PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No. 12/PRT/M/2010 1
BANJARMASIN, MEI 2011
ALUR PENGEMBANGAN SPAM 2
Dana Sendiri BUMN/ BUMD
pemerintah
SPAM Kerjasama
SPAM
Dana sendiri Perpres 54/2010
Kontraktor
Pasal 37 PP 16/2005
PPP Pasal 64 PP 16/2005
Badan Usaha
Kontraktor
MAKSUD DAN LINGKUP PENGATURAN 3
Maksud: Pedoman bagi Pemerintah/Pemda Pedoman bagi BUMD/BUMN Penyelenggara SPAM Lingkup Pengaturan: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPS/PPP) Kerjasama BUMD/BUMN Penyelenggara dengan Badan Usaha (B2B)
PEMBAGIAN BERADARKAN WILAYAH PELAYANAN 4
Pemerintah
BUMN/BUMN
Belum terlayani jaringan Tidak masuk dalam RKU
Terlayani Jaringan/ Masuk dalam RKU
KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA 5
PJPK: Menteri (dapat didelegasikan kepada BPP SPAM) /Kepala Daerah (dapat didelegasikan kepada Sekda/Kadis) Tugas PJPK: perencanaan, penyiapan, transaksi dan manajemen Kerjasama Lingkup kerjasama: unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, unit pengelolaan. Lingkup yang tidak dikerjasamakan dapat diserahkan kepada BUMN/BUMD atau BLU Bentuk kerjasama: BOT untuk seluruh pengembangan SPAM atau bentuk kerjasama lain Pemilihan mitra: pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan Prinsip: harus ada pengalihan aset hasil kerjasama kepada Pemerintah/Pemda Tarif : ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Perjanjian
PROYEK PRAKARSA BADAN USAHA 6 • • • •
Syarat: Tidak termasuk dalam rencana induk Terintegrasi secara teknis dgn rencana induk Layak secara ekonomi dan finansial Tidak memerlukan dukungan fiskal pemerintah
Usulan Proyek
• • • •
Dokumen: Studi Kelayakan Rencana Bentuk Kerjasama Rencana Pembiayaan dan Sumber Dana Rencana Penawaran (jadwal, proses, cara penilaian)
Evaluasi
Pelelangan
Kekhususan dalam lelang: Pemberian tambahan nilai • Maximum 10 dari nilai penawaran pemrakarsa • Right to mach; perubahan penawaran dalam jangka waktu 30 hari • Pembelian prakarsa; tidak boleh ikut tender (harga pembelian dihitung oleh penilai independen)
PEMANTAUAN DAN EVALUASI (KELEMBAGAAN) 7
Pembentukan Unit Pemantauan dan Evaluasi oleh PJPK
Pembentukan Badan Pengatur oleh Para Pihak
Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Pengatur
Pemantauan dan Evaluasi: Pra konstruksi, Konstruksi Operasi komersial, Pengakhiran perjanjian
Penghitungan tarif oleh badan pengatur sesuai dengan pemenuhan standar kinerja
KERJASAMA BUMN/BUMD DENGAN BADAN USAHA 8
PJPK: Direksi BUMN/BUMD Lingkup kerjasama: unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, pengelolaan Bentuk kerjasama: BOT, RUOT dll (menggambarkan lingkup kerjasama) Bentuk pengusahaan: pembentukan perusahaan baru oleh BU (SPV); atau JV dimana BUMN/BUMD terlibat sebagai pemegang saham (menggambarkan pelaksana proyek) Prinsip kerjasama: business to business Tata cara kerjasama: diatur dalam peraturan direksi Kriteria penilaian, antara lain: kesesuaian bidang usaha, pengalaman, kinerja keuangan Pertimbangan untuk kerjasama: studi kelayakan, kemampuan menanggung risiko
PERSYARATAN KERJASAMA B TO B 9
Pertimbangan yang saling menguntungkan kedua belah
pihak untuk tersedianya pelayanan air minum kepada masyarakat Harus disertai dengan studi kelayakan Rencana kerjasama harus memperoleh persetujuan kepala
daerah
PERJANJIAN KERJASAMA B TO B 10
Perlu diperhatikan:
Tidak mengakibatkan penyerahan pembangunan dan pengelolaan seluruh pengembangan SPAM di dalam seluruh wilayah pelayanan BUMN/BUMD Penyelenggara kepada Badan Usaha
Tidak mengakibatkan perubahan status badan hukum BUMN/BUMD Penyelenggara atau hilangnya keberadaan BUMN/BUMD Penyelenggara yang bersangkutan
Pengalihan kepemilikan aset BUMN/BUMD pada Badan Usaha
PROSEDUR KERJASAMA PPP DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No. 12/PRT/M/2010 11
SURABAYA, MARET 2011
IDENTIFIKASI PROYEK 12
Kesesuaian proyek dengan: RPJP, RPJM, Renstra RTRW Keterkaitan antar sektor/wilayah Analisa biaya manfaat sosial
Pemilihan kegiatan yang akan didanai sendiri dan dikerjasamakan Perkiraan besaran investasi dan pendapatan lingkup kerjasama Identifikasi awal pengelolaan risiko
PRA STUDI KELAYAKAN 13
Tujuan untuk memastikan: Kelayakan proyek; Alokasi dan mitigasi risiko Manfaat proyek bagi masyarakat
Komponen Pra FS, kajian: Hukum, Teknis, Kelayakan Proyek, Lingkungan dan sosial, Bentuk perjanjian kerjasama, Kebutuhan dukungan/jaminan pemerintah, Rencana Pengadaan Badan Usaha, Rancangan Ketentuan Perjanjian Kerjasama
Dokumen Pra Studi Kelayakan
TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA 14
Pembentukan Panitia Pengadaan: Jumlah ganjil minimal 5 orang yang memahami tata cara pengadaan, ruang lingkup proyek, hukum, teknis, keuangan
Penyusunan jadwal pengadaan dan Konsep Pengumuman Pengadaan
Penjajakan minat (market sounding)
Penyusunan dokumen pengadaan
Dokumen PQ disusun oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh PJPK
Penyusunan HPS oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh PJPK
PELAKSANAAN PENGADAAN 15 PQ
PENAWARAN • Pengumuman • Pendaftaran dan penyerahan EoI • Pengambilan dokumen • Penyerahan kembali dokumen • Evaluasi dan klarifikasi dokumen • Penetapan daftar peserta yang lolos • Pengesahan hasil prakualifikasi • Pengumuman hasil prakualifikasi • Sanggahan (7 hari sejak pengumuman) • Penelitian sanggahan • Evaluasi ulang (jika sanggahan diterima) • Pengumuman hasil evaluasi
• Penyusunan daftar peserta • Penyampaian undangan • Pengambilan dokumen pengadaan • Penjelasan pengadaan • Penyampaian dokumen pengadaan • Pembukaan dokumen penawaran • Evaluasi penawaran • Pembuatan berita acara hasil pengadaan • Penetapan pemenang pengadaan • Pengumuman pemenang pengadaan • Sanggahan • Surat penetapan pemenang
PERJANJIAN • Skema Transaksi • Kontrak: Ketentuan minimum perjanjian kerjasama
PRA KUALIFIKASI 16
Jumlah Peserta dalam PQ:
apabila Calon Peserta Pengadaan yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta maka Panitia Pengadaan akan melakukan proses prakualifikasi ulang. Calon Peserta Pengadaan yang telah lulus prakualifikasi sebelumnya tidak perlu mengikuti kembali proses prakualifikasi ulang. Panitia Pengadaan akan melakukan pengumuman prakualifikasi ulang dengan mengundang Calon Peserta Pengadaan yang baru. apabila setelah dilakukan prakualifikasi ulang, dan tidak terdapat tambahan Calon Peserta Pengadaan baru yang lulus prakualifikasi atau keseluruhan Calon Peserta Pengadaan yang lulus prakualifikasi masih kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Panitia Pengadaan melanjutkan ke tahap proses pengadaan Badan Usaha.
PRA KUALIFIKASI 17
Muatan Pengumuman PQ: nama dan alamat PJPK yang akan melaksanakan pengadaan Badan Usaha; uraian singkat mengenai Proyek Kerjasama yang akan dilaksanakan; perkiraan nilai Proyek Kerjasama dan syarat-syarat calon peserta pengadaan; dan
tempat, tanggal dan waktu untuk mengambil Dokumen Prakualifikasi.
PRA KUALIFIKASI 18
Kriteria PQ: • keabsahan ijin-ijin yang dimiliki • akta pendirian dan seluruh anggaran dasarnya; • kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama; • susunan direksi dan dewan komisaris; • surat pernyataan: tidak sedang dalam pengampuan, tidak sedang dipailitkan, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana (diatas materai/jika asing, legalisasi notaris dan dikonsularisasi oleh kedutaan besar atau konsulat Indonesia); • pengalaman dalam Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sejenis; • kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil; • laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir (apabila calon Peserta Pengadaan berdiri kurang dari 1 tahun, maka yang digunakan adalah laporan keuangan dari perusahaan induknya); • surat dukungan keuangan dari bank; • surat dukungan dari pemegang saham (perjanjian sponsor); dan • ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi.
KRITERIA PENAWARAN 19
ADMINISTRASI
Surat Penawaran ditandatangani Direksi; Jaminan penawaran sesuai ketentuan; Struktur kepemilikan modal para peserta tender tidak di bawah satu kendali; Isi dokumen penawaran
EVALUASI PENAWARAN 20
TEKNIS Pendekatan proyek; Rencana pembangunan; Rencana operasional dan pengelolaan sistem Rencana pembiayaan investasi dan operasional Analisa keuangan proyek Kemampuan mengenai kapasitas keuangan; Standar kinerja Struktur tarif Konsep hubungan pelanggan Konsep sosialisasi Pengembangan SDM Laporan kinerja
KEUANGAN Proyeksi keuangan Tarif
EVALUASI PENAWARAN 21
Metode Evaluasi: Administrasi: Pass/Fail Teknis dan keuangan: "Quality-Cost Base” : penawaran teknis dan keuangan dinilai berdasarkan skoring ("Usulan dengan Harga Terendah" tidak harus keluar sebagai pemenang); atau Metode lainnya
Proses – Bagaimana kita memulai? Usaha
Penutupan Kesepakatan
Saat ini Waktu
Proses – Bagaimana kita memulai? Penutupan Kesepakatan
Usaha
Jadwal yang jelas dan terpercaya Capacity Building
Pengusulan dan proposisi atas penerimaan bank
Penawar yang tertarik bersedia menawar
Melaksanak an tender yang sukses
Saat ini Waktu
Terima Kasih
