkatan Darat di bidang pertanian. Pola Transkim terdiri dari : a) Integrasi Transmigrasi Umum dan TNI (Intransum dan TNI). Pola penyaluran melalui transmigrasi yang dalam pelaksanaan penempatan diintegrasikan dengan peserta transmigrasi umum dengan perbandingan setiap 10 (sepuluh) kelompok penempatan di dalamya terdapat 1 (satu) orang/KK peserta dari Angkatan Darat dengan ketentuan : (1) Personel yang disalurkan berasal dari Kodam-kodam yang masuk dalam wilayah pulau daerah pengirim Transmigrasi. (2) Penempatan pelaksanaan dikoordinasikan melalui Paban IV Binwatpers/Spers Mabesad, Paban V Sahlurcadvet/ Spers Mabes TNI, Ditjen Mobduk Depnakertrans dan Pemda penerima.

6

(3)

Jenis-jenis Penempatan :

(a) Transmigrasi Pola Umum. (b) Transmigrasi Pola PIR Perkebunan/ Kehutanan. (c) Transmigrasi Pola PIR Perikanan. (4) Kodam pengirim bertanggung jawab menyiapkan animo/peserta transmigrasi dan Kodam penerima bertanggung jawab terhadap pembinaan lanjutan. (5) Peserta Intransum & TNI telah memenuhi persyaratan administrasi penyaluran. b) Pemukiman Kembali/Resettlement Lokal Kodam (Kim Lokal Kodam). Kim Lokal Kodam adalah pemukiman yang dibangun dalam wilayah Kodam untuk personel yang akan disalurkan, dengan ketentuan : (1) Personel yang disalurkan berasal dari Kodam yang bersangkutan. (2) Lokasi Pemukiman disiapkan dan dibangun oleh Kodam yang bersangkutan atau lokasi yang disiapkan dan dibangun oleh Depnakertrans/Pemda setempat. (3) Jenis penempatan adalah : Kim Pola Umum, Kim Pola PIR BUN/HUT dan Kim Pola PIR Perikanan. (4) Peserta Pemukiman Kembali mendapat pembinaan lanjutan oleh Kodam yang bersangkutan. (5) Peserta Pemukiman Kembali telah memenuhi persyaratan administrasi penyaluran. c) Pemukiman Kembali Antar Kodam (Kim Antar Kodam). Kim antar Kodam adalah Pemukiman yang dibangun dalam wilayah Kodam untuk personel yang akan disalurkan, dengan ketentuan : (1) Personel yang disalurkan berasal dari Kodam lain/dari luar Kodam lokasi pemukiman tersebut . (2) Lokasi Pemukiman kembali antar Kodam disiapkan dan dibangun oleh Depnakertrans/Pemda setempat : (3) Jenis-jenis Penempatan : (a) Pemukiman Kembali Antar Kodam Pola umum. (b) Pemukiman Kembali Antar Kodam Pola PIR Perkebunan/Kehutanan. (c) Pemukiman Kembali Antar Kodam Pola PIR Perikanan. d)

Transmigrasi Operasi. (1) Peserta Transmigrasi Operasi/penugasan adalah personel militer yang masa dinas aktifnya minimal 5 tahun sebelum pensiun dan diarahkan untuk menetap di daerah tersebut. (2) Dilaksanakan dalam hubungan kesatuan seperti halnya operasi militer/penugasan dan lokasinya di daerah perbatasan Kalimantan, Irian Jaya dan NTT. (3) Penempatan pelaksanaan dikoordinasikan antara Angkatan Darat, Mabes TNI, Depnakertrans dan Pemerintah Daerah.

7

(4) Penggunaan nama transmigrasi operasi digunakan dalam proses administrasi dalam lingkungan AD, sedangkan nama transmigrasi penugasan digunakan keluar lingkungan TNI AD/ di lokasi penugasan/transmigrasi. c.

Persyaratan. 1)

Intern (di dalam lingkungan AD). a) Personel Militer/PNS yang sudah berstatus MPP/Pensiun atau Purnawirawan. b) Personel Militer/PNS yang telah mencapai usia pensiun minimal. c) Personel Militer/PNS yang belum mencapai usia pensiun minimum, tetapi mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan satuan yang berwenang dan bersedia dipensiunkan (dengan surat pernyataan) 2 (dua) tahun setelah penempatan. d) Warakawuri, janda, duda personel Militer/PNS, Veteran. e) Keluarga Besar Angkatan Darat (putra-putri personel Angkatan Darat) usia minimal 18 tahun/sudah berkeluarga dan maksimum 40 tahun. f) Sehat jasmani dan rohani. g) Bersih dari cacat kepolisian.

2)

Ekstern (di luar lingkungan AD). a) Sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Depnakertrans dan instansi terkait (untuk kegiatan yang berkaitan dengan Transkim). b) Sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang memberi bantuan modal kerja atau pihak yang menyediakan lapangan kerja (untuk kegiatan yang berkaitan dengan bantuan modal kerja dan penyediaan lapangan kerja).

d.

Kelengkapan Bahan Administrasi. 1) Sprin atau ST dari Panglima TNI/Kasad/Pangdam /Gub/Dan/Dir/Ka 2) Daftar Riwayah Hidup Singkat. 3) Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah. 4) Sket Kelakuan Baik dari Kepolisian bagi Purnawirawan /Warakawuri /Duda/Veteran/Putra-putri Personel Angkatan Darat. 5) Pas Photo 4 x 6 berwarna. 6) Foto copy Skep MPP/Pensiun dilegalisir Satuan terakhir. 7) Foto copy KTP dan KK. 8) Foto copy ijazah umum terakhir. 9) Proposal jenis usaha kelompok yang disetujui Dansat anggota kelompok khusus bagi calon peserta berusaha sendiri/SE, yang mendapat bantuan modal kerja. 10) Surat Persetujuan suami /isteri khusus bagi calon peserta diusahakan lapangan kerja yang ditempatkan diluar Garnizun. 11) Khusus bagi calon peserta pola Transkim, ditambah : a) Foto copy surat nikah. b) Pas foto suami dan isteri berdampingan 6 x 8 cm dan ukuran 2 x 3 cm masing-masing 7 lembar.

8

c) Membuat dan menandatangani pernyataan di atas materai antara lain : (1) Tidak memiliki tanggungan hutang/pinjaman, diketahui oleh pejabat satuan terakhir bagi yang masih aktif/MPP dan diketahui RT/RW bagi yang pensiun/ Warakawuri/ Duda/ Veteran/Putra-putri personel Angkatan Darat (2) Kesanggupan mengosongkan/menyerahkan rumah dinas bagi mereka yang masih menempati rumah dinas. (3) Surat Keterangan pindah dari Kelurahan/ Kecamatan. (4) Mengisi formulir dan bersedia mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan Depnakertrans (bagi mereka yang mengikuti pola transmigrasi).

9.

Evaluasi. a.

Jelaskan prinsip-prinsip Siaplurja !

b. Jelaskan ketentuan administrasi Pola Diusahakan Lapja, Pola Intransum & TNI, Pola pemukiman kembali lokal Kodam dan Pola pemukiman antar Kodam. c. Sebutkan persyaratan dan bahan administrasi yang harus dilengkapi oleh peserta penyaluran dan penyediaan lapangan kerja !

9

BAB III ORGANISASI PENYELENGGARA

Untuk memperlancar kegiatan penyiapan dan penyediaan lapangan 10. Umum. kerja, perlu dibentuk organisasi penyelenggara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dengan adanya badan-badan pelaksana dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah

11.

Organisasi Penyelenggara. a.

Tingkat Pusat. 1) Mabesad (Spersad) sebagai supervisi dalam pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja di jajaran TNI AD. 2) Ditajenad sebagai Badan Pelaksana Pusat di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja di jajaran TNI AD.

b.

Tingkat Daerah. 1) Makodam (Spersdam) sebagai supervisi dalam pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja di wilayah Kodam. 2) Ajendam sebagai Badan Pelaksana Kodam di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja di wilayah Kodam.

12.

Tugas dan Tanggung Jawab. a.

Tingkat Pusat. 1)

Aspers Kasad. a) Merumuskan kebijakan Kasad tentang program Siaplurja di jajaran TNI AD. b) Melaksanakan supervisi dalam pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja di jajaran TNI AD. c) Dalam pelaksanaan tugasnya Aspers Kasad bertanggung jawab kepada Kasad.

2)

Dirajenad. a) Membina dan menyelenggarakan Siaplurja di jajaran TNI AD. b) Melaksanakan koordinasi dengan Badan/Instansi TNI, Pemerintah dan BUMN/Swasta dalam penyelenggaraan program Siaplurja. c) Melaksanakan penelitian/survey lapangan tentang kelayakan lokasi/objek kerja. d) Melaksanakan penerangan keliling dan seleksi calon peserta. e) Melaksanakan pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan. f) Melaksanakan penyaluran dan pembinaan lanjutan bagi peserta. g) Melaksanakan penelitian guna pengembangan program. h) Dalam pelaksanaan tugasnya Dirajenad bertanggung jawab kepada Kasad.

10

b.

Tingkat Daerah. 1)

Aspers Kasdam. a) Merumuskan kebijaksanaan Pangdam tentang penjabaran program Siaplurja di wilayah Kodam. b) Melaksanakan supervisi dalam pembinaan dan penyelenggaraan program Siaplurja di wilayah Kodam. c) Dalam pelaksanaan tugasnya Aspers Kasdam bertanggung jawab kepada Pangdam.

2)

Ajendam. a) Membina dan menyelenggarakan program Siaplurja bagi satuan-satuan yang ada di wilayah areal servis Kodam. b) Melaksanakan koordinasi dengan Badan/Instansi TNI, Pemerintah dan BUMN/Swasta dalam penyelenggaraan program Siaplurja di wilayah Kodam. c) Melaksanakan penelitian/survey lapangan tentang kelayakan lokasi/objek kerja di wilayah Kodam. d) Melaksanakan penerangan keliling dan seleksi calon peserta bagi satuan-satuan yang ada di wilayah areal servis Kodam. e) Melaksanakan pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan. f) Melaksanakan penyaluran dan pembinaan lanjutan bagi peserta di wilayah Kodam. g) Dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional Kaajendam bertanggung jawab kepada Pangdam dan secara teknis operasional pembinaan bertanggung jawab kepada Dirajenad.

13.

Evaluasi. a. Sebutkan organisasi penyelenggara Siaplurja baik tingkat pusat maupun daerah ! b. Sebutkan tugas dan tanggungjawab organisasi penyelenggara Siaplurja baik tingkat pusat maupun tingkat daerah !

11

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan kegiatan penyediaan lapangan kerja diselenggarakan 14. Umum. melalui pola-pola yang terdiri dari pola berusaha sendiri/self employment (SE) dan pola diusahakan lapangan kerja/wage employment (WE). Dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara bertahap dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran.

15.

Pelaksanaan Kegiatan Pola Berusaha Sendiri/ Self Employment (SE). a.

Tingkat Pusat. 1)

Perencanaan. a)

Aspers Kasad. (1) Mengolah usulan/saran peningkatan penyelenggaraan Siaplurja dari Badan Pelaksana. (2) Merumuskan kebijakan Kasad tentang rencana program pembinaan dan pengembangan Siaplurja.

b)

Dirajenad merencanakan pelaksanaan kegiatan : (1) Menghimpun data untuk mendukung pelaksanaan pola SE dari Kotama, Balakpus dan pelaksanaan tingkat daerah. (2) Merencanakan penerangan keliling dan seleksi. (3) Merencanakan pemberian bantuan modal kerja dengan memperhatikan : (a) Bantuan modal kerja hanya diberikan dalam bentuk kelompok. (b) Jumlah anggota kelompok untuk masing-masing jenis usaha minimal 9 (sembilan) orang kepala keluarga. (c) Kelompok sudah memiliki lahan/tempat ijin untuk usaha. (d) Pendaftaran peserta dilakukan melalui permohonan Komandan Satuan dengan dilampiri proposal usaha kelompok (lokasi usaha tidak dihitung dalam pemberian bantuan modal kerja). (e) Kelompok telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti penyaluran. (4) Merencanakan bimbingan usaha kepada perorangan/kelompok yang mengajukan bantuan bimbingan usaha. (5) Merencanakan pemberian pembekalan keterampilan untuk setiap jenis pola penyiapan penyaluran yang diajukan. (6) Merencanakan waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan. (7) Menyusun jenis penyaluran perorangan maupun kelompok dan anggaran pelaksanaan untuk diajukan ke Kasad menjadi program.

12

2)

Persiapan. a)

Aspers Kasad. (1) Melaksanakan sosialisasi melalui rapat kerja teknis pelaksanaan Siaplurja (2) Mengeluarkan Sprin/ST pelaksanaan Siaplurja sesuai kebijaksanaan Kasad. (3) Menetapkan penerbitan Sprin Pelaksanaan penggunaan anggaran Siaplurja

b)

Dirajenad. (1) Melaksanakan penerangan keliling ke semua Balakpus/Kotama untuk menyampaikan Siaplurja melalui pola berusaha sendiri/SE dengan diberi bantuan modal kerja dan bimbingan usaha maupun yang hanya diberi bimbingan usaha. (2) Melaksanakan pendaftaran dan seleksi bagi personel yang berminat mengikuti pola berusaha sendiri, termasuk pengajuan dari pelaksana tingkat daerah/Kodam. (3) Melaksanakan penilaian kelengkapan persyaratan administrasi perorangan/kelompok peserta penyaluran pola berusaha sendiri. (4) Melaksanakan pemanggilan calon peserta. (5) Melaksanakan penilaian lokasi usaha bagi peserta yang mendapat bantuan modal kerja. (6) Proposal usaha kelompok yang disetujui disampaikan ke Dansat masing-masing untuk melakukan persiapan pelaksanaan. (7) Pelaksanaan pemberian pembekalan keterampilan

3)

Pelaksanaan. a) Aspers Kasad. Melaksanakan supervisi pelaksanaan program pembinaan dan Siaplurja b)

Dirajenad.

tentang

Melaksanakan kegiatan yang meliputi :

(1) Melaksanakan pemberian bantuan modal kerja dan bimbingan usaha kepada masing-masing kelompok yang telah disetujui. (2) Melaksanakan bimbingan usaha kerja perorangan/ kelompok yang tidak mendapat bantuan modal kerja tetapi membutuhkan bimbingan usaha. (3) Atas persetujuan Kasad U.p Aspers dapat membatalkan usaha kelompok apabila lokasi usaha atau rencana usaha tidak sesuai dengan proposal. (4) Apabila karena satu dan lain hal usaha kelompok dibatalkan, maka semua dana harus dikembalikan ke Angkatan Darat/sumber perdanaan, atau pembinaan tingkat pusat mengalihkan dana ke kelompok lain untuk kegiatan usaha. (5) Kelompok usaha bersama, membuat laporan pelaksanaan kegiatan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada pelaksana tingkat pusat.

13

(6) Bimbingan teknis dihentikan setelah kelompok dianggap mampu melaksanakan sendiri usahanya melalui berita acara yang ditandatangani kelompok dan pelaksana Lurja tingkat pusat. 4)

Pengakhiran. a)

Aspers Kasad. (1) Menghimpun laporan pelaksanaan program Siaplurja. (2) Melaksanakan evaluasi terhadap Siaplurja dan mengajukan saran kepada Kasad untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut, termasuk menyerahkan pembinaan lanjutan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan/UU yang berlaku.

b)

Dirajenad. (1) Melaksanakan penilaian tingkat keberhasilan terhadap kelompok/perorangan yang telah disalurkan lebih dari enam bulan melalui pola SE. (2) Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan serta mengajukan saran kepada Kasad tentang pelaksanaan kegiatan Siaplurja

b.

Tingkat Daerah. 1)

Perencanaan. a)

Aspers Kasdam. (1) Merumuskan kebijakan Pangdam tentang rencana pelaksanaan program pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja di wilayah Kodam. (2) Membuat rencana perkiraan jumlah personel dan perkiraan anggaran pelaksanaan penyaluran pada masingmasing pola untuk diajukan menjadi program.

b) Ajendam Merencanakan pelaksanaan kegiatan yang meliputi : (1) Merencanakan jenis-jenis penyaluran pola SE. (2) Merencanakan kebutuhan biaya pola SE yang diberi bantuan modal kerja dan bimbingan usaha dengan memperhatikan :

(3)

(a) Diberikan dalam bentuk kelompok yang diajukan Dansat. (b) Setiap kelompok minimal 9 orang KK. (c) Kelompok sudah memiliki lokasi/lahan usaha. (d) Lokasi/lahan usaha tidak dimasukkan dalam pengajuan proposal usaha. (e) Anggota kelompok sudah memenuhi syarat untuk mengikuti penyaluran. Merencanakan penerangan keliling dan seleksi.

14

(4) Merencanakan pembekalan keterampilan. (5) Menyusun program penyaluran SE untuk diajukan Pangdam ke Kasad melalui pelaksana tingkat pusat untuk menjadi program. 2)

Persiapan. a)

Aspers Kasdam. (1) Melaksanakan sosialisasi melalui rapat koordinasi dengan pelaksana Siaplurja di wilayahnya diikuti oleh Kaajendam, Pejabat Kowil, Pejabat Dinas/Instansi Pemerintah Propinsi yang terkait. (2) Mengeluarkan Skep/Sprin/ST pelaksanaan Siaplurja di wilayahnya untuk satuan-satuan di wilayah Kodam.

b)

Ajendam. (1) Melaksanakan penerangan keliling. (2) Melaksanakan pendaftaran dan seleksi untuk diajukan ke Pangdam sebagai peserta pola SE. (3) Pemanggilan peserta SE. (4) Bersama-sama dengan pelaksana tingkat pusat melaksanakan penilaian lokasi usaha kelompok yang diberi bantuan modal kerja (5) Pelaksanaan pembekalan keterampilan.

3)

Pelaksanaan. a) Aspers Kasdam. Melaksanakan supervisi tentang pelaksanaan program pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja di wilayah Kodam. b)

Ajendam. (1) Atas supervisi pelaksana tingkat pusat melaksanakan pemberian bekal keterampilan kepada peserta SE, baik yang diberi bantuan modal kerja dan bimbingan usaha maupun yang hanya diberi bimbingan usaha. (2) Atas supervisi pelaksana tingkat pusat melaksanakan pemberian bantuan modal kerja dan bimbingan usaha kepada kelompok peserta. (3) Melaksanakan bimbingan usaha kepada perorangan/ kelompok yang tidak mendapat bantuan modal kerja tetapi membutuhkan bim (4) Usaha kelompok dapat dibatalkan bila lokasi usaha atau rencana usaha tidak sesuai dengan proposal, sehingga semua dana kembali ke Angkatan Darat/sumber pendanaan, atau pembina tingkat daerah mengalihkan dana ke kelompok usaha lain.

15

4)

Pengakhiran. a)

Aspers Kasdam. (1) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Siaplurja di wilayahnya. (2) Menyampaikan laporan dan saran kepada Pangdam untuk diteruskan kepada Kasad U.p. Aspers Kasad dengan tembusan Dirajenad.

b)

Ajendam. (1) Melaksanakan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan pola-pola penyiapan penyaluran di wilayahnya. (2) Secara taktis operasional Kaajendam memberikan laporan dan saran kepada Pangdam U.p. Aspers Kasdam dan secara teknis operasional pembinaan kepada Dirajenad tentang perkembangan pelaksanaan Siaplurja di wilayahnya.

16. Pelaksanaan Kegiatan Pola Diusahakan Lapangan Kerja/ Wage Employment (WE). a. Tingkat Pusat. 1)

Perencanaan. a)

Aspers Kasad. (1) Mengolah usulan/saran peningkatan penyelenggaraan Siaplurja dari Badan Pelaksana. (2) Merumuskan kebijakan Kasad tentang rencana program pembinaan dan pengembangan Siaplurja.

b)

Dirajenad merencanakan pelaksanaan kegiatan : (1) Merencanakan survey untuk mencari atau membuka peluang lapangan kerja di wilayah Kotama/Balakpus. (2) Merencanakan penerangan keliling dan seleksi di tingkat Kotama/Balakpus. (3) Merencanakan pembekalan keterampilan. (4) Merencanakan pelaksanaan penempatan (5) Menyusun jenis penempatan dan jumlah personel yang dapat disalurkan serta anggaran untuk diajukan ke Kasad menjadi program.

2)

Persiapan. a)

Aspers Kasad. (1) Melaksanakan sosialisasi melalui rapat kerja teknis pelaksanaan Siaplurja (2) Mengeluarkan Sprin/ST pelaksanaan Siaplurja sesuai kebijaksanaan Kasad. (3) Menetapkan penerbitan Sprin Pelaksanaan penggunaan anggaran Siaplurja.

16

b)

Dirajenad. (1) Peninjauan dan pendataan ke proyek/perusahaan yang disiapkan untuk pola WE. (2) Penerangan keliling kepada semua Kotama /Balakpus tentang Siaplurja pola WE. (3) Pendaftaran dan seleksi. (4) Penilaian kelengkapan persyaratan administrasi peserta penyaluran pola dicarikan lapangan kerja/WE. (5) Pemanggilan calon peserta melalui Satminkal /alamat masing-masing peserta. (6) Melaksanakan pembekalan keterampilan.

3)

Pelaksanaan. a) Aspers Kasad. Melaksanakan supervisi tentang pelaksanaan program pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja. b)

Dirajenad.


(1) Pelaksanaan penempatan ke lokasi penyaluran sesuai Sprin pelaksanaan tingkat pusat. (2) Melaksanakan bimbingan kepada personel yang disalurkan melalui hasil koordinasi pengguna/pemakai. 4)

Pengakhiran. a)

Aspers Kasad. (1) Menghimpun laporan pelaksanaan program Siaplurja (2) Melaksanakan evaluasi terhadap Siaplurja dan mengajukan saran kepada Kasad untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

b)

Dirajenad. (1) Melaksanakan penilaian tingkat keberhasilan terhadap Pelaksanaan penempatan pola diusahakan lapangan kerja/WE yang telah ditempatkan lebih dari 6 bulan. (2) Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan serta mengajukan saran kepada Kasad tentang pelaksanaan kegiatan Siaplurja

b.

Tingkat Daerah 1)

Perencanaan. a)


17

b) Ajendam Merencanakan pelaksanaan kegiatan yang meliputi : (1) Merencanakan survey peluang lapangan kerja di wilayah Kodam. (2) Merencanakan jumlah personel yang dapat disalurkan ke instansi/perusahaan/proyek-proyek yang ada di wilayah Kodam. (3) Merencanakan kebutuhan biaya program WE di wilayah Kodam. (4) Merencanakan penerangan keliling dan seleksi. (5) Merencanakan program penyaluran WE untuk diajukan Pangdam ke Kasad melalui pelaksana tingkat pusat. 2)

Persiapan. a)

Aspers Kasdam. (1) Melaksanakan sosialisasi melalui rapat koordinasi dengan pelaksana Siaplurja di wilayahnya diikuti oleh Kaajendam, Pejabat Kowil, Pejabat Dinas/Instansi Pemerintah Propinsi yang terkait. (2) Mengeluarkan Skep/Sprin/ST pelaksanaan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja di wilayahnya untuk satuansatuan di wilayah Kodam.

b)

Ajendam. (1) Melaksanakan survey ke lokasi proyek yang disiapkan untuk pola WE di wilayah Kodam. (2) Melaksanakan penerangan keliling di wilayah Kodam. (3) Melaksanakan pendaftaran dan seleksi peserta untuk diajukan ke Pangdam sebagai peserta WE. (4) Melaksanakan pemanggilan calon peserta penyaluran WE. (5) Melaksanakan pembekalan.

3)

Pelaksanaan. a) Aspers Kasdam. Melaksanakan supervisi tentang pelaksanaan program pembinaan dan Siaplurja di wilayah Kodam. b) Ajendam. Melaksanaan penempatan ke lapangan kerja yang telah disiapkan, melalui sprin Pangdam.

4)

Pengakhiran. a)


18

b)


17.

Pelaksanaan Kegiatan Intransum & TNI. a.

Tingkat Pusat. 1)

Perencanaan. a)

Aspers Kasad. (1) Mengolah usulan/saran peningkatan penyelenggaraan Siaplurja dari Badan Pelaksana. (2) Merumuskan kebijakan Kasad tentang rencana program pembinaan dan pengembangan Siaplurja

b) Dirajenad merencanakan pelaksanaan kegiatan pembinaan yang meliputi : (1) Merencanakan lokasi dan alokasi Intransum & TNI (sesuai hasil koordinasi dengan Ditjen Mobduk Depnakertrans/Pemda penerima) (2) Merencanakan survey lokasi, penerangan keliling seleksi calon peserta Intransum & TNI. (3) Merencanakan jumlah animo untuk masing-masing Kodam pengirim peserta Intransum & TNI. (4) Merencanakan pemberian voctra I di Kodam pengirim dan voctra II Kodam penerima. (5) Merencanakan pemberangkatan calon peserta Intransum & TNI, melakukan koordinasi dengan kantor Depnakertrans propinsi Kodam pengirim. (6) Merencanakan pembinaan lanjutan. (7) Menyusun anggaran untuk semua kegiatan Intransum & TNI termasuk pembinaan lanjutan pada lokasi yang telah di tempati untuk diajukan menjadi program. 2)

Persiapan. a)

Aspers Kasad. (1) Melaksanakan sosialisasi melalui rapat kerja teknis pelaksanaan Siaplurja (2) Mengeluarkan Sprin/ST pelaksanaan Siaplurja sesuai kebijaksanaan Kasad. (3) Menetapkan penerbitan Sprin Pelaksanaan penggunaan anggaran Siaplurja.

19

b)

Dirajenad. (1) Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mobduk Depnakertrans dan Pemda penerima tentang pelaksanaan Intransum & TNI. (2) Melaksanakan survey calon lokasi bersama Paban V Sahlurcadvet/Spers Mabes TNI, Paban IV Binwatpers/Spers Mabesad dan pelaksana fungsi Lurja daerah. (3) Melaksanakan penerangan keliling untuk mencari animo ke semua Kotama/Balakpus. (4) Melaksanakan pendaftaran dan seleksi kemudian hasil seleksi dari Kotama, Balakpus dan Kodam-Kodam pengirim diajukan ke Kasad U.p. Aspers untuk ditetapkan sebagai peserta Intransum & TNI. (5) Melaksanakan koordinasi dengan Distrans Propinsi pengirim/penerima tentang rencana pemberangkatan. (6) Melaksanakan pemanggilan calon peserta (7) Mensupervisi Kodam pengirim dalam pemberian Voctra I. (8) Pengajuan program kerja dan anggaran ke Mabes TNI untuk : tambahan bilik 3m x 6m, sumur dan wc, bibit tanaman dan ternak, peralatan pertanian dan voctra selama 3 bulan di lokasi. (9) Pengajuan program kerja dan anggaran ke Mabesad untuk : kebutuhan pokok 3 bulan di lokasi dan perlengkapan perorangan. (10) Bersama dengan pelaksana tingkat daerah melaksanakan tender pembangunan tambahan bilik untuk ditetapkan Pangdam melalui Skep sebagai pelaksana pembangunan.

3)

Pelaksanaan. a) Aspers Kasad. Melaksanakan supervisi pelaksanaan program pembinaan dan Siaplurja. b)

Dirajenad.

tentang


(1) Pemberangkatan Intransum dan TNI dikawal oleh pelaksanaan tingkat pusat, pelaksana daerah pengirim dan tim kesehatan pelaksana tingkat pusat. (2) Pemberian dukungan di lokasi pemukiman dari : (a) Mabes TNI meliputi : tambahan bilik, sumur dan wc, peralatan pertanian, bibit tanaman dan ternak dan voctra II selama tiga bulan di lokasi. (b) Mabesad. Kebutuhan pokok tiga bulan di lokasi dan perlengkapan perorangan. (3) Pemberian dukungan pembangunan tambahan bilik disalurkan ke pelaksana tingkat daerah melalui empat tahap, yaitu : Tahap I = 20%, Tahap II = 30%, Tahap III = 40% dan Tahap IV = 10%

20

(4) Sebagai kegiatan awal pembinaan lanjutan, Dirajenad U.p. Kasubditbinminlurja Ditajenad melaksanakan pembekalan keterampilan (Voctra II) selama tiga bulan di lokasi pemukiman Intransum & TNI (setelah penempatan satu bulan di lokasi). (5) Dirajenad selaku pelaksana tingkat pusat melakukan peninjauan lokasi setiap tiga bulan untuk dilaporkan kepada Kasad U.p. Aspers atas perkembangan penempatan Intransum & TNI. 4)

Pengakhiran. a)

Aspers Kasad. (1) Menghimpun laporan pelaksanaan program Siaplurja. (2) Melaksanakan evaluasi terhadap Siaplurja dan mengajukan saran kepada Kasad untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

b)

Dirajenad. (1) Melaksanakan penilaian tingkat keberhasilan terhadap Lokasi pemukiman yang telah dihuni lebih dari dua tahun. (2) Mempersiapkan penyerahan pembinaan lanjutan terhadap lokasi pemukiman kepada Pemda setempat setelah lima tahun atau kurang dari lima tahun tetapi sudah memenuhi syarat tingkat keberhasilan untuk diserahkan pembinaan lanjutannya ke Pemda setempat. (3) Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan serta mengajukan saran kepada Kasad tentang pelaksanaan kegiatan Siaplurja.

b.

Tingkat daerah 1)

Perencanaan. a)

Aspers Kasdam. (1) Merumuskan kebijakan Pangdam tentang rencana pelaksanaan program pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja di wilayah Kodam. (2) Merencanakan perkiraan jumlah personel dan perkiraan anggaran pelaksanaan penyaluran pada masing-masing pola untuk diajukan menjadi program.

b) Ajendam meliputi : (1)

Merencanakan

pelaksanaan kegiatan

yang

Kodam penerima : (a) Kodam penerima koordinasi dengan Pemda, Dinas Transmigrasi setempat dan pelaksana tingkat pusat untuk merencanakan peninjauan lokasi Transmigrasi.

21

(b) Kodam penerima merencanakan jenis pola penempatan (pola umum. PIR perkebunan, PIR kehutanan, PIR perikanan) untuk dikoodinasikan dengan pelaksana tingkat pusat. (c) Kodam penerima merencanakan pelaksanaan pemberian voctra II dan bantuan dari Mabes TNI dan Mabesad. (d) Kodam penerima merencanakan pembinaan lanjutan lokasi baru maupun lokasi lama. (2)

Kodam pengirim : (a) Kodam Pengirim merencanakan jumlah animo yang akan mengikuti intransum dan TNI dari wilayahnya. (b) Kodam pengirim merencanakan penerangan keliling dan seleksi. (c) Kodam pengirim/penerima Intransum & TNI menyusun anggaran untuk semua pelaksanaan kegiatan termasuk pembinaan lanjutan untuk diajukan ke pelaksana tingkat pusat untuk menjadi program. (d) Kodam pengirim koordinasi dengan pelaksana tingkat pusat dan Distrans Propinsi. (e) Kodam pengirim merencanakan voctra I.

2)

Persiapan. a)

Aspers Kasdam. (1) Melaksanakan sosialisasi melalui rapat koordinasi dengan pelaksana Siaplurja di wilayahnya diikuti oleh Kaajendam, Pejabat Kowil, Pejabat Dinas/Instansi Pemerintah Propinsi yang terkait. (2) Mengeluarkan Skep/Sprin/ST pelaksanaan Siaplurja di wilayahnya untuk satuan-satuan di wilayah Kodam.

b)

Ajendam. (1)

Kodam pengirim melaksanakan : (a) Penerangan keliling. (b) Pendaftaran dan seleksi. Hasil seleksi diajukan ke pelaksana tingkat pusat untuk ditetapkan sebagai peserta Intransum & TNI. (c) Koordinasi dengan pelaksana Siaplurja tingkat pusat dan Dinas Transmigrasi Propinsi setempat tentang jadwal pelaksanaan. (d) Pemanggilan peserta Intransum & TNI. (e) Melaksanakan prosedur administrasi pemindahan tempat penerima gaji personel peserta intransum dan TNI. (f) Melaksanakan voctra I atas supervisi pelaksana tingkat pusat.

22

(2)

Kodam Penerima : (a) Koordinasi dengan pelaksana tingkat pusat dan Dinas Transmigrasi serta Pemda setempat tentang persiapan penjemputan Intransum & TNI. (b) Bersama dengan pelaksana tingkat pusat melaksanakan tender pelaksanaan pembangunan tambahan bilik untuk ditetapkan Pangdam sebagai pelaksana pembangunan tambahan bilik. (c) Mempersiapkan pelaksanaan Voctra II. (d) Mempersiapkan pelaksanaan pembinaan lanjutan.

3)

Pelaksanaan. a) Aspers Kasdam. Melaksanakan supervisi tentang pelaksanaan program pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja di wilayah Kodam. b)

Ajendam. (1)

Kodam Pengirim. (a) Melaksanakan voctra I di wilayahnya atas supervisi pelaksana tingkat pusat. (b) Melaksanakan pengawalan ke lokasi penempatan Intransum & TNI. (c) Menyerahkan kepada Kodam penerima administrasi pemindahan pembayaran gaji peserta Intransum.

(2)

Kodam Penerima. (a) Melaksanakan penjemputan dan penempatan peserta Intransum & TNI pada lokasi yang telah disiapkan. (b) Mengajukan dukungan pembangunan tambahan bilik secara bertahap ke pelaksana tingkat pusat. (c) Bersama dengan pelaksana tingkat pusat melaksanakan voctra II tiga bulan di lokasi pemukiman. (d) Melaksanakan pembangunan bantuan tambahan bilik atas supervisi pelaksana tingkat pusat. (e) Melaksanakan pemberian bantuan dari Panglima TNI dan Kasad atas supervisi pelaksana tingkat pusat berupa : bibit tanaman dan ternak, peralatan pertanian, perlengkapan perorangan, kebutuhan pokok selama tiga bulan di lokasi. (f) Menyelesaikan prosedur administrasi tempat penerima gaji personel peserta Intransum & TNI. (g) Melaksanakan pembinaan lanjutan.

23

4)

Pengakhiran. a)


b)


18.

Pelaksanaan Kegiatan Transops/ Penugasan. a.

Tingkat Pusat. 1)

Perencanaan. a)

Aspers Kasad. (1) Mengolah sulan/saran peningkatan penyelenggaraan Siaplurja dari Badan Pelaksana. (2) Merumuskan kebijakan Kasad tentang rencana program pembinaan dan pengembangan Siaplurja.

b) Dirajenad merencanakan pelaksanaan kegiatan pembinaan yang meliputi : (1) Merencanakan lokasi yang tepat di daerah perbatasan seperti Kalimantan, Irian Jaya dan NTT untuk dijadikan lokasi Transops. (2) Mencari mitra melalui pihak Swasta/BUMN/ BUMD untuk merencanakan pembangunan Pemukiman Transmigrasi Operasi yaitu Transops Pola PIR Perkebunan/Kehutanan, Transops Pola PIR Perikanan dan Transops Pola atas dasar kepentingan aspek pertahanan dan keamanan daerah/wilayah. 2)

Persiapan. a)

Aspers Kasad. (1) Melaksanakan sosialisasi melalui rapat kerja teknis pelaksanaan Siaplurja (2) Mengeluarkan Sprin/ST pelaksanaan Siaplurja sesuai kebijaksanaan Kasad. (3) Menetapkan penerbitan Sprin Pelaksanaan penggunaan anggaran Siaplurja

24

b) Dirajenad. Transmigrasi Operasi. Ketentuan tentang persiapan transmigrasi operasi/ penugasan akan diatur tersendiri melalui kebijakan Pimpinan TNI. 3)

Pelaksanaan. a) Aspers Kasad. Melaksanakan supervisi tentang pelaksanaan program pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja. b) Dirajenad. Transmigrasi operasi. Penyelenggaraan transmigrasi operasi akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

4)

Pengakhiran. a)

Aspers Kasad. (1) Menghimpun laporan pelaksanaan program Siaplurja (2) Melaksanakan evaluasi terhadap Siaplurja dan mengajukan saran kepada Kasad untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

b)

Dirajenad. (1) Melaksanakan penilaian tingkat keberhasilan terhadap Lokasi pemukiman (Transkim) yang telah dihuni lebih dari 2 tahun. (2) Menyerahkan sepenuhnya pembinaan lanjutan terhadap lokasi pemukiman kepada Pemda setempat setelah 5 tahun atau kurang dari 5 tahun tetapi sudah memenuhi syarat tingkat keberhasilan untuk diserahkan pembinaan lanjutannya ke Pemda setempat. (3) Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan serta mengajukan saran kepada Kasad tentang pelaksanaan kegiatan Siaplurja.

b. Tingkat Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan Transmigrasi Operasi tingkat daerah akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

19. Pelaksanaan Pemukiman. Pemukiman di lingkungan TNI AD diselenggarakan melalui pola pemukiman kembali lokal Kodam dan pemukiman kembali antar Kodam. a.

Pemukiman Kembali Lokal Kodam ( Kim Lokal Kodam ). 1)

Tingkat Pusat. a)

Perencanaan. (1)

Aspers Kasad. (a) Mengolah usulan/ saran peningkatan penyelenggaraan Siaplurja dari Badan Pelaksana. (b) Merumuskan kebijakan Kasad tentang rencana program pembinaan dan pengembangan Siaplurja.

25

(2) Dirajenad merencanakan pelaksanaan kegiatan pembinaan yang meliputi : (a) Koordinasi dengan pelaksana tingkat daerah/ Kodam yang berpeluang membuat Pemukiman Lokal Kodam, baik pemukiman yang disiapkan Pemda/ Depnakertrans maupun pemukiman yang disiapkan melalui anggaran TNI AD. (b) Koordinasi dengan pelaksana tingkat daerah/ Kodam untuk merencanakan jenis penempatan, jumlah peserta, pemberian voctra dan prospek pengembangan ekonomi calon lokasi Kim Lokal Kodam. (c) Merencanakan pembangunan pemukiman lokal Kodam yang anggarannya berasal dari TNI AD. (d) Merencanakan pembinaan lanjutan. (e) Menyusun anggaran semua kegiatan pembangunan pemukimam lokal Kodam termasuk pembinaan lanjutan untuk diajukan ke Kasad menjadi Program. b)

Persiapan. (1)

Aspers Kasad. (a) Melaksanakan sosialisasi melalui rapat kerja teknis pelaksanaan (b) Mengeluarkan Sprin/ST pelaksanaan Siaplurja sesuai kebijaksanaan Kasad. (c) Menetapkan penerbitan Sprin Pelaksanaan penggunaan anggaran Siaplurja.

(2)

Dirajenad. (a) Melaksanakan survey ke calon lokasi Kim Lokal Kodam bersama dengan Paban IV Binwatpers/ Spers Mabesad, baik lokasi yang disiapkan melalui anggaran TNI AD maupun Pemda/Depnakertrans dan melaksanakan penilaian terhadap kelengkapan administrasi pembangunan Kim Lokal Kodam yang anggarannya disiapkan TNI AD. (b) Bersama dengan pelaksana tingkat daerah melaksanakan tender pembangunan pemukiman kembali lokal Kodam/pembangunan tambahan bilik untuk ditetapkan Pangdam (melalui Skep) sebagai pelaksana pembangunan (c) Melaksanakan pengecekan kesiapan lokasi untuk menempatkan peserta pemukiman lokal Kodam. (d) Menyiapkan pelaksanaan pemberian Voctra. (e) Pengajuan program kerja dan anggaran dari Mabesad untuk lokasi yang disiapkan Pemda/ Depnakertrans antara lain : tambahan bilik ( 3m x 6m, sumur, bibit tanaman dan ternak, peralatan pertanian, perlengkapan perorangan, kebutuhan pokok 3 bulan di lokasi dan voctra selama 3 bulan di lokasi.

26

(f) Koordinasi dengan instansi teknis/dinas terkait tentang penyediaan tenaga penyuluh lapangan/tenaga pembimbing (sesuai pola penempatan). (g) Menyiapkan pelaksana pembinaan lanjutan baik di lokasi yang telah ditempati maupun pada lokasi yang baru akan ditempati. c)

Pelaksanaan. (1) Aspers Kasad. pelaksanaan program Siaplurja. (2)

Dirajenad.

Melaksanakan supervisi tentang pembinaan dan penyelenggaraan


(a) Pemberian dukungan pembangunan pemukiman tambahan bilik (untuk pemukiman yang dibangun Depnakertrans/Pemda) diserahkan kepelaksana tingkat daerah disalurkan melalui 4 tahap yaitu : Tahap I= 20%, Tahap II= 30%, Tahap III= 40% dan Tahap IV= 10%. (b) Mensupervisi pelaksana tingkat daerah/Kodam dalam pelaksanaan proyek pembangunan pemukiman lokal Kodam/Pembangunan tambahan bilik (untuk pemukiman yang dibangun Depnakertrans/Pemda) dan pembentukan perangkat desa termasuk pembentukan koperasi. (c) Melaksanakan pembekalan keterampilan/Voctra selama tiga bulan di lokasi pemukiman. (d) Melaksanakan pemberian bantuan dari Kasad : perlengkapan perorangan, bibit tanaman dan ternak, peralatan pertanian dan pemberian kebutuhan pokok tiga bulan di lokasi pemukiman. (e) Dirajenad selaku pelaksana tingkat pusat melakukan peninjauan setiap tiga bulan melaporkan perkembangan pemukiman lokal Kodam kepada Kasad. d)

Pengakhiran. (1)

Aspers Kasad. (a) Menghimpun laporan pelaksanaan program Siaplurja. (b) Melaksanakan evaluasi terhadap Siaplurja dan mengajukan saran kepada Kasad untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

(2)

Dirajenad. (a) Melaksanakan penilaian tingkat keberhasilan terhadap Lokasi pemukiman (Transkim) yang telah dihuni lebih dari dua tahun.

27

(b) Menyerahkan sepenuhnya pembinaan lanjutan terhadap lokasi pemukiman kepada Pemda setempat setelah lima tahun atau kurang dari lima tahun tetapi sudah memenuhi syarat tingkat keberhasilan untuk diserahkan pembinaan lanjutannya ke Pemda setempat. (c) Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan serta mengajukan saran kepada Kasad tentang pelaksanaan kegiatan Siaplurja. 2)

Tingkat daerah a)

Perencanaan. (1)

Aspers Kasdam. (a) Merumuskan kebijakan Pangdam tentang rencana pelaksanaan program pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja di wilayah Kodam. (b) Membuat rencana perkiraan jumlah personel dan perkiraan anggaran pelaksanaan Siaplurja untuk diajukan menjadi program.

(2) Ajendam meliputi :

Merencanakan pelaksanaan kegiatan yang

(a) Koordinasi dengan pelaksana tingkat pusat tentang rencana pembangunan pemukiman lokal Kodam, baik pemukiman yang disiapkan AD maupun yang disiapkan Pemda/ Depnakertrans. (b) Merencanakan pemukiman kembali lokal Kodam dengan memperhatikan : Potensi lokasi untuk berkembang, Pola penempatan, Status lahan pemukiman yang jelas dan Aspek Sosbud wilayah. (c) Merencanakan penerangan keliling. (d) Merencanakan jumlah animo dari personel Kodam yang bersangkutan. (e) Merencanakan voctra. (f) Merencanakan pembinaan lanjutan terhadap pemukiman lama maupun baru. (g) Menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan pemukiman lokal Kodam untuk diajukan menjadi program. b)

Persiapan. (1)

Aspers Kasdam. (a) Melaksanakan sosialisasi melalui rapat koordinasi dengan pelaksana Siaplurja di wilayahnya diikuti oleh Kaajendam, Pejabat Kowil, Pejabat Dinas/Instansi Pemerintah Propinsi yang terkait. (b) Mengeluarkan Skep/Sprin/ST pelaksanaan Siaplurja di wilayahnya untuk satuan-satuan di wilayah Kodam.

28

(2)

Ajendam. (a) Menyelesaikan kelengkapan administrasi kepemilikan lahan dari Badan Pertahanan setempat dan Instansi terkait (b) Menyelesaikan kelengkapan administrasi pembangunan proyek pemukiman kembali lokal Kodam pada instansi yang berwenang di daerah. (c) Bersama dengan pelaksana tingkat pusat membuat tender untuk ditetapkan Pangdam (Skep) sebagai pelaksana pembangunan pemukiman lokal Kodam/pembangunan tambahan bilik (untuk pemukiman yang disiapkan Depnakertrans/Pemda). (d) Pembangunan pemukiman kembali lokal Kodam yang dibiayai mitra usaha, prosedurnya dapat dibangun sendiri oleh mitra usaha atau pihak Angkatan darat. (e) Melaksanakan penerangan keliling. (f) Melaksanakan pendaftaran dan seleksi. (g) Melaksanakan pemanggilan peserta. (h ) Mempersiapkan pelaksanaan pembinaan lanjutan.

c)

Pelaksanaan. (1) Aspers Kasdam. Melaksanakan supervisi tentang pelaksanaan program pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja di wilayah Kodam. (2)

Ajendam. (a) Melaksanakan pembangunan pemukiman lokal Kodam/ pembangunan tambahan bilik (untuk pemukiman yang disiapkan Depnakertrans/ Pemda), atas supervisi pelaksana tingkat pusat. (b) Melaksanakan penempatan peserta (c) Bersama pelaksana tingkat pusat melaksanakan pemberian voctra. (d) Menyelesaikan kelengkapan administrasi kependudukan peserta pemukiman kembali lokal Kodam. (e) Menyelesaikan sertifikat kepemilikan lahan peserta pemukiman kembali lokal Kodam. (f) Atas supervisi pelaksana tingkat pusat, melaksanakan pemberian dukungan, berupa : bibit tanaman dan ternak, peralatan pertanian, kebutuhan pokok selama tiga bulan di lokasi dari Kasad dan perlengkapan perorangan. (g) Melaksanakan pembinaan lanjutan.

29

d)

Pengakhiran. (1)

Aspers Kasdam. (a) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Siaplurja di wilayahnya. (b) Menyampaikan laporan dan saran kepada Pangdam untuk diteruskan kepada Kasad U.p. Aspers Kasad dengan tembusan Dirajenad.

(2)

Ajendam. (a) Melaksanakan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan pola-pola Siaplurja di wilayahnya. (b) Secara taktis operasional Kaajendam memberikan laporan dan saran kepada Pangdam U.p. Aspers Kasdam dan secara teknis operasional pembinaan kepada Dirajenad tentang perkembangan pelaksanaan Siaplurja di wilayahnya.

b.

Pemukiman Kembali Antar Kodam ( Kim Antar Kodam ). 1)

Tingkat Pusat. a)

Tahap Perencanaan : (1)

Aspers Kasad. (a) Mengolah usulan/saran peningkatan penyelenggaraan Siaplurja dari Badan Pelaksana. (b) Merumuskan kebijakan Kasad tentang rencana program pembinaan dan pengembangan Siaplurja.

(2) Dirajenad merencanakan pembinaan yang meliputi :

pelaksanaan

kegiatan

(a) Koordinasi dengan pelaksana tingkat daerah/Kodam yang berpeluang membuat Pemukiman Antar Kodam di wilayahnya baik yang disiapkan Pemda/ Depnakertrans maupun pemukiman yang disiapkan melalui anggaran TNI AD. (b) Koordinasi dengan pelaksana tingkat daerah/Kodam penerima/ pengirim untuk merencanakan jumlah personel yang akan mengikuti pemukiman antar Kodam. (c) Koordinasi dengan pelaksana tingkat daerah/Kodam penerima/pengirim untuk merencanakan jenis penempatan (pola umum, pola PIR perkebunan/kehutanan, pola PIR perikanan) (d) Koordinasi dengan pelaksana tingkat daerah/Kodam penerima/pengirim untuk merencanakan waktu pengiriman dan penerimaan peserta pemukiman antar Kodam.

30

(e) Koordinasi dengan pelaksana tingkat daerah/ Kodam penerima/pengirim untu merencanakan pemberian voctra di daerah penerima. (f) Merencanakan pembinaan lanjutan. (g) Menyusun anggaran semua kegiatan termasuk pembinaan lanjutan untuk diajukan kepada Kasad menjadi program. b)

Tahap Persiapan. (1)

Aspers Kasad. (a) Melaksanakan sosialisasi melalui rapat kerja teknis pelaksanaan Siaplurja. (b) Mengeluarkan Sprin/ST pelaksanaan Siaplurja sesuai kebijaksanaan Kasad. (c) Menetapkan penerbitan Sprin Pelaksanaan penggunaan anggaran Siaplurja.

(2)

Dirajenad. (a)

Kepada Kodam Pengirim : i) Menyampaikan ST ke Kodam-kodam (kecuali Kodam penerima pemukiman antar Kodam) yang berminat untuk mengajukan permintaan ke pelaksana tingkat pusat untuk ikut sebagai pengirim pemukiman antar Kodam sesuai pola penempatan yang sudah ditetapkan. ii) Melaksanakan seleksi administrasi calon peserta pemukiman antar Kodam yang telah diajukan ke Kasad U.p. Aspers Kasad sebagai peserta pemukiman antar Kodam. iii) Menyampaikan ST persiapan pemberangkatan kepada Kodam-kodam yang anggotanya disetujui menjadi peserta pemukiman antar Kodam.

(b)

Kepada Kodam Penerima : i) Melaksanakan survey ke calon lokasi dengan Paban IV Binwatpers/Spers Mabesad baik lokasi yang disiapkan melalui anggaran TNI AD maupun lokasi yang disiapkan Pemda/ Depnakertrans dan melaksanakan penilaian terhadap kelengkapan administrasi pembangunan pemukiman antar Kodam yang anggarannya disiapkan TNI AD. ii) Bersama dengan pelaksana tingkat daerah melaksanakan tender pembangunan pemukiman kembali antar Kodam/pembangunan tambahan bilik ( untuk lokasi yang disiapkan Depnakertrans/ Pemda).

31

iii) Melaksanakan pengecekan kesiapan lokasi untuk menempatkan peserta pemukiman antar Kodam. iv) Menyiapkan pelaksanaan pemberian Voctra. v) Pengajuan program kerja dan anggaran dari Mabesad untuk lokasi yang disiapkan Pemda/ Depnakertrans antara lain : tambahan bilik ( 3m x 6m), sumur, bibit tanaman dan ternak, peralatan pertanian, perlengkapan perorangan, kebutuhan pokok 3 bulan di lokasi dan voctra selama 3 bulan di lokasi. vi) Khusus untuk pemukiman antar Kodam yang semua anggaran pelaksanaan dibiayai TNI AD, koordinasi dengan instansi teknis/dinas terkait tentang penyediaan tenaga penyuluh lapangan/tenaga pembimbing (sesuai pola penempatan). c)

Tahap Pelaksanaan. (1) Aspers Kasad. pelaksanaan program Siaplurja. (2)

Dirajenad.

Melaksanakan supervisi tentang pembinaan dan penyelenggaraan


(a) Pemberian dukungan pembangunan pemukiman tambahan bilik (untuk pemukiman yang dibangun Depnakertrans/Pemda) diserahkan ke pelaksana tingkat daerah disalurkan melalui empat tahap yaitu : Tahap I = 20%, Tahap II = 30%, Tahap III = 40% dan Tahap IV = 10%. (b) Mensupervisi pelaksana tingkat daerah/Kodam dalam pelaksanaan proyek pembangunan pemukiman lokal Kodam/ Pembangunan tambahan bilik (untuk pemukiman yang dibangun Depnakertrans/Pemda) dan pembentukan perangkat desa termasuk pembentukan koperasi. (c) Mensupervisi pelaksana fungsi Siaplurja Kodam penerima (Ajendam penerima) untuk melaksanakan pembangunan tambahan bilik/ kamar, dengan dana dari Mabes TNI/ Mabesad pada lokasi yang disiapkan Depnakertrans/Pemda. (d) Melaksanakan pengawalan dari daerah/ Kodam pengirim ke Kodam penerima (pengawal terdiri dari pelaksana tingkat pusat, tim kesehatan tingkat pusat dan Kodam pengirim. (e) Melaksanakan pemberian bantuan : i) Lokasi pembangunannya disiapkan TNI AD berupa : bibit tanaman dan ternak, peralatan pertanian dan kebutuhan pokok tiga bulan di lokasi.

32

ii) Pemukiman yang disiapkan Depnakertrans/ Pemda, berupa : tambahan bilik (kamar), sumur dan WC, peralatan pertanian dan kebutuhan pokok selama tiga bulan di lokasi. (f) Melaksanakan Voctra selam tiga bulan di lokasi pemukiman antar Kodam. (g) Dirajenad selaku pelaksana tingkat pusat dilakukan peninjauan setiap tiga bulan melaporkan perkembangan pemukiman lokal Kodam kepada Kasad. d)

Pengakhiran. (1)

Aspers Kasad. (a) Menghimpun laporan pelaksanaan program Siaplurja. (b) Melaksanakan evaluasi terhadap Siaplurja dan mengajukan saran kepada Kasad untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

(2)

Dirajenad. (a) Melaksanakan penilaian tingkat keberhasilan terhadap Lokasi pemukiman (Transkim) yang telah dihuni lebih dari dua tahun. (b) Menyerahkan sepenuhnya pembinaan lanjutan terhadap lokasi pemukiman kepada Pemda setempat setelah lima tahun atau kurang dari lima tahun tetapi sudah memenuhi syarat tingkat keberhasilan untuk diserahkan pembinaan lanjutannya ke Pemda setempat. (c) Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan serta mengajukan saran kepada Kasad tentang pelaksanaan kegiatan Siaplurja.

b.

Tingkat daerah 1)

Perencanaan. a)


b) Ajendam Merencanakan meliputi : (1) Kodam Pengirim. (a) (b)

pelaksanaan kegiatan

yang

Merencanakan penerangan keliling dan seleksi.. Merencanakan jumlah animo.

33

(c) Merencanakan jenis penempatan (pemukiman antar Kodam pola PIR perkebunan/ PIR perikanan) yang diminati calon peserta pemukiman di wilayahnya. (d) Menyusun kebutuhan anggaran pelaksana pemukiman antar Kodam untuk diajukan menjadi program. (2)

Kodam Penerima. (a) Koordinasi dengan Pemda dan Distrans setempat untuk menetapkan rencana lokasi penempatan pemukiman antar Kodam (apabila calon lokasi disediakan Pemda/Distrans) (b) Koordinasi dengan pelaksana tingkat pusat tentang peluang pembangunan pemukiman antar Kodam, baik lokasi yang pembangunan lokasinya disiapkan Pemda/ Depnakertrans, maupun lokasi yang pembangunannya melalui anggaran TNI AD. (c) Koordinasi dengan pelaksana tingkat pusat untuk merencanakan jenis pola penempatan, jumlah personel yang dapat mengikuti pemukiman antar Kodam, waktu pengiriman/penempatan, rencana Voctra, bantuan dari Mabes TNI/ Mabesad dan pembinaan lanjutan, baik pada lokasi lama ataupun pada lokasi baru. (d) Menyusun anggaran pelaksanaan kegiatan lokasi pembangunan pemukiman antar Kodam untuk diajukan ke Kasad melalui pelaksana tingkat pusat untuk menjadi program.

b)

Tahap Persiapan. (1)

Aspers Kasdam. (a) Melaksanakan sosialisasi melalui rapat koordinasi dengan pelaksana Siaplurja di wilayahnya diikuti oleh Kaajendam, Pejabat Kowil, Pejabat Dinas/Instansi Pemerintah Propinsi yang terkait. (b) Mengeluarkan Skep/Sprin/ST pelaksanaan Siaplurja di wilayahnya untuk satuan-satuan di wilayah Kodam.

(2)

Ajendam. (a)

Kodam Pengirim. i) Melaksanakan penerangan keliling. ii) Melaksanakan pendaftaran dan seleksi untuk diajukan ke pelaksana tingkat pusat sebagai peserta pemukiman antar Kodam. iii) Koordinasi dengan pelaksana tingkat pusat dan Distrans propinsi tentang pemberangkatan calon peserta pemukiman kembali antar Kodam ke lokasi yang disiapkan Deptrans/ Pemda.

34

iv) Koordinasi dengan pelaksana tingkat pusat tentang rencana pemberangkatan calon ke lokasi yang disiapkan Angkatan Darat. v) Melaksanakan pemanggilan. vi) Menyelesaikan prosedur administrasi pemindahan tempat penerimaan gaji peserta pemukiman kembali antar Kodam. (b)

Kodam Penerima : i) Untuk lokasi pemukiman antar Kodam yang anggarannya berasal dari TNI AD : (i) Menyelesaikan kelengkapan administrasi kepemilikan lahan dari Badan Pertanahan setempat dan instansi terkait. (ii) Menyelesaikan kelengkapan administrasi pembangunan pemukiman antar Kodam pada instansi berwenang. (iii) Bersama dengan pelaksana tingkat pusat membuat tender untuk ditetapkan Pangdam (Skep) sebagai pelaksana pembangunan pemukiman antar Kodam. ii) Menyampaikan laporan ke pelaksana tingkat pusat atas kesiapan lokasi untuk ditempati. iii) Mempersiapkan penjemputan dan penempatan. iv) Mempersiapkan Voctra. v) Mempersiapkan pembinaan lanjutan.

.c)

Pelaksanaan. (1) Aspers Kasdam. Melaksanakan supervisi tentang pelaksanaan program pembinaan dan penyelenggaraan Siaplurja di wilayah Kodam. (2)

Ajendam. (a)

Kodam Pengirim : i) Melaksanakan pengawalan peserta pemukiman antar Kodam ke daerah penempatan. ii) Menyerahkan kelengkapan administrasi pemindahan gaji peserta pemukiman kembali antar Kodam kepada Kodam Penerima.

(b)

Kodam Penerima : i) Melaksanakan pembangunan pemukiman antar Kodam yang anggarannya disediakan TNI AD, atas supervisi pelaksana tingkat pusat.

35

ii) Melaksanakan pembangunan tambahan bilik pada lokasi yang disiapkan Depnakertrans/ Pemda setempat atas supervisi pelaksana tingkat pusat. iii) Melaksanakan penjemputan dan penempatan peserta pemukiman antar Kodam pada lokasi yang telah ditetapkan. iv) Menyerahkan dukungan dari Panglima TNI dan Kasad atas supervisi pelaksana tingkat pusat berupa bibit tanaman dan ternak, peralatan pertanian, kebutuhan pokok selama tiga bulan serta perlengkapan perorangan. v) Menyelesaikan prosedur administrasi tempat pemindahan gaji peserta pemukiman kembali antar Kodam. vi) Bersama pelaksana tingkat pusat memberi voctra kepada peserta pemukiman kembali antar Kodam. vii) Melaksanakan pembinaan lanjutan. d)

Pengakhiran. (1)

Aspers Kasdam. (a) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Siaplurja di wilayahnya. (b) Menyampaikan laporan dan saran kepada Pangdam untuk diteruskan kepada Kasad U.p. Aspers Kasad dengan tembusan Dirajenad.

(2)

Ajendam. (a) Melaksanakan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan pola-pola penyiapan penyaluran di wilayahnya. (b) Secara taktis operasional Kaajendam memberikan laporan dan saran kepada Pangdam U.p. Aspers Kasdam dan secara teknis operasional pembinaan kepada Dirajenad tentang perkembangan pelaksanaan Siaplurja di wilayahnya.

20.

Evaluasi. a. Jelaskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dirajenad dalam tahap persiapan pola berusaha sendiri ! b. Jelaskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ajendam dalam tahap persiapan dan pelaksanaan pola berusaha sendiri ! c. Jelaskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dirajenad dalam tahap persiapan dan perencanaan pola Diusahakan Lapja !

36

d. Jelaskan kegiatan yang dilaksanakan oleh perencanaan dan persiapan pola Diusahakan Lapja !

Ajendam

dalam

tahap

e. Jelaskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dirajenad dalam tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pola Intransum & TNI ! f. Jelaskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ajendam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pola Intransum & TNI !

dalam tahap

g Jelaskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ajendam dalam pola pemukiman kembali lokal Kodam dalam tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan ! h. Jelaskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dirajenad dalam pola pemukiman kembali antar Kodam dalam tahap perencanaan, persiapan & pelaksanaan !.

37

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan setiap pola 21. Umum. peyiapan dan penyaluran tenaga kerja, maka perlu adanya pengawasan dan pengedalian secara menyeluruh, sehingga rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

22

Pengawasan. a. Kasad/Aspers Kasad. Aspers Kasad melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja secara menyeluruh. b. Kasad/Aspers Kasad dan Dirajenad. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pola penyaluran, penerangan keliling dan pembekalan keterampilan di tingkat pusat c. Pangdam/Aspers Kasdam dan Kaajendam. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pola penyaluran, penerangan keliling dan pembekalan keterampilan di wilayah Kodam.

23.

Pengendalian. a. Kasad/Aspers Kasad dan Dirajenad. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja di jajaran TNI AD agar tetap memperhatikan ketepatan sasaran program dan anggaran. b. Pangdam/Aspers Kasdam dan Kaajendam. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja di wilayah Kodam agar memperhatikan ketepatan sasaran program dan anggaran.

24.

Evaluasi. a. Jelaskan pejabat yang menangani pengawasan penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja ! b. Jelaskan pejabat yang menangani pengendalian penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja !

38

BAB VI EVALUASI AKHIR PELAJARAN

25.

Evaluasi Akhir Pelajaran. a.

Jelaskan prinsip-prinsip Siaplurja !

b. Di dalam pola Siaplurja kita kenal adanya pola berusaha sendiri/SE sebutkan dua jenis pola berusaha sendiri ! c. Sebutkan persyaratan dan bahan administrasi yang harus dilengkapi oleh peserta Siaplurja ! d.

Sebutkan organisasi penyelenggara Siaplurja tingkat pusat !

e. Jelaskan ketentuan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Voctra I dan Voctra II ! f. Jelaskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dirajenad dalam tahap persiapan pola berusaha sendiri ! g. Jelaskan kegiatan yang dilaksanakan perencanaan pola Diusahakan Lapja !

oleh

Ajendam

h. Jelaskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ajendam pelaksanaan pola Intransum & TNI !

dalam

tahap

dalam tahap

i. Jelaskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ajendam dalam tahap pelaksanaan pola pemukiman kembali lokal Kodam! j. Jelaskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dirajenad dalam tahap perencanaan & persiapan pola pemukiman kembali antar Kodam!. k. Jelaskan pejabat yang menangani pengawasan & pengendalian penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja !

RAHASIA 39 39

BAB VII PENUTUP

Demikian Naskah Departemen tentang Siaplurja untuk dijadikan 26. Penutup. Bahan Ajaran pada Diksarcab Ajen.

Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal

Didik Hartanto Kolonel Caj NRP 28879

RAHASIA

RAHASIA 40

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4.

BAB II

Umum ............................................................................ Sasaran ............................................ ............................ Prinsip-prinsip................................................................ Ketentuan Administrasi.................................................. Evaluasi ..........................................................................

Umum. ............................................................................ Organisasi Penyelenggara.............................................. Tugas dan tanggungjawab ………………....................... Evaluasi .............. ......................................................

11 11 17 18 23 22

Umum. .......................................................................... Pengawasan..................................................................... Pengendalian ……………………………………............. Evaluasi................. .......................................................

37 37 37 37

EVALUASI AKHIR PELAJARAN 25.

BAB VII

9 9 9 10

PEGAWASAN DAN PENGENDALIAN 21. 22. 23. 24.

BAB VI

4 4 4 4 8

PELAKSANAN KEGIATAN 14. Umum ........................................................................... 15. Pelaksanaan kegiatan Pola Berusaha Sendiri/ Self Employment.............................................................................. 16. Pelaksanaan kegiatan Pola Diusahakan Lapja ............. 17. Pelaksanaan kegiatan Pola Intransum & TNI .………… 18. Pelaksanaan kegiatan Pola Transops/Penugasan…… 19. Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pemukiman…… 20. Evaluasi .......................................................................

BAB V

1 1 1 1

ORGANISASI PENYELENGGARA 10. 11. 12. 13.

BAB IV

Umum ............................................................................ Maksud dan Tujuan ........................................................ Ruang Lingkup ............................................................... Pengertian …………………………………………………

KETENTUAN UMUM 5. 6. 7. 8. 9.

BAB III

Halamam

Evaluasi .......................................................................

38

PENUTUP 26.

Penutup ........................................................................

RAHASIA

39

41 RAHASIA KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL

Lampiran II Keputusan Danpusdikajen Nomor Kep/ / /2010 Tanggal 2010

PETUNJUK UMUM (Khusus untuk Tenaga Pendidik)

1.

2.

Mata pelajaran

:

Siaplurja

Untuk

:

Diksarcab Ajen

Jumlah jam Pelajaran

:

9 JP.

a. b.

: : : : :

8 JP.

c. 3.

4.

Teori Praktek 1) Siang 2) Malam Ujian Teori

- JP. - JP 1 JP.

Isi Pelajaran. a.

Pendahuluan

b.

Ketentuan Umum

c.

Organisasi Penyelenggara

d.

Pelaksanaan Kegiatan

e.

Pengawasan dan Pengendalian.

f.

Evaluasi

g.

Penutup

Tujuan Pelajaran. a.

Tujuan Kurikuler :

b.

Tujuan Instruksional

:

1)

(15 menit)

Pendahuluan

Agar Pasis mengetahui tentang Siaplurja.

a). Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengetahui maksud dan tujuan diberikan pelajaran Siaplurja. b) Kriteria keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan maksud dan tujuan diberikan pelajaran Siaplurja serta menunjukkan antusias/ minat dalam menerima pelajaran. 2)

Ketentuan Umum ( 1 JP ) a) Tujuan Instruksional umum. tentang ketentuan umum RAHASIA

Agar

Pasis

mengetahui

42

b) Kriteria keberhasilan . tentang ketentuan umum 3)

Pasis

b) Kriteria Keberhasilan. Pasis tentang organisasi penyelnggara. Pelaksanaan Kegiatan

Agar

Pasis

dapat

b) Kriteria keberhasilan . tentang pelaksanaan kegiatan.

Pasis

Agar dapat

menyampaikan

Pasis

mengetahui

menyampaikan

Pengawasan dan Pengendalian ( 1 JP ) a) Tujuan Instruksional umum. Agar tentang Pengawasan dan Pengendalian. b) Kriteria keberhasilan . Pasis tentang pengawasan dan pengendalian

6)

mengetahui

( 4 JP )

a) Tujuan Instruksional umum. tentang pelaksanaan kegiatan.

5)

menyampaikan

Organisasi Penyelenggara ( 1 JP ) a) Tujuan Instruksional umum. tentang organisasi penyelnggara.

4)

dapat

dapat

Pasis

mengetahui

menyampaikan

Penutup ( 30 Menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengetahui pentingnya pelajaran Siaplurja dalam menunjang pelaksanaan tugas. b) Kriteria keberhasilan. Pasis dapat tentang seluruh Materi Pelajaran Siaplurja.

7)

menyampaikan

Evaluasi ( 1 JP ). a) Tujuan Instruksional umum. Agar dapat diketahui sejauh mana pemahaman Pasis dalam menerima materi pelajaran Siaplurja. b) Kriteria keberhasilan. ujian dengan baik dan benar

5.

6.

Pasis dapat menjawab persoalan

Metode Mengajar. a.

Metode Pokok

:

b.

Metode Penunjang :

Ceramah, Tanyajawab dan Pemberian Tugas. Diskusi

Alins/Alongins. a.

Papan Tulis, Spidol dan Penghapus.

b.

LCD, Laptop dan Slide.

433

7.

Proses belajar mengajar.

NO 1 1.

KEGIATAN TENAGA PENDIDIK 2

PESERTA DIDIK 3

Pendahuluan. - Memperhatikan, mendengarkan dan - Menjelaskan secara umum tentang mencatat hal hal penting. maksud dan tujuan diberikan pelajaran Siaplurja.

2.

Ketentuan Umum a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan sasaran, prinsip-prinsip dan ketentuan mencatat hal hal penting. administrasi. b. Melaksanakan pengecekan/Evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan meterhadap pelajaran yang diberikan ngajukan pertanyaan dari dan kepada dengan melemparkan pertanyaan dan Gadik. menjawab pertanyaan ke/dari Pasis

3.

Organisasi Penyelenggara. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan organisasi penyelenggara, tugas dan mencatat hal hal penting. tanggungjawab. b. Melaksanakan pengecekan/Evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan meterhadap pelajaran yang diberikan ngajukan pertanyaan dari dan kepada dengan melemparkan pertanyaan dan Gadik. menjawab pertanyaan ke/dari Pasis.

4.

Pelaksanaan Kegiatan. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan Pola Berusaha Sendiri, Diusahakan mencatat hal hal penting. Lapja, Inransum & TNI, Transops/ penugasan, Pemukiman kembali lokal Kodam dan Pemukiman Kembali Antar Kodam. b. Melaksanakan pengecekan/Evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan meterhadap pelajaran yang diberikan ngajukan pertanyaan dari dan kepada dengan melemparkan pertanyaan dan Gadik. menjawab pertanyaan ke/dari Pasis.

5.

Pengawasan dan Pengendalian. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan Pengawasan dan Pengendalian. mencatat hal hal penting.

RAHASIA 44 4 1

2

3

b. Melaksanakan pengecekan/Evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan meterhadap pelajaran yang diberikan ngajukan pertanyaan dari dan kepada dengan melemparkan pertanyaan dan Gadik. menjawab pertanyaan ke/dari Pasis. 6.

Penutup a Memberikan kesimpulan/rangkuman a. Memperhatikan, mendengarkan dan dan penekanan terhadap seluruh materi mencatat hal hal penting. Pasis yang telah diberikan b. Melaksanakan pengecekan/Evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan meterhadap pelajaran yang diberikan ngajukan pertanyaan dari dan kepada denga melemparkan pertanyaan dan Gadik. menjawab pertanyaan ke/dari Pasis.

7.

Evaluasi a. Menyusun bahan ujian yang dike a. Mengikuti ujian sesuai jadwal dan tahui oleh Kadep terkait yang dalam tempat yang ditentukan. pelaksanaan ujian sebagai pengawas. b. Menyerahkan bahan evaluasi ujian b. Menyerahkan hasil ujian kepada pada Kasiopsdik dan mengoreksi/ pengawas ujian. menilai ujian serdik

8. Kualifikasi Tenaga Pendidik : dan menguasai materi Siaplurja.

Perwira yang berkualifikasi Susgadik/ Susgumil

9. Referensi. Buku Petunjuk Administrasi tentang penyiapan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/578/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005. 10.

Lain-lain : a.

Naskah Depatemen ini disusun untuk kepentingan Lembaga Pendidikan.

b. Untuk kepentingan Pasis, dapat diproduksi oleh Lembaga Pendidikan tanpa Petunjuk Umum dan Evaluasi tiap bab serta Evaluasi Akhir Pelajaran. Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal

Didik Hartanto Kolonel Caj NRP 28879 RAHASIA

45

RAHASIA

2010 Tanggal 2010

Recommend Documents