Kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Di Mahkamah Agung RI Jalan Merdeka Utara No. 13 Jakarta Pusat M e l a l u i, Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Di Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Raya Arjuno No. 16 - 18 Surabaya Surabaya.
KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI Atas MEMORI PENINJAUAN KEMBALI Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008
Ir. I PUTU NGURAH SUTISNA, MSi. Bertempat tinggal di Perumahan Puri Lidah Kulon Indah Blok A/9 Surabaya dan dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 002, Desa Sumberdadi, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGENG NUGROHO, SH., dan AKH. ZAMRONI UMMATULLAH, SH., S.Pd.I Advokat / Penasehat Hukum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum “ YAYASAN GRAHADI BRAWIJAYA “, alamat Pusat : Komplek Pondok Mutiara Blok RA – 18, Sidoarjo, Cabang : Jl. Suromenggolo – Ponorogo, dan WR. Soepratman No. 10 Pacitan – Jawa Timur, berdasarkan Kuasa Khusus Tanggal 23 April 2012 ; ---------------------------------selanjutnya sebagai --------------------------------------------------------------------Para Termohon Peninjauan Kembali.
MELAWAN Para Pemohon Peninjauan Kembali;
1. Ir. POERWADI DJOJONEGORO, bertempat tinggal di Jalan Tidar No. 98, RT/RW. 003 / 007, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ; 2. Ir. ISMOYO HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Raya No. 34, RT. 02, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat ;
I.
PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara Peninjauan Kembali aquo menyampaikan dasar Kontra Memori Peninjauan Kembali, diuraikan sebagai berikut : 1. Bahwa, PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali berdasarkan sejak diterima Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 pada tanggal 16 April 2012 dari Pengadilan Negeri Surabaya , sehingga sesuai Pasal 72 ayat (2) UU No. 14 Th. 1985 Jo UU No. 5 Th 2004 Jo UU No. 3 Th. 2009 Tentang Mahkamah Agung, maka tenggang waktu untuk Kontra Memori Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan yang dimaksud, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima salinan permohonan Peninjauan Kembali.; 2. Bahwa, PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI yang memutus perkara aquo di Mahkamah Agung RI melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai yang ditentukan dalam pasal 72 ayat (3) UU No. 14 Th 1985 Jo UU No. 5 Th. 2004 Jo UU No. 3 Th 2009 Tentang Mahkamah Agung; 3. Bahwa, PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Memori Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadila Tinggi Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, atas maksud : (1) MEMBENARKAN atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 (2) MENOLAK seluruhnya Keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 ; 4. Bahwa, adapun inti Amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby, tanggal 23 Desember 2008 yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai berikut :
MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. I. PUTU NGURAH SUTISNA, 2. JUTAKA KETUT SIDHARTA tersebut : Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 ;
MENGADILI SENDIRI :
DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan para penggugat adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Ir. I ketut Sandhi, M.Sc yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2007 ; 3. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sah atas surat pengakuan hutang antara Ir. I Ketut Sandhi, M.Sc dengan Ir. Poerwadi Djojonegoro sebagaimana dalam legalisasi oleh Notaris Probo Nuriasari, SH dengan Nomor 009/2007 tertanggal 11 Mei 2007 ; 5. Menyatakan proses transaksi atas terbitnya akta jual beli yang dibuat oleh Notaris / PPAT Moch. Didit Ervandhi, SH / Turut Tergugat adalah tidak sah / cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas 3 ( tiga ) sertifikat tanah yang telah berganti nama menjadi atas nama Tergugat II antara lain : a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 67 / Kelurahan Ketintang, seluas 419 m², sebagaimana diuraikan 2 Februari 1991 Nomor 604/S/1992 terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ; b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 76 / Kelurahan Ketintang, seluas 252 m² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 September 1992 Nomor 1596/1922, terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ; c. Sebidang tanah Hak Milik No. 1438 / Kelurahan Ketintang seluas 308 m², sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 23 September 1992 Nomor 1597, terletak di Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. 6. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan ketiga sertifikat tanah tersebut diatas dalam keadaan baik dan tanpa syarat kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi ; 7. Menghukum Turut Tergugat agar mematuhi isi putusan ini ; 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) perhari setiap lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ; 9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;
DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ; Menghukum para Termohon Kasasi / Tergugat I dan II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu ) ;
II.
Dasar PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengenai MEMBENARKAN dan MENOLAK seluruhnya Keberatan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, diuraikan sebagai berikut : 1. Bahwa, Para Termohon Peninjauan Kembali MENOLAK seluruhnya Keberatan Pertama Para Pemohon Peninjauan Kembali dan MEMBENARKAN atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, dijelaskan : a. Surat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Desember 2009, perihal mohon petunjuk (Terlampir I), isinya : -
Bahwa perkara No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., telah diajukan permohonan banding oleh ISMOYO HARYANTO, dkk, semula Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding pada tanggal 31 – 12 – 2008 melalui kuasanya ;
-
Bahwa pada tanggal 17 – 02 – 2009 Terbanding JUTAKA KETUT SIDHARTA dan I PUTU NGURAH SUTISNA telah mencabut kuasanya kepada kuasanya Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. Dan FARIDATUL BAHIYAH, SH. MH atas surat kuasa tertanggal 14 – 05 – 2008 dan pemberitahuan pencabutan tersebut telah diberitahukan ke Pengadilan Negeri Surabaya ;
-
Bahwa pada tanggal 21 – 02 – 2009 Terbanding JUTAKA KETUT SIDHARTA dan I PUTU NGURAH SUTISNA memberikan kuasa kepada advokat RONALD NAPITUPULU, SH. dkk dan kuasa tersebut didaftar di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 – 02 – 2009 ;
-
Bahwa pada tanggal 30 – 06 – 2009 putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134 / PDT/2009/PT.Sby. turun ke Pengadilan Negeri Surabaya dan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya mencatumkan Kuasa Terbanding yaitu : Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH ( berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 – 05 – 2008 ) juga kepada RONALD NAPITUPULU, SH. ( Surat Kuasa tertanggal 21 – 02 – 2009 ) ;
-
Bahwa Jurusita telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut pada Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH di kepaniteraan Pengadilan negeri Surabaya atas permintaan kuasanya dan ia tidak keberatan, pertanggal 24 – 07 – 2009 ;
-
Bahwa karena tenggang waktu 14 hari telah habis, dan para pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut menjadi Berkekuatan Hukum tetap ;
-
Selanjutnya Pembanding mengajukan Permohonan Eksekusi atas putusan Rekonpensi dari Pengadilan Tinggi yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut ;
-
Atas Permohonan Eksekusi tersebut Penggugat Konpensi JUTAKA KETUT SIDHARTA dan I PUTU NGURAH SUTISNA keberatan dan mengajukan protes, karena : 1. Ia / Kuasanya yang baru RONALD NAPITUPULU, SH. belum diberitahu isi putusan Pengadilan tinggi, sehingga belum dapat menentukan sikap ; 2. Pemberitahuan isi putusan kepada kuasanya yang lama Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. dianggap tidak sah, karena kuasa tersebut sudah dicabut pada tanggal 17 – 02 – 2009 dan pencabutan tersebut sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. sudah tidak berhak lagi sebagai kuasanya ; Sedangkan pihak Pemohon Eksekusi berpendapat putusan tersebut layak untuk dilaksanakan karena sudah diberitahukan kepada pihak-pihak secara patut ; Untuk itu kami mohon petunjuk Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atas permasalahan tersebut di atas. Apakah permohonan eksekusi sudah dapat ditindak lanjuti ataukah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 27 – 05 – 2009 No. 134 /PDT/2009/PT.Sby., harus diulang dan ditujukan kepada Kuasanya yang baru.
b. Jawaban dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya , Perihal Mohon Petunjuk Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134 /PDT/2009/PT.Sby., kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggal 07 Januari 2010 (Terlampir II), isinya : 1. Bahwa dalam perkara No. 340 /Pdt.G/2008/PN.Sby., I PUTU NGURAH SUTISNA dan JUTAKA KETUT SIDHARTA membawa kuasa kepada : 1. Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. 2. FARIATUL BAHIYAH, SH. MH. Tanggal 14 Mei 2008 ; 2. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2009 pemberi kuasa mencabut kuasa tersebut ; 3. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2009 pemberi kuasa member kuasa kepada RONALD NAPITUPULU, SH. dkk ; 4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2009 Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya memberitahukan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. ; 5. Bahwa menurut pendapat kami oleh karena kuasa kepada Drs. LUQMANUL HAKIM,SH. MH. telah dicabut pada tanggal 17 Pebruari 2009 sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan tinggi Surabaya No. 134/PDT/2009/PT.Sby., kepada Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. tanggal 24 Juli 2009, pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tidak sah, karena Drs. LUQMANUL HAKIM, SH. MH. sudah tidak lagi sebagai kuasa dari I PUTU NGURAH
SUTISNA dan JUTAKA KETUT SIDHARTA / Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi – Terbading ; 6. Bahwa oleh karena itu isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut harus diberitahukan kepada yang berhak sebagai penerima kuasa atau langsung kepada Pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi – Terbanding ; Demikian untuk menjadi maklum dan mendapatkan perhatian. c. Surat dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Perihal Permohonan klarifikasi perkara No. 134/PDT/2009/PT.Sby., Jo 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 11 Mei 2010 (Terlampir II), isinya : 1. Sehubungan dengan surat pengaduan dari Sdr. Ronald Napitupulu, SH., dkk ( Kuasa hukum Sdr. I Putu Ngurah Sutisna dan Sdr. Jutaka Ketut Sidharta ) tanggal 14 Desember 2009 perihal tersebut diatas, yang telah terdaftar pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, tanggal 30 Desember 2009 Nomor : 1535/BP/A/XII/2009, untuk jelasnya fotocopy surat terlampir ; 2. Setelah Mahkamah Agung RI meneliti dan mempelajari dengan seksama pengaduan tersebut, diminta Saudara melakukan Pemantauan atas penanganan perkara No. 134/PDT/2009/PT.Sby., Jo 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., dengan tanpa mengurangi kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dibawah koordianasi saudara selaku Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 2.
Bahwa, Para Termohon Peninjauan Kembali MENOLAK seluruhnya Keberatan Kedua Para Pemohon Peninjauan Kembali dan MEMBENARKAN atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, dijelaskan : a. Bukti – bukti Para Pemohon Peninjauan Kembali terdiri : -
Bukti Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009
-
Bukti Putusan perkara Peninjauan Kembali / PK pidana Mahkamah Agung RI No. 7 PK/Pid/2011, tanggal 18 Maret 2011 ;
-
Bukti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1317 K/Pid/2009, tanggal 28 Juli 2009 ;
-
Bukti Putusan Mahkamah Agung RI No. 816 K/Pid/2009, tanggal 03 November 2009 ;
-
Bukti Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 358/Pdt/2011/PT.Sby., tanggal 11 Juli 2011
b. Justru Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan MENUNJUKKAN tidak PAHAM atas HUKUM, sebab :
melampirkan
Bukti
tersebut
diatas,
-
Bukti Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 SUDAH TERJAWAB Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai Para Pemohon Kasasi dikabulkan sebagian pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 ;
-
Bukti Putusan perkara Peninjauan Kembali / PK pidana Mahkamah Agung RI No. 7 PK/Pid/2011, tanggal 18 Maret 2011, Bukti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1317 K/Pid/2009, tanggal 28 Juli 2009 dan Bukti Putusan Mahkamah Agung RI No. 816 K/Pid/2009, tanggal 03 November 2009, adalah putusan perkara pidana tersebut, masih berhubungan dengan perkara perdata atas STATUS PEMILIKAN TANAH dan RUMAH yang belum ada putusan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabay No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010, jadi putusan perkara pidana tersebut MEMBUKTIKAN suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata seperti yang dimaksud Pasal 67 huruf f UU No. 14 Th 1985 Jo UU No. 5 Th. 2004 Jo UU No. 3 Th. 2009 Tentang Mahkamah Agung, atas dasar :
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI. NOMER REGISTER
: 628 K/Pid/1984;
TANGGAL PUTUSAN
: 22 Juli 1985;
KAIDAH HUKUM: Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti. -
Bukti Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.358/Pdt/2011/PT.Sby., tanggal 11 Juli 2011 masih belum mempunyai kekuatan hukum dikarenakan masih ada Kasasi dan sampai sekarang belum ada putusan dari Mahkamah Agung RI, sebab terjadinya Akta Perikatan Jual Beli antara Para Pemohon Kasasi dengan Orang Tua Para Termohon Kasasi, asalnya dari Surat Kuasa Mutlak untuk menjual dari IKUKO MIKAMI SANDHI ( Orang Tua Perempuan Para Termohon Peninjauan Kembali ) kepada I KETUT SANDHI ( Orang Tua Laki – Laki Para Termohon Peninjauan Kembali ) dihadapan Notaris SLAMET SOEPRATIKNO, SH. Ternyata didalam Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi melalui Kuasa Hukum LAMIDI HARIYANTO, SH dan REKAN diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Januari 2012, DITEMUKAN dalam dalil Kontra Memori Kasasi suatu PENGAKUAN intinya tidak memerlukan Kuasa Mutlak untuk Menjual dari IKUKO MIKAMI SANDHI sebab harta yang dijual adalah harta pribadi ( asal ) I KETUT SANDHI dan Surat Kuasa Mutlak untuk Menjual dari IKUKO MIKAMI SANDHI tidak dihadapan Notaris SLAMET SOEPRATIKNO, SH. tetapi didalam kamar IKUKO MIKAMI SANDHI, ( Terlampir IV ), sebagai berikut : -
“ dalam hal ini Notaris hanya melaksanakan apa – apa atau hal – hal yang diminta oleh para pihak dank arena saat itu I Ketut Sandhi yang meminta supaya Notaris / Slamet Soepratikno, SH tidak perlu masuk dan menemui Ikuko Mikami Sandhi cukup I Ketut Sandhi makanya I Ketut Sandhi meminta surat yang akan ditanda tangani oleh Ikuko Mikami Sandhi diminta dan sambil membawa surat akte tersebut I Ketut Sandhi masuk kamar menemui isterinya Ikuko Mikami Sandhi dan Notaris/Termohon Kasasi saat itu hanya diminta menunggu diluar.”
-
“ perlu kiranya kami sampaikan didalam Kontra Memori Kasasi ini bahwa harta yang akan dijual oleh I Ketut Sandhi tersebut merupakan harta milik I Ketut Sandhi sendiri maka ia berhak untuk menjual harta miliknya dan hal tersebut sudah sesuai dengan surat pernyataannya I Ketut Sandhi sendiri yang menerangkan kalau tanah dan bangunan yang terletak di jalan A. Yani No. 66 Surabaya tersebut merupakan harta milik pribadi dari I Ketut Sandhi.” Jadi menjadi suatu pertanyaan Kenapa bila harta itu adalah harta pribadi (asal) dari I KETUT SANDHI (Orang Tua Laki – Laki Para Termohon Peninjauan Kembali), masih memerlukan Kuasa Mutlak untuk Menjual dari IKUKO MIKAMI SANDHI (Orang Tua Perempuan Para Termohon Peninjauan Kembali) ? PENGAKUAN ini merupakan alat bukti pengakuan yang sempurna ( volledig bewijis ) terhadap siapa yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang telah mendapat kuasa khusus untuk itu, menurut pasal 174 HIR/311 Rbg/1925 BW dan dengan adanya pengakuan Para Tergugat tersebut, maka perselisihannya dianggap selesai, serta Hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut (Yurisprudensi MA.RI. tgl 27 – 10 – 1971 No.858 K/Sip/1971 dan No.496 K/Sip/1971 ) ;
3. Bahwa, Para Termohon Peninjauan Kembali MENOLAK seluruhnya Keberatan Ketiga dan Keempat Para Termohon Peninjauan Kembali dan MEMBENARKAN atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, dijelaskan : a. Keberatan Ketiga dan Keempat oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pengulangan kembali Keberatan Pertama dan Kedua atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.
134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 dan sudah dibantah seluruhnya oleh Para Termohon Peninjauan Kembali ; b. Mengenai Surat Pembatalan Hutang, Notaris PROBO NURIASARI, SH dengan Notaris MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH adalah SUAMI – ISTERI, Surat Pembatalan Hutang dibuat di Notaris PROBO NURIASARI, SH dan Akta Perikatan Jual Beli dibuat di Notaris MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH., pembuatan Surat Pembatalan Hutan dan Akta Perikatan Jual Beli pada tanggal yang sama tanggal 11 Mei 2007 antara I KETUT SANDHI (Orang Tua Laki – Laki Para Termohon Peninjauan Kembali) dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali dan sudah DIBANTAH dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008, Hal. 23 – 24, isinya : Menimbang, berpendapat :
bahwa
terhadap
alasan
–
alasan
tersebut
Mahkamah
Agung
Mengenai alasan – alasan ke I sampai dengan ke III : Bahwa, alasan – alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan alasan akta Perjanjian Pengikatan jual – beli No. 2, 4, 6 (vide bukti T.I – 5, T.I – 6 dan T.I – 7) masing – masing tanggal 11 MEI 2007 adalah sah dan tidak melawan hukum (halaman 15 putusan Pengadilan Tinggi) , telah salah menerapkan hukum oleh karena fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri adalah hubungan hukum antara Ir. I Ketut Sandhi dengan Tergugat I Ir. Poerwadi Djojonegoro adalah merupakan hubungan hukum hutang piutang (P.7 dan P.8) berupa pengakuan hutang selama bulan dengan bunga 2,67% per bulan dan bunga tersebut telah dibayar sampai dengan tanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp.93.260.000,- (P.17 sampai dengan P.27) ; Bahwa, adalah tidak logis apabila pada tanggal 11 Mei 2007 itu juga dibuat lagi akte No. 2, 3, dan 4 berupa perjanjian jual beli atas obyek sengketa tanpa di lakukan pembatalan lebih dahulu terhadap surat pengakuan hutang No. 009/2007 tanggal 11 Mei 2007, yang telah dibayar bunganya selama 1 (satu) bulan itu juga tidak logis akta jual – beli No. 2, 3, 4, dan 6 dibuat pada hari dan tanggal yang sama dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Ir. Poerwadi Djojonegoro dan Ir. I Ketut Sandhi tersebut ; Bahwa, menurut hukum seharusnya dengan meninggalnya Ir. I Ketut Sandhi pada tanggal 16 Juni 2007 maka akta kuasa persetujuan untuk menjual No. 12 tanggal 30 April 2007 ( T.I – 4 ) tersebut, berakhir (Pasal 1813 KUHPerdata jo . Pasal 1819 KUHPerdata ) dan tidak dapat diajadikan dasar untuk menerbitkan akta jual – beli, atas obyek sengketa karena obyek sengketa sudah harus beralih kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I Putu Ngurah Sutisna dan kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi / para Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; 4. Bahwa, dalil – dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibantah seluruhnya oleh dalil – dalil Para Termohon Peninjauan Kembali, maka perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat MERUGIKAN kepada Para Termohon Peninjauan Kembali merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
5. Bahwa, oleh sebab dalil – dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibantah seluruhnya oleh dalil – dalil Para Termohon Peninjauan Kembali, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pihak yang SALAH, maka Para Termohon Peninjauan Kembali Mohon Kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali aquo untuk member biaya yang timbul dalam perkara Peninjauan Kembali aquo.
Berdasarkan atas uraian diatas, PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI mohon Kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara aquo dalam pemeriksaan PENINJAUAN KEMBALI, berkenan memutus :
MENGADILI
1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali untu seluruhnya; 2. Menguatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1786 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 134/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Np. 340/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 23 Desember 2008 ; 3. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Peninjauan Kembali aquo.
Sidoarjo, 24 April 2012 Hormat Kami Kuasa Hukum Para Termohon Peninjauan Kembali,
1. SUGENG NUGROHO, SH
2. AKH. ZAMRONI UMMATULLAH, SH., S.Pd.I
