2010 Laporan Tahunan Annual Report

2010

Laporan Tahunan Annual Report

Indonesia Deposit Insurance Corporation

Equity Tower Lt. 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. : 62 21 515 1000 (Hunting) Fax. : 62 21 5140 1500/1600 www.lps.go.id

Keyakinan Dalam Kepastian Confidence in Certainty


Daftar Isi Contents

Keyakinan dalam Kepastian Visi, Misi, dan Nilai-Nilai LPS Pengantar Ketua Dewan Komisioner Pengantar Kepala Eksekutif Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan Ikhtisar Keuangan LPS 2010

i i ii vi ix x

Penjelasan LPS atas Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan LPS 2010

xi

Ringkasan Eksekutif

xvi

PROFIL LEMBAGA Rekam Jejak Tentang LPS Organisasi Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Struktur Organisasi Fungsi dan tugas LPS Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan Kepesertaan Premi Penjaminan Jenis dan Nilai Simpanan yang Dijamin Pembayaran Klaim Penjaminan Turut Aktif Memelihara Stabilitas Sistem Perbankan Penyelesaian dan Penanganan Bank Gagal

1 2 6 6 7 8 8 10 10 10 11 11 11

Confidence in Certainty Vision, Mission, and Values of IDIC Message from the Chairman Message from the Chief Executive Officer Statement of Accountability Financial Highlights 2010 Clarification on the Audit Board of the Republic of Indonesia’s Findings Toward IDIC’s 2010 Financial Statements Executive Summary

12

CORPORATE PROFILE Milestone About IDIC Organization Board of Commissioners Chief Executive Officer Organizational Structure Functions and Duties of IDIC Insuring Banking Depositors’ Deposit Membership Insurance Premium Type and the Amount of Deposit Insured Insurance Claim Payments Actively Participating in Maintaining the Banking System Stability Bank Resolution

PENGELOLAAN RISIKO LPS Manajemen Risiko Lembaga Pembentukan Cadangan Klaim Penjaminan Analisis Individual Bank Analisis Sistem Perbankan Analisis Makro Ekonomi Penetapan Suku Bunga Penjaminan

15 18 25 26 29 34 36

IDIC RISK MANAGEMENT Institutional Risk Management Establishment of Provision for Insurance Claims Individually Bank Analysis Banking System Analysis Macroeconomics Analysis Determination of Deposit Insurance Rate

KEGIATAN OPERASIONAL Penjaminan Simpanan Resolusi Bank Analisis Resolusi Bank Penanganan Klaim Likuidasi Bank Penanganan Bank Gagal Pengembangan Sumber Daya Manusia Dukungan Operasional

39 40 48 48 50 50 52 56 60

OPERATIONAL REVIEW Deposit Insurance Bank Resolution Bank Resolution Analysis Claim Settlements Bank Liquidation Handling A failed Bank Human Resources Development Operational Supports

TATA KELOLA Pelaporan dan Akuntabilitas Pengambilan Keputusan Komite-Komite Sistem Umpan Balik dari Opini Publik Indikator Penilaian Tingkat Kinerja LPS Informasi Lain-Lain

63 64 64 64 68 69 70

GOVERNANCE Reporting and Accountability Decision Making Committees Public Opinion Feedback System IDIC Performance Rating Indicators Other Information

TINJAUAN KEUANGAN Laporan Auditor Laporan Keuangan (Audited) Neraca Laporan Surplus Defisit Laporan Perubahan Modal Laporan Arus Kas Ikhtisar Catatan Atas Laporan Keuangan Ringkasan Kebijakan Akuntansi Utama Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Peristiwa Kemudian

75 76 80 80 81 82 83 84 84 88 111

FINANCIAL REVIEW Independent Auditor’s Report Financial Statement (Audited) Balance Sheet Statement of Surplus (Deficit) Statement of Changes of Equity Statement of Cashflow Summaries of Notes to the Financial Statement Summary of Significant Accounting Policies Description of Accounts Stated Within the Balance Subsequent Events

RENCANA LEMBAGA TAHUN 2011 Penjaminan Simpanan Memelihara Stabilitas Sistem Perbankan Pengembangan Organisasi

113 114 115 116

CORPORATE PLAN 2011 In Insuring Depositors’ Deposits In Maintaining Banking System Stability Development of Organization

Lampiran

117

Appendices

12

Keyakinan Dalam Kepastian Confident in Certainty Sebagai lembaga yang ditunjuk Pemerintah Indonesia untuk menjaga kepentingan nasabah perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat luas pada perbankan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan oleh LPS memberi keyakinan dan kepastian akan keamanan simpanan dana dan dengan demikian masyarakat tidak akan ragu untuk melakukan transaksi perbankan.

As an agency appointed by the Government of Indonesia to safeguard the interests of bank customers, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC) succeeded in increasing public confidence in the national banking in recent years. By providing guarantee over bank deposits, IDIC gives confidence and certainty on the security of deposit of funds and hence the community will not hesitate to do banking transactions.

Visi

Misi 1 Mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif; dan 2 Berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

Nilai-Nilai 1. Integritas; 2. Profesionalisme; 3. Independensi; 4. Transparansi; dan 5. Akuntabilitas

Vision To become the deposit insurer entrusted with maintaining the stability of Indonesia’s banking system

Mission 1) To implement an effective deposit insurance program; and 2) To play an active role in maintaining the stability of Indonesia’s banking system.

Values 1) 2) 3) 4) 5)

Integrity; Professionalism; Independency; Transparency; and Accountability.

Lembaga Penjamin Simpanan 2010 Annual Report

Menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

i

PENGANTAR KETUA DEWAN KOMISIONER Message from the Chairman

Lembaga Penjamin Simpanan Laporan Tahunan 2010

C. Heru Budiargo Ketua Dewan Komisioner Chairman

ii

Indikator ekonomi selama tahun 2010 menunjukan bahwa secara umum perekonomian nasional diwarnai dengan banyak pencapaian-pencapaian yang baik. Pertumbuhan ekonomi 6,1%, inflasi bisa dikendalikan pada tingkat 6,9% dengan tingkat inflasi inti 4,28% ditopang oleh apresiasi rupiah serta surplus neraca transaksi berjalan sebesar USD6,2 Miliar atau 0,9% dari Produk Domestik Bruto. Kondisi perekonomian yang kondusif ini berdampak positif kepada iklim usaha sehingga kondisi industri perbankan tumbuh dengan baik.

Economic indicators showed that Indonesia’s economy generally performed positively in 2010. This is clearly reflected by economic growth of 6.1%, inflation maintained at a controllable level of 6.9% with core inflation at 4.288%, which was supported by the Rupiah’s appreciation, and current balance of payment surplus amounting to US$6.2 billion, or 0.9% of the Gross Domestic Product. This conducive economic condition affected the industry’s climate thereby driving the banking industry to grow positively.

Prospek dan ketahanan ekonomi nasional juga menarik minat investor asing sehingga Foreign Direct Investment mencapai USD12,6miliar atau 3 kali lipat dari angka tahun 2009. Neraca pembayaran menunjukan surplus USD30miliar, sehingga cadangan devisa mencapai USD96,2miliar atau naik 45% dibandingkan dengan tahun 2009.

Indonesia’s economic resilience and prospects attracted foreign investor interest driving Foreign Debt Investment to USD12.6 billion, or 3 times the figure achieved in 2009. Balance of payment produced a surplus of USD30 billion, while foreign exchange reserves amounted to US$96.2 billion or increased 45% from 2009.

Pengantar Ketua Dewan Komisioner Message from the Chairman

“Rencana strategis LPS yang dicanangkan pada bulan September 2010 telah memberi peluang pengelolaan LPS secara lebih berencana dengan hasil yang efektif. Kami melengkapinya dengan penerapan metodologi manajemen kinerja yang disesuaikan guna meningkatkan budaya kinerja lembaga”.

Secara menyeluruh rasio-rasio keuangan perbankan terkait dengan prudential practices dapat dicapai sesuai harapan. Pertumbuhan aset perbankan meningkat 18,7% dan ekspansi kredit meningkat 22,8%, rasio kecukupan modal bank rata-rata 17,2%, NPL gross 2,56%, likuiditas terjaga dengan baik serta kemampuan perbankan menghasilkan laba yang tercermin dari Net Interest Margin (NIM) bank berada sekitar 5,7%.

Overall, the banking sector’s financial ratios pertaining to prudential practices can be achieved as expected. The banking sector’s assets increased 18.7% and loan growth increased 22.8%, while average capital adequacy ratio was at 17.2%, gross NPL was at 2.56%, and well maintained liquidity along with the banking sector’s ability to produce profits was clearly reflected in the bank sector’s Net Interest Margin of around 5.7%.

Kondisi ketahanan keuangan perbankan yang stabil dan sangat baik ini, menempatkan risiko LPS sebagai pelaksana penjaminan dan resolusi bank gagal, berada dalam tingkatan yang relatif rendah. Perlu kami sampaikan bahwa Dana Pihak Ketiga Perbankan pada tahun 2010 mencapai Rp 2.370,98 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar Rp1.435,20 triliun yang merupakan 99,88% jumlah rekening Dana Pihak Ketiga termasuk dalam penjaminan LPS, yang langsung atau tidak langsung jumlah tersebut menggambarkan exposure risiko LPS.

Stable and good condition of banking’s financial resilience has put IDIC risk, as the executor of deposit insurance and failed bank resolution, in a relatively low level. The third party fund in 2010 was amounting to Rp2,370.98 trillion. From that amount, as many as Rp1,435.20 trillion representing 99.88% of total account of third party fund insured by IDIC which directly or indirectly describe IDIC risk exposure.

Dari sisi keuangan LPS selama tahun 2010, dapat kami sampaikan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan LPS baik. Hal tersebut ditunjukan oleh pengumpulan premi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, investasi yang konservatif, biaya operasi dan administrasi yang dikelola dengan efisien, pembayaran klaim yang relatif tidak besar serta pembentukan cadangan klaim penjaminan dilakukan sesuai ketentuan. Opini hasil audit BPK RI atas laporan keuangan 2010 adalah “tidak memberikan pendapat (disclaimer)” sama dengan opini atas laporan keuangan tahun 2009. Hal tersebut, antara lain, disebabkan oleh penyajian Penyertaan Modal Sementara (PMS) pada PT Bank Mutiara, Tbk dilakukan berdasarkan nilai historis (historical cost) dan bukan nilai wajar (fair value) sebagaimana pandangan BPK RI.

Financially, in 2010, IDIC’s financial performance in overal was well-performed. It reflected by premium collection can be conducted as prescribed by the regulation, conservative investment, effectively managed operating and administration cost, relatively moderate claim payments as well as the establishment of provision for insurance claims in accordance with applicable regulations. The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) has provided a disclaimer opinion toward IDIC’s financial statements for 2010 which was the same as in 2009. It was caused by the presentation of Temporary Capital Placement in PT Bank Mutiara, Tbk which used historical cost instead of fair value as the view of BPK RI.


“IDIC strategic plan which was established in September 2010 has given an opportunity for more planned and effective management of IDIC. We have equipped it with the implementation of performance management methodology which has been adjusted to improve the institution’s performance culture.”

iii



iv

Rencana strategis LPS yang dicanangkan pada bulan September 2010 telah memberi peluang pengelolaan LPS secara lebih berencana dengan hasil yang efektif. Kami melengkapinya dengan penerapan metodologi manajemen kinerja yang disesuaikan guna meningkatkan budaya kinerja lembaga.

IDIC strategic plan which was established in September 2010 has given an opportunity for more planned and effective management of IDIC. We have equipped it with the implementation of performance management methodology which has been adjusted to improve the institution’s performance culture.

Disamping melaksanakan fungsi pokok penjaminan dan penyelamatan bank pada tahun 2010, program-program kerja dan inisiatif di LPS bertumpu pada perbaikan praktek tata kelola, manajemen resiko, dan pengelolaan SDM. Kami fokus pada peningkatan kemampuan akses data makro ekonomi dan industri perbankan sehingga resiko pengelolaan LPS dapat dianalisa, diukur dan dimitigasi secara lebih baik. Disamping itu LPS juga sadar akan perlunya meningkatkan pemahaman nasabah perbankan tentang program penjaminan LPS melalui akses elektronik, pendidikan, serta program komunikasi khusus yang dirancang untuk itu.

Apart from carrying out of its main functions of insuring deposit and resolving banks, in 2010, work programs and initiatives were concentrated in the improvement on good governance practices, risk management, and human resources management. We were focusing the amelioration on the macroeconomics and banking industry data accessibility so that IDIC risk management can be better analized, calculated and mitigated. Moreover, IDIC realizes the needs on improving the awareness of bank depositors on IDIC deposit insurance program by using several access like electronic media, education as well as specially-designed communication programs.

Pada tahun 2010 terdapat 10 Bank BPR yang ditutup dengan portfolio Dana Pihak Ketiga sebesar Rp28,03 miliar telah dibayar penjaminannya, sementara ada 5 Bank BPR yang proses likuidasinya telah diselesaikan. Kami juga melaporkan bahwa Bank Mutiara yang telah menerima Penyertaan Modal Sementara LPS telah mencapai kinerja yang baik sesuai harapan. Untuk tahun 2011 inisiatif-inisiatif tersebut tetap dilanjutkan.

In 2010, there were 10 rural banks liquidated with a total third party fund of Rp28,03 billion has been paid its insurance and liquidation process of 5 rural banks have been completed. We also note that Bank Mutiara, which had received a temporary capital investment from IDIC, has achieved a good performance. For 2011, initiatives are to be continued.

Tahun 2010 sudah kita lewati dengan baik. Namun, tantangan kedepan tetap harus kita waspadai. Ancaman krisis dapat datang secara tiba-tiba, baik berasal dari internal maupun eksternal. Dalam rangka mengantisipasi risiko tersebut, LPS merasa perlu kiranya Pemerintah bersama dengan DPR dapat menyelesaikan pembahasan RUU JPSK. Dengan adanya UU JPSK diharapkan para pengambil keputusan dapat melaksanakan tugasnya dalam menyelamatkan perekonomian nasional dengan landasan hukum yang kuat. Selain itu, koordinasi penanganan krisis dapat lebih efektif sehingga dapat meminimalkan biaya, karena kunci penanganan krisis adalah kecepatan dan keakuratan tindakan.

We have successfully passed 2010. However, we still need to take heed of the challenges ahead. The threat of a crisis, either internally or externally, can suddenly occur. To anticipate this risk, IDIC strongly urge the government to immediately propose the Financial Safety Net bill to the House of Representatives. Decision makers will have, through enactment of the Financial Safety Net Law, a strong legal basis to perform their duties of saving the national economy in a time of crisis. Moreover, coordination needed to handle a crisis can be conducted fast to minimize costs, as the key factors for successfully handling a crisis involves timely response and the application of appropriate measures. The contents of the Financial Safety Net bill clearly describes the role of each party as well as the measures needed to be taken simultaneously without having to wait for each other’s decision or action.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPS. Khusus kepada industri perbankan, kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas peran sertanya dalam menjaga stabilitas sistem perbankan

We would now like to take this opportunity to express our utmost appreciation and gratitude to all parties that have supported the implementation of IDIC’s duties and tasks. IDIC would like to especially extend our gratitude to the banking industry and acknowledge their role in maintaining the stability of the


melalui penerapan prinsip-prinsip prudential banking, good corporate governance, dan manajemen risiko yang baik. Tak lupa kami ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan tim eksekutif dan seluruh karyawan LPS dalam rangka upaya LPS untuk selalu menjadi lebih baik.

banking system stability through the application of prudential banking principles, good corporate governance and sound risk management.

Akhir kata, kami juga ingin menyampaikan selamat jalan kepada Dewan Komisioner yang telah berakhir masa pengabdiannya kepada LPS pada tahun 2010 ini, dan kepada anggota Dewan Komisioner yang baru kami ucapkan selamat bergabung untuk mendarmabaktikan karya terbaiknya kepada LPS sehingga LPS dapat memenuhi harapan seluruh stakeholders.

Lastly, we would like to bid farewell to the members of the Board of Commissioners whose terms of service with IDIC has ended in 2010 and welcome members of the Board of Commissioners that have recently joined IDIC and are prepared to dedicate themselves and provide their best to meet stakeholder expectations.

Demikian pengantar dari kami, semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan penjelasan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan LPS dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai UU LPS. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kami terhadap para stakeholders.

We sincerely hope our Annual Report provides both clarity and valuable insights into IDIC’s activities related to the fulfillment of its functions and duties as mandated by the IDIC Law. This Annual Reports serves as part of our accountability to the stakeholders.

Jakarta, April 2011 Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia Deposit Insurance Corporation


C. Heru Budiargo Ketua Dewan Komisioner Chairman, Board of Commissioners

v

PENGANTAR KEPALA EKSEKUTIF

Message from the Chief Executive Officer


Firdaus Djaelani Kepala Eksekutif Chief Executive Officer

vi

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas berkat-Nya LPS dapat menjalani tugas yang dimandatkan oleh Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dengan baik meskipun tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh LPS selama lima tahun perjalanannya melaksanakan mandat tesebut.

Praise and gratitute expressed toward the Almighty for His endless blessings to IDIC so that IDIC could well carry out the duties mandated by the IDIC Law in its five years journey regardless challenges experienced.

Dalam pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan, LPS pada tahun 2010 melindungi nasabah 1.990 bank yang beroperasi di Indonesia, baik itu bank umum, bank perkreditan rakyat maupun bank pembiayaan rakyat syariah. Dengan nilai maksimum simpanan yang dijamin sebesar Rp2 miliar, pada tahun 2010, tercatat nilai simpanan yang dijamin oleh LPS senilai Rp1.435,2 triliun atau 60,53% dari total seluruh simpanan. Sebaran simpanan pada bank umum mayoritas berada pada deposito sebesar Rp1.087,79 triliun (45,88%), diikuti oleh tabungan sebesar Rp733,68 triliun (30,94%) dan giro sebesar Rp540,90 triliun (22,81%).

In conducting deposit insurance function, IDIC, in 2010, has protected depositors of 1,990 banks who operate in Indonesia, whether it is commercial bank, rural bank, or islamic based rural bank. With a maximum amount of deposit insured of Rp2 billion, in 2010, the deposit insured by IDIC recorded at the amount of Rp1,435.2 trillion or 60.53% of total deposit. The distribution of the majority of deposits in commercial banks are on term deposit at Rp1,087.79 trillion (45.88%), followed by savings amounting to Rp733.68 trillion (30.94%) and the current account amounted to Rp540.90 trillion (22.81%).

Pengantar Kepala Eksekutif Message from the Chief Executive Officer

“Dengan nilai maksimum simpanan yang dijamin sebesar Rp2 miliar, pada tahun 2010, tercatat nilai simpanan yang dijamin oleh LPS senilai Rp1.435,2 triliun atau 60,53% dari total seluruh simpanan.”

Selama tahun 2010, LPS melakukan analisis resolusi bank terhadap beberapa bank bermasalah yang diklasifikasikan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus dan 10 bank diantaranya ditetapkan sebagai bank gagal dan dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia.

During 2010, IDIC conducted bank resolution analysis on several problem banks classified as in special surveillance unit by Bank Indonesia, and ten of them were determined as failed banks and their banking license revoked by Bank Indonesia.

LPS kemudian mulai melaksanakan proses likuidasi terhadap 10 bank tersebut. Dengan demikian, sejak tahun 2006, LPS melikuidasi 31 bank, 30 BPR/BPRS dan 1 bank umum, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Sumatra, Jawa, Bali dan Sulawesi. Pada tahun 2010, LPS telah menyelesaikan proses likuidasi 5 bank.

IDIC then started the liquidation process to those ten banks. Thus, since 2006, IDIC has liquidated 31 banks which comprised of 30 rural banks and 1 commercial bank from several regions in Indonesia such as Sumatra, Java, Bali and Sulawesi. In 2010, IDIC ended the liquidation process of 5 liquidated rural banks.

Selain itu, sejak awal beroperasi hingga akhir tahun 2010, LPS telah membayarkan klaim penjaminan simpanan sebesar Rp584,09 miliar. Per 31 Desember 2010, cadangan klaim penjaminan simpanan LPS, yang dibentuk sebagai antisipasi kerugian LPS akibat pembayaran klaim, mencapai Rp11,10 triliun.

In addition to that, from the beginning of IDIC’s operation to end of 2010, IDIC has paid insurance claims of Rp584.09 billion. As at 31 December 2010, IDIC’s insurance reserve, which has been established in anticipation of loss caused by claim payment, was amounting to Rp11.10 trillion.

Dalam rangka menjalankan fungsi LPS yang kedua yaitu ikut serta dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, pada tahun 2010 ini, LPS terus melanjutkan penanganan PT Bank Century, Tbk (saat ini PT Bank Mutiara, Tbk) yang telah ditetapkan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik pada tanggal 20 November 2008. Dalam rangka menuju pelaksanaan divestasi PT Bank Mutiara, Tbk., LPS memfokuskan penanganan PT Bank Mutiara, Tbk tersebut pada peningkatan kinerja bank guna meningkatkan nilai bank serta melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan divestasi PT Bank Mutiara, Tbk.

In the event of performing the second function of IDIC which is actively participating in maintaining the stability of banking system, in 2010, IDIC was continuing the resolution of PT Bank Century, Tbk (now PT Bank Mutiara, Tbk) which had been determined as a systemic failed bank on 20 November 2008. Toward the execution of PT Bank Mutiara, Tbk divestment, IDIC is focusing the resolution of PT Bank Mutiara, Tbk to improving bank’s performance in order to raise the bank’s value and making preparation on the divestment of PT Bank Mutiara, tbk.

Pada tahun 2010, LPS juga melakukan evaluasi terhadap nilai simpanan yang dijamin oleh LPS yang berlaku saat ini serta mengevaluasi premi penjaminan simpanan yang diterapkan oleh LPS hingga sekarang.

In 2010, IDIC evaluated the current amount of deposit insured by IDIC and evaluated deposit insurance premium applied by IDIC up to now.

Kami menyadari bahwa guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi para stakeholder, LPS perlu terus meningkatkan kapabilitas dan dukungan operasionalnya. LPS melakukan (1) pengembangan organisasi diantaranya melalui penyempurnaan struktur organisasi, rekrutmen pegawai, pemberian pelatihan

We realize that in order to provide excellent service for our stakeholders, IDIC needs to continously improving its capabilities and operational supports. Therefore, throughout 2010, IDIC has carried out (1) organizational development by refining the organizational structure, recruiting new staff, providing training


“With a maximum amount of deposit insured of Rp2 billion, in 2010, the deposit insured by IDIC recorded at the amount of Rp1,435.2 trillion or 60.53% of total deposit.”

vii


Pengantar Kepala Eksekutif Message from the Chief Executive Officer

viii

bagi pegawai serta pengembangan sistem manajemen SDM yang terintegrasi dan sistem manajemen berbasis kinerja; (2) pengembangan sistem informasi guna mendukung pelaksanaan kedua fungsi LPS; dan (3) penyempurnaan ketentuanketentuan.

for employee as well as developing integrated human resources management system and performance based management system; (2) development of information system to support the administration of both IDIC functions; and (3) refinement of regulations.

Selain itu, dalam pelaksanaan kedua fungsi LPS tersebut, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak—pihak terkait merupakan hal yang penting dan perlu untuk ditingkatkan. Pada tahun 2010, LPS telah menandatangani beberapa nota kesepahaman dengan beberapa institusi-institusi terkait baik dalam negeri, seperti dengan Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan, maupun luar negeri seperti Korea Deposit Insurance Corporation dan Tripartite Memorandum of Understanding dengan Deposit Protection Agency Thailand dan Malaysia Deposit Insurance Corporation.

Moreover, in the implementation of both IDIC functions, good coordination and cooperation with related parties is an important factor that needs to be enhanced. In 2010, IDIC signed Memorandum of Understanding (MOU) with related institutions in Indonesia such as Bank Indonesia, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and the Audit Board of the Republic of Indonesia, as well as with overseas institution such as Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), Malaysia Deposit Insurance Corporation (MDIC) and Deposit Protection Agency of Thailand (DPA). MOU between MDIC, DPA and IDIC was signed during the Tripartite Meeting held in Jakarta.

Pencapaian LPS selama lima tahun beroperasi, tidak lepas dari hasil kerja keras pegawai serta kerjasama yang baik antara LPS dengan para stakeholder. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh direktur dan pegawai LPS atas loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya serta kepada semua pihak yang telah mendukung LPS dalam menjalankan tugas-tugas LPS.

IDIC’s achievements throughout its five years operating were contributed by the employee’s hard work and dedication as well as good cooperation between IDIC and the stakeholders. Hence, we would like to take this opportunity to extend our utmost gratitude and appreciation to directors and all employee for the great dedication and loyalty given to IDIC on performing tasks, as well as to all party that have supported IDIC in carrying out our duties.

Kami berharap kerjasama yang baik yang telah terjalin selama ini akan semakin erat guna bersama-sama menciptakan perbankan nasional yang senantiasa sehat dan kuat sehingga stabilitas sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga.

We hope that the good cooperation which have been established will be tighter in the attempts of creating a sound and strong banking condition so that the financial system stability, especially banking system, remained.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Finally, may the Almighty always give protect and bestow His grace to us all. Amin.

Jakarta, April 2011

Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia Deposit Insurance Corporation

Firdaus Djaelani Kepala Eksekutif Chief Executive Officer

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN Statement of Accountability

Kami, atas nama Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyatakan telah menyetujui dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan LPS tahun 2010.

We, on behalf of IDIC’s Board of Commissioners, have approved and are fully responsible for the validity of the contents of IDIC’s 2010 Annual Report.

Laporan Tahunan LPS juga memuat Laporan Keuangan LPS yang berakhir per 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

IDIC Annual Report also contains IDIC’s Financial Statement as of 31 December 2010 that was audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Chairman

Kepala Eksekutif Chief Executive Officer

Anggota Dewan Komisioner Member of the Board of Commissioners

C. Heru Budiargo

Firdaus Djaelani

Siswanto

Anggota Dewan Komisioner Member of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisioner Ex-Officio (Kementerian Keuangan) Ex-Officio Member of the Board of Commissioners (Ministry of Finance)

Anggota Dewan Komisioner Ex-Officio (Bank Indonesia) Ex-Officio Member of the Board of Commissioners (Bank Indonesia)

Mirza Adityaswara

A. Fuad Rahmany

Muliaman D. Hadad


Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Board of Commissioners of Indonesia Deposits Insurance Corporation

ix

IKHTISAR KEUANGAN LPS 2010


Financial Highlights 2010

x

AKTIVA

Assets

Per 31 Desember 2010, total aktiva mencapai Rp22,55 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp4,81 triliun atau 27,11% dari akhir tahun 2009. Total aktiva sebesar Rp22,55 triliun tersebut terutama terdiri dari Investasi dalam Surat Berharga sebesar Rp15,35 triliun, Penyertaan Modal Sementara sebesar Rp6,76 triliun, Piutang Investasi sebesar Rp218,30 miliar, Aktiva Tetap sebesar Rp126,49 miliar serta Kas dan Setara Kas sebesar Rp60,76 triliun.

IDIC’s total assets, as of 31 December 2010, was Rp22.55 trillion, Rp4.81 trillion or 27.11% higher than that achieved at the end of 2009. The Rp22.55 trillion in total assets comprised of Investment in Securities amounting to Rp15.35 trillion, Temporary Capital Placement of Rp6.76 trillion, Account Receivable-Interest on Investment of Rp218.30 billion, Fixed Asset of Rp126.49 billion and Cash and Cash Equivalent of Rp60.76 billion.

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Liabilities and Equity

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp11,25 triliun, meningkat sebesar 52,44% dari kewajiban akhir tahun 2009. Kewajiban sebesar Rp11,25 triliun terutama terdiri dari Hutang Klaim Penjaminan sebesar Rp36,66 miliar, Cadangan Klaim Penjaminan sebesar Rp11,10 triliun, dan Hutang Pajak sebesar Rp96,76 miliar.

Total liabilities as of 31 December 2010 amounted to Rp11.25 trillion, or increased 52.44% compared to total liabilities at the end of 2009. IDIC’s Rp11.25 trillion in total liabilities primarily consisted of Insurance Claim Payable amounting to Rp36.66 billion, Provision for Insurance Claims amounting to Rp11.10 trillion, and Tax Payables amounting to Rp96.76 billion.

Ekuitas per 31 Desember 2010 sebesar Rp11.30 triliun, meningkat 9,07% atau Rp0,94 triliun dari ekuitas akhir tahun 2009.

Total equities as of 31 December 2010 amounted to Rp11.30 trillion, or increased 9.07% or Rp0.94 trillion more than that achieved at the end of 2009.

PENDAPATAN OPERASI

Operating Revenues

Total Pendapatan Operasi untuk periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2010 sebesar Rp5.31 triliun, yang terutama berasal dari Pendapatan Premi Penjaminan sebesar Rp4.18 triliun (78,72%), Pendapatan Hasil Investasi sebesar Rp1.13 triliun (21,28%).

IDIC’s total operating revenues for the period of 01 January to 31 December 2010 amounted to Rp5.31trillion that primarily comprised of Revenues from Insurance Premiums amounting to Rp4.18 trillion (78.72%) and Revenues from Investment of Rp1.13 trillion (21.28%).

BIAYA OPERASI

Operating Expenses

Untuk periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2010, total Biaya Operasi sebesar Rp4,18 triliun, yang terdiri dari Biaya Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim sebesar Rp3.87 triliun (92.58%), Biaya Investasi sebesar Rp196,07 miliar (4,69%), dan Biaya Umum dan Administrasi sebesar Rp103,12 miliar (2,46%).

For the period of 01 January to 31 December 2010, total operating expenses amounted to Rp4,18 trillion and mainly consisted of Expenses Associated with Increase (Decrease) of Provision for Claims of Rp3.87 trillion (92.58%), Investment Expenses amounting to Rp196.07 billion (4.69%), and General & Administration Expenses of Rp103.12 billion (2.46%).

PENJELASAN LPS ATAS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN LPS 2010 Clarification on the Audit Board of the Republic of Indonesia’s Findings Toward IDIC’s 2010 Financial Statements

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2010. Hasil pemeriksaan BPK RI tersebut dituangkan` dalam Laporan Nomor 03.a/LHP/ XV.3/03/2011 tanggal 14 Maret 2011.

The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI) has audited the Indonesia Deposit Insurance Corporation’s (IDIC) Financial Statements for 2009. BPK RI’s audit findings are attached to Report Number 03.a/LHP/XV.3/03/2011 dated 14 March 2011.

Dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI memberikan pendapat “Tidak Memberikan Pendapat” (Disclaimer) terhadap laporan keuangan LPS tahun buku 2010.

BPK RI has, through its audit findings report, provided a disclaimer opinion towards IDIC’s financial statements for 20010 .

Pendapat BPK RI terhadap laporan keuangan LPS tahun 2010 tersebut semata-mata disebabkan adanya perbedaan pandangan antara BPK RI dengan LPS dalam penyajian laporan keuangan, yaitu mengenai :

BPK RI’s opinion towards IDIC’s financial statements for FY 2010 clearly points to differences between BPK RI’s viewpoint with that of IDIC in regards to the contents of the financial statements, specifically in regards to :

1. Penyajian Nilai Penyertaan Modal Sementara (PMS) LPS pada Bank Mutiara, Tbk (d.h. PT Bank Century, Tbk) dicatat dalam laporan keuangan LPS berdasarkan prinsip historical cost.

1. The presentation of the amount of Temporary Capital Placement in PT Bank Mutiara, Tbk (previously known as PT Bank Century, Tbk) as specified in IDIC’s 2010 Financial Statements based on historical cost principles.

BPK RI’s viewed that the presentation of Temporary Capital Placement should use a fair value to well-describe the estimation of recoverable amount, not using the historical cost as stated in the IDIC’s Financial Statement.

2. Pengaruh temuan pemeriksaan investigasi BPK terhadap laporan keuangan LPS Tahun 2010 dan Tahun 2009, yaitu mengenai dasar hukum penyaluran dana PMS pada Bank Century setelah tanggal 18 Desember 2008 dan legitimasi penyerahan penanganan Bank Century dari Komite Koordinasi (KK) ke LPS.

2. Impact of the BPK RI’s investigative audit findings on the contents of IDIC’s 2010 and 2009 financial statements, specifically in regards to the legal basis for the Temporary Capital Placement to PT Bank Century, Tbk made after 18 December 2008 and the legitimacy of the handover of PT Bank Century, Tbk. from the Coordinating Committee to IDIC.

Menurut BPK RI, sebagaimana tercantum pada paragraf 4 Laporan Auditor Independen Nomor 03.a/LHP/XV.3/03/2011 tanggal 14 Maret 2011, bahwa terdapat ketidakpastian yang muncul dari interpretasi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk pengaruhnya terhadap laporan keuangan atas temuan BPK yang sampai saat ini belum ditetapkan aparat penegak hukum sebagai unsur tindakan melanggar hukum, yaitu mengenai (1) penyaluran dana PMS kepada

According to BPK RI, as stated in the paragraph 4 of Independent Auditor Report number 03.a/LHP/XV.3/03/2011 dated 14 March 2011, there was uncertainty occurs from the applied legal and regulation, including its impact on financial statements on BPK’s findings which up to now has not been determined by the legal apparatus as acts against the Law, i.e. concerning (1) the capital flow of temporary capital placement to PT Bank Century, Tbk after 18 December


BPK RI berpandangan bahwa penyajian PMS seharusnya menggunakan nilai wajar (fair value) yang dapat menggambarkan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) bukan historical cost sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan LPS.

xi

Penjelasan Lps Atas Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Lps 2010 Clarification on the Audit Board of the Republic of Indonesia’s Findings Toward IDIC’s 2010 Financial Statements

2008, after the Regulation in lieu of Law number 4 of 2008 which disapproved by the House of Representatives of Rp2,886,221,000 thousand has not had a legal basis; (2) at the time of handover of PT Bank Century, Tbk from Coordinating Committee to IDIC dated 21 November 2008, organizational of Coordinating Committee which consists of the Ministry of Finance (as the Chair), Governor of BI (as a member) and Chairman of IDIC (as a member) has not yet established as stipulated in the Explanation of Article 21 verse (2) of Law number 24 of 2004, thus, it effected the legal status of the Coordinating Committe existence and the resolution of PT Bank Century, Tbk by IDIC

PT Bank Century, Tbk setelah tanggal 18 Desember 2008 yaitu setelah Perppu No.4 Tahun 2008 ditolak DPR sebesar Rp2.886.221.000ribu tidak memiliki dasar hukum; (2) Pada saat penyerahan PT Bank Century, Tbk dari KK kepada LPS tanggal 21 November 2008, kelembagaan KK yang beranggotakan Menteri Keuangan (selaku Ketua), Gubernur BI (selaku Anggota) dan Ketua Dewan Komisioner LPS (selaku Anggota) belum pernah dibentuk berdasarkan UU sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2004 sehingga mempengaruhi status hukum atas keberadaan lembaga KK dan penanganan PT Bank Century, Tbk oleh LPS.


xii

Berkaitan dengan pandangan BPK RI tersebut, LPS dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

In regards to the differences in perception as specified above, IDIC would like to provide the following clarifications:

1. Penyajian Penyertaan Modal Sementara (PMS) LPS. a. Substansi Ekonomi PMS Berdasarkan UU LPS. Penyajian PMS LPS pada Bank Mutiara (d.h. Bank Century) pada laporan keuangan LPS Tahun 2010 sesuai dengan biaya penyelamatan yang telah dikeluarkannya (historical cost) dilakukan dengan pertimbangan pada substansi ekonomi dan karakteristik PMS berdasarkan UU LPS yang sangat berbeda dengan penyertaan modal oleh suatu entitas dengan tujuan komersial, yaitu:

1. Presentation of IDIC’s Temporary Capital Placement a. Economic Substance of Temporary Capital Placement The presentation of IDIC’s Temporary Capital Placement in PT Bank Mutiara, Tbk (previously known as PT Bank Century, Tbk) as specified in IDIC’s Financial Statements in 2010 use the historical cost by considering economic substance and characteristic of Temporary Capital Placement based on IDIC Law which differed from the Capital Placement made by an entity for commercial purposes, i.e:

• Berdasarkan UU LPS, PMS LPS tidak dimaksudkan untuk memperoleh return, namun semata-mata untuk melaksanakan salah satu fungsi LPS yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan Pasal 4 huruf b UU LPS dan untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU LPS. Sehubungan dengan itu, sejak tahun 2006, LPS telah memiliki pedoman akuntansi untuk keperluan dimaksud yang mencatat PMS sesuai nilai perolehannya, yaitu sebesar biaya penyelamatan. Hal ini berbeda dengan tujuan penyertaan modal oleh entitas dengan tujuan komersial yang dimaksudkan untuk memperoleh return dan/atau untuk memiliki atau menguasai suatu perusahaan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, yang menurut PSAK harus mencatat sesuai nilai wajar (pasar).

• Based on IDIC Law, IDIC’s Temporary Capital Placement is not meant to gain a return, but is instead neabt ti accomplish one of IDIC’s function of actively maintaning the stability of the banking system in accordance with Artivle 4 letter b of the IDIC’s Law and to strengthen Indonesia’s financial sector as prescribed within the General Explanation of the IDIC Law. In regards to this, since 2006, IDIC has an accounting guideline that it uses to register the Temporary Capital Placement in accordance with its acquisition value, which is the amount of its resolution cost. This is different with the act of investing in an entity for commercial purposes that is specifically aimed at securing a return and/ or to obtain or control a company with the aim of obtaining economic gain or benefit, which according to the Indonesian Accounting Standards (PSAK) must be booked in accordance with its fair market value.

• PMS Bukan Merupakan Investasi. Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) UU LPS, kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia. Dengan demikian PMS tidak dapat diperlakukan sebagai investasi. Ketentuan dalam pasal ini selaras dengan uraian diatas bahwa pertimbangan dan keputusan melakukan PMS sangat berbeda dengan sebagaimana lazimnya pertimbangan dan keputusan investasi diambil.

• Temporary Capital Placement Is Not An Investment. According to Article 82 verse (2) of IDIC Law, assets in the form of investment can only be placed in securities issued by the government of Indonesia and/or Bank Indonesia. Thus, Temporary Capital Placement can not be deemed as investment. The provision in this Article is in accordance with the above description that the consideration and determination on placing temporary capital is differed from the usual consideration and decision made in investment.

• PMS pada hakekatnya merupakan biaya penanganan untuk menyelamatkan Bank Gagal. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU LPS mengatur bahwa seluruh biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan LPS menjadi PMS LPS. Hal ini berbeda dengan penyertaan modal oleh entitas dengan tujuan komersial, yang mana nilai penyertaan tersebut pada hakekatnya merupakan biaya akuisisi (acquisition cost) untuk memiliki atau menguasai suatu perusahaan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis.

• The Temporary Capital Placement essentially is the costs for handling the resolution of Failed Bank. Article 41 section (2) of the IDIC Law stipulates that all of the resolution costs of the failed bank that is disbursed by IDIC represents IDIC’s Temporary Capital Placement. This is entirely different from the capital investment made by an entity for commercial purposes, whereby the whereby the stated value is essentially the acquisition cost for controlling a company within the context of obtaining economic benefit/gain.

• Kepemilikan PMS oleh LPS dibatasi nilai dan waktu pelepasannya (divestasi). Berdasarkan Pasal 42 UU LPS, LPS wajib menjual seluruh saham Bank Mutiara pada harga optimal yaitu paling sedikit sebesar seluruh biaya penyelamatan (PMS) yang dikeluarkan LPS paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan bank tersebut dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun (total paling lama 5 tahun). Setelah 5 tahun masa penjualan tidak diperoleh harga optimal maka LPS baru diperkenankan menjual saham bank (PMS) dengan nilai di bawah biaya penyelamatan (PMS).

• IDIC’s Temporary Capital Placement is limited in terms of its value and (divestment) timeframe. Based on Article 42 of the IDIC Law, IDIC is required to sell all of its shares in PT Bank Mutiara, Tbk at a price not less than the entire amount of its Temporary Capital Placement and not later than 3 (three) years since it began its resolution of the bank that can be extended twice within an extension period of not more than one year for each extension period (totalling a maximum of 5 years). If IDIC cannot obtain an optimum offer upon completion of the 5 year timeframe, therefore, IDIC can then divest its stake (Temporary Capital Placement) at a value below that of its Temporary Capital Placement.



xiii



xiv

Substansi ekonomi dan karakteristik PMS sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan bahwa penyajian PMS sebesar biaya penyelamatan lebih relevan dan bermanfaat dari pada menggunakan jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) untuk pengambilan keputusan.

The economic substance and characteristic of the Temporary Capital Placement as stated above, shows that the decision for the Temporary Capital Placement that is based on its acquisition cost calculation is substantially relevant and beneficial than a decision on the basis of its recoverable amount.

Penyajian PMS sebesar biaya penyelamatan tidak mengurangi kualitas informasi keuangan untuk menggambarkan kemampuan keuangan LPS dalam melaksanakan fungsinya. Berdasarkan UU LPS kemampuan keuangan (going concern) LPS dalam melaksanakan fungsinya tidak semata-mata direfleksikan oleh aset yang dimiliki oleh LPS. Pasal 85 ayat (1) UU LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 85 ayat (2) UU LPS diatur bahwa apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.

Presentation of Temporary Capital Placement at the amount of resolution cost does not recede the ability to obtain viable financial information needed to ascertain IDIC’s financial ability to carry out its tasks. Based on the IDIC Law, IDIC’s ability to carry out its tasks (going concern) is not merely reflected by the assets that IDIC owns. Article 85 section (1) of the IDIC Law governs that in the event IDIC’s capital falls below the amount of its inital capital, therefore the Government, with the approval of the Indonesian parliament (DPR), to sufficiently cover the deficit. Subsequently, as prescribed within Article Pasal 85 section (2) of the IDIC Law that stipulates that in the event the IDIC experiences difficulty with its liquidity, therefore, IDIC can obtain a loan from the government.

b. Pengaturan Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Mempertimbangkan substansi ekonomi PMS sebagaimana diuraikan pada huruf a diatas, LPS berpendapat bahwa substansi ekonomi PMS tidak termasuk dalam ruang lingkup pengaturan PSAK yang mengatur mengenai pengukuran penyertaan atau investasi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa apabila suatu transaksi belum diatur dalam PSAK maka entitas harus menetapkan kebijakan akuntansi untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

b. Arrangements on Financial Accounting Standard (SAK) By considering the economic substance of Temporary Capital Placement as mentioned in alphabet a, IDIC reckons that the economic substance of Temporary Capital Placement is excluded from the coverage of PSAK which regulate the calculation of placement or investment. In relation to that, in PSAK 1 regarding the Presentation of Financial Statements stipulates that if a transaction is not regulated in the PSAK, the entity has to determine the accounting policy to ensure the financial statements presents beneficial information for the financial statements’ users.

1. Pengaruh temuan pemeriksaan investigasi BPK terhadap laporan keuangan LPS Sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penyusunan laporan keuangan maupun kaidah-kaidah dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil audit investigasi tersebut seyogyanya tidak serta merta dijadikan dasar untuk meragukan kewajaran

1. The impact of BPK’s investigative audit of IDIC’s financial statement: In accordance with the standards for financial reporting as well as financial statement audit, the findings of this investigative audit should not be used as the basis to doubt the reliability of IDIC’s financial statements. IDIC strongly believes that


penyajian laporan keuangan LPS. LPS berpandangan bahwa temuan pemeriksaan investigasi BPK tersebut tidak berpengaruh terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan LPS dengan pertimbangan bahwa: • Penyaluran PMS LPS adalah sesuai dengan mandat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Komite Koordinasi dalam rangka penyelamatan Bank Century yang mengamanatkan agar penyelamatan tersebut dilaksanakan berdasarkan UU LPS. Mandat tersebut telah dilaksanakan LPS sesuai dengan prosedur pengeluaran dan prosedur akuntansi yang berlaku di LPS serta telah didukung dengan bukti yang cukup dan sahih.

the findings of BPK’s investigative audit does not reflect the reliability of IDIC’s financial statements on the basis of the following considerations:

• PMS LPS dilakukan melalui transfer dana LPS sebesar Rp5.312,111M dan transfer kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) LPS sebesar Rp1.450,250M ke Bank Century. Realisasi transfer tersebut telah diakui oleh Bank Century dengan mencatatkan PMS tersebut pada sisi ekuitas di Necara Bank Century. Selain itu, pengakuan atau konfirmasi tersebut telah dituangkan dalam akta notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi nomor 62 tanggal 10 Agustus 2009 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-41550. AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009.

• IDIC’s Temporary Capital Placement is in the form of funds transferred from IDIC amounting to Rp5.312 Trillion and in the form of IDIC’s State Securities (Surat Berharga Negara or SBN) amounting Rp1.450 Trillion, which was transferred to PT. Bank Century, Tbk. The transfer was recognized by PT. Bank Century, Tbk,which booked the Temporary Capital Placement as equity within PT. Bank Century, Tbk’s balance sheet. In addition to this, the confirmation of this transfer was duly specified within the Notarial Deed prepared by Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi number 62 dated 10 August 2009 and duly endorsed by the Minister of Law and Human Rights number: AU-41550.AH.01.02 of 2009 dated 26 August 2009. Lembaga Penjamin Simpanan 2010 Annual Report

• The disbursement of IDIC’s Temporary Capital Placement was carried out in accordance with the mandate provided by the Financial System Stability Committee and the Coordination Committee within the context of resolving PT. Bank Century, Tbk that specifies that the resolution is made on the basis of the IDIC Law. This mandate was implemented by IDIC in accordance with the prevailing disbursement procedures and accounting procedures as well as supported by sufficient and legal evidence.

xv

RINGKASAN EKSEKUTIF


Executive Summary

xvi

Di tahun ke-5 ini, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin simpanan seluruh nasabah perbankan dan turut memelihara stabilitas sistem perbankan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) menjadi semakin besar. Keberadaan LPS diharapkan dapat memberikan efek tenang (peace of mind) bagi masyarakat penabung, terutama pasca krisis keuangan global yang cukup mempengaruhi keadaan ekonomi dan perbankan nasional pada tahun 2008. Oleh sebab itu, LPS perlu senantiasa dan secara berkelanjutan memberikan pelayan yang terbaik bagi para stakeholder-nya serta melaksanakan tugastugas LPS dengan sebaik-baiknya.

In the fifth year, it is undoubtedly that challenges faced by IDIC in insuring depositors’ deposit and in maintaining the banking system stability as mandated by the Law number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation has become greater. Thus, the existence of IDIC is expected to bring a peace of mind for depositors, especially after the occurence of global financial crisis which had affected national economy and banking condition in 2008. Therefore, IDIC need to sustainably providing good services for its stakeholders as well as put its best efforts on conducting its tasks.

Per 31 Desember 2010 terdapat 1.990 bank peserta program penjaminan simpanan LPS yang terdiri dari bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Total simpanan nasabah bank umum yang dijamin oleh LPS posisi 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.435,20 triliun (60,53% dari total simpanan nasabah bank umum).

As at 31 December 2010, a total of 1,990 banks which consists of conventional commercial bank, Islamic-based commercial bank, conventional rural bank, and Islamic-based rural bank were members of IDIC deposit insurance program. Total deposit insured by IDIC as of 31 December 2010 was of Rp1,435.20 trillion (60.53% of total deposit within commercial banks).

Pada tahun 2010, LPS melaksanakan proses likuidasi 10 bank gagal yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2010, LPS menangani proses likuidasi 31 bank gagal yang salah satu diantaranya adalah bank umum. Dari ke-31 bank dalam likuidasi, pada tahun 2010, LPS telah selesai melaksanakan proses likuidasi atas 5 Bank Dalam Likuidasi (BDL).

In 2010, IDIC started the liquidation process for ten failed banks whose license were revoked by Bank Indonesia. Thus, by the end of 31 December 2010, IDIC has carried out liquidation process for 31 failed banks, one of which is a commercial bank. Of 31 banks in liquidation, in 2010, IDIC completed the liquidation process of five liquidated banks.

Sejak awal beroperasi hingga akhir tahun 2010, beban klaim penjaminan atas simpanan layak dibayar LPS adalah sebesar Rp620,75 miliar. Dari total beban klaim penjaminan tersebut, LPS telah melakukan pembayaran biaya klaim sebesar Rp584,09 miliar sampai dengan 31 Desember 2010. Beban klaim penjaminan selama tahun 2010 sebesar Rp25,55 miliar.

From the beginning of IDIC operational to end of 2010, insurance claim expenses on eligible-to-be-paid deposit amounted to Rp620.75 billion. From the total of insurance claim expenses, IDIC has paid insurance claims of Rp584.09 billion as at 31 December 2010. Insurance claim expenses in 2010 was amounted at Rp25.55 billion.

Dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah BDL, terdapat simpanan yang tidak layak dibayarkan oleh LPS. Mayoritas simpanan tersebut tidak layak dibayarkan oleh LPS disebabkan oleh tingkat bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS.

From the result of reconciliation and verification on liquidated banks’ deposits, there were deposits which illegible to be paid by IDIC due to the interest rate of those deposits were higher than deposit insurance rate determined by IDIC.

Dalam rangka mengantisipasi kerugian yang akan terjadi di masa datang akibat pembayaran klaim penjaminan, LPS membentuk cadangan klaim penjaminan. Per 31 Desember 2010, cadangan klaim penjaminan LPS adalah sebesar Rp11,10 triliun.

To anticipate the potentially future loss caused by insurance claim payments, IDIC established insurance claim payment. AS at 31 December 2010, provision for insurance claims amounted to Rp11.10 triliion.

Sepanjang tahun 2010, LPS terus melanjutkan proses penanganan PT Bank Mutiara, Tbk. Proses penanganan PT Bank Mutiara, Tbk tersebut difokuskan pada peningkatan kinerja bank dan aspek lainnya dalam rangka meningkatkan nilai PT Bank Mutiara, Tbk. LPS juga mulai melakukan langkah-langkah persiapan divestasi PT Bank Mutiara, Tbk seperti menyiapkan aturan divestasi, mengundang para ahli/praktisi sebagai narasumber dalam persiapan divestasi, dan mulai mempersiapkan penunjukan konsultan divestasi.

During 2010, IDIC continues the resolution process of PT Bank Mutiara, Tbk. The resolution process of PT Bank Mutiara, Tbk was focused in the improvement of bank’s performance and other aspects in order to raise the value of PT Bank Mutiara, Tbk. IDIC has also started preparing for PT Bank Mutiara, Tbk divestment such as formulating divestment guidelines, inviting experts/ practitioners as speakers in the event of divestment preparation, and preparing for appointment of divestment consultant.

Selain itu, dalam hal pengelolaan risiko, terdapat beberapa risiko LPS dalam pelaksanaan kedua fungsinya dapat berasal dari kegagalan bank peserta penjaminan dan juga pilihan skim penjaminan simpanan yang diberlakukan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan evaluasi skim penjaminan secara periodik untuk memastikan skim penjaminan simpanan tersebut diterapkan secara konsisten dan potensi risiko yang ada dapat diidentifikasi, dimitigasi, dan diminimalkan dampaknya. Fokus evaluasi skim penjaminan simpanan pada tahun 2010 meliputi jumlah simpanan yang dijamin dan premi penjaminan.

In addition to that, in the event of managing IDIC risks, there were some risks in the implementation of both IDIC functions which derived from member bank’s failures and current deposit insurance program applied. Hence, IDIC needs to evaluate its deposit insurance scheme periodically to ensure that the deposit insurance program is applied in a consistent manner and the potential risks can be identified, mitigated and minimized its effects. Focus of deposit insurance scheme evaluation in 2010 consisted of the amount deposit insured and insurance premium.

Guna mendukung kegiatan operasional tahun 2010, LPS memfokuskan strategi SDM pada penyempurnaan struktur organisasi dan kelengkapannya, penyusunan Cetak Biru Pengelolaan SDM, proses rekrutmen pegawai, serta persiapan pengembangan sistem manajemen SDM yang terintegrasi dan pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja.

To support operational activities in 2010, IDIC was more focusing to human resources strategy by refining the organizational structure, formulating blue print on human resources management, recruitment process, as well as preparing the development of integrated human resources management system and performance-based management system.

Beberapa program terkait dengan penyempurnaan Good Corporate Governance juga telah dilakukan. Program tersebut antara lain pembentukan dua komite, yaitu Komite Informasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi, pembuatan Rencana Strategis LPS 2010-2015, penetapan budaya kinerja serta perhatian yang lebih besar pada kepentingan nasabah penyimpan.

Several programs which are related to the refinement of Good Corporate Governance have been made. It includes the establishment of two committees, the Information Committee and Remuneration and Nomination Committee, establishment of Strategic Plan 2010-2015, and discharging performance culture as well as giving more attention to the depositors’ interests. Lembaga Penjamin Simpanan 2010 Annual Report

Ringkasan Eksekutif Executive Summary

xvii

xviii


Lampiran

Rencana Lembaga Tahun 2011

Tinjauan Keuangan Tata Kelola

Kegiatan Operasional

Pengelolaan Risiko LPS Profil Lembaga

CORPORATE PROFILE


Appendixes

PROFIL LEMBAGA

1

IDIC plans on 2011

Financial Review

Corporate Governance

Operational Activities

IDIC Risk Management

Corporate Profile

Profil Lembaga Pengelolaan Risiko LPS Kegiatan Operasional Tata Kelola Tinjauan Keuangan Rencana Lembaga Tahun 2011 Lampiran Lembaga Penjamin Simpanan Laporan Tahunan 2010

2

REKAM JEJAK Milestones

2010 LPS kembali memperkokoh fondasi untuk tugas-tugas kedepan dan memberikan ketenangan bagi nasabah perbankan IDIC once again sought to strengthen the foundations for its tasks and provide ‘peace of mind’ for bank depositors.

• L PS kembali memperkokoh fondasi untuk tugastugas kedepan dan memberikan ketenangan bagi nasabah perbankan. Proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat mencuatkan kembali polemik mengenai keputusan untuk menyelamatkan PT Bank Century, Tbk yang ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. • LPS terus mengupayakan penyehatan dan perbaikan kinerja PT Bank Mutiara, Tbk. • LPS menandatanganani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan RI mengenai koordinasi dalam rangka pemeliharaan stabilitas sistem keuangan pada tanggal 30 Juli 2010 • LPS resmi menempati kantor baru yang berlokasi di Equity Tower Lantai 20-21 pada tanggal 20 September 2010 • LPS menjadi tuan rumah penyelenggaraan Tripartite Meeting antara Malaysia Deposit Insurance Corporation (MDIC), Deposit Protection Agency (DPA) Thailand dan LPS pada tanggal 21-23 September 2010 • LPS menandatangani Tripartite MOU dengan MDIC dan DPA Thailand mengenai information and experience sharing pada tanggal 23 September 2010 • LPS menandatangani MOU dengan Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) mengenai information and experience sharing pada tanggal 19 November 2010 • LPS menandatanganani MOU dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk akses data pada LPS dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan pada tanggal 29 Desember 2010 • LPS melakukan proses likuidasi terhadap 10 BPR dicabut izin usahanya di tahun 2010 • LPS telah melakukan pengakhiran pelaksanaan Likuidasi terhadap 5 BPR.

• IDIC once again sought to strengthen the foundations for its tasks and provide ‘peace of mind’ for bank depositors. The political process within the House of Representatives once again brought forth polemics pertaining to the decision taken to rescue Bank Century, which was determined to be a systemic failed bank. • IDIC strives to resolve and improve Bank Mutiara’s performance. • IDIC signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Bank Indonesia (BI) and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia to coordinate within the context of maintaining financial system stability on 30 July 2010 • IDIC officially relocates to its new offices on the 20th and 21st floor of Equity Tower on 20 September 2010 • IDIC hosts the Tripartite Meeting between the Malaysia Deposit Insurance Corporation (MDIC), Deposit Protection Agency (DPA) Thailand and IDIC on 21-23 September 2010 • IDIC signed the Tripartite MOU with MDIC and DPA Thailand relating to information and experience sharing on 23 September 2010 • IDIC signed an MOU with Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) regarding information and experience sharing on 19 November 2010 • IDIC signed an MOU with the Indonesia’s Supreme Audit Board (BPK) regarding the development and management of an Information System to access data within IDIC for purposes of the financial audit on 29 December 2010 • IDIC conducts the liquidation process for 10 Rural Banks, which had their operational licenses revoked in 2010 • IDIC completed the liquidation of 5 Rural Banks

Corporate Profile Corporate Governance Financial Review IDIC plans on 2011

• D alam rangka mengantisipasi dampak krisis finansial global, nilai penjaminan simpanan dinaikan menjadi Rp2 miliar per nasabah per bank pada tanggal 13 Oktober 2008 • Sejumlah 4 BPR dicabut izin usahanya sepanjang tahun 2008 • Pada tanggal 21 November 2008, PT Bank Century Tbk diserahkan penanganannya oleh Komite Koordinasi kepada LPS. Sampai dengan akhir tahun 2008, LPS telah mengeluarkan biaya penanganan PT Bank Century Tbk sebesar Rp4.98 triliun. • Hingga akhir tahun 2008, LPS telah membayar 95.6% simpanan layak bayar nasabah bank dalam likuidasi, yaitu sebanyak 2.829 rekening dengan nilai Rp68,27 miliar. • LPS menjadi tuan rumah 6th IADI ARC Annual Meeting and International Conference di Bali.

Appendixes

• IDIC has, as of the end of 2009, paid eligible depositor claims of 20 Rural Banks (Under Liquidation) and 1 Commercial Bank (Under Liquidation) amounting to Rp543.12 billion. • A total of 5 Rural Banks and 1 Commercial Bank had their operational licenses revoked throughout 2009. • IDIC carried out the liquidation process for 20 Rural Banks and 1 Commercial Bank as of the end of 2009. • IDIC rescued the bank and changed its previous name of Bank Century into Bank Mutiara on 26 August 2009. • IDIC injected Rp6.76 trillion in Temporary Capital Placement into Bank Mutiara

• IDIC established Corporate Plan for the period of 20112015 • Mirza Adityaswara was appointed as a member of IDIC Board of Commissioners and Salusra Satria was appointed as Director of Insurance and Risk Management since September 2010.

• The maximum amount of deposits insured was, in anticipation of the impact of the global financial crisis, increased to Rp 2 billion per depositor per bank as of 13 October 2008. • 4 Rural Banks had their operational licenses revoked throughout 2008. • The Coordination Committee turns over Bank Century to IDIC on 21 November 2008. IDIC has, as of the end of 2008, injected Rp4.98 trillion into Bank Century. • IDIC has, as of the end of 2008, paid 95.6% of eligible deposits belonging to the liquidated banks, which represents 2,829 accounts valued at Rp68.27 billion. • IDIC hosts the 6th IADI ARC Annual Meeting and International Conference held in Bali.


2009

• S ampai dengan akhir tahun 2009, LPS telah melakukan pembayaran klaim simpanan layak bayar nasabah 20 BPR (DL) dan 1 Bank Umum (DL) sebesar Rp543,12 miliar • Sejumlah 5 BPR dan 1 Bank Umum dicabut izin usahanya sepanjang tahun 2009 • Hingga akhir tahun 2009, LPS melaksanakan proses Likuidasi 20 BPR (DL) dan 1 Bank Umum. • Bank dalam penyehatan LPS berganti nama, dari semula PT Bank Century, Tbk. menjadi PT Bank Mutiara, Tbk. pada tanggal 26 Agustus 2009 • LPS telah mengeluarkan biaya penanganan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara bagi PT Bank Mutiara Tbk sebesar total Rp6,76 triliun.

• IDIC paid eligible claims belonging to depositors of 10 Rural Banks (Under Liquidation) amounting to Rp25.55 billion

2008

• LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan layak bayar kepada nasabah 10 BPR (DL) sebesar Rp25,55 miliar • LPS menetapkan Rencana Strategis LPS untuk periode 20112015 • Mirza Adityaswara menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner dan Salusra Satria menjabat sebagai Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko sejak bulan September 2011.



Rekam Jejak Milestones

3

• The limited guarantee scheme takes effect with a maximum coverage amounting to Rp100 million per depositor per bank . • Bank Indonesia revokes operational licenses of 5 Rural Banks. • Total cumulative deposits paid from 2005 up to 2007 amounts to Rp45.26 billion (representing 97% of total eligible deposits).

• B erlaku pentahapan penjaminan simpanan nasabah bank Tahap 2 (Maret 2006 s/d September 2006): maksimum Rp 5 milyar per nasabah untuk setiap bank • Berlaku pentahapan penjaminan simpanan nasabah bank Tahap 3 (September 2006 s/d Maret 2007): maksimum Rp 1 milyar per nasabah untuk setiap bank • Sejumlah 6 BPR dicabut izinnya oleh Bank Indonesia. • LPS telah membayar klaim penjaminan pada tahun 2006 sebesar Rp38,56 milyar yang meliputi 756 rekening (mencakup 98% simpanan yang layak dibayar).

2006

• M ulai berlaku penjaminan terbatas sebesar Rp100 juta per nasabah untuk setiap bank • Sejumlah 5 BPR dicabut izinnya oleh Bank Indonesia. • Jumlah kumulatif simpanan yang telah dibayarkan kepada nasabah dari tahun 2005 s/d 2007 sebesar Rp45,26 milyar (mencakup 97% simpanan yang layak dibayar).

2007


4


• Phase 2 of the bank deposit guarantee scheme takes effect (March 2006 up to September 2006): a maximum coverage limit of Rp 5 billion per depositor per bank. • Phase 3 of the bank deposit guarantee scheme takes effect (September 2006 up to March 2007): a maximum coverage limit of Rp 1 billion per depositor per bank. • Bank Indonesia revokes operational licenses of 6 Rural Banks (BPR) . • IDIC paid depositor claims amounting to Rp38.56 billion in 2006, which comprise of 756 accounts (representing 98% of total eligible deposits).

Corporate Profile IDIC Risk Management Operational Activities Corporate Governance Financial Review IDIC plans on 2011

• IDIC was created on the basis of Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation, which was ratified on 22 September 2004 and took effect 12 months upon its ratification. • IDIC officially begins operations on 22 September 2005. • Bank depositor guarantee coverage is gradually introduced. Phase 1 begins on September 2005 and up to March 2006, wherein all bank depositors are insured.

Appendixes

2005

• L PS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan disahkan pada tanggal 22 September 2004 dan berlaku efektif 12 bulan setelah disahkan. • LPS resmi beroperasi pada tanggal 22 September 2005. • Berlaku pentahapan penjaminan simpanan nasabah bank. Tahap 1 mulai September 2005 s/d Maret 2006, seluruh simpanan nasabah di bank dijamin.



5

About IDIC


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola


Pengelolaan Risiko LPS

Profil Lembaga

TENTANG LPS

6

LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (UU LPS) dan mulai beroperasi sejak tanggal 22 September 2005.

IDIC is an independent institution that was created to insure depositor funds and actively maintain the stability of the banking system as duly authorized. Formed on the basis of Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation, which was subsequently amended through Law Number 7 of 2009 (IDIC Law), IDIC began operations on 22 September 2005.

LPS memperoleh modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam saham sebesar Rp4 triliun. LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengadministrasian semua kekayaannya.

Initially funded by the government in the form of state funds, which was specifically allocated and is not in the form of shares amounting to Rp4 trillion, IDIC is responsible for the management and administration of all its assets.

Selain dari modal awal, sumber dana LPS berasal dari hasil investasi serta kontribusi awal dan pembayaran premi kepesertaan oleh bank peserta. Kekayaan LPS dalam bentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia. LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara dalam rangka penyelamatan bank gagal.

In addition to its initial capital, IDIC’s funds also derive from investment returns as well as the initial contribution and membership premiums paid by banks. IDIC’s investment assets can only be in the form of investments in marketable securities that are issued by the Government and/or Bank Indonesia. IDIC cannot invest in banks or other companies, with the exception of Temporary Capital Placements within the context of resolving a failed bank.

ORGANISASI

Organization

Struktur organisasi LPS menggunakan model one tier system dengan pimpinan LPS adalah Dewan Komisioner. One tier system lebih tepat digunakan dalam rangka menjaga independensi dan fleksibilitas Dewan Komisioner dalam menjalankan tugasnya. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi, penerapan one tier system di LPS dilakukan dengan pemisahan fungsi penetapan kebijakan dan pengawasan dengan pelaksanaan operasional. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 62 UU LPS dimana organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif.

IDIC’s organization structure utilizes the one tier system whereby its leadership is represented by the Board of Commissioners. This one tier system effectively enhances the Board of Commissioners ability to flexibly and independently perform its tasks. In terms of accountability and transparency, the implementation of a one tier system within IDIC is carried out by segregating policy and supervisory functions with that of its operational functions. This is clearly stipulated within Article 62 of the IDIC Law whereby IDIC’s leadership apparatus shall comprise of the Board of Commissioners and the Chief Executive Officer.

Dewan Komisioner bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam UU LPS, sedangkan Kepala Eksekutif melaksanakan kegiatan operasional LPS. Untuk menghindari terpusatnya kekuasaan kepada salah satu orang anggota Dewan Komisioner, anggota Dewan Komisoner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif adalah bukan Ketua Dewan Komisioner sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU LPS.

The Board of Commissioners is responsible for formulating and determining policies as well as supervise within the context of the performance of the IDIC’s tasks and responsibilities as prescribed within the IDIC Law, while the Chief Executive Officer carries out IDIC’s operational activities. To deter concentration of power in a single member of the Board of Commissioners, the Commissioner that is duly appointed to serve as the Chief Executive Officer cannot concurrently serve as the Chairman of the Board of Commissioners as prescribed within Article 66 paragraph (2) of the IDIC Law.

Sepanjang tahun 2010, Dewan Komisioner LPS telah melaksanakan 152 kali rapat Dewan Komisioner. Dari 152 kali rapat tersebut, 33 kalinya merupakan rapat Dewan Komisioner sebagai RUPS Bank yang dicabut izin usahanya. LPS menetapkan 35 Keputusan Dewan Komisioner pada tahun 2010.

The Board of Commissioners convened 152 Board of Commissioners Meetings throughout 2010. Of these 152 meetings, 33 were Board of Commissioners Meetings that served as Shareholder Meetings of the banks that had their licenses revoked. IDIC produced 35 Board of Commissioners Meetings in 2010.

Susunan anggota Dewan Komisioner LPS pada akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut: Ketua Dewan Komisioner : C. Heru Budiargo Anggota/Kepala Eksekutif : Firdaus Djaelani Anggota : 1. Siswanto 2. Mirza Adityaswara 3. Muliaman D. Hadad (Ex-Officio Bank Indonesia) 4. Ahmad Fuad Rahmany (Ex-Officio Kementerian Keuangan)

IDIC’s Board of Commissioners comprise of, as of the end of 2010, the following: Chairman : C. Heru Budiargo Member (Chief Executive Officer) : Firdaus Djaelani Member : 1. Siswanto 2. Mirza Adityaswara 3. Muliaman D. Hadad (Ex-Officio from Bank Indonesia) 4. Ahmad Fuad Rahmany (Ex-Officio from Ministry of Finance)

Corporate Profile IDIC Risk Management

To support the Board of Commissioners tasks, the Board of Commissioners currently has units that report to the Board of Commissioners, which includes the Office of the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Information Committee, and the Remuneration and Nomination Committee. These units are formed specifically to support the Board of Commissioners tasks in formulating and determining policies as well as its supervisory tasks.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisioner, saat ini Dewan Komisioner memiliki satuan kerja yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner, yaitu Kantor Dewan Komisioner, Komite Audit, Komite Informasi, Komite Remunerasi dan Nominasi. Satuan kerja tersebut dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisioner dalam merumuskan & menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan.


Since bank supervision is carried out by Bank Indonesia, the ExOfficio Member that represents the Financial Supervisory Agency is held by the Non Ex-Officio Commissioner in accordance with the IDIC Law. To perform its tasks, the Board of Commissioners is required to regularly convene a meeting (the Board of Commissioners Meeting) at least once a month to discuss the following: 1) determine deposit insurance policies; 2) determine IDIC’s policies in support of maintaining the stability of the banking system; 3) evaluating the implementation of IDIC’s role of providing depositor insurance and supporting the banking system’s stability; 4) receive and evaluate other matters that is reported to the Chief Executive; and/or 5) other matters pertaining to IDIC’s tasks.

Financial Review

Mengingat pengawasan perbankan masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia, sesuai UU LPS, Anggota Ex-Officio yang berasal dari Lembaga Pengawas Perbankan dijabat oleh Anggota Non ExOfficio. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisioner wajib melakukan rapat secara berkala (Rapat Dewan Komisioner/RDK) sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk membahas hal-hal sebagai berikut: 1) menetapkan kebijakan penjaminan simpanan nasabah; 2) menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan; 3) mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan; 4) menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan oleh Kepala Eksekutif; dan/atau 5) hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS.

IDIC plans on 2011

Board of Commissioners The members of IDIC’s Board of Commissioners, which is determined by the President, comprise of 6 people that includes 3 Ex-Officio members representing the Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Supervisory Agency, as well as 3 Commissioners that derive from within and/or outside of IDIC. A member of the Board of Commissioners is appointed to serve as the Chairman of the Board of Commissioners and another member is appointed to serve as the Chief Executive Officer.

Appendixes

Dewan Komisioner Dewan Komisioner LPS ditetapkan oleh Presiden sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang Ex-Officio yang mewakili Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), dan 3 orang yang berasal dari dalam dan/atau luar LPS. Dari anggota Dewan Komisioner tersebut 1 orang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner dan 1 orang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif.


Tentang LPS About IDIC

7

Profil Lembaga Pengelolaan Risiko LPS Kegiatan Operasional Tata Kelola Tinjauan Keuangan


Kepala Eksekutif Pelaksanaan kegiatan operasional LPS dilakukan oleh Kepala Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Eksekutif dibantu oleh 5 orang Direktur yang menjalankan fungsi penjaminan dan manajemen risiko, klaim dan resolusi bank, hukum dan peraturan, akuntansi dan keuangan, serta administrasi dan sistem informasi. Sampai dengan akhir tahun 2010, LPS memiliki 4 orang Direktur.

Chief Executive Officer The Chief Executive Officer is responsible for IDIC’s operational activities and is supported by 5 Directors that perform functions pertaining to deposit insurance and risk management, claim and bank resolution, legal and regulation, accounting and finance, as well as administration and information system. IDIC has, as of the end of 2010, 4 Directors.

Kepala Eksekutif dan Direktur adalah sebagai berikut: Kepala Eksekutif : Firdaus Djaelani Direktur : 1. Mirza Mochtar, Direktur Keuangan 2. Noor Cahyo, Direktur Klaim dan Resolusi Bank 3. Salusra Satria, Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko 4. R. Budi Santoso, Direktur Administrasi dan Sistem Informasi

The Chief Executive Officer and Directors are as follows: Chief Executive Officer : Firdaus Djaelani Directors : 1. Mirza Mochtar, Director of Finance 2. Noor Cahyo, Director of Claims and Bank Resolution 3. Salusra Satria, Director of Deposit Insurance and Risk Management 4. R. Budi Santoso, Director of Administration and Information System

Struktur Organisasi

Organizational Structure

Board of Commissioners

ANGGOTA EX-OFFICIO (KEMENTERIAN KEUANGAN)

ANGGOTA EX-OFFICIO (BANK INDONESIA)

ANGGOTA EX-OFFICIO (PENGAWAS PERBANKAN)

KETUA DEWAN KOMISIONER

KEPALA EKSEKUTIF

ANGGOTA

Ex-Officio Member (Ministry of Finance)

Ex-Officio Member (Bank Indonesia)

Ex-Officio Member (Banking Supervisor)

Chairman

CEO

Member

Lampiran


DEWAN KOMISIONER

KOMITE AUDIT Audit Committee

KOMITE NOMINASI & REMUNERASI Nomination & Remuneration Committee

KOMITE Informasi Information Committee


KEPALA EKSEKUTIF CEO

8

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL Internal Audit Unit

DIREKTORAT PENJAMINAN & MANAJEMEN RISIKO Directorate of Insurance & Risk Management

DIREKTORAT KLAIM & RESOLUSI BANK Directorate of Claims & Bank Resolution

DIREKTORAT HUKUM & PERATURAN Directorate of Legal & Regulation

DIREKTORAT KEUANGAN Directorate of Finance

DIREKTORAT ADMINISTRASI & SISTEM INFORMASI Directorate of Administration & Information System

DIVISI PENJAMINAN Insurance Division

DIVISI PENANGANAN KLAIM Claim Settlements Division

DIVISI PERATURAN Regulation Division

DIVISI AKUNTANSI & ANGGARAN Accounting & Budgeting Division

DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources Division

DIVISI LITIGASI Litigation Division

DIVISI PERBENDAHARAAN Treasury Division

DIVISI UMUM General Affair Division

DIVISI MANAJEMEN RISIKO Risk Management Division

DIVISI PELAKSANAAN RESOLUSI BANK Bank Resoultion Division

DIVISI ANALISIS RESOLUSI BANK Bank Resolution Analysis Division

DIVISI LIKUIDASI BANK Bank Liquidation Division

DIVISI KEPATUHAN & DUKUNGAN HUKUM Compliance & Legal Support Division

DIVISI SISTEM INFORMASI Information System Division

KANTOR DEWAN KOMISIONER Office of Board of Commissioners

SEKRETARIAT LEMBAGA Corporate Secretariat

kiri ke kanan - left to right

kiri ke kanan - left to right

Kepala Eksekutif dan Direksi LPS • Noor Cahyo • Mirza Mochtar • Firdaus Djaelani • Salusra Satria • R. Budi Santoso

Corporate Profile Lembaga Penjamin Simpanan 2010 Annual Report

Appendixes

IDIC plans on 2011

Dewan Komisioner LPS • Ahmad Fuad Rahmany • Mirza Adityaswara • Firdaus Djaelani • C. Heru Budiargo • Siswanto • Muliaman D. Hadad

Financial Review





9


10


FUNGSI DAN TUGAS LPS

Functions AND Duties OF IDIC

Fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Adapun tugas LPS dalam rangka menjalankan kedua fungsinya adalah sebagai berikut (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; (2) melaksanakan penjaminan simpanan; (3) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; dan (4) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik.

IDIC is responsible for insuring bank depositor funds as well as actively maintains the stability of the banking system. IDIC’s tasks in line with these two functions are as follows: (1) formulate and determine deposit insurance policies; (2) implement deposit insurance; (3) formulate and determine policies pertaining to its active maintenance of the banking system’s stability; and (4) formulate, determine, and implement policies pertaining to the Resolution of Non-Systemic Banks.

Dalam melaksanakan tugas guna menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah, LPS mempunyai wewenang, yaitu (1) menetapkan dan memungut premi penjaminan; (2) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta; (3) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; (4) mendapatkan data nasabah, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; (5) melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/ atau konfirmasi data bank; (6) menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim; (7) menunjuk, menguasakan, dan/ atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.

In regards to its deposit insurance function, IDIC is duly authorized to: (1) determine and collect deposit premiums; (2) determine and collect initial membership contributions from banks; (3) manage IDIC’s assets and liabilities; (4) obtain depositor data, bank’s financial statements, and bank examination reports as long as it does not violates banking confidentiality; (5) reconcile, verify, and/or confirm bank data; (6) determine requirements, procedures and regulations pertaining to claims payment; (7) appoint, take over, and/or delegate other parties to act on behalf of the interests and/or name of IDIC to carry out a specific task.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas guna menjalankan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS mempunyai wewenang, yaitu (1) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (2) menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan; (3) meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan (4) menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

While in regards to its role of maintaining the banking system’s stability, IDIC is responsible for the following: (1) to take over and perform all shareholder rights and responsibilities including the rights and authority of the General Shareholders Meeting; (2) take over and manage assets and liabilities of the rescued bank; (3) review, cancel, terminate, and/or amend every contract that binds the rescued bank with a third party that is associated with the bank’s collapse; and (4) sell and/or turn over bank assets without the debtor’s approval and/or the bank’s liabilities without the creditor’s approval.

Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan

Insuring Banking Depositors’ Deposit

Kepesertaan

Membership

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, yang meliputi Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Every bank that operates within the Republic of Indonesia, which includes Conventional and Islamic Commercial Banks, as well as Conventional and Islamic Rural Banks, are legally required to become a deposit insurance member.

Kewajiban untuk mengikuti penjaminan berlaku pula bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia.

Branches of foreign banks that operate within the Republic of Indonesia are also legally required to become a deposit insurance member.

Jenis simpanan pada bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh LPS meliputi:

IDIC also insures various types of Islamic bank deposits that includes:

i. Giro dan tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah; ii. Tabungan dan deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan iii. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

i. Current accounts and savings based on the Principles of Wadiah; ii. Savings and time deposits based on the Mudharabah Muthlaqah or Mudharabah Muqayyadah principles whose risks are borne by the bank; and iii. Other forms of Islamic deposits as determined by IDIC and upon the approval of the LPP.

Sejak tanggal 13 Oktober 2008 jumlah maksimum simpanan yang dijamin LPS diubah dari Rp100 juta menjadi maksimum Rp2 miliar per nasabah per bank sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo simpanan (pokok dan bunga) pada tanggal pencabutan izin usaha bank.

The maximum coverage insured by IDIC as of 13 October 2008 was changed from a previous maximum coverage of Rp100 million to a maximum coverage of Rp2 billion per customer per bank as stipulated within Government Regulation Number 66 of 2008 pertaining to the Amount of Deposits Insured by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. The amount insured by IDIC covers the deposit’s balance (principle and interest) on the date of the revocation of the bank’s operational license.

Pembayaran Klaim Penjaminan

Insurance Claim Payments

Dalam hal suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, LPS wajib membayar klaim penjaminan atas simpanan layak bayar setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi.

Once a bank’s operational license is revoked by Bank Indonesia, IDIC is required to pay insurance claims for deposits deemed eligible (for payment) on the basis of the reconciliation and verification process of the closed bank.

LPS mulai membayar klaim yang layak dibayar selambatlambatnya 5 hari kerja terhitung sejak rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. LPS wajib melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Jangka waktu pengajuan klaim oleh nasabah kepada LPS adalah 5 tahun sejak izin usaha dicabut.

IDIC begins paying the eligible claims no later than 5 working days from which the reconciliation and verification process commences. IDIC is required to perform a reconciliation and verification process to determine as to which deposits are deemed eligible for payment within no later than 90 working days from the date wherein the bank’s license was revoked. The timeframe by which depositor claims can be submitted to IDIC is 5 years from the date in which the bank’s license was revoked.


The types of conventional bank deposits insured by IDIC includes current accounts, time deposits, certificates of deposits, savings, and/or other similar forms of deposits.


Types and Amount of Deposits Insured

Jenis simpanan pada bank konvensional yang dijamin LPS adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.


Jenis dan Nilai Simpanan yang Dijamin

Financial Review

Member Banks are required to pay a premium amounting to 0.1% of the total deposit’s average monthly balance within each period. This premium is paid twice a year. The premium is paid no later than the 31st of January for the period from January to June while payment is due not later than 31 July for the period from July to December of each year.

IDIC plans on 2011

Insurance Premium

Bank peserta wajib membayar premi penjaminan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi tersebut dibayarkan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Untuk periode Januari sampai dengan Juni, pembayaran premi dilakukan paling lambat 31 Januari. Sedangkan untuk periode Juli sampai dengan Desember, pembayaran premi dilakukan paling lambat 31 Juli.

Appendixes

Premi Penjaminan



11


12


Sesuai dengan UU LPS, simpanan dinyatakan tidak layak dibayar apabila:

Deposits that are deemed ineligible for payment, in accordance with the IDIC Law, are as follows:

1) Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank; 2) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, misalnya nasabah yang memperoleh tingkat bunga jauh diatas tingkat bunga yang ditetapkan oleh LPS; dan/atau 3) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya penerima kredit yang kreditnya macet.

1) The depositor’s data is not registered with the bank; 2) The depositor is a party that profited through unfair means, such as through interest rates that above the benchmark rates set by IDIC; and/or

Turut Aktif Memelihara Stabilitas Sistem Perbankan

Actively Participating in Maintaining the Banking System Stability

Penyelesaian dan Penanganan Bank Gagal

Bank Resolution

Berdasarkan UU LPS, LPS dapat melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal dengan cara sebagai berikut:

Based on the IDIC Law, IDIC can resolve or handle a Failed Bank through the following:

1) Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melaksanakan penyelamatan atau tidak menyelamatkan bank gagal tersebut.

1) Resolve a non- systemic failed bank by either rescuing or not rescuing the failed bank.

eputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan K ditetapkan oleh LPS dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank gagal.

IDIC’s decision to either rescue or not to rescue the nonsystemic failed bank shall at least be made on the basis of the estimated costs needed to resolve the bank as opposed to liquidating the bank itself.

LPS melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik, apabila syarat-syarat berikut dipenuhi yaitu biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan biaya tidak melakukan penyelamatan, bank memiliki prospek yang baik, terdapat pernyataan dari RUPS yang antara lain menyatakan kesediaan untuk menyerahkan hak dan wewenang RUPS, kepengurusan bank kepada LPS, dan menyerahkan dokumen terkait kepada LPS. Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, yang dapat diperpanjang maksimum 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 1 tahun. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. Tingkat pengembalian yang optimal adalah sekurang-kurangnya sebesar nilai penyertaan modal sementara. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan tidak memperoleh tingkat pengembalian yang optimal, LPS wajib menjual seluruh saham bank dengan harga terbaik pada tahun berikutnya.

IDIC can choose to resolve a non-systemic failed bank if the following requirements are met: 1) the resolution cost is significantly lower than expenses associated with its closure, 2) the bank has good prospects, 3) a declaration from the General Shareholders Meeting that states, among others, its willingness to surrender the rights and authority of the General Shareholders Meeting, the management of the bank to IDIC, and surrender related documents to IDIC.

3) The depositor is a party that led to the bank’s failure, such as a recipient of the Bank’s non-performing loan.

All of the bank resolution expenses borne by IDIC represents IDIC’s Temporary Capital Placements in the bank. IDIC is required to divest its shares/stake in the rescued bank not later than 2 years that can be extended to a maximum of 2 times with an extension period of 1 year each. The divestment process is carried out in an open and transparent manner whose decision shall be based on obtaining optimum recovery for IDIC. Optimum recovery is deemed to be amount to at least the value of the Temporary Capital Placements. If an optimum recovery is not gained up to the expiry of the extension period, IDIC is therefore required to sell all of the bank’s shares at the best price within the following year.

Corporate Profile

2) Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan, dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (open bank assistance) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama

2) Systemic Failed Bank Resolution is carried out by rescuing the bank, with the involvement of the previous shareholder (open bank assistance) or without the involvement of the previous shareholder.

Setelah Komite Koordinasi (KK) menyerahkan penanganan bank gagal yang telah ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik kepada LPS, LPS akan melaksanakan penanganan bank gagal berdampak sistemik tersebut sesuai dengan Undang-Undang LPS. Pemegang saham lama dapat diikutsertakan dalam penanganan bank gagal apabila menyetorkan modal minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan, menyerahkan pernyataan RUPS bank yang menyatakan antara lain memuat kesediaan untuk menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS, dan bank telah menyerahkan dokumen yang diperlukan. Penanganan bank gagal tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama dilakukan apabila pemegang saham lama tidak memenuhi persyaratan diatas.

Once the Coordination Committee hands over the handling of the failed systemic bank to IDIC, IDIC will therefore handle the resolution of the failed systemic bank in accordance with that stipulated within the IDIC Law.

Financial Review


If IDIC decides not to rescue the non-systemic failed bank and Bank Indonesia subsequently revokes the bank’s operational license, therefore, IDIC shall begin the process of liquidating the bank by implementing actions that includes taking over and performing all of the shareholder rights and authority, inject temporary funds needed to pay outstanding employee wages and severances, secure the bank’s assets prior to the commencement of the liquidation process, dissolution of the bank’s legal status, formation of a liquidation team, as well as declare bank’s status to be that of a ‘bank under liquidation’. IDIC shall supervise the liquidation of this bank.

The previous shareholders can participate in the resolution process of the failed bank if it deposits capital that is at least 20% of the bank’s estimated handling expenses, submits a statement from the bank’s General Shareholders Meeting that, among others, hands over shareholder rights and authority to IDIC, and submits to IDIC the required documents. The resolution of the failed bank shall include the previous shareholders if all of the previously mentioned requirements are met by the previous shareholders.

Seluruh biaya penanganan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun, yang dapat diperpanjang maksimum 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 1 tahun. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. Tingkat pengembalian yang optimal adalah sekurang-kurangnya sebesar nilai penyertaan modal sementara. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan tidak memperoleh tingkat pengembalian yang optimal, LPS wajib menjual seluruh saham bank dengan harga terbaik pada tahun berikutnya.

All of the bank’s handling expenses that are covered by IDIC will be treated as IDIC’s Temporary Capital Placement in the bank. IDIC is required to sell the resolved bank’s shares within a period of no later than 3 years, which can be extended twice for a period of 1 year each. The divestment is carried out in an open and transparent manner and constantly strives to obtain optimum recovery for IDIC. The level of optimum recovery should at least cover the amount of temporary capital invested in the bank. In the event the extension period fails to result in an optimum level of recovery, IDIC shall therefore sell all of the bank’s shares at the best price the following year.


Appendixes



Apabila bank gagal yang tidak berdampak sistemik diputuskan untuk tidak diselamatkan dan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank tersebut, maka LPS akan mulai melakukan proses likuidasi terhadap bank dimaksud dengan melakukan tindakan seperti mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk dalam hal RUPS, memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai, melakukan pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, serta menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi. LPS melakukan pengawasan terhadap pelaksaan likuidasi bank dimaksud.

IDIC plans on 2011


13

14


Lampiran





IDIC RISK MANAGEMENT


Appendixes

PENGELOLAAN RISIKO LPS

15

IDIC plans on 2011

Financial Review




Corporate Profile


To support the tasks and function prescribed within the IDIC Law, IDIC created the framework for risk management that comprise of several activities covering institutional risk management, provision for insurance claims, evaluation of the deposit insurance scheme, individual analysis of the banks, lower cost test that analyzes between saving and not saving a failed bank, analysis of the banking system and systemic impact, macro-economic analysis, and determining the level of deposit insurance benchmark rate.

Kerangka kerja manajemen risiko, didasarkan pada visi dan misi LPS yang meliputi risiko internal maupun eksternal. Seluruh risiko yang ada dikelola dengan sebaik-baiknya agar risikorisiko tersebut tidak mengganggu pencapaian tujuan LPS. LPS melakukan analisis terhadap risiko organisasi, risiko bank, dan perekonomian untuk mendapatkan gambaran risiko-risiko utama yang dihadapi oleh LPS. Gambaran umum risiko lembaga serta alur analisis risiko bank dan perekonomian disajikan pada bagan 1 dan bagan 2 di bawah ini.

The risk management framework is based on IDIC’s vision and mission that covers internal as well as external risks. All risks are effectively managed so as to ensure that these risks do not hamper the accomplishment of IDIC’s goals. IDIC analyzes organizational risks, bank risks, and the economy to obtain a picture of the main risks faced by IDIC. An overview of the institutional risks as well as the banking and economic risk analysis flow is shown in Chart 1 and Chart 2.

Bagan 1 Gambaran Umum Manajemen Risiko Lembaga

Chart 1 Institutional Risk Management Overview

Risiko Operasional Operational Risk RISIKO HR HR Risk

Risiko Reputasi Reputational Risk


16

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan UU LPS, LPS membangun kerangka kerja manajemen risiko yang terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi manajemen risiko lembaga, pembentukan cadangan klaim penjaminan, evaluasi skim penjaminan, analisis individual bank, analisis biaya terendah antara menyelamatkan dan tidak menyelamatkan (lower cost test), analisis sistem perbankan dan dampak sistemik, analisis makro ekonomi, dan penetapan tingkat bunga penjaminan.

RISIKO PROSES Process Risk

RISIKO IT IT Risk ANALISIS PERBANKAN & MAKRO EKONOMI Banking & Macro Economic Analysis

ANALISIS INDIVIDUAL BANK Bank Individual Analysis

RISIKO IMAGE Image Risk MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA Corporate Risk Management

RISIKO MEDIA Risiko Media

VISI & MISI LPS IDIC Vision and Mission

EVALUASI SKIM PENJAMINAN Skim Insurance Evaluation

RISIKO KLAIM Claim Risk

RISIKO PASAR Market Risk

RISIKO LIKUIDITAS Liquidity Risk

CADANGAN KLAIM PENJAMINAN, LPS RATE & LCT CKP, IDIC Rate & LCT

RISIKO LIKUIDASI Liquidation Risk

RISIKO PENYELAMATAN Rescue Risk

Risiko Penjaminan Insurance Risk

Risiko Keuangan Financial Risk

Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

PENGELOLAAN RISIKO LPS

Analisis Individual Bank Analisis kesehatan Bank Analisis sekawan (peer group analysis) Analisis bank yang perlu mendapat perhatian & bank yang berdampak sistemik Individual Analysis of the Bank Analysis of the Bank’s conditions Peer Group Analysis Analysis of systemic Banks and those that require special emphasis

Informasi Pasar Data Pasar Uang & Modal Market Information Financial & Capital Market Data

Corporate Profile Operational Activities

Data/Rasio Keuangan Bank Stress test perbankan dari Bank Indonesia Bank’s Financial data/ratio Bank Indonesia’s Bank Stress Test


Laporan Keuangan Laporan Posisi Simpanan dan Bank Peserta Penjaminan Financial Statement Bank’s Deposit Report

Chart 2 Diagram of the Banking & Economic Risk Analysis Flow

Analisis Sistem Perbankan/Perekonomian Analisis sistem perbankan Analisis pasar uang dan pasar modal Analisis sektoral dan makro ekonomi Analysis of the Banking/Economic System Analysis of the banking system Analysis of the financial and capital markets Sectoral and macro-economic Analysis

Financial Review

Bagan 2 Diagram Alur Analisis Risiko Bank &Perekonomian


Pengelolaan Risiko LPS Managing IDIC’s Risk Management

Indek Stabilitas Perbankan Banking Stability Index

Premi Berbasis Risiko Risk Based Premium

Perhitungan Cadangan Klaim Penjaminan Calculating Provision for Insurance

Simpanan Yang Dijamin Insured Deposits

Evaluasi Cadangan Penjaminan Evaluating Insurance Reserves

Analisis Makro Ekonomi Macro-Economic Analysis

Penetapan Bunga Penjaminan Determining Insurance Rates

Appendixes

Profil Risiko Individual Bank Bank’s Individual Risk Profile


Evaluasi Skim Penjaminan Evaluation of the Insurance Scheme

IDIC plans on 2011

Stress Testing

17

Institutional Risk Management

Risk Management Strategy and Philosophy

Strategi dan filosofi manajemen risiko dirumuskan dalam Piagam Manajemen Risiko (Risk Management Charter), sedangkan limit dan risk appetite dijabarkan dalam Kebijakan Risiko yang merupakan produk turunan Piagam MR. Adapun prosedur pengelolaan risiko ditetapkan dalam bentuk prosedur operasional standar (POS).

Risk management strategy and philosophy is emphasized within the Risk Management Charter, while the limit and risk appetite is translated within Risk Policy, which serves as the end product of the Risk Management Charter. The risk management procedures are set out in the form of Standard Operating Procedures (SOP).

Dalam tata kelola pengelolaan risiko secara institution wide, setiap karyawan berperan dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko yang diejawantahkan dalam bentuk laporan identifikasi dan assessment risiko setiap 6 bulan sekali untuk disusun dalam bentuk Risk Matrix dan tindakan mitigasinya.

In regards to institution-wide risk management, every employee takes part in the risk identification and measurement process that is embodied in a risk identification and assessment report format once every 6 months that is prepared in the form of a Risk Matrix along with its mitigations.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Process

Gambaran proses manajemen risiko adalah sebagai berikut:

An illustration of the risk management process is as follows:

Finalisasi profil risiko & perlakuan risiko utama LPS Finalization of risk profile & main risk behaviour of IDIC

Monitor Terhadap Proses Manajemen Risiko Monitor risk management process

Lampiran Lembaga Penjamin Simpanan Laporan Tahunan 2010

18

STRATEGI DAN FILOSOFI MANAJEMEN RISIKO

Profil Risiko LPS IDIC Risk Profile

Review Terhadap Proses Manajemen Risiko Review on risk management process


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA

Pembahasan usulan profil & perlakuan risiko utama semua Direktorat, serta menentukan profil risiko utama LPS Discussion on the proposal of profile & main risk behaviour of all Directorate, as well as determining main risk profile of IDIC

Konsolidasi & Usulan Profil Risiko Utama Direktorat (termasuk perlakuan risiko utama) consolidation & propose Directorate’s main risk profile (including main risk behaviour)

Usulan Profil Risiko & Perlakuan Risiko Propose risk profile & risk behaviour

Identifikasi Risiko risk identification

Unit Kerja Division Analisis Risiko risk analysis

Alur proses Manajemen Risiko: Alur proses manajemen risiko dimulai dengan pelaksanaan risk assessment (identifikasi, analisis dan evaluasi) dan monitoring risiko oleh Unit Kerja untuk membuat usulan profil risiko direktorat, yang selanjutnya menjadi profil risiko lembaga yang memuat risiko utama yang dihadapi oleh LPS dan rencana perlakuan risiko.

Evaluasi Risiko Risk Evaluation

Monitoring Risiko Risk Monitoring

Risk Management process flow: The risk management process flow begins with the risk assessment (identifying, analyzing and evaluating) and risk monitoring by the Work Unit to provide a proposed risk profile for the directorate, which subsequently becomes the institution’s risk profile that incorporates the main risks faced by IDIC along with its risk treatment plan.

a. Risk Identification

Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, menunda tercapainya tujuan dan sasaran LPS. Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan pendekatan melalui daftar peristiwa kerugian di masa lalu, analisis internal, indikator keadaan tertentu, dan analisis alur proses. Kejadian risiko dan kategorisasi risiko baru yang belum terintegrasi secara lembaga dapat dimunculkan dalam usulan profil risiko.

b. Analisis Risiko

b. Risk Analysis

Analisis risiko adalah proses menganalisis dengan menilai risiko dari sisi frekuensi terjadinya risiko dan dampak jika suatu risiko tersebut terjadi. Risiko diukur berdasarkan ukuran kriteria yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Risiko

c. Risk Evaluation

Evaluasi risiko adalah proses pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

Perlakuan Risiko Perlakuan Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko yang terbaik yang dilanjutkan dengan pengembangan rencana respon risiko.

Risk Treatment Risk Treatment is carried out by identifying various risk handling options available and determining the best risk handling options to be pursued by developing the risk response plans.

Monitoring dan Review Monitoring dan review dilakukan dengan cara memantau efektivitas rencana penanganan risiko, strategi dan sistem manajemen risiko. Monitoring risiko bertujuan untuk mengantisipasi adanya perubahan baik pada tingkat probabilitas dan dampak serta tren risiko, yang berdampak pada profil risiko LPS. Monitoring efektivitas proses manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa prioritas penanganan masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan LPS.

Review and Monitoring Monitoring and Review is carried out by monitoring the effectiveness of the risk handling plan, strategy and risk management system. Risk Monitoring seeks to anticipate changes, both in terms of probability level and impact as well as risk trends, which affects IDIC’s risk profile. Monitoring the effectiveness of the risk management process is aimed at ensuring that the handling priorities are still in accordance with the changes within IDIC itself.

Risk identification is a process of identifying the risk’s location, time, cause, and process by which the risk event occurred that may obstruct, reduce, and delay the accomplishment of IDIC’s goal and objective. Risk identification is carried out through an approach that lists the past losses, internal analysis, specific indicators and workflow analysis. Recent risk occurences and risk categorization that have not been institutionally integrated can be reflected within the proposed risk profile.

Risk analysis is the analytical process that assesses the risk in terms of its frequency of occurrence and impact in the event this certain risk occurs. Risk is measured based on the scale of the criteria that has been determined.

Risk evaluation is the decision-making process to determine as to whether or not the risk should be handled or pursued as well the priority for handling such.

Corporate Profile IDIC Risk Management Operational Activities Corporate Governance

Risk Assessment

Financial Review

Penilaian Risiko (Risk Assessment)

a. Identifikasi Risiko

IDIC plans on 2011

The main risk faced by IDIC can take the form of new risk, existing risk, as well as closed risk. New Risk is a major risk that appears during the course of the risk profile discussions. Existing Risk is a major risk that appears during the previous year’s risk profile discussions, whereby these risks cannot be fully addressed or these risk ratings continue to be in the orange/red area within the risk matrix. Closed Risk is a major risk that has been fully addressed or that risk’s rating has declined to the green area within the risk matrix.

Appendixes

Risiko utama yang dihadapi oleh LPS dapat berupa new risk, existing risk , maupun closed risk. New Risk merupakan risiko utama yang baru muncul pada pembahasan profil risiko. Existing Risk merupakan risiko utama yang telah muncul pada pembahasan profil risiko pada tahun sebelumnya, yang mana risiko tersebut belum dapat ditangani sepenuhnya atau rating risiko tersebut masih berada di area orange/merah pada matriks risiko. Closed Risk merupakan risiko utama yang telah sepenuhnya ditangani atau rating dari risiko tersebut telah turun ke area hijau pada matriks risiko.


Manajemen Risiko Lembaga Institutional Risk Management

19

Profil Lembaga Kegiatan Operasional



Berdasarkan penilaian internal LPS atas risiko lembaga (risk assessment) tahun 2010, tidak terdapat risiko pada zona merah. Namun demikian, LPS memiliki beberapa risiko inheren yang dipandang perlu untuk dikelola dengan lebih efektif (berada pada

Based on IDIC’s internal assessment of the institution’s risk (risk assessment) in 2010, there are not risks within the red zone. Despite this, IDIC has several inherent risks that needs to be handled more effectively (falls within the orange zone),

Sangat Besar Catastrophic

Tata Kelola Tinjauan Keuangan

Besar Major

• Risiko Ekuitas - Equity Risk

• Risiko akibat bencana alam Risk caused by natural

Sedang Moderate

IMPACT


IDIC’s Risk Profile in 2010

MATRIKS RISIKO RISK MATRIX

Lampiran

• Risiko moral hazard Moral hazard risk

Kecil Minor

• Risiko Perilaku Etis Ethical Behaviour Risk • Risiko Fraud Internal Intrenal Fraud Risk

• Risiko Kepatuhan - Compilace Risk • Risiko Likuiditas - Liquidity Risk • Risiko Pembayaran Klaim - Claim Payment Risk • Risiko Kesalahan Pembayaran Klaim Error on claim payment Risk • Risiko Kewenangan - Authority Risk • Risiko Kinerja - Performance Risk • Risiko Kepemimpinan - Leadership • Risiko Kompetensi SDM - HR Competency Risk • Risiko Terbukanya Informasi Rahasia Exposure of confidential information Risk • Risiko Akses Data - Data Access Risk • Risiko Keamanan Sistem dan Data System and data Security Risk • Risiko Lingkungan Eksternal External factor

• Risiko Tingkat Bunga - Interest Rate Risk • Risiko Pengendalian Internal - Internal Control Risk • Risiko Internal - Internal Risk • Risiko Pelaporan - Reporting Risk • Risiko Kebutuhan Pelanggan - Customer Needs Risk • Risiko Modal Pengetahuan - Knowledge Risk • Risiko Tenaga Ahli - Expert Risk • Risiko Turnover Karyawan - Employee Turnover Risk • Risiko Teknologi - Technology Risk • Risiko Keamanan - Security Risk

• Risiko Rendahnya Awareness Masyarakat Low Public Awarness Risk • Risiko Ketidakpercayaan Masyarakat Public Distrust Risk • Risiko Strategis - Strategic Risk • Risiko Hukum - Legal Risk • Risiko Komunikasi Internal - Internal Communication Risk • Risiko Perencanaan - Planning Risk • Risiko Penilaian - Appraisal Risk • Risiko Ketersediaan Data - Data Availability Risk

• Risiko Budaya Organisasi Organization Culture

• Risiko Integritas Data Data Integrity

Tidak Signifikan Insignificant


20

PROFIL RISIKO LPS TAHUN 2010

Sangat Jarang Very Rare

Jarang Rare

Sedang Moderate

Sering Frequent

Sangat Sering Very Frequent

LIKELIHOOD Risiko yang sangat memerlukan perhatian segera | Risk that highly requires immediate attention Risiko yang memerlukan perhatian segera | Risk that requires immediate attention Risiko yang jika tidak dikelola dengan baik akan berakibat serius | Risk that if it is not well-managed will result in a serious situation Risiko yang dapat dikelola dengan baik melalui prosedur rutin dan pengendalian yang memadai | Risk that can be well-managed through routine procedures and adequate controls

iii. Risiko Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap LPS yaitu risiko dari kejadian yang dapat secara signifikan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap LPS yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan nonfinansial. Berdasarkan penilaian risiko dari setiap unit kerja (self assessment) tahun 2010 diperkirakan berada pada posisi yang memiliki dampak sedang, dengan kemungkinan terjadi yang sedang. Risiko ini dapat dimitigasi dengan meningkatkan kredibilitas LPS melalui meningkatkan profesionalisme dan keefektifan LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

This risk mitigation is carried out by evaluating the communication outreach programs and strategies that are carried out. If this program is deemed to be ineffective or inappropriate, there needs to be a method to determine as to whether a massive public relations program is needed pertaining to IDIC’s function, tasks, role, and authority in respect to its role of implementing the deposit insurance system. iii. Loss of Public Confidence towards IDIC Risk refers to the risk associated with an event that can have a significant impact on public confidence on IDIC that can eventually result in financial and non-financial losses. According to risk self-assessment in 2010, it is estimated to be at he position that has moderate impact with moderate occurence possibility. This risk can be mitigated by improving IDIC’s credibility by enhancing IDIC’s professionalism and effectiveness within the conduct of performing its tasks and function.


ii. Risk of Low Public Awareness towards IDIC’s deposit insurance system relates to the risks associated with the low level of public awareness and knowledge of IDIC’s deposit insurance system. According to risk self-assessment in 2010, it is estimated to be at he position that has moderate impact with moderate occurence possibility.


ii. Risiko Rendahnya Awareness Masyarakat terhadap sistem penjaminan LPS yaitu risiko dari rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap sistem penjaminan simpanan LPS. Berdasarkan penilaian risiko dari setiap unit kerja (self assessment) tahun 2010 diperkirakan berada pada posisi yang memiliki dampak sedang, dengan kemungkinan terjadi yang sedang. Mitigasi risiko tersebut dilakukan melalui evaluasi terhadap program sosialisasi dan strategi komunikasi yang telah dilakukan. Jika dipandang program tersebut masih kurang efektif atau kurang memadai, perlu kiranya dipertimbangkan untuk membuat kampanye secara masif kepada masyarakat mengenai fungsi, tugas, peran, dan wewenang LPS dalam menjalankan sistem penjaminan.

i. Equity Risk involves risk associated with events that lead to the decline in equity. According to risk self-assessment in 2010, it is estimated to be at he position that has major impact with rare occurence possibility. Risk mitigation is carried out by coordinating with the banking regulator to anticipate the impact of a bank’s closure. In addition to this, the management of funds, establishment of provision for insurance claims, and accumulated provision for insurance claims must be constantly monitored so as to anticipate the substantial outflow of funds within the context of performing IDIC’s functions.


Based on the risk matrix above, the following is description of risks that are in the orange zone, ie the risks that require immediate attention, and the risk mitigation program.

Financial Review

Berdasarkan Matriks Risiko tersebut di atas, berikut ini diuraikan risiko-risiko yang berada pada zona orange, yaitu risiko-risiko yang memerlukan perhatian segera, beserta program mitigasi risiko tersebut. i. Risiko Ekuitas yaitu risiko atas kejadian yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Berdasarkan penilaian risiko dari setiap unit kerja (self assessment) tahun 2010 diperkirakan berada pada posisi yang memiliki dampak besar namun dengan kemungkinan terjadi yang jarang. Mitigasi risiko tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan regulator perbankan untuk mengantisipasi dampak penutupan bank. Selain itu, pengelolaan dana, penetapan cadangan klaim penjaminan, dan akumulasi cadangan penjaminan harus selalu dipantau agar dapat mengantisipasi pengeluaran dana dalam jumlah besar dalam rangka pelaksanaan fungsi LPS.

IDIC plans on 2011

which are Equity Risk, Low Public Awareness Risk, Lack of Public Confidence Risk, Strategic Risk, Legal Risk, Internal Communications Risk, Planning Risk, Assessment Risk, and Data Availability Risk. A risk mitigation program is applied to these risks so as to ensure that the residual risks reach a substantially low and manageable level.

Appendixes

zona orange), yaitu Risiko Ekuitas, Risiko Rendahnya Awareness Masyarakat, Risiko Ketidakpercayaan Masyarakat, Risiko Strategis, Risiko Hukum, Risiko Komunikasi Internal, Risiko Perencanaan, Risiko Penilaian, dan Risiko Ketersediaan Data. Terhadap risikorisiko tersebut dilakukan program mitigasi risiko sehingga risiko yang tersisa mencapai tingkat yang cukup rendah dan terkelola dengan baik.



21


22


iv. Risiko Strategis yaitu risiko tidak terjalinnya kerja sama yang baik antara LPS dengan pemangku kepentingan lain seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sehingga pelaksanaan fungsi LPS tidak terlaksana secara efektif. Berdasarkan penilaian risiko dari setiap unit kerja (self assessment) tahun 2010 diperkirakan berada pada posisi yang memiliki dampak sedang, dengan kemungkinan terjadi yang sedang. Risiko ini dapat dikurangi melalui keaktifan LPS dalam menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan fungsi LPS.

iv. Strategic Risk refers to risks attributed to the lack of cooperation between IDIC with other stakeholders such as Bank Indonesia and the Ministry of Finance, thereby IDIC can carry out its functions more effectively. According to risk self-assessment in 2010, it is estimated to be at he position that has moderate impact with moderate occurence possibility.

v. Risiko Hukum yaitu risiko yang muncul dari adanya ketidakpastian penerapan atau penafsiran transaksi, perjanjian kerja sama, kontrak atau aktivitas yang tidak memiliki kekuatan hukum, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi LPS. Berdasarkan penilaian risiko dari setiap unit kerja (self assessment) tahun 2010 diperkirakan berada pada posisi yang memiliki dampak sedang, dengan kemungkinan terjadi yang sedang. Risiko Hukum dapat dimitigasi dengan peningkatan profesionalisme LPS di bidang hukum serta kerja sama dengan konsultan atau pakar hukum yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi dalam memperoleh pendapat hukum yang independen.

v. Legal Risk are risks that arise from uncertainties in regards to the implementation or interpretation of transactions, agreements, contracts, or activities that lack the legal basis and may prove to be disadvantageous for IDIC.

vi. Risiko Komunikasi Internal yaitu risiko akibat komunikasi yang tidak efektif baik secara vertikal maupun horizontal dalam organisasi LPS yang mengakibatkan penerimaan informasi yang tidak konsisten atau salah informasi yang pada akhirnya mengakibatkan pekerjaan tidak terlaksana sesuai dengan ukuran dan tanggung jawab. Berdasarkan penilaian risiko dari setiap unit kerja (self assessment) tahun 2010 diperkirakan berada pada posisi yang memiliki dampak sedang, dengan kemungkinan terjadi yang sedang. Untuk memitigasi risiko ini maka perlu lebih meningkatkan frekuensi dan memperbanyak media komunikasi antara pimpinan dan pegawai LPS, serta antarpegawai LPSbaik formal maupun informal.

vi. Internal Communications Risk pertains to risk that arise as a result of ineffective communications both vertically and horizontally within IDIC that results in inconsistent or erroneous dissemination of information that ultimately hampers to the completion or work or tasks in accordance with the required specifications and responsibilities. According to risk self-assessment in 2010, it is estimated to be at he position that has moderate impact with moderate occurence possibility.

This risk can be reduced by if IDIC actively maintains close working relationships with Bank Indonesia, the Ministry of Finance, and other parties in respect to conducting IDIC’s tasks and functions.

According to risk self-assessment in 2010, it is estimated to be at he position that has moderate impact with moderate occurence possibility. Legal Risk can be mitigated through enhancing the level of professionalism in the legal field within IDIC as well as work with consultants or legal experts that possess the credibility and high integrity to provide an independent legal opinion.

To mitigate this risk, IDIC needs to intensify the frequency and apply other means of communications between IDIC’s leadership and employees as well as among IDIC’s employees, both on a formal as well as informal basis.

Corporate Profile ix. Data Availability Risk deals with risk associated with the absence of data/information both on a timely, complete, accurate, and relevant manner that is needed to facilitate a decision. According to risk self-assessment in 2010, it is estimated to be at he position that has moderate impact with moderate occurence possibility. To minimize the impact from such risks, IDIC needs to develop an information system that is both dependable and efficient whereby the required data needed to ensure effective decisions, both directly and in coordination with Bank Indonesia as the monetary authority, is obtained.

Selera Risiko

Risk Appetite

Risiko-risiko yang telah dievaluasi dan memerlukan perhatian segera akan dikenakan perlakuan risiko (risk treatment), yaitu suatu proses untuk mengembangkan, memilih, dan menerapkan pengendalian risiko. Perlakuan risiko perlu dijalankan agar menghasilkan risiko tersisa (residual risk), yaitu risiko yang masih ada setelah dilaksanakan perlakuan risiko.

Risks that have been evaluated and require immediate attention will be subjected to risk treatment, which is a process on developing, choosing and applying risk control. Risk treatment has to be carried out in order to generate residual risk, i.e. risks which are remained after a risk treatment implemented.

Dapat diterima atau tidaknya risiko tersisa tergantung pada selera risiko yang telah disepakati pada unit manajemen risiko berdasarkan arahan manajemen. Besarnya tingkat risiko ini dapat dihitung untuk keseluruhan organisasi atau untuk masing-masing unit kerja, dapat pula untuk sekelompok risiko tertentu atau untuk masing-masing risiko secara individual.

Acceptability of residual risk is depending on the agreeed risk appetite on risk management division in accordance with management direction. The level of risk can be calculated for the whole organization or each division, as well as for a certain group of risk or for each individual risk.

Financial Review IDIC plans on 2011

Appendixes

Berdasarkan penilaian risiko dari setiap unit kerja (self assessment) tahun 2010 diperkirakan berada pada posisi yang memiliki dampak sedang, dengan kemungkinan terjadi yang sedang. Agar risiko ini dapat diminimalisasi LPS perlu mengembangkan sistem informasi yang handal dan efisien sehingga kebutuhan data dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik, baik secara langsung maupun melalui koordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

To minimize such risks from occurring, IDIC needs to secure detailed and complete data bank of member banks on a timely basis in order to determine the anticipative steps that need to be taken at the earliest possible moment.



ix. Risiko Ketersediaan Data yaitu risiko tidak tersedianya data/informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan relevan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan.

viii. Assessment Risk deals with the risk that arises as a result of IDIC’s failure to detect and anticipate banks that possess high risk for failure. According to risk self-assessment in 2010, it is estimated to be at he position that has moderate impact with moderate occurence possibility.


vii. Planning Risk deals with the risk that arises from planning errors or failures. According to risk self-assessment in 2010, it is estimated to be at he position that has moderate impact with moderate occurence possibility. A better planning mechanism needs to be applied to reduce this risk.


vii. Risiko Perencanaan yaitu risiko yang muncul akibat dari kesalahan atau kegagalan perencanaan. Berdasarkan penilaian risiko dari setiap unit kerja (self assessment) tahun 2010 diperkirakan berada pada posisi yang memiliki dampak sedang, dengan kemungkinan terjadi yang sedang. Untuk mengurangi risiko ini, mekanisme perencanaan yang baik seharusnya dilakukan secara efektif. viii. Risiko Penilaian yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan LPS dalam mendeteksi dan mengantisipasi bank yang memiliki tingkat risiko kegagalan yang tinggi. Berdasarkan penilaian risiko dari setiap unit kerja (self assessment) tahun 2010 diperkirakan berada pada posisi yang memiliki dampak sedang, dengan kemungkinan terjadi yang sedang. Agar risiko ini dapat diminimalisasi maka LPS perlu mendapatkan data bank peserta penjaminan secara lengkap dan tepat waktu sehingga dapat menetapkan langkah antisipatif yang diperlukan sejak dini.

23

Profil Lembaga Pengelolaan Risiko LPS Kegiatan Operasional

Risiko operasional yang dihadapi diupayakan untuk ditekan serendah mungkin melalui penerapan perlakuan risiko, selanjutnya pengendalian risiko dalam setiap proses bisnis harus dilakukan dengan ketat sehingga menghasilkan toleransi yang sangat rendah terhadap kemungkinan munculnya suatu risiko.

Operating risk experienced is attempted to be mitigated into a lowest possible level by the implementation of risk treatment, followed by risk control on each business process which has to be done intensively so that it can generate a low level of tolerance on the possibility of risk occurence.

Sedangkan risiko-risiko yang bersumber dari kondisi perbankan, baik secara individual bank atau industri perbankan secara keseluruhan, LPS bersifat cenderung pasif terhadap kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut. Namun demikian, sesuai dengan kewenangannya, LPS akan selalu berupaya untuk mempersiapkan diri serta berkomunikasi dengan pihak lain terhadap munculnya risiko dari industri perbankan tersebut dengan menjalankan segala sesuatu yang diperlukan sehingga tidak memberikan dampak yang tidak dipersiapkan LPS.

Meanwhile, risks derived from banking condition, both bank as an individual or banking industry in general, IDIC has tended to be passive in nature to any risk possibilities. Even so, in accordance with its authorities, IDIC will always put efforts to prepare and communicate with other parties on the occasion of banking industry risks occurence by performing necessary measures in order to prevent unanticipated impacts.


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola

24

Corporate Profile

PEMBENTUKAN CADANGAN KLAIM PENJAMINAN

In regards to calculating the provision for insurance claims based on risk exposure, IDIC has formulated a calculation method that adopts the credit risk modeling approach, which is one of the most common approaches used by deposit insurers worldwide as revealed within a survey carried out by the International Association of Deposit Insurance or IADI. Through this approach, IDIC is treated as an institution that possesses exposure to a portfolio that comprises of deposit insurance member banks a specific probability of default. IDIC’s provision for insurance claims represents the product between probability of default, exposure at default (EAD), which is the maximum value of losses that is borne by IDIC in the event a deposit insurance member bank is deemed to be a failed bank, and the loss given default bank, which is the EAD percentage that is calculated as 1 (one) minus the average recovery rate. Changes (transition) to the bank rankings that represent the results of the bank risk analysis serves as the basis for calculating the level of likelihood for a bank failure.

Metode perhitungan cadangan klaim penjaminan dengan credit risk modeling tersebut telah diuji coba secara internal dan dilakukan validasi eksternal dengan pihak akademisi dari universitas serta dengan konsultan dari US Treasury. Selain itu, paper ilmiah yang menjelaskan tentang metode perhitungan cadangan klaim penjaminan tersebut, yang berjudul “Applying Credit Risk Model for Evaluating Deposit Insurance Fund Adequacy: The Case of Indonesia” mendapatkan penghargaan sebagai The Best Paper and Presentation di bidang ilmu Finance dalam acara konferensi akademik internasional “The 5th International Conference on Business and Management Research” yang diselenggarakan pada tanggal 3-4 Agustus 2010 di Universitas Indonesia.

The method for calculating the provision for insurance claims with this credit risk modeling was tested internally and externally validated with academics from universities as well as consultants from the US Treasury. In addition to this, the research paper that explains the method for calculating the deposit insurance claim entitled, “Applying Credit Risk Model for Evaluating Deposit Insurance Fund Adequacy: The Case of Indonesia”, received an award as The Best Paper and Presentation in the field of Finance within the 5th International Conference on Business and Management Research that was held on 3-4 August 2010 in Universitas Indonesia.


Dalam rangka perhitungan cadangan klaim penjaminan berdasarkan risk exposure, LPS telah menyusun suatu metode perhitungan dengan mengadopsi pendekatan credit risk modeling, yang merupakan salah satu pendekatan yang lazim digunakan oleh penjamin simpanan di dunia sebagaimana disebutkan dalam hasil survei asosiasi penjamin simpanan internasional (International Asscociation of Deposit Insurance/IADI). Dalam pendekatan tersebut LPS dianalogikan sebagai institusi yang memiliki eksposur portofolio yang terdiri dari bank-bank peserta penjaminan dengan tingkat kemungkinan kegagalan (probability of default) tertentu. Cadangan klaim penjaminan LPS merupakan hasil kali antara probability of default, exposure at default(EAD), yaitu nilai maksimum kerugian yang akan ditanggung oleh LPS ketika bank peserta penjaminan dinyatakan sebagai bank gagal, dan loss given default bank, yaitu persentase EAD yang dihitung sebagai 1 (satu) dikurangi rata-rata recovery rate. Perubahan (transisi) peringkat bank yang merupakan hasil analisis risiko bank menjadi dasar dalam menghitung tingkat kemungkinan kegagalan masingmasing bank.

Financial Review

In 2011, IDIC will determine the amount of provision for every bank based on the risk exposure of each bank and on the basis of the economic situation for one year ahead. The result of the bank’s risk analysis, analysis of the banking system, and macro-economic analysis serves as input to calculate the provision for insurance claims. The result of bank’s risk analysis, banking system analysis and macro economy analysis is an input for the calculation of provision of insurance claims.

IDIC plans on 2011

Pada tahun 2011, LPS akan menetapkan besarnya cadangan untuk setiap bank berdasarkan risk exposure setiap bank dan mempertimbangkan kondisi perekonomian satu tahun ke depan. Hasil analisis risiko bank, analisis sistem perbankan, dan analisis makro perkonomian merupakan input dalam perhitungan cadangan klaim penjaminan.

Appendixes

Provisions for insurance claims are a provision that is formed at the end of financial statement reporting period that seeks to anticipate the likelihood of future deposit insurance claim payments. During the transition phase within the first 5 years of IDIC’s operations, provision for insurance claims were cumulatively established up to the fifth financial statement reporting period. The amount of provision that is established every year within the first five years is calculated proportionally based on the estimated amount of third party funds up to the end of the fifth year.


Cadangan klaim penjaminan adalah cadangan yang dibentuk pada setiap akhir periode laporan keuangan dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan pembayaran klaim penjaminan di masa mendatang. Pada masa transisi selama 5 tahun pertama sejak LPS beroperasi, pembentukan cadangan klaim penjaminan dilakukan secara kumulatif sampai dengan tahun ke-5 laporan keuangan. Besarnya cadangan yang dibentuk setiap tahun pada 5 tahun pertama dihitung secara proporsional berdasarkan estimasi jumlah dana pihak ketiga sampai dengan akhir tahun ke-5.



Establishment of Provision for Insurance Claims

25

Individual Bank Analysis


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

ANALISIS INDIVIDUAL BANK

26

Dalam sistem penjaminan simpanan, bank peserta mengalihkan risiko kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagai akibat pencabutan izin usaha bank tersebut kepada LPS. Agar dapat mengelola risiko yang dihadapi secara efektif dan efisien, LPS perlu menilai kondisi kesehatan bank peserta penjaminan secara periodik. Analisis risiko bank peserta penjaminan merupakan alat manajemen internal LPS untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari adanya bank bermasalah.

In a deposit insurance system, member banks turn over the risk of failure to fulfill obligations as a result of the revocation of the bank’s operational license to IDIC. To effectively and efficiently manage the risks that are faced IDIC needs to periodically evaluate the conditions of the membership banks. Membership bank risk analysis is an internal management tool used by IDIC to analyze, identify, and anticipate risks that may arise from a troubled bank.

Tujuan dilaksanakannya analisis risiko bank adalah untuk menilai secara berkala kondisi kesehatan keuangan setiap bank, serta untuk mendeteksi secara dini (early warning signal) potensi risiko yang dihadapi oleh setiap bank. Dalam melakukan analisis risiko bank, LPS menggunakan sumber data/informasi yang berasal dari laporan keuangan yang disampaikan bank peserta penjaminan yang meliputi laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulanan, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Selain itu, analisis risiko bank dapat pula mempertimbangkan data/informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia; perusahaan pemeringkat; pasar modal; dan media massa. Untuk menunjang pelaksanaan analisis tersebut telah disusun format dan susunan laporan keuangan terstandar dan disertai dengan dukungan sistem informasi yang memadai.

The aim of implementing a bank risk analysis is to routinely assess the financial conditions of every bank, as well as to detect at an early stage (early warning signal) all the potential risks faced by every bank. To analyze the bank’s risks, IDIC utilizes data/information sources that derive from financial statements submitted by deposit insurance member banks that include monthly financial statements, quarterly financial statements, and audited financial statements. In addition to this, the bank risk analysis can also be made on the basis of data/information obtained from Bank Indonesia; rating agencies; capital markets; and the media. A standardized financial statement format and structure along with adequate supporting information system has been formulated to support this analysis.

Dalam melakukan analisis individual bank, LPS telah mengembangkan sistem pemeringkat internal yang mengkategorikan bank menjadi 10 peringkat di mana peringkat 1 yang terbaik dan peringkat 10 yang terburuk. Dasar pemeringkatan tersebut dengan menggunakan indikator 10 rasio keuangan pokok bank yang terdiri dari: i. Permodalan : Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) ii. Kualitas Aktiva : Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Net Non Performing Loan (NPL) iii. Rentabilitas : Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Rasio Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO), Net Interest Margin (NIM) iv. Likuiditas : Loan to Deposit Ratio, Antar Bank Passiva/Total Debt, Aktiva Lancar (AL)/ Passiva Lancar

To analyze bank’s individually, IDIC has developed an internal rating system that categorizes banks into 10 rankings whereby the first ranking represents the best and the tenth ranking is the worst. The basis for this ranking that utilizes indicators in the form of 10 of the bank’s main financial ratios that comprises of: i. Capital : Capital Adequacy Ratio (CAR) ii. Asset Quality : Productive Assets Quality, Net Non Performing Loan (NPL) iii. Profitability : Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Operating Expense to Operating Income Ratio (BOPO), Net Interest Margin (NIM) iv. Liquidity : Loan to Deposit Ratio, Interbank liabilities / Total Debt, Current Assets/Current Liabilities

Masing-masing rasio diberikan bobot yang berbeda dengan menggunakan pendekatan neural network. Dalam pendekatan tersebut, rasio yang berdasarkan data statistik berkontribusi lebih besar menyebabkan kegagalan suatu bank diberi bobot yang lebih besar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk

The respective ratios provide different weightings that utilize the neural network approach. Through this approach, the ratio that, on the basis of statistical data, contributes substantially to a bank’s failure is given a larger weighting, and vice versa. Whileas actual data distribution within the respective ratios


The outcome of the individual bank analysis, which is combined with an analysis of the banking system, results in a risk profile and ranking for the respective banks. This risk profile and ranking will be used as a basis to monitor the bank’s condition, as a material for coordination with Bank Indonesia, establishment of provision for insurance claims, and serve as a basis for grouping banks within the context of the future implementation of a risk based premium.


Hasil analisis individual bank yang dikombinasikan dengan analisis sistem perbankan dirumuskan menjadi profil risiko dan peringkat masing-masing bank. Profil risiko dan peringkat tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam pemantauan kondisi bank, bahan koordinasi dengan Bank Indonesia, pembentukan cadangan klaim penjaminan, dan ke depan dapat pula dijadikan sebagai dasar pengelompokan bank dalam penerapan premi berbasis risiko.


In regards to bank risk analysis, a peer group analysis is also carried out in addition to the individual bank assessments that compares the bank with other similar banks within the same category of banks and is only differentiated by the operational aspects of the bank that comprise of conventional commercial banks, branches of foreign banks, and Islamic banks. In addition to this, the grouping is also applied on the basis of the bank’s assets. Banks that over several periods fall within the lowest ranking, undergoes significant changes to its condition or has a systemic impact that will be further analyzed.

Financial Review

Dalam analisis risiko bank selain dilakukan penilaian terhadap individual bank juga dilakukan analisis sekawan (peer group analysis) yang membandingkan bank tersebut dengan bank lain dalam kelompok yang sama yang dibedakan menurut operasional yakni bank umum konvensional, cabang bank asing, dan bank umum syariah. Selain itu pengelompokan juga dilakukan berdasarkan aset bank. Bank yang dalam beberapa periode berada pada peringkat terbawah, mengalami perubahan kondisi yang signifikan, atau memiliki dampak sistemik akan dianalisis lebih lanjut.

IDIC plans on 2011

in every bank group is used to determine the grouping and range for the respective ratios into 10 groupings. Specifically for Capital Adequacy Ratio (CAR), the assessment range is not based on actual data distribution but is determined within the same interval by as much as 1% with CAR levels that are less than 9%, which is included within the top 10 ranking.

Appendixes

menentukan pengelompokan dan rentang masing-masing rasio menjadi 10 kelompok digunakan sebaran data aktual dalam masing-masing rasio pada setiap kelompok bank. Khusus untuk rasio kecukupan modal (KPMM), rentang penilaian tidak didasarkan pada sebaran data aktual melainkan ditetapkan dalam interval yang sama sebesar 1% dengan diawali rasio KPMM kurang dari 9% yang dimasukkan dalam peringkat 10.


Analisis Individual Bank Individual Bank Analysis

27


28

Analisis Individual Bank Individual Bank Analysis

ANALIISIS BIAYA TERENDAH

Lowest Cost Analysis

Dalam rangka melaksanakan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS memiliki wewenang untuk melakukan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik maupun yang tidak berdampak sistemik. Untuk bank gagal berdampak sistemik, penetapan keputusan bahwa permasalahan suatu bank memiliki dampak sistemik ditetapkan oleh FSSK/KK. Dalam hal ditetapkan berdampak sistemik, maka bank gagal tersebut akan diselamatkan. Sedangkan untuk bank gagal yang tidak berdampak sistemik, keputusan melaksanakan penyelamatan sepenuhnya menjadi wewenang LPS.

In regards to its role of actively maintaining the stability of the banking system, IDIC is authorized to resolve a systemic as well as a non-systemic failed bank. The decision as to whether a failed bank is deemed to have a systemic impact is determined by virtue of the Financial System Stability Forum/Coordination Committee. In the event a failed bank is deemed to have a systemic impact, therefore, this failed bank will be rescued. While the decision to resolve or liquidate a non-systemic failed bank rests entirely with IDIC.

Dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik tersebut antara lain dilakukan analisis biaya terendah yang pada pokoknya membandingkan antara biaya menyelamatkan bank melalui penyertaan modal sementara dibandingkan dengan biaya pembayaran klaim penjaminan dikurangi hasil dari pencairan aset jika bank dicabut izin usahanya. Dengan dilakukannya analisis biaya terendah, LPS dapat meminimalkan biaya yang harus dikeluarkannya, serta dapat mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan fungsinya.

The decision to resolve or liquidate a non-systemic failed bank is made on the basis of, among others, a lowest cost analysis, which in principle, compares cost of rescuing the bank by injecting temporary capital as opposed to the cost for payment of depositor claims that is deducted by proceeds derive from sale of the liquidated bank’s assets. Through the lowest cost analysis, IDIC can minimize costs that it needs to spend, as well as manage risks that may arise from the execution of its role and function.

ANALISIS SISTEM PERBANKAN

Corporate Profile

Analisis Sistem Perbankan Banking System Analysis

Pertumbuhan kredit yang kurang menggembirakan selama tahun 2009, mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di tahun 2010 yang didukung oleh iklim usaha yang kondusif dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Rasio LDR mengalami pertumbuhan terutama mulai awal Triwulan II 2010, dimana Bank Indonesia saat itu mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan rasio GWM terhadap LDR. Hal tersebut terbukti mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit agar terhindar dari sanksi penalti yang ditetapkan.

In contrast to the less than favorable loan growth reported throughout 2009, in 2010, loan growth has begun to register significant growth in 2010 that was supported by a conducive business climate and policies issued by Bank Indonesia. LDR grew, particularly beginning in the early second quarter of 2010, where at that time, Bank Indonesia issued policies pertaining to Rupiah Statutory Provisions. The move drove the banking industry to boost loan disbursals to avoid specified penalties.

Loan to Deposits Ratio LDR

% 90 85 78,8

80 74,7

76,6

78,8

79,3

78,3

80,9

80,9

80,6

80,4

79,1

75,4

75 70

c1 0 De

t1 0

10

10

v1 0 No

Oc

p Se

10

l1 0

Au g

Ju

Ju n

ay 10

r1 0

M

Ap

10

ar 10 M

Fe b

Ja n

10

65


Bank’s capital adequacy ratio in 2010 was generally within the 17.5% level, which is above the requirements set by BI of 8%. The reduction in CAR was largely as a result of the impact of the increase in Risk Weighted Assets (RWA) that has already calculated operational risk since May 2010 based on the guidelines set by Basel II. Despite this, the banking industry’s CAR level, which is still substantially above the minimum requirement, continues to be sufficient in supporting the durability and resilience of the banking industry’s performance and resilience.


Kecukupan modal perbankan pada tahun 2010 rata-rata masih berada pada level 17,5%, jauh di atas ketentuan BI sebesar 8%. Penurunan KPMM (CAR) terutama dikarenakan dampak kenaikan ATMR yang telah memperhitungkan risiko operasional sejak Mei 2010 berdasarkan acuan Basel II. Namun demikian, tingkat KPMM perbankan yang masih jauh diatas ketentuan modal minimum tetap cukup mampu menopang solidnya kinerja dan ketahanan perbankan.

Financial Review

Banking conditions in 2010 were generally better compared to the previous year. A number of leading banking indicators such as capital adequacy, asset quality, non-performing loans, and profitability indicate positive growth in the midst of the delayed recovery from the global financial crisis.

IDIC plans on 2011

Pada tahun 2010, kondisi perbankan secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa indikator utama perbankan seperti kecukupan modal, kualitas aktiva, kredit bermasalah, dan profitabilitas menunjukkan perkembangan yang cukup baik di tengah kondisi pemulihan krisis keuangan global yang bergerak lambat.

Appendixes

To support its analysis of individual banks, IDIC also analyzes the banking system and the financial system’s stability. The objective of the banking system analysis is to provide a picture as to the banking system’s conditions and its impact on the conditions of individual banks. In addition to this, research and modeling is carried out to determine potential systemic impact that may arise from an issue derived from one or more banks. A banking stability index will be developed to facilitate this analysis that measures the extent of the pressure or impact experienced by the banks from time to time.


Untuk menunjang analisis individual bank, LPS juga melakukan analisis terhadap sistem perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Tujuan analisis sistem perbankan adalah untuk memberi gambaran kondisi sistem perbankan dan pengaruhnya terhadap kondisi individual bank. Selain itu dilakukan pula kajian dan pemodelan mengenai potensi dampak sistemik yang mungkin timbul dari permasalahan satu atau sekelompok bank. Untuk melengkapi analisis tersebut akan dikembangkan pula pembuatan indek stabilitas perbankan untuk membantu mengukur seberapa besar tekanan yang dialami oleh perbankan dari waktu ke waktu.


Banking System Analysis

29



Tekanan risiko kredit selama tahun 2010 yang diperlihatkan oleh rasio Kualitas Aktiva Produktif dan kredit bermasalah menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2009, tidak hanya dikarenakan tumbuhnya pemberian kredit oleh perbankan tetapi juga karena nominal kredit bermasalah juga menurun. Untuk kualitas aktiva produktif perbankan tahun 2010 relatif stabil, dan pada akhir tahun cenderung menunjukkan perbaikan. Rasio Net NPL tetap terjaga pada kisaran 1% , jauh di bawah batas atas yang ditentukan BI sebesar 5%.

Credit risk pressure throughout 2010, which is reflected in terms of Productive Asset Quality non-performing loans, declined compared to that achieved in 2009 and was not merely a result of the growth in loan disbursals extended by banks but also as a result of the decline in the nominal value of non-performing loans. The quality of bank’s productive assets in 2010 was relatively stable, and tended to show signs of a recovery by the end of the year. Net NPL ratio remained within the range of 1% , which is way below the required limit set by BI of around 5%.

Tata Kelola

Kualitas Aset Assets Quality

KAP % 03 02

03

Net NPL

03

02

02

02

02

02

02

02

02

02 02

Tinjauan Keuangan

02 02 01

01

01

01

01

00

01

00

00

00

00

00

00

00

30

c1 0

v1 0 No

De

t1 0

10

Oc

p

10

Se

g Au

l1 0

10 n

10

M

Ju

ay

r1 0

10 M

Ap

ar

b Fe

Ja

Ju

Following the global economic crisis of 2008, the banking sector’s profitability throughout 2010 continued to increase and controlled. Profitability indicators, as reflected by the banking industry’s ROA, increased from 2.6% at the end of 2009 to 2.8% at the end of 2010, and even reached 3.1% at one point of time in early 2010. Net interest margin (NIM) was also higher within a range of 5%. This increase in the banking sector’s profitability throughout 2010 was caused by the significant increase in loan growth, and the difference in the banking sectors lending rates that tended to increase compared with the relatively stable BI benchmark rates.

Setelah krisis perekonomian global di tahun 2008, profitabilitas perbankan selama tahun 2010 tetap meningkat dan terkendali. Indikator profitabilitas yang ditunjukkan oleh ROA perbankan menunjukkan peningkatan dari 2,6% pada akhir tahun 2009 menjadi 2,8% di akhir tahun 2010, bahkan pernah mencapai 3,1% di awal tahun 2010. Marjin bunga bersih (NIM) juga masih tinggi berada di kisaran 5%. Meningkatnya profitabilitas perbankan selama tahun 2010 dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit yang semakin meningkat, dan selisih suku bunga kredit perbankan yang cenderung membesar dibandingkan dengan stabilnya angka suku bunga acuan BI Rate.

Profitabilitas Profitability

ROA %

NIM

08 07

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

05 03

04 03 02 01

s1 0 De

Oc t1 0 No v1 0

10 p Se

Ju l1 0 Au g 10

10 Ju n

ay 10

M

r1 0 Ap

ar 10 M

10 Fe b

10

00

Ja n


Lampiran


n

10

10

00

Banking sector’s efficiency in 2010 tended to increase, as reflected in the Operational Expense to Operating Profit Ratio (BOPO) that declined by as much as 85.0% at the end of 2010, whereby it previously reached the level of 97.4% early in 2010.


Efisiensi perbankan pada tahun 2010 cenderung meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio BOPO yang turun menjadi 85,0% di akhir tahun 2010, dimana sebelumnya sempat menyentuh level 97,4% di awal tahun 2010.



Efisiensi Efficiency

%

BOPO

90 81 74

73

81

81

80

80

80

80

80

79

76


80 70 60

Financial Review

c1 0 De

v1 0 No

10

t1 0 Oc

p

10

Se

g

Banking liquidity in 2010 tended to increase since early 2010 by as much as 72.1% to 85,0% at the end of 2010, which is reflected by the ratio of liquid assets/liquid liabilities. This serves as an indicator that the banking sector still has sufficient liquid assets to fulfill its liabilities.

IDIC plans on 2011

Likuiditas perbankan tahun 2010 cenderung meningkat sejak awal tahun 2010 sebesar 72,1% hingga menjadi 85,0% di akhir tahun 2010, yang ditunjukkan dengan rasio aktiva likuid/ pasiva likuid. Hal ini menjadi indikator bahwa perbankan masih memiliki aset likuid yang cukup memadai untuk memenuhi kewajibannya.

Au

Ju

l1 0

10 n

10

Ju

ay

r1 0

M

10

Ap

ar

b

M

Fe

Ja

n

10

10

50

Likuiditas %

AL/PL

60

45

50 33

33

30

27

30

19

20

22

21

19

30

26 20

10

c1 0 De

Oc t1 0 No v1 0

10 p Se

Ju l1 0 Au g 10

10 Ju n

ay 10

M

r1 0 Ap

ar 10 M

Fe b

Ja n

10

10

0

Analisis Dampak Sistemik

Systemic Impact Analysis

Dalam melakukan analisis sistem perbankan, pada tahun 2010, dikaji pula potensi permasalahan bank-bank yang memiliki dampak sistemik. Sebagai unsur penting dalam Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan salah satu anggota Komite Koordinasi (KK),

In analyzing the banking system, research is carried out to determine the potential for systemic bank failures. As a vital part of the Financial System Safety Net and as a member of the Coordination Committee (CC), IDIC needs to analyze to ensure


40

Appendixes

Liquidity

31



LPS perlu melakukan analisis agar dapat berpartisipasi aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya. Sebagaimana dimaklumi, pendekatan penyelamatan bank dalam UU LPS dibedakan menjadi 2 yakni penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan yang berdampak sistemik. Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap peran yang akan dilaksanakanLPS dalam penyelamatan bank gagal. Untuk bank gagal tidak sistemik, keputusan melaksanakan penyelamatan sepenuhnya menjadi wewenang LPS, sedangkan untuk bank gagal sistemik, keputusan suatu bank berdampak sistemik dan oleh karenanya harus diselamatkan ditetapkan oleh Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK)/KK.

that it could actively participate in maintaining the stability of the financial system as duly authorized. As is understood, the bank resolution approach, as prescribed by the IDIC Law, can be distinguished through either a systemic failed bank resolution or a non-systemic failed bank resolution. The consequence brought about by the difference between these two approaches lies with the role that IDIC has in terms of rescuing the failed bank. The decision for a non-systemic failed bank resolution entirely rests with IDIC, while the decision for a systemic failed bank resolution lies with Financial System Stability Forum whereby IDIC, once it is decided that the bank is indeed a systemic failed bank, IDIC has no other option but to rescue the bank.

Kriteria permasalahan suatu bank berdampak sistemik umumnya tidak ditetapkan di muka (pre-defined) karena akan mengakibatkan bank terdorong untuk sedapat mungkin memenuhi kriteria tersebut agar nantinya dapat diselamatkan ketika menjadi bank gagal (moral hazard). Namun demikian, sebagai gambaran, kriteria suatu bank berdampak sistemik dapat ditentukan dengan pendekatan kualitatif sebagai berikut:

The criteria for a bank to be categorized as a systemic failed bank is not generally pre-defined as it may cause a bank to strive to fulfill the criteria that ultimately leads to a moral hazard. Despite this, as an example, the criteria for a systemic bank failure can be determined through a qualitative approach as follows:

Ukuran bank Size of bank

Keterangan • •

Eksposur interlocking Interlocking Exposure

•

Eksposur di Pasar Modal Capital Market Exposure

•

•


Lampiran


Kriteria

32

• •

Information-Based Contagion Information-Based Contagion

•

Kontribusi pada Perekonomian dan/ atau Industri Contribution to the economy and/or Industry

•

•

•

Description

bank berdampak sistemik adalah bank yang memiliki jumlah total aset, total simpanan, dan/atau nilai kapitalisasi di pasar modal yang signifikan signifikansi tersebut diukur dari pangsa dana pihak ketiga atau total aktiva, misalnya sebesar 10% atau lebih dari total industri perbankan; atau 5% dari nilai kapitalisasi saham di pasar modal

•

bank berdampak sistemik adalah bank yang merupakan peminjam aktif dan signifikan dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank dari ukuran transaksi, signifikansi tersebut diukur dalam satu minggu terakhir bank melakukan peminjaman dana overnight dengan nilai misalnya sebesar 10% atau lebih dari seluruh peminjaman dana di pasar; dari ukuran nilai, bank mempunyai nilai bersih pinjaman (net borrowing) pada 10 atau lebih bank lain

•

bank berdampak sistemik adalah bank yang memiliki korelasi return saham yang signifikan dengan return saham lebih dari 10 bank lain; bank yang memiliki korelasi probability of default yang signifikan dengan lebih dari 10 bank lain menggunakan model kuantitatif Merton ukuran signifikansi korelasi tersebut jika bank mempunyai korelasi return saham misalnya sebesar 20% atau lebih terhadap return saham bank-bank lain

•

bank berdampak sistemik adalah bank yang merupakan leader dalam segmen usaha tertentu dan/atau menjadi salah satu benchmark bank yang penting dalam segmen usaha tersebut bank yang mempunyai segmen usaha, komposisi aset/ portofolio kredit yang mirip dengan 5 atau lebih bank lain

•

bank berdampak sistemik adalah bank yang memiliki peranan dan kontribusi penting dalam perekonomian dan/ atau industri tertentu bank yang mempunyai komposisi portfolio kredit yang terkonsentrasi pada industri tertentu dengan proporsi misalnya lebih dari 30% pada industri tersebut

•

•

•

• •

•

•

a systemic bank is a bank that has total assets, total deposits, and/or significant capitalization value in the capital market significance is measured based on the share of third party funding or total assets, for example around 10% or more of the total banking industry; or 5% of the value of the share capitalization in the capital market a systemic bank is a bank that actively lends and significantly transacts in the Inter Bank Money Market in terms of the scale of the transaction, this significance is measured over the last week in which the bank borrowed overnight funds at a value of, for example, 10% or more of all of the borrowing funds in the market; based on the scale of the value, the bank has net borrowing in 10 or more other banks a systemic bank is one that has correlation in share returns with the share returns of 10 other banks; bank that has correlation in terms of probability of default with 10 other banks through the use of Merton quantitative model measure the significance of correlation in the event the bank has share return correlation of around 20% or more of the share returns of other banks a systemic bank is a bank that is the leader in a specific business segment and/or becomes one of the main benchmark bank within its business segment bank that has a business segement, asset composition/loan portfolio that is similar to 5 or more banks a systemic bank is a bank that has a vital role and contribution to the economy and/or a specific industry bank that has a loan portfolio composition that is concentrated in a specific industry whose proportion is, for example, over 30% within this specific industry


As comparison, IDIC is started to develop similar index to measure the banking system stability by considering interlocking exposure of interbank fund placement, bank ownership correlation, as well as correlation and concentration of bank investment. This index is planned to be finalized in 2011 through a coorperation with researchers and academicians.


Sebagai pembanding, LPS juga mulai mengembangkan indeks serupa untuk mengukur stabilitas sistem perbankan dengan mempertimbangkan faktor interlocking exposure dari dana penempatan antar bank, korelasi kepemilikan bank, serta korelasi dan konsentrasi investasi bank. Indeks ini direncanakan akan difinalisasi pada tahun 2011 melalui kerja sama dengan para peneliti dan akademisi.


A strong basis of Indonesia economy which sinergyzed with various policies taken by the government in order to anticipate the 2008 global crisis, has brought Indonesia economy to a better performance during 2010. The continously improving economic condition has affected positively to the banking industr which consistently at the good level of stability in 2010. It reflected in the Financial Stability Index, which periodically issued by Bank Indonesia, and at the level below the crisis threshold of 2.0 during 2010.

Financial Review

Kuatnya fundamental perekonomian Indonesia yang disinergikan dengan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka antisipasi krisis global tahun 2008, membawa perekonomian Indonesia ke performa yang lebih baik selama tahun 2010. Kondisi perkonomian yang membaik tersebut membawa dampak positif bagi industri perbankan yang secara konsisten berada pada level stabilitas cukup baik selama tahun 2010. Hal ini tercermin salah satunya dalam Financial Stability Index, yang secara berkala diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu berada pada level di bawah threshold krisis, sebesar 2.0, selama tahun 2010.

IDIC plans on 2011

Banking Stability

Appendixes

Stabilitas Perbankan



33

Macro Economics Analysis

Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

ANALISIS MAKRO EKONOMI

Berdasarkan pengalaman yang lalu, risiko kegagalan suatu bank tidak hanya ditentukan oleh kondisi bank itu sendiri, namun dapat pula disebabkan oleh kondisi perekonomian. Untuk itu LPS juga melakukan analisis makro perekonomian dan mengkaji dampaknya terhadap kondisi individual bank maupun sistem perbankan. Analisis tersebut juga menjadi dasar dalam pertimbangan penetapan tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS secara periodik.

The risk of failure for a bank, based on previous experience, is not merely determined by the bank’s own conditions but also that of the economy’s. For that purpose, IDIC also carried out a macro economic analysis that studies the impact on conditions of individual banks as well as the banking system. This analysis also serves as the basis for determining the deposit insurance rates regularly set by IDIC.

Tahun 2010, perekonomian Indonesia secara agregat mengalami pertumbuhan sebesar 6,1% (yoy), di atas target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang sebesar 5,3%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2009 sebesar 4,5%. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus dengan cadangan devisa mencapai US$96,2 miliar atau setara dengan 7,1 bulan impor dan pembayaran cicilan utang luar negeri Pemerintah.

Indonesia’s aggregate economic growth in 2010 was around 6% (yoy), which was above the economic growth target set by the government of 5.3%. This economic growth in 2010 was higher compared with that achieved in 2009 of around 4.30%. Indonesia’s Balance of Payments registered a surplus in forex reserves amounting to US$96.2 billion or equivalent to 7.1 import months and payment of government overseas debt installments.

Nilai tukar rupiah selama tahun 2010 bergerak menguat sejalan dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian global dan sejalan dengan surplus NPI. Dibandingkan dengan tahun 2009, rupiah secara point-to-point menguat sekitar 4,4% dengan rata-rata nilai tukar Rupiah keseluruhan selama tahun 2010 adalah Rp9.087/USD.

The exchange rate throughout 2010 strengthened in line with improved global economic conditions and the Balance of Payment surplus. Compared to 2009, the rupiah, in point-topoint terms, strengthened around 4.4% with the Rupiah’s overall exchange rate throughout 2010 at Rp9,085/USD.

Rata-Rata Kurs Tengah Bulanan IDR-USD 2010

Average IDR-USD Monthly Average Rate in 2010

Rp 9.500 9.348 9.275

34

9.183

9.174

9.148 9.049

9.000

8.976

8.973

9.027

9.023 8.928

8.938

8.750

c1 0 De

v1 0 No

Oc t1 0

10 p Se

10 Au g

Ju l1 0

10 Ju n

ay 10 M

r1 0 Ap

ar 10 M

10 b Fe

10

8.500

Ja n


9.250

Inflasi Tahunan

Annual Inflation


Inflation amounted to 6.96% (y-o-y) in 2010, which is above the inflation initially projected within the 2010 budget of 5.3% and is above the inflation target set by Bank Indonesia for 2010 of 5±1%. In monthly terms, the highest inflation occurred in July of around 1.57%, while the lowest occurred in March where deflation occurred that brought levels to 0.14%. This high inflation level was largely due to the disruption in the supply of food supplies brought about by production and distribution that was affected by the climatic anomalies that occurred. In the meantime, core inflation was relatively manageable at a relatively low level of 4.28% (y-o-y).


Tingkat inflasi tahun 2010 mencapai 6,96% (yoy), di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan dalam APBN 2010 sebesar 5,3% dan berada di atas target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk tahun 2010, yaitu sebesar 5% ± 1%. Secara bulanan, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 1,57% sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Maret yaitu terjadi deflasi sebesar 0,14%. Tingginya tingkat inflasi terutama dipengaruhi oleh terganggunya pasokan bahan makanan karena gangguan produksi dan distribusi akibat anomali cuaca. Sementara inflasi inti relatif terkendali pada tingkat yang cukup rendah, yaitu 4,28% (yoy).


Analisis Makro Ekonomi Macro Economic Analysis

8,0%

6,0% 5,05%

6,96%

5,67% 5,98%

4,82%

4,16%

3,91%

3,81%

5,80%

5,28%

4,02%

5,35%

2,42% 2,0% 0,84%

1,14%

0,99%

1,15%

1,44% 1,57%

0,0%

0,97%

0,84% 0,30% -0,14%

0,76%

0,29%

0,15%

0,44%

0,92%

0,60% 0,06%

Tahun Kalendar

Sepanjang tahun 2010 Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mempertahankan BI rate sebesar 6,50%. Sejalan dengan itu, tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan oleh LPS untuk simpanan rupiah di Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan simpanan valuta asing juga tidak mengalami perubahan sepanjang tahun 2010, yaitu masing-masing sebesar 7,0%, 10,25%, dan 2,75%.

10 De c

v1 0 No

Oc t1 0

10 p Se

10 Au g

Ju l1 0

10 Ju n

ay 10 M

10 Ap r

10 M ar

10 b Fe

Ja n

10

-2,0%

Bulanan | Month

IDIC plans on 2011

3,43%

Year on Year

As the monetary authority, Bank Indonesia maintained the BI Rate at around 6.50% throughout 2010. Accordingly, the average interest rate set by IDIC for rupiah deposits within Commercial Banks, Rural Banks, and foreign-denominated deposits did not change significantly throughout 2010, which is around 7.0%, 10.25%, and 2.75%.

Appendixes

3,72%

6,33%


4,0%

6,44%

Financial Review

6,96% 6,22%

35

Determination of Deposit Insurance Rate


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

PENETAPAN SUKU BUNGA PENJAMINAN

36

Tujuan penetapan suku bunga penjaminan tersebut untuk mencegah moral hazard baik bagi para bankir maupun nasabah bank, serta membatasi eksposur bagi penjamin simpanan. Tanpa adanya suku bunga penjaminan, bankir akan mendapat insentif untuk mengerahkan dana masyarakat dengan menawarkan suku bunga yang tinggi sementara biaya kegagalan banknya dialihkan kepada penjamin simpanan. Dalam kasus yang lebih buruk, adanya suku bunga penjaminan diharapkan dapat mencegah adanya praktek tidak sehat dimana bank bermasalah dapat menarik simpanan di bank lain yang sehat dengan menjanjikan suku bunga yang tinggi.

The main objective for determining the deposit insurance rate is to prevent moral hazard both for the bankers as well as the customers of the banks, as well as limit the exposure for the deposit insurer. In the absence of deposit insurance rate, bankers will be incentivized to direct public funds by offering high rates while bank failure expenses will be diverted towards the deposit insurer. In worst cases, the presence of a deposit insurance rate is expected to avert unhealthy practices whereby a troubled bank attracts depositors to withdraw funds from a healthier bank with the promise of high interest rates.

Iming-iming tersebut dapat efektif menarik nasabah untuk mengalihkan dananya karena selain mendapat suku bunga tinggi, simpanannya tetap dijamin. Kondisi terburuk yang terbayangkan adalah terjadi potensi pemindahan dana (bank runs) dari bank sehat kepada bank bermasalah. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

These luring techniques can effectively lead depositors to divert their funds as, apart from securing a much higher interest rate, their deposits continue to be insured. The worst imaginable conditions pertain to bank runs from a healthy bank to that of a troubled bank. Eventually, such conditions will hamper the stability of the banking system overall.

Penjaminan simpanan yang diterapkan LPS meliputi pokok dan bunga. Penetapan suku bunga penjaminan dapat menjadi upaya penjamin simpanan untuk menyeleksi dan membatasi eksposure yang dihadapinya. Tanpa suku bunga penjaminan, penjamin simpanan harus membayar semua klaim penjaminan simpanan, termasuk yang mempunyai suku bunga tidak wajar, berikut bunga berapapun besarnya.

Deposit insurance determined by IDIC covers both principle and interest. The deposit insurance rate can serve as part of the deposit insurer’s efforts to select and limit the exposure it is faced with. Without the deposit insurance rate, deposit insurers must pay all deposit insurance claims, including those that receive unreasonable interest rates, along with any amount of interest received.

Beberapa indikator ekonomi yang dipertimbangkan dalam penetapan suku bunga penjaminan antara lain : BI rate; suku bunga pasar, SBI 1 bulan & 3 bulan; jumlah & trend simpanan perbankan; distribusi simpanan; indikator utama perbankan; tingkat inflasi; posisi SUN; nilai dan volume transaksi saham; nilai tukar rupiah; dan the Federal Funds Rate.

A number of economic indicators that is used to determine the deposit insurance rate includes : BI rate; market rate, 1 month & 3 month BI Certificates; bank deposit amount & trends; distribution of deposits; main banking indicators; inflation rate; State Debt Securities (SUN) position; value and volume of share transactions; rupiah’s exchange rate; and the Federal Funds Rate.

Suku bunga penjaminan ditetapkan LPS setiap 4 bulan (Januari, Mei, dan September). Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan perekonomian yang signifikan, LPS melakukan evaluasi terhadap suku bunga penjaminan tersebut. Penetapan suku bunga penjaminan LPS selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

The deposit insurance rate is set by IDIC once every 4 months (January, May, and September). IDIC can, however, choose to evaluate this deposit insurance rate in the event of significant economic changes, The deposit insurance rate set by IDIC throughout 2010 are as follows:

Valas | Forex

Rupiah

7,00%

2,75%

10,25%

12 jan 2011

7,00%

2,75%

10,25%

13 Des 2010

7,00%

2,75%

10,25%

11 Nop 2010

7,00%

2,75%

10,25%

13 Okt 2010

7,00%

2,75%

10,25%

7 Sep 2010

7,00%

2,75%

10,25%

10 Agt 2010

7,00%

2,75%

10,25%

14 Juli 2010

7,00%

2,75%

10,25%

10 Juni 2010

7,00%

2,75%

10,25%

12 Mei 2010

7,00%

2,75%

10,25%

12 Apr 2010

7,00%

2,75%

10,25%

8 Mar 2010

7,00%

2,75%

10,25%

8 Feb 2010

7,00%

2,75%

10,25%

12 Jan 2010

Corporate Profile Corporate Governance

Rupiah

Financial Review

Tanggal Ditetapkan Date of Determination

IDIC plans on 2011

BPR | Rural Bank

Appendixes

Bank Umum | Commercial Bank


Suku Bunga Penjaminan LPS | IDIC’s Deposit Insurance Rate



Penetapan Suku Bunga Penjaminan Determination of Deposit Insurance Rate

37

38


Lampiran





OPERATIONAL REVIEW


Appendixes

KEGIATAN OPERASIONAL

39

IDIC plans on 2011

Financial Review


Operational Review


Corporate Profile

Deposit Insurance


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

PENJAMINAN SIMPANAN

40

ADMINISTRASI KEPESERTAAN PENJAMINAN

Insurance Membership Administration

Pada tahun 2010, jumlah bank peserta program penjaminan simpanan LPS mengalami penurunan sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya, dari total peserta sebanyak 2.025 bank pada tahun 2009 menjadi 1.990 bank pada tahun 2010. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya merger bank, konsolidasi dan pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia, meskipun pada tahun yang sama, Bank Indonesia juga menerbitkan izin usaha pada beberapa Bank Umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah.

Membership declined by 1% to 1,990 banks in 2010 from 2,025 banks in 2009. This decline was caused by, among others, bank mergers, consolidation, and revoked operational licenses for by Bank Indonesia, even as within the same year, Bank Indonesia also issued operational licenses for a number of conventional and Islamic Commercial and Rural Banks.

Bank Peserta Penjaminan LPS

Breakdown of IDIC Member Banks

No.

Uraian

1.

Bank Umum

2.

Bank Umum Syariah

3.

Bank Perkreditan Rakyat

4.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Total

31 Des 2009

31 Des 2010

Description

115

111

Commercial Banks

6

11

Islamic Banks

1.768

1.720

Rural Banks

136

148

Islamic Rural Banks

2.025

1.990

Sebagai peserta program penjaminan simpanan, setiap bank peserta wajib menyampaikan dokumen-dokumen kewajiban kepesertaan program penjaminan simpanan.

As part of the deposit insurance program, every member bank is obliged to submit the required deposit insurance membership documents.

Selain menyampaikan dokumen-dokumen tersebut, bank peserta juga wajib membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0.1% dari modal disetor bank. Selama tahun 2010, LPS menerima kontribusi kepesertaan sebesar Rp1.574juta yang dibayarkan oleh 2 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 10 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Apart from submitting these documents, the member banks are also required to pay the membership contribution amounting to 0.1% of the bank’s paid in capital. IDIC has, throughout 2010, received contribution payments amounting to Rp1,574 million that were paid by 2 Islamic banks, 24 Rural Banks and 10 Islamic Rural Banks.

Penerimaan Kontribusi Kepesertaan

Breakdown of Membership Contributions

No.

Uraian

1.

Bank Umum Syariah

2. 3.

2009 (Rp)

2010 (Rp)

Description

-

1.501.000.000

Islamic Banks

Bank Perkreditan Rakyat

52.900.000

58.756.250

Konvensional Rural Banks

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

11.900.000

14.235.600

Islamic Rural Banks

64.800.000

1.573.991.850

Total

Apart from payment of membership contribution, member banks also have other routine obligations to fulfill such as submit monthly outstanding deposit reports and pay the membership premium in accordance with the requirements set by IDIC.

Saldo Bulanan Total Simpanan Bank Umum

Monthly Balance of Total Outstanding Deposits within Commercial Banks dalam triliun rupiah | in trillion rupiah

1.

Januari | January

1.966,84

1.760,22

206,62

2.

Februari | February

1.948,44

1.783,74

164,70

3.

Maret | March

2.000,61

1.798,12

202,49

4.

April | April

1.999,16

1.791,61

207,55

5.

Mei | May

2.029,22

1.796,57

232,65

6.

Juni | June

2.113,48

1.834,70

278,78

7.

Juli | July

2.104,26

1.820,08

284,18

8.

Agustus | August

2.113,79

1.860,20

253,59

9.

September | September

2.170,41

1.870,94

299,47

10.

Oktober | October

2.201,83

1.877,60

324,23

11.

November | November

2.241,79

1.913,65

328,14

12.

Desember | December

2.370,98

1.995,79

375,19

Rata-rata Januari s.d Juni | Average on January until June

2.009,63

1.794,16

215,47

Rata-rata Juli s.d Desember | Average July until December

2.200,51

1.889,71

310,80

Rata-rata Januari s.d Desember | Average January until December

2.105,07

1.841,04

263,13

*YoY = Year on Year

Berdasarkan Laporan Posisi Simpanan yang disampaikan oleh Bank-Bank peserta, saldo bulanan total simpanan di Bank Umum untuk periode Januari sampai dengan Desember 2010 memiliki kecenderungan meningkat pada setiap bulannya dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata peningkatan total simpanan setiap bulan di Bank Umum pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 (yoy) sebesar Rp263,13 triliun. Kenaikan total simpanan (yoy) tertinggi terjadi pada bulan Desember 2010, yaitu meningkat sebesar Rp375,19 trilliun, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada bulan Februari 2010 dengan jumlah peningkatan (yoy) sebesar Rp164,70 trilliun.

Based on the Outstanding Deposits Report that are submitted by the member banks, the balance of total outstanding deposits within commercial banks for the period of January to December 2010 tends to increase every month compared to the previous year. The average increase in total deposits within Commercial Banks each month in 2010 compared to 2009 (y-o-y) amounted to Rp263.13 trillion. The increase in total deposits (yoy) was highest in December 2010, which amounted to Rp375.19 trilllion, while the lowest occured in February 2010 with an increase (yoy) amounting to Rp164.70 trilllion.


Kenaikan (YoY)* Increase (YoY)*

Financial Review

2009

IDIC plans on 2011

2010

Appendixes

Bulan | Month


No.


Selain membayar kontribusi kepesertaan, bank peserta juga memiliki kewajiban rutin lain seperti melaporkan posisi simpanan bulanan dan membayarkan premi kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.

Operational Review

Penjaminan Simpanan Deposit Insurance

41


42


Kebalikan dengan Bank Umum, untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/BPRS), saldo bulanan total simpanan periode Januari sampai dengan Desember 2010 cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata kenaikan saldo bulanan total simpanan BPR/BPRS (yoy) adalah Rp5,06 triliun dan rata-rata saldo bulanan total simpanan BPR/BPRS pada tahun 2010 adalah Rp29,74 triliun.

The reverse holds for Rural Bank and Islamic Rural Banks, monthly balance of total outstanding deposits for the period of January up to December 2010 tends to decline compared with the previous year. The average increase in the monthly balance of total deposits within Rural Banks/Islamic Rural Banks (y-o-y) is Rp5.06 trillion and average monthly balance of total deposits within Rural Banks/Islamic Rural Banks in 2010 is Rp29.74 trillion.

Saldo Bulanan Total Simpanan BPR/BPRS Tahun 2010 dan Tahun 2009

Monthly Balance of Total Outstanding Deposits within Rural/Islamic Rural Banks in 2010 and 2009 dalam triliun rupiah | in trillion rupiah

Bulan | Month

No.

1.

Januari | January

2.

2010

Kenaikan (YoY)* Increase (YoY)*

2009

27,822

22,64

5,18

Februari | February

28,37

22,96

5,42

3.

Maret | March

28,87

23,34

5,53

4.

April | April

29,34

23,77

5,57

5.

Mei | May

29,78

24,06

5,73

6.

Juni | June

29,99

24,32

5,67

7.

Juli | July

29,21

24,68

4,53

8.

Agustus | August

29,12

25,08

4,53

9.


29,98

25,08

4,04

10.

Oktober | October

30,77

26,11

4,56

11.

November | November

31,36

26,54

4,83

12.

Desember | December

32,25

27,30

4,95

Rata-rata Januari s.d Juni | Average on January until June

29,03

23,52

5,51

Rata-rata Juli s.d Desember | Average July until December

30,45

25,85

4,60

Rata-rata Januari s.d Desember | Average January until December

29,74

24,68

5,06

*YoY = Year on Year

Perkembangan Total Simpanan Bank Umum

Corporate Profile Operational Review

2.600 2.400 2.200

2010

2.000

2009

1.800

2008

1.600

2007

1.400

2006

1.200


Bank

Total Outstanding Deposit Growth within Commercial Banks



c1 0

Dari rata-rata simpanan nasabah di Bank Umum selama tahun 2010, sebagian besar ditempatkan dalam bentuk Deposito (46,54%), disusul dengan Tabungan (29,70%), dan Giro (23,49%). Simpanan dalam bentuk Sertifikat Deposito dan Simpanan Lainnya sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,28% dari total simpanan.

Based on the average deposits within the Commercial Banks throughout 2010, most are in the form of Deposits (46.54%), followed by Savings (29.70%), and Current Account (23,49%). Deposits in the form of Certificate of Deposits and other forms of deposits are somewhat small, which amounts to around 0.28% of total deposits.

Mayoritas nasabah menyimpan dananya pada Bank Swasta Nasional (43,42%), kemudian diikuti oleh bank milik pemerintah pusat/BUMN (37,18%), bank milik pemerintah daerah/BUMD (8,86%), bank-bank asing (6,13%) dan bank campuran (4,41%).

Most of the depositors funds are entrusted to Local PrivatelyOwned Banks (43.42%), followed by government-owned banks/ SOE’s (37.18%), regional government-owned banks /Regional Owned Corporation (8.86%), foreign banks (6.13%) and jointventure banks (4.41%).

Appendixes

The amount of deposits within Commercial Banks tends to increase from year to year including in 2008 at the height of the global financial crisis.


Jumlah simpanan Bank Umum memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun termasuk pada tahun 2008 saat terjadi krisis keuangan global.

IDIC plans on 2011

Financial Review

De

v1 0 No

10

10

t1 0 Oc

p Se

g Au

10

10

l1 0 Ju

n Ju

10

r1 0

ay M

Ap

10

ar M

b Fe

Ja

n

10

1.000

43

Profil Lembaga Pengelolaan Risiko LPS


Nominal and Percentage of Deposits Based on Ownership in Commercial Banks in 2010

Nominal dan Persentase Simpanan Berdasarkan Kepemilikannya Pada Bank Umum Tahun 2010


dalam triliun rupiah | in trillion rupiah Bank BUMN State-owned Banks

Tata Kelola

Nominal

Tinjauan Keuangan Rencana Lembaga Tahun 2011 Lampiran Lembaga Penjamin Simpanan Laporan Tahunan 2010

Nominal

%

Bank Swasta Nasional National Private Banks Nominal

%

Bank Asing Foreign Banks Nominal

%

Bank Campuran Joint Venture Banks Nominal

%

Total

Nominal

%

Januari January

763,06

38,80%

160,08

8,14%

825,94

41,99%

122,43

6,22%

95,32

4,85%

1.966,84

100,00%

Februari February

739,37

37,95%

163,85

8,41%

830,15

42,61%

122,77

6,30%

92,30

4,74%

1.948,44

100,00%

Maret March

755,47

37,76%

178,70

8,93%

842,59

42,12%

131,36

6,57%

92,49

4,62%

2.000,61

100,00%

754,27

37,73%

183,01

9,15%

850,48

42,54%

124,53

6,23%

86,87

4,35%

1.999,16

100,00%

Mei May

753,01

37,11%

181,02

8,92%

875,07

43,12%

130,20

6,42%

89,92

4,49%

2.029,22

100,00%

Juni June

788,20

37,29%

195,98

9,27%

904,54

42,80%

127,11

6,01%

97,66

4,62%

2.113,48

100,00%

Juli July

769,67

36,58%

196,59

9,34%

918,54

43,65%

129,29

6,14%

90,17

4,28%

2.104,26

100,00%

Agustus August

768,21

36,34%

192,00

9,08%

933,27

44,15%

129,54

6,13%

90,78

4,29%

2.113,79

100,00%

September September

784,97

36,17%

201,71

9,29%

958,64

44,17%

131,56

6,06%

93,53

4,31%

2.170,41

100,00%

Oktober October

794,34

36,09%

201,67

9,16%

981,05

44,57%

130,05

5,91%

94,00

4,27%

2.201,10

100,00%

November November

809,28

36,10%

195,74

8,73% 1.006,35

44,89%

136,18

6,07%

94,24

4,20%

2.241,79

100,00%

Desember December

907,41

38,27%

185,67

7,83% 1.052,54

44,39%

131,44

5,54%

93,92

3,96%

2,370,98

100,00%

Rata-rata Average

782,27

37,18%

186,34

8,86%

43,42%

128,87

6,13%

92,60

4,41% 2.105,01 100,00%

April April

44

%

Bank BUMD Regional-owned Banks

914,93

Nominal

%

Nominal

%

Deposito Time deposits Nominal

%

Sertifikat Deposito Simpanan Lainnya Certificates of Other types of deposits deposit Nominal

%

Nominal

%

Total Nominal

%

Januari January

467,77

23,78%

586,21

29,80%

909,87

46,26%

0,15

0,01%

2,83

0,14%

1.966,84

100,00%

Februari February

452,65

23,23%

576,22

29,57%

916,60

47,04%

0,15

0,01%

2,82

0,14%

1.948,44

100,00%

Maret March

472,60

23,62%

576,23

28,80%

946,45

47,31%

0,13

0,01%

5,20

0,26%

2.000,61

100,00%

April April

464,68

23,24%

580,87

29,06%

950,19

47,53%

0,13

0,01%

3,30

0,16%

1.999,16

100,00%

Mei May

476,30

23,47%

598,26

29,48%

950,86

46,88%

0,15

0,01%

3,65

0,18%

2.029,22

100,00%

Juni June

523,83

24,79%

610,70

28,90%

974,78

46,12%

0,14

0,01%

4,03

0,19%

2.113,48

100,00%

Juli July

510,25

24,25%

619,67

29,45%

967,85

45,99%

0,09

0,01%

6,41

0,30%

2.104,26

100,00%

Agustus August

500,17

23,66%

633,31

29,96%

974,19

46,09%

0,12

0,01%

6,00

0,28%

2.113,79

100,00%

September September

507,08

23,26%

653,79

30,12% 1.002,35

46,18%

0,11

0,00%

7,08

0,33%

2.170,41

100,00%

Oktober Oktober

500,34

22,72%

659,79

29,97% 1.033,39

46,93%

0,17

0,01%

8,13

0,37%

2.201,10

100,00%

November November

516,24

23,03%

674,47

30,09% 1.041,73

46,47%

0,18

0,01%

9,18

0,41%

2.241,79

100,00%

Desember December

540,90

22,81%

733,68

30,94% 1.087,79

45,88%

0,17

0,01%

8,44

0,36%

2,370,98

100,00%

Rata-rata Average

494,40

23,49%

625,27

29,70%

46,54%

0,14

0,01%

5,59

0,27% 2.105,01 100,00%

979,67

Corporate Profile IDIC Risk Management Operational Review

Tabungan Savings


Giro Current accounts

Financial Review

dalam triliun rupiah | in trillion rupiah

IDIC plans on 2011

Nominal and Percentage of Commercial Bank Depositors Based on Type of Deposits in 2010

Appendixes

Nominal dan Prosentase Simpanan Berdasarkan Jenisnya Pada Bank Umum Tahun 2010



45



Sejak bulan Oktober 2008 nilai simpanan yang dijamin dinaikkan dari paling banyak Rp100 juta per nasabah per bank menjadi paling banyak Rp2 miliar per nasabah per bank. Tabel di bawah menggambarkan total simpanan dan simpanan yang dijamin pada tahun 2009 dan 2010.

The amount of deposits insured as of October 2008 was increased from a maximum coverage of Rp100 million per depositor per bank to a maximum coverage of Rp 2 billion per depositor per bank. Table below shows the total deposits and the total deposits insured in 2009 and 2010.

Total Simpanan dan Simpanan Dijamin Pada Bank Umum Tahun 2009 dan 2010

Total Deposits and Deposits Insured in Commercial Banks in 2009 and 2010 (dalam triliun rupiah ) (in trillion rupiah)


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola

2010

46

Total Simpanan Total deposit

2009

Simpanan Dijamin Deposit insured

%

Total Simpanan Total deposit

Simpanan Dijamin Deposit insured

%

Januari | January

1.966,84

1.235,43

62,81%

1.760,23

1.116,20

63,41%

Februari | February

1.948,44

1.235,72

63,42%

1.783,74

1.124,77

63,06%

Maret | March

2.000,61

1,246,32

62,30%

1.798,13

1.136,57

63,21%

April | April

1.999,16

1.243,19

62,19%

1.791,61

1.127,92

62,96%

Mei | May

2.029,22

1.255,32

61,86%

1.796,57

1.130,93

62,95%

Juni | June

2.113,48

1.283,20

60,71%

1.834,70

1.149,41

62,65%

Juli | July

2.104,26

1.288,54

61,23%

1.820,08

1.151,01

63,24%

Agustus | August

2.113,79

1.300,08

61,50%

1.860,21

1.161,42

62,43%


2.170,41

1.322,61

60,94%

1.870,94

1.180,87

63,12%

Oktober | October

2.201,83

1.334,62

60,61%

1.870,94

1.187,73

63,26%

November | November

2.241,79

1.353,40

60,37%

1.913,65

1.221,61

63,84%

Desember | December

2.370,98

1.435,20

60,53%

1.995,79

1.271,25

63,70%

Jumlah simpanan yang dijamin pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp1.435,20 triliun, meningkat sebesar 12,90% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.271,25 triliun.

The amount of deposits insured at the end of 2010 amounts to Rp1,435.20 trillion, or increased 12.90% compared to the previous year amounting to Rp1,271.25 trillion.

Dalam program penjaminan simpanan LPS, bank peserta wajib membayar premi penjaminan dua kali dalam satu tahun yaitu untuk periode 1 Januari s.d 30 Juni dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari dan untuk periode 1 Juli s.d 31 Desember dibayarkan paling lambat tanggal 31 Juli.

Banks that are members of IDIC’s deposit insurance program are required to pay a deposit insurance premium twice a year, specifically for the period from January up to 30 June that is to be paid no later than 31 January and for the period from 1 July up to 31 December that is due on 31 July.

Bank Peserta yang terlambat membayarkan premi akan dikenakan denda sesuai ketentuan UU LPS. Pada tahun 2010, masih terdapat beberapa BPR/BPRS yang terlambat membayarkan premi penjaminan.

Member banks that pay late will be penalized in accordance with the IDIC Law. There were a number of Rural Banks/Islamic Rural Banks that paid late in 2010.

Premium Payments

1,45%

Bank Umum | Commercial Bank Rp4.117,68 miliar | Rp4,117.68 Billion

Corporate Profile IDIC plans on 2011

BPR/BPRS | Rural Bank/Islamic-based Rural Bank Rp60,71 miliar | Rp60.71 Billion


Penerimaan Premi

Operational Review

Total premium received by IDIC in 2010 amounted to Rp4,178.39 billion, or 10.55% higher compared to that achieved in 2009. This amount paid derived from Commercial Banks amounting to Rp4,117.68 billion (higher by Rp386.76 billion from that achieved in 2009) and Rural Banks/Islamic Rural Banks amounting to Rp60.71 billion (higher by Rp11.95 billion compared to that achieved in 2009). As a result, the contribution of premium payments derive from Commercial Banks amounted to 98.55% of total premium.


Pada tahun 2010, total premi yang diterima LPS adalah sebesar Rp4.178,39 miliar , naik 10,55% dari tahun 2009. Penerimaan premi tersebut berasal dari Bank Umum sebesar Rp4.117,68 miliar (naik sebesar Rp386,76 miliar dari tahun 2009) dan BPR/BPRS sebesar Rp60,71 miliar (naik sebesar Rp11.95 miliar dibandingkan tahun 2009). Dengan demikian, kontribusi penerimaan premi dari Bank Umum mencapai 98,55% dari total premi.

Financial Review



Appendixes

98,55%

47

Bank Resolution


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

RESOLUSI BANK

48

ANALISIS RESOLUSI BANK

Bank Resolution Analysis

Dalam rangka melaksanakan penyelesaian bank gagal, LPS melakukan analisis resolusi bank. Analisis resolusi bank menjadi pertimbangan LPS dalam memutuskan suatu bank gagal yang tidak berdampak sistemik apakah diselamatkan atau tidak diselamatkan. Untuk melakukan analisis tersebut, LPS melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia guna memperoleh data/ informasi mengenai bank dalam status pengawasan khusus.

In regards to a failed bank resolution, IDIC carries out a bank resolution analysis. Bank resolution analysis serves as the basis for IDIC to determine as to whether a failed non-systemic bank is resolved or not. To perform this analysis, IDIC coordinates with Bank Indonesia to obtain data/information regarding the bank that is categorized under special surveillance.

Data/informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia meliputi: 1. Bank yang ditetapkan Dalam Pengawasan Khusus (DPK); 2. Profil setiap bank yang ditetapkan DPK; 3. Perkembangan kondisi keuangan dan non keuangan bank DPK; dan 4. Permasalahan dan upaya penyelesaian masalah bank DPK.

Data/information obtained from Bank Indonesia covers: 1. Banks classified under Special Surveillance; 2. Profile of every bank under special surveillance; 3. Changes to the financial and non-financial condition of Banks under special surveillance; and 4. Problems and efforts to resolve banks under special surveillance.

Data/informasi tersebut disampaikan kepada LPS secara periodik, sehingga LPS dapat memperoleh informasi terkini mengenai bank DPK.

This data/information is periodically submitted to IDIC, whereby IDIC can obtain the latest information regarding the Bank under special surveillance.

Selama tahun 2010, terdapat 54 bank yang ditetapkan Bank Indonesia dalam status pengawasan khusus. Dari 54 bank tersebut, 20 bank dikeluarkan dari status pengawasan khusus dan 10 bank ditetapkan Bank Indonesia sebagai bank gagal. Berdasarkan hasil analisis resolusi yang dilakukan LPS terhadap 10 bank gagal tersebut seluruhnya ditetapkan sebagai bank yang tidak diselamatkan. Untuk selanjutnya, Bank Indonesia atas rekomendasi LPS mencabut izin usaha bank dimaksud.

There are 54 banks that were categorized by Bank Indonesia as under special surveillance throughout 2010. 20 of the 54 banks classified as under special surveillance were removed from the list and 10 banks were determined as failed banks. Based on the results of the analysis carried out by IDIC on these 10 failed banks, all 10 banks were deemed as unresolved or banks under liquidation. Bank Indonesia subsequently, on the basis of IDIC’s recommendation, revokes the operational license of the failed bank.

2009

2010

Jumlah Bank DPK Awal Tahun

34

21

25

21

Number of Banks Under Special Surveillance Earlier in the Year

Jumlah Bank Ditetapkan DPK

81

46

51

33

Number of Banks Categorized as Under Special Surveillance

115

67

76

54

(89)

(38)

(49)

(20)

26

29

27

34

Jumlah Bank Dicabut Izin Usahanya

(5)

(4)

(6)

(10)

Number of Banks that had their Operational Licenses Revoked

Jumlah Bank DPK Akhir Tahun

21

25

21

24

Number of Banks Under Special Surveillance at the end of the year

Jumlah Bank Dikeluarkan DPK

Description

Number of Banks Taken Out of Special Surveillance

Sejak tahun 2007 hingga 2010, proporsi jumlah bank gagal dari jumlah bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus cenderung meningkat. Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai kesehatan bank.

Since 2007 and up to 2010, the breakdown of the number of failed banks from the number of banks that were classified as Under Special Surveillance tends to increase. This shows that there is an increasing number of banks that do not fulfill the requirements for a healthy bank.

Bank yang Ditetapkan DPK dan Bank yang Ditetapkan Tidak Diselamatkan Tahun 2007-2010

Number of Banks Under Special Surveillance and Banks that had its Operational Licenses Revoked for the Period of 2007-2010

115

120

67

115

115


100 80 60 40 20 0

5 2007

4

6

2008

2009

Jumlah Bank dicabut usahanya Number of Banks

10 2010

Tahun Year

Jumlah Bank Dalam Pengawasan Khusus Number of Banks in Special Surveillance Unit


Jumlah Bank Number of Banks

Operational Review

2008


2007

Financial Review

Uraian

Banks Classified as Under Special Surveillance and Unrescued Bank in 2007 – 2010

IDIC plans on 2011

Bank yang Ditetapkan DPK dan Bank yang Ditetapkan Tidak DiselamatkanTahun 2007 – 2010

Appendixes

Resolusi Bank Bank Resolution

49

Profil Lembaga Pengelolaan Risiko LPS Kegiatan Operasional Tata Kelola Tinjauan Keuangan Rencana Lembaga Tahun 2011 Lampiran


PENANGANAN KLAIM

Claim Settlements

Apabila suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, LPS melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah bank tersebut untuk menentukan simpanan yang layak dibayar.

Once a bank had its operational license revoked by Bank Indonesia, therefore, IDIC can start a reconciliation and verification process of the bank’s depositors to determine their eligibility for payment.

Dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah 10 BPR yang dicabut izin usahanya selama tahun 2010, diketahui bahwa simpanan yang layak dibayar adalah sebesar Rp25,55 miliar dan simpanan tidak layak dibayar sebesar Rp214,31 miliar. Sebagian besar penyebab utama simpanan tidak layak dibayar adalah karena nasabah memperoleh bunga yang lebih tinggi dari tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS.

Based on the results of the reconciliation and verification of the deposits belonging to the depositors of the 10 Rural Banks that had its operational licenses revoked throughout 2010, it was discovered that the deposits that were deemed eligible for payment amounted to Rp25.55 billion and deposits that were deemed ineligible amounted to Rp214.31 billion. Most of the reasons as to the latter’s ineligibility is that the depositor was accorded an interest rate that was above that set by IDIC.

Secara kumulatif, dari tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2010, LPS telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan serta melaksanakan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah 30 bank yang dicabut izin usahanya (29 BPR/ BPRS dan 1 Bank Umum). Dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi tersebut, diketahui bahwa jumlah simpanan yang dinyatakan sebagai simpanan yang layak dibayar yang menjadi beban klaim LPS adalah sebesar Rp620,75 miliar, dan telah dicairkan oleh nasabah sebesar Rp584,09 miliar. Selama 2010, pencairan klaim penjaminan oleh nasabah adalah sebesar Rp17,67 miliar dari jumlah simpanan yang dinyatakan layak dibayar sebesar Rp25,55 miliar.

On a cumulative basis, from 2005 and up to the end of 2010, IDIC has reconciled and verified deposits as well as conducted claims payment processes for depositors of 30 closed banks (29 Rural Banks/Islamic Rural Banks and 1 Commercial Bank). Based on the results of the reconciliation and verification, it was discovered that the amount of deposits that were deemed eligible for payment to be paid by IDIC amounts to Rp620.75 billion, in which an estimated Rp584.09 billion were paid to depositors. The amount of claims paid amounted to Rp17.67 billion throughout 2010 from total deposits deemed eligible for payment of Rp25.55 billion.

LIKUIDASI BANK

Bank Liquidation

Sejak LPS beroperasi sampai dengan 31 Desember 2010 jumlah bank yang dilikuidasi adalah sebanyak 31 bank. Sebanyak 10 bank diantaranya dilikuidasi pada tahun 2010.

IDIC has liquidated 31 banks since it first began operations and up to 31 December 2010. As many as 10 banks of which were liquidated in 2010.

Rincian Bank yang Dilikuidasi

Details of Liquidated Banks


No

50

Nama Bank Dalam Likuidasi Name of Liquidated Bank

Lokasi Location

Tanggal Cabut Izin Usaha Date of License Revocation

Status Per 31 Des 2010 Status Per 31 Dec 2010

Yogyakarta

19 Jan 2006

Dalam Proses Likuidasi Ongoing process of Liquidation

2006 1

PT. BPR Tripillar Arthajaya

2

PD. BPR Cimahi

Bandung

26 Jan 2006

-

3

PT. BPR Mitra Banjaran

Bandung

07 Feb 2006

Selesai | Completed

4

PT. BPR Mranggen Mitra Niaga

Semarang

22 Agt 2006

Selesai | Completed

5

PT. BPR Samadhana

Bandung

27 Sep 2006

Selesai | Completed

-

2007 7

PT. BPR Bekasi Istana Artha

Jakarta

24 Jan 2007

Selesai | Completed

8

PT. BPR Era Aneka Rezeki

Jakarta

16 Mar 2007

Selesai | Completed

9

PT. BPR Bangun Karsa Arta Sejahtera

Bandung

06 Jun 2007


10

PD. BPR Bungbulang

Bandung

20 Nov 2007


11

PT. BPR Anugerah Arta Niaga

Semarang

13 Des 2007


2008 12

PT. BPR Citraloka Dana Mandiri

Bandung

14 Feb 2008


13

PT. BPR Kencana Arta Mandiri

Solo

13 Mar 2008


14

PT. BPR Sumber Hiobaja

Solo

23 Apr 2008


15

PT. BPR Handayani Ciptasehati

Makassar

18 Des 2008


Lampung

24 Mar 2009


Jakarta

17 Apr 2009


Bandung

01 Mei 2009


Bali

13 Mei 2009


2009 16

PT. BPR Tripanca Setiadana

17

PT. Bank IFI

18

PT. BPR Syariah Babussalam

19

PT. BPR Sri Utama

20

PT. BPR Margot Arta Utama

Jakarta

16 jun 2009


21

PT. BPR Satya Adhi Perdana

Bali

18 Nov 2009


2010 22

PT. BPR Samudra Air Tawar

Padang

17 Feb 2010


23

PT. BPR Salido Empati

Padang

09 Mar 2010


Corporate Profile Operational Review

11 Okt 2006


Bandung

Financial Review


IDIC plans on 2011

PD. BPR Gunung Halu


Appendixes

6

Lokasi Location


No




51




Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola


No

52


Lokasi Location



24

PT. BPR Musajaya Arthadana

Lampung

23 Mar 2010


25

PT. BPR Handayani Ciptasejahtera

Makassar

27 Apr 2010


26

PT. BPR Argawa Utama

Bali

18 Mei 2010


27

PT. BPR Swasad Artha

Bali

18 Mei 2010


28

PT. BPR Junjung Sirih

Padang

04 Agt 2010


29

PT. BPR Darbeni Mitra

Jakarta

04 Oct 2010


30

PT. BPR Cimahi Tengah

Bandung

15 Nov 2010


31

PD. BPR LPK Cipeundeuy

Bandung

27 Des 2010


Pada tahun 2010 terdapat 5 Bank Dalam Likuidasi yang telah selesai proses likuidasinya, yaitu PT BPR Era Aneka Rezeki, PT BPR Samadhana, PT BPR Bekasi Istana Artha, PT BPR Mitra Banjaran, dan PT BPR Mranggen Mitra Niaga. Dengan demikian, jumlah bank yang masih dalam proses likuidasi sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebanyak 24 Bank Dalam Likuidasi.

There were 5 Banks Under Liquidation that completed its liquidation process in 2010, which comprised of PT BPR Era Aneka Rezeki, PT BPR Samadhana, PT BPR Bekasi Istana Artha, PT BPR Mitra Banjaran, and PT BPR Mranggen Mitra Niaga. As a result, the number of banks that were still within the process of liquidation up to the end of 31 December 2010 amounts to 24 Banks Under Liquidation.

PENANGANAN BANK GAGAL

Handling of Failed Bank

Dasar Hukum Penanganan PT Bank Mutiara, Tbk LPS melakukan penanganan PT Bank Century, Tbk berdasarkan Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nomor 04/ KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Penetapan PT Bank Century, Tbk Sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik dan Keputusan Komite Koordinasi Nomor 01/KK.01/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Penyerahan Penanganan PT Bank Century, Tbk yang merupakan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Mekanisme penanganan PT Bank Century, Tbk (saat ini PT Bank Mutiara, Tbk) dilaksanakan sesuai UU LPS.

Legal Basis for the Resolution of PT Bank Mutiara, Tbk IDIC rescued PT Bank Century, Tbk on the basis of the Financial System Stability Committee’s (FSSC) Decree Number 04/ KSSK.03/2008 dated 21 November 2008 concerning the Determination of PT Bank Century, Tbk As A Systemic Failed Bank and the Coordination Committee’s (CC) Decree Number 01/KK.01/2008 dated 21 November 2008 concerning the Handover of PT Bank Century, Tbk as A Systemic Failed Bank to the Indonesia Deposit Insurance Corporation. The mechanism for resolving PT Bank Century, Tbk (currently known as PT Bank Mutiara, Tbk) was carried out in accordance with the IDIC Law.

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik “Aryanto Amir Jusuf & Mawar” (KAP AAJ), posisi keuangan PT. Bank Century, Tbk saat ditetapkan sebagai bank gagal (20 November 2008) adalah sebagai berikut:

Based on the audit carried out by the Public Accounting Firm of “Aryanto Amir Jusuf & Mawar” (KAP AAJ), Bank Century’s financial position at the time it was deemed as a failing bank (20 November 2008) are as follows:

2. Melakukan upaya untuk mendorong pemulihan aset yang bermasalah (asset recovery) • Mendorong bank melakukan restrukturisasi dan penagihan kredit non performing loan (NPL); • Mendorong penjualan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dengan harga yang paling menguntungkan; • Meminta Direksi bank untuk melakukan investigasi asetaset bermasalah dan melakukan upaya hukum/gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang merugikan bank; • Ikut serta dalam Tim Interdep yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, dalam rangka pengejaran aset baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Carry out efforts towards recovery of distressed assets (asset recovery) • Push banks to restructure and collect on Non-Performing Loans (NPL); • Push sales of foreclosed assets (AYDA) at the most favorable price; • Request the Directors of the bank to carry out an investigation on distressed assets and undertake legal suits/legal action against parties that are responsible for the bank’s collapse; • Participate in the Interdep Team that is formed by the Minister of Finance and Minister of Law and Human Rights, in line with the recovery of assets both within and outside of Indonesia.


In addition to this, a number of actions were taken by IDIC up to 2010, which are: 1. Revitalize and enhance Bank Mutiara’s value through, among others, the following: • Monitor Business Plans and Budget on a monthly basis and drive achievement of set targets; • Monitor the bank’s liquidity on a daily basis; • Drive improvements towards Good Corporate Governance (GCG) through, among others, organizational improvements, work culture, credit culture, efficiency, improve HR quality, internal control, risk management and implementation of prudential banking principles throughout its operations; • Coordinate with supervisory agencies (Bank Indonesia) in its effort to improve the bank’s conditions and risk profile;

Operational Review

Selain itu, sampai dengan Tahun 2010, beberapa tindakan penanganan yang dilakukan LPS adalah: 1. Menyehatkan dan meningkatkan nilai PT Bank Mutiara, Tbk, antara lain dengan: • Melakukan monitoring pencapaian RKAP setiap bulan dan mendorong pencapaian target yang telah ditetapkan; • Melakukan monitoring kondisi likuiditas bank secara harian; • Mendorong perbaikan Good Corporate Governance (GCG) antara lain melalui perbaikan organisasi, budaya kerja, credit culture, efisiensi, peningkatan kualitas SDM, pengendalian internal, manajemen risiko dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank (prudential banking); • Melakukan koordinasi dengan otoritas pengawas (Bank Indonesia) dalam rangka mendorong perbaikan tingkat kesehatan bank dan profil risiko bank;


Resolution actions taken by IDIC In accordance with the IDIC Law, once Bank Century was turned over to IDIC by the FSSC/CC, IDIC takes over all rights and authority of the General Shareholders Meeting, ownership, management, and/or other interest in the bank. The first action that IDIC carried out in regards to a bank resolution is to replace the entire Directors and Board of Commissioners. Subsequently, IDIC injects Temporary Capital Placement, monitors liquidity, monitors operations throughout all of the bank’s branches, and engages the public through outreach in order to restore public confidence in Bank Century.

Financial Review

Tindakan penanganan oleh LPS Sesuai dengan UU LPS, setelah menerima penyerahan PT Bank Century, Tbk dari KSSK/ KK, LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau kepentingan lain pada bank. Tindakan yang pertama kali dilakukan LPS dalam rangka penyelamatan bank adalah mengganti seluruh Direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya, LPS melakukan Penyetoran Modal Sementara (PMS), melakukan pemantauan likuiditas, melakukan pemantauan pelaksanaan operasional di seluruh cabang bank, dan melakukan sosialisasi kepada publik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada PT Bank Century, Tbk.

IDIC plans on 2011

Net loss 1 January up to 20 November 2008 : Rp7.53 trillion Equity : (Rp6.75trillion) CAR: • Credit Risk : (153.66%) • Credit & Market Risk : (81.81%)

Appendixes

Rugi Bersih 1 Januari s.d 20 November 2008 : Rp7,53 triliun Ekuitas : (Rp6,75triliun) CAR: • Risiko Kredit : (153,66%) • Risiko Kredit & Pasar : (81,81%)



53


54


3. Melakukan persiapan penjualan saham bank Sesuai UU LPS, LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan dengan memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal. Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tersebut tidak dapat diwujudkan maka jangka waktu penjualan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun. Apabila tingkat pengembalian optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka waktu 1 tahun berikutnya.

3. Prepare for the bank’s share divestment In accordance with the IDIC Law, IDIC is required to divest all its shares in the bank no later than 3 (three) years since the takeover with the aim of obtaining optimum returns. In the event that an optimum return is not achievable, therefore, the timeframe for the divestment may be extended by not more than twice with each extension period amounting to one year each. In the event the optimum return is not achieved within the extended period, IDIC can therefore divest the bank shares without achieving an optimum recovery within 1 year afterwards.

Dalam rangka pelaksanaan penjualan saham bank PT Bank Mutiara, Tbk, pada tahun 2010, LPS telah menyiapkan perangkat peraturan mengenai pelaksanaan penjualan saham bank.

In regards to PT Bank Mutiara, Tbk’s share divestment, IDIC has prepared the regulatory infrastructure pertaining to the share divestment in 2010.

Penetapan dan Penyetoran Biaya Penanganan Dalam rangka penanganan PT Bank Mutiara, Tbk, LPS telah mengeluarkan biaya penanganan sebesar Rp6.762,361miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4.977,14 miliar disetor pada tahun 2008, dan sisanya Rp1.785,221miliar disetor pada tahun 2009. Seluruh biaya penanganan merupakan penyertaan modal sementara (PMS) yang telah diterbitkan sahamnya berupa convertible preferred stock sebanyak 99,996% dari total saham. Perubahan komposisi kepemilikan saham sehubungan adanya PMS LPS tersebut, dituangkan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU-41550. AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009.

Determination and Injection of Resolution Costs In regards to Bank Mutiara’s resolution, IDIC has injected an estimated Rp6,762.361 billion in resolution cost. Of this amount, an estimated Rp4,977.14 billion was deposited in 2008, and the remaining Rp1,785.221 billion was injected in 2009. All of the resolution cost consist of Temporary Capital Injection whose shares were issued in the form of convertible preferred stock of as much as 99.996% of total shares. Changes to the share ownership following IDIC’s temporary capital injection, is contained within the Amendments to the Company’s Articles of Association, which approved by the Minister of Law and Human Rights in accordance with the Decision No.AHU-41550.AH.01.02. of 2009 dated 26 August 2009.

Setelah dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyetoran PMS tersebut diatas, PT Bank Century, Tbk dikeluarkan dari status pengawasan khusus oleh Bank Indonesia pada 11 Agustus 2009.

Bank Century was, once these steps aimed at recovery and Temporary Capital Placements is carried out, removed from Bank Indonesia’s Special Surveillance status on 11 August 2009.

CAR | CAR

11,16%

10,02%

0,83%

LDR | LDR

70,86%

81,66%

-10,80%

NPL nett

4,84%

9,53%

-4.69%

14,61%

131,63%

-116.57%

Dana Pihak Ketiga | Third Party Funds

8.900.801

5.949.461

2.955.432

Kredit yang diberikan | Loans Disbursed

6.302.264

4.864.097

1.443.156

Total Aset | Total Asset

10.783.886

7.531.145

3.209.817

Laba Bersih | Net Profit

217.963

265.483

-59.707

Posisi Devisa Neto | Net Forex Position

Corporate Profile IDIC Risk Management Operational Review

Perubahan Change


31 Desember 2009 31 December 2009 (audited)

Financial Review

31 Desember 2010 31 December 2010 (audited)

IDIC plans on 2011

Indikator Keuangan Financial Indicators

Bank Mutiara’s Financial Performance Bank Mutiara’s (audited) financial performance as of 31 December 2010 compared to that achieved as of 31 December 2009 are as follows:

Appendixes

Perkembangan Kinerja Keuangan PT Bank Mutiara, Tbk Perkembangan kondisi keuangan PT Bank Mutiara, Tbk per 31 Desember 2010 (audited) dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:



55

Human Resources Development


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

56

Sejalan dengan dinamika perubahan organisasi dan untuk memastikan diselesaikannya seluruh program LPS untuk mendukung kegiatan operasional tahun 2010, strategi SDM lebih difokuskan pada pengembangan kebijakan SDM dalam Cetak Biru Pengelolaan SDM, penyempurnaan struktur organisasi dan kelengkapannya, pelaksanaan rekrutmen pegawai, dan perubahan sistem remunerasi. Di samping itu, program kerja penting lainnya berupa pengembangan sistem manajemen SDM yang terintegrasi dan pengembangan sistem manajemen berbasis kinerja diharapkan memberikan solusi yang berdampak jangka panjang.

In line with the drastic changes to the organization and to ensure the accomplishment of all of IDIC’s program to support its operations in 2010, Human Resources (HR)’s strategy is largely focused on improving the development of HR policy as stated in HR Management Blueprint, refining organizational structure and its apparatus, employee recruitment process, and changes on remuneration system. Other work programs are the development of an integrated HR management system, and a performance-based management system which expected to provide a long run solution.

Sebagai institusi yang relatif baru berdiri, upaya-upaya di atas sangatlah penting untuk memberikan landasan yang kuat dalam pengembangan LPS menghadapi tantangan global, regional serta domestik yang berpengaruh pada dinamika industri keuangan dan perbankan Indonesia.

As a relatively newly established institution, efforts mentioned above are crucial to give a strong foundation to the development of IDIC to encounter global, regional and local challenges that can affect Indonesia financial and banking industry.

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SDM

THE DEVELOPMENT of HR POLICY

Selaras dengan penyusunan Rencana Strategis LPS Tahun 2011 – 2015 yang telah ditetapkan pada 20 September 2010, salah satu kegiatan utama yang menjadi fokus adalah penyusunan Cetak Biru Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tahun 2011 – 2015. Penyusunan cetak biru ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi LPS, melalui strategi yang bertujuan meningkatkan tata kelola lembaga yang baik yang didukung oleh sumber daya manusia yang andal.

In accordance with the 2011-2015 IDIC Strategic Plan which determined in 20 September 2010, one of main focus issues to achieve is establishing the 2011-2015 HR management blue print. The formulation of this blue print seeks to support IDIC’s vision and mission, through a strategy whose aim is to enhance good corporate governance that is backed by a reliable human resources.

Sebagai pedoman dan arahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan SDM dalam Cetak Biru antara lain diuraikan tentang visi, misi SDM dan tujuan serta falsafah dasar pengelolaan SDM. Falsafah dasar pengelolaan SDM di LPS meliputi (a) memberikan komitmen pengalokasian sumber daya untuk pengembangan pegawai, (b) menciptakan budaya kerja yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan, (c) mengembangkan iklim kerja yang mendukung motivasi dan produktivitas, (d) sistem imbalan berbasis kinerja yang kompetitif terhadap industri perbankan dan pengawasan perbankan serta penghargaan kepada pegawai berdasarkan kompetensi dan pencapaian kinerja.

As a guide and direction for planning and implementing HR management, the Blue Print’s contents includes HR’s vision, mission, and objectives as well as the basic HR management philosophy. The basic HR management philosophy in IDIC comprise of (a) provide commitment of allocating human resources towards employee development, (b) foster work culture that possess the integrity and free of conflict of interest, (c) develop a working climate that supports motivation and productivity, (d) a competitive performance-based rewards system compared to the banking industry and banking regulator as well extend rewards to employees based on competency and results of their performance.

Mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan berpegang pada falsafah dasar pengelolaan SDM dalam Cetak Biru Pengelolaan SDM diuraikan kerangka kerja pengelolaan SDM, rencana strategis berikut roadmap-nya, dan rencana tindak berikut target waktu dan penanggungjawabnya serta tolok ukur keberhasilan pengelolaan SDM.

In reference to its efforts to achieve its vision, mission, and uphold the basic HR philosophy within the HR Management Blue Print that specifies the HR Management framework, strategic plan along with the roadmap, and action plans along with the timeframe and persons in charge as well as the benchmarks for measuring the success of the HR Mangement.

Subsequently, as part of efforts to enhance IDIC’s professionalism, credibility, and accountability as well as instill a performancebased work culture within IDIC, preparations are underway for a performance management system. The formulation of the strategic plan that is based on the Strategic Map and reviewed from various perspectives through the balanced scorecard method serves as a further measures for determining the level of performance or key performance indicator that must be achieved by the institution, directorate, or even individual employee within IDIC. The preparation stage for the performance management system began in the fourth quarter of 2010 and is expected to be completed at the end of the first half of 2011, and subsequently shall be fully implemented in early 2012.

ORGANISASI

ORGANIZATION

Dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan operasional kepada stakeholders, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam UU LPS, LPS telah melakukan penyempurnaan struktur organisasi yang ada secara lebih komprehensif. Penjabaran masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kemudian diuraikan dalam Uraian Pekerjaan dan Jabatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan struktur organisasi dimaksud. Dari segi hierarki jabatan secara operasional LPS dipimpin oleh Kepala Eksekutif yang membawahi 5 Direktur, 17 Kepala Divisi /Setara Kepala Divisi, dan 33 Kepala Subdivisi/Kepala Bagian serta 43 Kepala Seksi.

In support of efforts to enhance operational services to the stakeholders, and support the implementation of the tasks and functions as mandated within the IDIC Law, IDIC has comprehensively improved the existing organizational structure. Details of the respective positions within the organization’s structure is eventually incorporated within the Job and Rank Description that serves as an integral part of this organization structure improvement. In terms of operational job hierarchy, IDIC is led by the Chief Executive that heads 5 Directors, 17 Division Heads or its equivalent, and 33 Subdivision Heads as well as 43 Section Heads.


Selanjutnya, terkait dengan program kerja sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, kredibilitas, dan akuntabilitas LPS serta menciptakan budaya kinerja di lingkungan LPS, telah dilakukan persiapan pengembangan sistem manajemen kinerja. Penggunaan metodologi pengukuran kinerja akan mengacu pada praktik terbaik yang telah banyak diimplementasikan di industri perbankan maupun pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis yang didasarkan pada Peta Strategi (Strategic Map) yang ditinjau dari beberapa perspektif dengan metode balanced scorecard menjadi tolok ukur lebih lanjut dari penetapan ukuran kinerja atau indikator kinerja utama (key performance indicator) yang harus dicapai oleh lembaga, direktorat maupun individual pegawai LPS. Tahapan penyusunan sistem manajemen kinerja telah dimulai pada kwartal keempat tahun 2010 dan diharapkan dapat diselesaikan pada akhir semester I Tahun 2011, untuk selanjutnya akan diimplementasikan secara penuh mulai awal Tahun 2012.

Financial Review

Other major work programs that HR is focussed on involves the development of a comprehensive and integrated management system. This initiative seeks to drive efforts to improve job description, grade and remuneration system, the welfare improvement program (including IDIC’s post retirement program), and career management system along with the succession and leadership planning. These HR management development and improvement activities are slated for completion by the end of the first half of 2011.

IDIC plans on 2011

Program kerja utama yang menjadi bagian utama dari pengembangan kebijakan SDM, antara lain berupa pengembangan sistem manajemen yang komprehensif dan terintegrasi. Melalui inisiatif ini dilakukan penyempurnaan uraian jabatan, sistem grade jabatan dan remunerasi, program peningkatan kesejahteraan termasuk program pasca pengabdian pegawai LPS, dan sistem manajemen karir serta penyiapan suksesi dan kepemimpinan. Keseluruhan kegiatan pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen SDM dapat diselesaikan pada akhir semester I Tahun 2011.

Appendixes

WORK PROGRAM INITIATIVE


PROGRAM KERJA

Operational Review


Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Resources Development

57

Profil Lembaga Pengelolaan Risiko LPS Kegiatan Operasional Tata Kelola Tinjauan Keuangan Rencana Lembaga Tahun 2011


STRATEGI REKRUTMEN

RECRUITMENT STRATEGY

Implementasi strategi rekrutmen pegawai ditujukan untuk memperoleh SDM berkualitas yang profesional, menjunjung tinggi integritas, memiliki kapabilitas, dan kompeten di bidangnya. Rekrutmen pegawai untuk tingkat staf sepenuhnya dilakukan melalui seleksi kandidat dari eksternal, baik yang telah memiliki pengalaman pada industri perbankan atau jasa keuangan maupun lulusan terbaik dari perguruan tinggi ternama. Sedangkan rekrutmen untuk mengisi posisi jabatan lebih diutamakan melalui nominasi pegawai dari sumber internal baik berupa jalur promosi maupun internal competitive bidding.

The manpower recruitment strategy seeks to obtain the best human resources available that is professional, as well as possesses both high integrity, capability, and competency in their respective fields. Manpower recruitment for the staff level is largely carried out through an external candidate selection process, both for those with experience in the banking or financial services industry as well as the brightest graduates from some of the finest schools. At the same time, the recruitment for managerial levels is largely carried out through an internal selection process to fulfill both promotion/career path as well as promote competitive internal bidding.

Promosi jabatan merupakan salah satu jalur pengembangan karir untuk memenuhi kebutuhan pengisian posisi-posisi kritikal dengan mengutamakan pemenuhan secara internal dengan tetap mempertimbangkan potensi, kompetensi dan kinerja pegawai.

A promotion for a position is just one method of career development that meets the requirements for certain critical positions by emphasizing its recruitment internally by taking into the employee’s consideration the potential, competency, and performance.

Sepanjang tahun 2010, LPS telah merekrut sebanyak 34 pegawai tetap guna mengisi berbagai jenjang jabatan termasuk jabatan Direktur yaitu Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko. Posisi pada akhir Desember 2010 jumlah pegawai LPS menjadi 91 orang terdiri dari 63 orang berstatus pegawai tetap dan 28 pegawai penugasan dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

IDIC had, throughout 2010, recruited 34 people to fill various levels and positions within the organization, which includes a Director, specifically Director of Deposit Insurance and Risk Management. The number of people employed by IDIC, as of the end of December 2010, amounts to 91 people, which comprise of 63 permanently-hired employees and 28 seconded personnel from the Ministry of Finance and Bank Indonesia.

Orang Person Lampiran

Komposisi Dewan Komisioner dan Pegawai LPS Composition of Board of Commissioner and Employee IDCI Dewan Komisioner Board of Commissioner

Pegawai Penugasan Secondment Employee

Pegawai Tetap Permanent Employee

Total


97

58

66

35

6

45

41

35

31

0 2005

6

8

2006

64

63

53

6

33 12

2007

29 29

27

6

6

6 2008

28

2009

2010


The process of changing the remuneration system into one that is performance-based requires the special attention to ensure that the disbursement of salary, allowance and benefits is carried out fairly and transparently. In addition to this, the changes to the remuneration system must continue to be based on that prescribed in Article 78 paragraph (1) of the IDIC Law whereby the payroll system employed must take into consideration the prevailing system used by the banking industry or regulators. The plans to change IDIC’s remuneration system will simultaneously take hold along with the job evaluation that is being carried out by the HR consultant in line with the development of an integrated HR management system.

Operational Review

Proses perubahan sistem remunerasi menjadi berbasis kinerja menuntut perhatian khusus untuk memastikan bahwa pemberian gaji, tunjangan dan manfaat dilakukan secara adil dan transparan. Disamping itu, perubahan sistem remunerasi harus tetap mengacu pada penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU LPS bahwa sistem penggajian yang diberlakukan mempertimbangkan sistem yang berlaku pada industri atau pengawas perbankan. Rencana perubahan sistem remunerasi di LPS akan dilakukan sejalan dengan pelaksanaan job evaluation yang dibantu oleh konsultan SDM dalam rangka pengembangan sistem manajemen SDM yang terintegrasi.


IDIC’s prevailing policies on salary or remuneration system is still deemed conventional. Implementing the HR strategy that seeks to maintain and recruit the best employees requires changes to the remuneration system to one that increasingly motivates employees and is competitively results driven (variable pay). Overall, the change in IDIC’s remuneration strategy will be based upon prevailing practices, which is based on pay for performance, competency and position, and not diskriminative, there is a need to simplify the salary component for administrative convenience (clean wage), as well apply a salary range (not point system) that provides the flexibility for the employee recruitment process.

Financial Review

Kebijakan yang berlaku terkait dengan sistem penggajian atau remunerasi LPS masih bersifat konvensional. Penerapan strategi SDM untuk mempertahankan dan merekrut pegawai terbaik menuntut perlunya perubahan sistem remunerasi yang lebih memotivasi pegawai dan kompetitif yang berbasis pencapaian kinerja (variabel pay). Secara umum strategi perubahan sistem remunerasi LPS akan mengacu pada praktik yang lazim yakni berdasarkan pada pay for performance, competency and position, tidak bersifat diskriminatif, perlunya penyederhanaan komponen gaji untuk kemudahan administratif (clean wage), serta penerapan salary ranges (bukan point system) yang memberikan fleksibilitas bagi proses rekrutmen pegawai.

IDIC plans on 2011

REMUNERATION STRATEGY

Appendixes

STRATEGI REMUNERASI



59

Operational Supports


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

DUKUNGAN OPERASIONAL

60

Dari segi hukum, sepanjang tahun 2010, LPS telah menangani satu perkara yang berjalan sejak tahun sebelumnya dan lima perkara gugatan baru terkait permasalahan hukum di beberapa bank seperti PT BPR Citraloka Danamandiri, PT BPR Tripanca Setiadana, PT Bank IFI, dan PT Bank Mutiara, Tbk. Dari penanganan perkara-perkara tersebut, dua perkara telah berkekuatan hukum tetap dengan hasil Putusan mengabulkan tuntutan LPS, dua perkara dalam tingkat banding dan dua perkara sedang berjalan proses persidangannya pada tingkat pertama. LPS juga memberikan pendampingan hukum kepada pegawai LPS yang menjadi saksi fakta dan saksi ahli dalam beberapa perkara.

From a legal perspective, IDIC has, throughout 2010, handled one case that was presided since last year and five new lawsuits related to legal cases in a number of banks such as BPR Citraloka Danamandiri, BPR Tripanca Setiadana, Bank IFI, and Bank Mutiara. Based on these cases, two cases were had solid legal grounds whereby the verdict was in favor of IDIC, two cases that are being appealed and two cases that are currently being contested through the courts. IDIC also extended legal assistance for IDIC’s employees that served as factual witness and expert witness in a a number of cases.

Selain itu, LPS telah melaksanakan audit investigatif pada beberapa Bank Dalam Likuidasi seperti PT BPR Tripillar Arthajaya, PT BPR Mranggen Mitraniaga, PT BPR Mitra Banjaran, PT BPR Citraloka Danamandiri, PT BPR Tripanca Setiadana, PT BPR Hiobaja, , dan PT Bank IFI. Sedangkan audit investigatif terhadap PT BPR Bangun Karsa Artha Sejahtera, PT BPR Bungbulang, PT BPR Argawa Utama, PT BPR Satya Adhi Perdana dan PT BPR Margot Utama hingga saat ini masih dalam proses. Audit investigatif tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi serta bukti fraud bank sebagai dasar bagi LPS mengajukan tuntutan pidana dan atau perdata kepada pihak-pihak yang melakukan fraud.

Apart from this, IDIC has also performed an investigative audit on a number of Banks Under Liquidation such as BPR Tripillar Arthajaya, BPR Mranggen Mitraniaga, BPR Mitra Banjaran, BPR Citraloka Danamandiri, BPR Tripanca Setiadana, Hiobaja, and Bank IFI. While the investigative audit on BPR Bangun Karsa Artha Sejahtera, BPR Bungbulang, BPR Argawa Utama, BPR Satya Adhi Perdana and BPR Margot Utama is still ongoing. This investigative audit is carried out to obtain information as well as evidence of bank fraud as the basis for IDIC to proceed with civil or criminal cases against parties that commited the fraud.

Pada tahun 2010, untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas LPS dalam rangka meningkatkan pelayanan LPS kepada stakeholders-nya, LPS mengeluarkan 2 peraturan LPS (PLPS) yaitu PLPS Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank dan PLPS Nomor 002/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan. LPS juga menandatangani beberapa nota kesepahaman dengan institusi-institusi terkait yaitu (1) Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mengenai koordinasi dalam rangka pemeliharaan stabilitas sistem keuangan pada tanggal 30 Juli 2010; (2) Nota Kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk akses data pada LPS dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan pada tanggal 29 Desember 2010; (3) Nota Kesepahaman dengan institusi-institusi terkait di dalam negeri; (4) Nota Kesepahaman dengan Korea Deposit Insurance Corporation pada bulan November 2010; (5) Tripartite Memorandum of Understanding dengan Malaysia Deposit Insurance Corporation dan Deposit Protection Agency of Thailand pada bulan September 2010.

To support the implementation of IDIC’s function and tasks, which serves as part of its efforts to improve IDIC’s services to its stakeholders, LPS issued 2 IDIC regulations (also known as PLPS in its Indonesian abbreviation) which are PLPS Number 001/ PLPS/2010 concerning Bank Liquidations and PLPS Number 002/ PLPS/2010 concerning the Deposit Insurance Program. IDIC also signed a number of Memorandum of Understanding (MOU) with a number of related institutions that includes (1) MOU with Bank Indonesia and the Ministry of Finance concerning coordination in line with maintaining the stability of the financial system on 30 July 2010; (2) MOU with the Audit Board (BPK) concerning the development and management of an Information System to access data within IDIC in line with the Financial Statement audit on 29 December 2010; (3) MOU with related institutions within Indonesia; (4) MOU with the Korea Deposit Insurance Corporation on November 2010; (5) Tripartite Memorandum of Understanding with Malaysia Deposit Insurance Corporation and Deposit Protection Agency of Thailand on September 2010.


Apart from this, IDIC implemented the ERP system SAP, developed the Data Center through the green concept, developed applications as well as updated hardware and software needed to support IDIC’s tasks.

Operational Review

Lebih jauh lagi, LPS mengimplementasikan ERP system SAP, pengembangan Data Center dengan konsep green, pengembangan aplikasi-aplikasi serta melakukan peremajaan perangkat keras dan perangkat lunak guna menunjang pelaksanaan tugas LPS.


In 2010, IDIC disseminated information pertaining to its function and tasks, specifically pertaining to the deposit insurance program through below the line comunications such as providing public lectures on topics related to IDIC, distributing IDIC’s brochures and posters to member banks, as well as continually placing advertorials regarding IDIC through the local media. IDIC also completed its communications blue print in 2010 that serves as the basis for IDIC’s communications effort in future.

Financial Review

Sepanjang tahun 2010, LPS melakukan diseminasi informasi terkait fungsi dan tugas LPS, terutama program penjaminan simpanan melalui komunikasi below the line seperti memberikan kuliah umum dengan topik terkait LPS, mendistribusikan brosur dan poster LPS ke bank-bank peserta penjaminan simpanan LPS, serta secara kontinu menempatkan advertorial mengenai LPS di beberapa media nasional. Pada tahun 2010, LPS juga telah selesai membuat blue print komunikasi sebagai acuan pelaksanaan komunikasi LPS di kemudian hari.

IDIC plans on 2011

The Tripartite Meeting involving the Deposit Protection Agency of Thailand, Malaysia Deposit Insurance Corporation, and IDIC discussed the exit strategy from the global financial crisis that was at its height in 2008. IDIC was also active in events organized by the International Association of Deposit Insurers (IADI) both on a regional as well as international context.

Appendixes

Dalam penyelenggaraan Tripartite Meeting antara Deposit Protection Agency of Thailand, Malaysia Deposit Insurance Corporation, dan LPS dibahas exit strategy setelah krisis keuangan global yang memuncak pada tahun 2008. LPS juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh International Association of Deposit Insurers (IADI) baik dalam lingkup regional maupun global.


Dukungan Operasional Operational Supports

61

62


Lampiran





Appendixes

GOVERNANCE


TATA KELOLA

63

IDIC plans on 2011

Financial Review

Governance



Corporate Profile

Governance


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

TATA KELOLA

64

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Reporting and Accountability

LPS berkewajiban menyusun Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain penyampaian Laporan Tahunan tersebut, LPS juga wajib mengumumkan Laporan Keuangan yang telah diaudit olelh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di minimal 2 surat kabar harian yang memiliki peredaran luas.

IDIC is required to prepare an Annual Report that is to be submitted to the President and the House of Representatives. In addition to the Annual Report, IDIC is also required to disclose its Financial Statement that was audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia in at least 2 newspapers that are widely circulated.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Decision Making

Keputusan Dewan Komisioner sah apabila didasarkan atas rapat Dewan Komisioner yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Komisioner yang memiliki hak suara. Dalam rapat Dewan Komisioner, pengambilan keputusan dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam pengambilan keputusan tersebut, Kepala Eksekutif tidak memiliki hak suara. Walaupun keputusan diambil melalui suara terbanyak, keputusan tersebut tetap mengikat seluruh anggota Dewan Komisioner.

The Decision of the Board of Commissioners is deemed legal if it is based on the Board of Commissioners Meeting that is attended by, at least, over half of the members of the Board of Commissioners that possess voting rights. Desicions within the Board of Commissioners Meeting is made on the basis of deliberation to reach a consensus. If a consensus is not reached, therefore, a decision can be reached through voting. The Chief Executive does not possess voting rights. Even as the decision passed is one with the most number of votes, the decision nevertheless becomes binding upon all members of the Board of Commissioners.

Dengan demikian, Dewan komisioner secara kolegial bertanggungjawab terhadap pembuatan kebijakan yang terkait dengan kegiatan operasional LPS dan pelaksanaan program penjaminan simpanan, serta pengevaluasian atas pelaksanaan tugas kepala eksekutif.

As a result, the Board of Commissioners determines, on a colegial basis, all policies pertaining to IDIC’s operations and the implementation of the deposit insurance program, as well as its evaluation of the Chief Executive’s performance.

KOMITE-KOMITE

Committees

Pasal 74 ayat 2 UU LPS mengamanatkan LPS untuk membentuk Komite Audit, Komite Informasi dan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka membantu Dewan Komisioner melaksanakan tanggung jawabnya yang harus dilakukan secara efektif dan efisien baik dalam merumuskan & menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan.

Article 74 paragraph 2 of the IDIC Law mandates IDIC to form an Audit Committee, Information Committee, and Nomination and Remuneration Committee to support the Board of Commissioners responsibilities, which must be effectively and efficiently implemented to formulate and determine policies as well as perform supervision.

Komite Audit Sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Komisioner LPS telah membentuk Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner

Audit Committee IDIC’s Board of Commissioners has formed an Audit Committee in accordance with article 74 paragraph (2) of the Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation, which was amended through Law Number 7 of 2009 concerning Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2008 concerning the Amendment to Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation. Based on the Audit Committee Charter that was determined by IDIC’s Board of Commissioners, the Audit Committee is tasked with assisting

The Audit Committee is chaired by a member of the Board of Commissioners. There were changes to the Committee’s Chairmanship in 2010 from the previous Chairman, C. Heru Budiargo, to its current Chairman, Siswanto. The composition of the Audit Committee as of the end of 2010 are as follows: Chairman : Siswanto Members : Dumoly F. Pardede Darul Dimasqy K.


Komite Audit diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisioner, pada tahun 2010 terjadi pergantian Ketua Komite Audit dari C. Heru Budiargo kepada Siswanto. Susunan Komite Audit sampai dengan akhir tahun 2010 adalah: Ketua : Siswanto Anggota : Dumoly F. Pardede Darul Dimasqy K.


the Board of Commissioners in carrying out its supervisory responsibilities of the organization in terms of accountability towards the financial statement and internal control structure.

IDIC plans on 2011

Financial Review

LPS, Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisioner dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan terhadap pengelolaan LPS dalam rangka mendukung akuntabilitas terhadap laporan keuangan dan struktur pengendalian internal.

Governance

Tata Kelola Governance

2. Pelaksanaan fungsi LPS dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dengan melakukan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik 3. Penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, kebijakan dan prosedur intern serta metode-metode kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. 4. Kebijakan manajemen risiko Lembaga. 5. Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. 6. Masalah kinerja di LPS baik di tingkat divisi, direktorat maupun lembaga.

The focus of the Audit Committee’s review and discussion throughout 2010 are as follows: 1. Implementation of IDIC’s function in regards to bank liquidations and payment of depositor claims from the closed banks. 2. Implementation of IDIC’s function in maintaining the banking system’s stability by resolving failed systemic banks 3. Implementation of good corporate governance, compliance towards prevailing regulations and laws, internal policies and procedures as well as routine work methods. 4. Corporate risk management policy. 5. Human resource management policy. 6. Performance issues within IDIC both on the division, directorate, as well as institutional level.


Selama 2010, fokus review dan pembahasan Komite Audit meliputi: 1. Pelaksanaan fungsi LPS dalam hal likuidasi bank dan klaim penjaminan nasabah bank yang dicabut izin usahanya.

IDIC Audit Committee • Dumoly F. Pardede • Siswanto • Darul Dimasqy K.

Appendixes

kiri ke kanan - left to right Komite Audit LPS • Dumoly F. Pardede • Siswanto • Darul Dimasqy K.

65

Profil Lembaga Tinjauan Keuangan


The Audit Committee’s review and discussion was conducted through 15 meetings with work units with responsibilities for the following activities: 1. Handling of Claims payment; 2. Implementation of Bank liquidations; 3. Bank resolution implementation; 4. Financial management; 5. Management of Investments; 6. Implementation of the Deposit insurance program; 7. Management of Risk management; 8. Management of Information systems; 9. Management of the General affairs division; 10. Human resources management; 11. Implementation of Good Corporate Governance (GCG); 12. Corporate secretary; and 13. Internal audit.

Komite Informasi Komite Informasi dibentuk pada bulan Maret 2010. Pembentukan Komite Informasi bertujuan untuk mendukung akuntabilitas terhadap arus informasi kepada Dewan Komisioner dalam bentuk data, laporan, dan/atau hasil analisis atas situasi terkini yang sedang terjadi di sektor ekonomi, perbankan, dan keuangan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan.

Information Committee The Information Committee was formed in March 2010. The Information Committee was formed to support the Board of Commissioners, in terms of accountability for the flow of information that are in the form of data, reports, and/or results of analysis or the latest economic, banking, and financial situation that serves as input for (the Board’s) decisions.

Adapun susunan Komite Informasi sampai akhir tahun 2010 sebagai berikut: Ketua : Mirza Adityaswara Anggota : 1. Aviliani 2. Tony Prasetiantono

As of the end of 2010, the composition of the Information Committee are as follows: Chairman : Mirza Adityaswara Members : 1. Aviliani 2. Tony Prasetiantono


Lampiran

Tata Kelola


Pelaksanaan review dan pembahasan Komite Audit tersebut diatas dilakukan melalui rapat sebanyak 15 kali dengan unit kerja yang membidangi aktivitas-aktivitas sebagai berikut: 1. penanganan klaim penjaminan; 2. pelaksanaan likuidasi bank; 3. pelaksanaan resolusi bank; 4. pengelolaan keuangan; 5. pengelolaan investasi; 6. pelaksanaan program penjaminan; 7. pengelolaan manajemen risiko; 8. pengelolaan sistem informasi; 9. pengelolaan divisi umum; 10. pengelolaan sumber daya manusia; 11. pengelolaan Good Corporate Governance (GCG); 12. kesekretarian lembaga; dan 13. audit internal.



66

kiri ke kanan - left to right Komite Informasi LPS Mirza Adityaswara • Aviliani • Tony Prasetiantono

IDIC Information Committee Mirza Adityaswara • Aviliani • Tony Prasetiantono

Adapun susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sampai akhir tahun 2010 sebagai berikut: Ketua : C. Heru Budiargo Angota : 1. R. Budi Santoso 2. Irwan Rei

As of the end of 2010, the composition of the Remuneration and Nomination Committee are as follows: Chairman : C. Heru Budiargo Members : 1. R. Budi Santoso 2. Irwan Rei


Remuneration and Nomination Committee In line with the need to enhance and develop IDIC’s organization and management, the Board of Commissioners formed the Remuneration and Nomination Committee on 30 November 2010. The Remuneration and Nomination Committee was formed to support accountability towards the application of human resources management best practices as well as fair and equitable remuneration.


Komite Remunerasi dan Nominasi Dalam rangka kebutuhan untuk peningkatan dan pengembangan organisasi dan manajemen kepegawaian LPS, Dewan Komisioner membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 30 November 2010. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung akuntabilitas terhadap best practice pengelolaan SDM serta tingkat remunerasi yang adil dan seimbang.

Governance

The Information Committee has, since its formation in March 2010, convened 7 meetings. The meetings convened by the Information Committee discusses, among others, the latest information regarding the Indonesia’s economy and banking sector, SWOT Analysis, analysis for handling a systemic failed bank, amount of deposits insured and fair benchmark deposit rate level.

kiri ke kanan - left to right Komite Remunerasi dan Nominasi LPS Irwan Rei • C. Heru Budiargo • R. Budi Santoso

IDIC Remuneration and Nomination Committee Irwan Rei • C. Heru Budiargo • R. Budi Santoso


Appendixes

IDIC plans on 2011

Sejak dibentuk pada bulan Maret 2010, Komite Informasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 7 kali. Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Informasi tersebut antara lain membahas hal-hal terkait pengkinian informasi mengenai perekonomian dan perbankan nasional, analisis SWOT, analisis pelaksanaan penanganan bank gagal sistemik, nilai simpanan yang dijamin dan tingkat suku bunga yang wajar.

Financial Review


67


68


Adapun tugas, kewenangan dan tanggung jawab utama dari Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut adalah untuk memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisioner terhadap hasil evaluasi atau reviu atas kebijakan SDM terkait sistem kompensasi dan remunerasi secara keseluruhan. Falsafah yang dianut LPS dalam mengelola dan mengimplementasikan sistem kompensasi dan remunerasi adalah memastikan bahwa sistem kompensasi dan remunerasi yang diimplementasikan sudah cukup kompetitif secara eksternal yaitu bila dibandingkan di lingkungan industri perbankan dan pengawas perbankan maupun mengupayakan dan mempertahankan keadilan secara internal dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya.

The principal task, authority, and responsibility of the Remuneration and Nomination Committee is to provide its advice or recommendation to the Board of Commissioners regarding the results of the evaluation or review of the overall compensation and remuneration system. IDIC’s philosophy behind managing and implementing its remuneration and compensation system lies with ensuring that the system is competitive relative to the banking industry and banking regulators as well as strive and maintain fairness in regards to implementing these policies.

Adapun tugas lainnya adalah membantu Dewan Komisioner dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan dan efektivitas implementasi metodologi kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia dan kemajuan proyek strategis, seperti proyek strategis yang terkait dengan rekrutmen, retensi, training dan pengembangan karier, serta pengukuran kinerja pegawai dan juga termasuk memberikan masukan terhadap nominasi pemilihan Direktur.

The other tasks includes supporting the Board of Commissioners in its supervision of the the progress and effectiveness of implementing policy methodologies pertaining to human resources management and the progress of strategic projects related to recruitment, retention, training and career development, as well as evaluating employee performance and also including recommendations concerning nominations for Directorships.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan LPS dan sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun.

The Remuneration and Nomination Committee Meetings is convened in accordance with IDIC’s requirements and at least 3 times a year.

SISTEM UMPAN BALIK DARI OPINI PUBLIK

Public Opinion FeedBack System

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank yang dilikuidasi terkait dengan pelaksanaan fungsi penjaminan, LPS memiliki infrastruktur untuk menangani keberatan nasabah yang merasa dirugikan atas status simpanan nasabah yang bersangkutan. Keberatan nasabah akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal nasabah masih merasa dirugikan terhadap keputusan LPS, nasabah tersebut dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

As part of its efforts to enhance services to depositors of the closed banks in line with its deposit insurance functions, IDIC has an infrastructure that handles depositor complaints. These depositor complaints are processed in accordance with prevailing regulations. If the depositors are still not satisfied with IDIC’s response or decision, therefore the depositor can choose to settle the matter legally through the courts.

Selain itu, dalam rangka memberikan umpan balik terhadap opini-opini publik mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas LPS, LPS telah dilakukan berbagai upaya untuk memberikan klarifikasi/penjelasan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi penyeimbang guna membangun pemahaman pelaksanaan fungsi dan tugas LPS secara komprehensif sesuai UU LPS.

In addition to this, IDIC has, in regards to obtaining feedback from the public concerning IDIC’s function and task, carried out various ways to provide clarification/explanation to bridge or enhance the public’s understanding and knowledge about IDIC’s function and task comprehensively and in accordance with the IDIC Law.

• P elaksanaan kebijakan resolusi bank gagal (bobot: 50%), yang terdiri atas: a. Ketepatan waktu memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistemik b. Ketepatan waktu pelaksanaan RUPS pembubaran badan hukum dan pembentukan TL bank yang dicabut izin usahanya

c. Ketepatan waktu penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit neraca penutup d. Ketepatan waktu penyampaian Neraca Penutupan

e. Ketepatan waktu penyampaian Neraca Penutupan yang diaudit f. Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tim Likuidasi (RKATL)

g. Ketepatan waktu penyampaian Neraca Sementara Likuidasi (NSL) h. Ketepatan waktu penyelesaian likuidasi Bank

• Implementing failed bank resolution policies (weight: 50%), which comprise of: a. Timeliness in terms of determining to resolve or liquidate a non-systemic failed bank

b. Timeliness in terms of implementing a Shareholders Meeting to legally close the bank and appoint a Liquidation Team for the bank that had their license revoked c. Timeliness in terms of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the closing balance sheet d. Timeliness in terms of submission of the Closing Balance Sheet e. Timeliness in terms of the submission of the audited Closing Balance Sheet f. Timeliness in terms of the submission of the Liquidation Team’s Business Plan and Expense Budget (RKATL) g. Timeliness in terms of the submission of the Temporary Liquidation Balance Sheet (NSL) h. Timeliness in terms of completion of the Bank’s liquidation process


• P elaksanaan penjaminan simpanan (bobot: 50%), yang terdiri atas: a. Tingkat pemenuhan kewajiban penyampaian laporan berkala bank b. Tingkat pembayaran premi c. Ketepatan waktu pembayaran klaim untuk pertama kali d. Ketepatan waktu penentuan simpanan yang layak dibayar e. Ketepatan pemenuhan pengumuman suku bunga penjaminan

2. Operational, with a weighted value of 55% Indicators that is evaluated in terms of its operational criteria are: • Deposit Insurance implementation (weight: 50%), which comprise of: a. Level of fulfillment of the required submission of the bank’s routine reports b. Level of premium payments c. Timeliness in terms of claims payments for the first time d. Timeliness in terms of determining the amount of eligible deposits e. Accuracy in terms of fulfilling the required announcement of the deposit insurance rates


2. Operasional, dengan bobot nilai 55% Indikator yang dinilai pada kriteria operasional adalah:

Governance

IDIC’s performance in 2010 is assessed based on the following criterias: 1. Financial, with a weight of 45% Indicators evaluated in terms of its financial criteria, are: • Liquidity Ratio (weight: 30%), • Solvency Ratio (weight: 40%), • Income and Expense Ratio (15%), and • Investment Ratio (Weight: 15%)

Financial Review

Pada tahun 2010, kinerja LPS dinilai berdasarkan kriteria-kriteria berikut: 1. Keuangan, dengan bobot 45% Indikator yang dinilai pada kriteria keuangan adalah: • Rasio Likuiditas (bobot: 30%), • Rasio Solvabilitas (bobot: 40%), • Rasio Pendapatan dan Biaya (15%), dan • Rasio Investasi (Bobot: 15%)

IDIC plans on 2011

IDIC Performance Rating Indicators

Appendixes

INDIKATOR PENILAIAN TINGKAT KINERJA LPS



69


70


Informasi Lain-Lain

Other information

Pada tahun 2010, LPS juga melakukan evaluasi terhadap skim penjaminan simpanan yang saat ini berlaku. Evaluasi tersebut dilaksanakan secara periodik untuk memastikan skim penjaminan simpanan tersebut diterapkan secara konsisten dan potensi risiko yang ada dapat diidentifikasi, dimitigasi, dan diminimalkan dampaknya. Skim penjaminan simpanan yang menjadi fokus untuk dievaluasi pada tahun 2010 meliputi jumlah simpanan yang dijamin dan premi penjaminan. Penerapan hasil kajian atas nilai simpanan yang dijamin diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2011. Sedangkan, dalam hal premi penjaminan, pada tahun 2011, LPS akan melanjutkan kajian penerapan premi berbasis risiko.

In 2010, IDIC carried out evaluation on its recent deposit insurance scheme. The evaluation was conducted in periodical basis to ensure the deposit insurance scheme was applied in consistent manner and its potential risk is identified, mitigated and minimized its impact. The deposit insurance scheme that becomes the focus of the evaluation in 2010 covers the amount of deposits insured and the insurance premium. The implementation of review result on the amount of deposit insured is expected to be carried out in 2011. While, in the case of insurance premium, in 2011, IDIC will continue its review of risk-based premium.

KAJIAN SIMPANAN YANG DIJAMIN

Deposit Insurance Study

Krisis keuangan global tahun 2008 telah mengakibatkan terganggunya stabilitas sistem perbankan di banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kredit macet, ketatnya likuiditas perbankan, serta penguatan sistem penjaminan simpanan melalui pemberlakuan penjaminan penuh atau peningkatan nilai simpanan yang dijamin. Sebagai kebijakan antisipatif (pre-emptive measure) untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat, Pemerintah melakukan perubahan Pasal 11 ayat (2) UU LPS No. 24/2004 melalui penerbitan Perppu No. 3/2008 sehingga keseluruhan Pasal 11 ayat (2) berbunyi bahwa nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu/ lebih kriteria sebagai berikut:

The global financial crisis in 2008 led to the disruption in the stability of the banking system for many countries worldwide, including Indonesia that is characterized by the increase in non-performing loans, tight banking liquidity, as well as strengthening the deposit insurance system through activating full guarantee or enhance the value of insured deposits. As a preemptive measure to constantly maintain public confidence, the Government amended Article 11 paragraph (2) of the IDIC Law No. 24/2004 regarding the issuance of Government Regulation No. 3/2008 whereby, in its entirety, Article 11 paragraph (2) believes that the maximum insurance coverage limit can change in the event one or more of the following is fulfilled:

a. terjadi penarikan dana dalam jumlah besar secara bersamaan; b. terjadi inflasi yang tinggi dalam beberapa tahun; c. nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi < 90%

a. simultaneous withdrawal of substantial amounts of funds;

d. adanya ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

b. period of high inflation in recent years; c. the number of insured depositor’s whose deposits are entirely guaranteed becomes < 90% d. there is a threat of a potential crisis that results in the public’s loss of confidence in the banking industry and endangers the stability of the financial system.

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008, Pemerintah menaikkan nilai simpanan yang dijamin dari semula paling banyak Rp100 juta menjadi Rp2 milyar per nasabah per bank.

The Government, by virtue of Government Regulation No. 66 of 2008, subsequently increased the depositor insurance coverage from its previous maximum amount of Rp100 million to Rp2 billion per depositor per bank.

Dengan telah kembalinya kondisi perbankan dan perekonomian sebagaimana sebelum Oktober 2008, dipertimbangkan strategi untuk mengevaluasi kebijakan yang ditempuh pada masa krisis. LPS sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), sedang melakukan kajian dan akan mengusulkan kebijakan pengakhiran (exit policy) terkait nilai simpanan yang dijamin. Evaluasi atas besarnya simpanan yang dijamin juga

A decision was reached, following the recovery in banking and economic conditions, which stressed the need to evaluate policies implemented during times of crisis. As component of the Financial System Safety Net, IDIC is currently studying and will propose an exit policy in relation to the maximum coverage that it insures. The evaluation on the maximum coverage that

Penetapan simpanan yang dijamin dapat dihitung dengan salah satu pendekatan bahwa titik optimal simpanan yang dijamin tercapai ketika laju pertambahan jumlah rekening/nasabah yang dijamin tepat akan menurun seiring bertambahnya kumulatif jumlah rekening/nasabah yang dijamin. Hasil kajian LPS serta masukan dari para pemangku kepentingan lainnya akan diformulasikan dan disampaikan kepada Pemerintah cq. Kementrian Keuangan untuk dapat dibahas bersama. Keputusan mengenai simpanan yang dijamin dan tahapan pemberlakuannya diharapkan dapat ditetapkan dan diumumkan sebelum akhir Juni 2011, sehingga tahap pertama dapat mulai berlaku pada Januari 2012.

The insured deposits can be determined by calculating using an approach whereby the optimum point of insured deposits can be achieved in the event the growth trend in the number of accounts/depositors insured is expected to decline in line with the cumulative increase in the number of accounts/ depositors insured. IDIC’s research results as well as the input from the other stakeholders will be formulated and presented to the Government cq Ministry of Finance to be collectively discussed. The decision regarding the insured deposits and the stage by which it takes effect is expected to be determined and announced before the end of June 2011, whereby the first stage can take effect in January 2012.

KAJIAN PENERAPAN PREMI BERBASIS RISIKO

Study on the Implementation of Risk Based Premium

Pada saat ini LPS memberlakukan pengenaan tingkat premi yang sama untuk semua bank (flat rate premium). Penerapan flat rate premium tidak mempertimbangkan tingkat kesehatan bank karena bank yang sehat dikenakan tingkat premi yang sama dengan bank yang tidak sehat. Selain itu, penerapan flat rate premium dipandang dapat mendorong moral hazard karena tidak memberi insentif bagi bank untuk meningkatkan kondisi kesehatan, tata kelola, dan manajemen risiko.

IDIC currently applies a flat rate premium across all banks. The implementation of the flat rate premium is not made on the basis of a bank’s condition as a sound bank is applied the same premium rate as those of a bank that is less sound. In addition to this, the implementation of a flat rate premium is perceived to encourage moral hazard as it does not provide an incentive for banks to enhance their condition, governance, and risk management.


In accordance with Article 11 of the IDIC Law, the insured deposits must at least cover 90% of the banking industry’s total depositors. Deposit insurance in Indonesia currently covers 99.89% of total accounts within the banking system that amounts to over 96 million accounts, and covers over 51% of all deposits. While if one correlates this with Per Capita GDP, with the assumption that Indonesia’s Per Capita GDP amounts to US$3,000 in 2010 at an exchange rate of US$ 1= Rp8,950. the current effective amount of deposits insured amounts to Rp 2 billion accounts for 74 times Per Capita GDP.


Sesuai Pasal 11 UU LPS, simpanan yang dijamin diamanatkan sekurang-kurangnya meliputi 90% nasabah penyimpan yang ada pada perbankan. Penjaminan di Indonesia saat ini telah meliputi 99,89% jumlah rekening pada sistem perbankan yang berjumlah lebih dari 96 juta rekening, dan meliputi lebih dari 51% jumlah seluruh simpanan. Sedangkan jika dikaitkan dengan PDB per kapita, dengan asumsi PDB per kapita Indonesia tahun 2010 sebesar US$3.000 dengan kurs US$ 1= Rp8.950, nilai simpanan yang dijamin yang berlaku saat ini sebesar Rp 2 milyar mencapai 74 kali PDB per kapita.


Based on the guidelines set by the International Association of Deposit Insurers (IADI), the data that is analyzed to determine the maximum coverage that it insures includes, among others, the distribution of deposits and Per Capita Gross Domestic Product (GDP). In contrast with the developed countries’ maximum deposit insurance coverage limit of 2-4 times of its per capita GDP, the maximum insurance coverage limit within the developed countries range from 5-6 times per capita GDP in the developed countries. In terms of the distribution of deposits, the insurance coverage covers at least 80% of the total depositor accounts, while the deposits insured accounts for 40% of total deposits.

Financial Review

Berdasarkan pedoman dari International Association of Deposit Insurers (IADI), data yang dianalisis dalam penetapan nilai simpanan yang dijamin meliputi antara lain distribusi simpanan dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Berkaitan dengan PDB, di negara-negara maju, nilai simpanan yang dijamin meliputi 2-4 kali PDB per kapita, sedangkan di negara-negara berkembang berkisar antara 5-6 kali PDB per kapita. Untuk distribusi simpanan, penjaminan meliputi paling kurang 80% dari total rekening nasabah, sedangkan simpanan yang dijamin meliputi 40% total simpanan.

IDIC plans on 2011

it insures shall also take into consideration deposit insurance policies of a number of countries in Asia as well as Australia.

Appendixes

mempertimbangkan kebijakan penjaminan beberapa negara di kawasan Asia dan Australia.



71


72


Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU LPS, terbuka kemungkinan untuk mengubah penerapan flat rate premium menjadi premi berbasis risiko (risk-based premium/RBP). Penerapan premi berbasis risiko adalah pengenaan tingkat premi yang berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Sampai dengan tahun 2010, LPS telah melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan industri perbankan dalam penerapan premi berbasis risiko. Pada tahap awal dilakukan penelitian yang bersifat explanatory study, mengingat penelitian dengan topik tersebut baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Penelitian tersebut hanya menggunakan softdata yang berupa pandangan responden industri perbankan untuk menghasilkan informasi mengenai persepsi responden tentang premi berbasis risiko, bukan ukuran-ukuran kuantitatif dalam menetapkan premi berbasis risiko.

Based on that stipulated in Article 15 of the IDIC Law, there remains the likelihood to switch from the flat rate premium to a risk-based premium or RBP. The implementation of a risk based premium deals with the application of different premium rates for one bank to the next based on its level of exposure to the risk of a collapse or failure. As of 2010, IDIC has carried out a research to obtain a picture about the industry’s readiness to implement a risk based premium. A research in the form an explanatory study is initially carried out since research in this field is the first of its kind in Indonesia. This research only utilizes softdata in the form of banking industry respondent’s views to obtain information regarding a respondent’s perception of risk based premium, and not quantitative measurements to determine risk based premium.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebagian besar atau 66% pada BPR dan 71% pada Bank Umum yang menjadi responden menyatakan setuju menerapkan sistem premi berbasis risiko. Selanjutnya, 60% BPR dan 65% Bank Umum yang menjadi responden menyatakan telah siap menerapkan sistem tersebut. Alasan utama yang menunjang kesiapan penerapan premi berbasis risiko tersebut karena bank-bank dimaksud memiliki modal yang cukup dan kualitas aset yang baik. Sedangkan bagi bank yang tidak setuju berpandangan bahwa premi berbasis risiko akan sulit diterapkan terutama dalam penentuan indikator pengelompokan risiko.

Based on the results of this research, most or 66% of rural banks and 71% of Commercial Banks that became respondents indicated their approval for implementing a risk based premium system. Subsequently, 60% of the Rural Banks and 65% of the Commercial Banks that served as the respondents indicated their readiness to implement this system. The main reason for their readiness to implement the risk based premium system is because these banks possess adequate capital and good asset quality. In the meantime, banks that did not approve believed that the risk based premium will be difficult to maintain particularly in determining the risk grouping indicators.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian tersebut, telah pula dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kriteria pengelompokan risiko, tarif premi untuk masing-masing kelompok risiko, serta simulasi perhitungan premi berbasis risiko. Simulasi tersebut untuk memperoleh gambaran berapa bank yang akan membayar premi lebih besar dan sebaliknya. Selain itu, dengan simulasi tersebut dapat diketahui pengaruh penerapan premi berbasis risiko terhadap jumlah premi penjaminan yang dibayar bank peserta.

In pursuit of these research results, successive research has been carried out to study in detail regarding the risk grouping criteria, premium rates for the respective risk groups, as well as risk based premium calculation simulation. This simulation is needed to obtain a picture as to the number of banks that will pay premiums in excess and those in reverse. In addition to this, through this simulation one can understand the impact that the implementation of the risk based premium system has on the amount of insurance premium that is paid by the member bank.

Pada tahap selanjutnya akan dilakukan penelitian mengenai studi kelayakan (feasibility study) penerapan premi berbasis risiko di industri perbankan Indonesia. Dalam penelitian tersebut LPS akan meneliti kelayakan penerapan premi berbasis risiko ditinjau dari sudut pandang seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu bank peserta penjaminan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, dikaji pula kondisikondisi (necessary and sufficient conditions), baik internal maupun eksternal, yang harus dipenuhi dalam rangka penerapan premi berbasis risiko.

In the subsequent stage, a feasibility study will be carried out regarding the implementation of risk based premium in Indonesia’s banking industry. Through this research, IDIC will study the feasibility of implementing the risk based premium from the standpoint of all stakeholders, which includes the deposit insurance member banks, Bank Indonesia, and the Ministry of Finance. In addition to this, necessary and sufficient conditions will also be studied, both from an internal as well as external perspective, that must be fulfilled in line with the implementation of the risk based premium.

3. Kelayakan legal (legal feasibility), meliputi analisis apakah sistem premi berbasis risiko yang diajukan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Legal feasibility, covering analysis to determine as to whether the risk based premium system that is proposed is in accordance and does not conflict with prevailing rules and regulations.

4. Kelayakan keuangan (financial feasibility), meliputi proyeksi pendapatan premi LPS dengan menggunakan sistem premi berbasis risiko dibandingkan dengan proyeksi pendapatan premi LPS dengan menggunakan sistem flat rate premium.

4. Financial feasibility, covering IDIC’s projected premium earnings by utilizing a risk based premium system compared with IDIC’s projected premium earnings that utilize the flat rate premium system.

5. Kelayakan Stabilitas Sistem Keuangan (Financial System Stability Feasibility), meliputi analisis bagaimana penerapan sistem premi berbasis risiko dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan Indonesia.

5. Financial System Stability Feasibility, that covers the analysis to determine as to whether the implementation of the risk based premium system affects the stability of Indonesia’s financial system.


2. Resource feasibility, covering analysis to determine the amount of time needed to develop a risk based premium system in Indonesia, when the risk based premium system can be implemented, determine the role of the stakeholder in implementing the risk based premium system, the type and human resources required by IDIC, as well as the presence/ absence of resource dependence.


2. Kelayakan sumber daya (resource feasibility), meliputi analisis berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sistem premi berbasis risiko di Indonesia, kapan sistem premi berbasis risiko dapat mulai diterapkan, bagaimana peran stakeholder dalam penerapan sistem premi berbasis risiko, jenis dan sumber daya yang dibutuhkan LPS, serta ada tidaknya ketergantungan sumber daya.


1. Operational feasibility, covering the analysis to determine the effectiveness of a risk based premium system in solving issues that arise as a result of the flat rate premium system; including the ideal method of applying risk based premium for Indonesia’s banking industry.

Financial Review

1. Kelayakan operasional (operational feasibility), meliputi analisis seberapa baik sistem premi berbasis risiko memecahkan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sistem premi flat rate premium, termasuk metode pengenaan premi berbasis risiko yang paling cocok untuk industri perbankan Indonesia.

IDIC plans on 2011

Aspects that need to be studied includes:

Appendixes

Aspek-aspek yang akan dikaji antara lain :



73

74


Lampiran






Appendixes

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

75

IDIC plans on 2011

Financial Review




Corporate Profile

Profil Lembaga Pengelolaan Risiko LPS Kegiatan Operasional Tata Kelola

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 03.A/LHP/XV.3/03/2011

Tinjauan Keuangan

Kepada Yth: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Di Jakarta


Lampiran


LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

76

Kami telah mengaudit neraca Lambaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 31 Desember 2009 dan 2010, laporan surplus defisit, laporan perubaahn ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan LPS terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Laporang Keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen LPS. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan [pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Seperti dijelaskan dalam Catatan No. 4.7. atas laporan keuangan, LPS melakukan penanganan PT Bank Mutiara Tbk. (d./h PT Bank Century Tbk.) setelah Komite Koordinasi (KK) menyerahkan penanganannya kepada LPS berdasarkan keputusan KK No. 01/KK.01/2008 dan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSSK) No. 04/KSSK.03/2008 masing-masing tanggal 21 Nopember 2008, yang menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik. LPS mencatat Penyertaan Modal Sementara (PMS) pada Bank Mutiara Tbk sebesar harga perolehan yaitu Rp6.762.361.000 ribu posisi 31 Desember 2010.

Laporan Audit Investigasi BPK atas Kasus PT Bank Century Tbk No.64/LHP/XV/11/2009 tanggal 20 November 2009 yang terkait LPS antara lain menyertakan bahwa : (i) Penyaluran dana PMS kepada BC setelah tanggal 18 desember 2008, yaitu setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2998 ditolak oleh DPR sebesar Rp2.886.221.000 ribu tidak memiliki dasar hukum (Temuan No. 6 halaman 2) dan (ii) Pada saat penyerahan PT Bank Century Tbk (BC) dari KK kepada LPS tanggal 21 Nopember 2009, kelembagaan KK yang beranggotakan Menteri Keuangan (selaku Ketua), Gubernur BI (selaku ketua) dan Ketua Dewan Komisioner LPS (Selaku Anggota) belum pernah dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, sehingga dapat mempengaruhi status hukum atas keberadaan lembaga KK dan penanganan BC oleh LPS (Temuan No. 5 halaman 9). Sampai dengan laporan ini dibuat, aparat penegak hukum belum menetapkan temuan BPK sebagai unsur tindakan melanggar hukum sehingga terdapat ketidakpastian yang muncul dari interpretasi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

Corporate Profile Financial Review



IDIC Risk Management Syafri Adnan Baharuddin, Ak. MBA Akuntan, Register Negara No. D-4844

IDIC plans on 2011

Jakarta, 14 Maret 2011 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaam,

Appendixes

Kepatuhan terhadap pengendalian intern dan peraturan perundang-undangan kami sajikan dalam laporan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.


Karena masalah yang diuraikan dalam paragraf diatas dan lingkup pekerjaan kakmi tidak cukup untuk memungkinkan kami menyatakan, dan kami tidak menyatakan, pendapat atas posisi keuangan dan surplus defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

77

Profil Lembaga

The following is a translation of the Auditor’s Report that was issued by The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK- RI). The official version of this report (as shown above), which was issued by BPK-RI on 14 March 2010 through its Letter No. 03.a/LPH/XV.3/03/2011 was written in Bahasa Indonesia. BPK-RI did not issue an English version of this report.


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Audited Financial Statements Independent Auditor’s Report

78

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT We have audited the balance sheets, along with the statements of surplus deficit, statements of changes in equity, and the statements of cash flow of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) as of 31 December 2010 and 2009. We have also tested IDIC’s compliance with respect to the laws and regulations and internal controls. The financial statements, legal and regulatory compliance, and the internal controls are the responsibility of the IDIC’s management. Our responsibility lies with the submission of our opinion of the financial statements on the basis of our audit.

IDIC has, as prescribed in Note number 4.7 of the financial statement, performed the resolution of PT Bank Mutiara, Tbk (was PT Bank Century, Tbk) after the Coordinating Committee handed over its resolution to IDIC on the basis of the Coordinating Committee’s Decree Number 01/KK.01/2008 and the Financial System Stability Committee’s Decree Number 04/KSSK.03/2008 both of which were dated 21 November 2008, that determined PT Bank Century, Tbk as a systemic failed bank. IDIC registered Temporary Capital Placement in PT Bank Mutiara, Tbk at an amount equivalent to its acquisition cost, amounting to Rp6,762,361,000 thousands as of 31 December 2010, therefore, IDIC did not carry out a review and estimate the recoverable amount based on the Temporary Capital Placement’s value as recorded within IDIC’s balance sheet, including its impact on the statement of surplus deficit, special purposes reserve, and insurance reservse on IDIC’s equity as of 31 December 2010.

BPK’s Audit Investigation Report on the PT Bank Century, Tbk (BC) case, number 64/LHP/XV/11/2009 dated 20 November 2009, which involves IDIC states that: (i) The Temporary Capital Placement injected into BC after 18 December 2009 amounting to Rp2,886,221,000, i.e. after the Government Regulation in lieu of Law Number 4 of 2008 was rejected by the House of Representatives, has no legal basis (Findings Number 6, page 2); and (ii) At the time of BC’s handover from the Coordinating Committee to IDIC on 21 November 2008, the Coordinating Committee institutional structure, which comprised of the Minister of Finance (as the Chairperson), the Governor of BI (as a member) and the Chairman of IDIC’s Board of Commissioners (as a member), has not yet been legally established in accordance with that prescribed within the Explanation of Article 21 paragraph (2) of Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation, therefore this affects the legal status of the Coordinating Committee’s existence and the handling of BC by IDIC (Findings 5, page 9). At the time of the report issuance, legal apparatus have not determined. Up to the time in which this report


IDIC Risk Management We present the internal control and legal and regulatory compliance within a separate report that serves as an integral part of this report.


was made, the legal enforcement authorities have not determined as to whether BPK’s findings constitutes as evidence of an unlawful act, and, therefore, uncertainties arise as to the prevailing legal and regulatory interpretations, including its impact on the financial statement. As a result of the issues described in the paragraph above and our scope of work coverage which is deemed insufficient for us to state, and not to state, an opinion of the financial position and surplus deficit for the year ending on 31 December 2010 and 31 December 2009.

Appendixes Lembaga Penjamin Simpanan 2010 Annual Report

Syafri Adnan Baharuddin, Ak MBA Accountant, State Register No. D-4.844

IDIC plans on 2011

Financial Review

Jakarta, 14 March 2010 The Audit Board of the Republic of Indonesia, Auditor in Charge,

79


LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) Financial Statement (Audited)

Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik dalam Laporan Tahunan ini menggunakan notasi bahasa Inggris Numerical notations in all tables and graph in this Annual Report are in English

NERACA - BALANCE SHEET


Per 31 Desember 2010 dan Per 31 Desember 2009 31 December 2010 and 31 December 2009 Uraian

Catatan Notes

Tata Kelola

Description

Kas dan Setara Kas

2.1

Investasi Dalam Surat Berharga

2.2

- Diskonto SBI ‘ Total Surat Berharga Diterbitkan BI Surat Berharga Diterbitkan Pemerintah (SBN)

60,762,434

36,997,966

Assets

Cash and Cash Equivalents

Investment in Securities

6,054,500,000

3,004,700,000

Bank Indonesia Certificate held to Maturity

(67,697,422)

(11,817,132)

- Bank Indonesia Certificate Discount

5,986,802,578

2,992,882,868

BI Certificate held to Maturity Net of Disount

9,445,050,000

7,711,240,000

Marketable Securities held to Maturity

+ Premium SBN

62,250,607

70,506,368

+ Marketable Securities Premium

- Diskonto SBN

(141,759,955)

(158,044,049)

- Marketable Securities Discount

7,623,702,319

Marketable Securities Hels to Maturity Net of Discount

Total Surat Berharga Diterbitkan Pemerintah

Tinjauan Keuangan

per 31 Desember 2009 per 31 December 2010

Aktiva

Surat Berharga Diterbitkan BI (SBI)

9,365,540,652

Total Investasi Dalam Surat Berharga Piutang Premi Penjaminan Piutang Investasi

15,352,343,230

Total Investment in Securities Account Receivables-Insurance Premium

2.3

20,167

17,010

2.4

218,301,872

218,320,136

Account Receivables-Interest on Investment Account Receivables-Bank in Liquidation

- Akum. Penyisihan Piutang BDL Piutang Bank Dalam Likuidasi Bersih

10,616,585,187

Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)


dalam Ribuan Rp | in Thousand Rupiah

per 31 Desember 2010 per 31 December 2010

4,554,744

10,455,599

(1,381,069)

(1,381,069)

‘ - Accumulated Depreciation- AR Bank in Liquidation

3,173,675

2.5

Piutang Lain-Lain - Akum.Penyisihan Piutang Lain-Lain ‘

9,074,530

12,517,131

12,732,549

(10,408,977)

(10,408,977)

Net Account Receivable-Bank in Liquidation Other Account Receivables

- Accumulated Depreciation-Other AR

Piutang Lain-Lain Bersih

2.6

2,108,154

2,323,572

Net Other Account Receivable

Penyertaan Modal Sementara

2.7

6,762,361,000

6,762,361,000

Temporary Capital Placement

Lampiran

Aktiva Tetap Fixed Assets Harga Perolehan Aktiva Tetap - Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Total Aktiva Tetap


Aktiva Lain-Lain

80

136,000,074

8,197,588

(9,508,744)

(5,024,115)

2.8

126,491,330

3,173,474

Total Fixed Assets

2.10

22,646,766

95,798,990

Other Assets

22,548,208,628

17,744,651,865

Total Aktiva Kewajiban

Total Other Assets Liabilities

Hutang Klaim Penjaminan

2.11

36,662,982

37,631,486

Cadangan Klaim Penjaminan

2.12

11,098,230,689

7,248,371,830

Provision for Insurance Claim

Cadangan Manfaat Karyawan

2.13

5,817,392

4,055,645

Provision for Employee Benefit

Hutang Pajak

2.14

96,756,347

87,563,463

Tax Payable

Hutang Lain-Lain

2.15

12,006,798

3,389,714

Other Account Payable

11,249,474,208

7,381,012,138

Total Kewajiban Ekuitas

Insurance Claim Payable

Total Liabilities Equity

Modal Awal Pemerintah

2.16

4,000,000,000

4,000,000,000

Government Initial Capital

Cadangan Tujuan

2.17

1,459,746,884

1,272,727,945

Special Reserve

Cadangan Penjaminan

2.17

5,838,987,536

5,090,911,782

Insurance Reserve

Total Ekuitas

11,298,734,420

10,363,639,727

Total Equity

Total Kewajiban dan Ekuitas

22,548,208,628

17,744,651,865

Total Liabilities and Equity

LAPORAN SURPLUS DEFISIT - STATEMENT OF SURPLUS (DEFICIT)

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010 dan Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2009 1 January until 31 December 2010 and 1 January until 31 December 2009

Operating Revenues

2.18

4,177,577,315

3,779,439,307

Revenues from Insurance Premium

Pendapatan Hasil Investasi

2.19

1,128,996,986

967,127,481

Revenues from Investment

Pendapatan Kontribusi Kepesertaan

2.20

1,574,492

41,200

Revenues from Membership Contribution

Pendapatan Denda

2.21

9,404

32,946

Revenues from Fine

Pendapatan Pengembalian Klaim

2.22

176,980

0

Revenues from Claim Recovery

5,308,335,177

4,746,640,934

25,548,958

523,644,972

Insurance Claims Expenses

(25,548,958)

(523,644,972)

- Provision for Realized Insurance Claims

6,221,982

5,813,507

Expenses Related to Bank Resolution

Biaya Operasi Biaya Klaim Penjaminan

2.23

- Cadangan Klaim Penjaminan Direalisasi Biaya Terkait Dengan Resolusi Bank

2.24

Biaya Kenaikan (Penurunan) Cad. Klaim

2.25

3,875,407,817

2,641,571,075

Biaya Investasi

2.26

196,073,664

160,405,776

Biaya Umum dan Administrasi

2.27

Total Biaya Operasi

Surplus (Defisit) dari Operasi

Total Operating Revenues

Operating Expenses

Expenses of Increase (Decrease) on Provision for

Claims

Investment Expenses General and Administration Expenses

103,124,149

68,098,593

4,180,827,612

2,875,888,951

Total Operating Expenses

1,127,507,565

1,870,751,983

Operating Surplus (Deficit)

Other Revenues and Expenses

Pendapatan dan Biaya Lain-Lain Pendapatan Lain-Lain

2.28

15,841,316

23,905,576

Other Revenues

Biaya Lain-Lain

2.29

(3,198,345)

(4,807,882)

Other Expenses

1,889,849,677

205,316,009

208,431,942

Current Income Tax

(260,166)

(315,160)

Income Tax Benefit-Deferred

935,094,693

1,681,732,895

Net Surplus (Deficit) After Taxes

Cadangan Tujuan (20%)

187,018,939

336,346,578

Special Purpose Reserve (20%)

Cadangan Penjaminan (80%)

748,075,754

1,345,386,316

Insurancce Reserve (80%)

Surplus (Defisit) Bersih Sebelum Pajak

Pajak Penghasilan Badan Biaya PPh Badan kini Penghasilan Pajak Tangguhan

Surplus (Defisit) Bersih Setelah Pajak

2.30

Alokasi Surplus Defisit:

Financial Review

Total Pendapatan Operasi


Pendapatan Premi Penjaminan

IDIC plans on 2011

Pendapatan Operasi

Description


dalam Ribuan Rp | in Thousand Rupiah

01 Jan-31 Des 2009 01 Jan-31 Dec 2009

Net Surplus (Deficit) Before Taxes

Entity Income Tax

Appendixes

01 Jan-31 Des 2010 01 Jan-31 Dec 2010

Surplus (Deficit) Allocation


Uraian

Catatan Notes


Laporan Keuangan (Audited) Financial Statement (Audited)

81


Laporan Keuangan (Audited) Audited Financial Report

LAPORAN PERUBAHAN MODAL - STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY


Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010 dan Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2009 1 January until 31 December 2010 and 1 January until 31 December 2009 31 Desember 2009 31 December 2009

Penambahan Increased

Pengurangan Decreased

31 Desember 2010 31 December 2010

1

2

3

4

5=2+3-4

Modal dari Pemerintah Modal Awal

4,000,000,000

-

-

4,000,000,000

Government Capital Initial Capital

4,000,000,000

-

-

4,000,000,000

Total Government Capital

Uraian

Tata Kelola

Jumlah Modal Pemerintah

Alokasi Surplus (Defisit):


1

Allocation Surplus Deficit

Cadangan Tujuan

1,272,727,945

187,018,939

-

1,459,746,884

Special Purpose Reserve

Cadangan Penjaminan

5,090,911,782

748,075,754

-

5,838,987,536

Insurance Reserve

6,363,639,727

935,094,693

-

7,298,734,420

Total Allocated Surplus (Deficit)

10,363,639,727

935,094,693

-

11,298,734,420

Total Equities

Jumlah Alokasi Surplus Defisit

82

Description

Jumlah Modal


Laporan Keuangan (Audited) Audited Financial Report

LAPORAN ARUS KAS - STATEMENT OF CASH FLOW

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010 dan Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2009 1 January until 31 December 2010 and 1 January until 31 December 2009 01 Jan-31 Des 2009 01 Jan-31 Dec 2009

3,779,678,202

Cash Receipts from Other Account Receivable

921,133,609

936,732,208

Cash Receipts from Insurance Premium

1,573,992

64,800

Cash Receipts from Investment

9,505

8,279

Cash Receipts from Membership Contribution

4,564,041

-

Cash Receipts from Fines

Penerimaan dari Pendapatan Lain-Lain

15,841,316

23,905,576

Cash Receipts from Other Revenues

Pengeluaran untuk Pembayaran Klaim Penjaminan

(26,517,462)

(487,995,479)

Cash Disbursement for Insurance Clam Payment

(1,720,207)

(4,641,483)

(134,364,462)

(108,692,335)

Penerimaan dari Kontribusi Kepesertaan Penerimaan dari Pendapatan Denda Penerimaan dari Pendapatan Pengembalian Klaim

Pengeluaran untuk Biaya Terkait Dengan Resolusi Bank Pengeluaran untuk Biaya Investasi Pengeluaran untuk Biaya Umum dan Administrasi Pengeluaran untuk Biaya Lain-Lain Pengeluaran untuk Biaya PPh Badan Penerimaan (Pengeluaran) Talangan BDL Penerimaan (Pengeluaran) Piutang Lain-Lain Penerimaan (Pengeluaran) untuk Aktiva Lain-Lain Penerimaan (Pengeluaran) untuk Hutang Pajak Penerimaan (Pengeluaran) untuk Hutang Lain-Lain Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi:

(86,578,072)

(62,652,582)

Penerimaan (Pengeluaran) Surat Berharga Pengeluaran untuk Penyetoran Modal Sementara Pengeluaran untuk Aktiva Tetap Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Cash Disbursement for Investment Expenses

Cash Disbursement for General and Administration Expenses

(3,198,345)

(4,749,942)

Cash Disbursement for Other Expenses

(174,149,873)

Cash Disbursement for Entity IncomeTaxes

1,513,793

(1,518,737)

181,902

(313,092)

(6,449,505)

Cash Receipts (Disbursement) for Advances on Liquidated Banks

Cash Receipts (Disbursement) for Other Account Receivables

(45,506,687)

Cash Receipts (Disbursement) for Other Assets

(87,563,462)

(125,235,268)

Cash Receipts (Disbursement) for Tax Payables

(2,616,853)

(4,196,700)

Cash Receipts (Disbursement) for Other Payables

4,591,314,714

3,720,736,887

(4,527,876,402)

(3,218,518,482)

-

(780,221,000)

Net Cash Provided by Operating Activities Investment Activities

Cash Receipts (Payment) from (for) Investment in Securities

Cash Payment for Temporary Capital Placement

(39,673,844)

(1,487,309)

(4,567,550,246)

(4,000,226,791)

-

-

Aktivitas Pendanaan Penerimaan Setoran Modal Awal Pemerintah

Cash Disbursement for Expenses related to Bank Resolution

(182,624,980)

Aktivitas Investasi

Cash Payment for Fixed Assets Net Cash Used in Investment Activities Funding Activities Initial Capital received from the Government

-

-

Net Cash from Funding Activities

23,764,468

(279,489,904)

Increase (Decrease) of Cash Flow

Saldo Kas dan Setara Kas Awal

36,997,966

316,487,871

Beginning Balance of Cash and Cash Equivalents

Saldo Kas dan Setara Kas Akhir

60,762,434

36,997,966

Ending Balance of Cash and Cash Equivalents

Kenaikan (Penurunan) Arus Kas


4,178,129,905

Penerimaan dari Hasil Investasi


Operating Activities

Financial Review

Penerimaan dari Premi Penjaminan

IDIC plans on 2011

Pendapatan Operasi

Description

Appendixes

01 Jan-31 Des 2010 01 Jan-31 Dec 2010


Uraian

83

Summaries of Notes to the Financial Statements


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

IKHTISAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

84

1. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI UTAMA

1. Summary of Significant Accounting Policies

(Nominal dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

(Amount stated in this report is in thousand Rupiah unless stated differently)

1.1 Penyajian Laporan Keuangan Laporan Keuangan LPS per 31 Desember 2010 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi LPS yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner No.022/DK-LPS/ XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 (KDK No.022/2005) yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisioner No.003/DK-LPS/III/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner No.022/ DK-LPS/XII/2005 tentang Kebijakan Akuntansi.Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1.1 Presentation of Financial Statements IDIC’s Financial Statements as of 31 December 2010 was prepared on the basis of IDIC’s Accounting Policies that was enacted by virtue of the Board of Commisioners Decree No.022/DK-LPS/XII/2005 of 30 December 2005 that was subsequently amended through the Board of Commisioners Decree No.003/DK-LPS/III/2007 of 7 March 2007 concerning Accounting Policy. The financial statements are presented in conformity with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles (PSAK).

Laporan keuangan LPS terdiri dari Neraca, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual (accrual basis), kecuali untuk Laporan Arus Kas.

IDIC’s financial statements comprised of the Balance Sheet, Statement of Surplus (Deficit), Statement of Changes in Equity, and Notes to the Financial Statements. The financial report was presented on an accrual basis with the exception of the Statement of Cash Flow.

1.2 Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas adalah uang kertas dan logam yang ada di Kas Kecil, giro bank, giro BI, dan deposito yang jatuh tempo maksimum tiga bulan.

1.2 Cash and Cash Equivalents Cash and Cash Equivalents is bank notes and coins in cash, bank’s demand deposit, demand deposit and time deposit which due in a maximum of three months.

1.3 Investasi Dalam Surat Berharga Sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UU LPS, investasi yang dilakukan LPS hanya pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia. Investasi yang dilakukan diutamakan untuk menjaga tingkat likuiditas tertentu dan tidak dimaksudkan sematamata untuk memperoleh capital gain.

1.3 Investment in Securities In accordance with Article 82 section (2) of Law Number 24 of 2004 that was subsequently amended with Law Number 7 of 2009 regarding IDIC (the IDIC Law), which stipulates that IDIC’s investment shall only be in the form securities issued by the Government and/or Bank of Indonesia. The main objective of Investment is to maintain liquidity and is not merely aimed at obtaining capital gain.

Investasi LPS disajikan sebagai (i) Diperdagangkan; (ii) Tersedia untuk dijual; dan (iii) Dimiliki hingga jatuh tempo. Pengklasifikasian investasi didasarkan pada Keputusan Kepala Eksekutif yang memuat rencana pelepasan investasi.

Investment in IDIC is presented as (i) traded; (ii) available for sale; and (iii) held to maturity. The classification of investment is based on the Chief Executive Officer’s Decree which includes the plan on investment disposal.

1.4 Aktiva Tetap Aktiva Tetap yangdimiliki oleh LPS disusutkan dengan menggunakan Metode Garis Lurus (straight line method). Dalam rangka menyesuaikan dengan perlakuan pajak atas penyusutan aktiva tetap, pada tahun buku 2010 dilakukan perubahan kebijakan umur aktiva tetap dengan kelompok aktiva sebagai berikut:

1.4 Fixed Assets Fixed assets owned by DIC is depreciated by using Straight Line. In order to comply with the tax treatment of depreciation of fixed assets, in fiscal year 2010, IDICmade revision on fixed assets age and assets group policy as follows:

20 tahun | years

Building

Partisi Partition

8 tahun | years

8 tahun | years

Partition

Mobil Car

8 tahun | years

5 tahun | years

Car

Aktiva Tetap Kelompok II Furniture Kantor

Fixed Assets Group II Office Furniture

4-8 tahun | years

4-6 tahun | years

Komputer PC dan peralatan elektronik

4 tahun | years

4 tahun | years

PC and electronic appliances

Laptop dan notebook

4 tahun | years

3 tahun | years

Laptop and notebook

Fax, PABX, dan Telpon

4 tahun | years

5 tahun | years

Fax, PABX, and Phone

Software

4 tahun | years

3-6 tahun | years

Software

Atas perubahan kebijakan umur aktiva tetap dimaksud terdapat penyesuaian/koreksi pada laporan keuangan tahun 2010 atas akun Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor, Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik dan Akumulasi Penyusutan Komputer dan EDP.

Due to the revision on age of assets policy mentioned aboves, there was adjustments/corrections made in financial report 2010 on account of acummulated depreciation of office equipments, accumulated depreciation of electronic appliances, and accumulated depreciation of computer and EDP.

1.5 Kapitalisasi Biaya Biaya perbaikan yang tidak bersifat rutin, termasuk penggantian bagian dari aktiva dan overhaul, dikapitalisasi ke aktiva tetap yang bersangkutan apabila pengeluaran tersebut dapat menambah umur ekonomis atau menambah produktivitas aktiva tersebut, dengan jumlah pengeluaran untuk setiap kelompok sebagai berikut: a. Untuk Aktiva Tetap Kelompok I sekurang-kurangnya berjumlah Rp100 juta. b. Untuk Aktiva Tetap Kelompok II sekurang-kurangnya berjumlah Rp10 juta.

1.5 Capitalization of Cost The cost of non-routine maintenance, including replacement is part of assets and overhaul, is capitalized to the fixed assets if such expenditures can extend the economic life or add asssets productivity, with total expenditure for each group as follows:

Pembelian aktiva yang transaksinya bersifat rutin dan berjumlah sampai dengan Rp5 juta per unit, langsung dibebankan pada tahun berjalan.

Purchases of assets whose transactions are routine and amounted up to Rp 5 million per unit, directly charged to current year.

1.6 Penyertaan Modal Sementara Sesuai dengan Pasal 27 UU LPS, seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi PMS pada Bank Gagal dimaksud. Penempatan dana LPS pada suatu bank atau perusahaan lainnya dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Gagal, disajikan dalam neraca sebagai PMS sebesar harga perolehan.

1.6 Temporary Capital Placement In accordance with Article 27 of the IDIC Law, all funds placed by IDIC to resolve the failed bank shall serve as IDIC’s Temporary Capital Placement in the bank. The fund injected into the bank or other company required to rescue and handle the failed bank is presented as Temporary Capital Placement at cost.

a. For Fixed Assets Group I at least amounted to Rp100 million. b. For Fixed Assets Group II at least amounted to Rp 10 million.


20 tahun | years


Bangunan Building

Financial Review

Fixed Assets Group I

IDIC plans on 2011

Aktiva Tetap Kelompok I

Type of Assets

Appendixes

Kebijakan Umur Aktiva Sebelumnya Previous Age of Assets Policy


Jenis Aktiva

Kebijakan Umur Aktiva Age of Assets Policy


Ikhtisar Catatan Atas Laporan Keuangan Summary of Notes to the Financial Statements

85


86


Laporan keuangan LPS tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan bank atau perusahaan lainnya di mana LPS melakukan penyertaan modal sementara, karena penyertaan modal dimaksud bukan dalam rangka akuisisi dan dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Pasal 30, Pasal 42 dan Pasal 82 UU LPS.

IDIC’s financial report is not consolidated with the Bank’s financial report or other institutions wherein IDIC has placed its Temporary Capital Placement with, since the Temporary Capital Placement is not disbursed for purposes to acquire and is carried out for a long, yet limited timeframe, as stipulated within Article 30, Article 40, and Article 82 of the IDIC Law.

1.7 Cadangan Klaim Penjaminan Cadangan Klaim Penjaminan adalah cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk menutup kemungkinan timbulnya kewajiban pembayaran klaim yang akan dilakukan kepada nasabah Bank Gagal yang tidak diselamatkan. Cadangan klaim penjaminan disajikan pada sisi kewajiban di neraca dan dibentuk pada setiap akhir periode laporan keuangan.

1.7 Provision for Insurance Claims Provision for insurance claim constitutes provision that is established in order to cover probable future losses arising from payment of claim liabilities for the depositors of the liquidated failed banks. The provision for insurance claims is presented in the liability section of the balance sheet and is established at the end of each financial statement period.

Untuk tahun buku 2005, pembentukan cadangan ini dihitung sebesar 60% dari pendapatan premi penjaminan. Sedangkan untuk tahun buku 2006 s.d. 2010 pembentukan cadangan setiap tahunnya dihitung secara proporsional berdasarkan estimasi jumlah Simpanan (Dana Pihak Ketiga). Pembentukan cadangan klaim penjaminan dilakukan secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku 2010.

The provision establishment for FY 2005, was calculated at 60% of the insurance premium revenues. Meanwhile, from FY 2006 to 2010, the provision establishment is calculated every year on a proportional basis in accordance with the estimated total amount of deposits (Third Party Fund). The establishment of the provision for insurance claims is carried out on a cumulative basis up to the end of FY 2010.

Pada tahun buku 2011, LPS akan menetapkan besarnya cadangan untuk setiap bank berdasarkan risk exposure setiap bank tersebut. Selisih antara akumulasi cadangan klaim penjaminan yang sudah dibentuk dengan cadangan yang dihitung berdasarkan risk exposure per bank diakui sebagai beban atau pendapatan pada tahun buku 2011. Setelah tahun buku 2011, cadangan klaim penjaminan dibentuk berdasarkan risk exposure setiap bank, dan dalam hal terdapat selisih antara jumlah cadangan klaim penjaminan yang dibentuk berdasarkan risk exposure dimaksud dengan saldo awal cadangan klaim penjaminan, selisih tersebut diakui sebagai beban atau pendapatan pada tahun berjalan.

IDIC shall, in FY 2011, determine the amount of the provision for each bank based on the bank’s risk exposure. The difference between the accumulated provision for each bank and the provision that is calculated based on risk exposure for each bank, will be recognized as expenses or revenues in FY 2011. By 2011, the provision will be determined based on the risk exposure for each bank as well, and the difference between this provision that is established and the balance of provision for insurance claims will be recognized as expenses or revenues for the respective year.

1.8 Hutang dan Piutang Terkait dengan Bank Dilikuidasi Hutang dan piutang yang timbul terkait bank dilikuidasi adalah Hutang Klaim Penjaminan dan Piutang Bank Dalam Likuidasi.

1.8 Account Payables and Receivables Related to the Liquidated Banks Account Payables that arise from the liquidated bank is Insurance claim payables and liquidated bank payables.

Hutang Klaim Penjaminan adalah kewajiban yang harus dilakukan LPS dalam rangka penanganan suatu bank dalam likuidasi dan dicatat berdasarkan nilai hasil verifikasi yang layak bayar.

Insurance claim payables is liability which must be done by IDIC in order to handle a liquidated bank and noted according to the verification result’s amount for the eligible to be paid.

Piutang Bank Dalam Likuidasi adalah tagihan LPS kepada bank dalam likuidasi sehubungan dengan pengeluaran yang telah dilakukan oleh LPS terkait dengan likuidasi bank tersebut meliputi klaim penjaminan yang dibayarkan, talangan gaji dan pesangon pegawai bank, dan talangan

Insurance claim receivables is IDIC’s claims to liquidated banks in relation to disbursements made by IDIC in relation to the bank’s liquidation, which includes insurance claim payments, advances for the liquidated bank’s employees remuneration and severance, and advances for other

Berdasarkan UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan. Dalam hal Cadangan Penjaminan tidak mencukupi, maka defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS. Dalam hal modal LPS kurang dari modal awal (kurang dari Rp4 triliun), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menutup kekurangan tersebut dengan Modal Tambahan Pemerintah.

In conformance with the IDIC Law, 20% of the surplus gained by IDIC from its operations within a year is allocated for special purpose reserves and 80% is allocated for insurance reserves. In the event a deficit occurs within the year due to insurance claim payments, the deficit will then be calculated as the substraction in the insurance reserves. If the insurance reserves is inadequate, the deficit will be counted as the deduction of IDIC’s capital. Whenever IDIC’s capital is less than its initial capital (less than Rp4 trillion), therefore, the Government, with the approval of the House of Representatives, shall cover the shortage with Government additional capital.

1.10 Pengakuan Pendapatan Pendapatan Premi diakui dalam periode timbulnya hak LPS atas premi dimaksud sesuai dengan UU LPS (lihat Catatan 2.1). Pendapatan premi periode Januari sampai dengan Juni timbul pada bulan Januari, dan pendapatan premi periode Juli sampai dengan Desember timbul pada bulan Juli.

1.10 Revenue Recognition Premium revenue is recognized at the period in which IDIC’s rights on the premium occurs as stipulated within the IDIC Law. The premium revenue for the period of January to June occurs in January and the premium revenue for the period of July to December occurs in July.

Pendapatan bunga dan denda diakui dalam periode timbulnya hak atas bunga dan denda tersebut sesuai dengan UU LPS dan peraturan pelaksanaannya.

Revenue derived from interest and fine is recognized at the point of time when the right of interest and fine occurs as stipulated within the IDIC Law and its Standard Operating Procedures.

1.11 Biaya Klaim Penjaminan Biaya Klaim Penjaminan dicatat sebesar Hutang Klaim Penjaminan (lihat Catatan 2.23). Untuk tujuan penyajian, biaya klaim tersebut dikurangi dengan Cadangan Klaim Penjaminan direalisasi (lihat Catatan 2.12).

1.11 Insurance Claim Expenses Insurance Claim Expenses is recorded at the amount of insurance claim payables (see note 2.23). For presentation purposes, these insurance claim expenses are deducted by the realized provision for insurance claims (see note 2.12).


IDIC’s capital derives from the Government of the Republic of Indonesia. In accordance with Article 81 section (1) of the IDIC Law, IDIC’s initial capital was determined at a minimum amount of Rp4 trillion and a maximum of Rp8 trillion. Furthermore, based on Government Regulation Number 32 of 2005 concerning IDIC’s Initial Capital, IDIC’s initial capital amounts to Rp4 trillion that is in the form of cash and is treated separately from the state.


Modal LPS bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) UU LPS, Modal Awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun dan sebesarbesarnya Rp8 triliun. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2005 tentang Modal Awal LPS, Modal Awal LPS ditetapkan sebesar Rp4 triliun berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.


1.9 Equity IDIC’s equity comprise of the Government’s initial capital, the Government’s additional capital, special purpose reserve, and insurance reserve.

Financial Review

1.9 Ekuitas Ekuitas LPS terdiri dari Modal Awal Pemerintah, Modal Tambahan Pemerintah, Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan.

IDIC plans on 2011

liquidation expenses. Receivables are stated at the amount that can be billed by IDIC.

Appendixes

biaya likuidasi lainnya. Piutang tersebut disajikan sebesar jumlah yang dapat ditagih oleh LPS.



87


2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

2. Description of Accounts Stated Within the balance

2.1 Kas Dan Setara Kas Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari:

2.1 Cash and Cash Equivalents The balance of cash and cash equivalents as at 31 December 2010 and 2009 comprised of:

No

Keterangan Description

A

Kas Rupiah | Rupiah Cash

B

Giro Rupiah di Bank Indonesia | Rupiah Demand Deposit in BI

C

Giro pada Bank Umum | Demand Deposit in Commercial Bank

Tata Kelola



Lampiran


Tinjauan Keuangan

D


31-desember-2009 31-December 2009

10.981

20.493

3.968

1.487

1213.657

1.

Bank BRI Rupiah 300

111.640

2.

Bank BRI Rupiah 301

7.119

37.091

3.

Bank BRI Rupiah 309

34.183.298

9.269.471

4.

Bank Mandiri Rupiah 632

63.425

136.755

5.

Bank BNI Rupiah 965

68.364

116.880

Giro pada Bank Umum untuk Pembayaran Klaim Demand Deposit in Commercial Bank for Claim Payments 1.

BRI Rupiah Yogya (Tripilar)-302

207.846

211.444

2.

BRI Rupiah Majalaya 306

19.900

19.900

3.

BRI Rupiah (Mranggen) -997

39.802

39.802

4.

BRI Rupiah Cililin (G. Halu) 999

5.

BRI Rupiah (Bekasi Istana Artha)-1992

6.

8.842

8.841

40.878

40.878

BRI Rupiah Cibinong (Era Aneka Rizki)-5992

238.543

238.543

7.

BRI Padalarang (Bangun Karsa) - 998

273.604

273.604

8.

BRI Rp Garut (Bungbulang)-993/050

160.208

160.208

9.

BRI Rupiah Pati (Anugrah Artha)-6992

58.832

58.832

10. BRI Bdg (Citraloka)-9994

1.442.895

1.442.392

11. BRI Solo (Kencana AM)-7995

28.525

28.525

12. BRI Sukoharjo (Sumber Hiobaja)-4994

85.749

95.783

13. Bank BRI Palopo (Handayani CS)-64994

68.070

69.307

14. Bank BRI Telukbetung (Tripanca)-67995

6.086.018

6.277.465

55.249

55.249

15. Bank BRI Cimahi (Cimahi)-75994 16. Bank BRI Depok (Margot)-92999

2.854

3.995

13.942

14.081

18. Bank BRI Jimbaran (BPR Satya Adhi)-50994

274.998

85.721

19. Bank BRI Padang (BPR Samudera Air Tawar)-35998

989.058

20. Bank BRI Painan (BPR Salido Empati)-04998

273.772

21. Bank BRI Pringsewu (BPR Musajaya Arthadana)-13996

199.782

22. Bank BRI Sengkang (BPR Hanadayani C. Sejahtera)-06998

132.839

17. Bank BRI Tabanan (Sri Utama)-76998

88

31-Desember-2010 31-December-2010

20. Bank BRI Unit Simpidi (BPR Argawa Utama) 21. Bank BRI Cab. Gianyar (BPR Swasad Arta) 23. Bank BRI Sumani (BPR)

4.088 40.454 203.543

23. Bank BRI Narogong (BPR Darbeni Mitra)

28.051

23. Bank BRI Garut (BPRS Babussalam)-70990

21.331

27.081

14.568.924

17.240.020

24. Bank BNI KCU Jakpus (IFI Kov)-6823 25. Bank BNI Cab. Syariah Jak (IDI-Syariah)-7890 Total Kas dan Setara Kas | Total Cash and Cash Equivalents

755.044

897.501

60.762.434

36.997.966

31-Desember-2010 31-December-2010

31-Desember-2009 31-December 2009

6.054.500.000

3.004.700.000

SBI Bank Indonesia Certificate

(67.697.422)

(11.817.132)

SBI discount -

Jumlah SBI Bersih

5.986.820.578

2.992.882.868

Nett Total SBI

SBN

7.711.240.000

Marketable Securities

62.250.607

70.506.368

Premium SBN -

- Diskonto SBN

(141.759.955)

(158.004.049)

SBN Discount -

Jumlah SBN Bersih Total Investasi dalam Surat Berharga

9.365.540.652

7.623.702.319

Nett Total SBN

15.352.343.230

10.616.585.187

Total Investment Marketable Securities

Keseluruhan SBI maupun SBN merupakan surat berharga Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan disajikan sebesar harga perolehan setelah amortisasi premium/diskonto. Amortisasi premium/diskonto atas surat berharga yang memiliki kupon dihitung dengan menggunakan metode effective-interest. Rincian investasi dalam bentuk SBN adalah sebagai berikut: No 1



2.908.810.000

1.175.000.000

Treasury Bill Bond

(43.906.032)

(42.872.722)

Indonesia Treasury Bill Bond discount -

Jumlah SPN Bersih

2.864.903.968

1.132.127.278

Nett Total SBI

Surat Utang Negara (SUN - FR)

5.951.240.000

5.951.240.000

Goverment Bond

Deskripsi SPN - Diskonto SPN

2

3

All SBI and SBN are securities held to maturity and are stated at cost after premium/discount amortization. Amortization of premium/discount on securities with coupons is calculated by using an effective-interest method. Details of investments in the form of SBN are as follows:

+ Premium SUN

62.250.607

70.506.368

Premium SUN +

- Diskonto SUN

(95.303.067)

(111.754.116)

Government Bond discount -

Jumlah SUN Bersih

5.918.187.540

5.909.992.252

Nett Total SUN

SUN - Syariah (IFR)

500.000.000

500.000.000

Islamic-based Government Bond

500.000.000

500.000.000

based Government Bond ammount

Obligasi Ritel Indonesia

85.000.000

85.000.000

Indonesia Retail Bond

- Diskonto ORI

(2.550.856)

(3.417.211)

- ORI Discount

Jumlah ORI

82.449.144

81.582.789

Total Indonesia Retail Bond

9.365.540.652

7.623.702.319

Total Investment on Marketable Securities

- Diskonto SUN Jumlah SUN 4

5

Description

Total Investasi dalam SBN

Corporate Profile

Government Bond discount -

Berdasarkan masa jatuh temponya, investasi surat berharga LPS yang dimiliki LPS per 31 Desember 2010 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

According to securities’ maturity, IDIC’s investment in securities which held by IDIC as at 31 December 2010 can be classified as follows:

Deskripsi

Nominal SBI

Nominal SBN

Masa Jatuh Tempo s.d. 1 tahun

6.054.500.000

3.218.810.000

Masa Jatuh Tempo lebih dari 1 tahun s. d. 5 tahun

-

- 1.446.460.000

Maturity > 1 th - 5 th

Masa Jatuh Tempo lebih dari 5 tahun s.d. 10 tahun

-

- 771.066.000

Maturity > 5 th - 10 th

Masa Jatuh Tempo lebih dari 10 tahun

-

- 4.008.714.000

Maturity > 10 th

6.054.500.000

9.445.050.000

Total Investasi dalam Surat Berharga

Total Investasi dalam Surat Berharga


9.445.050.000

- Premium SBN

Financial Review

- Diskonto SBI

IDIC plans on 2011

SBI Bank Indonesia Certificate

Description

Description Maturity < 1 year


Deskripsi


2.2 Investment in Securities Investments held by LPS, placed on securities issued by Bank Indonesia, namely in the form of Bank Indonesia Certificate (SBI) and securities issued by the Government, namely in the form of Government Bond (SBN), with details as follows:

Appendixes

2.2 Investasi dalam Surat Berharga Investasi yang dimiliki oleh LPS, ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, yaitu dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian sebagai berikut:



89



2.3 Piutang Premi Penjaminan Saldo Piutang Premi Penjaminan sebesar Rp20.193 per 31 Desember 2010 dan Rp17.010 per 31 Desember 2009 merupakan kekurangan Pembayaran Premi BPR.

2.3 Account Receivables - Insurance Premium Account Receivables-Insurance Premium amounted to Rp20,193 as of 31 December 2010 and Rp17,010 as of 31 December 2009 is a shortage on rural bank insurance premium payment.

2.4 Piutang Investasi Piutang Investasi per 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari:

2.4 Account Receivables - Investment Account Receivables- Investment as of 31 December 2010 and 2009 consists of:


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola

Deskripsi Piutang Hasil Investasi SUN Rupiah


218.301.872

218.320.136

AR from SBN’s coupon interest

0

0

AR from SBN’s accrued coupon

218.301.872

218.320.136

Total AR-Investment

Piutang Bunga Berjalan SUN Rupiah Total Piutang Investasi

Account Receivables derived from the interest rate from SBN that is accrued from the last coupon or the settlement date until 31 December 2010 and 2009, while account receivables from accrued coupon interest of SBN that is paid at the settlement date.

2.5 Piutang Bank Dalam Likuidasi Saldo Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari:

2.5 Accounts Receivables of Banks in Liquidation Accounts Receivable of Banks inLiquidation as of 31 December 2010 and 2009 consists of:

Keterangan




Description

Piutang pengembalian Klaim BPR Mitra Banjaran

240.864

240.864

(-) Akum Penyisishan Kerugian Piutang

240.863

240.863

(-) Accum. Deffered Loss of AR

4.127.142

8.514.204

Accum. Deffered Loss claim of AR

AR Claim Recovery BPR Mitra Banjaran

(-) Akun Penyisihan Kerugian Piutang

1.068.018

1.068.018


Total Piutang Pengembangan Klaim

4.368.006

8.755.068

Klaim Total AR Claim Recovery (-) Total Accum. Deferred Loss of AR

(-) Total Akum .Peniyisihan Kerugian Piutang

1.308.881

1.308.881

Piutang Pengembalian Klaim Bersih

3.059.125

7.446.187

Piutang talangan gaji-pesangon BPR Tripilar Artha

90

Description

Piutang Hasil Investasi SUN Rupiah merupakan hasil kupon SUN yang di-accrue sejak tanggal kupon bunga terakhir atau sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009, sedangkan Piutang Bunga Berjalan SUN Rupiah merupakan kupon berjalan SUN yang dibayar pada saat tanggal perolehan SUN.

Piutang Penyisihan Kerugian Piutang

Lampiran


-

Nett AR Claim Recovery AR derived from Employee Severance-Remuneration BPR Tripilar Artha AR derived from Employee Severance-Remuneration BPR Mitra

Piutang talangan gaji-pesangon BPR Mitra Banjaran

15.332

15.332

(-) Akum Penyisihan Kerugian Piutang

15.332

15.332

Piutang talangan gaji-pesangon BPR Era Aneka

56.855

56.855

(-) Akum Penyisihan Kerugian Piutang

56.855

56.855


Piutang talangan gaji-pesangon BPR Citraloka

81.315

81.315

AR derived from Employee Severance-Remuneration BPR Citraloka

-1.513.793

AR derived from Employee Severance-Remuneration BPR Tripanca

Piutang talangan gaji-pesangon BPR Tripanca Piutang talangan gaji-pesangon BPR Setya Adhi Piutang talangan gaji-pesangon BPR Babussalam

28.295 4.941

28.295 4.941

Banjaran (-) Accum. Deffered Loss of AR AR derived from Employee Severance-Remuneration BPR Era Aneka

AR derived from Employee Severance-Remuneration BPR Setya Adhi AR derived from Employee Severance-Remuneration BPR Babussalam Total AR derived from Employee Severance-Remuneration of

Total Piutang Talangan Gaji- Pesangon BDL

186.738

1.700.531

(-) Total Akum .Penyisihan Kerugian Piutang

72.188

72.188

(-) Total Accum. Deffered Loss AR

112.550

1.628.343

Nett AR derived from Employee Severance-Remuneration

3.173.675

9.074.530

Nett AR of Bank in Liquidation

Piutang Talangan Gaji-Pesangon Bersih Piutang Bank Dalam Likuidasi Bersih

Liquidated Bank

BPR Bungbulang Total Piutang Pengembalian Klaim

Piutang Besih Nett AR

240.864

240.864

-

-

8.514.204

1.068.018

4.387.061

3.059.125

176.980 8.932.048

Sampai dengan tahun buku 2008 Piutang Pengembalian Klaim dan Pendapatan Pengembalian Klaim (lihat Catatan 2.22) didasarkan pada Laporan Hasil Estimasi Pengembalian Klaim yang disusun sesuai dengan Keputusan Kepala Eksekutif (KKE) No.KEP.034/LPS/V/2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Perhitungan Estimasi Pengembalian Biaya Klaim Penjaminan. Mulai tahun buku 2009 pengakuan Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim dilakukan pada saat pengumuman distribusi hasil likuidasi BDL.

-176.980 1.308.882

4.564.041

3.059.125

Until 2008, claim recovery receivables and earnings derived from claim recovery (see notes 2.22) was made on the basis of the results of the estimated claim recovery report in accordance with the CEO’s Decree Number KEP.034/ LPS/V/2007 dated 23 May 2007 concerning the calculation for estimating the insurance claim expenses recovery. Since 2009, the admittance of receivables/earnings on the claim recovery was carried out at the announcement of the distribution of liquidated bank’s liquidation disposal.

Saldo Piutang Talangan Gaji–Pesangon bersih sebesar Rp114.550 per 31 Desember 2010 dan sebesar Rp1.628.343 per 31 Desember 2009 merupakan piutang LPS kepada BDL atas pembayaran talangan gaji dan pesangon kepada mantan pegawai bank yang dicabut izin usahanya.

The net balance of receivables derived from employee severance-remuneration advance was amounted at Rp114,550 as of 31 December 2010 Rp1,628,343 as of 31 December 2009 comprises of IDIC’s receivables to the Bank Under Liquidation derived from advances for the remuneration and severance payments for employees of the liquidated bank.

Selain Piutang Pengembalian Klaim dan Piutang Talangan Gaji-Pesangon, LPS juga membukukan pinjaman kepada BDL untuk keperluan talangan biaya operasional Tim Likuidasi (TL) yang selanjutnya disebut Piutang Talangan Biaya Likuidasi. Dengan mempertimbangkan ketertagihan atas Piutang Talangan Biaya Likuidasi dan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) UU LPS yang mensyaratkan biaya operasional TL dimaksud harus diperhitungkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairan aset BDL, maka terhitung sejak tahun buku 2009 seluruh pinjaman kepada BDL untuk keperluan biaya operasional TL direklasifikasi ke dalam Uang Muka (lihat Catatan 2.10).

In addition to receivables of claim recovery and receivables of employee severance-remuneration, IDIC has booked loan to liquidated bank for the advances of liquidation team operating cost which then be called receivables of advances on liquidation expenses. By considering the collectibility of receivables of advances on liquidation expenses and the provisions of Article 54 paragraph (2) LPS Act that requires the liquidation team operating to be accounted first from each disbursement of liiquidated bank’s assets, starting from 2009, all loans to liquidated banks for the purposes of liquidation team operating costs reclassified into Advance (see Note2.10).

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU LPS, distribusi dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang debitur Bank Dalam Likuidasi dilakukan berdasarkan sebagai berikut: a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang; b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;

According to article 54 verse (1) of IDIC Law, distribution of assets disbursement and/or collection of liquidated banks’ receivables is exercised in the following hierarchy: a. refund of the advance payment made to the accrued and unpaid remuneration for staff; b. refund of the advance payment for the severance payment for the staff;

Corporate Profile IDIC Risk Management Operational Activities

Penerimaan Piutang Recieveble AR


BPR Tripilar Arthajaya

Akumulasi Peny.Piutang AR Claim Accumulation

Financial Review

BPR Mitra Banjaran

Piutang Peng.Klaim AR Kcaim

IDIC plans on 2011

Deskripsi Description

Up to 31 December 2010, all expenses derived from eligible claim payments of 1 liquidated commercial bank and 30 liquidated rural banks amounts to Rp620,752,336 (see notes 2.23) Of the claim expenses, IDIC has noted account receivables of bank in liquidation amounting to Rp8,932,048. details as follows:

Appendixes

Seluruh biaya klaim layak bayar s.d. 31 Desember 2010 dari 1 bank Umum dan dan 28 BPR yang telah dilikuidasi adalah sebesar Rp620.752.336 (lihat Catatan 2.23). Atas biaya klaim dimaksud, LPS telah mengakui Piutang Pengembalian Klaim kepada Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp8.932.048, dengan rincian sebagai berikut:



91



c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor; d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/ atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS; e. pajak yang terutang; f. bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan g. hak dari kreditur lainnya. 2.6 Piutang Lain-Lain Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari: Keterangan

Tinjauan Keuangan

Piutang Kontribusi Kepesertaan BPR Piutang Denda Premi BPR


c. judicial fees and charges at the court of law, cost of unpaid auction expenses, and cost of operational expenses; d. resolution cost incurred by the IDIC and / or payments on insured deposit to be paid by the IDIC; e. unpaid taxes; f. uninsured portion of deposits and ineligible deposits; and g. other creditors. 2.6 Other Account Receivables Other Account Receivables (AR), as of 31 December 2010 and 2009, comprised of: 31-Desember-2009 31-December 2009

5.500

5.000

1.953.378

1.951.479

AR Premium Fines From Rural Banks

2.00

AR of Report Fines From Commercial Banks

Piutang Denda Laporan Bank Umum

Rencana Lembaga Tahun 2011 Lampiran Lembaga Penjamin Simpanan Laporan Tahunan 2010

AR of Membership Contribution From Rural Banks

Piutang Denda Laporan BPR

10.408.977

10.408.977

AR of Report Fines From Commercial Banks

(-) Akum Penyisihan Kerugian Piutang Piutang kepada

10.408.977

10.408.977

(-) Acc. Allowance for Bad Debts

33.91

Piutang Kepada Pihak III

pihak III:

92

Description

AR for Third Party

Piutang Kepada Pihak III Piutang Lainnya Piutang Lain-Lain

149.276

331.178

Misc. Receivables

2.108.154

2.323.572

Other Receivables

Piutang Kontribusi Kepesertaan BPR sebesar Rp5.500 berasal dari 4 BPR baru yang mendapatkan ijin pada triwulan 4 tahun 2010 dan sampai dengan 31 Desember 2010 belum membayar kewajiban kontribusinya.

Membership contribution of rural banks amounting to Rp5,500 came from 4 new banks who had their license on Q4 of 2010 and up to 31 December 2010 have not paid their required contribution.

Piutang Denda Premi BPR sebesar Rp1.953.378 merupakan Piutang Denda atas keterlambatan dan kekurangan pembayaran premi BPR.

Receivables of rural bank membership contribution fines of Rp1,953,378 was fines receivables on the late and lack of payment of rural bank premium.

Piutang Denda Laporan BPR merupakan tagihan LPS kepada BPR atas keterlambatan penyampaian laporan berkala berupa Laporan Tahunan, Laporan Posisi Simpanan dan Laporan Bulanan. Berdasarkan UU LPS dan Peraturan LPS (PLPS) No.03/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 juncto PLPS No.001/PLPS/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Pelaporan BPR, jumlah denda pelaporan yang telah ditagihkan kepada 953 BPR sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp228.721.000 dengan tingkat ketertagihan sebesar Rp10.410.192 dengan realisasi pembayaran sebesar Rp1.215. Dengan mempertimbangkan Pasal 4 KKE No.KEP.015/KE/III/2008 dan rendahnya tingkat ketertagihan atas piutang denda laporan BPR, LPS melakukan penyisihan atas seluruh piutang sebesar Rp10.408.977.

Receivables of report fines of rural bank is IDIC claimed to rural banks on the late submission of periodical report such as annual report, deposit report, and monthly report. According to IDIC Law dan IDIC regulation (PLPS) No. 03/PLPS/2006 on 9 March 2006 juncto PLPS No.001/ PLPS/2008 on 30 May 2008 concerning rural bank report, the total of report fine which have been claimed to 953 rural banks as at 31 December 2010 was of Rp228,721,000 with level of collectibility amounted to Rp10,410,192 and realization of payment of Rp1,215. By considering Article 4 of CEO Decree No.KEP.015/KE/III/2008 and low level of collectibility rate on receivables of rural bank report fines, IDIC has allowance for all receivables amounting to Rp10,408,977.

2.7 Penyertaan Modal Sementara Saldo Penyertaan Modal Sementara per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp6.762.361.000, yang merupakan Penyertaan Modal Sementara (PMS) LPS pada PT Bank Mutiara, Tbk.

2.7 Temporary Capital Placement The balance of Temporary Capital Placement, as of 31 December 2010 and 2009 each amounts to Rp6,762,361,000, which serves as the Temporary Capital Placement placed by IDIC in PT Bank Mutiara, Tbk.

a. Kronologis Penanganan

a. The Resolution’s Chronology

Pada tanggal 21 November 2008, LPS menerima penyerahan penanganan PT Bank Century, Tbk dari Komite Koordinasi (KK) berdasarkan Keputusan KK No.01/ KK.01/2008 setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menetapkan PT Bank Century, Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik sesuai dengan Keputusan KSSK No.04/KSSK.03/2008. Berdasarkan UU LPS, LPS melaksanakan penanganan bank gagal berdampak sistemik terhadap PT Bank Century, Tbk (sekarang PT Bank Mutiara, Tbk).

On 21 November 2008, IDIC took over the resolution of PT Bank Century, Tbk from the Coordinating Committee based on the Coordinating Committee Decree Number 01/KK.01/2008 folllowing the Financial System Stability Committee’s determination that PT Bank Century, Tbk was a systemic failed bank in accordance with the Financial System Stability Committee’s Number 04/ KSSK.03/2008. Based on the IDIC Law, IDIC therefore carried out the resolution for a systemic failed bank on PT Bank Century, Tbk (now PT Bank Mutiara, Tbk).

Dalam rangka penanganan PT Bank Mutiara, Tbk, LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud sesuai Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 40 UU LPS. Beberapa tindakan penyelamatan yang telah dilakukan LPS, antara lain yaitu: a) melakukan

In the case of PT Bank Century, Tbk’s resolution, IDIC effectively took over all the rights and authority of the Bank’s General Shareholders Meeting (GSM), the ownership, the management, and/or other interests of the Bank as stipulated within Article 6 section 2 juncto Article 40 of the IDIC Law. There were several steps that


Miscellaneous receivables of Rp149,276 was from the overpaid of PPh 21 of Rp52,000, the excess of final cut of taxes of Article 4 verse (2) on government bond interest coupons by BNI custodian amounting to Rp9,681 and the excess of Rp87,595 was the excess on employee advances accountable that as of 31 December 2010 has not been returned. To the excess of PPh 21 payment of Rp52,000, IDIC has made a proposal to Directorate General of Taxation for the book-entry through a letter No.022/DAKU/ VIII/2007 dated 31 Julyy 2007, but until 31 December 2010 IDIC has not yet received any response, and the excess of final PPh cut of Article 4 verse (2) of Rp9,681 which was caused by the enactment of new taxation provisions on tariff reduction which took in effect since 1 January 2009, IDIC has also filed tax refund on the excessive tax cut to related custodian.


Piutang Lainnya sebesar Rp149.276 berasal dari kelebihan pembayaran PPh 21 sebesar Rp52.000, kelebihan pemotongan final PPh Pasal 4 ayat (2) atas kupon bunga SUN oleh kustodian BNI sebesar Rp9.681 dan sisanya sebesar Rp87.595 merupakan sisa pertanggungjawaban uang muka pegawai yang per 31 Desember 2010 belum dikembalikan. Atas kelebihan pembayaran PPh 21 sebesar Rp52.000, LPS telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk pemindahbukuan melalui surat No.S-022/DAKU/VIII/2007 tanggal 31 Juli 2007 namun hingga 31 Desember 2010 belum memperoleh tanggapan, dan atas kelebihan pemotongan final PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp9.681 yang disebabkan berlakunya ketentuan perpajakan baru tentang penurunan tarif yang berlaku surut sejak 1 Januari 2009, LPS juga telah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemotongan pajak kepada kustodian terkait.


Receivables for third party as at 31 December 2010 amounted to Rp33,915 was a refund of ticket expenses due to the cancellation on employee business trips which payment has been received by the airlines in 2010.

Financial Review

Piutang kepada Pihak III per 31 Desember 2009 sebesar Rp33.915 merupakan hak pengembalian biaya tiket atas pembatalan perjalanan dinas pegawai yang telah diterima pembayarannya dari maskapai terkait pada tahun 2010.

IDIC plans on 2011

During 2009, there was no additional and reduction mutation on receivables of rural bank report fines so that the balance on receivables as well as accummulated deffered receivables of rural bank report as at end of 2009 equals to 2008.

Appendixes

Selama tahun 2009, tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan atas piutang denda laporan BPR dimaksud sehingga saldo atas piutang maupun akumulasi penyisihan piutang denda laporan BPR per akhir tahun 2009 sama dengan tahun 2008.



93


94


penyertaan modal sementara; b) memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris lama dan sekaligus mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris baru; c) meminta Direksi menyusun Business Plan dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP); dan d) memantau kinerja bank dan memberikan arahan dalam rangka perbaikan kinerja bank.

IDIC took to rescue the Bank which includes: a) inject temporary capital; b) terminate the entire members of the Bank’s previous Board of Directors and Board of Commissioners and appoint new members to the Bank’s Board of Directors and Board of Commissioners; c) instruct the Bank’s Directors to formulate a business plan as well as a work plan and budget; and d) review the bank’s performance and provide guidance to improve bank’s performance.

Pada posisi per 31 Desember 2008, saldo PMS adalah sebesar Rp4.977.140.000 yang merupakan penyetoran PMS LPS ke PT Bank Mutiara, Tbk sampai dengan 31 Desember 2008. Melalui surat No.11/3/DpG/DPB1/Rahasia tanggal 27 Januari 2009 Bank Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/CAR bank posisi 31 Desember 2008, total kebutuhan modal sampai dengan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp6,132 Milyar, sehingga masih dibutuhkan tambahan PMS dari LPS sebesar Rp1,155 M. Sedangkan saldo PMS per 31 Desember 2009 sebesar Rp6.762.361.000 adalah penyetoran PMS LPS ke PT Bank Mutiara, Tbk untuk memenuhi rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum bank 8% per Juni 2009 sebagaimana dimaksud dalam surat Bank Indonesia No.11/9/DpG/DPB1/Rahasia tanggal 29 Juni 2009.

As of 31 December 2008, the balance of Temporary Capital Placement amounted to Rp4,977,140,000 which served as the Temporary Capital Placement placed by IDIC in PT Bank Mutiara, Tbk up to 31 December 2008. Through Letter Number No.11/3/DpG/DPB1/Confidential dated 27 January 2009, Bank Indonesia stated that in accordance with the Bank’s Capital Adequacy Ratio (CAR)/Minimum Capital Required in 31 December 2008, the total capital required by the Bank (until 31 December 2008) amounts to Rp6.132 billion, therefore additional capital injection was required from IDIC amounting to Rp1.155 billion. Furthermore, the balance of IDIC’s Temporary Capital Placement, as of 31 December 2009, amounted to Rp6,762,361,000 that represents the placement of IDIC’s Temporary Capital Placement into the Bank that was needed to fulfill the capital adequacy ratio of 8% as of June 2009 as stipulated in BI Letter Number 11/9/DpG/DPB1/Confidential dated 29 June 2009.

Sampai dengan 31 Desember 2010, LPS telah mengeluarkan biaya penanganan sebesar Rp6.762.361.000. Biaya tersebut merupakan biaya untuk menambah modal disetor bank sehingga bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank. Setelah penyetoran biaya penanganan tersebut di atas, PT Bank Mutiara, Tbk dikeluarkan dari status pengawasan khusus oleh Bank Indonesia sejak tanggal 11 Agustus 2009.

Up to 31 December 2009, IDIC’s resolution cost amounts to Rp6,762,361,000. The cost comprised of expenses needed to increase the bank’s paid in capital in accordance with the required capital adequacy requirements to be deemed a sound bank. Upon the resolution cost’s injection, PT Bank Mutiara , Tbk was taken out from the list of banks under special surveillance unit by BI on 11 August 2009.

Sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) UU LPS, seluruh biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan LPS menjadi PMS LPS pada bank. Oleh karena itu, biaya penanganan sebesar Rp6.762.361.000 merupakan PMS LPS pada PT Bank Mutiara, Tbk. Perubahan komposisi kepemilikan saham terkait adanya PMS LPS tersebut, telah dituangkan dalam Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mutiara, Tbk yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No.AHU41550.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009.

According to Article 41 section (2) of the IDIC Law, all cost derived from the failed bank resolution will be IDIC’s Temporary Capital Placement in the bank. Therefore, the resolution cost amounting to Rp6,762,361,000 represents IDIC’s Temporary Capital Placement in PT Bank Mutiara, Tbk. Changes to the composition of the Bank’s share ownership in relation to the Temporary Capital Placement was presented in the Amendment of PT Bank Mutiara, Tbk’s budget as approved by the Minister of Law and Human Rights through its Decree Number AHU-41550.AH.01.02 of 2009 dated 26 August 2009.

The recognition and measurement of Temporary Capital Placement as stated in the accounting policy (see note 2.7) and procedure was based on the economic substance and Temporary Capital Placement’s characteristics in accordance with the IDIC Law. The economic substance and Temporary Capital Placement’s characteristics differs with the temporary capital injection carried out by an entity for commercial purposes.

Substansi PMS berdasarkan UU LPS dan perbedaannya dengan penyertaan modal oleh entitas dengan tujuan komersial adalah sebagai berikut:

The substance of Temporary Capital Placement in accordance with the IDIC Law and its differences with temporary capital injection for commercial purposes are as follows: 1) Temporary Capital Placement by IDIC was not made for earning a return, but to perform one of IDIC’s function which is to actively participate in maintaining the stability of the banking system as stipulated in Article 4 Letter b of the IDIC Law and to create a sustainable financial sector in Indonesia as mentioned in the General Explanation of the IDIC Law. This differs from the purposes of capital investment made by an entity with the aim of obtaining commercial gains so as to secure a return and/or to possess or control a corporation in order to gain economic benefits

1) PMS oleh LPS tidak dimaksudkan untuk memperoleh return, namun untuk melaksanakan salah satu fungsi LPS yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistim perbankan sesuai dengan Pasal 4 huruf b UU LPS dan untuk menciptakanketahanan sektor keuangan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU LPS. Hal ini berbeda dengan tujuan penyertaan modal oleh entitas dengan tujuan komersial yang dimaksudkan untuk memperoleh return dan/atau untuk memiliki atau menguasai suatu perusahaan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi. 2) PMS bukan merupakan investasi. Pasal 82 ayat (2) UU LPS mengatur bahwa kekayaaan LPS yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia. 3) PMS pada hakekatnya merupakan biaya penanganan untuk menyelamatkan Bank Gagal. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU LPS mengatur bahwa seluruh biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan LPS menjadi PMS LPS. Hal ini berbeda dengan penyertaan modal oleh entitas dengan tujuan komersial, yang mana nilai penyertaan tersebut pada hakekatnya merupakan biaya akuisisi (acquisition cost) untuk memiliki atau menguasai suatu perusahaan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis. 4) Kepemilikan PMS oleh LPS dibatasi nilai dan waktu pelepasannya (divestasi). Berdasarkan Pasal 42 UU LPS, LPS wajib menjual seluruh saham

2) Temporary Capital Placement was not an investment. Article 82 verse (2) of IDIC Law states that IDIC’s assets in investment can only be placed in securities issued by the government of Indonesia and/or Bank Indonesia. 3) Temporary Capital Placement essentially was the resolution cost for rescuing a failed bank. Article 41 verse (2) of the IDIC Law states that all failed bank resolution cost made by IDIC will be IDIC’s Temporary Capital Placement. In contrast with a capital investment made by an entity for a commercial purposes, whereby the amount of capital investment essentially represents an acquisition cost made in order to possess or control the corporation in order to gain economic benefits. 4) The ownership in the form of IDIC’s Temporary Capital Placement is limited both in terms of the amount and divestment period. In accordance with


Pengakuan dan pengukuran PMS sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Akuntansi (Catatan 2.7) dan Pedoman Akuntansi tersebut didasarkan pada substansi ekonomi dan karakteristik PMS berdasarkan UU LPS. Substansi ekonomi dan karakteristik PMS tersebut sangat berbeda dengan penyertaan modal oleh suatu entitas dengan tujuan komersial.


In conformity with the accounting policy and procedure for the Temporary Capital Placement (see note 2.7), the Temporary Capital Placement on PT Bank Mutiara, Tbk was noted at cost.

Financial Review

Sesuai dengan kebijakan akuntansi dan pedoman akuntansi mengenai PMS (lihat Catatan 2.7) PMS pada PT Bank Mutiara, Tbk disajikan sebesar harga perolehan.

IDIC plans on 2011

b. Accounting Treatment for The Temporary Capital Placement

Appendixes

b. Perlakuan Akuntansi PMS



95


96


PT Bank Mutiara, Tbk pada harga paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan LPS paling lama tiga tahun sejak dimulainya penanganan bank tersebut dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun. LPS baru diperkenankan mendivestasi PMS dengan nilai di bawah harga perolehan dalam tahun keenam sejak perolehannya.

Article 42 of the IDIC Law, IDIC is obliged to dispose all shares in PT Bank Mutiara, Tbk at a minimum price equivalent to the amount of the Temporary Capital Placement placed by IDIC within at least three years after the bank resolution began, which can be extended to a maximum of two times of one year each. Upon that timeframe, IDIC is therefore allowed to divest its shares at a price lower than the Temporary Capital Placement or within the sixth year after the resolution process began.

Pada umumnya biaya perolehan suatu penyertaan akan relatif sama dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal, dan dalam hal biaya perolehan lebih tinggi dari nilai wajarnya maka selisihnya akan diakui sebagai goodwill. Sedangkan PMS merupakan biaya penyelamatan yang tidak mencerminkan nilai wajarnya dan pengakuan goodwill tidak dimungkinkan berdasarkan substansi ekonomi PMS dan UU LPS. Dengan pertimbangan tersebut, kebijakan akuntansi LPS mengenai PMS mengesampingkan perlunya evaluasi nilai sebagaimana diatur dalam PSAK No.48 mengenai Penurunan Nilai Aset karena substansi ekonomi PMS tidak termasuk dalam ruang lingkup pengaturan PSAK dimaksud.

Generally ,the resolution cost on a capital investment is relatively the same as the normal value at the beginning of recognition, and when the cost is higher than the normal value, the difference will be recognized as goodwill. In the meantime, Temporary Capital Placement was the resolution cost which does not reflect its normal value and the goodwill recognition is not probable in accordance with the economic substance of Temporary Capital Placement and IDIC Law. In consideration of this, IDIC’s accounting policy on Temporary Capital Placement subsides the need for a valuation as stipulated in the Standard Accounting Procedure No. 48 on the Asset Value Declination.

Substansi ekonomi dan karakteristik PMS sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan bahwa harga perolehan PMS lebih relevan dan bermanfaat dari pada nilai wajarnya dalam pengambilan keputusan.

The economic substance and Temporary Capital Placement characteristics as mentioned above, shows that the cost of Temporary Capital Placement is more relevant and advantageous than the normal value based on decision-making.

Pengukuran PMS sebesar biaya perolehan tidak mengurangi kualitas informasi keuangan untuk menggambarkan kapasitas keuangan LPS dalam melaksanakan fungsinya. Berdasarkan UU LPS kapasitas keuangan LPS dalam melaksanakan fungsinya tidak semata-mata direfleksikan oleh aset yang dimiliki oleh LPS. Pasal 85 ayat (1) UU LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 85 ayat (2) UU LPS diatur bahwa apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.

The measurement of temporary capital injection as the amount of resolution cost will not decrease the quality of financial information needed to describe IDIC’s financial capacity within the context of performing its functions. In line with the IDIC Law, IDIC’s financial capacity within the context of conducting its functions are not merely reflected from the assets that is owned by IDIC. Article 85 verse (1) of the IDIC Law states that in the event that IDIC’s capital is less than its initial capital, the Government shall, with the approval of the House of Representatives cover the insufficieny. Furthermore, as stated in Article 85 verse (2) of the IDIC Law wherein if IDIC experiences liquidity difficulties, IDIC can therefore seek to borrow from the Government.

c. Perkembangan Kondisi Keuangan PT Bank Mutiara, Tbk Berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Mutiara, Tbk per 31 Desember 2010 (unaudited), jumlah aktiva adalah sebesar Rp10.740.962 juta, kewajiban sebesar Rp9.268.717 juta dan ekuitas sebesar Rp1.472.245 juta. Sedangkan laba tahun berjalan tahun buku 2010 adalah sebesar Rp205.776 juta.

c. The Development of PT Bank Mutiara, Tbk’s Financial Conditions

According to PT Bank Mutiara. Tbk’s financial statement, as of 31 December 2010 (unaudited), the Bank’s total assets amounts to Rp10,740,962 million, its total liabilities amounts to Rp9.268.717 million and its equity amounts to Rp1,472,245 million. At the same time, the Bank’s profit for the respective year in 2010 amounts to Rp205,776 million.

dalam Jutaan Rp. in million Rp

% Kenaikan (Penurunan) % Increase (Decrease) 2008-2009

FY 2008 (unaudited) -


Piutang Besih Net Receivables

Total Asset

10.740.962

42,62%

7.531.145

34,82%

5.585.890

-

Total Kewajiban | Total Liabiliities

10.004.839

43,71%

6.962.036

-2,24%

7.121.315

3.059.125

Total Ekuitas | Total Equity

736.123

29,35%

569.109

n/a

1.535.424

Laba Rugi Bersih | Net Surplus/Deficit

205.776

-22,49%

265.483

n/a

7.180.685

3.059.125

Tahun Buku 2008 (Audited)

3.059.125

Rasio Pokok Keuangan Bank Bank’s Main Financial Ratios

Tahun Buku 2010 (Unaudited)

Perubahan 2009-2010

Tahun Buku 2009 (Audited)

Perubahan Changes 2008-2009

Capital Adequay Ratio (CAR) (credit and Market Risk)

11,69%

1,67%

10,02%

32,31%

-22,29%

Non Performing Loan (NPL)-Gross

24,84%

-12,75%

37,59%

2,42%

35,17%

3.059.125

Non Performing Loan (NPL)-Nett

4,84%

-4,69%

9,53%

-0,89%

10,42%

3.059.125

70,86%

-10,80%

81,66%

-11,50%

93,16%

1,21%

0,45%

0,76%

1,61%

-0,85%

3.059.125

81,65%

-11,01%

92,66%

-1133,62%

1226,28%

3.059.125

Loan to Deposit Ratio (LDR) Net Internet Margin (NM) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapat Operasional (BOPO) Ratio of Operating Expenses to Operating Revenue Return on Asset (ROA)

2,39%

-1,45%

3,84%

55,93%

-52,09%

Return on Equity (ROE)

39,55%

-363,31%

402,86%

1384,49%

-981,63%

3.059.125

Posisi Devisa Netto (PDN) Net Foreign Exchange Position

15,06%

-116,57%

131,63%

338,45%

-206,82%

3.059.125

Giro Wajib Minimun (GWM)-Rupiah Minimum Required Demand Deposit

8,11%

3,01%

5,10%

0,04%

5,06%

Giro Wajib Minimun (GWM)-Valas

2,19%

0,77%

1,42%

1,32%

0,10%

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja keuangan PT Bank Mutiara, Tbk tahun buku 2010 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun buku 2009. 2.8 Aktiva Tetap Saldo Aktiva Tetap per 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari:

According to the above information, it is known that PT Bank Mutiara, Tbk’s financial performance in 2010 was generally improving in comparison to its conditions in 2009.

2.8 Fixed Assets Fixed Assets as of 31 December 2010 and 2009 consisted of:

Keterangan

31-12-2010

31-12-2009

Description

102.116.042

0

Building-At Cost Akumulasi Penyusutan-

Bangunan Bersih Harga Perolehan Partisi -Akumulasi Penyusutan Partisi-Bersih Harga Perolehan Peralatan kantor


3.059.125

Harga Perolehan Bangunan -Akumulasi Penyusutan





% Kenaikan (Penurunan) % Increase (Decrease) 2009-2010

Financial Review


PT Bank Mutiara, Tbk’s Financial Condition in 2010, 2009, and 2008 are as follows:

1.701.934

0

100.414.108

0

net-building

15.405.809

2.132.058

Partition-At Cost Accum. Depreciation-

1.783.871

954.315

13.621.938

1.177.743

net-partition

8.383.512

2.307.077

Office Equipment-At Cost

-Akumulasi Penyusutan

2.751.101

2.009.536

-enyusutan

Peralatan Kantor Bersih

5.632.411

297.541

Office Equipment

Appendixes

Informasi Keuangan Utama Main Financial Information


Perkembangan kondisi keuangan PT Bank Mutiara, Tbk untuk tahun buku 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

IDIC plans on 2011


97


Keterangan

31-12-2010

31-12-2009

Harga Perolehan Komputer dan EDP

6.692.556

3.178.238

EDP Computer and EDP-At Cost


2.520.195

1.645.933


Komputer dan EDP Bersih

4.172.361

1.532.305

net- Computer and EDP

Harga Perolehan Peralatan Elektronik

3.402.155

580.215

Elektronik Electronic Instruments-At Cost

751.664

414.331


2.650.512

165.885

net- Electronic Instruments

126.491.330

3.173.474

Total Aktiva Tetap-Bersih

-Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik-Bersih Total Aktiva Tetap-Bersih

Mutasi Aktiva Tetap selama tahun buku 2010 berasal dari penambahan aktiva dengan rincian sebagai berikut: Mutasi Aktiva Tetap Fixed Assets Mutation

Nominal

Penyelesaian ADP Bangunan Lt 20-21 Equity Tower Completion of ADP of building at Equity Tower 20th-21st Floor

102.116.042

Separasi Lt 11 BRI II dan FittingOut lt 20-21 Equity Tower Separation of BRI II 11th Floor and Fitting Out of Equity Tower 20th-21st floor

13.294.641

Pengadaan penghancur kertas, rak dan lemari besi Procurement of paper destroyer, shelves, and safe deposit box

6.076.435

Komputer dan EDP

Pengadaan komputer, data center dan printer Procurement of computer, data center and printer

3.514.318

Peralatan Elektronik

Pengadaan PABX, CCTV, kulkas dan pembersih debu procurement of PABX, CCTV, refrigerator and printer

2.821.940

Tinjauan Keuangan

Partisi Peralatan Kantor

Lampiran


Total Mutasi Aktiva Tetap | Total Fixed Assets Mutation


Mutation of Fixed Assets during 2010 was came from the additional of assets with details as follows :

Keterangan - Rincian Description-details

Bangunan

98

Description

127.823.376

Mulai tahun buku 2010 akun Komputer dan Peralatan Elektronik dipisahkan menjadi akun Peralatan Elektronik dan akun Komputer dan EDP. Selain itu akun software beserta akumulasi penyusutannya yang sebelumnya diklasifikasikan dalam akun Aktiva Tidak Berwujud (lihat Catatan 2.9) dan disajikan netto setelah akumulasi penyusutan, mulai tahun buku 2010 dimasukkan dalam klasifikasi kelompok akun Komputer dan EDP dan disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

From 2010, account of computer and electronic instruments are separated into account of electronic instruments and account of computer and EDP. In addition to that, account of software and its accumulated depreciation which previously classified in account of intangible assets (see note 2.9) and presented in nett after accumulated depreciation, starting from 2010 included in the classification of account group of computer and EDP and stated at the amount of at cost deducted by accumulated depreciation.

2.9 Aktiva Tidak Berwujud Saldo bersih Aktiva Tidak Berwujud berupa software komputer per 31 Desember 2009 sebesar Rp99.835. Sesuai dengan perubahan kebijakan akuntansi pada Aktiva Tetap sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4.8, penyajian aktiva tidak berwujud mulai tahun buku 2010 dimasukan dalam klasifikasi kelompok akun Komputer dan EDP.

2.9 Intangible Assets Net balance of intangible assets consists of computer software as of 31 December 2010 amounted at Rp99.835. In accordance with the amendment of accounting policy on fixed assets as shown in notes…., the presentation of intangible assets from 2010 was classified in to account group of computer and EDP.

2.10 Aktiva Lain-Lain Saldo Aktiva Lain-Lain per 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari:

2.10 Other Assets Other Assets as of 31 December 2010 and 2009 consisted of:

Corporate Profile Prepaid Taxes

Uang Muka

1.110.832

42.461

Advances

Dana Talangan BDL

1.988.738

1.425.973

Advances for Liquidated Banks

Aktiva Pajak Tangguhan

1.421.531

1.194.182

Deferred Tax Assets

Aktiva Dalam Penyelesaian

2.445.511

88.733.724

On-going Assets

Aktiva Lainnya

2.034.184

1.362.063

Other Current Assests

23.352.871

95.798.990

Total Other Current Assests

Total Aktiva Lain-Lain

Saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp812.592 merupakan sisa beban dibayar dimuka atas sewa gedung kantor untuk periode Januari - Maret 2010.

Prepaid expenses balance amounting to Rp812,592 was the remnant of the prepaid expenses on the office rental fee for the period of January to March 2010.

Saldo Pajak Dibayar Dimuka sebesar Rp13.539.484 merupakan hasil accrue per 31 Desember 2010 dari beban pajak investasi SBI yang dibayar dimuka.

Prepaid taxes balance amounting to Rp13,539,484 resulted from accruals, as of 31 December 2010, from the SBI investment and prepaid tax.

Uang Muka sebesar Rp371.9100 terdiri dari pengeluaran untuk kegiatan operasional yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, yang antara lain uang muka biaya audit investigatif BDL sebesar Rp334.729, uang muka biaya rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah BDL sebesar Rp23.673, dan sisanya merupakan uang muka biaya operasional pada pegawai maupun divisi internal LPS.

Advances amounting to Rp371,9100 comprise of expenses on operating activities which have not yet been reported as of 31 December 2010, such as advances for liquidated bank audit investigative expenses of Rp334,729, advances for reconciliation and verification of liquidated bank deposits of Rp23,673, and the remnant is advances for operating expenses to employee or IDIC internal division.

Dana talangan BDL sebesar Rp1.988.738 merupakan akun sementara untuk menampung talangan biaya operasional dari semua BDL hingga informasi mengenai ketertagihan piutang dimaksud diperoleh pada saat pengumuman distribusi hasil likuidasi BDL (lihat Catatan 2.5). Rincian atas uang muka talangan operasional TL dimaksud adalah sebagai berikut:

Advances for liquidated banks of Rp1,988,738 was a temporary account to keep the advances for operating expenses of all liquidated banks so that information on the collection of receivables gathered on the announcement of distribution of liquidated bank’s assets disposal. Details of the liquidation team’s operating advances (see note 2.5) were as follows:

31-12-2010

31-12-2009

Liquidated Bank (LB)

BPR Mitra Banjaran

Bank Dalam Likuidasi (BDL)

689.985

583.684

BPR Mitra Banjaran

BPR Mranggen Mitraniaga

195.465

81.765


BPR Samadhana

200.094

152.072

BPR Samadhana

BPR Bekasi Istana Artha

116.747

134.827

BPR Bekasi Istana Artha BPR Era Aneka Rezeki

BPR Era Aneka Rezeki

24.714

63.500

BPR Citraloka

261.476

261.476

BPR Citraloka

BPR Babussalam

116.459

54.345

BPR Babussalam

BPR Margot Arta Utama

190.574

94.304

BPR Margot Arta Utama

BPR Musaja

110.026

BPR Kencana Artha BPR Darbeni Mitra Total Dana Talangan Total advances

BPR Musaja

70.627

BPR Kencana Artha

12.572

94.304

BPR Darbeni Mitra

1.988.738

1.425.973

Total Dana Talangan Total advances


2.363.426


13.539.484


Prepaid Expenses

Financial Review

Description

667.160

IDIC plans on 2011

31-12-2009

812.592

Appendixes

Pajak Dibayar Dimuka

31-12-2010


Keterangan Beban Dibayar Dimuka

99


100


Aktiva Pajak Tangguhan sebesar Rp1.454.348 berasal dari akumulasi penyisihan PPh badan atas biaya cadangan manfaat karyawan yang telah dicatat secara akuntansi tetapi belum diakui oleh perpajakan. Aktiva Pajak Tangguhan dihitung sesuai tarif pajak yang berlaku atas Biaya Cadangan Manfaat Karyawan sebesar Rp5.817.392 (lihat Catatan 2.13).

Deffered tax assets of Rp1,454,348 derived from the accumulated of deffered entity tax on expenses of provision for employee benefit which was recorded in the accounting but not recognized by taxation. Deffered tax assets was calculated according to the current tax tariff on the expenses of provision for employee benefit amounted to Rp5,817,392 (see note 2.13 ).

Aktiva Dalam Penyelesaian sebesar Rp2.445.510 adalah nilai perolehan perangkat lunak SAP Enterprise Resource Planning (SAP ERP) yang sampai dengan 31 Desember 2010 masih dalam tahap penyelesaian. Sesuai Kontrak Pengadaan Paket Pekerjaan Implementasi ERP System Nomor K-87/ERP/III/PA/2009 dan AGR/AGIT/III-2009/0015 tanggal 25 Maret 2009 yang diperbarui terakhir dengan Addendum Kontrak Nomor K-126/ERP/XII/PA/2010 tanggal 31 Desember 2010 antara LPS dengan PT Astra Graphia Information Technology, pelaksanaan paket pekerjaan dimaksud akan diselesaikan tanggal 31 Maret 2011.

On-going assets of Rp2,445,510 was the cost of SAP Enterprise Resource Planning (ERP) software which until 31 December 2010 still in the completion process. According to contract of provision ERP system implementation task package Number K-87/ERP/III/PA/2009 and AGR/AGIT/III2009/0015 dated 25 March 2009 which was renewed with contract addendum Number K-126/ERP/XII/PA/2010 dated 31 December 2010 between IDIC and PT Astra Graphia Information Technology, the execution of the package will be completed on 31 March 2011.

Aktiva Lainnya sebesar Rp2.034.184, terdiri dari security deposit atas sewa kantor, parkir dan instalasi telepon di gedung BRI II pada PT.Mulia Persada sebesar Rp984.932, security deposit atas gedungdan instalasi telepon LPS di Equity Tower sebesar Rp672.120 dan pembelian fasilitas keanggotaan (membership) olahraga sebesar Rp377.132.

Other assets of Rp2,034,184 which consists of security deposit for office rent, parking lot rental and IDIC’s phone installation at BRI II Building that paid to PT. Mulia Persada amounting to Rp984,932, secuirty deposit on building and phone installation at Equity Tower of Rp672,120 and the purchase of sport facility membership amounting to Rp377,132.

2.11 Hutang Klaim Penjaminan Saldo Hutang Klaim Penjaminan per 31 Desember 2010 sebesar Rp36.662.365 dan per 31 Desember 2009 sebesar Rp37.631.486 merupakan saldo klaim layak bayar yang belum diajukan klaim pembayarannya oleh nasabah yang bersangkutan (lihat Catatan 2.23).

2.11 Insurance Claims Payables The insurance claim payable’s balance as of 31 December 2010 amounted to Rp36,662,365 and as of 31 December 2008 amounted to Rp37,631,486 which represents the amount of eligible deposits whose claims have not been submitted by the customers (see note 2.23).

Hutang Klaim Penjaminan diakui sebesar simpanan nasabah layak bayar berdasarkan hasil verifikasi LPS yang telah ditetapkan dalam Rapat DK.

Insurance Claim Payable is recognized as the amount of eligible deposits based on the result of the verification of the customers deposit within the liquidated banks as determined within the Board of Commissioners meeting.

Rincian Hutang Klaim Penjaminan per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Details on insurance claim payables as of 31 December 2010 dan 2009 are as follows:

Keterangan

31-12-2010

31-12-2009

Description

Hutang klaim - Bank IFI

15.475.464

18.289.017

Claim payables - Bank IFI

Jumlah hutang klaim - Bank Umum

15.475.464

18.289.017

Claim payables ammount - Bank Umum

201.745

205.343

Claim payables - BPR Tripilar Arthajaya

28.067

28.067

Claim payables - BPR Mitra Banjaran

Hutang Klaim - BPR Tripilar Arthajaya Hutang klaim - BPR Mitra Banjaran Hutang klaim - BPR Cimahi Claim payables - BPR

66.115

66.115

Claim payables - BPR

Hutang Klaim - BPR Mranggen Mitraniaga

43.892

43.892

Claim payables - BPR Mranggen Mitraniaga

Hutang Klaim - BPR Gunung Halu

19.000

19.000

Claim payables - BPR Gunung Halu

40.878

Claim payables - BPR Bekasi Istana Artha

Hutang Klaim - BPR Era Aneka Rezeki

238.543

238.543

Claim payables - BPR Era Aneka Rezeki

Hutang Klaim - BPR Bangunkarsa

273.604

273.604

Claim payables - BPR Bangunkarsa

Hutang Klaim - BPR Bungbulang

160.423

160.423

Claim payables - BPR Bungbulang Claim payables - BPR Anugrah Artha

Hutang Klaim - BPR Anugrah Artha

58.832

58.832

1.442.895

1.445.392

Claim payables - BPR Citraloka

Hutang Klaim - BPR Kencana Atha Mandiri

28.525

28.525

Claim payables - BPR Kencana Atha Mandiri

Hutang Klaim - BPR Sumber Hiobaja

85.749

95.783

Claim payables - BPR Sumber Hiobaja

Hutang Klaim - BPR Handayani Cipta

68.070

69.307

Claim payables - BPR Handayani Cipta

16.246.479

16.437.926

Claim payables - BPR Tripanca Setiadana

21.331

27.081

Claim payables - BPR Babussalam

2.854

3.955

Hutang Klaim - BPR Margot Arta Utama Claim payables - BPR Margot Arta Utama

13.942

14.081

Hutang Klaim - BPR Sri Utama Claim payables - BPR Sri Utama

Hutang Klaim - BPR Satya Adhi Perdana

274.998

85.722

Hutang Klaim - BPR Satya Adhi Perdana Claim payables - BPR Satya Adhi Perdana

Hutang Klaim - BPR Samudra Air Tawar

989.058

Hutang Klaim - BPR Samudra Air Tawar Claim payables - BPR Samudra Air Tawar

Hutang Klaim - BPR Salido Empati

273.772

claim payables - BPR Salido Empati

Hutang Klaim - BPR Musajaya

199.772

claim payables - BPR Musajaya

Hutang Klaim - BPR Handayani Cipta Sejahtera

Hutang Klaim - BPR Citraloka

Hutang Klaim - BPR Tripanca Setiadana Hutang Klaim - BPR Babussalam Hutang Klaim - BPR Margot Arta Utama Hutang Klaim - BPR Sri Utama

132.839

claim payables - BPR Handayani Cipta Sejahtera

Hutang Klaim - BPR Argawa Utama

4.088

Claim payables - BPR Argawa Utama

Hutang Klaim - BPR Swasad Artha

40.454

Claim payables - BPR Swasad Artha

Hutang Klaim - BPR Junjung Sirih

203.543

Claim payables - BPR Junjung Sirih

Hutang Klaim - BPR Darbeni Mitra

28.051

Claim payables - BPR Darbeni Mitra

Jumlah hutang klaim - BPR

21.187.518

19.342.469

Claim payables ammount - BPR

Total Hutang Klaim

36.662.982

37.631.486

Total Claim payables

2.12 Cadangan Klaim Penjaminan Cadangan Klaim Penjaminan sebesar Rp11.098.230.689 per 31 Desember 2010 dan Rp7.248.371.830 per 31 Desember 2009 dapat dirinci sebagai berikut:

Keterangan

31-12-2010

2.12 Provision for Insurance Claims Provision for Insurance Claims amounted Rp11,098,230,689 as of 31 December 2010 and Rp7,248,371,830 as of 31 December 2009, whose details are as follows:

31-12-2009

7.248.371.830

5.130.445.727

+ Pembentukan cadangan

3.875.407.817

2.641.571.075

+ The establishment of provision

25.548.958

523.644.972

- Provision usage for claim realization

11.098.230.689

7.248.371.830

Provision for Claims

Cadangan Klaim

Idealnya pembentukan Cadangan Klaim Penjaminan didasari atas risk-exposure masing-masing bank. Mengingat keterbatasan data dan informasi untuk mengidentifikasi risk-exposure masing-masing bank, LPS mengambil kebijakan untuk menghitung cadangan klaim berdasarkan prosentase tertentu dari estimasi simpanan.

Corporate Profile

Description Balance at the beginning of the Year: Provision for

Saldo Awal tahun: Cadangan Klaim

- Penggunaan cadangan untuk realisasi klaim


40.878

Hutang Klaim - BPR Bekasi Istana Artha


Claim payables - Samadhana


Description

-

Financial Review

31-12-2009

-

IDIC plans on 2011

31-12-2010

Employee Benefits

Ideally, the establishment of provision for insurance claim is based on the risk exposure of each bank. In view of the lack of data and information that is needed to identify the risk exposure of each bank, IDIC adopts a policy to estimate the provision for insurance claims based on certain percentages of the estimated deposit.


Keterangan Hutang Klaim - Samadhana

Appendixes


101



Pembentukan Cadangan Klaim didasarkan atas target akumulasi cadangan klaim pada tahun 2010 sebesar 0,5% dari realisasi Simpanan tahun 2010, sehingga diperoleh akumulasi cadangan klaim pada akhir tahun 2010 sebesar Rp11.098.230.689. Akumulasi cadangan klaim penjaminan yang telah terbentuk sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp7.248.371.830, dengan memperhitungkan realisasi biaya klaim selama tahun 2010 sebesar Rp25.548.958 maka jumlah cadangan klaim yang harus dibentuk pada tahun 2010 adalah sebesar Rp3.875.407.817.

The establishment of provision for insurance claim were based on the target of accumulated provision for insurance claims in 2010 at 0.5% from realized deposit at the end of 2010 so that the accumulated provision for insurance claim gained in 2010 was Rp11,098,230,689. The accumulated provision for insurance claim established up to 31 December 2009 amounted to Rp7,248,371,830, by taking into account the realization of claim expenses in 2010 of Rp25,548,958 therefore, the total provision for insurance claim that should be established in 2010 is Rp3,875,407,817.

2.13 Cadangan Manfaat Karyawan Saldo Cadangan Manfaat Karyawan per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

2.13 Provision for Employee Benefits Provision for Employee Benefits on 31 December 2010 and 2009 are as follows:


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Keterangan

102

31-12-2010

31-12-2009

Description Balance at the beginning of the Year: Provision for

Saldo Awal tahun: Cadangan Manfaat

4.055.645

2.930.073

+ Pembentukan cadangan

1.928.670

1.125.572

166.922

-

- Provision usage

5.817.392

4.055.645

Provision for employee benefits

- Penggunaan cadangan Cadangan Manfaat Karyawan

Employee Benefits + The establishment of provision

Cadangan Manfaat Karyawan merupakan pengakuan kewajiban diestimasi atas jasa masa lalu yang diberikan oleh karyawan, yang dihitung dari take home pay pegawai dikalikan jumlah tahun masa kerja pegawai yang bersangkutan dikurangi dengan cadangan manfaat yang telah dibentuk periode sebelumnya. Perhitungan cadangan manfaat karyawan dimaksud didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, PSAK No.24 dan KDK No.011/DK-LPS/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007 mengenai Sistem Penggajian LPS.

Provision for employee benefits was a recognition of the estimated employee’s past service which is calculated from the employee’s take home pay multiplied by the length of service period subtracted by the provision for employee benefits that has already been formed in the previous period. Calculation of accrued employee benefits is based on current regulation on employment, PSAK No.24 and Board of Commissioner’s Decree No.011/DK-LPS/VIII/2007 dated August 11, 2007 on IDIC Payroll System.

2.14 Hutang Pajak Saldo Hutang Pajak per 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari:

2.14 Tax Payables The balance of Tax Payables as of 31 December 2010 and 2009 consisted of:

Keterangan Hutang PPh 21 Hutang Pajak Intervensi Hutang PPh 23 Hutang PPh 4 (2) Hutang PPh 25 Hutang Penyetoran PPN Hutang PPh Badan Hutang Pajak

31-12-2010

31-12-2009

Description

1.314.253

809.138

Income Tax Payables - PPh 21

72.600.200

52.449.594

Investment Tax Payables

145.002

16.875


761

5.187

Income Tax Payables - PPh 4 (2)

16.602.271

15.831.807


6.088.758

18.450.262

Entity Income Tax Payables

96.756.347

87.563.463

Tax payables

5.102

Hutang Pajak, selain Hutang Pajak Investasi, terjadi karena perbedaan antara waktu pengakuan/pemotongan dengan saat penyetoran pajak ke Kas Negara.

Hutang Penyetoran PPN

Tax payables, apart from Investment Tax Payables, was due to time differences that occurred between tax recognition/ cutting and tax payment to the State’s Treasury.

31-12-2009

67.750.836

44.722.890

4.849.364

7.726.704

of December 2009 made by third parties but not yet paid

72.600.200

52.449.594

Tax Payable Investment

Pemotongan PPh Final atas hasil investasi SBN per Desem-

Cut of final Income Tax on investment of SBN returns as

2.15 Hutang Lain-Lain Saldo Hutang Lain-Lain per 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari: Keterangan Premi Yang Akan Dikompensasi Pendapatan Diterima Dimuka Hutang Kepada Pihak III Hutang Lainnya Hutang Lain-lain

2.15 Other Account Payables The balance of Other Account Payables as of 31 December 2010 and 2009 consisted of:

31-12-2010

31-12-2009

Description

1.204.971

649.224

Premium to-be-compensated

120.379

120.379

Uneared Revenues

10.005.505

2.405.647

Account-Payable-to-Third-Party

675.943

214.464

Other-Account-Payable

12.006.798

3.389.714

Others

Premi yang Akan Dikompensasi sebesar 1.204.971 berasal dari kelebihan pembayaran premi periode II tahun 2010 yang berasal dari Bank Umum sebesar Rp980.593 dan dari BPR sebesar Rp224.378.

Premium to be compensated of Rp1,204,971 was derived from the excess of premium payment for the second period of 2010 from commercial banks amounted to Rp980.593 and rural banks amounted to Rp224,378.

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp120.379 merupakan setoran awal hasil likuidasi/penagihan dari TL PT BPR Tripillar Arthajaya – Yogyakarta. Hutang kepada Pihak III sebesar Rp10.0005.505 merupakan tagihan pihak lain atas biaya-biaya yang terjadi pada tahun 2010 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum dibayar oleh LPS, antara lain:

Unearned Revenue of Rp120,379 was an initial deposit of liquidation result/collection of liquidation team of PT BPR Tripillar Arthajaya – Yogyakarta. Account payables to third party of Rp10,0005,505 was other parties claimed on expenses occured in 2010 which until 31 Decemer 2010 has not been paid by IDIC, such as:

• Hutang atas jasa bank pembayar Rp4.484.761; • Hutang atas jasa konsultan sebesar Rp3.340.692; • Hutang atas jasa pengacara dan bantuan hukum sebesar Rp945.000; • Hutang atas jasa kustodian sebesar Rp285.060; • Hutang atas jasa penyedian tenaga kerja sebesar Rp284.060; • Hutang atas ATK dan biaya perkantoran sebesar Rp238.837; • Hutang atas jasa Event Organizer gala dinner sebesar Rp172.901; • Hutang atas pengadaan komputer dan EDP sebesar Rp103.905; • Hutang atas sewa mobil sebesar Rp48.489.

• Payables on payor bank service of Rp4,484,761; • Payables on consultant service of Rp3,340,692; • Payables on lawyer and legal support service of Rp945,000; • Payables on custodian service of Rp285,060; • Payables on employee recruitment service of Rp284,060; • Payables on office stationeries and office expenses ofRp238,837; • Payables on event organizer service for gala dinner of Rp172,901; • Payables on procurement of computer and EDP of Rp103,905; • Payables on car rental of Rp48,489.


by IDIC

Financial Review

dibayarkan oleh LPS Hutang Pajak Investasi

discount SBN

IDIC plans on 2011

ber 2009 yang dilakukan oleh pihak III namun belum

Decription Investment tax payable on the accrued coupon and

Appendixes

diskonto SBN

31-12-2010


Keterangan Pajak Investasi terhutang atas hasil akru kupon dan

Investment tax payables as of 31 December 2010 amounted to Rp72,600,200 was comprised of:


Hutang Pajak Investasi per 31 Desember 2010 sebesar Rp72.600.200 terdiri dari:



103


104


Hutang Lainnya sebesar Rp675.943 adalah biaya yang masih terutang kepada pegawai/divisi, terutama terkait dengan pembayaran uang muka biaya audit investigatif dan biaya rekonsiliasi dan verifikasi, biaya perjalanan dinas, serta kompensasi dan renumerasi.

Other payables of Rp675,943 was an expenses payable to employee/division, mainly related to the payment of advances for audit investigative and expenses on reconciliation and verificatio, expenses on business trips as well as compensation and remuneration.

2.16 Modal Awal Pemerintah Saldo Modal Awal Pemerintah per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp4 triliun. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.SR-115/MK.05/2005 tanggal 16 September 2005 perihal Persetujuan Penarikan/Pemindahbukuan Dana Rekening No.502.000002 untuk Modal Awal LPS dan Surat Kuasa No.SKU-214/MK/2005 dari Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 16 September 2005, pada tanggal 30 November 2005 telah dilakukan pemindahbukuan dana ke rekening LPS di BI No.519.000117 sebesar Rp4 triliun yang merupakan setoran modal awal Pemerintah pada LPS.

2.16 Government’s Initial Capital The Government’s Initial Capital as of December, 31 2008 amounts to Rp 4 trillion. In accordance with the Minister of Finance Decree No.SR-115/MK.05/2005 dated 16 September 2005 concerning the Agreement to Withdraw/ Overbook Funds within Account 502.000002 for Initial Capital and the Power of Attorney No.SKU-214/MK/2005 from the Minister of Finance to the Director General of Treasury dated 16 September 2005, the overbooking of Rp 4 trillion to account no. 519.000117 in Bank Indonesia was carried out on behalf of IDIC as the Government’s Initial Capital in IDIC on 30 September 2005.

Jumlah modal awal sebagaiman tersebut di atas diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU LPS yang menyatakan bahwa modal awal LPS disetorkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun dan sebesar-besarnya Rp8 triliun. Selanjutnya dalam pasal 85 ayat (1) UU LPS dinyatakan bahwa dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut.

The amount of initial capital was stipulated in the Article 81 verse (1) of IDIC Law which stated that IDIC initial capital was deposited at a miinimum of Rp4 trillion and a maximum of Rp8 trillion. Furthermore, in Article 85 verse (1) of IDIC Law was stated that in a case IDIC’s capital is less than the initial capital as mentioned in the Article 81 verse (1), the government, by approval of the House of Representatives, covers the shortage.

2.17 Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan Saldo Cadangan Tujuan merupakan akumulasi 20% dari surplus setelah pajak sejak tahun buku 2005, sedangkan saldo Cadangan Penjaminan merupakan akumulasi 80% dari surplus setelah pajak sejak tahun buku 2005.

2.17 Special Purpose Reserves and Insurance Reserves Special purpose reserves constitutes 20% of surplus after tax for each year, which has been accumulated since 2005, while insurance reserves constitutes 80% of surplus after tax for each year that has been accumulated since 2005.

Saldo Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

The balance of Special Purpose Reserves and Insurance Reserves as of 31 December 2010 and 2009 are shown below:

Keterangan

31-12-2010

31-12-2009

Cadangan Tujuan

1.459.746.884

1.272.727.945

Special Purpose Reserves

5.838.987.536

5.090.911.782

Insurance Reserves

7.298.734.420

6.363.639.727

Cadangan Penjaminan

2.18 Pendapatan Premi Penjaminan Pendapatan Premi Penjaminan selama tahun 2010 dan 2009 terdiri dari:

Decription

2.18 Revenues from Insurance Premiums Revenues from Insurance Premiums in 2010 and 2009 comprised of:

Keterangan

31-12-2010

31-12-2009

Pendapatan Premi Penjaminan Bank Umum

4.117.104.024

3.730.740.744

Revenues from Insurance Premiums of Commercial Banks

60.473.291

48.698.563

Revenues from Insurance Premiums of Rural Banks

4.177.577.315

3.779.439.307

Total Revenues Insurance Claim

Pendapatan Premi Penjaminan BPR Total Pendapatan Premi Penjaminan

Description

Untuk tahun buku 2010, rincian Pendapatan Premi Penjaminan beserta perhitungannya adalah sebagai berikut:

For fical year 2010, details of insurance premium revenues and its calculation are as follows:

Pendapatan Premi Semester I Perhitungan 0.1% dari Simpanan periode

sebelumnya

Penyesuaian Simpanan periode sebelumnya

25.843.360

1.915.556.812

96.507.528

2.354.424

98.861.952

1.986.220.981

28.197.783

2.014.418.764

2.011.268.629

29.061.145

2.040.329.774

sebelumnya Penyesuaian Simpanan periode sebelumnya Pendapatan Premi Semester I Perhitungan 0.1% dari Simpanan periode

sebelumnya

119.614.414

3.214.363

122.828.777

Pendapatan Premi Semester II

2.130.883.043

32.275.508

2.163.158.551

Pendapatan Premi Semester II

Total Pendapatan Premi Penjaminan 2010

4.117.104.024

60.473.291

4.177.577.315

Total Pendapatan Premi Penjaminan 2010


2.19 Pendapatan Hasil Investasi Pendapatan Hasil Investasi terdiri dari hasil diskonto SBI dan hasil investasi SBN yang berasal dari bunga kupon dan amortisasi diskonto SUN serta hasil diskonto SPN.

2.19 Revenues from Investment Revenues from Investment comprise of discount on the purchase of Bank Indonesia’s Certificate (SBI), investment returns from Goverment Bond (SUN) gained from either its coupon rate as well as amortized discount, and discount on the purchase of Indonesia Treasury Bill Bond (SPN ).

Pendapatan Hasil Investasi tahun 2010 dan 2009 terdiri dari:

Revenues from Investment in 2010 and 2009 comprised of:

Keterangan

31-12-2010

31-12-2009

Decription

Hasil Investasi dari SBI Rupiah

271.048.168

151.887.843

Revenues from Investment in SBI in Rupiah

Hasil Investasi dari SUN Rupiah

675.476.875

744.622.104

Revenues from Investment in SUN in Rupiah

Hasil Investasi dari SPN Rupiah

182.471.943

70.617.534

Revenues from Investment in SPN in Rupiah

Total Pendapatan hasil Investasi

1.128.996.986

967.127.481

Total Revenues from Investation

Hasil investasi tersebut termasuk pendapatan investasi yang di-accrue sampai dengan akhir tahun bersangkutan sebelum dikurangi pajak investasi PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai tarif pajak final dari hasil investasi (lihat Catatan 2.20).

Corporate Profile

Decription Perhitungan 0.1% dari Simpanan periode

Financial Review


1.889.713.453

Jumlah

Revenues from investment include accrued investment revenue up to the end of the year prior to the deduction of the investment tax PPh Article 4 verse (2) in accordance with the final tax for the investment (see note 2.20).

IDIC plans on 2011

sebelumnya

BPR

Appendixes

Bank Umum


Keterangan Perhitungan 0.1% dari Simpanan periode


In every single year, the Revenues from Insurances Premium accumulated from 2 semester period premiums at that year. The Premium from the first semester was calculated at 0.1% of the average monthly balance of total deposits for the period from July to December of the previous year added by the adjustment of average monthly balance of total deposits for the period from July to December of the previous year, while the Premium of the second semester was calculated as 0.1% of the average monthly balance of total deposits for the period from January to June of the current year and the adjustment of average monthly balance of total deposits for the period from January to June of the current year.


Pendapatan Premi Penjaminan setiap tahun merupakan akumulasi pendapatan premi dari dua periode semester dalam tahun yang bersangkutan. Pendapatan premi semester I 2009 dihitung sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode Juli – Desember tahun sebelumnya ditambah dengan penyesuaian ratarata saldo bulanan total simpanan periode Juli – Desember tahun sebelumnya, sedangkan pendapatan premi semester II 2009 dihitung sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode Januari – Juni tahun bersangkutan ditambah dengan penyesuaian rata-rata saldo bulanan total simpanan periode Januari – Juni tahun bersangkutan.



105



2.20 Pendapatan Kontribusi Kepesertaan Pendapatan Kontribusi Kepesertaan tahun 2010 adalah sebesar Rp1.574.492 dan tahun 2009 adalah sebesar Rp41.200.Pendapatan Kontribusi Kepesertaan tahun 2010 sebesar Rp1.574.492 berasal dari kewajiban pembayaran kontribusi dari 2 bank umum dan 23 BPR baru yang mendapatkan ijin pada akhir tahun 2009 dan selama tahun 2010. 2.21 Pendapatan Denda Pendapatan Denda selama tahun 2010 dan 2009 terdiri dari: Keterangan

31-12-2010

Pendapatan Denda Premi Bank Umum


2.21 Revenues from Fines Revenues from Membership Contribution in 2010 and 2009 comprise of: 31-12-2009

Decription

-

Revenues from premium fines of Commercial Banks

Pendapatan Denda Premi BPR

7.404

30.946

PRevenues from premium fines of Rural Banks

Pendapatan Denda Laporan Bank Umum

2.000

2.00

PRevenues from report fines of Commercial Banks

-

Revenues From Report Fines of Rural Banks

32.946

Total Revenue Claim

Pendapatan Denda laporan BPR

106

2.20 Revenues from Membership Contribution Revenues from Membership Contribution in 2010 was of Rp1,574,492 and 2009 amounted to Rp41,200. Revenues from Membership Contribution in 2010 of Rp1,574,492 was derived from the obligation of contribution payment from 2 commercial banks and 23 new rural banks who had its license at the end of 2009 and during 2010.

Total Pendapatan Denda

9.404

Pendapatan Denda Premi BPR tahun 2010 sebesar Rp7.404 merupakan denda atas keterlambatan dan kurang bayar premi BPR.

Revenues from Rural Bank Premium Fines in 2010 of Rp7,404 was due to the rural bank’s late payment or insufficient payment of insurance premium.

Pendapatan Denda Laporan Bank Umum tahun 2009 sebesar Rp2.000 merupakan denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Posisi Simpanan dari satu Bank Umum.

Revenues from Commercial Bank Report Fines in 2010 of Rp2,000 was due to one commercial bank’s failure to submit periodic reports within the prescribed timeframe/ deadline.

2.22 Pendapatan Pengembalian Klaim Pendapatan Pengembalian Klaim s.d. 30 September 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp176.980 dan Rp0. Pendapatan sebesar Rp176.980 dimaksud diperoleh dari pengembalian klaim BPR Bungbulang, DL.

2.22 Revenues from Claims Recovery Revenues from claims recovery until 30 September 2010 and 2010 was amounting to Rp176,980 dan Rp0. The revenue of Rp176.980 was from the claim recovery of BPR Bungbulang (DL).

Pendapatan Pengembalian Klaim diakui berdasarkan Laporan Hasil Estimasi Pengembalian Klaim yang disusun sesuai KKE No.KEP.034/LPS/V/2007 tentang Perhitungan Estimasi Pengembalian Biaya Klaim Penjaminan. Estimasi Pendapatan Pengembalian Klaim dihitung dari Estimasi Surplus/Defisit BDL pada periode tertentu. Dalam menghitung surplus/defisit dimaksud, Estimasi Penerimaan diperoleh dari penjumlahan realisasi/penjualan aset BDL dengan estimasi nilai aset yang belum dicairkan sesuai Neraca Sementara Likuidasi (NSL) yang disetujui LPS. Sedangkan Estimasi Pengeluaran dihitung dari realisasi biaya likuidasi BDL ditambah dengan sisa anggaran BDL periode berjalan. Pencatatan Pendapatan Pengembalian Klaim untuk pertama kali dilakukan pada bulan berikutnya setelah NSL disetujui LPS. Mulai tahun buku 2009, pengakuan Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim dilakukan pada saat pengumuman distribusi hasil likuidasi BDL

Revenues from claims recovery was recognized in accordance with the result report of estimated claim recovery which formulated based on CEO Decree No.KEP.034/LPS/V/2007 on the calculation of estimated insurance claim recovery expenses. Estimation of claim recovery revenue calculated from estimated liquidated bank surplus/deficit. Estimated revenue was earned by adding realization/dismissal of liquidated bank assets with estimated unrealized assets value according to temporary liquidation balance sheet approved by IDIC. Meanwhile, estimation of expenses is calculated from realized liquidated bank expenses added by the excess of current liquidated bank budget. Notes on claim recovery revenue for the first time was done in the next month after the temporary liquidation balance sheet approved by IDIC. From fiscal year of 2009, recognition of receivables/revenues on claim recovery has done at the announcement of the distribution of liquidated banks’ liquidation result.

Biaya Klaim | Claim Expenses s. d. 31/12/2010 Up to 31/12/09

Pembayaran Biaya Klaim s. d. 31/12/10 Payment of Claim Exp up to 31/12/10

-

131.123.056

115.647.592

15.475.464

131.123.056

-

131.123.056

115.647.592

15.475.464

35.092.774

-

35.092.774

34.891.029

201.745

3.045.615

-

3.045.615

3.017.548

28.067

No

Bank Dalam Likuidasi | Liquidated Bank

1

Bank IFI

131.123.056

Jumlah Bank Umun (DL) 1

BPR Tripilar Arthajaya

2

BPR Mitra Banjaran

3

BPR Cimahi

4


5

BPR Gunung Halu

6

Samadhana

7

BPR Bekasi Istana Artha

8

s. d. 31/12/09 up to 31/12/09

Tahun 2010 Year 2010

Hutang Klaim per 31/12/10 Claim Payables as of 31/12/09

80.164

-

80.164

14.049

66.115

1.302.692

-

1.302.692

1.258.800

43.892

19.000

-

19.000

-

19.000

-

-

-

-

-

885.095

-

885.095

884.216

40.878

BPR Era Aneka Rezeki

4.812.082

-

4.812.082

4.573.539

238.543

9

BPR Bangunkarsa

1.307.766

-

1.307.766

1.034.163

273.604

10

BPR Bungbulang

176.980

-

176.980

16.556

160.423

11

BPR Anugrah Artha

1.567.208

-

1.567.208

1.508.375

58.832

12

BPR Citraloka

53.698.042

-

53.698.042

52.255.148

1.442.895

13

BPR Kencana Atha Mandiri

3.000.405

-

3.000.405

2.971.880

28.525

14

BPR Sumber Hiobaja

911.084

-

911.084

825.336

85.749

15

BPR Handayani Cipta

16

BPR Tripanca Setiadana

17

BPR Babussalam

18

BPR Margot Arta

19

BPR Sri Utama

20

BPR Satya Adhi Perdana

21 22

537.475

-

537.475

469.405

60.070

356.542.841

-

356.542.841

340.296.362

16.246.479

632.759

-

632.759

611.428

21.331

88.335

-

88.335

85.482

2.854

247.539

-

247.539

233.597

13.942

132.456

3.023.665

3.156.130

2.881.132.

274.998

BPR Samudra Air Tawar

-

7.203.367

7.203.367

6.214.308

989.058

BPR Salido Empati

-

2.856.156

2.856.156

2.582.384

273.772

23

BPR Musajaya

-

7.150.420

7.150.420

6.950.648

199.772

24

BPR Handayani Cipta Sejahtera

-

1.432.628

1.432.628

1.299.790

132.839

25

BPR Argawa Utama

-

4.088

4.088

-

4.088

26

BPR Swasad Artha

-

40.454

40.454

-

40.454

27

BPR Junjung Sirih

-

3.800.111

3.800.111

3.596.568

203.543

28

BPR Darbeni Mitra

-

38.070

38.070

10.019

28.051

464.080.322

25.548.958

489.629.280

468.441.762

203.543

595.203.378

25.548.958

620.752.336

584.089.353

36.662.982

Jumlah BPR (DL) Amount Rural Bank JUMLAH AMOUNT

Corporate Profile IDIC Risk Management Operational Activities Corporate Governance

Details of the insurance claim expenses, insurance claim payment expenses and insurance claim payables from the respective liquidated banks are as follows:

Financial Review

Perincian biaya klaim, pembayaran biaya klaim dan hutang klaim dari masing-masing BDL adalah sebagai berikut:

IDIC plans on 2011

2.23 Insurance Claim Expenses Insurance claim expenses for 2010 of Rp25,548,958 was derived from deposits that are eligible for payment based on the results of the reconciliation and verification of deposits of 9 liquidated rural banks.’

Appendixes

2.23 Biaya Klaim Penjaminan Biaya Klaim Penjaminan selama tahun 2009 sebesar Rp25.548.958 merupakan simpanan layak bayar berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi Simpanan Nasabah BDL sembilan BPR.



107



Untuk tujuan penyajian laporan keuangan, Biaya Klaim Penjaminan yang terjadi pada setiap periode dikurangi dengan Cadangan Klaim Penjaminan Direalisasi.

For the presentation purpose of financial statements, insurance claim expenses occured in each period is deducted by realized claim insurance reserve.

Akumulasi Biaya Klaim Penjaminan yang telah dibukukan sampai dengan 31 Desember 2010 mencapai Rp620.752.336. Dari total Biaya Klaim Penjaminan tersebut, diantaranya sebesar Rp584.089.353 (94%) telah dibayarkan kepada nasabah BDL yang bersangkutan, sehingga saldo hutang klaim per 31 Desember 2010 tersisa sebesar Rp36.662.982 (6%). Atas akumulasi Biaya Klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud di atas, LPS berhak mendapatkan pembayaran pengembalian klaim dari hasil pencairan aset dan/ atau penagihan Piutang BDL sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 UU LPS (lihat Catatan 2.5).

Accumulated insurance claim expenses booked until 31 December 2010 reached Rp620,752,336. From total of insurance claim expenses, as much as Rp584,089,353 (94%) has paid to the respective liquidated banks’ depositors, so that the balance of claim payables as at 31 December 2010 amounted to Rp36,662,982 (6%).

2.24 Biaya Terkait dengan Resolusi Bank Biaya Terkait dengan Resolusi Bank tahun 2010 dan 2009 terdiri dari:

2.24 Expenses Related to Bank Resolution Expenses related to bank resolution in 2010 and 2009 consisted of:

Keterangan


Lampiran


Biaya Verifikasi Klaim

108

Biaya Jasa Konsultan Terkait BDL Biaya Jasa Bank Pembayar Biaya Pengamanan Aset BDL Biaya Rapat Koordinasi

From the accumulated insurance claim expenses as mentioned above, IDIC has a right to have the payment of claim recovery from the dismissal of assets and/or liquidated banks’ receivables collections as regulated in the Article 54 of IDIC Law (see note 2.5).

31-12-2010

31-12-2009

1.053.507

980.338

Expwnses of Claim Verification

Description

Expenses of Consultancy Service Related To Liquidated Banks

-

29.700

4.484.761

2.839.807

Expenses of Payment Bank Service

18.725

22.324

Expenses of Securing Liquidated Banaks Asset

22.122

22.461

Expenses of Coordination Meeting

612.919

739.235

Expenses for the Operational of Failed Bank Resolution

29.948

9.375

Other Resolution Expenses

Biaya Peny. Kerug. Piutang Klaim Penjaminan BPR

-

1.154.935

Expenses of Losses on Rural Banks Unsurance Claim Receivables

Biaya Peny. Kerug Piut Talangan Gaji-Pesangon BPR

-

10.332

Expenses of Def. pf Losses on advances of Rural Banks Remuneration / Severance Recievable

6.221.982

5.813.507

Total Resolution Bank Expenses

Biaya Operasional Penanganan Bank Gagal Biaya Resolusi lainnya

Total Biaya Resolusi Bank

Biaya Terkait dengan Resolusi Bank merupakan biaya LPS yang berhubungan dengan proses penutupan BDL dan proses penyelamatan bank. Biaya Terkait dengan Resolusi Bank tahun 2009 terutama merupakan biaya penyelamatan satu bank umum (PT Bank Mutiara, Tbk) dan biaya penutupan sembilan BPR yang ditutup pada akhir tahun 2009 dan selama tahun 2010 (BPR Satya Adhi, BPR Samudera Air Tawar, BPR Salido Empati, BPR Musajaya, BPR Handayani CS, BPR Argawa Utama, BPR Swasad Artha, BPR Junjung Sirih dan BPR Darbeni Mitra).

Expenses related to bank resolution is IDIC’s costs related to the process of liquidating and resolving failed banks. Expenses related to bank resolution in 2009 largely comprise of the rescuing cost of one commercial bank (PT Bank Mutiara, Tbk) and nine rural banks whose licenses were revoked from the end of 2008 and throughout 2009 (BPR Citraloka, BPR Kencana Arta Mandiri, BPR Sumber Hiobaja, BPR Handayani Cipta Sehati, BPR Tripanca, BPR Babussalam, BPR Margot Arta Utama, BPR Sri Utama, and BPR Satya Adhi).

Biaya Operasional Penanganan Bank Gagal sebesar Rp612.919 merupakan biaya operasional terkait dengan penanganan PT Bank Mutiara, Tbk yang terjadi selama tahun 2010.

Operating expenses for the resolution of the failed banks amounting to Rp612,919 were operating expenses related to the resolution of PT Bank Mutiara, Tbk throughout 2010.

3.819.308.916

2.607.534.091

56.098.901

34.036.984

Expenses of Increase / Decrease on Provision for Claims Rural Banks

3.875.817

2.641.571.075

Total Biaya Kenaikan Cadangan Klaim

Total Biaya Kenaikan Cadangan Klaim

Biaya Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Penjaminan dimaksud terkait dengan pembentukan cadangan klaim sebagaimana telah dipaparkan pada Catatan 4.12 mengenai Cadangan Klaim Penjaminan.

Expenses of Increase/Decrease on Provision for Claims was related to the establishment of provision for insurance claims as prescribed in notes 4.12 on Provision for Insurance Claim.

2.26 Biaya Investasi Biaya Investasi tahun 2010 dan 2009 terdiri dari:

2.26 Investment Expenses Investment expenses in 2010 and 2009 consisted of:

Keterangan Pajak Investasi Biaya Kustodian Total Biaya Investasi

31-12-2010

31-12-2009

Decription

1.913.071.309

158.275.646

Investment Tax

3.002.360

2.130.130

Custodian Fee

196.073.663

160.405.776

Total Investment Taxes

Beban Pajak Investasi dicatat terkait dengan pengenaan PPh final atas Pendapatan Hasil Investasi sebagaimana diuraikan pada Catatan 2.19.

Expenses on investment tax related to the imposition of final income tax on the revenues on investment return as prescribed in notes 2.19

2.27 Biaya Umum dan Administrasi Biaya Umum dan Administrasi terdiri dari:

2.27 General and Administration Expenses General and Administration Expenses in 2010 and 2009 consisted of:

Keterangan Biaya Kepegawaian Biaya Konsultan Biaya Rapat Biaya Publikasi daa Kehumasan

tahun 2010 dan 2009

31-12-2010

31-12-2009

Decription

77.290.791

50.958.907

Employment Expense

3.757.681

2.122.349

Consultan Expense

195.680

111.035

Meeting Expense

2.207.565

2.359.939

Publication and Public Relation Representation Expense

Biaya Representasi

501.429

341.558

Biaya Perkantoran

7.268.376

4.585.230

Office Expense

Biaya Peralatan Kantor

1.172.655

764.950

Office’s Stationery Expense

Biaya Komunikasi

11.122.385

937.762

Communication Expense

3.826.751

2.845.087

Transportation and Vehicle Expnese

261.617

31.770

Computer Expense

Biaya Penyusutan dan Amortisasi

4.484.629

1.587.925

BDepreciation and Amortization Expense

Biaya Umum

1.044.588

852.081

General Expenses

103.124.149

68.098.893

Administrative and General Expenses

Biaya Transportasi dan Kendaraan Biaya Komputer

Total Biaya Umum dan Administrasi


Biaya Ken (Pen) Cad Klaim Penjaminan BPR

Decription Expenses of Increase / Decrease on Provision for Claims Commercial Banks

Governance

Biaya Ken (Pen) Cad Klaim Penjaminan Bank Umum

31-12-2009

Financial Review

31-12-2010

IDIC plans on 2011

Keterangan

2.25 Increase/Decrease Expenses on Provision for Claims Increase/Decrease Expenses on Provision for Claims in 2010 and 2009 consisted of:

Appendixes

2.25 Biaya Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Biaya Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Penjaminan tahun 2010 dan 2009 terdiri dari:



109



2.28 Pendapatan Lain-Lain Pendapatan lain-lain tahun 2010 dan 2009 terdiri dari:


Keterangan Pendapatan Jasa Giro

31-12-2010

31-12-2009

Description

14.316.420

21.998.355

Revenues from Fee of Current Account

1.524.895

1.907.221

Revenues from Interest on Deposit on Call

15.841.316

23.905.576

Other Revenue Total

Pendapatan Bunga DOC Total Pendapatan Lain

2.29 Other Expenses Other expenses in 2010 and 2009 consisted of:

Tata Kelola

2.29 Biaya Lain-Lain Biaya lain-lain tahun 2010 dan 2009 terdiri dari: Keterangan Biaya Administrasi Bank Pajak atas Jasa Giro Pajak atas Bunga


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Total Biaya Lain

110

2.28 Other Revenues Other revenues in 2010 and 2009 consisted of:

31-12-2010

31-12-2009

Description

26.819

26.789

Bank Administration Expenses

2.863.289

4.399.649

Taxes on Fee of Current Account

304.979

381.444

Taxes on Interest

3.195.088

4.807.882

Total Other Expenses

2.30 Pajak Penghasilan Badan Biaya Pajak Penghasilan Badan secara akuntansi pada tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

2.30 Entity Income Tax In accountancy, Entity Income Tax in 2010 and 2009 are shown as follows:

Keterangan

31-12-2010

31-12-2009

Description

Pajak Kini

205.369.777

208.431.942

Current Income Taxes

227.349

315.160

Deferred Income Tax Benefits

205.142.428

208.116.782

Corporate Income Tax

Penghasilan Pajak Tangguhan Total PPh Badan

Beban Pajak Kini sebesar Rp205.369.777 untuk tahun 2010 dan Rp208.431.942 untuk tahun 2009 ditentukan berdasarkan perhitungan sesuai tarif pajak yang berlaku terhadap surplus menurut pajak atau surplus setelah koreksi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dalam periode yang bersangkutan.

Current Income Taxes amounting to Rp205,369,777 for 2010 and Rp208,431,942 for 2009 derived from the calculation in accordance to tax tariff on surplus based on tax or surplus after fiscal correction based on the tax regulation within the respective period.

Penghasilan Pajak Tangguhan sebesar Rp227.349 untuk tahun 2010 dan sebesar Rp315.160 untuk tahun 2009 ditentukan berdasarkan perhitungan tarif pajak yang berlaku atas perbedaan temporer pada pengakuan biaya secara akuntansi dan perpajakan pada periode yang bersangkutan, yaitu atas biaya cadangan manfaat karyawan (lihat Catatan 2.13).

Deferred Income Tax Benefits of Rp227,349 for 2010 and Rp315,160 for 2009 was determined on the basis of the calculation of tax tariff on temporary differences of the expenses recognition in accountancy and taxation terms for the respective period that represents expenses derived from employee benefits (see notes 2.13).

Menurunnya Beban Pajak Kini dan Penghasilan Pajak Tangguhan tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 terutama disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang PPh baru Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/PMK.03/2009 yang mulai berlaku per 01 Januari 2009, terdapat perbedaan pengenaan tarif atas Penghasilan Kena Pajak Badan, di mana pada tahun pajak 2009 dikenakan tarif 28%, sedangkan untuk tahun pajak 2010 dikenakan tarif 25%.

The decline on current income taxes and deffered income tax in 2010 compared to 2009 mainly caused by the new income tax Law number 36 of 2008 and The Ministry of Finance Regulation (PMK) ) No.81/PMK.03/2009 which have been taken into effect as at 1 January 2009, there were differences on the imposition of tariff on taxable income entity, in which in 2009 the tariff was 28% and in 2010 was 25%.

c. Terkait dengan penanganan PT Bank Mutiara, Tbk oleh LPS sampai dengan tanggal 12 Maret 2010, terdapat informasi mengenai enam tagihan Letter of Credit (L/C) bermasalah yang sedang dalam proses penyelesaian melalui jalur hukum. Permasalahan ini kemungkinan akan dapat menurunkan kualitas tagihan terhadap debitur-debitur yang bersangkutan sehingga berpotensi meningkatkan Pembentukan Penyisihan Aktiva (PPA) PT Bank Mutiara, Tbk. Terhadap permasalahan ini Manajemen PT Bank Mutiara, Tbk melalui surat No.474/Mutiara/DIR/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 telah menyampaikan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dan manajemen juga meyakini bahwa permasalahan tersebut tidak akan mengakibatkan terjadinya kekurangan dalam pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai ketentuan BI sehingga tidak memerlukan penambahan modal oleh LPS selama tahun 2010.

c. In relation with IDIC’s resolution of PT Bank Mutiara, Tbk, there were, up to 12 March 2010, information on 6 problem Letter of Credit debts which is currently in the process of legal execution. The problem might reduce the quality of collection on related debtors, thereby potentially increasing the Establishment of Deferred Assets of PT Bank Mutiara, Tbk. In regards to this issue, PT Bank Mutiara, Tbk’s management has, through its Letter Number 474/Mutiara/ DIR/III/2010 dated 12 March 2010, proposed steps to overcome the issue and also believes that the problem will not affect their ability to achieve the Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR) as prescribed by BI, therefore the Bank will not require additional capital injection from IDIC in 2010.


b. On 9 March 2010, BI handed over to IDIC PT BPR Salido Empati, situate within the Pesisir Selatan Regency, West Sumatra after the Bank’s operational license was revoked by virtue of Bank Indonesia Letter Number 12/15/KEP. GBI/2010 that deemed the Bank as a failed bank. The verification process to determine the Bank’s eligible deposits was carried out in March 2010. The Bank’s deposits in accordance with its Closing Balance Sheet, was 5,337 accounts amounting to Rp2,984,356 that comprised of 5,228 savings accounts amounting to Rp1,312,356 and 109 term deposit accounts amounting to Rp1,672,000.


b. Pada tanggal 9 Maret 2010, BI menyerahkan PT BPR Salido Empati, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, kepada LPS setelah dicabut ijin usahanya berdasar Keputusan Gubernur BI No.12/15/KEP.GBI/2010 untuk dilakukan penyelesaian sebagai Bank Gagal. Proses verifikasi simpanan layak bayar direncanakan mulai dilakukan pada akhir bulan Maret 2010. Simpanan nasabah berdasar Neraca Penutupan bank adalah 5.337 rekening sebesar Rp2.984.356, terdiri dari 5.228 rekening tabungan sebesar Rp1.312.356 dan 109 rekening deposito sebesar Rp1.672.000.


a. On 17 February 2010, BI handed over to IDIC PT BPR Samudra Air Tawar in Padang, West Sumatra after the Bank’s operational license was revoked by virtue of Bank Indonesia’s Letter Number 12/10/KEP.GBI/2010 , which deemed the Bank as a failed bank. The verification process to determine the Bank’s eligible deposits was carried out in March 2010. The Bank’s deposits, in accordance with its Closing Balance Sheet, comprised of 2,279 accounts amounting to Rp9,188,836 that included 2,166 savings accounts amounting to Rp2,775,836 and 113 term deposit accounts amounting to Rp6,413,000.

Financial Review

a. Pada tanggal 17 Februari 2010, BI menyerahkan PT BPR Samudra Air Tawar, Padang, Sumatera Barat kepada LPS setelah dicabut ijin usahanya berdasar Keputusan Gubernur BI No.12/10/KEP.GBI/2010 untuk dilakukan penyelesaian sebagai Bank Gagal. Proses verifikasi simpanan layak bayar direncanakan mulai dilakukan pada bulan Maret 2010. Simpanan nasabah berdasar Neraca Penutupan bank adalah 2.279 rekening sebesar Rp9.188.836, terdiri dari 2.166 rekening tabungan sebesar Rp2.775.836 dan 113 rekening deposito sebesar Rp6.413.000.

IDIC plans on 2011

Subsequent Events

Appendixes

PERISTIWA KEMUDIAN



111

112


Lampiran





CORPORATE PLAN 2011


Appendixes

RENCANA LEMBAGA TAHUN 2011

113

IDIC plans on 2011

Financial Review




Corporate Profile

In Insuring Depositors’ Deposits


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

PENJAMINAN SIMPANAN

114

Pada tahun 2011, LPS akan senantiasa membenahi diri dan memastikan bahwa pelaksanaan tugas LPS seperti penjaminan simpanan, analisis risiko, analisis resolusi bank, pembayaran klaim, penyelesaian likuidasi bank, dan penanganan bank gagal guna meningkatkan pelayanan LPS kepada para stakeholders dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para nasabah bank.

In 2011, IDIC intends to continue to improve itself and ensure that IDIC’s tasks, such as deposit insurance, risk analysis, bank resolution analysis, claims payment, bank liquidation, and failed bank resolution are effectively implemented by enhancing IDIC’s services to its stakeholders and improve depositor protection across all banks.

Beberapa rencana kerja LPS terkait dengan fungsi penjaminan simpanan antara lain adalah dengan mengembangkan sistem-sistem penjaminan simpanan, melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh bank sedini mungkin, menerapkan manajemen risiko lembaga, dan menyediakan hasil analisis perekonomian dan sistem perbankan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungi LPS dan melakukan penyempurnaan peraturan-peraturan LPS.

A number of plans pertaining to IDIC’s deposit insurance function, which includes developing the deposit insurance system, identify issues faced by banks at an early stage, implementing institutional risk management, and providing results of an analysis of the economy and the banking system within the context of supporting the implementation of IDIC’s function and enhance existing regulations within IDIC.

Selain itu, LPS juga akan memastikan kepatuhan bank peserta program penjaminan simpanan dalam memenuhi kewajiban sebagai peserta.

In addition to this, IDIC also ensures bank’s compliance towards the deposit insurance program in regards to the fulfilment of membership obligations and requirements.

Corporate Profile

MEMELIHARA STABILITAS SISTEM PERBANKAN

Moreover, IDIC also plans to enhance public awareness in 2011, specifically targeted at bank depositors, of the deposit insurance program such as the deposit insurance coverage amount.


Lebih jauh lagi, pada tahun 2011, LPS juga berencana untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama nasabah perbankan, terhadap program penjaminan simpanan seperti nilai simpanan yang dijamin.

Financial Review

In regards to the resolution of PT Bank Mutiara, Tbk., in 2011, IDIC will supervise the achievement of Bank Mutiara’s targets in its effort to enhance the bank’s value, pursue Bank Mutaiara’s assets, as well as prepare and carry out the share divestment process.

IDIC plans on 2011

Dalam hal penanganan PT Bank Mutiara, Tbk., pada tahun 2011, LPS akan melakukan supervisi terhadap pencapaian target PT Bank Mutiara, Tbk. dalam rangka peningkatan nilai bank, melakukan pengejaran aset PT Bank Mutaiara, Tbk. serta melakukan persiapan dan melaksanakan proses penjualan saham PT Bank Mutiara, Tbk.

Appendixes

Apart from ensuring that the failed bank resolution is conducted in accordance with the prevailing rules and regulations, IDIC will, within the context of its role of actively maintaining the banking system’s stability, develop systems to detect, monitor conditions as well as issues relating to the deposit insurance member banks in 2011.


Dalam rangka menjalankan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, selain senantiasa memastikan pelaksanaan resolusi bank gagal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di tahun 2011 LPS akan mengembangkan beberapa sistem untuk dapat secara dini mendeteksi, memantau kondisi dan permasalahan bank peserta penjaminan.



In Maintaining Banking System Stability

115

Development of Organization

Tata Kelola

To support the implementation of these two functions, IDIC plans to develop the organization through, among others, employee recruitment, development of an HR management system and performance management system as well as enhance the quality and competency of IDIC’s employees. In addition to this, IDIC will also pay close attention to the welfare of its employees. In 2011, IDIC plans to carry out programs relating to enhancing organizational Values, Culture, and Commitment to solidify and unite the diverse backgrounds of employees within IDIC.

Selain itu, di tahun 2011, LPS berencana untuk mengimplementasikan Human Capital Management (HCM), aplikasi core system (penjaminan, penanganan klaim, resolusi bank, likuidasi bank dan manajemen risiko), aplikasi performance management system, aplikasi enterprise risk management serta mengembangkan portal website LPS.

Moreover, in 2011, IDIC plans to implement Human Capital Management (HCM), application of a core system (deposit insurance, claims handling, bank resolution, bank liquidation and risk management), application of a performance management system, application of an enterprise risk management as well as development of IDIC’s website portal.


Lampiran


Guna mendukung pelaksanaan kedua fungsi tersebut, LPS berencana untuk melakukan pengembangan organisasi yang diantaranya dilaksanakan melalui penerimaan pegawai, pengembangan system manajemen SDM dan sistem manajemen kinerja serta meningkatkan kualitas dan mengembangkan kompetensi pegawai LPS. Selain itu, LPS juga akan tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai-pegawainya. Pada tahun 2011, LPS berencana untuk melakukan program-program terkait penguatan Nilai, Budaya dan Komitmen organisasi guna menyatukan keragaman latar belakang pegawai LPS.

Tinjauan Keuangan



Profil Lembaga

PENGEMBANGAN ORGANISASI

116

Appendix

APPENDICES


LAMPIRAN

117

IDIC plans on 2011

Financial Review




Corporate Profile

118 Lampiran


351.27

364.20

366.84

369.84

369.30

378.94

377.94

386.09

386.09

386.91

389.71

410.14

378,07

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Rata-rata

Bulan

17,98%

17.30%

17.38%

17.57%

17.79%

18.27%

17.96%

17.93%

18.20%

18.48%

18.34%

18.69%

17.86%

0 < N ≤ 100 Jt 0 < N ≤ 100 M Nominal %

dalam triliun Rupiah

136.15

148.17

141.01

139.61

135.88

135.18

135.14

134.16

132.47

131.39

131.86

131.93

135.00

6.48%

6.25%

6.29%

6.34%

6.35%

6.40%

6.42%

6.35%

6.53%

6.57%

6.59%

6.77%

6.86%

100 Jt < N ≤ 200 Jt 100 M < N ≤ 200 M Nominal %

216.32

234.65

223.21

221.95

218.89

215.47

215.91

214.99

212.18

209.42

209.66

207.88

211.62

10.29%

9.90%

9.96%

10.08%

10.09%

10.19%

10.26%

10.17%

10.46%

10.48%

10.48%

10.67%

10.76%

200 Jt < N ≤ 500 Jt 200 M < N ≤ 500 M Nominal %

Total Balance of Deposits within Commercial Banks in 2010

195.14

219.32

205.87

202.41

199.17

194.11

193.54

192.95

188.62

185.43

186.49

184.97

188.73

9.27%

9.25%

9.18%

9.19%

9.18%

9.18%

9.20%

9.13%

9.30%

9.28%

9,32%

9.49%

9.60%

500 Jt < N ≤ 1M 500 M < N ≤ 1B Nominal %

Rincian Jumlah Nominal Simpanan Pada Bank Umum Pada Tahun 2010


173.85

197.91

184.05

180.41

179.08

173.85

172.35

170.62

166.29

164.33

165.78

164.68

166.85

8.26%

8.35%

8.21%

8.19%

8.25%

8.22%

8.19%

8.07%

8.19%

8.22%

8.29%

8.45%

8.48%

1M
Tinjauan Keuangan

196.64

228.90

211.93

205.58

203.44

197.711

194.86

192.39

186.63

183.54

186.12

181.96

187.20

9.34%

9.65%

9.45%

9.34%

9.37%

9.32%

9.26%

9.10%

9.20%

9.18%

9.30%

9.34%

9.52%

2M < N ≤ 5M 2B < N ≤ 5B Nominal %

Tata Kelola

808.91

931.89

886.02

864.97

845.86

811.97

814.53

829.44

773.72

755.66

153.87

712.80

726.16

>5M > 5B Nominal

38.38%

39.30%

93.52%

39.28%

38.97%

38.41%

38.71%

39.24%

38.13%

37.80%

37.68%

36.58%

36.92%

%


2,105.07

2,370.98

2,241.79

2,241.83

2,170.41

2,113.79

2,104.26

2.113.48

2,029.22

1,999.16

2,000.61

1,948.44

1,966.84

Nominal

%

100%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

Profil Lembaga

average

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February

January

Month

in trillion Rupiah



PT BPR Era Aneka Rezeki (DL) Masa Likuidasi: 24 April 2007 s.d 31 Maret 2010 (2 tahun 11 bulan) Terms of Liquidation: 24 April 2007 until 27 March 2010 (2 year 11 month) Talangan Biaya Operasional Likuidasi Talangan Gaji Talangan Pesangon Klaim Deposito Klaim Tabungan Jumlah 6. Pengembalian talangan biaya operasional Jumlah Sisa Kewajiban Jumlah Sisa Aset Persentase Pengembalian terhadap Pembayaran Klaim LPS

Total (Rp)

Description

275.017.755 17.255.000 39.600.000 4.466.811.996 345.270.131 5.143.954.882 38.786.204 5.105.168.678 0 0%

Advance on Liquidation Operational Expenses Salary Advance Severance Advance Term Deposit Claims Saving Account Claims Total Return on Advance on Operating Expenses Total of remaining liabilities Total of remaining assets Recovery Rate


Uraian

1. 2. 3. 4. 5.


No

Talangan Biaya Operasional Likuidasi Talangan Gaji Talangan Pesangon Klaim Deposito Klaim Tabungan Jumlah 6. Pengembalian ke LPS Jumlah Sisa Kewajiban Jumlah Sisa Aset Persentase Pengembalian terhadap Pembayaran Klaim LPS

Total (Rp)

Description

200.093.560 200.093.560 0 200.093.560 0

Advance on Liquidation Operational Expenses Salary Advance Severance Advance Term Deposit Claims Saving Account Claims Total Return on Advance on Operating Expenses Total of remaining liabilities Total of remaining assets

0%

Recovery Rate

No

Uraian

1. 2. 3. 4. 5.

Talangan Biaya Operasional Likuidasi Talangan Gaji Talangan Pesangon Klaim Deposito Klaim Tabungan Jumlah Pengembalian talangan biaya operasional Jumlah Sisa Kewajiban

6.

Jumlah Sisa Aset

Persentase Pengembalian terhadap Pembayaran Klaim LPS

Total (Rp)

Appendix

PT BPR Bekasi Istana Arta (DL) Masa Likuidasi: 06 Februari 2007 s.d 27 Oktober 2010 (3 tahun 9 bulan) Terms of Liquidation: 06 February 2007 until 27 October 2010 (3 year 9 month)

IDIC plans on 2011

Uraian

1. 2. 3. 4. 5.

Description

119.859.804

240.529.836 644.564.800 1.004.954.440 3.112.800 1.001.841.640

Advance on Liquidation Operational Expenses Salary Advance Term Deposit Claims Saving Account Claims Saving Account Claims Total Return on Advance on Operating Expenses Total of remaining liabilities

0

Total of remaining assets

0%

Recovery Rate


No

Financial Review

PT BPR Samadhana (DL) Masa Likuidasi: 25 September 2007 s.d 23 September 2010 (3 tahun) Terms of Liquidation: 25 September 2007 until 27 September 2010 (3 year)

119


PT BPR Mitra Banjaran (DL) Masa Likuidasi: 13 Februari 2006 s.d 8 November 2010 (4 tahun 9 bulan) Terms of Liquidation: 13 February 2007 until 8 November 2010 (4 year 9 month) No

Uraian

1

Talangan Biaya Operasional Likuidasi

2

Talangan Gaji

3 4

Talangan Pesangon Klaim Deposito

5

Klaim Tabunga

Jumlah 6 Pengembalian ke LPS Jumlah Sisa Kewajiban Jumlah Sisa Asets Persentase Pengembalian terhadap Pembayaran Klaim LPS

Total (Rp) 689.988.609

Description Advance on Liquidation Operational Expenses

5.382.500

Salary Advance

9.950.000 2.740.044.301

Severance Advance Term Deposit Claims

305.570.859

Saving Account Claims

3.750.936.269 0 3.750.936.269 0 0%

Total Return on Advance on Operating Expenses Total of remaining liabilities Total of remaining assets Recovery Rate


Lampiran


Tinjauan Keuangan

PT BPR Mranggen Mitra Niaga (DL) Masa Likuidasi: 29 Agustus 2006 s.d 22 November 2010 (4 tahun 3 bulan) Terms of Liquidation: 25 August 2007 until 27 November 2010 (4 year 3 month)

120

No 1 2 3 4 5

Uraian

Talangan Biaya Operasional Likuidasi Talangan Gaji Talangan Pesangon Klaim Deposito Klaim Tabungan Jumlah 6 Pengembalian ke LPS Jumlah Sisa Kewajiban Jumlah Sisa Aset Persentase Pengembalian terhadap Pembayaran Klaim LPS

Total (Rp) 195.464.965

121.794.141 1.181.250.932 1.498.510.038 0 1.498.510.038 0 0%

Description Advance on Liquidation Operational Expenses Salary Advance Term Deposit Claims Term Deposit Claims Saving Account Claims Total Return on Advance on Operating Expenses Total of remaining liabilities Total of remaining assets Recovery Rate

Corporate Profile

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

TASK COVERAGE

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas memberikan masukan kepada Dewan Komisioner terkait dengan evaluasi dan reviu terhadap kebijakan sistem remunerasi dan kebijakan sumber daya manusia secara keseluruhan, serta nominasi calon Direktur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Duties of Remuneration and Nomination Committee are giving input to the Board of Commissioners concerned with evaluation and review of Human Resources policy and remuneration system as a whole, as well as nominating candidate for IDIC’s director.

Dalam melaksanakan tugasnya memberikan masukan kepada Dewan Komisioner, Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada standar yang diadopsi LPS meliputi namun tidak terbatas pada:

On conducting its duties of giving recommendation on Board of Commissioner, Remuneration and Nomination Committee is referring to standards adopted by IDIC which consists of, but not limited to:

- Standar Organisasi dan Sistem manajemen SDM – LPS dalam rangka mendukung Visi dan Misi LPS - Standar tata kelola - Standar manajemen kinerja - Sistem remunerasi yang berlaku pada industri atau pengawas perbankan melalui survai remunerasi - Standar best practice lainnya

- Organization and IDIC-Human Resources management system to support IDIC’s vision and mission. - Governance standard - Performance evaluation standard - Remuneration system which widely applied in industry or banking supervisor through remuneration survey - Other best practices standards

Dalam hal tidak semua standar dan best practices tersebut dipenuhi, Rapat Dewan Komisioner perlu menetapkan standar atau prosedur yang berlaku bagi Komite Remunerasi dan Nominasi LPS untuk masa tertentu.

In case of all the standards and best practices could not be met, Board of Commissioner Meeting should enact a standard or procedure which will be applied to IDIC Remuneration and Nomination Committee for a certain time.

KEANGGOTAAN

COMMITTEE MEMBERSHIP

Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu :

The Remuneration and Nomination Committee shall consist of no fewer than 3 (three) members, which are:

a. Anggota Dewan Komisioner LPS yang bertindak selaku Ketua dan/atau Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Member of the Board of Commissioner who acts the Chair and or member of Committee.

b. Seorang Direktur yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan pegawai yang memiliki pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia, mengetahui sistem remunerasi dan nominasi serta rencana suksesi di LPS.

b. A Director who supervises Human Resource area or an employee representative who has good knowledge on Human Resources management, remuneration and nomination system as well as succession planning in IDIC.


CAKUPAN TUGAS

Financial Review

Article 74 verse 2 of Law number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation asserted that the Board of Commissioners has to formed Remuneration and Nomination Committee in accordance to the need of organization development.

IDIC plans on 2011

Pasal 74 ayat 2 dari UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa Dewan Komisioner membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kebutuhan pengembangan organisasi.

Appendix

STATEMENT OF POLICY


KEBIJAKAN



Remuneration and Nomination Committee Charter

121


122

c. Pihak Independen, dari luar LPS yang memiliki pengetahuan tentang manajemen SDM secara luas khususnya pengetahuan yang mendalam tentang sistem remunerasi dan nominasi serta manajemen suksesi. Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisioner melalui Rapat Dewan Komisioner.

c. Independent party, from outside of IDIC, who has great knowledge on human resources management, especially on remuneration and nomination system as well as succession planning. Head and member of Remuneration and Nomination Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioner by means of Board of Commissioner Meeting.

MASA KERJA

TERMS OF SERVICE

Masa tugas Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Terms of service of Member of Information Committee is 3 (three) years and can only be appointed for the next period.

RAPAT

MEETINGS

a. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan LPS dan sedikit-dikitnya 3 kali dalam setahun.

a. Remuneration and Nomination Committee meeting conducted accordingly to IDIC needs and no less that 3 (three) times in a year.

b. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya dihadiri lebih dari separuh dari jumlah anggota.

b. Remuneration and Nomination Committee meeting should be attended by 51% (fifty one percent) of the members.

c. Keputusan yang dihasilkan melalui rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

c. The decision resulted from Committee meeting shall be made based upon deliberation and agreement.

d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan pengaturan bahwa 1 (satu) anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki 1 (satu) suara.

d. In case of the decision cannot be made in the same manner as point c, the decision shall be made based on the majority vote with the arrangement that 1 (one) committee member has 1 (one) right to vote.

e. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi atau anggota Komite yang berasal dari internal LPS dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir.

e. The meeting headed by the Head of Remuneration and Nomination Committee or the member from IDIC Executive Official when the Head of Remuneration and Nomination Committee cannot attend the meeting.

f. Hasil rapat harus dituangkan dalam risalah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

f. The result of the meeting shall be stated in the Remuneration and Nomination Committee Meeting minutes.

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

TASKS, AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES

Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab untuk memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisioner terhadap hasil evaluasi atau reviu atas kebijakan SDM dan sistem remunerasi secara keseluruhan serta masukan terhadap nominasi Direktur.

Remuneration and Nomination Committee is responsible to provide advice or recommendations to the Board of Commissioner through Board of Commissioner Meeting toward the evaluation result or review of the remuneration system and human resources policy as a whole as well as recommendation on nominating candidate for Director.

Corporate Profile 3. Ensuring that the remuneration policy at least in accordance with:

a. Falsafah pengembangan SDM – LPS maupun prinsip remunerasi yang kompetitif secara eksternal (industri dan pengawas perbankan) dan berkeadilan secara internal

a. Philosophy of IDIC-human resources development and remuneration principle of competitive externally (in industry and banking supervisor) as well as just internally

b. Peran dan tanggung jawab serta nilai organisasi dan jabatan di LPS sesuai mandat yang ditetapkan UndangUndang.

b. Role and responsibility as well as value of organization and designation as mandated by the Law

c. Kinerja lembaga secara luas termasuk kinerja keuangan, dan kinerja individu pegawai.

c. Corporate performance in general, including financial performance and each employee performance

d. Pedoman tata kelola dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

d. Governance guidelines and applicable regulations.

4. Melakukan reviu atas evaluasi secara periodik terhadap kinerja direktorat yang dilakukan Kepala Eksekutif dan Dewan Komisioner.

4. Conduct periodical review on the directorate performance which is done by Chief Executive Officer and Board of Commissioner

5. Membantu Dewan Komisioner melakukan pengawasan terhadap pengembangan dan efektivitas implementasi metodologi kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia dan kemajuan proyek strategis, antara lain kebijakan dan proyek strategis terkait dengan rekrutmen, retensi, training dan pengembangan karier, serta pengukuran kinerja.

5. Assist Board of Commissioner on supervising the development and effectivity of policy methodology implementation in human resources management area and the advancement of strategic projects such as recruitment, retention, training and career development as well as performance appraisal

6. Memberikan masukan untuk nominasi Direktur.

6. Provide recommendations on the nomination of candidate for Director

Komite Remunerasi dan Nominasi berwenang untuk :

Remuneration and Nomination Committee is authorized to:

1. Mengakses data, catatan atau informasi terkait kinerja lembaga dan pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas LPS.

1. Accessing data, records or information related to the corporate and employee performance related to the implementation of IDIC duties.

2. Mengundang pegawai dan direksi dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi untuk meminta penjelasan.

2. Call for a Remuneration and Nomination Committee meeting to the employees and directors to seek clarification.


3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan :


2. Evaluating remuneration system policy such as cash and non cash remuneration policy, short-term and long-term remuneration as well as fixed remuneration and bonus (variable).


2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan sistem remunerasi, meliputi antara lain, kebijakan remunerasi tunai (cash) dan bukan tunai (non-cash), remunerasi jangka pendek dan jangka panjang serta remunerasi tetap (fixed) dan bonus (variable).

Financial Review

1. To evaluate the policy and the remuneration system as a whole.

IDIC plans on 2011

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan SDM secara keseluruhan.

Appendix

The duties of the Remuneration and Nomination Committee include, but are not limited to:


Adapun tugas Komite Remunerasi dan Nominasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

123


3. Menyampaikan laporan lisan dan tertulis terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk memberi rekomendasi terhadap kajian yang dilakukan kepada Dewan Komisioner.

3. Submit a written and verbal report in relation to its duties and responsibilities, including giving recommendation on a review conducted by Board of Commissioners.

PELAPORAN

REPORTING

Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya dalam suatu rapat Dewan Komisioner atau secara tertulis disertai dengan dokumen hasil evaluasi, reviu atau hasil analisisnya. Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan tahunan terkait pelaksanaan kegiatan komite kepada Dewan Komisioner.

Remuneration and Nomination Committee delivers the task output in a Board of Commissioner meeting or in writings together with evaluation, review or analysis result documents.

PENILAIAN KINERJA

Tinjauan Keuangan

Komite Remunerasi dan Nominasi secara tahunan harus mereviu kinerjanya sendiri. Honor atau Kompensasi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan oleh Dewan Komisioner.

Remuneration and Nomination Committee formulate an annual report related to its tasks for the Board of Commissioner.

PERFORMANCE REVIEW Remuneration and Nomination Committee shall annually review its own performance. Honorarium or compensation of Remuneration and Nomination Committee members is determined by Board of Commissioners.


Lampiran


124

PENGELOLAAN DOKUMEN DAN KERAHASIAAN

THE MANAGEMENT OF DOCUMENT AND CONFIDENTIALITY

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari eksternal LPS tidak dianjurkan membawa dokumen LPS keluar kantor, dengan alasan keamanan dan kerahasiaan. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib merahasiakan informasi tentang segala sesuatu yang diketahui terkait dengan jabatannya, data maupun kegiatan LPS.

Remuneration and Nomination Committee member who comes from outside of IDIC is not advised to take IDIC’s document out of the office for security and confidentiality reason. Member of the Remuneration and Nomination Committee shall keep information about all things known to be associated with his position, as well as IDIC’s activity data.

PERUBAHAN PIAGAM

AMENDMENT OF CHARTER

Komite Remunerasi dan Nominasi mereviu dan menilai kecukupan dari Piagam ini secara tahunan, dan merekomendasikan adanya perubahan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisioner.

Remuneration and Nomination Committee shall review and reassess the adequacy of this Charter annually, and recommend any proposed changes to the Board of Commissioner for approval.

Corporate Profile

PIAGAM KOMITE INFORMASI

Duties of Information Committee are giving input to the Board of Commissioners in terms of data, information, report, and/ or analysis result concerning updated information regarding economic, banking, and financial area that related to the implementation of IDIC task and function.

CAKUPAN TUGAS

TASK COVERAGE

Cakupan tugas Komite Informasi terkait dengan penyediaan informasi kepada LPS, yang meliputi :

Task coverage of Information Committee is related to the appropriation of information to IDIC, including:

- informasi yang terkait sektor ekonomi pada umumnya, perbankan, dan keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi LPS dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya;

- information related to economic sector in general, banking, and financial that directly or indirectly affect IDIC in implementing the function and task;

- ketentuan di sektor ekonomi, perbankan dan keuangan serta perubahannya yang akan mempengaruhi LPS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;

- provision in economic, banking and financial sector, and also the changes that will have any impact to IDIC in executing the function and task;

- informasi-informasi lainnya baik nasional maupun internasional yang dapat mempengaruhi LPS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

- other information in terms of national or international that will have any impact to IDIC in executing the function and task.

Informasi yang dimaksud meliputi data primer dan sekunder, hasil analisa riset/kajian atas laporan baik yang dibuat oleh Komite Informasi maupun oleh pihak lain.

Information mentioned includes primary and secondary data, research analysis result of the report prepared by Information Committee or other party.

Rapat Dewan Komisioner dapat menetapkan kebutuhan informasi lainnya untuk dipenuhi Komite Informasi selama periode waktu tertentu. Penetapan dimaksud dinyatakan dalam dokumen hasil rapat Dewan Komisioner sebagai adendum Piagam Komite Informasi.

Board of Commissioner Meeting is able to enact other information needed to be fulfilled by Information Committee during certain period of time. The determination should be noted in the minutes of Board of Commissioners’ meeting as an Information Committee addendum.

KEANGGOTAAN


Komite Informasi terdiri atas minimal 2 (dua) orang anggota. Setiap anggota Komite Informasi harus memenuhi unsur independensi dan pengalaman yang mencerminkan unsur Lembaga dan unsur Masyarakat.

The Information Committee shall consist of no fewer than two members. The members of the Information Committee shall meet the independence and experience which reflect the substance of Institution and of Community. Information Committee members shall not simultaneously serve on the information committees of more than two public institutions.

Anggota Komite Informasi tidak boleh secara bersamaan bekerja sebagai Komite Informasi pada lebih dari dua institusi publik.


Komite Informasi bertugas memberikan masukan kepada Dewan Komisioner dalam bentuk data, informasi, laporan, dan/atau hasil analisis atas informasi terkini yang sedang terjadi di sektor ekonomi, perbankan, dan keuangan dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LPS.

Financial Review

Article 74 verse 2 of Law number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation asserted that the Board of Commissioners has to formed Information Committee.

IDIC plans on 2011

Pasal 74 ayat 2 dari UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa Dewan Komisioner membentuk Komite Informasi.

Appendix

STATEMENT OF POLICY


KEBIJAKAN



Information Committee Charter

125


126

Anggota Komite Informasi harus memiliki pengalaman dan/ atau keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan/ atau hukum serta memahami aspek-aspek informasi publik dan perencanaan.

Information Committee members must have experience and/or expertise in economic, financial, banking and/or law, and also understand the public information and planning aspects.

Anggota Komite Informasi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Dewan Komisioner dalam hal Anggota Komite Informasi berhalangan tetap dan/atau tidak menghadiri Rapat Komite Informasi lebih dari 3 (tiga) kali tanpa pemberitahuan.

The members of the Information Committee shall be dismissed at any time by the Board of Commissioner in the case of members of Information Committee have permanent disability and/or do not attend Information Committee Meeting more than 3 (three) times without prior notification.

MASA KERJA

TERMS OF SERVICE

Masa tugas Anggota Komite Informasi adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan.

Terms of service of Member of Information Committee is 3 (three) years as of the appointed date.

Anggota Komite Informasi yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dapat diangkat kembali untuk masa tugas periode berikutnya.

Information Committee member which are not the Board of Commissioner member of IDIC can be re-appointed for one more term of service period.

RAPAT

MEETINGS

Komite Informasi mengadakan rapat secara berkala, minimal 1 (satu) bulan sekali dengan membahas dan menyajikan informasi terkait dengan perkembangan informasi di sektor ekonomi, perbankan dan keuangan serta perubahan ketentuan di sektorsektor tersebut, serta informasi-informasi lainnya baik nasional maupun internasional yang dapat mempengaruhi fungsi dan tugas LPS. Hasil dari rapat Komite Informasi diberikan dalam bentuk Keputusan atau rekomendasi yang harus dicapai berdasarkan musyawarah dan mufakat.

The Information Committee shall meet periodically, no less than once a month, discussing information related to the development issue in economic, banking and financial sector and also the provision change in those sectors, also other information in terms of national or international that will have any impact to IDIC in executing the function and task. The result from Information Committee meeting is given in term of pronouncement or recommendation that shall be made based upon deliberation and agreement.



Sesuai dengan penjelasan pasal 74 ayat 2 UU LPS, tugas Komite Informasi adalah memberikan data, informasi, laporan, analisis terhadap data dan permasalahan sebagai masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisioner.

According to the explanation of article 74 verse 2 of IDIC Acts, duties of Information Committee are giving data, information, report, analysis concerning data and set of issues as an input and recommendation to the Board of Commissioners.

Data dan permasalahan yang dimaksud adalah kebutuhan informasi atau data yang diperlukan oleh LPS dalam membuat keputusan-keputusan, meliputi:

Data and set of issues mentioned are the information or data that will be needed by IDIC to make judgments, including :

1) Data, informasi dan laporan yang terkait sektor ekonomi, perbankan dan keuangan;

1) Data, information and report related to economic, banking and financial sector;

2) Data, informasi dan laporan yang berkaitan dengan perencanaan strategik LPS;

2) Data, information and report which related to IDIC’s strategic planning;

3) Data, informasi dan laporan yang berkaitan dengan persepsi publik dan pemangku kepentingan yang lain atas kegiatan LPS;

3) Data, information and report which related to public perception and other IDIC’s stakeholders;

Corporate Profile

PELAPORAN

REPORTING

Komite Informasi menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya dalam suatu rapat Dewan Komisioner atau secara tertulis disertai dengan dokumen hasil analisisnya.

The Information Committee delivers the results of task implementation in Board of Commissioner meeting or in writing along with the documentation of the analysis result. The Information Committee submits an annual activity report to the Board of Commissioner.

Komite Informasi membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Komisioner.

PENILAIAN KINERJA

REVIEW OF PERFORMANCE

Komite Informasi secara tahunan harus mereviu kinerjanya sendiri.

The Information Committee shall annually review the Information Committee’s own performance.

Honor atau Kompensasi anggota Komite Informasi ditetapkan oleh Dewan Komisioner.

The remuneration or compensation of Information Committee member is determined by Board of Commissioners.



Anggota Komite Informasi non Dewan Komisioner tidak dianjurkan membawa dokumen LPS keluar kantor, dengan alasan keamanan dan kerahasiaan. Anggota Komite Informasi wajib merahasiakan informasi tentang segala sesuatu yang diketahui terkait dengan jabatannya, data maupun kegiatan LPS.

Information Committee member who is not Board of Commissioner is not advised to take IDIC’s document out of the office for security and confidentiality reason. Member of Information Committee is compelled to keep the information on its position, data and IDIC’s activities confidential.

PERUBAHAN PIAGAM

AMENDMENT OF CHARTER

Komite Informasi mereviu dan menilai kecukupan dari Piagam ini secara tahunan, dan merekomendasikan adanya perubahan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisioner.

The Information Committee shall review and reassess the adequacy of this Charter annually and recommend any proposed changes to the Board of Commissioner for approval.


3. Execute research, analysis or discussion which able to be implemented as an input to Board of Commissioner.


3. Melakukan kajian, analisa atau bahasan yang dapat digunakan sebagai input kepada Dewan Komisioner.


2. Organize a meeting with the person in charge whenever needed.

Financial Review

2. Melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.

IDIC plans on 2011

1. Acquire data, information about financial report and other resources internally or externally.

Appendix

1. Memperoleh data, informasi tentang laporan keuangan dan sumber daya lainnya dari internal maupun eksternal.

5) Data dan informasi lainnya yang dianggap perlu oleh Dewan Komisioner.


Setelah melalui prosedur mendapatkan ijin dan sepengetahuan Kepala Eksekutif dan/atau Direksi, Komite Informasi berwenang untuk:

4) Data, report and review of IDIC public relation performance; 5) Data and other information which considered important by Board of Commissioner. Upon obtaining permission and acknowledgement by Chief Executive and/or Board of Director, the Information Committee is authorized to:

4) Data dan laporan serta review kinerja kehumasan LPS;

127

Audit Committee Charter


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola



Profil Lembaga

PIAGAM KOMITE AUDIT

128

KEBIJAKAN

STATEMENT OF POLICY

Pasal 74 ayat 2 dari UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa Dewan Komisioner membentuk Komite Audit .

Article 74 verse 2 of Law number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation asserted that the Board of Commissioners has to formed Audit Committee.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisioner dalam melaksanakan tanggung jawab Pengawasan terhadap pengelolaan LPS yang harus dikerjakan secara efektif dan efisien baik dalam hal melaksanakan penjaminan simpanan maupun penetapan kebijakan.

Duties of Audit Committee are to assist Board of Commissioners on undertaking their responsibilities on the operational of Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) which must be conducted effectively and efficiently in terms of the implementation of deposit insurance and policy determination.

Berdasarkan kemampuan dan kewenangannya, maka Komite Audit akan melaporkan kepada Dewan Komisioner tentang hasil kajian aspek pengawasan terhadap pengelolaan LPS dan memberikan rekomendasi yang diperlukan.

According to its ability and authority, Audit Committee will report the analysis result on supervision aspects of IDIC management as well as giving necessary recommendation to the Board of Commissioners.

CAKUPAN TUGAS

TASK COVERAGE

Cakupan tugas Komite Audit terkait dengan pengawasan terhadap pengelolaan LPS mengacu pada standar yang diadopsi LPS meliputi namun tidak terbatas pada :

Task coverage of Audit Committee is related to the supervision of IDIC management by referring to the standard adopted by IDIC which consist of, but not limited to:

- Standar akuntansi dan keuangan yang berlaku. - Standar hukum dan perundangan. - Standar manajemen secara menyeluruh terdiri dari anggaran dan perencanaan, kebijakan dan prosedur,pedoman intern, batas wewenang, organisasi, proses administrasi dan operasi , dan sebagainya. - Standar kontrol internal dan manajemen risiko. - Standar tata kelola. - Standar best practices lain. - Standar integritas dan perilaku karyawan.

- Present Accounting and Finance standard. - Legal and legislation standard. - Management standard as a whole which comprise of planning and budgeting, procedure and policy, internal guidance, limit of authority, organization, administration process and operations, etc. - Internal control and risk management standard. - Good corporate governance standard. - Other best practices standards, - Integrity and employee’s behaviour standard.

Dalam hal tidak semua standar tersebut dipenuhi, Rapat Dewan Komisioner perlu menetapkan standar yang berlaku dalam pengawasan LPS untuk masa tertentu. Penetapan dimaksud dinyatakan dalam dokumen hasil rapat Dewan Komisioner sebagai addendum Charter Komite Audit

In case of all the standards could not be met, Board of Commissioner meeting should enacted a standard which will be applied under IDIC supervision for a certain time. The determination should be noted in the minutes of Board of Commissioners’ meeting as an Audit Committee addendum.

KEANGGOTAAN


Komite audit diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisioner

Audit committee will be led by a member of Board of Commissioner.

Komite Audit terdiri atas minimal 3 (tiga) orang anggota. Setiap anggota Komite Audit harus memenuhi unsur independensi dan pengalaman seperti disebutkan pada pasal 3.b Lampiran

The Audit Committee shall consist of no fewer than three members. The members of the Audit Committee shall meet the independence and experience requirements of article 3.b

MEETINGS

Komite Audit harus mengadakan rapat sesuai dengan yang ditentukan, dengan sedikitnya empat kali dalam setahun. Keputusan atau rekomendasi yang dilakukan oleh Komite Audit harus berdasarkan pengambilan suara (voting) atas mayoritas yang hadir pada rapat yang kuorum. Komite Audit harus bertemu secara periodik dengan manajemen eksekutif, auditor internal (SKAI) dan auditor eksternal dalam suatu kesempatan yang terpisah. Komite Audit dapat meminta karyawan LPS atau penasihat eksternal LPS atau auditor eksternal untuk menghadiri rapat dengan Komite Audit atau untuk bertemu atau berkonsultasi dengan Anggota Komite Audit.

The Audit Committee shall meet as often as it determines, with no less than four times within a year. The decision or recommedation made by by the Audit Committee shall be upon the vote of a majority of those present at any meeting at which a quorum is present. The Audit Committee shall meet periodically with the executive management, the internal auditor and the external auditor in separate executive sessions. The Audit Committee may request any officer or employee of the IDIC or the IDIC’s outside counsel or external auditor to attend a meeting of the Committee or to meet or to consult with members of Audit Committee.



Komite Audit bertanggungjawab untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisioner terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Manajemen Eksekutif kepada Dewan Komisioner, mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisioner, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisioner. Tugas Komite Audit termasuk, tetapi tidak terbatas pada :

The Audit Committee is responsible for providing advices to the Board of Commissioner regarding reports or other issues that have been submitted by Executive Management to the Board of Commissioner, identifying any issues that need attention by the Board of Commissioner, and performing other tasks related to the Board of Commissioner duties. The tasks of Audit Committee are as follows but not limited to:

1) Melakukan penelaahan atas laporan dan informasi keuangan yang akan dipublikasikan;

1) Analyze IDIC’s repots and financial information prior to its issuance to public;

2) Melakukan penelaahan atas ketaatan organisasi terhadap peraturan hukum dan perundangan serta standar lain dalam cakupan tugasnya;

2) Analyze IDIC’s compliance to law and regulations as well as other standards as needed in its task coverage;

3) Melaporkan kepada Dewan Komisioner tentang berbagai risiko yang dihadapi, termasuk pelaksanaan sistem manajemen risiko;

3) Report to the Board of Commissioners regarding all potencial risk exposures, including the risk management system activities;



Corporate Profile

RAPAT


The members of the Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioner.

Financial Review

Anggota Komite Audit ditunjuk dan diberhentikan oleh Rapat Dewan Komisioner.

IDIC plans on 2011

Sekurang-kurangnya seorang anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan tentang akuntansi atau pengalaman yang berhubungan dengan manajemen keuangan / perbankan dan pengelolaan risiko.

Appendix

Anggota Komite Audit tidak boleh secara bersamaan bekerja sebagai Komite Audit pada lebih dari dua institusi publik dan tidak bekerja di perusahaan bank baik sebagai pengurus, pengawas maupun konsultan tetap

Attachment of Indonesia Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) Chairman’s Decree No. Kep-29/PM/2004 dated September 29, 2004. Audit Committee members shall not simultaneously serve on the audit committees of more than two public institutions and not presently serve in banking institution as the management, supervisor nor permanent consultant. At least one member of the Committee must have accounting or related financial/banking and risk management expertise.


Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 29 September 2004.

129


4) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisioner atas pengaduan dan tuntutan yang berkaitan dengan LPS;

4) Analyze and report to the Board of Commissioner of IDIC regarding complaints and charges related to IDIC;

5) Melakukan penelaahan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI dan melaporkan tindak lanjut penyelesaiannya;

5) Conducting analysis on Internal Audit’s evaluation result and report the follow-up acts;

6) Mereview Kinerja SKAI

6) Review the Internal Audit’s performance. The Audit Committee is authorize to:


Lampiran


Tinjauan Keuangan

Tata Kelola

Komite Audit berwewenang untuk :

130

2. Memanggil karyawan dan eksekutif dalam rapat untuk meminta penjelasan.

1. Gain access on the record or information on employee, fund, asset, and other resources which relates to the implementation of IDIC’s duties. 2. Call employee and executives in a meeting to ask for thorough explanation.

3. Melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.

3. Organize a meeting with the person in charge whenever needed.

4. Meminta rapat dengan Dewan Komisioner atau menyampaiakan laporan lisan dan tertulis terkait dengan tugasnya.

4. Ask for a meeting with Board of Commissioner or conveying a verbal and written report in relation to its duties.

5. Menyimpulkan status keuangan dan perkembangan usaha.

5. Make a conclusion on financial status and business development.

6. Merekomendasikan hal-hal terkait dengan pemeriksaan audit internal dan eksternal.

temuan

6. Make recommendations on aspects related to the result of internal and external audit.

Komite Audit harus melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewenangannya dengan profesionalitas dan integritas yang tinggi serta independen.

Audit Committee must carry out its duties according to its responsibility and authority with professionalism and high integrity as well as independent.

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya tersebut Komite Audit wajib bekerjasama dengan SKAI yang secara operasionil akan membantu kelancaran tugas Komite Audit .

In administering its responsibility and authority, Audit Committee is obliged to cooperate with internal auditor which operationally will help the task of Audit Committee.

PELAPORAN

REPORTING

1. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas LPS.

Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisioner atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Komisioner.

MASA KERJA Masa tugas Ketua dan Anggota Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

The Audit Committee submits report to the Board of Commissioner on the implementation of its duties. The Audit Committee submits an annual activity report to the Board of Commissioner.

TERMS OF SERVICE Terms of service of Chair and Member of Audit Committee is 3 (three) years and can only be re-appointed for one more period.

Corporate Profile The Audit Committee shall annually review the Audit Committee’s own performance.

Honor atau Kompensasi anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisioner.

The remuneration or compensation of Audit Committee member is determined by Board of Commissioners.



Anggota Komite Audit non Dewan Komisioner tidak dianjurkan membawa dokumen LPS keluar kantor, dengan alasan keamanan dan kerahasiaan. Anggota Komite Audit wajib merahasiakan informasi tentang segala sesuatu yang diketahui terkait dengan jabatannya, data maupun kegiatan LPS.

Audit Committee member non Board of Commissioners is not advised to take IDIC’s document out of the office for security and confidentiality reason. Member of Audit Committee is compelled to keep the information on its position, data and IDIC’s activities confidential.


Komite Audit secara tahunan harus mereviu kinerjanya sendiri.


REVIEW OF PERFORMANCE


PENILAIAN KINERJA

IDIC plans on 2011

The Audit Committee shall review and reassess the adequacy of this Charter annually and recommend any proposed changes to the Board of Commissioner for approval.

Appendix

Komite Audit mereviu dan menilai kecukupan dari Piagam ini secara tahunan, dan merekomendasikan adanya perubahan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisioner.


AMENDMENT OF CHARTER Financial Review

PERUBAHAN PIAGAM

131

132


Lampiran





Daftar Isi Contents

Keyakinan dalam Kepastian Visi, Misi, dan Nilai-Nilai LPS Pengantar Ketua Dewan Komisioner Pengantar Kepala Eksekutif Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan Ikhtisar Keuangan LPS 2010

i i ii vi ix x

Penjelasan LPS atas Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan LPS 2010

xi

Ringkasan Eksekutif

xvi

PROFIL LEMBAGA Rekam Jejak Tentang LPS Organisasi Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Struktur Organisasi Fungsi dan tugas LPS Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan Kepesertaan Premi Penjaminan Jenis dan Nilai Simpanan yang Dijamin Pembayaran Klaim Penjaminan Turut Aktif Memelihara Stabilitas Sistem Perbankan Penyelesaian dan Penanganan Bank Gagal

1 2 6 6 7 8 8 10 10 10 11 11 11

Confidence in Certainty Vision, Mission, and Values of IDIC Message from the Chairman Message from the Chief Executive Officer Statement of Accountability Financial Highlights 2010 Clarification on the Audit Board of the Republic of Indonesia’s Findings Toward IDIC’s 2010 Financial Statements Executive Summary

12

CORPORATE PROFILE Milestone About IDIC Organization Board of Commissioners Chief Executive Officer Organizational Structure Functions and Duties of IDIC Insuring Banking Depositors’ Deposit Membership Insurance Premium Type and the Amount of Deposit Insured Insurance Claim Payments Actively Participating in Maintaining the Banking System Stability Bank Resolution

PENGELOLAAN RISIKO LPS Manajemen Risiko Lembaga Pembentukan Cadangan Klaim Penjaminan Analisis Individual Bank Analisis Sistem Perbankan Analisis Makro Ekonomi Penetapan Suku Bunga Penjaminan

15 18 25 26 29 34 36

IDIC RISK MANAGEMENT Institutional Risk Management Establishment of Provision for Insurance Claims Individually Bank Analysis Banking System Analysis Macroeconomics Analysis Determination of Deposit Insurance Rate

KEGIATAN OPERASIONAL Penjaminan Simpanan Resolusi Bank Analisis Resolusi Bank Penanganan Klaim Likuidasi Bank Penanganan Bank Gagal Pengembangan Sumber Daya Manusia Dukungan Operasional

39 40 48 48 50 50 52 56 60

OPERATIONAL REVIEW Deposit Insurance Bank Resolution Bank Resolution Analysis Claim Settlements Bank Liquidation Handling A failed Bank Human Resources Development Operational Supports

TATA KELOLA Pelaporan dan Akuntabilitas Pengambilan Keputusan Komite-Komite Sistem Umpan Balik dari Opini Publik Indikator Penilaian Tingkat Kinerja LPS Informasi Lain-Lain

63 64 64 64 68 69 70

GOVERNANCE Reporting and Accountability Decision Making Committees Public Opinion Feedback System IDIC Performance Rating Indicators Other Information

TINJAUAN KEUANGAN Laporan Auditor Laporan Keuangan (Audited) Neraca Laporan Surplus Defisit Laporan Perubahan Modal Laporan Arus Kas Ikhtisar Catatan Atas Laporan Keuangan Ringkasan Kebijakan Akuntansi Utama Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Peristiwa Kemudian

75 76 80 80 81 82 83 84 84 88 111

FINANCIAL REVIEW Independent Auditor’s Report Financial Statement (Audited) Balance Sheet Statement of Surplus (Deficit) Statement of Changes of Equity Statement of Cashflow Summaries of Notes to the Financial Statement Summary of Significant Accounting Policies Description of Accounts Stated Within the Balance Subsequent Events

RENCANA LEMBAGA TAHUN 2011 Penjaminan Simpanan Memelihara Stabilitas Sistem Perbankan Pengembangan Organisasi

113 114 115 116

CORPORATE PLAN 2011 In Insuring Depositors’ Deposits In Maintaining Banking System Stability Development of Organization

Lampiran

117

Appendices

12

2010

Laporan Tahunan Annual Report


Equity Tower Lt. 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. : 62 21 515 1000 (Hunting) Fax. : 62 21 5140 1500/1600 www.lps.go.id

Keyakinan Dalam Kepastian Confidence in Certainty


2010 Laporan Tahunan Annual Report

Recommend Documents